Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025—2026. Penyidik kini fokus menelusuri aliran barang bukti, memeriksa saksi, hingga melakukan penggeledahan untuk memperkuat konstruksi perkara yang menyeret eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dkk.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan proses penyidikan masih terus berjalan guna melengkapi alat bukti sebelum perkara dilimpahkan ke persidangan.

"Ini masih sangat intensif kita untuk mengambil barang bukti, mencari barang bukti di manapun, baik dengan penggeledahan, pemeriksaan saksi-saksi maupun penyitaan barang bukti," ujar Syarief di Kejagung, dikutip Jumat (5/6/2026).

Selain perkembangan penyidikan, Syarief juga menjelaskan nasib sejumlah aset dan entitas yang menjadi bagian dari warisan kepemimpinan Dadan di BGN, mulai dari yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka hingga barang-barang hasil pengadaan yang kini telah tersebar dan digunakan di berbagai daerah.

Barang Hasil Pengadaan Tak Disita

Sebagaimana diketahui, Dadan Cs diduga melakukan mark up serta pengadaan barang yang tidak diperlukan dalam tata kelola program MBG. Dugaan tersebut dilakukan dengan mengintervensi pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan di BGN.

Beberapa pengadaan yang menjadi sorotan antara lain 21.801 unit motor listrik senilai Rp1 triliun yang telah dibayarkan kepada PT YAT, perusahaan yang disebut tidak memenuhi syarat. Selain itu, terdapat pula pengadaan 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inci yang diduga tidak sesuai ketentuan dan mengalami mark up harga.

Meski demikian, Syarief menegaskan Kejagung tidak akan menyita seluruh barang hasil pengadaan yang telah didistribusikan dan digunakan. Penyitaan hanya akan dilakukan terhadap sejumlah barang sebagai sampel untuk kepentingan penyidikan.

"Jadi gini, kalau barang itu sudah sampai di daerah, sudah digunakan, itu tentu tidak akan kita lakukan penyitaan, ya," ujar Syarief.

Dia menambahkan, barang-barang tersebut tetap dapat digunakan untuk menunjang operasional MBG karena penyidik lebih berfokus pada penelusuran proses dan alur pengadaannya.

"Semuanya adalah bisa digunakan di daerah masing-masing. Yang kita teliti adalah jejak-jejaknya pengadaan itu," imbuhnya.

Nasib Yayasan yang Terafiliasi

Kemudian, Syarief mengemukakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan BGN untuk menentukan nasib dari yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka.

Eks Aspidsus Kejati Jakarta ini juga tidak ingin berandai-andai soal penyegelan maupun pembekuan yayasan tersebut. Sebab, Syarief menekankan selama SPPG itu masih melayani masyarakat tanpa adanya persoalan maka aktivitasnya tidak akan diberhentikan.

"Selama SPPG itu memang apa namanya sedang melayani masyarakat, itu tidak akan kita hentikan aktivitasnya," tutur Syarief.

Lebih jauh, Syarief menyatakan bahwa terkait yayasan itu akan didalami terkait dokumen-dokumen yang berkaitan perkara a quo.

"Jadi penyitaan itu adalah barang bukti yang akan kita gunakan sebagai bukti adanya tindak pidana. Jadi bukti tindak pidana itu bisa dokumen, bisa yang lain-lain. Jadi belum tentu SPPG-nya," pungkasnya.

Langkah BGN

Pasca Dadan Cs ditetapkan sebagai tersangka, Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Meskipun tidak eksplisit membahas keterkaitan dengan penetapan tersangka Dadan dkk, Ketua BGN Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan soal langkah BGN ke depan.

Nanik menyatakan ke depannya BGN bakal meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG melalui penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, penajaman sasaran penerima manfaat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Menurut Nanik, fokus utama BGN saat ini adalah memastikan setiap anggaran dan sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan dampak yang optimal bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi.

“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” kata Nanik dalam konferensi pers.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BGN melakukan penataan kembali berbagai aspek pelaksanaan program. Langkah yang dilakukan meliputi refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas, moratorium sementara pembangunan dapur baru, serta optimalisasi dapur yang telah beroperasi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kualitas sumber daya manusia yang ditetapkan. Melalui langkah tersebut, BGN ingin memastikan setiap makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar gizi dan keamanan yang baik.

Menurut Nanik, penataan pelaksanaan program juga dilakukan untuk menjawab tantangan pemerataan layanan di berbagai daerah. Pendekatan yang dilakukan pun tidak semata-mata melalui pembangunan fasilitas baru, tetapi juga dengan mengoptimalkan sarana yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas yang memenuhi persyaratan operasional program.

“Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tata kelola program MBG periode 2025-2026 hari ini, Rabu (3/6/2026).

Tiga tersangka itu merupakan mantan pejabat tinggi Badan Gizi Nasional (BGN). Di antaranya, eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua bekas wakilnya Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Sebelumnya, Dadan Cs terlebih dahulu dicopot jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (2/6/2026). Tak lama berselang, penyidik Jampidsus ternyata sudah mulai melakukan penggeledahan di kediaman masing-masing tersangka.

Setelah melengkapi alat bukti, barulah penyidik melakukan penjemputan paksa di tiga lokasi berbeda. Secara terperinci, Dadan Hindayana dijemput paksa di rumahnya daerah Bogor, Jawa Barat.

Kemudian, penjemputan paksa Lodewyk Pusung dilakukan di rumahnya daerah Matraman, Jakarta Timur. Sedangkan, Sony Sanjaya dijemput paksa di sebuah hotel.

Ketiganya pun langsung dibawa ke Gedung Bundar Kejagung untuk dilakukan pemeriksaan. Namun, pemeriksaan ketiganya tidak diketahui secara pasti. Meskipun demikian, riuh kabar persoalan terkait lembaga pelaksana program MBG ini sudah tersiar sejak pagi hari, Rabu (3/6/2026).

Kabarnya, kantor BGN digeledah. Plh Kapuspenkum Kejagung RI, Jefri pun membenarkan soal kabar tersebut. Sontak, awak media berdatangan ke kantor BGN yang berlokasi di Kebon Sirih, Jakarta Pusat sekitar pukul 09.00 WIB.

Penggeledahan Kantor BGN

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada pukul 10.38 WIB, nampak suasana kantor pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu sudah dipenuhi awak media.

Namun demikian, awak media tertahan di pintu gerbang kantor BGN. Bahkan, karyawan BGN sendiri hanya bisa masuk sampai lobi kantor.

"Karyawan aja hanya sampai lobi," ujar petugas keamanan di lokasi, Rabu (3/6/2026).

Sejatinya, kondisi di luar kantor BGN ini tak ada yang istimewa saat penggeledahan. Karyawan masih berdatangan, mobil-mobil terparkir seperti biasa. Namun demikian, pengamanan nampak diperketat.

Adapun, petugas keamanan menyatakan bahwa penggeledahan dimulai pukul 02.00 WIB dini hari. Total ada tiga sampai empat mobil Kejaksaan yang masuk ke kantor BGN.

"Infonya itu jam 2 dini hari. Sekitar 3-4 mobil yang masuk," tambahnya.

Namun demikian, Kejagung masih menutup rapat informasi penggeledahan maupun kasus yang menyebabkan kantor BGN dilakukan upaya paksa oleh penyidik.

Penetapan Tersangka

Setelah itu, pesan broadcast dari Puspenkum Kejagung tersebar. Isinya, Kejagung berniat untuk melakukan konferensi pers pada sore hari atau tepatnya pada pukul 17.00 WIB. Desas-desus tersangka pun sudah beredar di kalangan awak media, salah satunya soal penetapan tersangka Dadan Hindayana.

Sebagaimana istilah gosip bak fakta tertunda. Dadan Hindayana pun keluar dengan mengenakan rompi pink khas tahanan Kejaksaan RI lengkap dengan balutan borgol di tangannya.

Dadan keluar pukul 17.10 WIB dan langsung digiring ke mobil tahanan Kejaksaan RI. Tak lama berselang, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya dengan kondisi yang sama pun keluar dan langsung masuk ke mobil tahanan.

Setelah itu, Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi langsung mengumumkan bahwa ketiganya telah berstatus tersangka usai penyidik memperoleh alat bukti yang cukup.

"Tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan sebagai tersangka," ujar Syarief di Kejagung, Rabu (3/6/2026).

Duduk Perkara

Berdasarkan kronologinya, kasus ini naik ke penyidikan sejak Jumat (29/5/2026). Kemudian, jika ditarik ke belakang, kasus ini bermula saat pemerintah melaksanakan program MBG pada 6 Januari 2025. Program ini memiliki total anggaran tahun 2025 sebesar Rp85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp268 triliun.

Secara aturan, program MBG ini wajib dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun, dari aturan ini muncul peluang yang dimanfaatkan Dadan Cs sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.

Sebab, Dadan beserta Sony diduga telah memberikan karpet merah terhadap sejumlah yayasan yang tidak memenuhi syarat menjadi mitra SPPG dengan memberikan atensi khusus. Tak main-main, yayasan yang terafiliasi dengan tersangka ini masing-masing meraup insentif miliaran rupiah per harinya.

"Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP," ujar Syarief.

Selain itu, Dadan Cs juga diduga melakukan mark up serta pengadaan barang yang tidak diperlukan dalam tata kelola program MBG.

Hal tersebut dilakukan dengan mengintervensi pejabat pembuat komitmen (PPK) sehingga penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak sesuai kebutuhan.

Adapun rincian pengadaan tersebut meliputi motor listrik sebanyak 21.801 unit senilai Rp1 triliun yang telah dibayarkan ke PT YAT. Namun, perusahaan tersebut disebut tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif serta diduga terjadi mark up.

Selain itu, pengadaan lain yang diduga tidak sesuai ketentuan dengan mark up harga yakni 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inci. Dengan dua modus kejahatan ini, negara pun dinilai telah mengalami kerugian.

“Bahwa terhadap perkara tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025–2026 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ujar Syarief.

Kerugian Negara

Meskipun sudah mengungkap perbuatan Dadan Cs dalam kasus tersebut, penyidik masih belum bisa mengungkap keuntungan yang diterima masing-masing. Sebab, aliran uang hasil dugaan korupsi masih dalam pendalaman.

"Kalau perhitungan masih berjalan. Kami belum bisa menyampaikan berapa total pastinya. Ya, kami masih berjalan terus sampai sekarang, masih berjalan," ujar Syarief.

Selain melakukan perhitungan terkait keuntungan, penyidik juga turut mendalami total kerugian negara yang disebabkan oleh kasus tata kelola program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.

"Masih dihitung. Masih dihitung, masih proses," pungkas Syarief.

Meskipun demikian, Dadan Cs telah dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU No.1/2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Para tersangka juga sudah dijebloskan ke penjara untuk kepentingan penyidikan. Sony dan Lodewyk ke Rutan Salemba Kejagung, sementara Dadan di Rutan Salemba Kejari Jakarta Selatan. Ketiganya harus menjalani bui selama 20 hari ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah Kantor Ombudsman RI pada hari ini, Senin (9/3/2026).

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan dengan perintangan penyidikan kasus vonis lepas perkara korupsi CPO korporasi.

"Benar [ada penggeledahan di Ombudsman] terkait dengan perintangan penyidikan dan penuntutan perkara Migor," kata Anang saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2026).

Anang menjelaskan bahwa perkara ini berkaitan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman untuk digunakan perusahaan dalam melayangkan gugatan melalui PTUN Jakarta.

"Salah satunya itu [gugatan di PTUN]," imbuhnya.

Selain kantor Ombudsman, Anang mengungkap bahwa penyidik juga tengah menggeledah salah satu pejabat di Ombudsman. Namun, Anang belum membeberkan identitas pejabat Ombudsman tersebut.

"Rumahnya dia lah, salah satu komisioner itu [di Ombudsman]," pungkasnya.

"Nanti sajalah. Kita ikuti dulu prosesnya," lanjut Anang.

Sekadar informasi, Kejagung memang tengah mengusut kasus perintangan penyidikan penanganan sejumlah perkara seperti korupsi timah, CPO korporasi hingga impor gula.

Sejauh ini, ada tiga terdakwa yang telah menjalani proses persidangan. Mereka yakni Junaidi Saibih selaku advokat/akademisi; Tian Bahtiar selaku Direktur Pemberitaan JAKTV dan M Adhiya Muzakki selaku pemimpin buzzer.

Adapun, Tian Bahtiar Cs tengah divonis bebas dalam perkara tersebut karena tidak terbukti bersalah melakukan pidana perintangan. Sementara itu, khusus perkara perintangan atas tersangka lainnya, yakni Advokat Marcella Santoso, belum ke meja hijau.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan rumah yang digeledah terkait dengan kasus dugaan korupsi terkait Kemenhut merupakan kediaman eks Menteri Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya sendiri merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK selama dua periode era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjabat.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan ada sejumlah tempat yang dilakukan geledah oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI.

Secara terperinci, Matraman, Jakarta Timur, dan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (28/1/2026). Sementara itu, di Rawamangun, Jakarta Timur, dan Bogor, Jawa Barat, dilakukan pada Kamis (29/1/2026).

"Memang ada beberapa tempat ya, beberapa tempat. Tapi kalau yang namanya anggota DPR itu saya belum monitor. Kalau yang disebutkan tadi [Siti Nurbaya], betul. Gitu," ujar Syarief di Kejagung, Jumat (30/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan perkara tata kelola kebun dan industri sawit periode 2015-2024. Kasus ini pun dinyatakan sudah naik penyidikan sejak 2025.

Adapun, dari penggeledahan ini telah dilakukan penyitaan sejumlah barang bukti berupa dokumen terkait perkara. Di samping itu, dia juga menegaskan bahwa penyidikan ini tidak terkait dengan giat penyidik di Kemhut pada Rabu (7/1/2026).

"Kalau penggeledahan itu, kita akan mencari barang bukti dan alat bukti. Jadi tidak harus diperiksa. Jadi satu konteks yang berbeda. Gitu ya. Kita di sini adalah mencari alat bukti dan barang bukti," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan telah mengamankan sejumlah dokumen terkait kasus dugaan korupsi tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Perlu diketahui, Pada Rabu (7/1/2026), tim Kejagung telah mengamankan data berkaitan kasus tersebut di Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Menurut Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna, data yang diamankan sebagai upaya pencocokan data.

Anang mengatakan selain di Kemenhut, tim Kejagung juga mengamankan sejumlah dokumen di beberapa lokasi.

"Ada di beberapa perusahaan dan ada di beberapa rumah dan instansi pemerintah di wilayah sama," kata Anang kepada jurnalis di Kejaksaan Agung, Kamis (8/1/2026).

Dia belum merincikan jumlah pasti lokasi yang didatangi, termasuk dokumen apa saja yang diamankan. Hanya saja dia menyebut salah satunya dokumen terkait kasus tambang di Konawe Utara.

Pencocokan data, katanya, bertujuan untuk menyamakan informasi yang dikantongi tim Kejagung dengan pihak terkait. Di Kemenhut, Anang menuturkan selama proses pengamanan dokumen, pihak Ditjen Planologi Kemenhut bersikap kooperatif.

"Penyidik ke Kementerian Kehutanan, ke Ditjen Planologi di mana dalam hal ini pihak Dirjen Planologi juga secara kooperatif dengan baik, mendukung dan memberikan data-data," ujarnya.

Dirinya membuka peluang mengamankan sejumlah dokumen di instansi atau lokasi lainnya untuk menghimpun informasi perihal kasus tambang Konawe Utara.

"Tidak hanya di Kemenhut, di instansi lain pun supaya cepat, supaya tidak melebar kemana-mana data yang kita butuhkan, apalagi itu butuh data banyak, kemarin itu kan dokumennya cukup banyak juga. Itu pun masih ada kurang," tandasnya.

Kasus tambang di Konawe Utara sendiri pernah ditangani oleh KPK. Namun, Kejagung belum mendetailkan apakah perkara yang ditangani sama atau tidak.

Perkara yang ditangani KPK telah menjerat mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi, KPK mengeluarkan SP3 atau penghentian penyidikan untuk kasus dugaan korupsi dan suap tambang nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang terjadi pada tahun 2009.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketidakcukupan alat bukti menjadi alasan lembaga antirasuah menghentikan kasus yang diduga merugikan negara Rp2,7 triliun.

Budi menjelaskan bahwa auditor telah menyampaikan tidak dapat melakukan penghitungan kerugian negara. Sebab, pengelolaan tambang tidak masuk ranah keuangan negara yang didasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dia menambahkan mengatakan faktor lainnya penghentian kasus ini karena tempus perkara telah kedaluwarsa.

"Benar, penerbitan SP3 oleh KPK sudah tepat, karena tidak terpenuhinya kecukupan alat bukti dalam proses penyidikan yang dilakukan, pasal 2 pasal 3-nya, yaitu terkendala dalam penghitungan kerugian keuangan negara," kata Budi, Jumat (26/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa 40 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) pada 2022.

Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam proses ekspor limbah pengolahan minyak sawit yang nilai ekspornya tercatat lebih tinggi dari ekspor crude palm oil (CPO) pada periode yang sama.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan saksi yang telah dimintai keterangan berasal dari unsur birokrasi dan swasta. "Saksi lebih dari 40 orang. Dari birokrasi ada, dari swasta ada juga," kata Anang di Kejagung, Jumat (21/11/2025). Ia tidak menjelaskan identitas para saksi maupun kemungkinan adanya pejabat tinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ikut diperiksa. “Saya enggak tahu pastinya,” ujarnya.

Penyidikan perkara ini bermula dari temuan nilai ekspor POME yang melonjak hingga melampaui ekspor CPO pada 2022.

POME sendiri adalah limbah cair kelapa sawit yang pada umumnya dimanfaatkan untuk mengurangi emisi gas metana atau digunakan sebagai bahan baku biogas. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai ekspor limbah CPO mencapai US$1,7 miliar pada 2022, yang terdiri dari dua klasifikasi tarif berdasarkan parameter kadar asam lemak bebas maupun kadar air dan impurities.

Direktorat Jampidsus Kejagung telah menggeledah lebih dari lima lokasi terkait perkara ini, termasuk kantor pusat Bea Cukai dan rumah sejumlah pejabat. Penggeledahan juga dilakukan di luar Jakarta. Dari rangkaian penggeledahan sebelumnya pada Oktober 2025, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik ekspor POME pada 2022. Anang menyebut penggeledahan menjadi bagian dari langkah hukum lanjutan yang dilakukan setelah pemanggilan dan pemeriksaan saksi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa sudah ada pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diperiksa terkait dugaan korupsi tersebut. Ia menegaskan bahwa kasus ini terjadi sebelum dirinya menjabat. "Biar saja orang lab yang diperiksa katanya ya, biarkan saja seperti apa," ujar Purbaya.

Ia menambahkan bahwa proses hukum sepenuhnya menjadi kewenangan Kejagung. "Saya enggak tahu biar prosesnya berjalan," katanya.

Purbaya juga menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan dan Kejagung memiliki kerja sama antarlembaga, termasuk dalam penegakan hukum. Ia menegaskan tidak ada perlindungan bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurut dia, penindakan yang dilakukan Kejagung mencerminkan komitmen kerja sama tersebut.

Hingga saat ini Kejagung belum memaparkan lebih rinci perihal konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Penyidik memastikan proses pemeriksaan akan terus berlanjut untuk mengungkap dugaan praktik rasuah dalam ekspor POME

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa 40 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) pada 2022.

Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam proses ekspor limbah pengolahan minyak sawit yang nilai ekspornya tercatat lebih tinggi dari ekspor crude palm oil (CPO) pada periode yang sama.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan saksi yang telah dimintai keterangan berasal dari unsur birokrasi dan swasta. "Saksi lebih dari 40 orang. Dari birokrasi ada, dari swasta ada juga," kata Anang di Kejagung, Jumat (21/11/2025). Ia tidak menjelaskan identitas para saksi maupun kemungkinan adanya pejabat tinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ikut diperiksa. “Saya enggak tahu pastinya,” ujarnya.

Penyidikan perkara ini bermula dari temuan nilai ekspor POME yang melonjak hingga melampaui ekspor CPO pada 2022.

POME sendiri adalah limbah cair kelapa sawit yang pada umumnya dimanfaatkan untuk mengurangi emisi gas metana atau digunakan sebagai bahan baku biogas. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai ekspor limbah CPO mencapai US$1,7 miliar pada 2022, yang terdiri dari dua klasifikasi tarif berdasarkan parameter kadar asam lemak bebas maupun kadar air dan impurities.

Direktorat Jampidsus Kejagung telah menggeledah lebih dari lima lokasi terkait perkara ini, termasuk kantor pusat Bea Cukai dan rumah sejumlah pejabat. Penggeledahan juga dilakukan di luar Jakarta. Dari rangkaian penggeledahan sebelumnya pada Oktober 2025, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik ekspor POME pada 2022. Anang menyebut penggeledahan menjadi bagian dari langkah hukum lanjutan yang dilakukan setelah pemanggilan dan pemeriksaan saksi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa sudah ada pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diperiksa terkait dugaan korupsi tersebut. Ia menegaskan bahwa kasus ini terjadi sebelum dirinya menjabat. "Biar saja orang lab yang diperiksa katanya ya, biarkan saja seperti apa," ujar Purbaya.

Ia menambahkan bahwa proses hukum sepenuhnya menjadi kewenangan Kejagung. "Saya enggak tahu biar prosesnya berjalan," katanya.

Purbaya juga menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan dan Kejagung memiliki kerja sama antarlembaga, termasuk dalam penegakan hukum. Ia menegaskan tidak ada perlindungan bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurut dia, penindakan yang dilakukan Kejagung mencerminkan komitmen kerja sama tersebut.

Hingga saat ini Kejagung belum memaparkan lebih rinci perihal konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Penyidik memastikan proses pemeriksaan akan terus berlanjut untuk mengungkap dugaan praktik rasuah dalam ekspor POME

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan soal alasan mencekal mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam kasus dugaan korupsi terkait pajak periode 2016-2020.

Total ada lima orang yang diajukan cekal. Selain Ken, Kejagung juga turut mencekal Victor Rachmat Hartono, Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan alasan pencekalan itu karena pihaknya khawatir Ken dkk bepergian ke luar negeri.

"Adanya kekhawatiran dr penyidik terhadap para pihak tersebut tidak hadir atau bepergian ke LN," ujar Anang saat dikonfirmasi, Kamis (20/11/2025).

Dia menekankan pada intinya pencekalan ini dilakukan untuk kelancaran proses penyidikan pada kasus dugaan korupsi pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak 2016-2020.

"Untuk proses kelancaran proses penyidikan," imbuhnya.

Hanya saja, Anang belum mengungkap apakah lima orang yang dicekal itu sudah diperiksa atau tidak. Dia hanya mengungkap bahwa kelimanya masih berstatus saksi.

"Iya [berstatus saksi]," pungkasnya.

Sekadar informasi, Kejagung mengungkap kasus ini diduga adanya kongkalikong antara oknum Ditjen Pajak dengan wajib pajak.

Modusnya, melalui 'kongkalikong' ini wajib pajak atau perusahaan telah memperkecil pembayaran pajak. Setelah itu, oknum pada Ditjen Pajak diduga mendapatkan keuntungan atau imbalan dari operasi itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menghormati proses hukum yang bergulir di Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan salah satu unit kementerian itu selama 2016-2020.

Sebelumnya, Kejagung tengah mengusut dugaan korupsi berupa kongkalikong antara pegawai dan wajib pajak (WP) perusahaan terkait dengan kewajiban pembayaran kepada negara.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Rosmauli menyatakan pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari instansi terkait, usai penyidik kejagung melakukan penggeledahan untuk perkara tersebut.

"Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan secara independen, dan kami percaya bahwa penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga integritas institusi kami," terang Rosmauli melalui keterangan tertulis resmi, Selasa (18/11/2025).

Adapun Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan bahwa dalam kasus ini diduga oknum pada Ditjen Pajak melakukan kongkalikong dengan wajib pajak.

Misalnya, dengan modus memperkecil pembayaran pajak dari wajib pajak atau perusahaan. Setelah itu, oknum pada Ditjen Pajak mendapatkan keuntungan atau imbalan.

"Ya, tapi kan dia untuk memperkecil. Kalau ini kan maksudnya ada kesepakatan dan ada ini, ada pemberian itu. Suap lah, memperkecil dengan tujuan tertentu," ujarnya kepada wartawan, dikutip Selasa (18/11/2025).

Namun, Anang belum menjelaskan perkara ini secara detail, termasuk soal duduk perkaranya. Meskipun demikian, dia menyatakan pihaknya sudah menaikkan perkara dimaksud ke tahap penyidikan dan telah memeriksa sejumlah saksi.

"Saksi sudah. Sudah ada diperiksa. Sudah ada beberapa orang diperiksa. Tapi nggak bisa bilang berapa," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Limited (Petral) atau PT Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan kasus ini sudah naik penyidikan per Oktober 2025.

"Sudah naik penyidikan per Oktober ini," kata Anang saat dikonfirmasi, Senin (10/11/2025).

Hanya saja, Anang tidak menjelaskan secara detail terkait dengan penyidikan tersebut secara detail, baik itu ada atau tidaknya penggeledahan hingga duduk perkara dari kasus tersebut.

"Belum terinfo dari penyidik," imbuh Anang.

Meskipun demikian, Anang menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengusutan ini.

Pasalnya, lembaga anti-rasuah itu juga sudah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait dengan kasus minyak tersebut.

"Sedang dikoordinasikan dengan KPK," pungkasnya.

Sekadar informasi, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya telah menemukan dugaan korupsi dalam pengadaan minyak dan produk jadi kilang periode 2019-2015.

Budi menjelaskan perkara terkait Petral ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap pengadaan katalis di PT Pertamina (Persero) tahun 2012-2014.

"Penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi lainnya berupa kerugian negara yang diakibatkan dari pengadaan minyak mentah dan produk jadi kilang pada periode 2009-2015," ujar Budi di Jakarta pada Senin (3/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan peluang untuk memeriksa pejabat Bea Cukai di kasus dugaan ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) pada 2022.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan setiap pemeriksaan dalam perkara yang ada pasti dilakukan berdasarkan oleh kebutuhan penyidik.

Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai pasti akan dilakukan selagi penyidik Jampidsus Kejagung RI memerlukan hal tersebut.

"Yang jelas pihak-pihak yang terkait, mau dari luar, mau dari mana, selama menurut penyidik dibutuhkan pasti akan dimintai keterangan untuk mendukung, itu aja," ujarnya di Kejagung, Jumat (24/10/2025).

Dia menambahkan pihaknya juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara ini. Namun, dia belum mengetahui pasti jumlah yang diperiksa tersebut, termasuk juga sosok yang telah diperiksa.

"Saya tidak tahu pasti berapa, tapi yang jelas pasti sudah ada. Sudah, langkah itu pasti sudah ada," imbuhnya.

Sebelumnya, penyidik Jampidsus Kejagung RI telah menggeledah kantor Bea Cukai dan sejumlah tempat lainnya pada Rabu (22/10/2025).

Dalam penggeledahan ini korps Adhyaksa telah menyita sejumlah barang bukti seperti dokumen yang berkaitan dengan perkara POME 2022.

"Ya pokoknya dokumen. Bisa dokumen kan bisa alat elektronik, bisa surat," pungkas Anang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea Cukai pada Rabu (21/10/2025).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan penggeledahan itu dalam rangka penyidikan dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME).

"Terkait dengan penggeledahan di kantor Bea Cukai, memang benar ada beberapa tindakan dan tindakan hukum, langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh penyidik Gedung Bundar," ujar Anang di Kejagung, Jumat (24/10/2025).

Selain kantor Bea Cukai Pusat, penyidik pada jaksa agung tindak pidana khusus (Jampidsus) juga telah menggeledah sejumlah tempat lain dalam perkara ini.

Namun demikian, Anang tidak menjelaskan secara detail tempat lain yang digeledah itu, termasuk duduk perkara kasus POME ini. Dia hanya mengemukakan bahwa perkara POME yang ditangani itu memiliki tempus pada 2022.

"Sekitar 2022-an," imbuhnya.

Adapun, Anang menyatakan bahwa dalam penggeledahan ini pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti seperti dokumen yang berkaitan dengan perkara yang ada.

"Ya pokoknya dokumen. Bisa dokumen kan bisa alat elektronik, bisa surat," pungkas Anang.