Bisnis.com, SURABAYA – Perum Bulog Kanwil Jawa Timur menyatakan telah melakukan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat di wilayah setempat sebesar 65.648 ton.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Timur Langgeng Wisnu menjelaskan bahwa catatan penggelontoran beras SPHP tersebut telah mencapai lebih dari separuh terhadap target yang ditetapkan sebelumnya.

"Jumlah terkini beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang telah digelontorkan sejumlah 65.648 ton beras atau mencapai 66% dari target yang dipatok sebesar 98.767 ton. Capaian ini juga merupakan realisasi tertinggi kedua secara nasional," ungkap Langgeng, Senin (8/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa program penyaluran beras SPHP oleh Perum Bulog tersebut telah dilakukan pihaknya secara rutin, baik secara mandiri maupun bekerjasama lintas sektor bersama lembaga terkait, dengan tujuan untuk menjaga harga komoditas sumber karbohidrat tersebut agar tetap berada pada kondisi stabil dan tidak membebani masyarakat.

"Program ini tentu diharapkan mampu menjaga harga beras di level stabil yaitu beras medium yang tidak berada di atas Rp13.500 per kilogram. Untuk harga jual beras SPHP gudang Bulog yaitu Rp11.000 per kilogram, sedangkan harga jual pedagang ke konsumen maksimal Rp12.500 per kilogram," tegasnya.

Berdasarkan hasil pantauan tim Satgas Pangan Polda Jatim, Perum Bulog Kanwil Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya di Pasar Soponyono dan Wonokromo, harga jual beras medium terpantau berada pada angka Rp12.000 per kilogram masih berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) Rp13.500 per kilogram.

"Sementara, untuk harga jual beras premium masih berada pada harga Rp.14.900 per kilogram, masih sesuai dengan ketetapan HET yang ditetapkan pemerintah," tuturnya.

Selain itu, Bulog juga terlibat dalam program Bantuan Pangan yang tengah berjalan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan target sasaran 5.638.478 penerima bantuan pangan (PBP). Masing-masing PBP yang terdata akan menerima bantuan secara langsung berupa natura komoditas beras dan minyak goreng guna memenuhi kebutuhan rumah tangga harian masyarakat yang membutuhkan.

"Sehingga melalui bantuan tersebut, minimal untuk kebutuhan tiga minggu mereka sudah terpenuhi, sehingga mampu menekan permintaan beras dan minyak di pasar," jelasnya.

Masing-masing PBP akan menerima 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng. Untuk alokasi beras yang disalurkan selama periode Februari-Maret 2026 yang sedang berjalan sejumlah 112.769 ton beras dengan kualitas medium dan minyak goreng sejumlah 22,5 juta liter.

JAKARTA, KOMPAS.com – Perum Bulog mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Beras dan mengoptimalkan distribusi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke berbagai wilayah.

Ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas harga beras dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah.

Salah satu langkah yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.

Stok beras Bulog capai 5,3 juta ton

Ahmad Rizal menyampaikan, hingga awal Juni 2026 stok beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton.

Menurut dia, jumlah tersebut memadai untuk memenuhi kebutuhan berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan pangan hingga stabilisasi harga.

“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola BULOG mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia,” ujar Ahmad Rizal dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Ia menegaskan, ketersediaan stok tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh wilayah Indonesia.

Penyaluran bantuan pangan sudah hampir 60 persen

Di sisi lain, penyaluran bantuan pangan beras terus dipercepat agar dapat menjangkau seluruh penerima manfaat sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.

Hingga 6 Juni 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan beras telah mencapai hampir 60 persen. Bantuan tersebut telah diterima oleh hampir 20 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari total target 33,2 juta PBP.

Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan beras dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026.

Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat. Selain itu, program tersebut juga diharapkan membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.

Distribusi beras SPHP tembus 315.000 ton

Selain menjalankan program bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP ke berbagai saluran distribusi resmi.

Hingga saat ini, penyaluran beras SPHP telah mencapai 315.000 ton.

Beras tersebut disalurkan melalui pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Ahmad Rizal mengatakan, beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

“Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” tambah Ahmad Rizal.

Bulog pastikan cadangan beras pemerintah aman

Pemerintah menilai kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat dinilai tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

Bulog juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi. Bulog bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” tutup Ahmad Rizal.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, MATARAM – Perum Bulog Kanwil NTB menggelontorkan beras SPHP dan bantuan pangan untuk memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional agar terjangkau oleh masyarakat.

Pemimpin Wilayah Bulog Provinsi NTB Mara Kamin Siregar menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.

“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kanwil NTB mencapai sekitar 279.464 Ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia,” ujar Mara Kamin.

Sampai dengan 6 Juni 2026 penyaluran bantuan pangan beras telah terealisasi mencapai 58 persen atau telah diterima oleh hampir 10.05 juta kg Beras dan 2.07 juta liter kepada 502.695 penerima dari total target 856.131 penerima. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026.

Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.

Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 4.037 Ton ke berbagai saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

“Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” tambah Mara Kamin.

Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

BULOG juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi. BULOG bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” ujar Mara Kamin.

Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kanwil Kalteng mencapai sekitar 16.000 ton

Palangka Raya (ANTARA) - Bulog Wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) telah mendistribusikan hingga 2.500 ton Beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan untuk menjaga stabilitas harga di pasar.

"Kami terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP, hingga mencapai sebanyak 2.500 ton ke berbagai saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah," kata Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana di Palangka Raya, Minggu.

Erwin menjelaskan beras SPHP menjadi instrumen strategis pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

"Maka penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” tuturnya.

Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan lima kilogram. Harga beras SPHP ini masih lebih rendah, jika dibandingkan harga rata-rata beras medium maupun premium di pasaran.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kalteng harga rata-rata beras medium Rp14.426 per kilogram dan beras premium Rp16.967 per kilogram.

Erwin menjelaskan kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Dengan ketersediaan kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kanwil Kalteng mencapai sekitar 16.000 ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras,” ujar Erwin.

Sementara itu untuk penyaluran bantuan pangan, hingga 6 Juni 2026 penyalurannya telah terealisasi hampir 70 persen atau telah diterima sebanyak 2.800 ton beras dan 560 ribu liter minyak goreng kepada lebih dari 140 ribu Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari total target 205 ribu PBP.

"Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026. Percepatan penyaluran bantuan pangan diharap membantu meredam tekanan harga beras dan minyak goreng di tingkat konsumen," ucapnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Perum Bulog mempercepat penyaluran bantuan pangan beras dan distribusi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat di sejumlah daerah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, salah satunya melalui percepatan distribusi bantuan pangan dan penguatan penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.

"Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia," ujar Rizal dalam keterangannya, Minggu (7/6).

Menurut dia, realisasi penyaluran bantuan pangan beras terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga 6 Juni 2026, bantuan pangan telah diterima oleh hampir 20 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau sekitar 60 persen dari target 33,2 juta PBP yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan tersebut dapat tersalurkan sepenuhnya hingga akhir Juni 2026. Program ini diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat sekaligus membantu menekan kenaikan harga beras di tingkat konsumen.

Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 315 ribu ton ke berbagai saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

"Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata," tambah Ahmad Rizal.

Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

Bulog juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

"Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi. BULOG bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi," ujar Rizal.

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog memastikan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan dipercepat guna menjaga stabilitas harga beras dan keterjangkauan bagi masyarakat.

"Bulog memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras serta penggelontoran beras SPHP ke berbagai wilayah," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah.

Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke sejumlah pasar rakyat.

Hingga awal Juni 2026, tambah Rizal, stok beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah itu sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia.

Dia menyebutkan hingga 6 Juni 2026 penyaluran bantuan pangan beras telah terealisasi hampir 60 persen atau telah diterima oleh hampir 20 juta penerima bantuan pangan (PBP) dari total target 33,2 juta PBP.

Adapun setiap warga penerima manfaat mendapatkan beras 20 kilogram alokasi Februari-Maret 2026. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni kepada keluarga yang telah terdaftar dan berhak menerima bantuan.

"Percepatan penyaluran bantuan pangan akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen," kata Rizal.

Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai 315 ribu ton ke sejumlah saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Rizal menjelaskan beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga terjangkau.

"Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” tambah Rizal.

Pemerintah menilai kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

Bulog juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi," tegasnya.

Dia menambahkan Bulog bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2026

Satu mitra atau gerai di pasar mendapatkan kuota beras SPHP dari dua ton menjadi empat ton

Medan (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan sebanyak 16.187 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada sejumlah mitra guna menstabilkan harga beras di pasaran.

"Penyaluran beras SPHP tersebut dilakukan pada periode Maret hingga 5 Juni 2026," ujar Pemimpin Kantor Wilayah Bulog Sumut Budi Cahyanto di Medan, Sabtu.

Budi mengatakan penyaluran tersebut telah mencapai sekitar 33 persen dari total yang ditargetkan dalam penyaluran beras SPHP 49.043 ton sampai Desember 2026.

Lebih lanjut, ia mengatakan, penyaluran beras SPHP terjadi mengalami peningkatan pada libur Idul Adha dan Hari Raya Waisak pada akhir Mei 2026 tersebut.

Budi mengatakan pada libur Idul Adha dan Waisak tersebut, pihaknya memasok beras SPHP mencapai 350 ton per hari, meningkat dibandingkan hari biasanya sekitar 250 ton per hari ke seluruh mitra di Sumut.

"Satu mitra atau gerai di pasar mendapatkan kuota beras SPHP dari dua ton menjadi empat ton, guna menjaga ketersediaan bahan pangan utama tersebut," ucapnya.

Menurut dia, dengan adanya peningkatan penyaluran kepada sejumlah mitra tersebut, ketersediaan beras SPHP di pasar dipastikan cukup aman.

"Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan karena pasokan beras SPHP terus diupayakan tersedia secara bertahap di pasar dan jaringan pengecer resmi," ucapnya.

Ia mengatakan penyaluran beras SPHP selama ini pihaknya tetap berpegang pada ketentuan harga yang mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp13.100 per kilogram.

Untuk memperkuat penyaluran beras SPHP, Bulog Sumut terus melakukan kerja sama dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Komando Distrik Militer (Kodim) maupun Kepolisian Resor (Polres).

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita Antara pada Kamis (28/05), mulai dari kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dengan Prancis hingga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dipastikan tidak mengalami kenaikan harga meski terjadi fluktuasi kurs Rupiah.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

Prabowo-Macron perkuat kemitraan strategis Indonesia-Prancis

Presiden Prabowo Subianto mempererat hubungan bilateral melalui penguatan kemitraan strategis komprehensif bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris, Prancis, guna meningkatkan kerja sama di berbagai sektor utama.

Baca selengkapnya di sini

Kerja sama China-Indonesia fokus pada manufaktur cerdas & keberlanjutan

Forum Kemitraan Revolusi Industri Baru BRICS 2026 dibuka pada Rabu (27/5) di Xiamen, Provinsi Fujian, China tenggara, dengan dihadiri oleh para perwakilan dari departemen pemerintah, perusahaan, dan organisasi internasional dari 27 negara.

Baca selengkapnya di sini

Kemenhub dorong transportasi massal tekan subsidi BBM Rp300 triliun

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong penguatan transportasi massal perkotaan guna menekan biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga Rp300 triliun per tahun sekaligus mengurangi kemacetan, polusi, dan tingginya biaya mobilitas masyarakat.

Baca selengkapnya di sini

Wamenaker tekankan kesiapan kerja inklusif bagi generasi muda

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan pentingnya kesiapan kerja yang inklusif bagi generasi muda di tengah percepatan transformasi ekonomi digital yang menuntut peningkatan keterampilan dan akses kesempatan kerja yang setara.

Baca selengkapnya di sini

Bapanas pastikan harga beras SPHP tak naik meski fluktuasi kurs dolar

Badan Pangan Nasional memastikan harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak mengalami kenaikan meski terjadi fluktuasi kurs dolar AS, guna menjaga keterjangkauan pangan dan stabilitas pasokan bagi masyarakat nasional.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional memastikan harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak mengalami kenaikan meski terjadi fluktuasi kurs dolar AS, guna menjaga keterjangkauan pangan dan stabilitas pasokan bagi masyarakat nasional.

"Implikasi menguatnya kurs dolar, pemerintah memastikan tidak berimbas pada harga beras program SPHP," kata Direktur SPHP Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan kebijakan tersebut menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat di bawah komando Presiden Prabowo Subianto setelah sebelumnya juga memutuskan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Sehingga masyarakat dapat bersikap tenang," ujarnya.

Pemerintah juga memastikan kualitas beras program SPHP terus dijaga oleh Perum Bulog sehingga masyarakat dapat memperoleh beras dengan mutu yang baik dan harga tetap terjangkau.

"Jadi memang dengan nilai kurs dolar yang berubah dapat berpengaruh ke berbagai hal, termasuk sektor pangan. Tapi kaitan dengan beras SPHP, ini karena program pemerintah, sampai hari ini dipastikan tidak ada perubahan, termasuk harga penjualannya," terang Maino.

Adapun Bapanas telah menetapkan harga beras SPHP di tingkat konsumen antara lain bagi wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi di Rp12.500 per kilogram (kg).

Kemudian untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan, ditetapkan Rp13.100 per kg. Sementara bagi wilayah Maluku dan Papua, harga harga beras SPHP maksimal di Rp13.500 per kg.

Untuk anggaran pelaksanaan program beras SPHP tahun 2026 telah ada di Bapanas sebesar Rp4,97 triliun. Dana itu setara dengan subsidi penjualan sekitar 828 ribu ton beras bagi masyarakat.

"Ini untuk menjaga kontinuitas pelaksanaan SPHP beras yang pada Januari dan Februari 2026 telah terlaksana sebagai perpanjangan SPHP beras tahun 2025," bebernya.

Bapanas telah menetapkan pula ketentuan terbaru mengenai jumlah pembelian maksimal beras SPHP di tingkat konsumen.

Masyarakat sebagai konsumen dapat membeli maksimal 5 kemasan ukuran 5 kg dan tersedia pula alternatif kemasan 2 kg dengan pembelian maksimal 2 kemasan. Beras SPHP yang telah dibeli pun tidak boleh dijual kembali, karena ada unsur anggaran subsidi negara di dalamnya.

"Ini kita mempertimbangkan saudara-saudara kita, dalam hal ini misalnya para pedagang nasi goreng, pedagang nasi uduk, warung-warung makan. Kalau dibatasi cuma 2 pack, kasihan nanti kurang, tidak cukup," jelas Maino.

Selain itu, pemerintah juga memperluas ruang transaksi pembelian beras SPHP bagi mitra Perum Bulog dari sebelumnya maksimal 2 ton menjadi hingga 5 ton pada tahun 2026.

Kebijakan tersebut dilakukan agar distribusi beras SPHP semakin lancar, memudahkan pedagang memperoleh stok, serta memastikan ketersediaan beras di pasar tetap terjaga.

"Artinya jangan sampai kosong, pedagang dapat lebih mudah, stoknya selalu tetap ada," tambah Maino.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan Indonesia telah mencapai swasembada beras serta memberi sinyal peringatan kepada mafia pangan yang masih memainkan harga dan menciptakan anomali di pasaran.

Adapun stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perul Bulog saat ini mencapai 5,3 juta ton tertinggi sepanjang sejarah, yang menjadi instrumen penting menjaga stabilitas harga beras, salah satunya melalui program SPHP.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Pemerintah menjamin harga beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan tetap stabil, meskipun nilai tukar dolar Amerika Serikat (USD) saat ini tengah menunjukkan penguatan.

Direktur SPHP Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono mengimbau masyarakat tidak merasa panik terhadap fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar AS.

Sebab, meski perubahan nilai tukar mata uang asing berpotensi memengaruhi berbagai sektor termasuk pangan, namun untuk komoditas beras SPHP, harga jual kepada masyarakat dipastikan tidak mengalami gejolak.

“Dengan perubahan kurs dolar memang bisa berpengaruh ke berbagai hal, termasuk sektor pangan. Tapi untuk beras SPHP, karena ini program pemerintah, sampai hari ini dipastikan tidak ada perubahan, termasuk harga penjualannya,” ujar Maino dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (27/5/2026).

Pemerintah juga memberikan jaminan kualitas beras SPHP akan tetap terjaga di level yang semestinya. Pemerintah bersama Perum Bulog berkomitmen penuh untuk terus mengawasi mutu beras agar para konsumen tetap bisa mendapatkan beras dengan kualitas medium namun tetap dengan harga yang sangat terjangkau.

Maino menyatakan soal publik tidak perlu merasa cemas karena spesifikasi maupun standar mutu beras SPHP tidak akan mengalami pengurangan sama sekali. “Beras SPHP tetap sama, kualitasnya medium dan tidak ada yang dikurangi,” kata dia.

Hingga saat ini, pemerintah masih menerapkan skema harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP yang disesuaikan dengan zonasi wilayah distribusi di seluruh Indonesia. Untuk daerah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, harga beras tersebut dipatok pada angka Rp12.500 per kilogram (kg).

Sementara itu, untuk wilayah Sumatera (di luar Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan, harga maksimal yang ditetapkan adalah sebesar Rp13.100 per kg. Adapun bagi wilayah Maluku dan Papua, harga eceran tertinggi untuk beras SPHP dipatok pada harga maksimal Rp13.500 per kg.

Seturut mendukung kelancaran program ini sepanjang tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran yang mencapai Rp4,97 triliun. Alokasi dana yang sangat besar tersebut setara dengan subsidi untuk penjualan sekitar 828 ribu ton beras kepada masyarakat, sekaligus menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan program SPHP 2025 yang diperpanjang sejak awal tahun ini.

Pemerintah juga memberlakukan penyesuaian terkait aturan batasan pembelian beras SPHP di level konsumen akhir. Saat ini, setiap warga diberikan izin untuk membeli hingga lima kemasan ukuran 5 kg atau dengan total maksimal seberat 25 kg.

Di samping itu, tersedia pula pilihan kemasan ukuran 2 kg dengan ketentuan batas pembelian maksimal sebanyak dua kemasan saja. Perlu diingat, beras bersubsidi ini dilarang keras untuk diperjualbelikan kembali oleh pihak mana pun karena mengandung komponen subsidi negara yang ditujukan bagi konsumen langsung.

Langkah penyesuaian batas pembelian hingga 25 kg ini diambil secara sengaja untuk mengakomodasi kebutuhan para pelaku usaha mikro dan kecil, seperti pedagang nasi goreng, warung nasi uduk, hingga warung makan sederhana yang sebelumnya merasa kesulitan akibat pembatasan jumlah pembelian yang terlalu ketat.

“Sekarang dibuka ruang sampai maksimal lima kemasan atau 25 kg agar kebutuhan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil, bisa terpenuhi,” ujar Maino.

Tidak hanya di tingkat konsumen, pemerintah juga memperluas batasan transaksi pembelian bagi para mitra Bulog, yang semula maksimal hanya 2 ton, kini ditingkatkan menjadi hingga 5 ton pada tahun 2026.

Kebijakan perluasan limit ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan stok pangan di lapangan, sehingga proses distribusi beras ke masyarakat tetap lancar selaras dengan kebutuhan.

Dia menambahkan, kepastian mengenai stabilitas harga ini merupakan bagian dari langkah strategis otoritas dalam menjaga daya beli masyarakat luas di bawah instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Setelah sempat berhasil mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah kini mengambil langkah serupa untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya beras SPHP, agar tetap berada dalam jangkauan rakyat.

(Dhera Arizona)

Jakarta: Pemerintah memastikan harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap stabil meski nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) mengalami penguatan.

Untuk itu, masyarakat diminta tidak khawatir karena fluktuasi kurs rupiah dipastikan tidak memengaruhi harga jual beras program pemerintah tersebut.

Kepastian ini menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga daya beli masyarakat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Setelah mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah kini memastikan stabilitas harga pangan pokok, khususnya beras SPHP, tetap terjaga.

Direktur SPHP Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono, menegaskan bahwa perubahan nilai tukar memang dapat berdampak pada sejumlah sektor, termasuk pangan. Namun, untuk beras SPHP, pemerintah memastikan harga jual kepada masyarakat tidak mengalami perubahan.

“Dengan perubahan kurs dolar memang bisa berpengaruh ke berbagai hal, termasuk sektor pangan. Tapi untuk beras SPHP, karena ini program pemerintah, sampai hari ini dipastikan tidak ada perubahan, termasuk harga penjualannya,” ujar Maino di Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026.

Selain harga, kualitas beras SPHP juga dipastikan tetap terjaga. Pemerintah bersama Perum Bulog terus menjaga mutu beras agar masyarakat tetap memperoleh beras berkualitas medium dengan harga terjangkau.

Maino menyampaikan masyarakat tidak perlu cemas karena kualitas maupun spesifikasi beras SPHP tidak mengalami pengurangan. “Beras SPHP tetap sama, kualitasnya medium dan tidak ada yang dikurangi,” katanya.

Saat ini, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi beras SPHP berbeda sesuai wilayah distribusi. Untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, harga ditetapkan Rp12.500 per kilogram.

Sementara di wilayah Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan, harga maksimal sebesar Rp13.100 per kilogram. Adapun untuk wilayah Maluku dan Papua, harga beras SPHP dipatok maksimal Rp13.500 per kilogram.

Pada 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,97 triliun guna mendukung pelaksanaan program SPHP. Anggaran tersebut setara subsidi penjualan sekitar 828 ribu ton beras untuk masyarakat dan menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan program yang telah berjalan sejak awal tahun sebagai perpanjangan SPHP 2025.

Pemerintah juga melakukan penyesuaian aturan pembelian beras SPHP di tingkat konsumen. Masyarakat kini dapat membeli hingga lima kemasan ukuran 5 kilogram atau maksimal 25 kilogram.

Selain itu, tersedia pula kemasan 2 kilogram dengan pembelian maksimal dua kemasan. Beras bersubsidi tersebut tidak diperkenankan untuk dijual kembali karena mengandung unsur subsidi negara.

Penyesuaian batas pembelian dilakukan untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha kecil, seperti pedagang nasi goreng, nasi uduk, hingga warung makan yang sebelumnya dinilai kesulitan memenuhi kebutuhan jika pembelian dibatasi terlalu sedikit.

“Sekarang dibuka ruang sampai maksimal lima kemasan atau 25 kilogram agar kebutuhan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil, bisa terpenuhi,” kata Maino.

Selain itu, pemerintah juga memperluas batas transaksi pembelian bagi mitra Bulog dari sebelumnya maksimal 2 ton menjadi hingga 5 ton pada 2026.

Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat ketersediaan stok di lapangan sehingga distribusi beras tetap lancar dan pasokan bagi masyarakat terus terjaga.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak mengalami kenaikan meski kurs dolar AS menguat.

Pada perdagangan Selasa (26/5/2026), nilai tukar rupiah dibuka melemah 0,02% ke level Rp17.747 per dolar AS. Sementara itu, pada perdagangan sebelumnya, Senin (25/5/2026), rupiah ditutup melemah 0,15% atau 27 poin ke posisi Rp17.744 per dolar AS.

Direktur SPHP Bapanas, Maino Dwi Hartono mengatakan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memang dapat memengaruhi berbagai sektor, termasuk pangan. Namun, pemerintah memastikan harga jual beras SPHP tetap dipertahankan.

“Jadi memang dengan nilai kurs dolar yang berubah dapat berpengaruh ke berbagai hal, termasuk sektor pangan. Tapi kaitan dengan beras SPHP, ini karena program pemerintah, sampai hari ini dipastikan tidak ada perubahan, termasuk harga penjualannya,” ujar Maino dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (26/5/2026).

Dia juga menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir karena kualitas beras SPHP juga tetap dipertahankan sebagai beras medium dengan harga terjangkau.

“Seluruh masyarakat bisa tenang karena tidak ada masalah. Beras SPHP ini beras program pemerintah tetap masih sama. Termasuk kualitasnya, tetap sama-sama medium, artinya tidak ada yang dikurangi. Tetap sama,” ujarnya.

Saat ini, harga beras SPHP di tingkat konsumen untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi dipatok Rp12.500 per kilogram.

Sementara itu, wilayah Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan sebesar Rp13.100 per kg. Adapun untuk Maluku dan Papua ditetapkan maksimal Rp13.500 per kg.

Untuk menjaga kelangsungan program, pemerintah telah menyiapkan anggaran SPHP 2026 sebesar Rp4,97 triliun. Anggaran tersebut setara subsidi penjualan sekitar 828.000 ton beras bagi masyarakat.

Selain itu, Bapanas juga memperlonggar batas pembelian beras SPHP di tingkat konsumen. Masyarakat kini dapat membeli maksimal lima kemasan ukuran 5 kilogram atau 25 kilogram, serta dua kemasan ukuran 2 kilogram.

Menurut Maino, kebijakan itu dilakukan untuk memberi ruang bagi pelaku usaha kecil seperti pedagang nasi goreng, nasi uduk, hingga warung makan agar lebih mudah memperoleh pasokan.

“Jadi kita membuka ruang bagi konsumen beras SPHP untuk bisa mendapatkan volume dengan yang lebih banyak sampai maksimal 5 pack atau 25 kilogram,” terangnya.

Dia menambahkan batas transaksi untuk mitra Bulog juga dinaikkan dari sebelumnya maksimal 2 ton menjadi 5 ton agar stok beras SPHP tetap tersedia di pasar.