#30 tag 24jam
Jaga Stabilitas Harga, Bulog NTB Salurkan Bantuan Pangan dan Beras SPHP
Bulog NTB menyalurkan beras SPHP dan bantuan pangan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan beras, dengan target penyaluran hingga akhir Juni 2026. [366] url asal
#beras-sphp #bantuan-pangan #bulog-ntb #stabilisasi-harga-beras #distribusi-beras #stok-beras-nasional #harga-beras-terjangkau #penyaluran-beras-sphp #pasar-tradisional #gerakan-pangan-murah #daya-beli
(Bisnis.Com - Terbaru) 07/06/26 15:53
v/242672/
Bisnis.com, MATARAM – Perum Bulog Kanwil NTB menggelontorkan beras SPHP dan bantuan pangan untuk memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional agar terjangkau oleh masyarakat.
Pemimpin Wilayah Bulog Provinsi NTB Mara Kamin Siregar menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.
“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kanwil NTB mencapai sekitar 279.464 Ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia,” ujar Mara Kamin.
Sampai dengan 6 Juni 2026 penyaluran bantuan pangan beras telah terealisasi mencapai 58 persen atau telah diterima oleh hampir 10.05 juta kg Beras dan 2.07 juta liter kepada 502.695 penerima dari total target 856.131 penerima. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026.
Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.
Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 4.037 Ton ke berbagai saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” tambah Mara Kamin.
Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.
BULOG juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.
“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi. BULOG bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” ujar Mara Kamin.
Subsidi Beras Tembus Rp 150 T, Mentan Minta Pengusaha Besar Tidak Ganggu Kepentingan Orang Banyak
Mentan Andi Amran Sulaiman tegaskan pentingnya menjaga distribusi beras bersubsidi untuk kesejahteraan petani dan konsumen. [407] url asal
#stabilitas-pangan #mentan-andi-amran-sulaiman #mentan-amran-dampingi-wapres-gibran-ke-ntt #harga-beras-terjangkau #subsidi-beras
(Kompas.com - Money) 20/10/25 14:49
v/9671/
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengingatkan para pelaku usaha besar di sektor pangan agar tidak bermain-main dengan distribusi beras bersubsidi.
Pemerintah telah menggelontorkan subsidi pangan dalam jumlah besar, khususnya beras, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, produsen, dan konsumen.
Amran menjelaskan bahwa beras merupakan komoditas dengan porsi subsidi terbesar dalam sektor pangan nasional.
Pemerintah menyalurkan subsidi melalui berbagai skema, seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan operasi pasar lainnya.
Total nilai subsidi pangan, khususnya beras, mencapai Rp 150 triliun.
Dari jumlah itu, pemerintah menanggung biaya sekitar Rp 4.900 - Rp 5.000 per kilogram (kg) beras.
“Seluruh beras yang disubsidi pemerintah. SPHP, operasi pasar, dan seluruh, ingat saudaraku, sahabatku, subsidi pemerintah sektor pangan, khususnya beras yang paling tinggi, subsidinya itu Rp 150 triliun,” ujar Amran usai rapat koordinasi di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
“1 kg beras itu Rp 4.900 atau kurang lebih Rp 5.000 per kg. Nah, sehingga ini harus dijaga, harus diintervensi karena kita menjaga produsen, juga harus menjaga konsumen,” tambah Mentan Amran.
Besarnya anggaran subsidi itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan nasional.
Karena itu, Amran meminta agar pelaku usaha besar tidak mengganggu kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Ini dua-dua kita harus jaga, ini tidak mudah. Kalau mau berbisnis, yang besar tolong bergeser ke pabrik gula, sektor industri, pertambangan, atau yang lainnya. Tetapi jangan mengganggu kepentingan orang banyak,” ucap Mentan.
“Jangan mengganggu ini menyangkut hajat hidup orang banyak 286 juta orang. Kemudian petaninya, 100 keluarganya, 115 juta orang. Ini dua-dua harus dijaga,” lanjutnya.
Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan agar produsen tetap mendapat keuntungan wajar, sementara konsumen bisa membeli beras dengan harga terjangkau.
Otoritas juga mengimbau para pedagang, distributor, dan pengecer agar menjual beras sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah diatur.
Ia memastikan pengawasan di lapangan akan dilakukan secara kolaboratif oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kepolisian melalui Dirkrimsus, serta Bulog di seluruh Indonesia.
Langkah ini mencakup tiga tahap utama, yakni himbauan, operasi pasar, dan penindakan.
Selain menjaga harga melalui operasi pasar, pemerintah juga menyiapkan solusi permanen lewat program perluasan lahan sawah baru di berbagai daerah, termasuk Papua.
Amran menegaskan bahwa langkah-langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada beras di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)