Penyandang disabilitas perlu memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses layanan jasa keuangan dan pengembangan ekonomi.

Palu (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas guna menciptakan akses layanan keuangan yang lebih inklusif, aksesibel, dan mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah Bonny Hardi Putra di Palu, Rabu, mengatakan penyandang disabilitas perlu memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses layanan jasa keuangan dan pengembangan ekonomi.

Ia menjelaskan OJK telah melaksanakan kegiatan edukasi keuangan, business matching, sekaligus peluncuran Buku Pedoman Literasi Keuangan bagi penyandang disabilitas.

"Kami mendorong penyandang disabilitas agar semakin cakap dalam mengelola keuangan, memiliki akses yang lebih luas terhadap produk dan layanan jasa keuangan, serta memperoleh peluang pengembangan usaha dan pembiayaan melalui kegiatan business matching,” katanya.

Menurut dia, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat.

Melalui kebijakan tersebut, pelaku usaha jasa keuangan didorong menyediakan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas, antara lain formulir huruf braille bagi penyandang disabilitas netra, media informasi yang aksesibel, layanan prioritas, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Selain itu, kata dia, OJK juga telah meluncurkan Buku Pedoman Literasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas bertema “Disabilitas Cerdas dan Sehat Finansial Menuju Indonesia Emas 2045” hasil kolaborasi bersama Kementerian Sosial RI, Kementerian PPN/Bappenas, dan Komisi Nasional Disabilitas RI.

"Buku tersebut disusun untuk memberikan panduan sederhana mengenai prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan, seperti pengelolaan uang dan bantuan sosial, membedakan kebutuhan dan keinginan, menabung, hingga memampukan penyandang disabilitas untuk mulai berinvestasi secara bijak dan aman," ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan materi dalam buku tersebut dapat menjadi “tameng” dalam menghadapi berbagai modus kejahatan di sektor jasa keuangan.

Dalam pengembangannya, pedoman tersebut juga akan tersedia dalam format ramah disabilitas seperti braille, audiobook, dan format lainnya.

Oleh karena itu, ia mengharapkan kegiatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas dapat mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

MAGELANG - Matahari belum begitu meninggi ketika ribuan karyawan pabrik rokok HS memulai aktivitasnya di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Tangan-tangan cekatan itu berlomba melinting dan mengepak batang-batang rokok . Suara percakapan nyaring terdengar. Tapi di sebuah sudut, ada puluhan pekerja yang asyik bercerita namun tak bersuara. Melainkan dengan bahasa isyarat.

Salah satunya Shinta (34), warga Magelang. Penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara ini menjadi salah satu dari 70 karyawan difabel rokok HS yang bekerja sebagai pelinting dan pengepak rokok di perusahaan yang ada di bawah naungan Surya Group Holding Company itu. Rokok Ilegal Gerus Penerimaan Negara, Penegakan Hukum Tak Bisa Ditawar

Shinta terlihat sumringah ketika kami datang. Namun di balik wajah bahagianya itu, ada cerita pedih yang ia lalui sebelum bisa bekerja di pabrik rokok HS. Cerita tentang sulitnya mencari kerja dan stigma negatif masyarakat pada mereka.

"Dulu sulit sekali mencari kerja. Berkali-kali melamar, tapi selalu ditolak. Kebanyakan mereka meragukan kemampuan kami hanya karena kami berbeda. Menganggap kami tidak mampu tanpa pernah diberi kesempatan," ucapnya lirih, Jumat (24/4/2026).

Masih ingat betul bagi perempuan satu anak ini ketika terjadi penolakan-penolakan itu. Sakit hati dan kecewa selalu menghantui ketika ia pulang dari tes wawancara.

"Tapi di pabrik rokok HS ini, saya seperti menemukan kehidupan baru. Tidak hanya diterima kerja tanpa syarat dan pengalaman, tapi kami juga dihormati dan dihargai tanpa dibedakan," jelasnya.

Sebelum bekerja di HS, Shinta sempat membuka usaha batik tulis kecil-kecilan di rumahnya. Tapi usaha itu tak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, ia adalah tulang punggung keluarga dan anaknya masih kecil butuh biaya sekolah. "Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan, saya hutang ke bank," katanya.

Namun kini kehidupannya berangsur membaik. Setelah bekerja di pabrik rokok HS, Shinta mengatakan mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Hutang-hutangnya dilunasi bahkan kini mampu menabung.

Selain lebih sejahtera, Shinta juga mendapat lingkungan pekerjaan yang nyaman. Meski tanpa pengalaman, ia dan 70 karyawan disabilitas lainnya di pabrik rokok HS selalu dilatih dengan sabar, tidak dibedakan dan mendapat fasilitas sama seperti karyawan lainnya.

Mereka mendapatkan gaji utuh karena mendapat jatah makan dari pabrik secara gratis. "Bahkan, HS akan membuatkan mess khusus karyawan disabilitas, itu yang membuat kami nyaman bekerja di sini," tukasnya.

Kenyamanan dalam bekerja ini penting bagi penyandang disabilitas. Sebab, selama ini, mereka kerap mendapat perlakuan kurang menyenangkan di dunia kerja.

Sebagaimana diceritakan Fian (26), penyandang disabilitas lain asal Yogyakarta. Ia menceritakan sempat bekerja di beberapa perusahaan namun tak betah karena sering mendapat perlakuan tidak nyaman. "Kami sering dibully, dan setiap ada kesalahan, karyawan disabilitas yang selalu disalahkan," katanya.

Namun di HS, semua karyawan diperlakukan sama. Mereka dihormati dan tidak diperlakukan semena-mena. Bahkan mereka mendapat perhatian lebih berupa fasilitas mess gratis. "Kami harap perusahaan lain bisa mencontoh bagaimana HS mempekerjakan karyawan disabilitas seperti kami. Inklusivitas dunia kerja bukan sekadar narasi, tapi dibuktikan dengan hal yang kongkret," ucapnya.

Perwakilan HRD Pabrik Rokok HS, Muhammad Hanafi mengatakan, 70 karyawan disabilitas yang bekerja di pabrik rokok HS memiliki kinerja yang bagus. Mereka tidak kalah saing dengan pekerja lain.

"Mereka justru lebih semangat, dan kinerjanya juga sangat baik. Kami selalu diingatkan oleh pak Suryo untuk terus memberikan perhatian khusus bagi kawan-kawan difabel di sini," tuturnya.

Hanafi menegaskan, tidak ada yang dibedakan dalam proses bekerja di HS. Semua karyawan mendapat hak yang sama, termasuk gaji, makan siang gratis hingga fasilitas lain. Hanya saja untuk karyawan difabel, HS memberikan mess gratis bagi mereka. Kebahagiaan Karyawan Difabel Rokok HS: Diterima Kerja, Jadi Bagian Penting Perusahaan

"Karena jumlahnya terus bertambah dan mereka banyak yang berasal dari luar kota Magelang. Jadi pak Suryo memerintahkan kami untuk memberikan mess gratis agar memudahkan kawan-kawan difabel ini," tandasnya.

Pabrik rokok HS terus berkomitmen menjadi perusahaan inklusif. Bos Rokok HS, Muhammad Suryo menegaskan bahwa pihaknya akan menampung sebanyak-banyaknya karyawan penyandang disabilitas. Saat ini, sudah ada 70 karyawan disabilitas yang bekerja di tempat itu.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyiapkan program pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas (difabel) guna meningkatkan akses dan kesempatan kerja yang setara di Indonesia. Diharapkan tahun ini bisa segera diluncurkan.

Yassierli mengatakan, pemerintah berkomitmen menghadirkan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok difabel, dalam dunia kerja. Ia menyebut hal tersebut sebagai bagian dari visinya dalam mengelola sektor ketenagakerjaan.

"Ketika saya mengelola sektor ketenagakerjaan, saya mempunyai mimpi bahwa setiap orang di negara ini harus memiliki akses dan kesempatan yang sama. Itu adalah mimpi saya, termasuk bagi mereka yang memiliki kemampuan berbeda atau disabilitas," ujar Yassierli dalam acara a Labor Day Forum di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Selasa (7/4).

Sebagai langkah konkret, Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng perusahaan multinasional untuk membangun vocational training center khusus bagi difabel. Fasilitas tersebut ditargetkan dapat mulai direalisasikan tahun ini.

"Alhamdulillah saya dapat support dari sebuah perusahaan multinational juga untuk membangun vocational training center untuk difable. Semoga tahun ini bisa diwujudkan," jelasnya.

Melalui program ini, pemerintah akan melatih penyandang disabilitas sesuai dengan potensi dan jenis pekerjaan yang dapat mereka lakukan. Misalnya, tunanetra untuk pekerjaan operator call center, tunarungu di bidang pengemasan (packaging), serta tunadaksa yang didukung dengan fasilitas kerja ramah kursi roda.

[Gambas:Youtube]

Yassierli mengungkapkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia yang siap untuk bekerja mencapai sekitar 1 hingga 2 juta orang, yang dinilai memiliki potensi untuk berkontribusi dalam dunia kerja.

"Saya berharap saya bisa mewujudkan mimpi ini. Ya seribu, dua ribu, sepuluh ribu kemudian kita bisa rekrut mereka. Dan kebahagiaan kita adalah ketika mereka tersenyum," imbuhnya.

Menurutnya, stigma bahwa difabel menjadi beban bagi perusahaan perlu diubah. Pemerintah ingin memastikan mereka dapat memberikan nilai tambah (value added) bagi industri, meski dengan pola kerja yang disesuaikan.

"Mungkin kita membayangkan dengan disability, mereka akan menjadi burden for the company (beban perusahaan). Kita ingin ubah itu, sehingga kami siap untuk melatih mereka. They have to contribute value added to the company (mereka bisa berkontribusi bagi perusahaan)," katanya.

Ia juga menyinggung adanya regulasi yang mewajibkan perusahaan merekrut minimal 1 persen tenaga kerja dari kalangan disabilitas. Namun, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan kolaboratif dibandingkan pemaksaan.

"Kami tidak ingin memaksa, tapi mengajak. Pemerintah siap menyiapkan tenaga kerjanya agar bisa terserap di industri," pungkasnya.

MAGELANG - Kesempatan kerja kerap menjadi hal yang sulit diraih bagi penyandang disabilitas . Berbagai keterbatasan, stigma, hingga persyaratan kerja yang tidak ramah difabel membuat banyak dari mereka harus berjuang lebih keras hanya untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Namun, harapan itu hadir di pabrik rokok HS. Di perusahaan yang ada di Muntilan, Magelang Jawa Tengah ini, penyandang disabilitas tidak hanya diterima bekerja, tetapi juga dirangkul sebagai bagian penting dari perusahaan tanpa syarat yang memberatkan. Bos HS Berangkatkan 150 Karyawan Umrah, Bersyukur Selamat dari Kecelakaan

Tika (35), salah satu karyawan difabel asal Temanggung, merasakan betul perubahan hidupnya sejak bekerja di pabrik tersebut. Sebelumnya, ia mengaku berkali-kali mencoba melamar pekerjaan, namun selalu kandas di tengah jalan. “Dulu sulit sekali cari kerja. Sudah melamar ke banyak tempat, tapi selalu gagal,” katanya, Selasa (7/4/2026).

Namun betapa bahagianya Tika saat mendengar pabrik rokok HS membuka lowongan pekerjaan khusus untuk penyandang disabilitas. Tanpa banyak persyaratan yang rumit, Tika akhirnya diterima dan mulai menata kembali hidupnya.

Sehari-hari, Tika bekerja sebagai karyawan linting di perusahaan itu. Tak hanya sendiri, ternyata banyak kawan-kawan penyandang disabilitas lain yang bekerja di pabrik rokok HS. Total saat ini, ada 21 karyawan penyandang disabilitas yang bekerja di sana. “Di sini saya merasa dihargai. Tidak dibedakan. Semua diperlakukan sama,” ujarnya.

Tak hanya memberikan pekerjaan, rokok HS juga akan menyediakan fasilitas mess atau tempat tinggal gratis bagi karyawan khusus penyandang disabilitas. Fasilitas ini sangat membantu, terutama bagi pekerja yang berasal dari luar daerah atau memiliki keterbatasan mobilitas.

"Semoga HS semakin jaya sehingga semakin banyak kawan-kawan disabilitas yang diterima bekerja. Maturnuwun atas kesempatan dan segala fasilitas berupa mess yang diberikan pada kami," ucap Tenyria Swastika (35), penyandang disabilitas lainnya. Penambahan Layer Cukai Tembakau Diyakini Selamatkan Industri Rakyat

Sementara itu, bos rokok HS sekaligus CEO Surya Group Holding Company, Muhammad Suryo menegaskan, akan terus membuka lowongan pekerjaan untuk penyandang disabilitas. Mereka akan diterima tanpa syarat apapun dan tanpa pengalaman. "Saya akan menerima penyandang disabilitas berapapun jumlahnya. Meskipun belum berpengalaman, akan kami terima," katanya.

Saat ini, HS lanjut Suryo tengah terus mengembangkan pabrik rokok HS. Tak hanya di Magelang, Suryo tengah membangun pabrik baru di Jogjakarta dan Lampung. "Jadi untuk teman-teman penyandang disabilitas di seluruh Indonesia, yang ingin bergabung dengan kami dengan senang hati kami terima. Mari bergabung bersama HS," tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Setiap manusia memiliki potensi untuk tumbuh dan berkarya terlepas dari bagaimanapun kondisi dan latar belakangnya. Termasuk, mereka yang hidup dengan keterbatasan.

Mendukung inklusivitas tersebut, PNM, lembaga keuangan pelat merah yang berfokus mengupayakan terjadinya kesejahteraan pada masyarakat kecil, hadir mendukung proses pemberdayaan mereka melalui pembiayaan dan pendampingan usaha berkelanjutan.

Sehingga PNM tidak hanya menguatkan aspek ekonomi, juga membantu perempuan prasejahtera, termasuk penyandang disabilitas, untuk lebih percaya diri, mandiri, dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Sebuah kisah dari lapangan yang mencerminkan usaha ini hadir pada sosok Ibu Ani Juwariyah, penyandang disabilitas juga nasabah PNM Mekaar di Samarinda, Kalimantan Timur, yang dengan tekun mengembangkan usaha roti dari rumahnya.

Usaha sederhana yang ia rintis perlahan tumbuh menjadi sumber penghasilan bagi keluarganya sehingga bisa lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi.

Di sela aktivitasnya, Ibu Ani mengemban peran sebagai Ketua PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kalimantan Timur. Ia aktif berkegiatan untuk menguatkan sesama difabel agar percaya diri, berani mencoba, dan tidak menyerah pada stigma melalui kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi.

Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary mengatakan, PNM percaya setiap perjuangan, sekecil apapun, memiliki arti besar. Kisah seperti Ibu Ani menjadi pengingat bahwa pemberdayaan bukan sekadar program.

Namun, pemberdayaan ini tentang menghadirkan harapan dan membuka jalan bagi mereka yang ingin bangkit dari berbagai kalangan dan latar belakang.

‘’PNM berkomitmen untuk terus memberikan akses dan pendampingan agar setiap nasabah, termasuk penyandang disabilitas, dapat berkembang dan mandiri secara ekonomi,” katanya dalam keterangan, Sabtu (4/4/2026).

Dukungan PNM tak hanya pada aspek finansial, juga penguatan mental, keterampilan, serta jejaring sosial yang mendorong keberlanjutan usaha nasabah melalui peningkatan kapasitas usaha (PKU) di setiap pertemuan kelompok mingguan (PKM).

Melalui kisah Ibu Ani Juwariyah, PNM berharap keterbatasan bukanlah akhir, melainkan awal dari kekuatan untuk bangkit. Ke depan, PNM optimistis bisa memperluas jangkauan pemberdayaan dan menciptakan lebih banyak cerita Ibu Juwariyah lainnya.

Dengan langkah kecil yang konsisten, PNM percaya akan lahir lebih banyak individu berdaya yang tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, juga memberi dampak bagi keluarga, komunitas, dan Indonesia yang lebih inklusif dan terciptanya ekonomi kerakyatan.

Kata privilege, atau hak istimewa, belakangan makin sering dipakai terutama di lingkungan urban. Tapi menariknya, konsep “privilege” kerap disalahpahami sebagai kemudahan hidup tanpa usaha.

Padahal, privilege bukan tentang meniadakan kerja keras, apalagi tentang siapa yang mampu sampai ke garis akhir. Privilege adalah tentang siapa yang sejak awal sudah berdiri lebih dekat dengan garis start dengan segala bantuan dan akses yang tersedia. Sementara yang lain, bahkan untuk mulai saja, harus berjuang lebih dulu.

Dalam konteks ini, privilege bukan sekadar label sosial, tetapi cara untuk memahami ketimpangan akses yang nyata—terutama bagi kelompok seperti penyandang disabilitas. Dalam konteks pembangunan, perbedaan akses ini menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia dan partisipasi ekonomi.

Ketimpangan akses ini bukan kasus kecil. Salah satu gambaran paling jelas terlihat pada penyandang disabilitas di Indonesia. Sekitar 1 dari 12 orang hidup dengan disabilitas atau setara 22,97 juta jiwa menurut BPS 2023.

Lebih dari itu, lebih dari 75% anak penyandang disabilitas belum mendapatkan pendidikan yang layak. Kondisi ini mencerminkan tantangan inklusi yang lebih luas dalam sistem pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Artinya, sejak awal, sebagian besar anak penyandang disabilitas sudah tertinggal.

Ini bukan soal kemampuan individu, melainkan keterbatasan akses yang membuat mereka tidak memiliki titik awal yang setara. Keterbatasan akses pendidikan berdampak langsung pada rendahnya pengembangan keterampilan dan terbatasnya peluang kerja.

Tanpa keterampilan, peluang kerja menyempit. Dan tanpa itu semua, kemandirian ekonomi menjadi semakin jauh. Karena itu, memperluas akses—baik melalui pendidikan, keterampilan, maupun kesempatan ekonomi—menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Dalam konteks keterbatasan akses tersebut, pendekatan alternatif menjadi penting. Pelatihan vokasional, misalnya, membantu individu membangun kemampuan sekaligus kepercayaan diri. Sejumlah inisiatif menunjukkan bagaimana pendekatan berbasis akses dapat diterapkan dalam praktik.

Salah satu contoh adalah program pelatihan batik yang didukung oleh Dow yang memastikan individu dengan disabilitas mampu berkarya dan berpenghasilan. Program ini

menunjukkan bahwa akses keterampilan tidak hanya membuka peluang ekonomi, tetapi juga membangun kepercayaan diri.

Ketika seseorang mulai memiliki penghasilan, selanjutnya adalah memastikan keuangan tersebut terkelola dengan baik, misalnya melalui program literasi keuangan yang dijalankan sejak 2022 oleh Manulife. Program ini membekali peserta, termasuk penyandang disabilitas, dengan pengetahuan untuk mengelola dan merencanakan keuangan mereka. Hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan tidak berhenti pada perolehan penghasilan, tetapi juga pada kemampuan mengelolanya.

Namun, upaya-upaya ini perlu didukung oleh kebijakan yang mendorong sistem yang lebih inklusif, baik dalam pendidikan, pelatihan, maupun pasar kerja. Memang, berbagai upaya ini tidak serta-merta menghapus kesenjangan. Tapi setidaknya, membuka lebih banyak pintu dan memberi kesempatan bagi mereka yang sebelumnya tidak memilikinya.

Pada akhirnya, memahami privilege sebagai perbedaan akses membantu kita melihat bahwa ketimpangan bukan sekadar soal siapa yang lebih beruntung, tetapi siapa yang belum memiliki kesempatan yang sama sejak awal. Dengan demikian, memahami privilege sebagai perbedaan akses dapat membantu mengarahkan kebijakan dan intervensi menuju sistem yang lebih inklusif, di mana lebih banyak kelompok memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara setara.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memfasilitasi 385 penyandang disabilitas untuk mengikuti program mudik gratis ke sejumlah kota di wilayah Jawa dan Sumatera menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah, yang diperkirakan jatuh pada Sabtu (21/3).

Direktur Utama (Dirut) BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan di Jakarta, Selasa, bahwa pihaknya memberikan fasilitas yang lengkap bagi para difabel demi menjamin kenyamanan mereka selama di perjalanan.

Ia menuturkan, para peserta mudik tersebut diberangkatkan dengan bus dan kereta api yang telah dilengkapi dengan kursi khusus bagi penyandang disabilitas.

Para pemudik juga memperoleh paket konsumsi, perlengkapan perjalanan, serta layanan kesehatan.

“Ini tujuannya tentu saja memberikan apresiasi bagi seluruh nasabah dan keluarga besar Bank Syariah Indonesia agar bisa mudik secara aman, nyaman, dan yang pasti gratis,” kata Anggoro.

Selain penyandang disabilitas, ia mengatakan, peserta mudik gratis tahun ini juga meliputi pelaku UMKM mitra binaan, pegawai dasar, hingga Tenaga Alih Daya (TAD/outsourcing) BSI.

Ia menyatakan, program mudik gratis yang digelar pihaknya selalu mendapatkan sambutan dan antusiasme yang tinggi dari masyarakat.

Besarnya minat dari para pemudik tersebut mendorong perseroan untuk meningkatkan kuota peserta pada tahun ini menjadi lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang tercatat sejumlah 1.100 orang.

“Hari ini kami melepaskan keberangkatan para peserta mudik sebanyak 44 bus dengan jumlah pemudik 2.261 (orang), dua kali lipat lebih banyak dari tahun lalu," ujar Anggoro Eko Cahyo.

Ia menuturkan, sejumlah wilayah tujuan dalam program mudik gratis BSI tahun ini antara lain Sumatera, Cirebon, Majalengka, Purwokerto, Yogyakarta, Magelang, Nganjuk, Madiun, Blitar, hingga Surabaya.

Program mudik tersebut merupakan wujud dari misi sosial perusahaan sebagai “Sahabat Finansial, Sosial, dan Spiritual” nasabah serta dukungan terhadap upaya pemerintah untuk menjaga kondusivitas arus mudik tahun ini.

“Melalui program ‘Mudik Nyaman Berbagi Harapan’ ini, paling tidak kami merasakan bahwa para pemudik bisa mudik dengan aman dan bisa berbagi harapan kepada semua keluarga di daerah. Dan harapan kami tentu saja mereka nanti bisa kembali ke Jakarta juga dengan aman dan nyaman,” imbuh Anggoro.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terus mematangkan skema pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kalangan lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

"Alhamdulillah hari ini saya berkoordinasi dengan Kepala BGN Prof Dadan mematangkan makan bergizi gratis khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas. Saya bersyukur karena konsepnya makin matang dan sudah ketemu kira-kira bagaimana bentuk kerjasamanya,” ujar Gus Ipul usai bertemu Kepala BGN di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Program MBG bagi lansia dan penyandang disabilitas ini melanjutkan dari program permakanan yang selama ini telah dijalankan Kemensos. Sebelumnya, bantuan makanan siap santap bagi lansia dan penyandang disabilitas telah disalurkan melalui para pendamping sosial dan kelompok masyarakat (Pokmas) di daerah. Kini, skema MBG nasional akan dipadukan agar cakupannya lebih luas dan standar gizinya lebih terukur.

Gus Ipul menuturkan penyediaan makanan akan memanfaatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik BGN yang tersebar di daerah. Sementara, penjangkauan kepada penerima manfaat tetap dilakukan melalui mekanisme layanan sosial Kemensos yang sudah berjalan.

“Nanti yang melayani tetap SPPG, sementara yang mengantar nanti dari Pokmas atau dari caregiver,” katanya.

Sasaran program ini lansia dan penyandang disabilitas yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya kelompok desil 1-5. Diprioritaskan bagi lansia rentan serta penyandang disabilitas berat yang memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, sehingga memerlukan dukungan pemenuhan gizi secara langsung.

Kepala BGN Dadan Hindayana menilai sinergi tersebut akan mempermudah jangkauan layanan bagi kelompok rentan, terutama karena jaringan SPPG sudah tersedia di berbagai wilayah di Indonesia.

“Saya kira apa yang sebenarnya jadi tugas Mensos selama ini dengan hadirnya SPPG di setiap wilayah akan dipermudah, karena SPPG ada di setiap wilayah radius rata-rata 4 Km,” ujar Dadan.

Pembagian peran antara BGN dan Kemensos membuat proses penyediaan hingga distribusi makanan dapat berjalan lebih efektif. “Penyediaan makanan bisa diambil dari SPPG, kemudian yang mengantarkan tetap petugas dari Kementerian Sosial yaitu Pokmas atau caregiver. Jadi ini sinergi yang bagus mengoptimalkan fasilitasnya,” ungkapnya.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyelenggarakan kegiatan lari bersama atlet paralimpik di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (7/2). Acara bertajuk BTN Run for Disabilities ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Walikota Solo Respati Ardi, Direktur Risk & Management BTN Setiyo Wibowo, dan Wakil Ketua Sekjen National Paralympic Committee (NPC) Indonesia Rima Ferdianto.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Road to BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) 2026. Melalui agenda ini, BTN menegaskan posisinya sebagai lembaga perbankan yang mengedepankan nilai inklusivitas dalam setiap operasionalnya.

Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, menjelaskan bahwa prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) telah menjadi panduan utama dalam proses bisnis perseroan, tidak hanya sebagai penyalur Corporate Social and Responsibility (CSR).

"Lari adalah olahraga inklusif yang bisa dilakukan semua orang, termasuk para penyandang disabilitas. Begitu pula melalui lari, BTN berkomitmen menjadi bank yang inklusif dan hadir untuk semua, sejalan dengan prinsip ESG," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/2).

Ia melanjutkan, komitmen inklusivitas tersebut tidak hanya diwujudkan melalui layanan keuangan yang mudah dijangkau oleh semua kalangan. BTN juga memberikan dukungan nyata pada sektor kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi para penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, Setiyo menegaskan bahwa penyelenggaraan Run for Disabilities sebagai bagian dari rangkaian Road to BTN Jakim bertujuan memperkuat peran perseroan di luar pembiayaan perumahan. Melalui inisiatif ini, perseroan berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kesehatan, inklusivitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, BTN juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung produktivitas para atlet paralimpik. Selain itu, sepuluh pelari disabilitas akan dilibatkan langsung dalam ajang utama BTN Jakim mendatang.

Menkes Budi Gunadi Sadikin berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya aktivitas fisik. Beliau menekankan bahwa lari adalah olahraga paling terjangkau yang bisa dilakukan oleh siapa saja untuk menjaga kesehatan.

"Kurangnya aktivitas fisik masuk menjadi 5 besar penyebab penyakit di Indonesia. Dan lari merupakan olahraga paling inklusif, murah, dan sehat karena modalnya hanya sepatu. Teman-teman disabilitas sudah membuktikan bisa, masa kita yang sehat tidak bisa?" tutur dia.

Wali Kota Solo, Respati Ardi, memberikan apresiasi atas inisiatif BTN yang melibatkan penyandang disabilitas dalam ajang berskala nasional. Dukungan ini dinilai memperkuat posisi Kota Solo sebagai kawasan yang ramah dan inklusif bagi seluruh warganya.

"Kami menyadari pentingnya dukungan sistem bagi atlet disabilitas, mulai dari layanan, lingkungan, hingga masa depan mereka setelah menjadi atlet. Kami berterima kasih kepada BTN karena melalui BTN Jakim, rekan-rekan disabilitas benar-benar dilibatkan," katanya.

Sementara itu, Wakil Sekertaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Febianto, menilai bahwa acara ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap olahraga bagi penyandang disabilitas. Dengan kegiatan seperti ini, para orang tua dengan anak penyandang disabilitas akan melihat peluang pengembangan anak-anaknya.

"Kami mengapresiasi BTN atas inisiatif dan dukungan yang sangat penting untuk membangun ekosistem olahraga bagi penyandang disabilitas yang berkelanjutan," pungkas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Literasi keuangan dinilai menjadi fondasi penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari memenuhi kebutuhan dasar, merencanakan masa depan, hingga menghadapi situasi tak terduga.

Pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan keuangan disebut dapat membantu masyarakat menghindari risiko finansial dan mengambil keputusan dengan lebih percaya diri.

Dengan latar belakang tersebut, Kredit Pintar melalui inisiatif Kelas Pintar Bersama kembali menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan bertajuk Finansial Inklusif untuk Semua.

Pada kegiatan kali ini, Kredit Pintar menggandeng Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) sebagai mitra strategis untuk mendorong pemahaman keuangan yang aman, mudah, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Head of Brand & Communications Kredit Pintar Puji Sukaryadi mengatakan, literasi keuangan merupakan hak setiap orang, termasuk teman-teman difabel.

“Setiap orang berhak paham keuangan, termasuk teman-teman difabel. Untuk itu, mari kita belajar bersama dalam suasana yang aman dan inklusif tanpa takut salah. Mari memahami keuangan dengan cara yang mudah dan jujur bersama Kredit Pintar,” ujar Puji dalam keterangan tertulis, Senin (2/2/2026).

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai cara mengelola uang, kesiapan finansial sebelum mengambil pinjaman, serta pengenalan layanan pinjaman melalui aplikasi digital yang resmi dan memiliki regulasi jelas untuk keamanan pengguna.

Selain itu, peserta juga dibekali informasi mengenai risiko jika tidak bijak dalam meminjam, hingga kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan.

Materi disampaikan dengan pendekatan yang disebut ramah, terbuka, dan mudah dipahami. Dengan demikian, peserta dapat belajar tanpa rasa takut untuk bertanya maupun menyampaikan kendala yang dihadapi.

Ketua Umum PPDI Norman Yulian mengapresiasi inisiatif tersebut. Ia menegaskan, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memahami serta mengakses layanan keuangan.

“Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memahami, mengakses, dan memanfaatkan layanan keuangan secara aman. Pemahaman keuangan yang baik akan membantu kami mengambil keputusan yang lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari," sebut Norman.

"Kami mengapresiasi inisiatif Kredit Pintar yang menghadirkan ruang belajar yang inklusif, ramah, dan tanpa stigma. Kolaborasi seperti ini penting untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam upaya mewujudkan inklusi keuangan di Indonesia,” imbuh dia.

Kredit Pintar menyatakan berupaya menjadi mitra masyarakat dalam mengelola keuangan. Puji menegaskan, literasi keuangan yang aman dan inklusif menjadi kunci dalam membangun kesejahteraan bersama.

“Kredit Pintar percaya bahwa literasi keuangan yang aman dan inklusif adalah kunci dalam membangun kesejahteraan bersama. Karena setiap orang berhak merasa aman dan mandiri secara finansial. Memahami keuangan membantu kita mengenali kebutuhan, menggunakan uang dengan bijak, serta tahu ke mana harus bertanya dan mengadu jika mengalami kesulitan. Belajar keuangan tidak perlu takut salah. Kita belajar bersama, dengan cara yang mudah, aman, dan saling mendukung,” kata Puji.

Sejak 2022 hingga Januari 2026, program Kelas Pintar Bersama disebut telah menjangkau lebih dari 3.200 anggota masyarakat di 43 kota yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, dan Kalimantan.

“Jumlah ini akan terus bertambah seiring komitmen Kredit Pintar dalam menyediakan edukasi yang merata, memperluas inklusi keuangan, serta membekali masyarakat dengan pengetahuan untuk mengambil keputusan finansial yang cerdas, aman, dan berkelanjutan di era digital, termasuk dalam hal ini menjangkau masyarakat difabel,” tambah Puji.

Dari sisi kinerja penyaluran pinjaman, sepanjang 2025 Kredit Pintar membukukan penyaluran pinjaman lebih dari Rp 9,5 triliun.

Sejak berdiri pada 2017, total akumulasi pinjaman yang telah disalurkan mencapai lebih dari Rp 60,5 triliun.

Kredit Pintar merupakan platform penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berizin dan diawasi OJK.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia masih tergolong besar, namun belum sepenuhnya diiringi dengan kesempatan ekonomi yang setara. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mencatat, terdapat sekitar 22,97 juta penyandang disabilitas di Tanah Air.

Dari jumlah tersebut, sekitar 17 juta berada pada usia produktif, tetapi hanya sekitar 45 persen yang terserap di dunia kerja. Ironisnya, mayoritas dari mereka, sekitar 83 persen, bekerja di sektor nonformal, sehingga potensi ekonomi yang belum tergarap diperkirakan mencapai 66,7 persen.

Gambaran yang lebih suram juga dirilis International Labour Organization (ILO). Hingga Desember 2024, hampir 90 persen penyandang disabilitas di Indonesia tercatat tidak bekerja atau masih aktif mencari pekerjaan.

Kondisi inilah yang menjadi perhatian serius Grisna Anggadwita, dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University . Selama bertahun-tahun, Grisna aktif melakukan riset sekaligus pendampingan terhadap kelompok minoritas, termasuk penyandang disabilitas.

“Potensi penyandang disabilitas itu sangat besar, tetapi sering kali tidak tergali. Tantangan utama mereka sebenarnya soal akses. Kemampuan mereka bisa setara dengan siapa pun, tinggal apakah diberi kesempatan yang sama atau tidak,” ujar Grisna.

Berangkat dari temuan risetnya, Grisna tak memilih diam. Ia merancang platform pembelajaran khusus bagi penyandang disabilitas, dengan tujuan meningkatkan motivasi dan keterampilan praktis. Upaya tersebut juga diperluas melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan berbagai lembaga untuk membangun strategi pemberdayaan yang lebih menyeluruh.

“Pemberdayaan kaum minoritas idealnya melibatkan banyak pihak, bukan berjalan sendiri-sendiri,” katanya.

Konsisten Mengkaji Dunia Kaum Minoritas

Ketertarikan Grisna pada isu kelompok rentan bermula sejak menempuh studi Magister Sains Manajemen di Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2013. Saat itu, ia meneliti kewirausahaan perempuan dan menemukan bahwa kesetaraan gender yang kerap digaungkan belum sepenuhnya terwujud di lapangan.

“Perempuan wirausaha masih menghadapi tantangan besar, tidak hanya ekonomi, tetapi juga dari lingkungan sosial, budaya, hingga aspek keagamaan,” tuturnya.

Penelitian tersebut kemudian dipublikasikan dalam jurnal internasional Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies dengan judul Socio-cultural Environments and Emerging Economy Entrepreneurship: Women Entrepreneurs in Indonesia. Dari sana, Grisna semakin menyadari bahwa perempuan masih termasuk kelompok rentan di Indonesia.

Minat risetnya lalu berlanjut pada kelompok yang lebih jarang tersentuh, yakni perempuan mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan. Ia sempat melakukan penelitian di lapas di Lampung dan Bandung, meski harus berhadapan dengan tantangan birokrasi serta kuatnya stigma sosial.

“Banyak dari mereka sebenarnya punya potensi besar, tapi terpinggirkan,” ujarnya.

Fokus pada Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Titik balik Grisna menuju isu disabilitas terjadi ketika ia bertemu seorang wirausaha perempuan penyandang disabilitas di Yogyakarta yang memasarkan produk komunitas disabilitas. Dari situ, Grisna melihat langsung besarnya potensi ekonomi, terutama di wilayah pedesaan.

Sebagai alumni Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Grisna kemudian melakukan berbagai penelitian kolaboratif. Ia bekerja sama dengan Prof. Nurul Indarti (UGM), Rochmat Aldy Purnomo (Universitas Muhammadiyah Ponorogo), hingga Richard Tomlins dari Coventry University.

Kolaborasi tersebut melahirkan riset tentang kewirausahaan sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Yogyakarta dan Ponorogo yang dipublikasikan di Journal of Social Entrepreneurship. Penelitian lain juga dikembangkan dalam bentuk book chapter terbitan Springer berjudul Gender in Digital Entrepreneurship: Recent Issues in Emerging Countries.

Dari rangkaian riset tersebut, Grisna menemukan satu benang merah: penyandang disabilitas membutuhkan pendampingan yang spesifik dan berkelanjutan, karena setiap individu memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda.

“Jenis disabilitas itu sangat beragam, tidak hanya fisik, tapi juga intelektual dan lainnya. Pendekatannya tidak bisa disamaratakan,” jelasnya.

Menurut Grisna, stigma negatif masih menjadi tantangan terbesar. Pandangan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan terbatas kerap memengaruhi kepercayaan diri mereka sendiri.

“Mereka seperti terpenjara oleh pikiran sendiri. Mindset ini yang akhirnya menghambat pengembangan potensi,” katanya.

Memotivasi Lewat Cerita dan Teknologi

Pengalaman Grisna sebagai tenaga ahli di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2014 turut membekalinya dalam pengembangan solusi berbasis digital. Saat ini, bersama tim riset Telkom University, ia tengah mengembangkan aplikasi pembelajaran jarak jauh bagi penyandang disabilitas.

Aplikasi tersebut memuat materi praktis seperti pembukuan sederhana dan model usaha, yang dipadukan dengan pendekatan storytelling. Cerita-cerita sukses penyandang disabilitas digunakan untuk membangun motivasi dan kepercayaan diri.

“Storytelling itu menggugah. Dari riset kami, kelompok yang mendapat paparan cerita mengalami peningkatan motivasi,” ujarnya.

Selain itu, Grisna juga menginisiasi pengembangan inkubator usaha khusus disabilitas bekerja sama dengan Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (LPPPD) di Yogyakarta. Program ini diharapkan mendapat dukungan hibah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dukungan serupa juga datang dari Universitas Telkom, yang tengah membangun pusat disabilitas bagi mahasiswa. Hal ini membuat upaya Grisna semakin terlembaga dan berkelanjutan.

Mengajak Semua Pihak Terlibat

Sebagai penerima National Champion Scholarship Tanoto Foundation 2013, Grisna menilai dukungan beasiswa tersebut berperan besar dalam perjalanan akademiknya. Menurutnya, semangat inklusivitas dan kesetaraan juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Ia pun mengajak semua pihak untuk terlibat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, tidak melulu melalui bantuan finansial, tetapi juga pendampingan, pembinaan, dan pembukaan akses.

“Isu kesetaraan semakin menguat. Akan sangat baik jika semua pihak ikut berperan memberdayakan kaum minoritas,” katanya.

Pengalaman Grisna sebagai visiting researcher di Prancis dan pengamatannya di Swiss juga membuatnya menyadari bahwa fasilitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Namun, keterbatasan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutup peluang.

“Setiap berinteraksi dengan penyandang disabilitas, saya justru banyak belajar. Mereka berjuang luar biasa dengan keterbatasan yang ada,” pungkasnya.

PAPUA - Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Papua. Salah satunya dengan menginisiasi bantuan alat bantu dengar bagi penyandang tunarungu.

Pemberian bantuan tersebut bertepatan dengan peresmian Hearing Center pertama di Provinsi Papua yang berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura.

Peresmian layanan Hearing Center tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Provinsi Papua, Matius D Fakhiri, menandai babak baru pelayanan kesehatan pendengaran yang lebih inklusif dan modern di Tanah Papua.

Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Bambang Trisnohadi, menegaskan bantuan alat bantu dengar ini merupakan wujud nyata peran TNI dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

“Syukur Alhamdulillah, di awal tahun 2026 ini masyarakat Papua sudah dapat menikmati layanan kesehatan pendengaran yang lengkap, mulai dari pemeriksaan audiometri, layanan THT, hingga pengobatan gangguan pendengaran, melalui Hearing Center pertama di Papua yang berada di RSUD Jayapura,” kata Bambang, Jumat (9/1/2026).

Selain menyalurkan alat bantu dengar, Kogabwilhan III juga memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat, terutama penyandang disabilitas yang sedang menjalani perawatan di RSUD Jayapura.

Menurut Bambang, kolaborasi antara TNI dan Pemerintah Provinsi Papua menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di Bumi Cendrawasih.

“Bersama Pemerintah Provinsi Papua dan penyelenggra megara lainnya di Bumi Cendrawasih, TNI berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang menjamin kesempatan dan akses yang setara bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penyediaan infrastruktur dan lingkungan pelayanan kesehatan yang ramah disabilitas, merupakan langkah strategis untuk menghilangkan hambatan fisik maupun nonfisik, sehingga masyarakat dapat menikmati hak atas kesehatan secara penuh.

“Pelayanan kesehatan yang inklusif memungkinkan setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, hidup sehat, mandiri, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa, sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia,” ucapnya.