JEMBER - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten berada di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir tidak sepenuhnya mencerminkan realitas kesejahteraan masyarakat. Di balik angka pertumbuhan tersebut terjadi konsentrasi kekayaan yang semakin tajam, di mana manfaat pembangunan tidak terdistribusi secara merata.

Data terbaru Center for Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan kekayaan semakin terkonsentrasi secara ekstrem pada segelintir kelompok, sementara sebagian besar masyarakat mengalami stagnasi kesejahteraan. Perbandingannya, 50 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang setara dengan 55 juta penduduk.

Dalam periode yang sama, kekayaan 50 orang superkaya ini meningkat secara signifikan, sebaliknya kenaikan upah pekerja berlangsung sangat terbatas. Ketimpangan ini bukan sekadar perbedaan tingkat pendapatan, melainkan jurang struktural yang terus melebar.

Kelompok 1% teratas juga menguasai sekitar seperlima total kekayaan nasional sebelum redistribusi melalui pajak. Hal ini menunjukkan mekanisme distribusi ekonomi tidak berjalan efektif, sehingga pertumbuhan ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok tertentu dibandingkan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Riset Transisi Bersih menemukan kesimpulan, ketimpangan tersebut tidak berdiri sendiri. Struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sektor berbasis ekstraksi sumber daya alam, di mana lebih dari separuh kekayaan kelompok superkaya berasal dari sektor ekstraktif.

"Model ekonomi ini secara inheren menghasilkan konsentrasi keuntungan pada segelintir pelaku, sementara biaya sosial dan lingkungan ditanggungkan kepada masyarakat luas," ungkap Direktur Eksekutif Transisi Bersih Abdurrahman Arum di Jember, Jawa Timur, Senin (4/5/2026).

Lihat video: Pakar Ekonomi: Kemiskinan, Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi jadi Fokus Utama



Rahman menjelaskan, untuk waktu yang sangat lama keuntungan ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam dinikmati oleh kelompok terbatas, sementara masyarakat menghadapi dampak berupa kerusakan lingkungan, bencana ekologis, serta penurunan kualitas hidup.

"Dengan demikian, ketimpangan ekonomi dan krisis iklim merupakan dua konsekuensi dari model pembangunan yang sama. Karena itu, jika kita hendak menurunkan tingkat ketimpangan dan bergiat untuk lingkungan yang lebih berkelanjutan, kita harus menghentikan model pembangunan yang tidak adil dan merusak," tekannya.

Akan tetapi, ketimpangan ekstrem dan krisis iklim itu justru diperkuat oleh struktur politik yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan terjadi secara bersamaan. Sebagaimana dirilis CELIOS, akumulasi kekayaan tidak hanya terlihat pada sektor bisnis, tetapi juga tercermin dalam struktur pejabat publik dan lembaga legislatif.

Hal ini menciptakan lingkaran yang saling menguatkan, di mana kebijakan publik berisiko lebih mencerminkan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Tanpa perubahan arah kebijakan, ketimpangan ini diproyeksikan akan semakin dalam dan berpotensi mengunci mobilitas sosial.

Dalam kondisi tersebut, itu berarti kerja keras tidak lagi menjadi jaminan peningkatan kesejahteraan, khususnya bagi generasi muda yang menghadapi pasar kerja yang semakin sempit dan tidak stabil.

Transisi Bersih menegaskan kembali bahwa kondisi ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi dari struktur ekonomi dan politik yang tidak seimbang.

“Ketimpangan ekstrem yang kita lihat hari ini bukan terjadi karena ekonomi gagal tumbuh, tetapi karena hasil pertumbuhan dibiarkan terkonsentrasi pada segelintir kelompok,” ujar peneliti senior Transisi Bersih Sisdjiatmo K. Widhaningrat.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Transisi Bersih mendorong enam agenda transformasi ekonomi yang tidak hanya bersifat redistributif, tetapi juga produktif dan berkelanjutan. Pertama, pemerintah harus segera menerapkan pajak kekayaan secara progresif dan terarah.

"Pajak kekayaan perlu diterapkan pada kelompok superkaya sebagai instrumen koreksi ketimpangan ekstrem, dengan alokasi yang jelas untuk pembiayaan layanan publik, perlindungan sosial, dan investasi dalam transisi energi berkeadilan," kata Rahman.

Kedua, reorientasi model ekonomi dari ekstraktif ke produktif. Ketergantungan pada sektor berbasis eksploitasi sumber daya alam harus dikurangi secara bertahap, dengan mendorong pengembangan sektor manufaktur bernilai tambah tinggi. Industrialisasi perlu diarahkan pada penciptaan rantai nilai domestik yang kuat dan inklusif.

Ketiga, revitalisasi sektor manufaktur sebagai penggerak pemerataan. Penguatan industri manufaktur menjadi kunci untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan upah, dan memperluas basis kelas menengah. Kebijakan industri perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi domestik, penguatan industri padat karya bernilai tambah, serta integrasi usaha kecil dan menengah dalam rantai pasok nasional.

Keempat, peningkatan produktivitas sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang. Transformasi ekonomi harus ditopang oleh peningkatan produktivitas melalui investasi pada pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, penguatan riset dan inovasi, serta pembangunan infrastruktur ekonomi yang merata. Tanpa peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi akan terus bergantung pada eksploitasi sumber daya, bukan penciptaan nilai.

Kelima, transisi energi yang mendukung industrialisasi berkelanjutan. Pengembangan energi terbarukan harus diintegrasikan dengan strategi industrialisasi nasional, sehingga tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga menciptakan basis industri baru yang membuka peluang kerja dan memperluas pemerataan ekonomi.

Keenam, reformasi tata kelola ekonomi dan politik. Transparansi kekayaan, pencegahan konflik kepentingan, dan reformasi pembiayaan politik menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak didominasi oleh kepentingan sempit, melainkan benar-benar berpihak pada pembangunan yang inklusif.

Transisi Bersih menegaskan keberhasilan pembangunan tidak dapat lagi diukur semata dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana kesejahteraan dapat didistribusikan secara adil dan berkelanjutan. Rahman mengingatkan, Indonesia masih memiliki peluang untuk keluar dari jebakan ketimpangan dan ketergantungan pada ekonomi ekstraktif.

"Namun, tanpa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dan politik, pertumbuhan hanya akan memperbesar kesenjangan yang sudah ekstrem saat ini. Hanya dengan arah kebijakan yang tepat dan berani, Indonesia dapat membangun ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan," ucapnya.

Kata privilege, atau hak istimewa, belakangan makin sering dipakai terutama di lingkungan urban. Tapi menariknya, konsep “privilege” kerap disalahpahami sebagai kemudahan hidup tanpa usaha.

Padahal, privilege bukan tentang meniadakan kerja keras, apalagi tentang siapa yang mampu sampai ke garis akhir. Privilege adalah tentang siapa yang sejak awal sudah berdiri lebih dekat dengan garis start dengan segala bantuan dan akses yang tersedia. Sementara yang lain, bahkan untuk mulai saja, harus berjuang lebih dulu.

Dalam konteks ini, privilege bukan sekadar label sosial, tetapi cara untuk memahami ketimpangan akses yang nyata—terutama bagi kelompok seperti penyandang disabilitas. Dalam konteks pembangunan, perbedaan akses ini menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia dan partisipasi ekonomi.

Ketimpangan akses ini bukan kasus kecil. Salah satu gambaran paling jelas terlihat pada penyandang disabilitas di Indonesia. Sekitar 1 dari 12 orang hidup dengan disabilitas atau setara 22,97 juta jiwa menurut BPS 2023.

Lebih dari itu, lebih dari 75% anak penyandang disabilitas belum mendapatkan pendidikan yang layak. Kondisi ini mencerminkan tantangan inklusi yang lebih luas dalam sistem pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Artinya, sejak awal, sebagian besar anak penyandang disabilitas sudah tertinggal.

Ini bukan soal kemampuan individu, melainkan keterbatasan akses yang membuat mereka tidak memiliki titik awal yang setara. Keterbatasan akses pendidikan berdampak langsung pada rendahnya pengembangan keterampilan dan terbatasnya peluang kerja.

Tanpa keterampilan, peluang kerja menyempit. Dan tanpa itu semua, kemandirian ekonomi menjadi semakin jauh. Karena itu, memperluas akses—baik melalui pendidikan, keterampilan, maupun kesempatan ekonomi—menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Dalam konteks keterbatasan akses tersebut, pendekatan alternatif menjadi penting. Pelatihan vokasional, misalnya, membantu individu membangun kemampuan sekaligus kepercayaan diri. Sejumlah inisiatif menunjukkan bagaimana pendekatan berbasis akses dapat diterapkan dalam praktik.

Salah satu contoh adalah program pelatihan batik yang didukung oleh Dow yang memastikan individu dengan disabilitas mampu berkarya dan berpenghasilan. Program ini

menunjukkan bahwa akses keterampilan tidak hanya membuka peluang ekonomi, tetapi juga membangun kepercayaan diri.

Ketika seseorang mulai memiliki penghasilan, selanjutnya adalah memastikan keuangan tersebut terkelola dengan baik, misalnya melalui program literasi keuangan yang dijalankan sejak 2022 oleh Manulife. Program ini membekali peserta, termasuk penyandang disabilitas, dengan pengetahuan untuk mengelola dan merencanakan keuangan mereka. Hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan tidak berhenti pada perolehan penghasilan, tetapi juga pada kemampuan mengelolanya.

Namun, upaya-upaya ini perlu didukung oleh kebijakan yang mendorong sistem yang lebih inklusif, baik dalam pendidikan, pelatihan, maupun pasar kerja. Memang, berbagai upaya ini tidak serta-merta menghapus kesenjangan. Tapi setidaknya, membuka lebih banyak pintu dan memberi kesempatan bagi mereka yang sebelumnya tidak memilikinya.

Pada akhirnya, memahami privilege sebagai perbedaan akses membantu kita melihat bahwa ketimpangan bukan sekadar soal siapa yang lebih beruntung, tetapi siapa yang belum memiliki kesempatan yang sama sejak awal. Dengan demikian, memahami privilege sebagai perbedaan akses dapat membantu mengarahkan kebijakan dan intervensi menuju sistem yang lebih inklusif, di mana lebih banyak kelompok memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara setara.

Ironi geografis kerap lebih keras berteriak ketimbang data statistik. Di kota-kota besar Indonesia, fenomena ini tidak sulit untuk ditemukan. Permukiman yang padat dan gelap bisa berdiri hanya ratusan meter dari kawasan perumahan mewah yang terang dan lega. Jarak fisik bisa ditempuh dalam waktu singkat, tetapi jarak sosialnya nyaris tidak terukur. Dua dunia yang berbagi satu kota, namun tidak pernah benar-benar saling menyentuh.

Contoh yang sering disebut di Jakarta, yakni permukiman di Muara Baru yang tak pernah tersentuh terik matahari, lantaran demikian padatnya, yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari kawasan gemerlap Pantai Mutiara, sedangkan di Surabaya terdapat kawasan Asemrowo yang menyimpan kontras tajam permukiman kumuh dan perumahan modern. Statistik yang ada juga menunjukkan hampir empat dari 10 anak di Indonesia mengalami deprivasi multidimensi, yakni terperangkap dalam kekurangan akses terhadap pendidikan, perumahan layak, sanitasi, sampai informasi.

Di sinilah pertanyaan soal keadilan sosial dan mobilitas antargenerasi seharusnya diletakkan. Apakah anak-anak yang lahir dan besar di sisi yang “salah” dari suatu kota memiliki kesempatan yang setara untuk mengubah nasib mereka? Ataukah ironi geografis ini tidak lain adalah cermin dari sebuah sistem yang terus mereproduksi ketimpangan dari satu generasi ke generasi berikutnya?

Pentingnya Kesetaraan Kesempatan

Anak-anak yang lahir di sisi yang “salah” dari suatu kota mewarisi tidak hanya kemiskinan material, melainkan juga kemiskinan kesempatan yang jauh lebih sulit untuk dilihat dan diatasi. Ada persoalan kesetaraan kesempatan (equality of opportunity) yang absen bukan lantaran pilihan individual, tetapi karena desain tata ruang, kebijakan publik, dan distribusi sumber daya yang timpang selama berpuluh tahun. Ketimpangan geografis bukan lagi sekadar jarak, melainkan soal kualitas sekolah yang tidak merata, jejaring sosial yang sempit, sosok contoh yang dilihat anak setiap hari, serta harapan yang ditanamkan oleh lingkungan sejak dini.

Ekonom Fabio Sánchez dari Universitas Los Andes (Kolombia) menyebutkan bahwa seseorang yang berhasil melanjutkan ke pendidikan tinggi akan memperoleh upah dua kali lipat dibandingkan mereka yang putus sekolah. Namun, perjalanan mobilitas sosial ini dimulai jauh sebelum seseorang duduk di bangku pendidikan tinggi. Akses ke pendidikan tinggi masih begitu sering ditentukan oleh di mana seorang anak dibesarkan, sekolah mana yang menerimanya, dan lingkungan seperti apa yang membentuk ambisi dan keyakinan dirinya sejak kecil.

Dengan logika ini, bagi seorang anak yang tinggal di lokasi yang “salah”, potensi mobilitas sosialnya sudah terpangkas jauh sebelum ia memulai berjuang. Balestra dan Ciani (2022) menunjukkan bahwa mobilitas sosial yang meningkat adalah soal seberapa jauh anak-anak dapat memperbaiki situasi sosial-ekonomi mereka menjadi lebih tinggi dibandingkan orang tua mereka (mobilitas antargenerasi) atau selama masa hidup mereka sendiri (mobilitas intragenerasi). Ini hanya mungkin jika ada kesetaraan kesempatan yang sangat ditentukan oleh geografi tempat seorang anak tumbuh.

Studi monumental opportunity atlas dipimpin oleh ekonom Raj Chetty (2018) yang melacak akar mobilitas sosial lebih dari 20 juta warga Amerika Serikat, menambah lapisan peringatan yang lebih dalam. Studi ini menemukan bahwa takdir sosial seorang anak bisa berubah tajam. Penyebabnya hanya karena ia tumbuh di lingkungan yang berbeda, meski jaraknya hanya beberapa mil saja. Pindah ke lingkungan yang lebih baik dan lebih awal di masa kecil bisa meningkatkan penghasilan anak saat ia dewasa.

Kunci mobilitas sosial bukan cuma soal asupan gizi atau kehadiran di sekolah, melainkan pada ekosistem lingkungan secara keseluruhan; pada orang-orang di sekitar si anak tumbuh, struktur keluarga, dan tatanan sosial di mana si anak tumbuh. Jelaslah, kesetaraan kesempatan adalah determinan utama mobilitas sosial. Karena itu, mengubah nasib anak tidaklah cukup hanya dengan menyentuh individunya, justru lingkungan tempat anak bertumbuh yang harus dibenahi.

Perangkap Geografis

Ketimpangan sering makin mengeras seiring waktu, baik melalui geografi pendidikan maupun ekonomi. Sekolah-sekolah yang berdiri di tengah kawasan miskin luput dari perhatian, sehingga tampaklah ruang kelasnya tidak layak atau ekosistem belajarnya tidak kondusif. Sedangkan kawasan yang sudah maju kian menarik investasi, fasilitas, maupun tenaga terampil, sehingga semakin maju. Sebaliknya, kawasan yang tertinggal banyak kehilangan sumber daya manusianya yang mencari penghidupan lebih baik di tempat lain, sehingga kawasan seperti ini kian terpinggirkan.

“Perangkap geografis” tersebut menyebabkan sangat sulit bagi kawasan seperti ini untuk dapat keluar dari lingkaran ketertinggalan, jika tidak ada intervensi struktural yang serius dan berkelanjutan.

Itulah sebabnya kebijakan berskala besar sekalipun bila berorientasi hanya pada individu anak tetap akan sulit untuk memutus rantai ketimpangan yang bercikal-bakal dari struktur geografis dan sosial. Bahkan intervensi gizi di sekolah sekalipun hanya mungkin menghasilkan mobilitas antargenerasi yang sesungguhnya jika lingkungan tempat si anak pulang juga dibenahi.

Mengubah Paradigma

Rendahnya mobilitas sosial terjadi karena tiadanya kesetaraan kesempatan. Mobilitas sosial sejati mensyaratkan perubahan ekosistem secara menyeluruh, dan itulah yang paling jujur, paling sulit, paling mahal, sekaligus paling berdampak.

Kesetaraan kesempatan ini harus dibangun secara sadar melalui kebijakan tata ruang yang adil, anggaran pendidikan yang merata, dan investasi jangka panjang pada komunitas yang selama ini tersisihkan.

Dalam hal ini, permukiman padat seperti di Muara Baru dan Asemrowo haruslah dilihat bukan sebagai “penyakit kota” yang harus dibersihkan, melainkan sebagai kawasan yang warganya juga memiliki hak atas ruang yang layak untuk terjadinya proses mobilitas sosial.

Bisnis.com, JAKARTA - Natal adalah momentum sejarah yang sederhana, tetapi melampaui zaman menembus batas-batas geografis dan sosial. Natal mengingatkan bahwa harapan tidak menunggu keadaan ideal, melainkan datang ketika dunia berada dalam kerapuhan dan ketidakpastian.

Di sanalah waktu seolah berhenti sejenak, memberi kesempatan bagi manusia untuk melihat sesamanya bukan sebagai angka atau jarak, melainkan kehadiran yang harus dirawat.

Peristiwa bencana di Sumatra dan beberapa wilayah Indonesia kembali mengingatkan kita pada hakikat dasar dari kehidupan yaitu kerentanan. Setiap bencana terjadi, batas-batas sosial yang biasanya memisahkan perlahan mencair.

Solidaritas sosial tumbuh dengan sangat mengesankan bukan karena kewajiban formal, melainkan kesadaran akan panggilan bagi sesama. Rasa kemanusiaan menemukan bahasanya sendiri melalui donasi, relawan, dan tindakan sederhana yang memulihkan harapan.

Perayaan Natal 2025 hadir di tengah dunia yang masih diliputi ketidakpastian. Perekonomian global bergerak dalam kondisi influx: fragmentasi geoekonomi, ketegangan perdagangan, serta lemahnya kepercayaan pelaku usaha dan rumah tangga menahan laju pertumbuhan global di kisaran 2,7%—3,3%.

Situasi tampak tangguh sekaligus rapuh. Resilien secara makro, tetapi rentan secara sosial akibat tekanan geopolitik, disrupsi teknologi, dan pasar tenaga kerja yang berubah cepat.

Indonesia tidak sepenuhnya terlepas dari arus ketidakpastian global. Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi tetap bertahan di kisaran 5%, BPS mencatat 5,04% (YoY) pada triwulan III/2025, mencerminkan ketahanan terhadap guncangan eksternal dan kinerja ekspor yang relatif solid.

Namun, pemulihan berlangsung tidak merata: konsumsi mulai melemah, daya beli kelas menengah tertekan, serta risiko volatilitas harga pangan dan nilai tukar masih membayangi. Investasi tumbuh, tetapi kualitas penciptaan lapangan kerja dan produktivitas, khususnya di sektor UMKM dan informal belum optimal.

Sejalan dengan proyeksi OECD dan Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan moderat sekitar 5,0% pada 2025—2026. Para ekonom menekankan pentingnya kebijakan yang kredibel, kolaboratif, aturan yang konsisten dan berorientasi jangka panjang agar sinergi pemerintah swasta mampu mendorong iklim usaha yang inklusif, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

ETOS HARAPAN

Etos harapan dan tanggung jawab sosial tidak berhenti pada optimisme simbolik, melainkan menuntut tanggung jawab sosial yang nyata dan terukur. Harapan, dalam konteks pembangunan, adalah sikap aktif untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki makna sosial: mengurangi kemiskinan, memperluas akses pendidikan, dan memutus rantai keterbelakangan.

Di tengah ketidakpastian global yang berkepanjangan, mulai dari ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok, hingga tekanan pasar tenaga kerja akibat transformasi teknologi, harapan menjadi fondasi moral untuk tidak menyerah pada logika eksklusif pasar semata.

Bagi Indonesia, etos harapan ini relevan ketika pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan. Situasi menunjukkan bahwa daya beli sebagian masyarakat masih tertekan dan kualitas lapangan kerja belum merata.

Dalam kondisi demikian, tanggung jawab sosial harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Dunia usaha memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah inklusif untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memperkuat ekonomi lokal.

Para pakar pembangunan menekankan bahwa ketimpangan sosial yang dibiarkan akan melemahkan fondasi pertumbuhan jangka panjang. Solidaritas sosial, karena itu, bukan beban ekonomi, melainkan investasi sosial. Ia memperkuat kepercayaan publik, menjaga kohesi sosial, dan menciptakan stabilitas yang dibutuhkan bagi dunia usaha untuk tumbuh berkelanjutan.

Etos harapan harus diterjemahkan menjadi tanggung jawab sosial agar pembangunan tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan, tetapi membangun makna. Harapan yang dihidupi secara kolektif inilah yang memungkinkan Indonesia melangkah ke depan dengan lebih adil, tangguh, dan manusiawi.

Di tengah dinamika global yang makin kompleks dan volatil, agenda pembangunan tidak lagi dapat dijalankan secara sektoral dan sepihak. Tantangan ekonomi hari ini, mulai dari pelemahan permintaan global, fragmentasi perdagangan, hingga disrupsi teknologi, menuntut pendekatan kolaboratif yang menempatkan negara dan sektor swasta sebagai mitra sejati.

Para ekonom menegaskan bahwa pemulihan dan pertumbuhan berkelanjutan hanya dapat dicapai jika kebijakan publik mampu membangun kepercayaan, kepastian, dan ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pelaku usaha.

Komitmen kolaborasi dan kemitraan ini menjadi semakin penting ketika ruang fiskal terbatas, sementara kebutuhan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas meningkat.

UMKM dan dunia usaha pada umumnya memiliki kapasitas besar sebagai mesin pertumbuhan dan penyerap tenaga kerja, tetapi peran ini hanya dapat optimal jika didukung iklim usaha yang kondusif. Regulasi yang adaptif, kepastian hukum, akses pembiayaan yang adil serta kebijakan yang responsif terhadap realitas lapangan menjadi prasyarat agar pengusaha berani berinvestasi dan memperluas usaha di tengah ketidakpastian.

Di sinilah pentingnya kemitraan sejati antara pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah perlu lebih terbuka menyerap aspirasi dunia usaha dan menjadikannya mitra strategis dalam pembangunan. Kolaborasi yang setara akan mempercepat lahirnya kebijakan yang responsif terhadap realitas pasar sekaligus berpihak pada kepentingan publik.

Dunia usaha bukan semata objek kebijakan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki pengetahuan praktis tentang pasar, teknologi, dan kebutuhan tenaga kerja.

Ketika aspirasi ini diintegrasikan secara serius dalam perumusan kebijakan, maka pembangunan tidak hanya menjadi lebih efektif, tetapi lebih inklusif dan berdaya tahan. Dalam konteks itu, membangun komitmen kola-borasi adalah wujud konkret solidaritas sosial di ranah struktural.

Dengan demikian, agenda pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan harapan bersama dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Perayaan Natal merupakan momentum etis untuk menyelaraskan solidaritas sosial dan agenda pembangunan. Natal menandai kelahiran harapan baru. Bersamaan dengan momen-tum tahun Yubileum, kita memaknai harapan itu seba-gai ziarah kolektif, perjalan-an bersama menuju keadilan sosial yang lebih nyata.

Dalam konteks pembangunan, harapan tidak ber-henti pada simbol spiritual, melainkan diterjemahkan menjadi keberpihakan konkret kepada mereka yang terpinggirkan.

Solidaritas sosial menjadi fondasi moral yang menuntut kehadiran negara, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak berjalan sendiri, melainkan seiring dengan pengurangan kesenjangan dan peningkatan kualitas hidup.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanggil sejumlah wajib pajak (WP) kaya terkait dengan kepatuhan perpajakan, Kamis (11/12/2025).

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pemanggilan WP kaya, atau high wealth individual (HWI), itu dalam rangka konsultasi berkaitan dengan data-data yang dinilai olehnya belum terkomunikasikan dengan baik.

Dia menyinggung bahwa beberapa WP kaya belum mengetahui bahwa otoritas pajak bisa memantau kepatuhan mereka berdasarkan data dari instansi lain, yakni data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership.

"Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan," ungkapnya sebagaimana dikutip dari YouTube Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).

Bimo menyampaikan bahwa harusnya kebijakan fiskal, yang salah satunya mencakup pajak, harusnya bisa menjadi penyeimbang guna menekan ketimpangan sosial dan penghasilan di Indonesia. Lulusan Taruna Nusantara itu menyebut harusnya hal itu menjadi kompas moral bagi masyarakat maupun penyelenggara negara.

Pada kesempatan yang sama, Bimo turut mengakui bahwa sektor mineral dan batu bara (minerba) serta sawit merupakan sektor yang sampai saat ini masih sulit dipajaki.

Menurut Bimo, kesulitan otoritas pajak untuk memungut setoran dari kedua sektor industri ekstraktif itu sudah dialami olehnya sejak awal berkarier di Ditjen Pajak pada 2002 lalu.

"Sejak 2002 saya bekerja di pajak itu selalu sektor strategis yang dikejar-kejar pajaknya dan enggak rampung-rampung sampai hari ini tuh sektor minerba dan sawit " ujarnya di forum tersebut.

Dirjen Pajak yang pernah bekerja di Kemenko Maritim dan Investasi serta Kemenko Perekonomian itu mengakui, industri ekstraktif telah memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam Indonesia itu justru menjauh dari prinsip pasal 33 Undang-Undang Dasar atau UUD 1945.

Pada pasal tersebut, harusnya kekayaan negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "Betapa sebenarnya value added belum bisa kami secure. ESDM, DJP, DJSEF, pemerhati, akademisi dan konsultan, ini PR kita bersama," terangnya.

JAKARTA - Ketidaksetaraan global diyakini berada pada kondisi ekstrem, dimana ada kurang dari 60.000 multi-miliarder , dengan 0,001% di posisi teratas kini mengendalikan kekayaan tiga kali lebih banyak daripada 50% penduduk termiskin di dunia . Hal ini berdasarkan laporan terbaru tentang Ketidaksetaraan Dunia 2026.

Disusun oleh lebih dari 200 peneliti dan diterbitkan pada hari Rabu (10/12) waktu setempat, studi tersebut mengatakan bahwa ketimpangan ini tercermin di semua kategori, karena 10% orang terkaya di dunia kini memiliki hampir tiga perempat dari seluruh kekayaan dunia. Sementara separuh termiskin hanya memegang sekitar 2%.

Segelintir elit mengendalikan kekuatan ekonomi yang sangat besar, sementara miliaran orang berjuang untuk bertahan hidup, menurut laporan. 10 Orang di Indonesia Lebih Kaya dari 114 Juta Penduduk, Hashim: Termasuk Keluarga Saya



Pendapatan dibagi dengan cara yang serupa. 10% teratas menghasilkan lebih banyak daripada 90% sisanya jika digabungkan, sedangkan separuh populasi termiskin hanya mendapatkan kurang dari sepersepuluh pendapatan global.

“Hasilnya adalah dunia di mana minoritas kecil menguasai kekuatan finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara miliaran orang tetap terpinggirkan dari kestabilan ekonomi dasar sekalipun,” tulis para penulis.

Menurut penelitian tersebut, kesenjangan upah berdasarkan gender “tetap ada di semua wilayah,” dimana perempuan hanya mendapatkan sedikit lebih dari seperempat pendapatan tenaga kerja global. Proporsi yang didapatkan perempuan saat ini nyaris tidak berubah sejak 1990.

Kesenjangan global terlihat jauh sebelum orang memasuki pasar kerja, kata laporan tersebut. Rata-rata pengeluaran pendidikan publik per siswa usia sekolah sekitar USD230 per tahun di Sub-Sahara Afrika, dibandingkan dengan USD8.600 di Eropa dan USD10.500 di Amerika Utara dan Oseania, mencerminkan rasio lebih dari 40 banding 1.

Ketimpangan Makin Lebar, Cak Imin: 1% Orang Kuasai Hampir Separuh Kekayaan Nasional



Para penulis berpendapat bahwa mengumpulkan uang (pajak) dari kalangan atas dapat mengecilkan kesenjangan tersebut. Pajak global sebesar 3% terhadap kurang dari 100.000 orang dengan kekayaan puluhan juta hingga miliarder dapat menghasilkan sekitar USD750 miliar per tahun. Angka ini kira-kira sama dengan total anggaran pendidikan secara gabungan negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.

Negara-negara miskin tertekan oleh sistem keuangan global yang condong ke negara kaya, menurut studi tersebut. Ekonomi maju dapat meminjam dengan biaya rendah dan mendapatkan keuntungan lebih tinggi di luar negeri, hingga memungkinkan mereka beroperasi sebagai “penerima sewa finansial.”

Sekitar 1% dari PDB dunia mengalir dari negara miskin ke negara kaya setiap tahun melalui pembayaran utang, repatriasi keuntungan, dan aliran keuangan lainnya. Dimana menurut laporan tersebut, hampir tiga kali lipat dari jumlah bantuan pembangunan global.

JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau yang biasa disapa Cak Imin menyoroti ketimpangan distribusi kekayaan di Indonesia. Ia menyebut bahwa satu persen orang terkaya menguasai hampir separuh total kekayaan nasional.

Hal tersebut disampaikan dalam keynote speech Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 INDEF, dikutip Jumat (21/11). "Kita juga mendapati bahwa 1 persen orang terkaya di negeri ini menguasai hampir 50 persen total kekayaan nasional kita," ujarnya.

Kondisi tersebut diniai menjadi faktor mengapa pertumbuhan ekonomi 5% yang stabil selama bertahun-tahun belum memberikan dampak signifikan bagi banyak keluarga. Cak Imin menyebut pertumbuhan makro tidak selalu berbanding lurus dengan kekuatan ekonomi rumah tangga.

10 Orang di Indonesia Lebih Kaya dari 114 Juta Penduduk, Hashim: Termasuk Keluarga Saya

"Pertumbuhan dan pemerataan masih berjalan di dua jalur yang berbeda. Makro tumbuh, mikro bertahan,” lanjutnya.

Ia juga menekankan bahwa pendapatan keluarga masih menghadapi tekanan akibat kenaikan kebutuhan yang tidak sejalan dengan pertumbuhan pendapatan. Menurutnya banyak pekerja, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang belum merasakan peningkatan kesejahteraan meskipun indikator ekonomi nasional menunjukkan perbaikan.

HT: Bonus Demografi dan Ketimpangan Sosial Jadi Tantangan Indonesia ke Depan



Menko Cak Imin mendefinisikan ketimpangan tersebut sebagai “kemacetan struktural” yaitu kondisi ketika pertumbuhan tidak menetes ke bawah dan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

"Ekonomi tidak menetes dari atas ke bawah, tapi hanya bertahan di kantong-kantong sebagian orang, sementara sebagian lainnya tetap hidup dengan kantong yang kosong," jelasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom senior yang juga merupakan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Chatib Basri, mengungkapkan kesamaan penyebab terjadinya demo berdarah di Indonesia dan Nepal pada Agustus-September 2025.

Unjuk rasa yang sama-sama merenggut korban jiwa, kerusuhan yang meluas, hingga penjarahan di berbagai tempat termasuk rumah pejabat, menurut Chatib dipicu salah satunya karena negara gagal memberikan pekerjaan yang layak bagi masyarakatnya.

"Dalam kasus Indonesia, jika Anda ingat tentang kerusuhan Agustus lalu, kerusuhan sosial di Nepal dan Bangladesh, saya yakin ini ada hubungannya dengan kegagalan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan yang baik," kata Chatib di Harvard Center for International Development, dikutip Senin (3/10/2025).

Chatib menjelaskan, gagalnya negara dalam membuka lapangan pekerjaan layak itu terlihat dari status pekerjaan masyarakatnya yang mayoritas bergerak di sektor informal. Porsinya mencapai lebih dari 80% dibanding pekerja formal di Nepal, dan di Indonesia hampir 60%.

Pekerjaan informal ini merupakan profesi yang tak memiliki jaminan sosial hingga kesehatan lengkap, serta pendapatan bulanan yang rata-rata belum mampu memenuhi daya beli secara kuat.

Para pekerja informal itu pun kata Chatib selama ini tak memiliki akses untuk mendapatkan bantuan sosial dari negara, namun masih masuk kategori wajib pajak yang harus memenuhi segala kewajibannya kepada negara.

"Mereka tidak memenuhi syarat untuk perlindungan sosial, tetapi mereka harus membayar pajak. Dan isu ini sangat penting karena mereka merasa tidak menikmati pembangunan," tegasnya.

Permasalahan yang pada akhirnya memicu ketimpangan ini kata Chatib semakin meledak setelah masuknya keterlibatan media sosial. Infrastruktur digital itu kata dia mampu membuat masyarakat memahami esensi ketimpangan.

"Ketika kita berbicara tentang ketimpangan di masa lalu, gagasan tentang ketimpangan itu seperti gagasan abstrak. Itu samar. Namun saat ini, dengan media sosial, media sosial telah mengubah isu ketimpangan menjadi acara realitas sehari-hari," ucap Chatib.

"Karena Anda dapat melihat gaya hidup politisi, pejabat pemerintah, maka ini memperburuk keadaan. Jadi itulah mengapa isu penciptaan pekerjaan yang layak ini sangat penting," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pada Februari 2025 silam, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan jumlah tenaga kerja informal di Indonesia masih sebanyak 86,56 juta orang atau 59,40% dari total penduduk bekerja. Sementara itu, jumlah pekerja formal hanya 59,19 juta orang atau setara 40,60%.

Dibandingkan Februari 2024, persentase penduduk bekerja pada kegiatan informal malah naik dari 0,23% poin. Sementara itu, untuk pekerja formal kebalikannya, yakni turun 0,23% poin.

Menurut laporan Market Brief LPEM FEB UI (Mei 2025) yang ditulis Muhammad Hanri dan Nia Kurnia, lonjakan pekerja informal didorong oleh gelombang PHK yang melanda berbagai sektor. Banyak korban PHK mencari penghidupan di sektor informal atau gig economy. Platform digital seperti Gojek, Grab, ShopeeFood, hingga TikTok Shop menjadi pelarian cepat bagi mereka untuk tetap memperoleh pendapatan.

"Dan di negara seperti Indonesia, kita tidak punya asuransi pengangguran. Jadi, hanya orang kaya yang mampu menganggur. Kalau Anda miskin, Anda harus bekerja. Anda harus bekerja di pekerjaan apapun, meskipun itu informal," ucap Chatib.

Di Nepal, mayoritas tenaga kerja juga masih terserap di sektor informal dengan lebih dari 82% pekerja berada di sektor ini, menjadikannya salah satu yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia.

Padahal, Nepal memiliki bonus demografi besar dengan populasi muda yang akan mencapai 22 juta orang pada 2030 mendatang. Sayangnya, penciptaan lapangan kerja masih sangat terbatas.

Industri manufaktur dalam negeri yang menyusut, sektor pariwisata yang belum berkembang maksimal hingga energi hydropower yang digadang-gadang sebagai motor pertumbuhan, gagal dalam memberikan dampak bagi penciptaan lapangan kerja.

Keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri, akhirnya mendorong masyarakat Nepal untuk harus bekerja di luar negeri.

Jumlah nya pun tak main-main, data Departemen Ketenagakerjaan Nepal mencatat lebih dari 893.000 izin kerja luar negeri di keluarkan pada tahun fiskal 2024/2025 yang merupakan angka yang sangat besar untuk negara yang jumlah populasinya hanya sekitar 30 juta jiwa.

Tak heran, remitansi kini menjadi penopang utama ekonomi Nepal, dengan menyumbang sekitar 33% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2024, rasio ini sekaligus menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA — Sustainability leadership pada dasarnya adalah bentuk kepemimpinan yang secara sadar berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang dengan menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Model kepemimpinan ini menekankan perlunya integrasi nilai, strategi, dan aksi kolektif guna menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks dan saling terkait.
Sustainability leadership berkembang sebagai respons atas kebutuhan perubahan fundamental dalam cara organisasi beroperasi agar dapat memastikan keberlanjutan generasi kini dan mendatang di tengah ragam tantangan global, yaitu perubahan iklim, ketimpangan sosial, kelangkaan sumber daya, serta tekanan moral untuk mewariskan dunia yang layak untuk generasi mendatang.
Sajjad et al. (2024) menggarisbawahi bahwa isu keberlanjutan bersifat kompleks dan memunculkan paradoks, misalnya “people, planet, and profit” yang kerap saling tarik-menarik. Di sinilah seorang pemimpin perlu mengembangkan pola pikir “both and logic”, bukan sekadar “either or logic”, agar mampu menyatukan tuntutan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan.
Pemimpin harus transformatif dalam arti mampu mengintegrasikan sistem berpikir dan praktik lintas level (individu, organisasi, dan sistem).
Sustainability leadership bukanlah monopoli jabatan formal, melainkan siapapun yang secara sadar mengambil peran dalam merespons dan menggerakkan perubahan menuju masa depan yang berkelanjutan.
Hal ini menuntut kepemimpinan yang bersifat kolaboratif, sadar konteks, dan mampu mengelola paradoks atau ketegangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan (triple bottom line).

Fondasi Individual

Sajjad dan kawan-kawan (2024) serta Fry dan Egel (2021) membingkai sustainability leadership sebagai fenomena multilevel, yakni pada tingkat individu (mikro), organisasi (meso), dan masyarakat (makro).
Pada level individu, sustainability leadership dibangun di atas fondasi nilai-nilai etik, mindfulness (kesadaran penuh) dan refleksi kritis, pola pikir sistemik, serta resiliensi.
Fondasi nilai etis mendorong pemimpin berkelanjutan menjunjung tinggi kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial, termasuk nilai kerendahhatian, stewardship, dan keadilan antargenerasi, sedangkan fondasi mindfulness dan refleksi kritis menekankan pada kesadaran akan nilai, motivasi, dan perilaku diri, serta kemampuan merefleksikan realitas yang kompleks untuk menghasilkan solusi inovatif.
Sementara itu, fondasi berpikir sistem (systems thinking) berfokus pada kemampuan melihat keterkaitan antarbagian dalam organisasi maupun ekosistem yang lebih luas, serta memahami konsekuensi jangka panjang sebuah keputusan.
Fondasi terakhir, yaitu resiliensi, terkait kapasitas individu ataupun kelompok untuk bertahan, belajar, dan bertransformasi dalam menghadapi krisis maupun perubahan tak terduga.
Ferdig (2007) menegaskan bahwa siapa pun dapat menjadi pemimpin keberlanjutan selama bersedia mengambil tanggung jawab untuk memahami dan bertindak untuk menghadapi dan mengatasi tantangan keberlanjutan.

Fondasi Organisasi

Level organisasi mengartikulasikan sustainability leadership melalui tiga mekanisme utama. Pertama,adalah standar keberlanjutan dan tata kelola. Tata kelola yang dimaksud adalah tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada penciptaan nilai, bukan hanya untuk pemegang saham, tetapi juga untuk seluruh pemangku kepentingan.
Standar atau tata kelola inilah yang memandu perilaku organisasi secara sukarela untuk berperilaku etis, transparan, dan akuntabel.
Mekanisme kedua adalah budaya korporasi yang berorientasi pada keberlanjutan, di mana nilai-nilai dan perilaku diarahkan untuk mendukung inklusivitas, kerja sama lintas fungsi, inovasi, serta keterpaduan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam praktik bisnis.
Mekanisme ini mendorong terjadinya transformasi nilai dan keyakinan kolektif yang menjadi budaya organisasi untuk mendukung keberlanjutan, termasuk di dalamnya mendorong partisipasi, keterbukaan, dan pengembangan kapasitas.
Mekanisme ketiga adalah keterlibatan pemangku kepentingan, di mana pemimpin menekankan pada engagement, kolaborasi, pengembangan jejaring, serta dialog lintas unit kerja organisasi dan lintas kelompok sosial.
Pelibatan aktif dan dialog kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan ini penting untuk mengidentifikasi dan menciptakan nilai bersama dalam strategi keberlanjutan. Disinilah pemimpin harus menampilkan kecakapan relasional, membangun kepercayaan, dan mengelola perbedaan secara konstruktif.

Fondasi Masyarakat

Di tataran masyarakat, sustainability leadership terdiri dari dua mekanisme utama. Pertama, berupa kesadaran kolektif, di mana keberlanjutan diterima secara luas sebagai tanggung jawab bersama untuk membangun etika kepedulian dan tanggung jawab moral yang menjangkau generasi sekarang dan masa depan serta makhluk hidup lainnya.
Mekanisme kedua adalah advokasi kebijakan dan perubahan sistem, dimana pemimpin berkelanjutan berperan aktif dalam pengembangan kebijakan, norma, dan ekosistem yang mendukung transformasi lintas level.
Fry dan Egel (2021) secara eksplisit menambahkan aspek spiritualitas sebagai perekat ketiga fondasi sustainability leadership, yang terdiri dari tiga unsur. Unsur pertama adalah self-transcendence yang menekankan pada kepedulian pada kepentingan yang lebih luas dan melampaui kepentingan diri sendiri.
Unsur berikutnya adalah interconnectedness, yaitu muncul dan berkembangnya kesadaran kesalingterhubungan antara manusia, komunitas, ekosistem, dan dunia bisnis). Unsur terakhir adalah ethic of care and compassion sebagai dasar pengambilan keputusan lintas kelompok maupun generasi.
Aspek spiritualitas diyakini mampu membentuk pola pikir (mindset) global, menumbuhkan rasa keterpanggilan (calling), rasa memiliki dan rasa percaya (faith) yang memperkuat motivasi intrinsik di ketiga fondasi tersebut.
Kenyataan menunjukkan bahwa pemimpin seringkali dihadapkan pada paradoks—tuntutan yang secara simultan saling bertentangan, seperti kebutuhan hasil finansial jangka pendek versus investasi sosial-lingkungan jangka panjang.
Sajjad dan kawan-kawan (2024) serta Fry dan Egel (2021) menekankan pendekatan paradox theory dan systems thinking agar pemimpin mampu “mengelola” (bukan sekadar menihilkan) tegangan ini sebagai sumber inovasi dan pembelajaran organisasi.
Paradox theory adalah pendekatan yang mengakui dan mempelajari kontradiksi yang terjadi secara simultan dan saling bergantung di dalam organisasi atau sistem (Sajjad dan kawan-kawan, 2024).
Dengan kata lain, paradox theory berfokus pada ketegangan antara elemen-elemen yang tampak bertentangan namun justru saling terkait dan harus dikelola secara bersamaan, bukan dipilih salah satunya saja.
Dalam konteks sustainability leadership, paradox theory membantu pemimpin mengelola ketegangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan tanpa mengorbankan salah satu aspek.
Sementara itu, systems thinking merupakan cara berpikir holistik untuk memahami keterkaitan dan dinamika bagian-bagian yang saling berhubungan dalam suatu sistem yang kompleks (Sajjad dan kawan-kawan, 2024).
Systems thinking juga melihat organisasi sebagai sebuah sistem terbuka dengan banyak komponen yang saling mempengaruhi, dan berfokus pada hubungan, pola, feedback loop, dan dampak jangka panjang, tak hanya pada kejadian-kejadian individual.
Manfaat systems thinking adalah membantu pemimpin untuk memahami keseluruhan sistem dan memahami dampak keputusan terhadap seluruh sistem, bukan sekedar menganalisis bagian per bagian secara terpisah atau memberikan solusi yang bersifat parsial atau ‘silo’ (Ferdig, 2007).
Dalam sustainability leadership, systems thinking penting untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial secara integratif.
Oleh sebab itu, baik paradox theory maupun systems thinking, diperlukan dalam memecahkan tantangan organisasi masa kini yang rumit, saling terkait, dan penuh dengan konflik nilai.
Keduanya menekankan pentingnya mengelola ketegangan dan hubungan antarbagian dalam menghadapi permasalahan bisnis yang berkelanjutan.
Bersama-sama dengan tiga fondasi dan aspek spiritualitasnya, paradox theory dan systems thinking akan mampu mendongkrak kinerja sustainability leadership dengan mengembangkan organisasi pembelajar (learning organization) dan memperkuat dynamic capabilities untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal yang berubah (Iqbal dan kawan-kawan, 2020).
Dengan menjadi organisasi pembelajar, kompetensi inovasi, adaptasi, dan respon kolektif atas tekanan keberlanjutan menjadi semakin kuat.
Lebih lanjut, Galpin dan Whittington (2012) menekankan pentingnya menjadikan sustainability sebagai bagian integral dari visi, misi, strategi dan nilai perusahaan, keterlibatan seluruh lapisan SDM, serta sistem manajemen SDM.
Selain itu, keberhasilan transformasi keberlanjutan sangat bergantung pada keterpaduan antara strategi keberlanjutan dan strategi bisnis utama, pemberdayaan manajer lini dan employee engagement, serta peran model kepemimpinan full-range (gabungan transaksional dan transformasional).
Dengan demikian, sustainability leadership bukanlah sekadar turunan dari konsep kepemimpinan tradisional, melainkan paradigma baru yang menuntut holisme, refleksi etis, kecakapan sistemik, serta kemampuan membangun komunitas belajar dan kolaborasi lintas level.
Transformasi ini menuntut penguatan kapasitas individu dan organisasi dalam mengelola paradoks, mengintegrasikan keberlanjutan pada misi, strategi, serta proses sehari-hari—dalam situasi dunia yang kian terfragmentasi namun terhubung secara sistemik.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih memiliki tiga PR besar dalam perekonomian, meskipun mampu menyelesaikan setidaknya lima tantangan selama setahun masa kepemimpinannya sejak 20 Oktober 2025.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengungkapkan, lima tantangan perekonomian yang berhasil diselesaikan Prabowo dalam satu tahun masa kepemimpinannya ini pertama terkait dengan mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi di atas 5%.

Sebagaimana diketahui, pada kuartal II-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) berhasil tumbuh di level 5,12% secara tahunan atau year on year (yoy), dari sebelumnya pada kuartal I-2025 mengalami kemerosotan ke level 4,87%.

"Tentu saja pertumbuhan ekonomi 5% ini dicapai tidak dengan mudah di tengah tadi yang Pak Presiden sampaikan, konflik geopolitik dan juga instability dalam global financial situation saat ini," kata Andry dalam Squawk Box CNBC Indonesia, dikutip Senin (27/10/2025).

Tantangan kedua, yang berhasil dilalui oleh Pemerintahan Prabowo, menurut Andry ialah menjaga tekanan inflasi di level target Bank Indonesia (BI) kisaran 2,5% plus minus 1%. Per September 2025, tekanan inflasi tercatat di level 2,65% yoy.

"Tingkat inflasi yang ada saat ini memberikan dua hal. Yang pertama adalah tetap menjaga living cost, biaya hidup masyarakat di Indonesia, terutama kalau kita lihat yang perlu dijaga juga inflasi tingkat pangan," ucap Andry.

"Yang kedua juga tetap memberikan insentif bagi dunia usaha, karena kalau inflasinya terlalu rendah juga, misalnya ke arah misalnya di bawah 1%, tentu saja buat dunia usaha tidak ada insentif kemudian untuk memproduksi," tegasnya.

Masalah ketiga, kata Andry terkait dengan stabilitas pasar keuangan yang cenderung terjaga dari gejolak ketidakpastian dan tekanan ekonomi global selama era pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Stabilitas itu terjadi di nilai tukar rupiah, pasar modal, dan pasar surat berharga negara (SBN).

"Dan volatilitas kalau lihat di tiga indikator situasi di global, yakni currency, global equity dan juga bond market, itu jauh lebih volatile di Trump 2.0 ini. Jadi stabilitas di sektor keuangan ini tentu saja kinerja yang hebat dari para otoritas, otoritas fiskal, otoritas moneter dan juga perbankan," paparnya.

Keempat, Andry melanjutkan, tantangan yang berhasil diatasi pemerintahan Prabowo Subianto terkait dengan upaya memperbaiki ketimpangan masyarakat. Pada Maret 2025, BPS mencatat ketimpangan yang tercermin dari gini ratio menjadi yang terendah dalam periode 2019-2025, yakni di level 0,375.

Terakhir, capaian kelima terbesar masa pemerintahan Prabowo Subianto kata Andry ialah keberhasilan menyelesaikan kesepakatan perdagangan dengan sejumlah kelompok ekonomi besar, seperti Eropa maupun Afrika, di tengah tekanan narasi proteksionisme yang di bawah pemerintah AS melalui kebijakan tarif resiprokal Donald Trump.

Dengan Eropa, misalnya, pemerintah berhasil mencapai kesepakatan substansial Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada September lalu. Padahal, perundingan itu sudah dilakukan hampir satu dekade yang lalu.

"Ini sudah membuka suatu jalan untuk kemudian bagi kita mendiversifikasi tujuan ekspor dan juga kemudian bisa meningkatkan ekspor kita ke depan.
Di tengah tadi tantangan tarif Trump, bahkan juga kemudian kita juga mendekati negara-negara di benua Afrika yang sebenarnya kita punya ruang untuk meningkatkan produk-produk dari UMKM kita untuk didorong untuk diekspor ke sana," tutur Andry.

PR yang Belum Selesai

Andry mengingatkan, setelah berhasil menyelesaikan lima tantangan itu, Prabowo masih memiliki tiga PR yang harus dikerjakan untuk memperkuat struktur perekonomian Indonesia supaya bisa tumbuh ke level 8% sesuai target selama lima tahun masa pemerintahannya.

PR pertama kata Andry adalah memperbaiki struktur produksi PDB agar lebih berkelanjutan. Caranya dengan fokus perbaikan pada sektor-sektor industri yang selama ini berkontribusi besar terhadap PDB namun belum mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Sektor itu di antaranya ialah pertanian, perkebunan, dan perikanan memiliki kontribusi hingga 14% terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia. Lalu, makanan dan minuman, yang kontribusinya ke PDB kisaran 19%, serta perdagangan besar dan eceran mencapai 13%. Meski kontribusi besar, tiga sektor itu pertumbuhannya selalu di bawah 5%. Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan bahkan tumbuhnya hanya 2,2%.

"Jadi kisaran 2,2% misalnya, kalau kita bisa dua kali lipatkan pertumbuhannya, ini tentu saja akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara struktural lebih baik lagi ke depannya dan juga dalam hal penyerapan tenaga kerja," paparnya.

Kedua, PR yang mesti diselesaikan Prabowo kata Andry terkait dengan perbaikan industri manufaktur yang dalam satu dekade terakhir mengalami periode deindustrialisasi dini, yakni kontribusinya kian menyusut terhadap PDB.

Untuk mengatasi masalah itu, Andry menganggap, tidak ada opsi lain selain mendorong percepatan investasi yang berkualitas dengan menggerakkan penciptaan iklim investasi yang kondusif di tingkat pusat maupun daerah.

"Jadi semua kepala daerah dan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat itu juga kemudian bisa saling bersaing untuk mengundang foreign investors, direct investors, karena kita membutuhkan direct investment yang luar biasa besar. Karena kita negara yang masih menghadapi tantangan saving investment gap yang cukup besar," tegas Andry.

Terakhir, masalah yang harus segera diselesaikan Presiden, kata Andry ialah kembali memperbaiki kondisi kelas menengah yang terus tertekan hingga 2024.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kelas menengah yang menyusut di Indonesia dari posisi 2019 sebanyak 57,33 juta orang menjadi hanya 47,85 juta orang pada 2024 menyisakan tekanan daya beli pada tahun ini, yang tercermin dari lambatnya laju konsumsi rumah tangga.

Laju konsumsi kini tak lagi mampu tumbuh di atas 5%. Pada Kuartal II-2025 konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97% yoy dengan kontribusi 54,25% ke PDB. Tak mengalami perubahan signifikan dari posisi kuartal I-2025 yang sebesar 4,95%, dan kuartal II-2024 sebesar 4,93%.

"Kalau kita bisa kemudian mengembalikan dengan penciptaan lapangan kerja dan juga kemudian bisa dengan insentif buat kelas menengah, saya rasa ini juga akan mengembalikan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi dan investasi ke pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih baik lagi ke depannya," kata Andry.

Andry menjelaskan, pemerintah saat ini memang sangat berkepentingan untuk mempercepat pertumbuhan karena dalam satu dekade terakhir telah ketinggalan dibanding negara-negara tetangga dalam mencapai angka pertumbuhan di atas 5%. Akibatnya, banyak investor yang lebih memilih menanamkan modalnya atau foreign direct investment ke negara-negara seperti Vietnam.

"Karena secara relatif negara-negara tetangga kita sudah mampu kemudian tumbuh lebih agresif lagi dan ini yang menjadi salah satu alasan dasar kenapa investasi asing langsung banyak masuk ke Vietnam misalnya, ke negara-negara yang lain. Karena mereka membaca narasi pertumbuhan yang relatif lebih baik dari negara-negara tersebut," tutur Andry.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai kebijakan pemerintah Prabowo–Gibran belum mampu memperbaiki ketimpangan sosial. Publik menyoroti perlindungan sosial yang timpang, terutama bagi kelompok menengah dan bawah.

Peneliti CELIOS, Galau D Muhammad, mengatakan persoalan paling mendesak masih berkutat pada penciptaan lapangan kerja dan pengendalian harga kebutuhan pokok. “Hasil survei menunjukkan persoalan yang paling mendesak bagi publik masih berkutat pada isu ekonomi dasar seperti penciptaan lapangan kerja (23,5 persen) dan pengendalian harga kebutuhan pokok (22,4 persen). Temuan ini menandakan bahwa kebijakan pemerintah belum mampu menjawab akar ketimpangan yang semakin melebar,” ujar Galau dalam keterangan tertulis, Ahad (19/10/2025) lalu.

CELIOS mencatat akses terhadap pekerjaan layak, stabilitas harga, dan perlindungan sosial masih timpang. Kegagalan memperbaiki fondasi ekonomi rakyat disebut memperlebar kesenjangan sosial dan melemahkan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan nasional.

Survei juga menemukan bantuan sosial dan stimulus ekonomi dinilai belum cukup menolong kebutuhan harian masyarakat. Publik menilai pemerintah perlu menyesuaikan program perlindungan sosial agar lebih efektif dan merata.

Galau menegaskan, pemerintah harus memperbaiki efektivitas program perlindungan sosial, menyederhanakan pungutan dan pajak, serta menghentikan program yang tidak mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat. Langkah ini diyakini dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan publik.