Bisnis.com, JAKARTA — Rencana perubahan tarif royalti untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, hingga perak, membayangi prospek kinerja emiten logam sehingga memicu volatilitas saham dalam jangka pendek.

Mengutip riset Stockbit Sekuritas, Kementerian ESDM pada Jumat (8/5/2026) menggelar public hearing terkait perubahan tarif royalti untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, hingga perak. Perubahan tarif royalti tersebut umumnya terkait perubahan interval harga mineral acuan dan kenaikan tarif.

Kementerian ESDM berencana untuk segera mengajukan rencana kenaikan tarif royalti ini kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan target mulai berlaku per Juni 2026, dan tidak berlaku surut.

Rentang tarif royalti dengan perubahan terbesar adalah timah, dari berkisar 3%–10% menjadi 5%–20%.

Sementara itu, konsentrat tembaga naik dari 7%–10% menjadi 9%–13%, katoda tembaga dari 4%–7% menjadi 7%–10%, emas dari 7%–16% menjadi 14%–20%, perak dari flat 5% menjadi berkisar 5%–8%. Tarif royalti untuk nikel tidak berubah di kisaran 14%–19%, tetapi interval harga mineral acuannya berubah.

Kementerian ESDM juga akan menyesuaikan klaster komoditas kobalt sebagai produk ikutan dalam nickel matte, yang nantinya akan dikenakan tarif royalti terhadap kandungan logam nikel dan logam kobalt.

Secara historis, menurut tim analis Stockbit, setiap berita kenaikan tarif selalu diikuti dengan reaksi negatif pasar dalam jangka pendek.

Mengacu pada daftar kenaikan royalti di atas dan melihat harga komoditas saat ini, timah merupakan komoditas dengan proposal kenaikan royalti tertinggi — yakni, sebesar +10% dibandingkan tarif sebelumnya — disusul emas dan tembaga masing–masing sebesar +3%, perak sebesar +2%, dan bijih nikel sebesar +1%.

"Oleh karena itu, PT Timah Tbk. (TINS) menjadi emiten yang paling terdampak dengan kebijakan royalti baru ini, sedangkan efek ke emiten nikel yang paling minimum, terutama emiten nikel dengan bisnis yang terdiversifikasi seperti PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM)," paparnya dalam publikasi riset.

Selain kenaikan royalti, sektor minerba — khususnya nikel dan batu bara — masih akan dibayangi oleh wacana pemberlakuan bea ekspor dan windfall tax yang saat ini sedang didiskusikan oleh Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, analis menilai bahwa pergerakan sektor minerba secara keseluruhan masih akan volatil dalam jangka pendek.

Kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah tajam seiring dengan meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar terhadap rencana kenaikan tarif royalti sektor logam dan tekanan arus modal asing.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (8/5/2026), IHSG ditutup turun 2,86% atau 204,92 poin ke level 6.969,39. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak di rentang 6.969 hingga 7.186.

Dari sisi sektoral, indeks saham sektor energi turun 4,59%, material dasar anjlok 7,80%, dan sektor industri terkoreksi 4,55%.

Managing Director Research and Digital Production Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su mengatakan tekanan terhadap pasar saham domestik meningkat setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar uji publik terkait skema baru tarif royalti progresif.

"Indeks sektor basic materials (material dasar) langsung melemah pada sesi kedua perdagangan setelah agenda uji publik tersebut berlangsung," ujar Harry, Jumat (8/5/2026).

Saham-saham emiten logam yang bergerak di komoditas nikel, timah, tembaga, emas, dan perak diperkirakan akan menghadapi tekanan akibat kenaikan tarif royalti. Kebijakan tersebut berisiko menekan profitabilitas emiten tambang logam dalam jangka menengah.

Dia memperkirakan laba PT Timah Tbk. (TINS) pada 2026 dapat turun hingga 20% apabila tarif royalti baru resmi diterapkan. Sentimen tersebut turut memicu koreksi tajam saham emiten timah pelat merah itu.

“Berdasarkan estimasi kami, laba TINS tahun 2026 dapat berkurang sekitar 20% apabila tarif royalti baru diterapkan. Kondisi itu turut menyebabkan harga saham TINS turun 14,88% pada perdagangan hari ini,” ujarnya.

Selain isu kenaikan royalti, Harry menambahkan sentimen pasar juga dibebani oleh penurunan cadangan devisa Indonesia sebesar US$2 miliar serta potensi arus keluar dana asing terkait penyesuaian indeks MSCI yang diperkirakan mencapai hampir Rp30 triliun.

Menurutnya, kombinasi faktor-faktor tersebut semakin menggerus sentimen investor di pasar domestik.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa penerimaan pajak dari sektor mineral dan batu bara (minerba) baru mencapai Rp43,3 triliun sampai dengan November 2025. Angka itu merupakan yang terendah sejak realisasi secara keseluruhan pada 2020.

Pada 2020 atau tahun pertama pandemi Covid-19, setoran penerimaan pajak dari sektor minerba tercatat Rp25,2 triliun. Realisasinya meningkat pada 2021 menjadi Rp48,3 triliun, dan melonjak tajam seiring dengan periode peningkatan harga komoditas pada 2022 menjadi Rp111,2 triliun.

Peningkatan berlanjut pada 2023 menjadi Rp137,4 triliun. Setelah itu, penurunan harga komoditas terjadi dan setoran pajak dari minerba pada 2024 anjlok ke Rp71,4 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kemenkeu Ihsan Priyawibawa pada acara diskusi publik bertajuk 'Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba', Kamis (11/12/2025).

Menurut Ihsan, ini sejalan dengan kondisi kontribusi sektor minerba terhadap PDB Indonesia yang pada kuartal III/2025 tercatat tumbuh hanya 5,04% (yoy). Dalam hal ini, batu bara menyumbang 3,36% terhadap PDB, sedangkan mineral lebih kecil yaitu 1,74%.

"Artinya kalau kita lihat angka penerimaan sejalan juga kontribusi sektor minerba ini total Rp43,3 triliun atau 2,65% total penerimaan nasional," ujarnya pada acara yang disiarkan melalui YouTube Pusdiklat Pajak itu, dikutip Minggu (14/12/2025).

Secara terperinci, penerimaan pajak dari sektor mineral memiliki kontribusi lebih tinggi terhadap penerimaan sampai dengan November 2025 yakni Rp35,5 triliun. Kontribusinya setara 2,18% di mana sumbangsih terbesar berasal dari pertambangan tembaga.

Ihsan tidak menampik bahwa kondisi harga komoditas, khususnya nikel dan batu bara, ikut menyumbang semakin turunnya setoran pajak sektor minerba. Akan tetapi, dia turut mengungkap bahwa ada permasalahan juga soal kepatuhan wajib pajak (WP) di sektor tersebut.

Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, rekomendasi treatment terhadap WP minerba selama 2020-2024 didominasi oleh tindakan pemeriksaan atau sebesar 76% dari total WP yang ada. Sisanya, 13% dari total WP direkomendasikan untuk pengawasan, 9% edukasi dan pelayanan, serta 2% dilakukan penegakan hukum.

"Jadi kalau kami lihat piramidanya, risiko kepatuhan di sektor ini memang cukup tinggi. Aktivitas pengawasan dan pemeriksaan, itu nilainya bisa hampir mendekati 90%," ungkap pejabat eselon II Ditjen Pajak Kemenkeu itu.

Ihsan memaparkan, beberapa risiko ketidakpatuhan yang dimaksud berkaitan dengan pelaporan tidak benar atau incorrect reporting. Dia menduga ada ketidaksesuaian antara pelaporan WP minerba kepada Ditjen Pajak, maupun terhadap instansi lain seperti Kementerian ESDM, maupun dengan unit lainnya di bawah Kemenkeu.

"Atau yang disampaikan ke teman kami di Bea Cukai misalnya transaksi berkaitan dengan ekspor PEB, termasuk yang disampaikan ke DJ [Ditjen Anggaran] untuk PNBP," ungkapnya.

Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Ditjen Anggaran Kemenkeu mengakui bahwa Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) yang saat ini sudah beroperasi juga belum bisa merekam keseluruhan potensi minerba yang ada.

Pada forum yang sama, Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP Kemenkeu Kukuh Sumardono Basuki menceritakan bahwa pada awal penerapan Simbara, banyak pembayaran PNBP yang ditolak karena menggunakan pelaporan yang sudah dilakukan di masa sebelumnya.

"Simabra tidak bisa identifikasi minerba yang diperdagangkan legal atau tidak, yang bisa dilakukan Simbara sekarang memastikan semua transaksi sudah dibayar PNBP-nya. Ada cukup banyak indikasi minerba ilegal belum bisa kami potret," ujarnya.

Kukuh turut memaparkan bahwa ini turut dipengaruhi oleh belum adanya peta jalan (roadmap) sektor minerba yang bisa disepakati oleh seluruh pihak.

"Tidak ada roadmap industri minerba yang bagus yang bisa disepakati, maka regulasinya tidak sinergis. Semua kementerian membuat kebijakan sesuai pikirannya sendiri-sendiri," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto sedang berdiskusi dengan pejabat tinggi Kementerian ESDM hingga Badan Intelijen Negara (BIN) terkait pengamanan nilai tambah dari sektor mineral dan batu bara (minerba).

Bimo mengakui bahwa kendati sektor minerba berkontribusi Rp2.026 triliun terhadap perekonomian Indonesia, atau setara 9,2% terhadap PDB, otoritas belum bisa mengamankan penerimaan negara yang optimal dari sektor tersebut.

Padahal, terangnya, aktivitas ekonomi dari sektor minerba memiliki multiplier effect yang besar mencakup layanan penambangan, logistik, hilirisasi sampai dengan jasa keuangan yang mendukung sektor tersebut. Di sisi lain, perekonomian Indonesia pun diakui sangat bergantung kepada sektor minerba.

Untuk itu, Bimo mengungkap tengah berdiskusi dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM serta Deputi Intelijen Ekonomi BIN guna menemukan cara untuk mengamankan nilai tambah dari sektor minerba.

"Dengan Pak Tri Winarno, Dirjen Minerba dan Deputi Ekonomi BIN, kami sedang berdiskusi, ada perintah informal dulu, bagaimana kami bisa men-secure lebih banyak value added di Indonesia," ujarnya pada acara diskusi bertajuk 'Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba' yang disiarkan melalui YouTube Pusdiklat Pajak dan dikutip Jumat (12/12/2025).

Salah satu subsektor minerba yang tengah disoroti oleh Bimo adalah nikel. Mineral dengan cadangan terbesar tersimpan di Indonesia itu, terangnya, merupakan komoditas yang paling memiliki multiplier effect besar.

Misalnya, biaya produksi hingga pemurnian (smelting) nikel. Namun, Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu mengakui bahwa upaya mengumpulkan nilai tambah dari nikel masih terkendala birokrasi dan ekonomi biaya tinggi.

Tidak jarang, sebagaimana yang diakui Bimo, di mana harus ada biaya pelicin untuk mempermudah kegiatan ekonomi untuk sektor tersebut.

"Ya kami bukan-bukaan aja. Jadi ekonomi biaya tinggi, perizinan biaya tinggi. Mau ada inisiasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ternyata harus masuk jendela-jendela. Harus ngetuk jendelanya, buka dong, harus ada pelancar-pelancar, pelicin-pelicin di di jendela itu. Mau di kabupaten/kota, provinsi, kementerian," ungkapnya.

Potensi Minerba di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penerimaan Minerba Kementerian ESDM Totoh Abdul Fatah menyampaikan bahwa potensi minerba di Indonesia cukup besar. Mulai dari batu bara, bauksit, nikel, tembaga, emas dan perak.

Dalam hal ini, Indonesia merupakan pemilik cadangan nikel terbesar dunia yakni sebanyak 5,9 miliar ton dengan umur cadangan bijih 31 tahun. Adapun untuk batu bara, kendati duduk di posisi ketujuh untuk pemilik cadangan terbesar dunia, Indonesia mempunyai total cadangan 31,95 miliar ton dengan umur cadangan 46 tahun.

Dari data ESDM juga, ada 4.252 badan usaha yang memiliki perizinan pertambangan sampai dengan November 2025. Terbesar adalah pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yakni 4.015 izin. Pemegang IUP di Indonesia itu meliputi 1.777 pemegang izin untuk mineral logam dan batu bara, sedangkan mineral nonlogam dan batuan lebih banyak yakni 2.238.

Untuk nikel, produksinya sampai dengan 14 November 2025 mencapai 78.360 ton untuk nikel matte, 481.540 ton untuk feronikel dan 250,5 juta ton untuk bijih nikel. ESDM mencatat produksi bijih nikel sampai dengan 14 November 2025 itu sudah melampaui target produksi tahun ini yaitu 190,07 juta ton.

Sementara itu, realisasi produksi batu bara sampai dengan Oktober 2025 mencapai 661,18 juta ton. Porsi terbesar produksi emas hitam itu dialokasikan untuk ekspor yakni 421,92 juta ton (senilai US$24,43 miliar), sedangkan untuk domestik 180,98 juta ton.

"Diprediksi 2025 masih terus meningkat," ujar Toto pada forum yang sama.

Pejabat eselon II Kementerian ESDM itu menyampaikan bahwa porsi terbesar domestic market obligation (DMO) batu bara adalah untuk menunjang pasokan listrik. Sebesar 70% dari total DMO batu bara adalah untuk ketenagalistrikan, sedangkan sisanya untuk smelter dan lain-lain.

Namun demikian, Toto memaparkan bahwa industri batu bara juga tengah menghadapi harga batu bara acuan (HBA) yang kini tengah dalam tren menurun. Sampai dengan Oktober 2025, rata-rata HBA 2025 yakni US$111,24 per ton atau yang terendah sejak 2021.

Pada 2021, atau periode pandemi, harga batu bara masih mencapai US$121,47 per ton, dan menyentuh level tertinggi US$266,30 per ton pada 2022. Tak ayal, APBN pun ikut menikmati penerimaan dari windfall harga batu bara itu.

"Kontribusi minerba cukup besar yaitu pada 2022 mencapai Rp183,5 triliun [PNBP]. Pada 2022 harga komoditas batu bara sedang naik-naiknya bisa mencapai US$300 per ton," ujarnya.

Setoran PNBP dari batu bara pun mendominasi sektor minerba yakni 69%. Kemudian, terang Toto, diikuti oleh nikel, emas dan tembaga. Pada 2025, secara keseluruhan PNBP minerba ditargetkan masuk ke APBN senilai Rp124,71 triliun.

Realisasi sampai dengan 14 November 2025 sudah mencapai Rp108 triliun. "Per akhir November kami sudah mencapai Rp120 triliun, artinya 95% [tinggal] Rp4 triliun, kami mencapai 100% untuk 2025," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto sedang berdiskusi dengan pejabat tinggi Kementerian ESDM hingga Badan Intelijen Negara (BIN) terkait pengamanan nilai tambah dari sektor mineral dan batu bara (minerba).

Bimo mengakui bahwa kendati sektor minerba berkontribusi Rp2.026 triliun terhadap perekonomian Indonesia, atau setara 9,2% terhadap PDB, otoritas belum bisa mengamankan penerimaan negara yang optimal dari sektor tersebut.

Padahal, terangnya, aktivitas ekonomi dari sektor minerba memiliki multiplier effect yang besar mencakup layanan penambangan, logistik, hilirisasi sampai dengan jasa keuangan yang mendukung sektor tersebut. Di sisi lain, perekonomian Indonesia pun diakui sangat bergantung kepada sektor minerba.

Untuk itu, Bimo mengungkap tengah berdiskusi dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM serta Deputi Intelijen Ekonomi BIN guna menemukan cara untuk mengamankan nilai tambah dari sektor minerba.

"Dengan Pak Tri Winarno, Dirjen Minerba dan Deputi Ekonomi BIN, kami sedang berdiskusi, ada perintah informal dulu, bagaimana kami bisa men-secure lebih banyak value added di Indonesia," ujarnya pada acara diskusi bertajuk 'Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba' yang disiarkan melalui YouTube Pusdiklat Pajak dan dikutip Jumat (12/12/2025).

Salah satu subsektor minerba yang tengah disoroti oleh Bimo adalah nikel. Mineral dengan cadangan terbesar tersimpan di Indonesia itu, terangnya, merupakan komoditas yang paling memiliki multiplier effect besar.

Misalnya, biaya produksi hingga pemurnian (smelting) nikel. Namun, Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu mengakui bahwa upaya mengumpulkan nilai tambah dari nikel masih terkendala birokrasi dan ekonomi biaya tinggi.

Tidak jarang, sebagaimana yang diakui Bimo, di mana harus ada biaya pelicin untuk mempermudah kegiatan ekonomi untuk sektor tersebut.

"Ya kami bukan-bukaan aja. Jadi ekonomi biaya tinggi, perizinan biaya tinggi. Mau ada inisiasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ternyata harus masuk jendela-jendela. Harus ngetuk jendelanya, buka dong, harus ada pelancar-pelancar, pelicin-pelicin di di jendela itu. Mau di kabupaten/kota, provinsi, kementerian," ungkapnya.

Potensi Minerba di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penerimaan Minerba Kementerian ESDM Totoh Abdul Fatah menyampaikan bahwa potensi minerba di Indonesia cukup besar. Mulai dari batu bara, bauksit, nikel, tembaga, emas dan perak.

Dalam hal ini, Indonesia merupakan pemilik cadangan nikel terbesar dunia yakni sebanyak 5,9 miliar ton dengan umur cadangan bijih 31 tahun. Adapun untuk batu bara, kendati duduk di posisi ketujuh untuk pemilik cadangan terbesar dunia, Indonesia mempunyai total cadangan 31,95 miliar ton dengan umur cadangan 46 tahun.

Dari data ESDM juga, ada 4.252 badan usaha yang memiliki perizinan pertambangan sampai dengan November 2025. Terbesar adalah pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yakni 4.015 izin. Pemegang IUP di Indonesia itu meliputi 1.777 pemegang izin untuk mineral logam dan batu bara, sedangkan mineral nonlogam dan batuan lebih banyak yakni 2.238.

Untuk nikel, produksinya sampai dengan 14 November 2025 mencapai 78.360 ton untuk nikel matte, 481.540 ton untuk feronikel dan 250,5 juta ton untuk bijih nikel. ESDM mencatat produksi bijih nikel sampai dengan 14 November 2025 itu sudah melampaui target produksi tahun ini yaitu 190,07 juta ton.

Sementara itu, realisasi produksi batu bara sampai dengan Oktober 2025 mencapai 661,18 juta ton. Porsi terbesar produksi emas hitam itu dialokasikan untuk ekspor yakni 421,92 juta ton (senilai US$24,43 miliar), sedangkan untuk domestik 180,98 juta ton.

"Diprediksi 2025 masih terus meningkat," ujar Toto pada forum yang sama.

Pejabat eselon II Kementerian ESDM itu menyampaikan bahwa porsi terbesar domestic market obligation (DMO) batu bara adalah untuk menunjang pasokan listrik. Sebesar 70% dari total DMO batu bara adalah untuk ketenagalistrikan, sedangkan sisanya untuk smelter dan lain-lain.

Namun demikian, Toto memaparkan bahwa industri batu bara juga tengah menghadapi harga batu bara acuan (HBA) yang kini tengah dalam tren menurun. Sampai dengan Oktober 2025, rata-rata HBA 2025 yakni US$111,24 per ton atau yang terendah sejak 2021.

Pada 2021, atau periode pandemi, harga batu bara masih mencapai US$121,47 per ton, dan menyentuh level tertinggi US$266,30 per ton pada 2022. Tak ayal, APBN pun ikut menikmati penerimaan dari windfall harga batu bara itu.

"Kontribusi minerba cukup besar yaitu pada 2022 mencapai Rp183,5 triliun [PNBP]. Pada 2022 harga komoditas batu bara sedang naik-naiknya bisa mencapai US$300 per ton," ujarnya.

Setoran PNBP dari batu bara pun mendominasi sektor minerba yakni 69%. Kemudian, terang Toto, diikuti oleh nikel, emas dan tembaga. Pada 2025, secara keseluruhan PNBP minerba ditargetkan masuk ke APBN senilai Rp124,71 triliun.

Realisasi sampai dengan 14 November 2025 sudah mencapai Rp108 triliun. "Per akhir November kami sudah mencapai Rp120 triliun, artinya 95% [tinggal] Rp4 triliun, kami mencapai 100% untuk 2025," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanggil sejumlah wajib pajak (WP) kaya terkait dengan kepatuhan perpajakan, Kamis (11/12/2025).

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pemanggilan WP kaya, atau high wealth individual (HWI), itu dalam rangka konsultasi berkaitan dengan data-data yang dinilai olehnya belum terkomunikasikan dengan baik.

Dia menyinggung bahwa beberapa WP kaya belum mengetahui bahwa otoritas pajak bisa memantau kepatuhan mereka berdasarkan data dari instansi lain, yakni data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership.

"Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan," ungkapnya sebagaimana dikutip dari YouTube Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).

Bimo menyampaikan bahwa harusnya kebijakan fiskal, yang salah satunya mencakup pajak, harusnya bisa menjadi penyeimbang guna menekan ketimpangan sosial dan penghasilan di Indonesia. Lulusan Taruna Nusantara itu menyebut harusnya hal itu menjadi kompas moral bagi masyarakat maupun penyelenggara negara.

Pada kesempatan yang sama, Bimo turut mengakui bahwa sektor mineral dan batu bara (minerba) serta sawit merupakan sektor yang sampai saat ini masih sulit dipajaki.

Menurut Bimo, kesulitan otoritas pajak untuk memungut setoran dari kedua sektor industri ekstraktif itu sudah dialami olehnya sejak awal berkarier di Ditjen Pajak pada 2002 lalu.

"Sejak 2002 saya bekerja di pajak itu selalu sektor strategis yang dikejar-kejar pajaknya dan enggak rampung-rampung sampai hari ini tuh sektor minerba dan sawit " ujarnya di forum tersebut.

Dirjen Pajak yang pernah bekerja di Kemenko Maritim dan Investasi serta Kemenko Perekonomian itu mengakui, industri ekstraktif telah memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam Indonesia itu justru menjauh dari prinsip pasal 33 Undang-Undang Dasar atau UUD 1945.

Pada pasal tersebut, harusnya kekayaan negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "Betapa sebenarnya value added belum bisa kami secure. ESDM, DJP, DJSEF, pemerhati, akademisi dan konsultan, ini PR kita bersama," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengakui bahwa sektor mineral dan batu bara (minerba) serta sawit merupakan sektor yang sampai saat ini masih sulit dipajaki.

Hal itu disampaikan Bimo pada saat menghadiri acara Kolaborasi Optimal Menuju Pajak Adil dan Konsisten Episode 2—Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba, yang disiarkan melalui Youtube Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).

Menurut Bimo, kesulitan otoritas pajak untuk memungut setoran dari kedua sektor industri ekstraktif itu sudah dialami olehnya sejak awal berkarier di Ditjen Pajak pada 2002 lalu.

"Sejak 2002 saya bekerja di pajak itu selalu sektor strategis yang dikejar-kejar pajaknya dan enggak rampung-rampung sampai hari ini tuh sektor minerba dan sawit " ujarnya di forum tersebut.

Bimo, yang kini didapuk sebagai Dirjen Pajak, mengakui bahwa industri ekstraktif itu telah memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. Namun, dia menyinggung bahwa selama ini pemanfaatan sumber daya alam Indonesia itu justru menjauh dari prinsip pasal 33 Undang-Undang Dasar atau UUD 1945.

Pada pasal tersebut, harusnya kekayaan negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "Betapa sebenarnya value added belum bisa kami secure. ESDM, DJP, DJSEF, pemerhati, akademisi dan konsultan, ini PR kita bersama," terangnya.

Terkait dengan kewajiban pajak, Bimo menyinggung bahwa industri ekstraktif ini tidak lepas dari orang-orang super kaya atau disebut high net worth individual (HNWI). Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu menyebut masih banyak yang harus dibenahi dari pemungutan pajak orang kaya.

Namun, dia meyakini integrasi berbagai data dari instansi lain bisa membantu otoritas fiskal untuk memeriksa kepatuhan pajak seluruh wajib bayar. "Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak. Terkadang wajib pajak mungkin merasa kita enggak mempunyai akses pada tersebut sehingga di laporan SPT nya itu tidak dimasukkan," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak alias DJP Kementerian Keuangan memburu kepatuhan konglomerat sawit serta pelaku bisnis mineral dan batu bara (minerba). Kepatuhan dari dua sektor yang memiliki kontribusi penting untuk menambah pundi-pundi penerimaan pajak yang tahun ini diperkirakan terkontraksi sangat dalam.

Dalam catatan Bisnis, sawit dan batu bara memang kerap menjadi sorotan terkait praktik penghindaran pajak. Apalagi, sejumlah laporan dari lembaga independen dengan basis di luar negeri, menyebut sejumlah perusahaan di sektor batu bara diduga melakukan praktik pelanggaran perpajakan.

Otoritas pajak sendiri telah memberikan peringatan keras kepada ratusan pelaku usaha di sektor kelapa sawit menyusul temuan berbagai modus ketidaksesuaian data mulai dari underinvoicing hingga penggunaan faktur fiktif.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan bahwa otoritas pajak telah mengantongi data modus pelanggaran ekspor terbaru. Selain itu, DJP mengidentifikasi dugaan praktik penghindaran pajak lainnya seperti under-invoicing dan penggunaan faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) atau faktur fiktif.

Bimo mengimbau para "raja sawit" tersebut untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan melakukan pembetulan secara sukarela sebelum otoritas melangkah ke ranah penegakan hukum (gakkum).

"Dalam kesempatan sosialisasi ini, kami mengimbau Bapak-Ibu untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi tidak patuh," kata Bimo.

Bimo memastikan pengawasan akan dilakukan secara profesional dan proporsional tanpa menghambat aktivitas ekonomi, demi memperkuat tata kelola industri sawit yang lebih transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa langkah pemerintah, termasuk operasi gabungan Kemenkeu-Polri yang membongkar penyelundupan produk turunan CPO pada awal November 2025, dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai koridor hukum sekaligus mengamankan penerimaan negara.

Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 200 pelaku usaha yang mewakili 137 Wajib Pajak strategis sektor sawit di Kantor Pusat DJP pada Jumat (28/11/2025), Purbaya meminta para pengusaha untuk terbuka jika menghadapi kendala di lapangan.

"Kalau ada kesulitan atau masalah apa pun, laporkan ke saya. Kita bereskan. Yang jelas, kita ingin industri sawit ini tetap menjadi tulang punggung industri Indonesia," tegasnya, pekan lalu.

Purbaya, yang hadir secara mendadak dalam agenda tersebut, menekankan bahwa kebijakan fiskal ke depan akan diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan, namun tetap menuntut kontribusi maksimal bagi kas negara.

"Sebenarnya saya tidak dijadwalkan hadir, ini mendadak. Kata Pak Bimo [Dirjen Pajak] tadi, kalau Pak Menteri datang semoga pendapatan pajaknya bisa meningkat banyak," ujarnya.

Kepatuhan Pajak Syarat RKAB

Direktur Jenderal Pajak alias DJP Bimo Wijayanto mendorong supaya data Minerba-One yang dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral alias ESDM bisa segera terintegrasi dengan Coretax milik otoritas pajak.

Hal ini ditujukan agar seluruh data dapat dimanfaatkan dalam mengumpulkan penerimaan negara. Selain itu, Bimo juga mengemukakan bahwa DJP juga telah sepakat dengan Ditjen Minerba untuk memasukkan komitmen pelunasan pajak sebagai salah satu dokumen kelengkapan pada saat mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) .

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan pelaksanaan kegiatan kolaborasi ini merupakan upaya bersama dalam mengelola kekayaan negara, baik oleh pemerintah selaku regulator maupun wajib pajak selaku pelaku kegiatan ekonomi dari sektor pertambangan mineral dan batu bara.

“Pesan Pak Presiden kembali ke pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan utama membangun sistem ekonomi Indonesia yang berkeadilan, yaitu pentingnya prinsip gotong royong,” ujar Bimo, dikutip Jumat (28/11/2025).

Berdasarkan data internal DJP, dalam lima tahun terakhir jumlah populasi wajib pajak dari sektor pertambangan minerba cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertambahan sekitar 3%.

Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 6.321 wajib pajak hingga pada tahun 2025 tumbuh menjadi 7.128 wajib pajak. Selain itu, penerimaan sektor pertambangan mineral logam mampu meningkat lebih dari 10 kali lipat dari sebesar Rp4 triliun (2016) menjadi Rp45 triliun (2024).

Sedangkan penerimaan pajak sektor pertambangan batu bara mengalami fluktuasi sejalan dengan pergerakan harga komoditas global.“Kami tidak bisa berdiri sendiri apabila tidak ada sumbangsih dari bapak ibu selaku pelaku ekonomi (sektor minerba) yang menyumbang 20 sampai 25 persen dari penerimaan negara,” ujar Bimo.

Batu Bara Kena Bea Keluar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memastikan batu bara akan dikenai bea keluar pada 2026. Pengenaan bea keluar itu mengakhiri keistimewaan komoditas 'emas hitam' yang sudah berlangsung sejak 2006 lalu.

Purbaya menyadari rencana ini akan menuai pro dan kontra. Namun dia menekankan bahwa kontribusi penerimaan negara dari sektor ini masih relatif kecil dibandingkan produk pertambangan lain.

“Semua perusahaan batu bara pasti menolak, orang dikasih tarif ekspornya. Tapi kan begini, sebagian dari kita melihat dibanding barang tambang lain, misalnya minyak, kan batu bara lebih sedikit yang dibayar ke pemerintah,” ujarnya Rabu pekan lalu.

Purbaya kemudian membandingkan beban pungutan batu bara dengan skema Production Sharing Contract (PSC) minyak dan gas (migas). Menurutnya, dalam skema PSC, pemerintah bisa mendapatkan porsi bagi hasil hingga 85%, sedangkan kontraktor hanya 15%.

Sementara itu, kewajiban yang dibayarkan pengusaha batu bara saat ini dinilai jauh di bawah persentase tersebut. Oleh sebab itu, Purbaya optimistis ruang fiskal untuk meningkatkan pungutan dari sektor 'emas hitam' ini masih terbuka lebar tanpa harus mematikan pelaku usaha.

Dia meyakini kebijakan ini tidak akan menggerus daya saing harga batu bara Indonesia di pasar global. Menurutnya, kebijakan ini hanya akan sedikit mengoreksi margin keuntungan pengusaha, namun tetap dalam batas keekonomian yang wajar.

“Enggak [mengganggu daya saing], untuk mereka turun sedikit [margin-nya]. Ini masih bisa ditingkatkan lagi tanpa mengganggu industrinya sendiri,” tegas Purbaya.

Saran Pengamat

Sementara itu, pengamat menilai wacana pemerintah memasukkan komitmen pelunasan pajak sebagai salah satu dokumen kelengkapan pada saat perusahaan tambang mengajukan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) sebagai langkah tepat.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar berpendapat, kebijakan itu juga bisa menjadi instrumen sanksi jika tidak menjalankan kewajiban pajak.

"Pajak dan juga PNBP merupakan kewajiban yang melekat pada pelaku usaha jadi wajar jika menjadi syarat RKAB," ucap Bisman kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

Dia juga menyebut, syarat pelunasan pajak menjadi penting, jika tambang yang merupakan sumber daya alam (SDA) yang dikuasai oleh negara.

Kendati demikian, Bisman berpendapat perlu ada masa transisi sebelum mengimplementasikan kebijakan tersebut.

"Yang harus menjadi perhatian dalam penerapannya perlu masa transisi dan sosialisasi yang cukup agar tidak menghambat proses persetujuan RKAB," jelasnya.

Adapun soal pengenaan bea keluar, Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menyarankan supaya harga minimum pengenaan bea keluar ada di atas level US$160 per ton.

"Bagus kalau diberlakukan dengan pola tiered basis dan disosialisasikan. Mungkin setelah harga di atas US$160 baru diberlakukan," ucap Singgih kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

Kendati demikian, dia menjelaskan, saat ini harga batu bara tengah lesu. Berdasarkan data ICE Newcastle Coal, harga batu bara saat ini di level US$111 per ton. Harga tersebut jauh lebih rendah dibanding Januari 2025 yang berada di level US$139 per ton.

Singgih memproyeksi harga batu bara pada 2026 masih tetap rendah. Menurutnya, proyeksi harga yang masih rendah tersebut harus menjadi perhatian pemerintah sebelum menerapkan bea keluar.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi biaya penambangan per ton saat ini terhadap kondisi pasar yang relatif masih tertekan, bahkan oversupply.

"Atas alasan itu, semestinya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan bea keluar bukan sebatas bicara tahun 2026 baru akan dikeluarkan, tapi harus meletakkan dulu bagaimana kondisi hulu [biaya penambangan] kita, bagaimana proyeksi pasar ke depan dan termasuk proyeksi harga," jelas Singgih.

Sekarang sudah mencapai Rp120 triliun, sudah 96 persen

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (Minerba) pada 2025 sebesar Rp124,7 triliun dapat tercapai.

“Sekarang sudah mencapai Rp120 triliun, sudah 96 persen,” ujar Direktur Penerimaan Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Totoh Abdul Fatah ditemui di sela-sela acara “Brown to Green Conference” yang digelar di Jakarta, Rabu.

Totoh menyampaikan rata-rata penerimaan minerba per bulan berada di antara Rp10 triliun–Rp11 triliun. Untuk mencapai target, tersisa Rp4 triliun apabila dibandingkan dengan realisasi PNBP di sektor minerba.

Oleh karena itu, Totoh meyakini target PNBP sektor minerba yang termaktub di dalam APBN 2025 dapat tercapai.

“Untuk (target) tahun depan sudah ditetapkan, angkanya saya lupa, sekitar Rp130 triliun,” kata Totoh.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan terdapat rencana mengurangi produksi batu bara sebagai upaya untuk mengendalikan harga komoditas tersebut di pasar internasional. Akan tetapi, ia belum bisa mengungkapkan besaran target produksi pada 2026.

Harga batu bara acuan (HBA) menunjukkan tren penurunan. HBA periode I Desember turun menjadi 98,26 dolar AS per ton, dari yang sebelumnya 102,03 dolar AS per ton pada periode II November.

Harga tersebut juga lebih rendah apabila dibandingkan harga batu bara pada November 2024 yang berada di angka 114,43 dolar AS per ton.

Oleh karenanya, untuk mendongkrak harga tersebut, Indonesia akan mengurangi volume produksi batu baranya.

Tri memastikan penurunan produksi tersebut tidak akan mengganggu pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan industri prioritas di dalam negeri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, industri prioritas meliputi ketenagalistrikan, penyediaan energi, pupuk dan industri strategis nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Upaya pemerintah menata sektor pertambangan, termasuk melalui kebijakan evaluasi dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), dinilai oleh sejumlah pakar telah berjalan sesuai kaidah hukum dan prinsip keberlanjutan. Perbaikan tata kelola ini menjadi penegasan terhadap komitmen negara dalam memastikan kegiatan Minerba (Mineral dan Batubara) tidak merusak lingkungan dan benar-benar berkontribusi pada ekonomi nasional.

Penertiban izin yang dilakukan pemerintah merupakan langkah yang menciptakan kepastian hukum bagi investor yang patuh.

"Semua perizinan yang kewenangannya di pusat harus melakukan integrasi perizinan. Dalam proses integrasi itu seluruh perizinan dievaluasi: layak dilanjutkan atau tidak," kata Ekonom Universitas Persada Bunda Indonesia, Dr Riyadi Mustofa dalam diskusi publik bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Sudut Pandang Energi" dikutip Sabtu (29/11/2025).

Ia menambahkan, bagi perusahaan yang taat aturan, keberlanjutan usaha mereka terjamin. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan sudah memenuhi seluruh syarat penjagaan lingkungan.

"Yang taat lanjut. Dan keberlanjutan itu memberikan kepastian hukum. Karena kalau sudah keluar persetujuan lingkungan, berarti legal. Masyarakat juga terlibat dalam proses Amdal melalui konsultasi publik dan penilaian komisi," kata dia.

Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Sriwijaya (UNSRI), Dr Andries Lionardo sepakat bahwa arah kebijakan sektor Minerba sudah menuju perbaikan. Arah perbaikan tersebut, kata dia, harus mencakup keseimbangan kepentingan, tidak hanya berpihak pada pengusaha, tetapi juga pada rakyat dan daerah penghasil.

"Saya melihat tata kelola ini memang sudah mulai diperbaiki oleh pemerintah. Arah kebijakan sudah ke sana," jelas Andries.

Sedangkan guru besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Prof Wardana menilai kebijakan evaluasi IUP secara berkala, misalnya setiap 10 tahun adalah langkah yang tepat.

"Evaluasi setiap 10 tahun itu penting, karena siklus tambang sendiri butuh waktu sekitar 4–5 tahun untuk persiapan. Ini waktu yang realistis untuk memastikan tambang berjalan dengan benar dan berkelanjutan," tutur Prof Wardana.

Setali tiga uang, pakar komunikasi publik Universitas Riau (UNRI), Chelsy Yesicha mengingatkan bahwa fokus utama pemerintah harus selalu pada dampak lingkungan dan masyarakat. Langkah-langkah evaluasi izin, pencabutan IUP bermasalah, dan pengetatan pengawasan dianggap perlu dilanjutkan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menepis narasi negatif yang beredar di tengah masyarakat.

"Kita bicara tentang keberlanjutan lingkungan untuk generasi. Mau itu izinnya legal ataupun ilegal, tetapi yang berdampak kepada lingkungan dan masyarakat, itu yang perlu diperhatikan," pungkas Chelsy.

Tindakan konkret penataan tata kelola tersebut ditunjukkan secara tegas oleh pemerintah melalui Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Satgas yang saat itu dipimpin oleh mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia melakukan pencabutan ribuan IUP yang dinilai bermasalah, tidak beroperasi, atau tidak memenuhi kewajiban.

Bahlil menegaskan bahwa penertiban izin-izin yang tidak produktif adalah bagian dari upaya negara untuk memastikan sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai amanat UUD 1945.

"Izin-izin yang kami cabut ini adalah izin-izin yang tidak beroperasi. Kami sudah mencabut lebih dari 2.000 IUP," tegas Bahlil Lahadalia.

Ia menjelaskan, izin-izin yang dicabut bervariasi, mulai dari yang tidak melakukan eksekusi di lapangan meskipun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sudah terbit, tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), hingga izin yang sengaja dijual kembali oleh pemegang konsesi.

"Pencabutan izin ini tanpa melihat ini punya siapa atau ini punya siapa, enggak. Kita tertib. Aturan berlaku untuk seluruh orang, tidak untuk satu kelompok orang tertentu," tegasnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan para pengusaha tambang untuk melampirkan dokumen tax clearance sebagai syarat pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada 2026. Ketentuan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi RKAB dan kepatuhan perpajakan yang digelar bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM di Kantor Pusat DJP, dikutip Jumat (28/11/2025).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan pihaknya terus memperluas basis data perpajakan, termasuk dengan mengintegrasikan aplikasi Minerba-One milik Kementerian ESDM dengan sistem Coretax DJP. Langkah ini, ujarnya, dilakukan agar seluruh data operasional dan kewajiban perpajakan badan usaha tambang dapat terpantau secara lebih efektif. Melalui integrasi tersebut, DJP dan Ditjen Minerba sepakat untuk memasukkan komitmen pelunasan pajak sebagai dokumen pelengkap dalam pengajuan RKAB. "Bapak Ibu silahkan mempersiapkan diri, mulai perpanjangan tahun berikutnya RKAB akan mensyaratkan kewajiban tax clearance," ujarnya di Jakarta, dikutip Jumat (28/11).

Ketentuan itu akan diberlakukan pada proses perpanjangan RKAB mulai tahun 2026, sehingga perusahaan wajib memastikan status kepatuhan sebelum mengajukan rencana kerja. Bimo meminta pelaku usaha tambang menyiapkan kelengkapan perpajakan lebih awal agar proses pengajuan RKAB berjalan lancar. Adapun kolaborasi DJP dan Ditjen Minerba, ujarna, merupakan langkah untuk memperkuat tata kelola penerimaan negara di sektor pertambangan mineral dan batubara.

Ia menegaskan bahwa kepatuhan perpajakan menjadi bagian dari prinsip gotong royong dalam sistem ekonomi nasional. "Pesan Pak Presiden kembali ke pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan utama membangun sistem ekonomi Indonesia yang berkeadilan, yaitu pentingnya prinsip gotong royong," ujar Bimo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba) mencapai Rp114 triliun per November 2025.
Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, realisasi tersebut baru mencapai 92% dari target PNBP sektor minerba dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025, yakni Rp124,7 triliun.
“PNBP sudah 92%, sudah Rp114 triliun untuk minerba per tanggal 15 November,” kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Belakangan, pemerintah juga mengambil lima kebijakan teknis dalam rangka pencapaian target PNBP minerba.
Pertama, penguatan sinergi integrasi data lintas kementerian/lembaga melalui penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batu bara (SIMBARA).
Kedua, penerapan Automatic Blocking System (ABS) untuk wajib bayar yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban PNBP.
Ketiga, kerja sama Kementerian ESDM/Kemendag/Kemenhub/Kemenkeu (DJA, DJBC, dan LNSW) untuk penguatan pengawasan data ekspor dan transaksi dalam negeri.
Keempat, penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas tunggal dalam kegiatan integrasi data hulu ke hilir sektor minerba.
Kelima, pemberian sanksi atas ketidakpatuhan atas pemenuhan domestic market obligation (DMO) batu bara dan ketidakpatuhan atas pemenuhan target komitmen pembangunan smelter.

JAKARTA - Stan Arsari Tambang menjadi salah satu daya tarik utama dalam gelaran Minerba Convex 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 15-16 Oktober 2025. Hal ini salah satunya berkat konsepnya yang inovatif, ramah lingkungan , dan penuh interaksi dengan pengunjung.

Sebagai satu-satunya stan dua lantai di ajang tahunan bergengsi sektor pertambangan tersebut, Arsari Tambang tampil menonjol dengan desain modern yang memadukan elemen edukatif dan pengalaman digital. Pengunjung dapat menikmati konten informatif yang menampilkan komitmen perusahaan terhadap praktik pertambangan berkelanjutan dan kontribusi terhadap hilirisasi mineral di Indonesia. Lihat foto: Pameran Minerba Convex 2025 di Jakarta

Salah satu area yang paling ramai dikunjungi adalah photobooth berbasis AI. Di situ pengunjung dapat berfoto seolah-olah menjadi karyawan Arsari Tambang di lokasi pertambangan. Fitur ini menghadirkan pengalaman imersif dan unik yang banyak dibagikan di media sosial.

Selain itu, stan ini juga menyediakan games interaktif dengan berbagai merchandise eksklusif bagi pengunjung yang berhasil menyelesaikan tantangan yang disediakan. Seluruh kegiatan dikemas dengan pendekatan edukatif dan menyenangkan, sejalan dengan semangat Arsari Tambang dalam menghadirkan inovasi yang berdampak positif.

Komitmen terhadap keberlanjutan juga tampak jelas, dengan banyak material stan yang dibuat dari bahan daur ulang. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa keberlanjutan bukan hanya jargon, tetapi telah diimplementasikan dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.

Sebagai bentuk apresiasi kepada para pengunjung, Arsari Tambang juga membagikan snack dan kopi khas Bangka dan Batam, dua wilayah utama operasional perusahaan. Tak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati produk Echo Nusantara—minuman sehat berbasis sarang burung walet, serta es krim Paleta yang menyegarkan, semuanya disajikan gratis. Arsari Tambang Luncurkan Envirotin sebagai Timah Ramah Lingkungan dari Indonesia

Dengan konsep yang menyatukan edukasi, teknologi, keberlanjutan, dan keramahan, kehadiran Arsari Tambang di Minerba Convex 2025 sukses meninggalkan kesan mendalam bagi pengunjung. Juga menjadi salah satu stan yang paling ramai dikunjungi sepanjang pameran.