Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas pajak mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi mulai Maret tahun 2027.

Kewenangan itu sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 8/2026 tentang Perubahan atas PMK No. 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

“Penyampaian [laporan data] pertama kali paling lambat Maret 2027, berisi data penerimaan merchant atas transaksi pembayaran yang menggunakan kartu kredit,” tulis beleid yang dikutip Bisnis, dikutip Kamis (5/3/2026).

Adapun data informasi yang akan diakses otoritas pajak antara lain nama bank/lembaga yang bertindak sebagai issuer, identitas merchant, tahun settlement transaksi, total transaksi settlement, hingga total transaksi batal.

Selain mencakup bank/lembaga penyelenggara kartu kredit, regulasi itu juga memuat pasal baru yang mengatur kewenangan Dirjen Pajak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada ILAP mengenai laporan pemanfaatan data.

Dalam hal data dan informasi yang diterima tidak mencukupi, Dirjen Pajak berwenang menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Berikut Daftar Bank Wajib Setor Data Kartu Kredit:

1. PT Bank Central Asia Tbk.
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
4. PT Bank OCBC NISP Tbk.
5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
6. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
7. PT Bank Permata, Tbk.
8. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
9. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
10. PT Bank HSBC Indonesia
11. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
12. PT Bank CIMB Niaga Tbk.
13. PT Bank UOB Indonesia
14. PT Bank DBS Indonesia
15. PT Bank Mega, Tbk.
16. PT Bank Mega Syariah
17. PT Bank MNC Internasional, Tbk
18. PT Bank Panin, Tbk
19. PT Bank KB Indonesia Tbk.
20. PT Bank Mayapada Internasional, Tbk
21. PT Bank Sinarmas Tbk
22. PT Bank ICBC Indonesia
23. PT AEON Credit Services
24. PT Honest Financial Technologies
25. PT Shinhan Indo Finance
26. PT Bank SMBC Indonesia Tbk
27. PT Bank QNB Indonesia Tbk

Ketika data dikelola secara terintegrasi, pruden, dan akuntabel, penerimaan pajak akan meningkat secara alami, tax ratio terdorong naik secara struktural, dan APBN memperoleh fondasi yang lebih kokoh untuk membiayai pembangunan nasional secara berkel

Jakarta (ANTARA) - Perdebatan mengenai rendahnya tax ratio Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir kerap berfokus pada persoalan tarif dan kepatuhan wajib pajak. Padahal, di balik isu tersebut terdapat aset strategis yang semakin menentukan kinerja fiskal negara, yakni data perpajakan.

Dalam konteks ekonomi modern yang semakin terdigitalisasi, data tidak lagi berfungsi sebagai catatan administratif semata, melainkan telah bertransformasi menjadi modal utama negara dalam merumuskan kebijakan, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan sukarela.

Optimalisasi aset data pajak menjadi fondasi penting untuk mendorong peningkatan tax ratio secara berkelanjutan tanpa harus membebani perekonomian melalui kenaikan tarif pajak.

Dalam konteks Indonesia, angka tax ratio selama satu dekade terakhir relatif stagnan di kisaran 10–12 persen, sementara rata-rata negara Asia Tenggara telah menembus dua digit.

Kondisi ini mencerminkan keterbatasan ruang fiskal dan memperbesar ketergantungan terhadap pembiayaan utang, meskipun perekonomian nasional terus bertumbuh dan nilai PDB telah melampaui Rp20.000 triliun. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan struktural antara potensi ekonomi dan kemampuan negara dalam mengonversinya menjadi penerimaan pajak.

Rendahnya tax ratio ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh tarif pajak yang rendah atau lemahnya pertumbuhan ekonomi. Penelitian empiris di berbagai negara berkembang menunjukkan bahwa faktor struktural, seperti dominasi sektor informal dan keterbatasan basis data wajib pajak memainkan peran signifikan.

Dalam konteks Indonesia, sebagian besar aktivitas ekonomi masih berada di sektor informal atau semi-formal yang sulit dijangkau oleh sistem perpajakan konvensional. Tanpa dukungan data yang terintegrasi dan akurat, aktivitas ekonomi tersebut tetap berada di luar radar administrasi pajak.

Aset data pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak mencakup informasi pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga data pihak ketiga dari sektor keuangan dan perdagangan.

Jumlah dan ragam data ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, tanpa integrasi dan pemanfaatan yang optimal, data tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi peningkatan penerimaan negara.

Tantangan utama bukan terletak pada ketersediaan data, melainkan pada kualitas, konsistensi, dan kemampuan sistem untuk mengolah data menjadi dasar pengambilan keputusan yang efektif.

Struktur ekonomi

Karakteristik struktur ekonomi Indonesia turut memengaruhi kinerja tax ratio. Perekonomian nasional masih ditopang oleh sektor-sektor, dengan tingkat formalitas yang relatif rendah, seperti pertanian, perdagangan kecil, dan usaha mikro. Kontribusi sektor-sektor ini terhadap produk domestik bruto (PDB) cukup signifikan, tapi tidak sepenuhnya tercermin dalam basis penerimaan pajak.

Di sisi lain, sektor jasa modern dan industri bernilai tambah tinggi, yang umumnya menjadi tulang punggung penerimaan pajak di negara maju, masih berkembang secara bertahap.

Secara ekonomi, setiap kenaikan tax ratio sebesar satu persen dari PDB setara dengan tambahan penerimaan ratusan triliun rupiah. Namun, peningkatan tersebut tidak dapat dicapai hanya melalui penyesuaian tarif atau perluasan objek pajak secara normatif.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa peningkatan rasio pajak yang berkelanjutan justru lebih banyak ditopang oleh perbaikan kualitas administrasi perpajakan, khususnya dalam pengelolaan aset data.

Di era ekonomi digital, data tidak lagi sekadar berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi telah menjelma menjadi infrastruktur kebijakan fiskal yang menentukan kinerja penerimaan negara.

Dalam konteks ini, data pajak berperan penting sebagai alat pemetaan struktur ekonomi secara lebih akurat. Melalui integrasi data transaksi, laporan keuangan, dan informasi pihak ketiga, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai sektor-sektor ekonomi yang tumbuh pesat, namun belum optimal berkontribusi terhadap penerimaan pajak.

Data yang terkelola dengan baik memungkinkan dilakukannya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak secara lebih terarah, adil, dan proporsional.

Pemanfaatan data juga memungkinkan otoritas pajak melakukan segmentasi wajib pajak berbasis risiko. Dengan pendekatan ini, pengawasan tidak lagi dilakukan secara merata, melainkan difokuskan pada kelompok dengan potensi risiko ketidakpatuhan yang lebih tinggi.

Pendekatan berbasis data ini terbukti lebih efisien dan mampu meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, sekaligus meminimalkan beban kepatuhan bagi wajib pajak yang telah patuh.

Data ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa meskipun penerimaan pajak secara nominal terus meningkat, pertumbuhannya belum cukup untuk mendorong kenaikan tax ratio secara signifikan.

Pada 2023, penerimaan pajak tercatat sekitar Rp2.155 triliun dengan PDB nominal sekitar Rp20.892 triliun, menghasilkan tax ratio sekitar 10,31 persen. Angka ini, bahkan sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun realisasi penerimaan tumbuh positif.

Perbandingan internasional memperlihatkan bahwa rasio pajak Indonesia masih tertinggal dibandingkan rata-rata negara Asia Pasifik maupun rekomendasi lembaga internasional, seperti IMF yang menyarankan tax ratio minimal 15 persen bagi negara berkembang untuk menjamin keberlanjutan fiskal.

Dari sudut pandang makroekonomi, peningkatan penerimaan pajak berbasis data berkontribusi langsung terhadap ketahanan fiskal. Ketika penerimaan tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran dapat ditekan, tanpa mengorbankan belanja pembangunan.

Hal ini penting mengingat kebutuhan pembiayaan infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial yang terus meningkat. Dengan basis data yang kuat, kebijakan fiskal menjadi lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi.

Peran cortex

Transformasi digital administrasi perpajakan melalui implementasi coretax administration system merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan aset data pajak. Coretax dirancang sebagai sistem inti yang mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, hingga penagihan dalam satu platform terpadu.

Dengan arsitektur ini, data perpajakan diharapkan tidak lagi terfragmentasi, melainkan tersusun secara konsisten dan dapat diakses secara real time.

Meskipun implementasinya menghadapi tantangan teknis pada tahap awal, coretax menyimpan potensi besar dalam meningkatkan kualitas data dan pelayanan pajak. Sistem ini memungkinkan terbentuknya satu pandangan menyeluruh terhadap setiap wajib pajak, sehingga otoritas pajak dapat memahami pola kepatuhan dan aktivitas ekonomi secara lebih komprehensif.

Dalam jangka panjang, keberadaan sistem ini akan mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti dan analisis data yang lebih mendalam.

Riset empiris menunjukkan bahwa kualitas layanan administrasi pajak yang didukung sistem digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika proses pelaporan dan pembayaran menjadi lebih sederhana, transparan, dan minim kesalahan, biaya kepatuhan menurun dan kepercayaan terhadap otoritas pajak meningkat.

Kondisi ini menciptakan ekosistem kepatuhan sukarela yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan tax ratio secara alami.

Kebijakan fiskal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pergeseran pendekatan yang semakin menekankan optimalisasi penerimaan melalui perbaikan sistem, bukan melalui tekanan tarif.

Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara konsolidasi fiskal dan perlindungan iklim usaha, terutama pascapandemi. Dalam kerangka ini, aset data perpajakan diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperluas basis pajak secara alamiah. Data digunakan untuk memetakan potensi ekonomi, mengidentifikasi kesenjangan kepatuhan, serta merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Tantangan kepatuhan

Di balik potensi besar pemanfaatan data pajak, tantangan kepatuhan tetap menjadi isu krusial. Ekonomi informal dan shadow economy masih mendominasi sebagian aktivitas ekonomi nasional, sehingga banyak transaksi yang tidak tercatat dalam sistem perpajakan. Tanpa pendekatan berbasis data yang kuat, aktivitas ekonomi ini sulit dijangkau oleh administrasi pajak.

Dari perspektif teori ekonomi publik, pajak merupakan instrumen utama negara untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Teori Musgrave menekankan bahwa keberhasilan fungsi-fungsi tersebut sangat bergantung pada kapasitas administrasi fiskal. Dalam konteks perpajakan modern, kapasitas administrasi ini sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengelola informasi.

Selanjutnya, dalam teori asimetri informasi menjelaskan bahwa ketidakseimbangan informasi antara otoritas pajak dan wajib pajak akan menciptakan ruang bagi penghindaran dan penggelapan pajak. Oleh karena itu, penguatan aset data perpajakan menjadi prasyarat untuk memperkecil kesenjangan kepatuhan dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

Optimalisasi data pajak membuka peluang untuk secara bertahap mengintegrasikan aktivitas ekonomi informal ke dalam sistem formal. Melalui pemanfaatan data transaksi digital dan kerja sama lintas lembaga, otoritas pajak dapat memperluas jangkauan pengawasan, tanpa pendekatan represif.

Di sisi lain, peningkatan literasi pajak dan komunikasi publik tetap menjadi prasyarat penting agar pemanfaatan data tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat.

Aset strategis

Pengalaman Indonesia melalui berbagai program intensifikasi berbasis data menunjukkan bahwa optimalisasi informasi dapat menghasilkan tambahan penerimaan signifikan. Program pengungkapan sukarela, misalnya, berhasil mengamankan penerimaan ratusan triliun rupiah dalam waktu relatif singkat.

Keberhasilan ini memperlihatkan bahwa data, ketika dikelola dengan baik, mampu mengubah potensi laten menjadi penerimaan aktual, tanpa harus mengubah struktur tarif pajak. Dalam perspektif kebijakan fiskal, pendekatan ini memberikan ruang fiskal tambahan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.

Dengan demikian, diskursus mengenai kinerja penerimaan pajak tidak dapat dilepaskan dari isu pengelolaan aset data perpajakan. Di tengah kompleksitas ekonomi modern, negara dituntut untuk tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga mengelolanya sebagai aset strategis kebijakan fiskal.

Ketika data dikelola secara terintegrasi, pruden, dan akuntabel, penerimaan pajak akan meningkat secara alami, tax ratio terdorong naik secara struktural, dan APBN memperoleh fondasi yang lebih kokoh untuk membiayai pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Masa depan peningkatan tax ratio Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengelola data sebagai aset strategis. Ketika data pajak diperlakukan sebagai fondasi kebijakan fiskal, bukan sekadar arsip administratif, maka ruang fiskal dapat diperluas secara berkelanjutan. Investasi pada sistem, sumber daya manusia, dan tata kelola data akan menjadi penentu keberhasilan reformasi perpajakan di era ekonomi digital.

*) Dr M Lucky Akbar adalah Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi, Ditjen Pajak Kemenkeu​​​​​​​

Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pemanggilan wajib pajak (WP) kaya alias crazy rich adalah sebatas klarifikasi dan pencocokkan data.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pada prinsipnya pemanggilan high wealth individual (HWI) secara prinsip adalah tugas rutin pihaknya.

Klarifikasi yang dilakukan, terang Bimo, dilakukan dengan mencocokkan laporan yang disampaikan WP melalui SPT dan data yang dimiliki oleh otoritas pajak. Tidak hanya data Ditjen Pajak, namun juga data dari sekitar 170 instansi, lembaga, asosiasi serta pemerintah daerah (pemda).

"Kemudian data yang kami peroleh dari sistem dan data-data pihak ketiga yang sudah kami peroleh dari mekanisme pertukaran data termasuk data inbound dari Automatic Exchange of Information [AEoI]," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Anak buah Menteri Keuangan Purbaya itu menyampaikan pendekatan yang dilakukan dalam upaya klarifikasi itu bersifat edukatif, persuasif dan konsultatif. Dia menyebut pihaknya memberikan kesempatan bagi WP untuk menjelaskan dan melakukan pembetulan SPT mereka secara sukarela.

"Dan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakannya sudah dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan," ujar Bimo.

Pada kesempatan terpisah, Bimo sempat mengungkap pihaknya pemanggilan WP kaya, atau high wealth individual (HWI), itu dalam rangka konsultasi berkaitan dengan data-data yang dinilai olehnya belum terkomunikasikan dengan baik.

Dia menyinggung bahwa beberapa WP kaya belum mengetahui bahwa otoritas pajak bisa memantau kepatuhan mereka berdasarkan data dari instansi lain, yakni data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership.

"Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan," ungkapnya sebagaimana dikutip dari YouTube Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pemanggilan wajib pajak (WP) kaya alias crazy rich adalah sebatas klarifikasi dan pencocokkan data.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pada prinsipnya pemanggilan high wealth individual (HWI) secara prinsip adalah tugas rutin pihaknya.

Klarifikasi yang dilakukan, terang Bimo, dilakukan dengan mencocokkan laporan yang disampaikan WP melalui SPT dan data yang dimiliki oleh otoritas pajak. Tidak hanya data Ditjen Pajak, namun juga data dari sekitar 170 instansi, lembaga, asosiasi serta pemerintah daerah (pemda).

"Kemudian data yang kami peroleh dari sistem dan data-data pihak ketiga yang sudah kami peroleh dari mekanisme pertukaran data termasuk data inbound dari Automatic Exchange of Information [AEoI]," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Anak buah Menteri Keuangan Purbaya itu menyampaikan pendekatan yang dilakukan dalam upaya klarifikasi itu bersifat edukatif, persuasif dan konsultatif. Dia menyebut pihaknya memberikan kesempatan bagi WP untuk menjelaskan dan melakukan pembetulan SPT mereka secara sukarela.

"Dan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakannya sudah dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan," ujar Bimo.

Pada kesempatan terpisah, Bimo sempat mengungkap pihaknya pemanggilan WP kaya, atau high wealth individual (HWI), itu dalam rangka konsultasi berkaitan dengan data-data yang dinilai olehnya belum terkomunikasikan dengan baik.

Dia menyinggung bahwa beberapa WP kaya belum mengetahui bahwa otoritas pajak bisa memantau kepatuhan mereka berdasarkan data dari instansi lain, yakni data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership.

"Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan," ungkapnya sebagaimana dikutip dari YouTube Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyatakan terbuka untuk saling bertukar data dengan instansi lain dalam upaya kolaborasi meningkatkan penerimaan negara.

Dalam diskusi publik bertajuk 'Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba' yang digelar Kamis (11/12/2025), Bimo menyampaikan bahwa praktik pertukaran data antarkementerian dan lembaga sejatinya telah berjalan untuk berbagai kepentingan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kerja sama tersebut difokuskan untuk mendorong kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak.

Namun, Bimo mengakui bahwa DJP masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengatur kerahasiaan data wajib pajak (WP). Pembatasan tersebut, menurut dia, kerap menjadi sumber keluhan dari instansi lain yang membutuhkan data perpajakan untuk keperluan analisis dan pengawasan.

“Dulu mungkin Ditjen Pajak [dikeluhkan] cuma minta-minta data doang, enggak mau ngasih data. Iya, pasal 34 enggak boleh ngasih karena rahasia. Sekarang gini terus terang saja, saya buka data untuk bapak ibu sesuai dengan aturan,” ujar Bimo dalam forum yang disiarkan melalui kanal YouTube Pusdiklat Pajak, dikutip Minggu (14/12/2025).

Bimo mengungkapkan bahwa usulan untuk memperluas ruang pertukaran data WP telah ia sampaikan kepada Menteri Keuangan, baik saat jabatan tersebut masih dipegang Sri Mulyani Indrawati maupun di era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tujuannya agar DJP dapat lebih leluasa berbagi data dengan tetap mematuhi kerangka hukum yang berlaku.

Menurut Bimo, sikap tersebut dilandasi keinginan agar DJP tampil lebih inklusif dan membangun hubungan timbal balik yang setara dengan instansi lain. Saat ini, Kemenkeu telah melakukan pertukaran data secara terbatas dengan sejumlah lembaga, terutama untuk kebutuhan pengawasan lintas sektor.

“Kalau bapak ibu memang mau mendapatkan data untuk menganalisis kinerja di sektor bapak ibu, saya kasih. Tentu tanpa identifikasi. Itu halal, enggak usah dipersulit. Saya kasih, saya minta Direktur Data. Kenapa? Karena dengan begitu ada trust, kan dari [Ditjen] Minerba [Kementerian ESDM] juga ngasih. Sama-sama kami awasi,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Bimo juga menyinggung langkah pengawasan terhadap wajib pajak kaya atau high wealth individual (HWI). Ia mengungkapkan, pada hari tersebut DJP baru saja memanggil sejumlah WP dengan kekayaan besar untuk klarifikasi kepatuhan.

Bimo menjelaskan bahwa sebagian WP kaya masih belum menyadari otoritas pajak memiliki akses ke berbagai sumber data lintas instansi, termasuk data kepemilikan manfaat (beneficial ownership/BO) yang berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum. Data tersebut dinilai penting sebagai pembanding kepatuhan pelaporan pajak.

“Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanggil sejumlah wajib pajak (WP) kaya terkait dengan kepatuhan perpajakan, Kamis (11/12/2025).

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pemanggilan WP kaya, atau high wealth individual (HWI), itu dalam rangka konsultasi berkaitan dengan data-data yang dinilai olehnya belum terkomunikasikan dengan baik.

Dia menyinggung bahwa beberapa WP kaya belum mengetahui bahwa otoritas pajak bisa memantau kepatuhan mereka berdasarkan data dari instansi lain, yakni data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership.

"Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan," ungkapnya sebagaimana dikutip dari YouTube Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).

Bimo menyampaikan bahwa harusnya kebijakan fiskal, yang salah satunya mencakup pajak, harusnya bisa menjadi penyeimbang guna menekan ketimpangan sosial dan penghasilan di Indonesia. Lulusan Taruna Nusantara itu menyebut harusnya hal itu menjadi kompas moral bagi masyarakat maupun penyelenggara negara.

Pada kesempatan yang sama, Bimo turut mengakui bahwa sektor mineral dan batu bara (minerba) serta sawit merupakan sektor yang sampai saat ini masih sulit dipajaki.

Menurut Bimo, kesulitan otoritas pajak untuk memungut setoran dari kedua sektor industri ekstraktif itu sudah dialami olehnya sejak awal berkarier di Ditjen Pajak pada 2002 lalu.

"Sejak 2002 saya bekerja di pajak itu selalu sektor strategis yang dikejar-kejar pajaknya dan enggak rampung-rampung sampai hari ini tuh sektor minerba dan sawit " ujarnya di forum tersebut.

Dirjen Pajak yang pernah bekerja di Kemenko Maritim dan Investasi serta Kemenko Perekonomian itu mengakui, industri ekstraktif telah memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam Indonesia itu justru menjauh dari prinsip pasal 33 Undang-Undang Dasar atau UUD 1945.

Pada pasal tersebut, harusnya kekayaan negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "Betapa sebenarnya value added belum bisa kami secure. ESDM, DJP, DJSEF, pemerhati, akademisi dan konsultan, ini PR kita bersama," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha menilai pemerintah harus bekerja ekstra untuk menutup gap penerimaan pajak sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif.

Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira tak menampik bahwa target penerimaan pajak dalam APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun terbilang ambisius, mengingat realisasi penerimaan pada tahun ini yang diproyeksikan hanya mencapai 84% hingga 90% dari outlook sebesar Rp2.076,92 triliun.

“Yang paling penting adalah cara mengejar penerimaan tidak boleh membebani pelaku usaha yang sedang memulihkan cashflow dan memperluas ekspansi. Basis pajak harus diperluas secara sehat, bukan dengan pendekatan represif,” kata Anggawira kepada Bisnis, Senin (24/11/2025).

Dia menjelaskan, pemerintah tak bisa hanya mengandalkan intensifikasi terhadap wajib pajak yang telah patuh. Menurutnya, basis pajak perlu diperluas dengan integrasi data lintas kementerian/lembaga, digitalisasi ekonomi daerah, hingga memetakan sektor-sektor informal yang sudah memiliki potensi besar tetapi belum masuk sistem.

Anggawira menjelaskan, apabila ekstensifikasi pajak ini berjalan baik, maka tekanan terhadap pelaku usaha yang sudah patuh akan bisa ditekan.

Dia lantas menggarisbawahi pentingnya kepastian regulasi bagi dunia usaha, terutama terkait insentif, restitusi, dan aturan perpajakan yang sering berubah.

Menurutnya, administrasi pajak harus bisa mempercepat restitusi tanpa praktik pemeriksaan berlebihan, hingga melakukan penyederhanaan proses keberatan dan banding.

Selain itu, Hipmi menilai bahwa insentif untuk industri padat karya, UMKM, ekonomi digital, dan hilirisasi harus diperkuat agar penerimaan pajak tumbuh secara alami. Hal ini dapat dicapai dengan penguatan kolaborasi bersama dunia usaha yang berbasis data riil di lapangan.

Terakhir, Anggawira menjelaskan bahwa pendekatan yang edukatif dan persuasif lebih efektif dibandingkan pendekatan yang berlebihan dalam menarik pajak.

“Ketika pelaku usaha merasa dianggap sebagai mitra pembangunan, kepatuhan pajak akan meningkat secara sukarela,” pungkasnya.

Adapun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih meyakini outlook penerimaan pajak sebesar Rp2.076,92 triliun sepanjang 2025 masih bisa tercapai.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan bahwa realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.459,03 triliun hingga Oktober 2025 atau sekitar 70,2% dari perkiraan penerimaan sepanjang tahun. Artinya, otoritas pajak harus mengumpulkan Rp617,87 triliun dalam dua bulan agar outlook tersebut tercapai.

Oleh karenanya, pihaknya mencanangkan sejumlah strategi untuk mengamankan target penerimaan, antara lain memperkuat penegakan hukum, memperkuat sistem administrasi, hingga mengoptimalkan pembayaran pajak dari sektor utama yang mengalami pertumbuhan.

“Realisasi penerimaan dari bahan-bahan kegiatan proses bisnis utama Direktorat Jenderal Pajak dari mulai kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan penagihan yang sudah dilakukan sejak awal tahun," kata Bimo dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP kini telah membuka diri supaya seluruh masyarakat bisa mengawasi kinerja dan layanan yang dilakukan, mulai dari tingkat pejabat tinggi hingga ke fiskus pajak.

Mekanisme pengawasan kolektif ini menjadi penting untuk terus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.

"Ini cukup sulit untuk dilakukan, tetapi paling tidak kami membuka diri sebagai institusi yang sekarang ini inklusif, kami membuka diri terhadap para penegakan hukum," ungkap Bimo di kantor CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

"Tadi sudah ada banyak kasus yang bisa kita ungkap bersama, kita cegah bersama. Selain itu juga kami membuka diri terhadap bahkan teman-teman dari masyarakat sipil," tegasnya.

Bimo juga mengaku, turut mengajak seluruh organisasi independen yang fokus mengawasi tata kelola pemerintahan untuk turut serta mengawasi kinerja dan layanan para pegawai pajak.

"Transparency International Indonesia, itu juga teman-teman dari ICW, kemudian juga teman-teman dari bahkan Amnesty International, teman-teman saya lama, karena kami juga dulu bekerja di bidang Stranas Pencegahan Korupsi, jadi watchdog kami di masyarakat sipil itu kami berikan ruang, kami berikan bahan untuk mengkritisi kami," papar Bimo.

Di sisi lain, ia menegaskan, sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Dirjen Pajak pada Mei 2025 ia pun telah berkomitmen untuk membuka data pajak supaya menjadi bahan bagi masyarakat untuk bisa terus mengkritisi secara baik kinerja dan layanan para fiskus pajak.

"Kami juga bekerja sama dengan seluruh tax center, ada ratusan tax center di seluruh Indonesia. Kami berikan bahan, kalau sekarang teman-teman masyarakat sipil, akademisi, mau meneliti tentang pajak, tentang kinerja model ekonomi pajak, kami buka data itu," kata Bimo.

"Sepanjang tidak ada data individual dengan narasi identitas wajib pajak, itu sah-sah saja untuk dilakukan pemodelan untuk membantu kami supaya bekerja lebih baik," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat kepatuhan pelaporan terkait dengan kepemilikan manfaat atau beneficial ownership (BO) atas entitas usaha baru mencapai 51,7%.

Pemerintah pun mendorong agar mekanisme deklarasi kepemilikan manfaat dipertebal dengan upaya konfirmasi langsung dan diintegrasikan dengan data pajak hingga penegak hukum.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Ditjen AHU Kemenkum) per 14 Oktober 2025 yang diterima Bisnis, total korporasi yang terdata di pangkalan data pemerintah mencapai 3.578.765 entitas.

Sampai dengan data terbaru itu, tingkat pelaporan baru mencapai 1.853.371 entitas atau 51,7% dari total entitas yang wajib melaporan kepemilikan manfaat.

Secara terperinci, misalnya jumlah korporasi yang terdata di AHU adalah berbentu perseroan terbatas (PT) yakni 1.475.401 entitas. Namun, yang sudah melapor BO melalui notaris baru 786.192 atau 53,2%. Sementara itu, entitas berbentuk CV yang sudah melapor adalah 554.625 atau 67,8% dari total 816.882 entitas.

Kemudian, sebanyak 160.999 perseroan perseorangan sudah melapor BO atau 57,1% dari total 281.580 entitas. Adapun koperasi yang sudah melapor BO berjumlah 127.716 atau 37,2% dari total 342.803 entitas.

Direktur Jenderal AHU Kemenkum, Widodo menyebut pihaknya ingin meningkatkan pelaporan BO oleh korporasi ke depannya.

Salah satu cara baru yang didorong adalah peluncuran sistem BO gateway, di mana data AHU korporasi terintegrasi dengan data dari kementerian/lembaga lain seperti Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selama ini, terang Widodo, pelaporan BO dilakukan dengan deklarasi secara mandiri atau self-declare melalui notaris. Tidak ada upaya konfirmasi atau verifikasi lebih lanjut, sehingga otoritas menduga terdapat berbagai modus ketidakpatuhan pemilik manfaat.

"Banyak kejadian kadang-kadang orangnya [pemilik manfaat] enggak terkonfirmasi. Misalnya, ada orang bikin perusahaan terus mencatumkan A sebagai penerima manfaat, dengan alamat ini, nomor telepon ini, email ini, segala macam. Ini tidak terkonfirmasi, ini beberapa kasus yang terjadi," terangnya saat dihubungi Bisnis, dikutip Kamis (16/10/2025).

Sampai dengan akhir tahun, Ditjen AHU berupaya agar sistem pelaporan BO nantinya bisa terintegrasi dengan berbagai institusi seperti Ditjen Pajak Kemenkeu, OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Widodo menyebut sejatinya saat ini data korporasi di AHU sudah bisa dilihat oleh instansi-instansi tersebut. Upaya konfirmasi BO ini diklaim sudah bisa dimanfaatkan oleh Ditjen Pajak, sehingga mendorong penerimaan pajak lebih tinggi dengan deklarasi BO yang terkonfirmasi.

"Kemarin Ditjen Pajak berterima kasih, dengan mirroring [data AHU dan pajak] naik pendapatannya menjadi Rp500 miliar lebih. Kami sudah bekerja sama dan dia [Ditjen Pajak] melihat itu sebagai peluang yang bisa terus ditingkatkan," paparnya.

Adapun dengan sistem BO gateway, pemilik manfaat korporasi bisa dipastikan identitasnya dan bisa dicocokkan dengan data-data pajak, OJK, PPATK hingga penegak hukum.

"Ada sinkronisasi [dengan] data laporan pajak. Bagi teman-teman penegak hukum juga bisa jelas, oh ternyata yang bersangkutan [pemilik manfaat] ini asetnya di mana-mana. Sehingga ketika terjadi perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara ya bisa dibekukan [asetnya] atau ditindaklanjuti dari pertanggungjawaban keuangannya itu," terang Widodo.

Perusahaan Wajib Lapor

Di sisi lain, Widodo menerangkan bahwa data 3,5 juta korporasi yang berada di pangkalan data AHU masih terus diverifikasi lebih lanjut. Selain mendorong kejelasan kepemilikan manfaat, pemerintah turut memastikan lebih lanjut apabila perusahaan itu masih aktif dan bukan sekadar perusahaan cangkang.

Salah satu upaya untuk memastikan perusahaan tersebut jelas adalah dengan mewajibkan setiap perusahaan khususnya yang memiliki pendapatan menengah ke atas turut menyampaikan laporan tahunan ke AHU.

Pada pekan lalu, Senin (6/10/2025), Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa akan mulai mensosialisasikan kewajiban bagi perseroan terbatas untuk menyampaikan laporan keuangan serta bukti pembayaran pajaknya kepada Ditjen AHU Kemenkum.

Supratman menyebut telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak Kemenkeu mengenai hal tersebut. Perusahaan-perusahaan yang akan diwajibkan melapor akan dibedakan juga berdasarkan klasifikasi besaran modalnya.

Kewajiban itu, terang Supratman, akan mulai diberlakukan mulai tahun depan tepatnya pada satu hingga dua bulan setelah pelaporan SPT yakni April 2026.

"Kewajiban perseroan terbatas adalah melaporkan kepada Kementerian Hukum lewat Dirjen AHU, lewat Sistem Administrasi Badan Hukum dua hal: yang pertama adalah laporan keuangan yang sudah diambil, dan yang kedua bukti pembayaran pajak. Kalau ini tidak dilakukan, maka sistem otomatis akan memblokir perusahaan yang bersangkutan," terangnya di kantor Kementerian Hukum, Jakarta.

Supratman menitikberatkan bahwa kewajiban itu guna mendorong penerimaan negara dari kewajiban yang belum ditunaikan oleh perusahaan-perusahaan khususnya yang berukuran besar.

"Ini adalah keupayaan kita semua untuk transparansi, akuntabilitas, tetapi yang lebih penting adalah meningkatkan penerimaan negara yang memang seharusnya negara berhak untuk terima. Tidak membebani kepada dunia usaha, tapi itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan di dalam undang-undang," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat bahwa penerimaan pajak pada September 2025 mencapai Rp1.295,3 triliun atau masih terkontraksi pada September 2025 sebesar 4,4% year on year. Angka ini setara 62,4% dari outlook APBN 2025 senilai Rp2.076,9 triliun.

Adapun untuk mencapai outlook yang ditetapkan, otoritas pajak masih harus mengejar penerimaan sebesar Rp781,6 triliun. Kinerja penerimaan pajak itu secara persentase juga masih lebih rendah dibanding capaian September 2024 yang berada di angka 70%.

Tren buruknya penerimaan pajak dipicu oleh lesunya setoran dari jenis pajak utama. PPh Badan misalnya realisasinya hanya sebesar Rp215,1 triliun atau terkontrasksi 9,4%. Nasib lebih buruk terjadi di setoran PPN yang terkontraksi sebesar 13,2% atau hanya senilai Rp474,4 triliun.

Masih rendahnya setoran pajak itu semakin mempertegas prediksi para pengamat yang memperkirakan setoran pajak tahunan pada 2025 akan melebar dari outlook APBN.

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono, misalnya, memperkirakan penerimaan hingga akhir tahun hanya akan mencapai Rp1.703,1 triliun atau sekitar 82% dari outlook, jika tren Januari–Agustus berlanjut tanpa perubahan signifikan.

“Proyeksi Januari—Desember 2025 dalam rupiah: Rp1.135,40 triliun x 1/8 x 12 = Rp1.703,1 triliun. Proyeksi Januari—Desember 2025 dalam persen: Rp1.703,1 triliun / Rp2.076,90 triliun x 100% = 82%,” jelas Prianto, Senin (22/9/2025).

Dia menyoroti enam langkah program hasil cepat (quick win) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang dinilai tidak serta merta bisa mendongkrak penerimaan dalam waktu singkat.

Pertama, penempatan dana pemerintah di bank BUMN diharapkan mendorong kredit, konsumsi, dan tenaga kerja sehingga memperluas basis PPN dalam negeri. Namun, Prianto mengingatkan adanya risiko investasi fiktif bila prinsip kehati-hatian perbankan longgar.

Kedua, penagihan terhadap 200 penunggak pajak besar dengan target Rp50–60 triliun bergantung pada ketersediaan aset yang bisa segera dilelang. Ketiga, penegakan hukum lewat joint program berpotensi menambah penerimaan bila wajib pajak patuh, tetapi berisiko molor jika kasus masuk pengadilan.

Keempat, pertukaran data antarinstansi berdasarkan Pasal 35A UU KUP belum langsung berdampak karena data perlu klarifikasi melalui SP2DK. Kelima, perbaikan Coretax masih menyisakan masalah downtime dan kompleksitas sistem. Stabilitas penuh baru ditargetkan akhir 2025 sehingga kontribusinya terbatas tahun ini.

Keenam, penindakan cukai rokok ilegal hanya efektif bila distributor besar bisa ditindak. Jika tidak, tambahan penerimaan minim.

Senada, Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menilai outlook penerimaan pajak Rp2.076,9 triliun sulit tercapai. Hingga Agustus, capaian baru 54,7% dari target, lebih rendah dibanding 63,25% pada periode yang sama tahun lalu.

“Sebagai gambaran, capaian ini pada periode yang sama merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir. Meskipun berat, tapi bukan tidak mungkin untuk dicapai,” ujar Wahyu.

Dia menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi, terutama daya beli masyarakat dan kinerja keuangan korporasi.

“Dengan terjaganya konsumsi akan menimbulkan dampak lanjutan pada penerimaan pajak. Upaya menyuntikkan dana Rp200 triliun ke perbankan bisa menjadi salah satunya,” jelasnya.

Selain itu, Wahyu menilai eksekusi putusan perkara pajak yang sudah inkrah bisa menjadi solusi jangka pendek.