Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan teknis pajak 2027 yang akan menjadi perangkat untuk mengejar target penerimaan 2027.

Hal itu tertuang pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF 2027), yang menargetkan pendapatan negara berada di kisaran 11,8% sampai 12,4% terhadap PDB.

Pada dokumen tersebut, pemerintah menyampaikan bahwa kebijakan umum perpajakan 2027 diarahkan untuk mendukung perekonomian agar dapat tumbuh lebih tinggi dan sejahtera bersama.

"Berbagai kebijakan tersebut juga harus diwujudkan melalui kebijakan teknis pajak serta kepabeanan dan cukai sebagai implementasi dari kebijakan umum perpajakan 2027," dikutip dari KEM PPKF 2027, Kamis (28/5/2026).

Terdapat lima kebijakan teknis yang ditetapkan untuk 2027. Pertama, perluasan basis pajak melalui pemanfaatan data dan teknologi terhadap aktivitas ekonomi digital, shadow economy, dan sektor informal lainnya.

Kedua, penguatan administrasi pajak dalam pengumpulan data untuk mendukung optimalisasi Coretax dan penggunaan Compliance Risk Management Integrated Risk Engine (CRM-IRE) guna peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak.

Ketiga, peningkatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Grup, Wajib Pajak dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, dan Wajib Pajak Orang Pribadi Prominen.

Keempat, penguatan fungsi penegakan hukum dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui multidoor approach untuk memberikan efek jera.

Kelima, optimalisasi insentif pajak melalui evaluasi pemanfaatan insentif pajak guna mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan iklim usaha.

Pemerintah pun akan menjadikan target APBN 2026 sebagai basis penerimaan pada 2027. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun atau naik hingga 22,9% dari realisasi tahun sebelumnya yakni Rp1.917,6 triliun.

Untuk tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengestimasi penerimaan pajak harus tumbuh sekitar 23% setiap bulannya untuk bisa mengejar target tinggi ini.

"Jadi at least setiap bulan kami harus mencatatkan kinerja at least 23,9% month-to-month dan year-on-year accumulated," paparnya pada acara yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pajak pekan lalu.

Masalahnya, indikasi pelambatan pertumbuhan sudah terlihat sejak Maret-April 2026. Meski masih dua digit, pertumbuhannya pada saat itu tercatat masing-masing 20,7% (YoY) dan 16,1% (YoY). Pertumbuhan ini sudah melambat dari Januari-Februari yang mencapai 20% (yoy) lebih.

Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh stabil, efisiensi dalam memungut hasil dari pertumbuhan tersebut masih menghadapi hambatan besar

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga Rahma Gafmi memandang perluasan basis pajak dan modernisasi administrasi menjadi kunci untuk mendongkrak rasio penerimaan Indonesia agar mampu mengejar negara-negara peers seperti yang disoroti Presiden Prabowo Subianto dalam KEM-PPKF 2027.

“Akar persoalan rendahnya rasio penerimaan negara Indonesia (khususnya tax ratio) dibandingkan negara sebaya seperti Meksiko atau Filipina bersifat struktural dan multidimensi. Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh stabil, efisiensi dalam memungut hasil dari pertumbuhan tersebut masih menghadapi hambatan besar,” kata Rahma saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Rahma menjelaskan salah satu hambatan utama berasal dari besarnya sektor informal atau shadow economy yang diperkirakan mencapai 20-30 persen dari PDB.

Kondisi tersebut membuat banyak aktivitas ekonomi sulit terjangkau sistem perpajakan karena transaksi masih dominan berbasis tunai dan minim pembukuan.

Menurut dia, struktur penerimaan Indonesia juga masih bergantung pada sektor komoditas seperti migas dan minerba sehingga penerimaan negara rentan terhadap fluktuasi harga global. Saat harga komoditas meningkat, penerimaan ikut terdorong, namun akan melemah ketika harga komoditas turun.

Di sisi lain, ia menilai besarnya belanja perpajakan (tax expenditure) turut mempersempit basis penerimaan negara. Berbagai insentif seperti tax holiday, tax allowance, hingga pembebasan PPN untuk sejumlah barang dan jasa memang bertujuan menjaga investasi dan daya beli, tetapi juga mengurangi potensi penerimaan negara.

Rahma menambahkan bahwa tantangan lain berasal dari belum optimalnya penangkapan aktivitas ekonomi digital dalam sistem perpajakan serta praktik transfer pricing oleh perusahaan multinasional yang masih menyulitkan otoritas pajak memastikan laba dipajaki secara adil di Indonesia.

Karena itu, ia menilai perluasan basis pajak dan modernisasi administrasi perpajakan menjadi langkah paling penting untuk meningkatkan rasio penerimaan Indonesia.

Implementasi penuh Core Tax System dinilai dapat memperkuat integrasi data lintas lembaga, meningkatkan pengawasan, serta mendeteksi ketidakpatuhan secara lebih akurat dan real time.

Selain itu, Rahma mendorong percepatan formalisasi sektor informal melalui perluasan transaksi non-tunai dan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM yang terdaftar dalam sistem perpajakan. Menurut dia, langkah tersebut dapat memperluas basis pajak tanpa harus terlalu membebani masyarakat melalui kenaikan tarif pajak.

“Jika Indonesia berhasil melakukan formalisasi 10-15 persen saja dari sektor informalnya, rasio pajak bisa dengan mudah naik 1-2 persen dari PDB tanpa perlu menaikkan tarif pajak yang membebani daya beli,” kata Rahma.

Senada, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet juga memandang rendahnya rasio penerimaan Indonesia dibandingkan sejumlah negara peers disebabkan persoalan struktural, terutama sempitnya basis pajak akibat besarnya sektor informal.

Selain itu, persoalan kepatuhan dan administrasi perpajakan juga masih menjadi tantangan, mulai dari praktik kurang bayar, penghindaran pajak, hingga lemahnya pengawasan di sejumlah sektor strategis.

“Jadi persoalannya bukan semata soal tarif pajak rendah, tetapi lebih pada seberapa luas basis pajaknya dan seberapa efektif negara menangkap aktivitas ekonomi yang sebenarnya sudah berlangsung,” kata Yusuf.

Karena itu, ia menilai strategi utama untuk meningkatkan rasio penerimaan bukan melalui kenaikan tarif pajak, melainkan lewat perluasan basis pajak melalui formalisasi ekonomi dan penguatan administrasi perpajakan.

“Pemerintah perlu membawa lebih banyak aktivitas ekonomi ke dalam sistem formal dengan memanfaatkan digitalisasi dan integrasi data agar pengawasan transaksi menjadi lebih utuh. Negara-negara peers yang rasio penerimaannya lebih tinggi umumnya berhasil bukan karena tarif pajaknya jauh lebih besar, melainkan karena administrasinya lebih efektif dan basis perpajakannya lebih luas,” kata Yusuf.

Sebelumnya pada Rabu (20/5), Presiden Prabowo dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menyinggung masih rendahnya rasio penerimaan Indonesia yang hanya di kisaran 11-12 persen dari PDB, dibandingkan negara-negara berkembang lainnya seperti Meksiko, Filipina, India dan Kamboja.

Ia pun mengajak seluruh pihak melakukan introspeksi mengenai penyebab pendapatan negara Indonesia masih belum optimal, meski memiliki potensi ekonomi yang besar. Presiden menilai, perlu dicari akar persoalan agar pengelolaan ekonomi nasional mampu menghasilkan rasio penerimaan yang lebih optimal.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada layanan jalan tol masih sebatas tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan resmi.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur pemungutan PPN atas jasa jalan tol. “Perlu kami sampaikan bahwa terkait isu pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, hal tersebut saat ini masih berada pada tahap perencanaan kebijakan dan belum menjadi ketentuan yang berlaku,” ujarnya kepada Republika, Selasa (21/4/2026).

Ia menegaskan, belum ada perubahan perlakuan perpajakan yang diterapkan kepada masyarakat terkait layanan jalan tol. Menurut Bimo, arah kebijakan perluasan basis pajak memang tengah disiapkan pemerintah dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Hal ini tertuang dalam perencanaan strategis DJP ke depan.

“Direktorat Jenderal Pajak menyusun perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan perluasan basis pajak dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan,” katanya.

Meski demikian, ia memastikan setiap kebijakan baru akan melalui proses yang panjang dan berhati-hati. Pemerintah akan melakukan kajian mendalam serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga sebelum menetapkan aturan.

“Apabila kebijakan ini akan diformalkan, tentu akan melalui proses yang komprehensif, termasuk mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sektor transportasi secara luas,” jelas Bimo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol, sebagai bagian dari strategi memperluas basis pajak dalam beberapa tahun ke depan.

Rencana tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DJP 2025–2029, yang memuat agenda penyusunan regulasi baru untuk mendukung penerimaan negara.

Dalam dokumen itu, DJP memasukkan rencana penyusunan aturan terkait mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol sebagai salah satu kebijakan yang akan disiapkan.

"Pemberian landasan hukum bagi mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol," demikian tertulis dalam dokumen tersebut dikutip pada Senin (20/4/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas sumber penerimaan pajak agar lebih adil, sekaligus menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi.

DJP menyebut, regulasi tersebut akan menjadi landasan hukum baru dalam pemajakan sektor-sektor yang selama ini belum optimal tergarap.

Selain jalan tol, kebijakan perluasan basis pajak juga mencakup pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri serta penerapan pajak karbon.

Adapun penyusunan aturan PPN jalan tol ditargetkan rampung dalam periode menengah, yakni sekitar tahun 2028.

Secara umum, DJP menilai perluasan basis pajak menjadi langkah penting untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak yang selama ini masih relatif rendah dibandingkan kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Dalam Renstra tersebut, pemerintah menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, termasuk dengan membuka sumber-sumber pajak baru.

Langkah ini juga sejalan dengan arah kebijakan fiskal jangka menengah yang menargetkan peningkatan rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski demikian, dokumen tersebut belum merinci skema teknis penerapan PPN pada jalan tol, termasuk besaran tarif maupun mekanisme pemungutannya.

Artinya, rencana ini masih berada pada tahap perumusan kebijakan dan akan bergantung pada regulasi turunan yang tengah disiapkan pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak senilai Rp 200 triliun dari upaya perluasan basis pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam seminar bertajuk “Menatap Outlook Ekonomi 2026 dan Meracik Strategi Pengamanan Penerimaan Negara” di Jakarta, Rabu (8/4/2026), menjelaskan penerimaan pajak yang dapat diamankan secara otomatis setiap tahun berkisar Rp 1.800 triliun.

Sementara itu, target penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 2.357,7 triliun. Oleh karena itu, DJP perlu melakukan upaya tambahan untuk mengejar penerimaan sekitar Rp 560 triliun.

“Setiap tahun kami dapat mengamankan Rp 1.800 triliun dengan mesin dan kebijakan yang ceteris paribus. Untuk mencapai Rp 2.357,7 triliun, kami masih membutuhkan Rp 560 triliun, sehingga diperlukan upaya ekstra,” kata Bimo.

Ia menambahkan, DJP tidak dapat hanya mengandalkan basis pajak lama untuk memenuhi target tersebut. Oleh sebab itu, Bimo mengandalkan ekstensifikasi pajak sebagai salah satu sumber tambahan penerimaan.

Bimo menyebutkan, dari total kebutuhan tambahan sebesar Rp 560 triliun, sekitar Rp 200 triliun ditargetkan berasal dari perluasan basis pajak yang selama ini belum tergarap optimal.

“Dari kebutuhan tambahan Rp 560 triliun tersebut, kami menargetkan Rp 200 triliun dari ekspansi basis pajak. Insya Allah dapat tercapai,” tambahnya.

Dirjen Pajak mengerahkan sekitar 530 kantor pelayanan pajak untuk menggali potensi basis pajak. DJP akan mengolah basis pajak lama menjadi data pembanding yang digunakan untuk menguji penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Vid Adrison memetakan sejumlah persoalan struktural yang membuat penerimaan pajak Indonesia kerap mengalami shortfall dan rasio pajak sulit meningkat.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang 2025 mencapai Rp1.917,6 triliun atau hanya setara 87,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Dengan demikian, terdapat shortfall penerimaan pajak sebesar Rp271,7 triliun.

Dalam beberapa tahun terakhir, rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio juga menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan perhitungan Bisnis, rasio pajak berpotensi hanya mencapai 8,2% terhadap PDB pada 2025, melanjutkan penurunan dari 10,08% pada 2024, 10,31% pada 2023, dan 10,39% pada 2022.

Menurut Vid, persoalan mendasar terletak pada masih sempitnya basis pajak akibat banyaknya aktivitas ekonomi dan individu yang belum tersentuh sistem perpajakan. Mengutip data Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak), kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Indonesia baru mencapai sekitar 47%.

Kondisi tersebut, kata Vid, tidak terlepas dari desain kebijakan yang menempatkan NPWP sebatas kewajiban administratif, bukan sebagai kebutuhan esensial dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, sebagaimana Social Security Number (SSN) di Amerika Serikat.

"Di luar negeri, identitas pajak seperti SSN itu penting. Pindah apartemen, apply passport, bikin SIM, seluruhnya pakai itu. Di Indonesia, orang bisa bikin SIM tanpa NPWP. Jadi, NPWP itu dianggap kewajiban, bukan kebutuhan," ujar Vid dalam IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Akibat lemahnya integrasi identitas tersebut, lanjut Vid, sebagian besar masyarakat berada di luar radar pengawasan fiskal, sehingga potensi penerimaan negara tidak tergarap secara optimal.

Selain persoalan basis data, Vid juga menyoroti kompleksitas struktur Cukai Hasil Tembakau (CHT). Dia menilai sistem cukai rokok di Indonesia termasuk yang paling rumit di dunia karena mempertimbangkan empat variabel penentu tarif, mulai dari teknik produksi, golongan produksi, jenis produk, hingga harga jual.

"Sistem pajak yang rumit ini mengakibatkan penerimaan tidak optimal. Saya tidak kaget penerimaan cukai rokok sering tidak terpenuhi, dulu saya sampaikan dan sekarang juga tidak tercapai," tegasnya.

Masalah struktural lainnya adalah ambang batas (threshold) Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebesar Rp4,8 miliar yang dinilai terlalu tinggi. Vid mencatat ambang batas tersebut merupakan yang tertinggi kelima di dunia.

Menurutnya, threshold yang tinggi menciptakan distorsi perilaku karena pelaku usaha cenderung menahan omzet atau tidak melaporkan pendapatan secara penuh agar tetap berada di bawah batas tersebut demi menghindari lonjakan tarif pajak efektif.

Dari sisi belanja negara, Vid mengkritik menurunnya porsi belanja produktif, khususnya belanja modal yang semestinya meningkatkan kapasitas produksi perekonomian. Tanpa belanja produktif, pertumbuhan ekonomi akan terhambat dan pada akhirnya menekan basis penerimaan pajak.

Dia juga menyoroti pola eksekusi anggaran yang menumpuk di akhir tahun atau kuartal IV yang dinilai berdampak negatif bagi perekonomian.

"Implikasinya, layanan publik dan infrastruktur yang harusnya tersedia untuk memacu pertumbuhan jadi tertunda. Di sisi lain, spending yang menumpuk di akhir tahun menciptakan tekanan inflasi," ujarnya.

Solusi: Integrasi NIK hingga Penyederhanaan Sistem Pajak

Sebagai solusi, Vid mendorong penyederhanaan sistem cukai rokok untuk mengoptimalkan potensi penerimaan. Dia menilai kontribusi cukai rokok terhadap total pendapatan negara di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan sejumlah negara lain.

"Cari di mana negara yang kontribusi sampai 10–11% [terhadap total pendapatan negara] hanya dari cukai rokok. Itu masih belum masuk PPN [pajak pertambahan nilai] dan PPh [pajak penghasilan] di sektor tersebut," katanya.

Selain itu, dia mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan integrasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis utama sistem perpajakan nasional.

Dengan integrasi NIK, pemerintah dinilai dapat memetakan potensi penghasilan individu melalui penelusuran kepemilikan aset seperti kendaraan dan properti, sekaligus memperbaiki akurasi penyaluran bantuan sosial.

Vid mencontohkan pengalaman saat pandemi Covid-19, ketika terdapat dosen yang juga menjabat sebagai komisaris perusahaan justru menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) akibat lemahnya integrasi data.

"Gunakan NIK sebagai basis. Ini akan bagus untuk addressing potensi income, apakah cocok dengan laporan pajaknya atau tidak," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tanda-tanda tekanan struktural pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kian tampak dan menuntut kewaspadaan tinggi. Alarm peringatan datang dari beban utang yang semakin menekan kebebasan fiskal.

Tim ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) secara khusus menyoroti fenomena ini. Mereka mencatat bahwa pembayaran bunga utang pemerintah tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan pajak.

Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mengungkapkan bahwa kesenjangan pertumbuhan antara beban bunga dan penerimaan negara tersebut menuntut adanya strategi mendongkrak pendapatan dalam waktu dekat. Jika tidak, maka porsi APBN untuk membayar bunga utang akan semakin besar; dana pembiayaan pembangunan dan kebijakan unggulan pemerintah pun semakin tergerus.

"Ini perlu segera dicari strategi untuk meningkatkan penerimaan agar kondisi fiskal kita bisa lebih berkesinambungan," ujarnya dalam Economic Outlook Q4 secara daring, dikutip pada Jumat (5/12/2025).

Berdasarkan data yang diolah Tim Ekonom Bank Mandiri, indeks pembayaran bunga utang (interest payment) dan pendapatan pajak (tax revenue) dengan basis tahun 2010 (100) menunjukkan perkembangan divergensi yang tajam.

Pada 2016, indeks pembayaran bunga utang berada naik ke level 207. Angka itu belum terlampau jauh dari indeks pendapatan pajak yang ada di level 178. Selisih antarkeduanya hanya 29 basis poin.

Masalahnya, hingga estimasi 2026, indeks pembayaran bunga utang diproyeksikan melonjak hingga level 678. Sementara itu, indeks pendapatan pajak diperkirakan hanya tumbuh ke level 372 pada periode yang sama. Artinya, selisih sudah melebar jauh menjadi 306.

Diyu, sapaan Dian Ayu, menegaskan fenomena ini harus menjadi pengingat krusial bagi pemerintah. Pasalnya, ujung dari ketimpangan ini akan berdampak langsung pada kesinambungan fiskal jangka panjang.

Keseimbangan Primer APBN

Lebih lanjut, Diyu menyoroti indikator kesehatan fiskal dari sisi keseimbangan primer (primary balance). Keseimbangan primer mengukur kemampuan penerimaan negara untuk menutup pengeluaran rutin tanpa harus menerbitkan utang baru untuk membayar bunga utang.

Meski Indonesia sempat mencatatkan perbaikan dengan mengecilnya defisit keseimbangan primer—bahkan sempat surplus pada tahun lalu—tren tahun ini menunjukkan adanya pelebaran defisit kembali.

Misalnya keseimbangan primer masih surplus Rp97,3 triliun pada Januari—Oktober 2024. Sementara pada periode yang sama tahun ini atau Januari—Oktober 2025, keseimbangan primer mengalami defisit Rp45 triliun.

"Perkembangannya tahun ini defisitnya semakin meningkat. Jadi ini perlu istilahnya kita memperkuat struktur penerimaan negara, memperbaiki dan meningkatkan juga rasio pajak. Semuanya agar sustainability [keberlanjutan] fiskal kita bisa lebih terjaga," jelas Diyu.

Penguatan struktur fiskal ini dinilai kian mendesak mengingat faktor eksternal yang tidak bersahabat. Gejolak politik global dan ketidakpastian (uncertainty) ekonomi yang masih tinggi ke depan berpotensi memberikan tekanan tambahan pada anggaran negara apabila fondasi penerimaan tidak segera diperkokoh.

Perluas Basis Pajak

Upaya mengerek rasio pajak (tax ratio) menjadi kunci. Tim Ekonom Bank Mandiri mencatat percepatan tax ratio menuju level 15% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperlukan untuk mengimbangi kenaikan rasio pembayaran bunga utang yang terus meningkat.

Diyu menekankan bahwa diversifikasi sumber penerimaan negara menjadi strategi krusial untuk menjaga kesinambungan fiskal ke depan.

"[Melalui] perluasan basis dari PPh [pajak penghasilan] Badan, implementasi green tax [pajak hijau], carbon tax [pajak karbon], atau cukai terkait plastik misalnya dan sebagainya," lanjutnya.

Dia menjelaskan bahwa urgensi penerapan kebijakan ini didasari oleh ketimpangan (gap) yang masih lebar antara kemampuan negara mengumpulkan pendapatan dengan kebutuhan belanja.

Berdasarkan data terakhir, rasio pajak (tax ratio) Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tertahan di kisaran 8,6% hingga 8,7%. Angka ini dinilai belum cukup ideal untuk menutupi rata-rata rasio belanja negara (spending) yang berada di kisaran 15% terhadap PDB.

"Jadi, kalau gap antara spending dan revenue [penerimaan] ini bisa dipersempit, ini akan mendukung kesinambungan fiskal," jelasnya.

Selain mendorong perluasan basis pajak lewat implementasi pajak karbon hingga cukai plastik, Diyu juga menyarankan optimalisasi bauran kebijakan lainnya seperti memperbaiki kepatuhan dan mendorong efektivitas serta produktivitas dari penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Menurutnya, strategi-strategi tersebut harus dijalankan secara paralel untuk memastikan ruang fiskal Indonesia tetap sehat di tengah tantangan ekonomi global.

4 Strategi Akselerasi Peningkatan Penerimaan versi Tim Ekonom Bank Mandiri:

1. Memperluas Basis Pajak

• Integrasi NIK-NPWP dan Satu Data Fiskal.
• Ekstensifikasi sektor digital (e-commerce, fintech, gig economy).
• Perluasan objek PPN dan reformulasi threshold PKP (Pengusaha Kena Pajak).
• Pelaporan UMKM berbasis platform.
  

2. Meningkatkan Produktivitas PPN

• Tingkatkan PPN C-efficiency (target naik dari 53% menjadi 70%).
• Integrasi e-faktur UMKM dan transaksi bisnis ke konsumen (business to consumer/B2C).
• Wajib e-payment tracing.
• Pemeriksaan mismatch supplier-buyer.
  

3. Menutup Celah Kepatuhan

• Pemanfaatan CTAS (Core Tax Administration System) dan risk-based monitoring.
• Pre-filled returns untuk PPh Orang Pribadi (OP) & Badan.
• E-invoicing menyeluruh untuk menekan VAT gap.
• Analitik data lintas lembaga (DJP-BC-OJK-Dukcapil).
  

4. Mengoptimalkan Bauran Kebijakan

• Rasionalisasi tax expenditure.
• Perluasan basis PPh Badan (pembatasan loss carry forward).
• Implementasi pajak hijau (carbon tax, plastic excise).
• Harmonisasi tarif formal-informal.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengandalkan peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP) hingga penegakan hukum dalam mengejar target penerimaan Rp2.357,7 triliun pada 2026. Hal ini menjadi opsi yang diambil di tengah terbatasnya ruang untuk menetapkan pajak baru maupun menaikkan tarif.

Arahan untuk tidak memungut pajak baru sejalan dengan keinginan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Apalagi, dia kerap menyampaikan bahwa perekonomian 2025 setidaknya sampai dengan September 'sengaja atau tidak sengaja diperlambat'.

Konsekuensinya, otoritas fiskal kini fokus untuk mendorong geliat pertumbuhan ekonomi masyarakat sebelum bisa menetapkan pajak baru atau meningkatkan tarif.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Consulting Wahyu Nuryanto menilai keputusan Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak menaikkan tarif merupakan hal yang tepat. Menurutnya, kenaikan tarif bisa menimbulkan dampak lanjutan yang mungkin sulit untuk dikendalikan.

Dalam catatan Bisnis, belakangan ini publik menolak keras rencana penaikan tarif pajak. Misalnya, penaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% akhir 2024 lalu, serta penaikan pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) oleh Bupati Pati.

"Jadi, yang paling ideal adalah dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak," terang Wahyu kepada Bisnis, Jumat (28/11/2025).

Wahyu menyebut peningkatan kepatuhan bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, penegakan hukum (enforcement) kepada WP yang tidak patuh atau lalai menjalankan kewajiban pajaknya. Penegakan hukum diharapkan bisa menekan ketidakpatuhan.

Kedua, pendekatan cooperative compliance, yaitu kepatuhan berbasis kerja sama dan saling percaya (trust) antara WP dan otoritas pajak. Pelaksanaan pendekatan ini, terang Wahyu, bisa melalui adanya Tax Control Framework (TCF).

Dia menjelaskan bahwa TCF adalah sebuah sistem pengendalian intern khusus untuk memastikan kepatuhan pajak. TCF diterapkan oleh WP berdasarkan persetujuan dengan otoritas pajak.

Menurutnya, Ditjen Pajak sedang menyusun peraturan terkait dengan cooperative compliance yang akan diterapkan utamanya untuk Wajib pajak besar dan juga wajib pajak yang sukarela untuk menerapkan.

"Dengan adanya trust antara wajib pajak dan otoritas pajak, maka kepatuhan akan meningkat dan harapannya penerimaan pajak juga meningkat," ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Wahyu, Ditjen Pajak dinilai bisa melanjutkan perbaikan sistem administrasi perpajakan, Coretax, agar tidak ada masalah lagi.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto serta jajarannya juga dinilai bisa memperluas basis pajak dengan memaksimalkan potensi dari sektor-sektor yang selama ini masih belum optimal.

"Misalnya digital economy, termasuk mengimplementasikan pemungutan PPh pelaku e-commerce," pungkasnya.

Hati-hati Wajib Pajak Besar

Ke depan, selain peningkatan kepatuhan WP hingga penegakan hukum, otoritas pajak bakal memastikan kepatuhan WP besar melalui sistem Coretax.

Pada rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan dengan Komisi XI DPR, Rabu (26/11/2025), Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanti menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pendekatan komprehensif berupa skema compliance by design bagi wajib pajak besar.

"Untuk mencegah sistematis, Coretax akan melakukan validasi kepada sistem untuk memastikan wajib pajak menjadi patuh. Contoh, PKP [pengusaha kena pajak] tidak bisa melaporkan SPT masa PPN jika SPT masa PPN sebelumnya belum dilaporkan. Jadi automatic ke-detect," tutur Bimo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Kemudian, Ditjen Pajak akan menerapkan compliance risk management dengan profiling berbasis risiko. Hal ini guna menentukan treatment berdasarkan tingkat kepatuhan WP. Upaya ini dilakukan dengan pemadanan data internal otoritas pajak serta eksternal.

Selanjutnya, compliance through tax intermediary atau third party guna memastikan validitas transaksi lebih efisien. Contohnya, interoperabilitas sistem Coretax dan Ceisa dari Bea Cukai.

Lalu, Coretax early warning system (EWS) untuk memantau kinerja penerimaan dengan cepat. Tujuannya, sistem peringatan dini ini bisa dimanfaatkan untuk menilai kinerja organisasi maupun keputusan strategis.

Secara terpisah, Bimo turut mengungkap pentingnya upaya multidoor approach alias melibatkan instansi lain hingga penegak hukum untuk mendorong penerimaan pajak.

Saat menghadiri media gathering di Kanwil Ditjen Pajak Bali, Selasa (25/11/2025), Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu menegaskan perlunya koordinasi dengan stakhokders lain kendati sudah dibekali dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Dia mengakui upaya-upaya otoritas pajak dalam memungut penerimaan negara seringkali dibalas dengan upaya hukum. Dia mengungkap pihaknya seringkali digugat dalam praperadilan saat penyidik pajak baru saja melakukan proses hukum.

"Belum sempat kami bukper [bukti permulaan], sudah gugur karena praperadilan. Maka kami kerja sama, kami meminta fatwa dari MA misalnya tentang proses formal dari tindak pidana perpajakan. Akhirnya akan turun surat edaran dari Mahkamah Agung bagi hakim untu menerima dan menolak proses praperadilan itu," paparnya.

Multidoor approach itu, terang Bimo, ikut melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Bareskrim dan Kortas Tipikor Polri; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Kejaksaan Agung (Kejagung); serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa kerja sama antarinstansi yang dilakukan Ditjen Pajak misalnya bersama-sama dengan BPKP dalam kegiatan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). BPKP akan menghitung kerugian keuangan negara, sedangkan Ditjen Pajak bakal menghitung penerimaan negara yang seharusnya tertagih.

Di sisi lain, Ditjen Pajak bekerja sama dalam penanganan aktivitas keuangan ilegal dengan Satgas PASTI OJK. Kemudian, terdapat beberapa aktivitas-aktivitas ilegal berkaitan dengan kehutanan (illegal logging), pertambangan (illegal mining), perkebunan sawit hingga perikanan (illegal fishing).

"Itu terus kami konsisten lakukan. Ada sebuah kasus yang sampai tahun kedelapan baru terbukti, baru ada pengembalian keuangan negara yang kemarin dilakukan oleh Kanwil Jakarta Pusat. Itu konflik, ada TPPU-nya, ada tipijaknya [tindak pidana perpajakan], kemudian ada mutual legal assistance dengan otoritas pajak atau otoritas keuangan Singapura untuk asset recovery-nya," tutur Bimo.

Tidak hanya itu, secara reguler pertukaran data pajak oleh Kemenkeu dan instansi lain disebut Bimo sebagai hal yang sudah biasa.

Kendati berkoordinasi erat dengan lembaga lain, Bimo memastikan lembaganya akan tetap independen dan dominan dalam hal penanganan tindak pidana perpajakan. Hal itu kendati di tengah isu perebutan kewenangan antar aparat penegak hukum yang kerap mencuat di publik.

"Yang bisa ngitung delik perpajakan dan konsekuensi dari pajak terutang dan segala macam ya pasti penyidik kami. Independensi itu kami pasti akan selalu jaga dan yang bisa mengakses informasi, mengolah, membandingkan dengan data pihak ketiga dan segala macam by law ya kami," terang Bimo.

Sebelumnya, pada rapat dengar pendapat (RDP) Ditjen Pajak dan Komisi XI DPR, Senin (24/11/2025), Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta agar otoritas pajak berhati-hati agar penegakan hukum di bidang perpajakan tidak dikendalikan oleh pihak lain.

"Ketika masuk ke tim-tim penegakan hukum jangan sampai kemudian penegakan hukum di tingkat pajak ini dikendalikan oleh pihak lain, karena instrumen penegakan hukum di Direktorat Jenderal Pajak itu kan adalah instrumen yang melekat dan prosedural, serta diberi kewenangan yang kuat oleh undang-undang," terang Misbakhun kepada Bimo dan jajarannya di DPR.

Misbakhun juga mempertanyakan langkah multidoor approach yang dilakukan Ditjen Pajak dalam mendorong penerimaan negara. Sebab, dia menilai harusnya otoritas pajak tidak kekurangan instrumen hukum.

"Apa yang kurang dalam undang-undang pajak ini dalam rangka penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan? Apa yang kurang instrumen penegakannya sehingga harus melibatkan pihak luar APH dan lainnya padahal pajak diberikan instrumen untuk membawa itu ke APH. Dalam rangka apa? Ini yang harus kita dudukkan strateginya pakai strategi apa?," tanya Politisi Partai Golkar itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gagasan fatwa pajak berkeadilan MUI yang membatasi pajak hanya pada harta produktif dinilai berisiko menyusutkan basis pajak dan mengganggu aktivitas ekonomi. Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengingatkan, desain itu bisa membuat arah investasi masyarakat bergeser ke aset pasif.

“Kalau pajak hanya dikenakan pada harta yang produktif, artinya pajak menghukum harta yang sifatnya produktif. Apa yang akan terjadi? Masyarakat akan beralih ke aset yang tidak produktif. Kalau masyarakat beralih ke aset yang tidak produktif, apa dampaknya? Ekonomi kita tidak jalan. Kalau ekonomi kita tidak jalan, apa yang terjadi? Orang semakin sulit mencari kerja, pendapatan masyarakat ikut menurun,” kata Kepala Riset CITA Fajry Akbar kepada Republika, Selasa (25/11/2025).

Ia menambahkan, secara teknis pemisahan harta produktif dan nonproduktif sulit diterapkan di lapangan. Kondisi itu justru membuka celah penghindaran pajak.

“Selain itu, hal ini juga akan mendorong terjadinya dispute antara fiskus dengan wajib pajak. Kalau sudah sampai mendorong sengketa, hal itu justru akan menambah beban masyarakat,” jelasnya.

Fajry menekankan, pemilahan objek pajak berbasis produktif atau nonproduktif rentan memunculkan tafsir berbeda di lapangan. Ketika tafsir melebar, biaya kepatuhan naik dan sengketa pajak berpotensi bertambah.

“Jadi, semua ini hanya perbedaan persepsi atau pendapatan saja. Kita saling menghormati itu. Saya justru memberikan apresiasi karena pajak sudah dibicarakan khalayak ramai bahkan sebuah ormas agama punya concern terhadap pajak,” ungkap Fajry.

Menurutnya, diskusi pajak dari perspektif syariah penting sebagai kontrol publik terhadap kebijakan fiskal. Namun, ia mengingatkan rumusan moral tetap perlu kompatibel dengan struktur penerimaan negara.

“Asas atau prinsip dalam fatwa MUI sebenarnya sudah menjadi “ruh” kebijakan perpajakan yang ada sekarang. Misalnya asas atau prinsip keadilan dalam pajak. Justru PBB adalah jenis pajak yang progresif. Semakin kaya seseorang, semakin besar nilai propertinya (baik itu produktif atau nonproduktif) maka harus bayar pajak PBB lebih besar. Bahkan, kelompok progresif mendorong tarif PBB yang lebih tinggi bagi masyarakat yang punya properti lebih besar. Jadi, hanya perbedaan persepsi saja,” tuturnya.

Ia menilai, prinsip keadilan yang disorot MUI telah tercermin dalam kebijakan berjalan, salah satunya PBB yang progresif mengikuti nilai properti. Karena itu, ihwal yang perlu dipastikan adalah jangan sampai pembatasan objek pajak justru menggerus penerimaan dan menambah ketidakpastian.

Fajry menambahkan, sebenarnya kebutuhan primer selama ini sudah mendapat pengecualian dalam PPN. Ia menilai isu yang lebih mendesak adalah menjaga ketepatan sasaran pengecualian tersebut agar daya beli tetap terlindungi.

“Sebenarnya, pajak sudah menjadi pengurang pajak penghasilan perorangan. Kalau dia bayar zakat ke amil zakat yang resmi, nanti bukti pembayarannya dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto seseorang. Dengan begitu, pajak yang dibayarkan lebih kecil,” katanya.

Ia menambahkan, integrasi zakat dan pajak yang realistis dapat diperkuat lewat mekanisme pengurang penghasilan bagi pembayar zakat resmi. Skema itu dinilai menjaga akuntabilitas sekaligus tetap memberi ruang keadilan bagi wajib pajak muslim.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha menilai pemerintah harus bekerja ekstra untuk menutup gap penerimaan pajak sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif.

Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira tak menampik bahwa target penerimaan pajak dalam APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun terbilang ambisius, mengingat realisasi penerimaan pada tahun ini yang diproyeksikan hanya mencapai 84% hingga 90% dari outlook sebesar Rp2.076,92 triliun.

“Yang paling penting adalah cara mengejar penerimaan tidak boleh membebani pelaku usaha yang sedang memulihkan cashflow dan memperluas ekspansi. Basis pajak harus diperluas secara sehat, bukan dengan pendekatan represif,” kata Anggawira kepada Bisnis, Senin (24/11/2025).

Dia menjelaskan, pemerintah tak bisa hanya mengandalkan intensifikasi terhadap wajib pajak yang telah patuh. Menurutnya, basis pajak perlu diperluas dengan integrasi data lintas kementerian/lembaga, digitalisasi ekonomi daerah, hingga memetakan sektor-sektor informal yang sudah memiliki potensi besar tetapi belum masuk sistem.

Anggawira menjelaskan, apabila ekstensifikasi pajak ini berjalan baik, maka tekanan terhadap pelaku usaha yang sudah patuh akan bisa ditekan.

Dia lantas menggarisbawahi pentingnya kepastian regulasi bagi dunia usaha, terutama terkait insentif, restitusi, dan aturan perpajakan yang sering berubah.

Menurutnya, administrasi pajak harus bisa mempercepat restitusi tanpa praktik pemeriksaan berlebihan, hingga melakukan penyederhanaan proses keberatan dan banding.

Selain itu, Hipmi menilai bahwa insentif untuk industri padat karya, UMKM, ekonomi digital, dan hilirisasi harus diperkuat agar penerimaan pajak tumbuh secara alami. Hal ini dapat dicapai dengan penguatan kolaborasi bersama dunia usaha yang berbasis data riil di lapangan.

Terakhir, Anggawira menjelaskan bahwa pendekatan yang edukatif dan persuasif lebih efektif dibandingkan pendekatan yang berlebihan dalam menarik pajak.

“Ketika pelaku usaha merasa dianggap sebagai mitra pembangunan, kepatuhan pajak akan meningkat secara sukarela,” pungkasnya.

Adapun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih meyakini outlook penerimaan pajak sebesar Rp2.076,92 triliun sepanjang 2025 masih bisa tercapai.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan bahwa realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.459,03 triliun hingga Oktober 2025 atau sekitar 70,2% dari perkiraan penerimaan sepanjang tahun. Artinya, otoritas pajak harus mengumpulkan Rp617,87 triliun dalam dua bulan agar outlook tersebut tercapai.

Oleh karenanya, pihaknya mencanangkan sejumlah strategi untuk mengamankan target penerimaan, antara lain memperkuat penegakan hukum, memperkuat sistem administrasi, hingga mengoptimalkan pembayaran pajak dari sektor utama yang mengalami pertumbuhan.

“Realisasi penerimaan dari bahan-bahan kegiatan proses bisnis utama Direktorat Jenderal Pajak dari mulai kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan penagihan yang sudah dilakukan sejak awal tahun," kata Bimo dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonomi menilai langkah insentif pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berpeluang mendongkrak skala bisnis UMKM.

Melalui skema ini, UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun memperoleh tarif PPh final 0%, sedangkan UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif PPh final 0,5%.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kepastian kebijakan tersebut bakal memberi dorongan signifikan bagi pelaku UMKM dalam mengelola kewajiban perpajakannya.

“Kebijakan ini akan memberikan kepastian dan kemudahan terkait pajak bagi UMKM, apalagi sifatnya permanen,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Rabu (19/11/2025).

Menurut Wijayanto, insentif permanen ini berpotensi menciptakan ruang bernafas bagi pelaku usaha dalam jangka pendek, terutama melalui penyederhanaan administrasi dan pengurangan beban biaya pajak.

Namun, Wijayanto menilai manfaat paling besar justru terlihat dalam jangka panjang, ketika UMKM terdorong untuk masuk ke sektor formal dan meningkatkan skala bisnis mereka.

Meski memberikan insentif pajak, kebijakan ini diperkirakan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan negara, lantaran kontribusinya yang relatif kecil.

“Tujuan utama dari program ini untuk membuat UMKM masuk ke sistem perpajakan, sehingga jika mereka naik kelas nantinya, mereka sudah terbiasa membayar pajak sehingga tax base kita akan meningkat,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan penerimaan negara dari sisi PPh baru akan terasa dalam jangka menengah dan panjang, yang diperoleh dari perluasan basis pajak dan peningkatan omzet wajib pajak.

Namun demikian, Wijayanto menilai kebijakan ini dapat memicu peningkatan omzet secara tidak langsung. Dia menilai, kepastian ini membuat UMKM lebih tertarik untuk bermigrasi dari sektor informal menjadi formal.

“Artinya akses terhadap fasilitas perbankan dan kolaborasi dengan pihak lain, termasuk pasar ekspor, akan semakin terbuka,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan keputusan untuk mempermanenkan tarif PPh final bagi UMKM telah dibahas dan diputuskan pemerintah.

“Maksudnya permanen sampai batas waktu yang tidak tentukan. Ya sudah [diputuskan], memang sudah dibahas,” kata Maman saat ditemui di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Sementara itu, dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemberian insentif PPh final 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi UMKM itu untuk meringankan beban pajak. Di samping itu, insentif tersebut juga untuk menyederhanakan kewajiban administrasi.

“Terkait dengan PPh final bagi UMKM yang pendapatannya Rp4,8 miliar setahun itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun-satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” kata Airlangga dalam keterangan pers di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/9/2025).