Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan pajak jelang penghujung semester II/2026 belum mencapai 50% alias setengah dari target APBN.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto pada Seminar Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC) sekaligus peluncuran Buku Panduan Praktis Mengenai Coretax, Kamis (18/6/2026).

Bimo menyebut penerimaan pajak berdasarkan data terbaru 16 Juni 2026 mencapai Rp940,3 triliun. Nilai tersebut tumbuh sebesar 23,4% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian setoran pajak sampai pertengahan Juni 2026 ini telah mendekati 40% dari target keseluruhan tahun Rp2.357,7 triliun.

"Ini angka sementara di pertengahan Juni, mudah-mudahan bisa terus konsisten. Kalau dilihat dari target penerimaan dari yang sebelumnya [sampai akhir] Mei 35,4% [dari target] ini sudah naik di angka 39,62% dari target penerimaan 2026," jelasnya secara virtual, dikutip dari siaran YouTube Balai Diklat Keuangan Pontianak, Jumat (19/6/2026).

Untuk diketahui, realisasi penerimaan pajak sampai dengan data akhir Mei 2026 mencapai Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1% (yoy). Dengan data terbaru yang disampaikan Bimo itu, maka terdapat estimasi tambahan penerimaan pajak sekitar Rp105,9 triliun selama lebih dari dua pekan Juni 2026.

Dari data yang dipaparkan olehnya, rata-rata penerimaan pajak setiap bulannya sampai dengan Mei 2026 sekitar Rp167 triliun. Setoran pajak terbesar yang masuk ke data DJP yaitu pada April 2026, sebesar Rp252 triliun.

Angka itu tumbuh 16,1% (yoy) dibandingkan April 2025, yakni Rp229,84 triliun. Sebagaimana diketahui, periode 30 April setiap tahunnya menjadi batas akhir pelaporan SPT pajak penghasilan (PPh) Badan.

Namun demikian, otoritas pajak tahun ini memutuskan untuk memperpanjang periode pelaporan SPT PPh Badan sampai dengan 31 Mei 2026. Berkat hal tersebut, setoran pajak yang masuk pada Mei 2026 mencapai Rp188,10 triliun atau melesat hingga 22,1% (yoy) dari Mei 2025 Rp126,39 triliun.

Bimo menyampaikan, penerimaan pajak bersifat sentral terhadap APBN guna mendanai berbagai kebutuhan program pemerintah. Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sampai akhir bulan lalu sudah menyerap anggaran Rp88,15 triliun, ketahanan pangan Rp66,6 triliun, serta subsidi dan kompensasi Rp203,7 triliun.

Belanja subsidi dan kompensasi ini merupakan pos belanja dengan pertumbuhan paling tinggi secara tahunan, setidaknya berdasarkan data yang disampaikan pemerintah. Realisasi senilai Rp203,7 triliun ini meningkat 208,2% dibandingkan akhir Mei 2025.

Hal ini tidak lepas dari keputusan pemerintah untuk menahan kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar, di tengah kenaikan harga minyak dunia. Belum lagi, otoritas fiskal telah mengubah pola pembayaran kompensasi ke BUMN dari setiap kuartalan menjadi setiap bulan.

"Pertumbuhan penerimaan pajak juga Insyaallah bisa mampu membuat negara merespons terhadap volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global yang akhirnya meningkatkan realisasi dari subsidi energi," terang Bimo.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai sistem administrasi perpajakan Coretax masih perlu dibenahi agar mampu mendongkrak penerimaan negara dan meningkatkan rasio pajak Indonesia.

Menurut pria yang juga menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan ini, perbaikan Coretax harus berjalan beriringan dengan digitalisasi sistem perpajakan nasional.

"Coretax itu diperbaiki. Dengan sistem penerimaan itu diperbaiki, sistem perpajakan digitalized, maka penerimaan negara pasti akan meningkat," ujar Luhut dalam acara Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

Ia mengutip proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan rasio pajak Indonesia berpotensi meningkat signifikan apabila digitalisasi perpajakan melalui Coretax berjalan optimal.

"Menurut World Bank, bukan menurut saya, itu tax ratio kita kan sekarang 9 persen. Itu akan bisa naik 2,5 sampai 3 persen. Jadi kalau gitu tax ratio kita akan ada di angka 11 persen-12 persen. Ini dampaknya sangat besar," ujar Luhut.

Digitalisasi pemerintahan yang didukung kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) diklaim berpotensi meningkatkan efisiensi fiskal sekaligus memperbaiki kualitas belanja negara.

Ia menyebut teknologi tersebut dapat membantu pemerintah menghemat anggaran pada berbagai program prioritas.

"Digital public infrastructure AI sebagai mesin program prioritas dan fiskal nasional. Anda bisa lihat berapa yang akan kita bisa hemat. Ini baru menurut saya satu area. Kalau kita lebih detail melihat ini lagi akan besar sekali," ujar Luhut.

Salah satu contoh yang disorot adalah penyaluran bantuan sosial yang dinilai dapat menjadi lebih tepat sasaran melalui sistem digital terintegrasi.

"Misalnya, Perlinsos (perlindungan sosial) Digital ini kita bisa hemat nanti penyaluran dari bansos ini banyak sekali," ujar Luhut.

Selain itu, ia menilai digitalisasi juga akan memperkuat pengawasan terhadap realisasi investasi nasional melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Menurut dia, penggunaan data yang lebih akurat akan membuat proses pengambilan keputusan pemerintah menjadi lebih baik.

"OSS ini yang Rp13.000 triliun ditargetkan oleh Kementerian Investasi, kita akan bisa monitor dengan baik ini angka. Jadi Presiden tidak bisa dilaporin lagi angka-angka yang tidak benar, sehingga proses pengambilan keputusan di kantor Presiden, basisnya juga akan data," ujar Luhut.

Ia meyakini penerapan sistem digital yang terintegrasi akan membawa Indonesia ke tingkat yang lebih maju dibandingkan banyak negara lain.

"Jadi akan membawa Indonesia menjadi satu jenjang yang lebih tinggi daripada banyak negara lain," ujar Luhut.

Ia juga menyoroti potensi peningkatan kepatuhan pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi sistem perpajakan.

Menurut dia, pemanfaatan teknologi akan memudahkan pemerintah memantau aktivitas usaha, sehingga celah penghindaran pajak dapat ditekan.

Ia mencontohkan praktik sebagian pelaku usaha yang menyesuaikan omzet agar tetap berada di bawah batas tertentu demi menghindari kewajiban pajak.

"Mungkin Rp40 juta, mungkin Rp50 juta. Dia tidak bisa lari lagi dari Rp5 miliar itu turun ke Rp4,9 miliar, sehingga dia tidak perlu bayar pajak. Dia harus bayar pajak karena dia sudah bisa dimonitor," ujarnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal semakin mudah memburu wajib pajak yang tidak melaporkan penghasilannya dengan benar melalui sistem Coretax. Misalnya, melalui konsumsi listrik rumah tangga dengan jumlah pajak yang dibayarkan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan Coretax memungkinkan otoritas pajak melakukan pengujian kewajaran secara lebih komprehensif karena terhubung dengan berbagai basis data pemerintah secara real time.

Melalui sistem Coretax, DJP dapat mencocokkan data konsumsi listrik, kepemilikan usaha, hingga identitas wajib pajak untuk melihat apakah pembayaran pajak yang dilakukan sudah sesuai dengan profil ekonominya.

"Termasuk juga pengujian-pengujian kewajaran daripada laporan perpajakan menggunakan data-data konsumsi, data konsumsi listrik misalnya," ujar Bimo dalam Seminar Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC) yang disiarkan secara daring, Kamis (18/6).

"Apakah benar ketika konsumsi listriknya sampai katakanlah 10 ribu watt, ternyata yang bersangkutan yang memiliki rumah, perpajakannya hanya membayar pajak misalnya Rp10 juta per tahun," imbuhnya.

Menurutnya, hal tersebut bisa terdeteksi berkat integrasi data pada sistem Coretax, sehingga memungkinkan untuk menjadikan data konsumsi listrik sebagai salah satu tolok ukur untuk menilai kewajaran pelaporan pajak seseorang.

"Nah, ini kan sebagai benchmark untuk mengukur kewajaran," tegasnya.

Bimo menjelaskan Coretax dirancang sebagai sistem terpadu yang menghubungkan layanan, proses bisnis, pengelolaan data, hingga manajemen kepatuhan perpajakan dalam satu platform. Ini adalah bentuk komitmen DJP untuk menghadirkan layanan perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan bagi wajib pajak.

Tak hanya mengintegrasikan data internal Kementerian Keuangan, Coretax juga terhubung dengan berbagai sistem milik instansi lain. Beberapa di antaranya adalah sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Indonesia National Single Window (INSW), sistem lelang, sistem perbendaharaan negara, hingga layanan pengaduan (whistleblowing system).

Ke depan, konektivitas Coretax juga akan diperluas dengan sistem Online Single Submission (OSS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peruri, Administrasi Hukum Umum (AHU), serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Menurut Bimo, integrasi data tersebut memungkinkan DJP memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai aktivitas ekonomi wajib pajak sehingga pengawasan kepatuhan dapat dilakukan secara lebih akurat.

"Nah, tentu ini tidak bisa lepas dari inisiatif bersama, sinergi kerja sama yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbagai instansi, asosiasi, dan pihak ketiga lainnya," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Seiring dengan naiknya target penerimaan negara 2027, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan mengintensifkan penerimaan pajak dari sejumlah sektor yang selama ini masih sulit disentuh otoritas. Namun, keinginan ini dibayangi oleh rendahnya potensi penerimaan dan tingginya overhead cost.

Untuk diketahui, DPR dan pemerintah telah menyetujui rentang target penerimaan negara pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027. Rentang target yang awalnya diajukan Presiden Prabowo Subianto di DPR Mei 2026 lalu, yakni 11,82% sampai 12,40% disepakati naik ke 12,01% sampai 12,40% terhadap PDB.

Artinya, baik pihak eksekutif dan legislatif menyepakati untuk mengejar target minimal penerimaan negara 0,19% lebih tinggi tahun depan. Hal ini sejalan dengan ambisi pemerintah untuk mengejar target defisit 1,80% sampai 2,40% terhadap PDB.

Adapun pajak tetap menjadi tulang punggung penerimaan negara. Kontribusinya ke penerimaan negara secara keseluruhan bisa mencapai lebih dari 70%.

Pada 2027, DJP mengatakan bahwa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi tetap dilakukan dengan dibekali Coretax. Beberapa sektor yang bakal lebih intensif untuk digali potensi penerimaan pajaknya meliputi shadow economy maupun underground economy, serta ekonomi digital.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto saat merespons berbagai pertanyaan dari anggota Komisi XI DPR, pada rapat dengar pendapat (RDP), Senin (15/6/2026). Sejalan dengan pengajuan pagu indikatif anggaran DJP Rp5,4 triliun, tertinggi di seluruh unit Kemenkeu, otoritas pajak diminta DPR untuk lebih mengintensifkan pengejaran pajak terhadap sektor-sektor ekonomi tersebut.

Khususnya ihwal ekonomi digital, anggota Komisi XI DPR Harris Turino menyoroti bagaimana perusahaan-perusahaan multinasional yang banyak bergerak di ekonomi digital berkelit dari kewajiban pajak dengan rezim permanent establishment alias bentuk usaha tetap (BUT).

Masalahnya, rezim dimaksud sudah tak lagi relevan dengan kehadiran kelompok perusahaan big tech seperti Google, Instagram, YouTube, Netflix, Spotify dan masih banyak lagi. Perusahaan bermarkas di Amerika Serikat (AS) ini beraktivitas dan meraup keuntungan dari masyarakat Indonesia tanpa harus hadir secara fisik di Tanah Air.

Akan tetapi, otoritas sampai saat ini belum bisa memungut pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan-perusahaan teknologi ini.

"Di banyak negara sudah menerapkan pajak atas perusahaan-perusahaan ini seperti di Prancis, Italia, Inggris, bahkan Turki juga sudah menerapkan pajak. Jangan sampai bahwa kita hanya memajaki perusahaan-perusahaan dalam negeri saja. Sudah saatnya Direktorat Jenderal Pajak punya keberanian untuk mendobrak keadilan pajak," ujar politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu dalam forum tersebut.

Bimo pun mengamini keresahan mitra kerjanya dari cabang kekuaan legislatif ini. Untuk itu, menurutnya PR ke depan otoritas pajak adalah untuk mengejar penerimaan pajak dari sederet raksasa teknologi tersebut.

Saat ini, dia mengakui otoritas baru memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias PPN PMSE dari perusahaan-perusahaan big tech. Dengan demikian, beban pajak baru dipikul oleh konsumen alih-alih produsen (perusahaan).

Berdasarkan data DJP sampai kuartal I/2026, penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital keseluruhan mencapai Rp50,51 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari PPN PMSE Rp38,76 triliun yang dipungut melalui 262 pelaku PMSE.

Amazon, Google, Spotify, TikTok, Walt Disney, Meta, Microsoft, Alibaba dan lain-lain termasuk dalam pemungut PPN PMSE. Ke depan, dengan rezim pajak minimum global (GMT) yang kini sudah berlaku, Bimo menyebut bakal mengintensifkan penerimaan PPh dari perusahaan-perusahaan ini.

Perusahaan-perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi tahunan melebihi 750 juta euro akan bisa dipajaki oleh yurisdiksi tempat mereka beroperasi, seperti Indonesia, dengan tarif efektif minimal 15%.

"Kami akan intensifkan mulai 2026 ke 2027, hak pemajakan global minimum tax. Nah, yang mana masih menjadi PR kami adalah bagaimana seperti kasus Google yang pada saat itu ditetapkan BUT-nya di dalam tax treaty, juga bisa diperkuat bahwa kami bisa menetapkan BUT berdasarkan faktor produksi yang ada di Indonesia," terang Bimo.

Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara ini juga menjamin bahwa sederet pemain global di sektor ekonomi digital sudah mulai terpantau oleh otoritas pajak. Dengan demikian, dia menyebut negara tidak akan kehilangan potensi pemungutan PPh dari perusahaan-perusahaan ini.

"Pemain-pemain global di bidang digital economy juga sudah tercatat sebagai wajib pajak di KPP Badora [Kantor Pelayanan ajak Badan dan Orang Asing], di KPP PMA [Penanaman Modal Asing] kami, jadi tidak serta-merta kami kehilangan potensi PPh-nya," terangnya.

Wajib Pajak Baru

Di sisi lain, Bimo turut memastikan pihaknya juga bakal fokus untuk menggali potensi penerimaan pajak dari underground economy dan shadow economy.

Menurutnya, sistem Coretax yang sudah lebih optimal turut mendorong penambahan WP baru. Integrasi data WP dengan pihak ketiga mendorong ekstensifikasi sehingga mendorong penambahan sekitar 50.000 WP baru. Di luar itu, terdapat penambahan sebanyak 24.672 WP sampai dengan 12 Juni 2026 yang bersumber dari reaktivasi WP dormant atau nonefektif.

Sampai dengan 12 Juni 2026 pula, Bimo mencatat ada penambahan 1,84 juta WP secara sukarela atau voluntary.

Terkait dengan reaktivasi WP yang sebelumnya dormant, Bimo menyebut hal ini merupakan langkah intensifikasi penerimaan pajak. Akan tetapi, langkah pengawasan yang dilakukan seirama dengan pengumpulan data basis pajak baru sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya ekstensifikasi.

"Tambahan wajib pajak baru 2026 ini menjadi basis yang baik untuk 2027," paparnya.

Bimo lalu menyebut ada tambahan penerimaan sekitar total Rp23,5 triliun dari perluasan basis pajak berdasarkan data hingga 31 Mei 2026. Perinciannya, Rp912,9 miliar dari WP baru, Rp1,96 triliun dari pengusaha kena pajak (PKP) baru, serta Rp20,63 triliun dari reaktivasi WP yang sebelumnya dormant.

Meski demikian, Kepala Riset Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai ada dua hal lain yang lebih menentukan keberhasilan DJP dalam mendorong ekstensifikasi daripada Coretax semata. Pertama, pengoperasian Coretax tanpa adanya data pihak ketiga yang mencukupi dinilai tidak akan mampu mendorong ekstensifikasi.

"Ibarat mobil tanpa bahan bakar. Kalau tidak ada bahan bakarnya, mobil tersebut tidak akan jalan," terangnya kepada Bisnis.

Kedua, masalah basis pajak. Fajry menilai upaya menggenjot ekstensifikasi akan menjadi percuma ketika pendapatan masyarakat masih rendah. Hal ini pun turut memicu rendahnya tax ratio Indonesia, yang terakhir bertengger hanya di 9,31% terhadap PDB pada 2025.

Dari tren tax ratio yang melandai, penambahan signifikan jumlah WP tidak dibarengi dengan tambahan penerimaan. Tren ini terlihat sejak 2016, ketika dilakukannya reformasi perpajakan. Kemudian, selepas periode kenaikan harga komoditas pada 2022, tax ratio juga kian menurun.

"Ekstensifikasi sebetulnya sudah digalakkan ketika Tax Amnesty 2016-2017, namun realitanya? Penambahan WP baru tidak bisa mengerek tax ratio atau penerimaan pajak kita," ujarnya.

Mengenai dua fokus DJP pada 2027, Fajry menilai keduanya menghadapi tantangan yang berbeda. Untuk penerapan pajak minimum global, tantangannya dinilai minim karena cakupannya sangat terbatas.

Berdasarkan data DJP sebelumnya, ada sekitar 46 grup perusahaan multinasional yang memenuhi syarat kewajiban pelaporan GMT ke Indonesia berdasarkan laporan country-by-country 2021-2024. Otoritas pun mengakui potensinya juga tidak besar, yakni hanya total Rp4,49 triliun dari mekanisme Income Inclusion Rule (IIR) dan Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT).

Di sisi lain, terkait dengan shadow economy atau underground economy, Fajry menilai keinginan ini sampai sekarang terbatas hanya wacana. Padahal, ini sudah masuk ke dalam janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di kala Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

Contohnya, belum ada informasi mengenai jumlah WP sektor tambang dan perkebunan ilegal yang sudah masuk ke dalam sistem pajak maupun hasil penerimaannya. Hal yang dilakukan pemerintah justru masih 'berburu di kebun binatang' dengan menyebarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) maupun menahan restitusi.

"Sektor tambang ataupun perkebunan ilegal pasti akan sulit karena pasti punya beking dan sulit secara geografis. Selama sektor ini belum ditertibkan secara hukum maka sulit untuk digarap oleh DJP," tuturnya.

Tantangan terbesar yang bakal dihadapi pemerintah dalam menggarap shadow maupun underground economy, lanjut Fajry, adalah tingginya biaya administrasi. Bentuknya dapat berupa biaya kepatuhan dari sisi WP maupun biaya administrasi bagi DJP.

Sebab mayoritas pelaku ekonomi 'informal' ini adalah pelaku usaha kecil dan mikro. Dia memprakirakan pemajakan sektor tersebut bakal sulit tanpa disertai terobosan administrasi.

Hal ini kendati DJP menyebut ongkos pemungutan pajak (cost of tax collection) Indonesia sebesar 0,84% pada 2026. Rasio anggaran terhadap penerimaan pajak ini mengalami tren penurunan dari 2021, dan masih lebih rendah dari China, Filipina dan India pada kisaran 0,9% sampai 1,9%.

"Nyatanya, 'overhead cost' tersebut lebih besar dibandingkan pajak yang dibayarkan atau penerimaan yang didapatkan. Banyak pelaku UMKM komplain ke saya, bahwa biaya mereka untuk comply jauh lebih besar dari pajak yang mereka bayarkan. Inilah kenapa sektor ini disebut sebagai sektor yang 'hard-to-tax' (HTT). Dari sudut kebijakan publik memang tidak ideal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut sudah ada penambahan sekitar 50.000 wajib pajak (WP) berkat Coretax.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Senin (15/6/2026).

"Kami sudah sampaikan bahwa, Coretax itu dan juga kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, basis pajak yang ter-create baru, betul-betul baru, itu sudah menambah sekitar 50.000-an sekian," tuturnya di hadapan Komisi Keuangan DPR.

Menurut Bimo, kemampuan Coretax semakin stabil secara infrastruktur dan kualitas layanan dalam memproses dokumen hak maupun kewajiban WP seperti penerbitan faktur hingga bukti potong.

"Saat ini dapat kami laporkan, Coretax sudah memiliki fitur prepopulated yang bisa mengidentifikasi dan menggabungkan semua data transaksi wajib pajak sehingga proses deteksi dan pengawasan bisa semakin efektif unfuk mengamankan penerimaan negara," ujarnya.

Bimo menyebut penambahan basis pajak baru ini akan memberikan dukungan kepada DJP dalam mengejar target penerimaan yang lebih tinggi pada 2027.

Dari segi nilainya, perluasan basis pajak hingga 31 Mei 2026 sudah mencapai Rp912,9 miliar untuk WP baru, Rp1,96 triliun untuk pengusaha kena pajak (PKP) baru, serta reaktivasi WP yang sebelumnya dormant atau inefektif yaitu Rp20,63 triliun.

Secara terperinci, jumlah WP dormant yang sudah direaktivasi sampai dengan 12 Juni 2026 mencapai 24.672 WP.

Adapun realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Mei 2026 lalu mencapai Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1% (yoy) dari Rp683,3 triliun. Nilainya juga meningkat sekitar Rp188,1 triliun dari April 2026.

Untuk tahun depan, DPR dan pemerintah telah menargetkan target penerimaan pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) pada rentang 12,01% sampai 12,40% terhadap PDB. Batas bawah ini lebih tinggi dari yang ditetapkan sebelumnya yaitu 11,82% terhadap PDB.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan sistem Coretax kini telah dilengkapi fitur pre-populated yang mampu mengidentifikasi dan menggabungkan seluruh data transaksi wajib pajak. Kehadiran fitur tersebut dinilai meningkatkan efektivitas proses deteksi dan pengawasan untuk mengamankan penerimaan negara.

"Saat ini dapat kami laporkan cortex sudah memiliki fitur pre-populated yang bisa mengidentifikasi dan menggabungkan semua data transaksi wajib-pajak sehingga proses deteksi dan pengawasan bisa semakin efektif," kata Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, di DPR, Senin (15/6/2026).

Peningkatan efektivitas tersebut tercermin dari kenaikan nilai Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang berstatus kurang bayar. Hingga periode yang sama tahun ini, nilainya mencapai Rp9,09 triliun, atau tumbuh sekitar 80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Untuk kelompok wajib pajak orang pribadi non-karyawan, DJP mencatat nilai SPT kurang bayar sebesar Rp3,1 triliun, melonjak sekitar 970% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, nilai SPT Tahunan PPh Badan yang berstatus kurang bayar tercatat tumbuh 54% menjadi Rp68,1 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi perluasan basis pajak, hingga 31 Mei 2026 DJP membukukan tambahan penerimaan sebesar Rp912,9 miliar dari wajib pajak baru, Rp1,96 triliun dari pengusaha kena pajak (PKP) baru, serta Rp20,63 triliun dari wajib pajak yang sebelumnya berstatus dorman atau tidak efektif.

"Sehingga total penambahan wajib pajak baru 2026 sampai dengan 12 Juni tahun 2026 di angka yang dorman dan non-aktif, non-efektif itu Rp28,257 wajib pajak," pungkas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax dikhawatirkan semakin memberi tekanan terhadap APBN. Dengan kombinasi prakiraan shortfall penerimaan pajak, risiko pelebaran defisit fiskal semakin mengintai.

Tekanan fiskal pemerintah akibat kenaikan harga Pertamax sejak Rabu (10/6/2026) muncul dari jalur 'downtrading' konsumen. Usai harga Pertamax naik dari Rp12.300 ke Rp16.250 per liter, konsumen atau pemilik kendaraan diprakirakan beralih ke Pertalite yang notabenenya BBM bersubsidi.

Peningkatan penggunaan BBM bersubsidi bisa membuat kantong keuangan pemerintah jebol. Sampai dengan 31 Mei 2026, belanja subsidi dan kompensasi saja sudah mencapai Rp203,7 triliun atau meroket 208,2% (yoy). Alokasi terbesar adalah untuk belanja subsidi dan kompensasi energi.

Lonjakan belanja itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga minyak dan tren depresiasi rupiah. Keputusan pemerintah untuk membayarkan kompensasi ke Pertamina maupun PLN dari per kuartalan ke per bulan turut meningkatkan belanja kompensasi.

Risiko pembengkakan belanja ini dikhawatirkan berpotensi memperlebar defisit APBN, yang ditargetkan tahun ini sebesar Rp689,1 triliun (2,68% terhadap PDB).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun tak menyangkal adanya risiko peralihan konsumen dari Pertama ke Pertalite meski tidak secara keseluruhan. Dia juga mengaku belum menghitung dampak peralihan konsumen ini ke APBN, khususnya ke subsidi dan kompensasi energi.

"Kan harusnya enggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax," terangnya usai rapat kerja (raker) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Masalahnya, tekanan terhadap APBN tidak hanya masuk dari jalur belanja saja melainkan juga penerimaan. Sampai dengan akhir Mei, kinerja penerimaan, khususnya pajak, memang mencatatkan tren pertumbuhan dua digit selama lima bulan berturut-turut. Hasilnya, penerimaan pajak sudah terkumpul hingga Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1% (yoy) sampai akhir bulan lalu.

Pertumbuhan setoran pajak Mei 2026 lebih tinggi dari bulan sebelumnya, usai sempat terjadinya perlambatan dari Maret ke April. Performa penerimaan semakin mengkilap di atas kertas usai pos kepabeanan dan cukai serta PNBP juga kembali tumbuh positif.

Akan tetapi, pada konferensi pers APBN KiTa pekan lalu, hitung-Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memprakirakan penerimaan pajak sepanjang tahun ini akan tumbuh 20,5% (yoy) berdasarkan hitungan-hitungan prognosis sampai tahun berjalan.

Hasil perhitungan ini secara tidak langsung memproyeksikan penerimaan pajak 2026 berisiko tak mencapai target. Sebab, untuk mencapat target APBN Rp2.357,7 triliun, otoritas harus membukukan pertumbuhan penerimaan sebesar 22,9% (yoy) dari realisasi akhir 2025 Rp1.917,6 triliun.

Apabila pertumbuhan sepanjang tahun benar-benar hanya sampai 20,5% saja, maka penerimaan pajak 2026 diestimasikan naik ke Rp2.310 triliun dari posisi akhir 2025 Rp1.917,6 triliun. Untuk itu, shortfall penerimaan pajak diestimasikan bisa sekitar Rp47 triliun meski terjadi pertumbuhan pesat sepanjang tahun.

Namun demikian, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti mengatakan hitung-hitungan ini bukan berarti otoritas sudah merencanakan adanya shortfall. Dia memastikan fiskus bakal mencari potensi lain yang dapat meningkatkan penerimaan sebelum akhir tahun.

"Hal tersebut bisa dilakukan dengan memperluas basis pajak atau mencari data dari pihak ketiga yang dapat dijadikan materi pengujian kepatuhan material pelaporan Wajib Pajak," terang Inge kepada Bisnis, Kamis (11/6/2026).

Inge menilai bahwa otoritas masih memiliki waktu sekitar tujuh bulan untuk memastikan hitung-hitungan mereka ini justru 'meleset'. Katalis dari performa pajak ini bisa datang dari perbaikan kondisi ekonomi maupun kenaikan harga komoditas sumber daya alam (SDA).

"DJP masih ada waktu untuk memperluas basis pajak dan mencari data tambahan. Kami masih semangat mengejar target 100%," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto turut menyampaikan bahwa otoritas kini mengandalkan Coretax. Sistem inti administrasi perpajakan yang menelan biaya Rp1,3 triliun ini diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pekerjaan DJP. Dari pengawasan, pemeriksaan, audit hingga proses hukum keberatan atau banding.

"Semua kertas kerjanya akan ada di Coretax. Saya juga sudah sering bicara, itu juga untuk mencegah conflict of interest," jelasnya usai konferensi pers APBN KiTa, Jumat (5/6/2026).

Menurut Bimo, digitalisasi sistem perpajakan serta integrasi maupun adanya data pembanding turut mendongkrak penerimaan pajak. Misalnya, sekitar 20% dari tambahan penerimaan pajak Mei 2026 lalu berasal dari wajib pajak (WP) berstatus dormant inactive.

Apalagi, adanya Coretax bisa semakin meningkatkan pengawasan terhadap WP korporasi atau badan dengan omzet yang sebenarnya sudah melampaui ambang batas Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar.

"Terus alhamdulillah juga Coretax yang tersampaikan itu ada 5.500 wajib pajak baru korporasi. Jadi kepatuhannya naik. Kenapa dia jadi wajib pajak baru korporasi? Ya pasti dia di atas threshold UMKM," ungkapnya.

Kerja 'Peras Keringat'

Menururt Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono, opsi untuk mempertahankan konsistensi pertumbuhan di level Mei 2026 yaitu 22,1% adalah pekerjaan yang sangat berat.

Apalagi, lanjutnya, tantangan lain yang bakal dihadapi pemerintah adalah fluktuasi harga komoditas global pada kuartal berikutnya. Untuk itu, tantangan bagi DJP dalam mengamankan target penerimaan bakal semakin berat.

Prianto memandang bahwa peralihan konsumsi BBM masyarakat dari Pertamax ke Pertalite tidak hanya akan membebani belanja fiskal. Sebab, konsekuensinya bakal dihadapi DJP yang harus menambal beban subsidi energi ini dengan penerimaan pajak. Semua ini harus dilakukan tanpa memperlebar defisit yang sudah menyentuh 2,93% terhadap PDB tahun lalu.

"Sebagai akibatnya, DJP akan dipaksa 'memeras keringat' lebih banyak lagi untuk mencari penerimaan tambahan demi menopang belanja subsidi tersebut," terang Prianto kepada Bisnis, Kamis (11/6/2026).

Di sisi lain, perpindahan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite dapat mengindikasikan pelemahan daya beli masyarakat. Sinyal adanya pengetatan dompet masyarakat karena daya beli ini bisa menjadi paradoks bagi DJP.

"Di saat daya beli masyarakat atau margin keuntungan korporasi sedang tertekan, DJP justru dituntut untuk memungut pajak dengan target yang meroket," kata Prianto.

Dengan situasi demikian, pria yang juga pengajar di Universitas Indonesia (UI) tersebut menilai hanya ada dua hal yang bisa dilakukan DJP untuk mengamankan target tinggi tahun ini. Yaitu, pengetatan penegakan hukum (pemeriksaan dan penagihan) serta optimalisasi implementasi Coretax.

Pemeriksaan dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2021–2025. Sementara itu, penagihan pajak dilakukan atas utang pajak yang sudah inkrah dan tidak ada sengketa lagi. Dua-duanya diprakirakan tidak mudah dilakukan.

"Dengan demikian, bisa ditarik benang merah bahwa DJP sedang menjalani proses maraton karena melawan target yang eksponensial. Kombinasi antara target yang terlalu tajam dan potensi bengkaknya anggaran akibat pergeseran konsumsi subsidi energi menjadikan bayang-bayang shortfall cukup beralasan di penghujung tahun nanti," tutupnya.

Adapun ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Dipo Satria Ramli pun memandang bahwa ruang fiskal pemerintah sejatinya sempit. Meski defisit APBN Mei mengecil dari Maret 2026, nilainya meningkat dari posisi Mei 2025.

Untuk diketahui, defisit APBN Mei 2026 tercatat sebesar Rp180,4 triliun (0,70% terhadap PDB). Nilainya mengecil dari akhir kuartal I/2026 yaitu Rp240,1 triliun (0,93% terhadap PDB). Namun, pertumbuhannya meroket sebesar 763,2% (yoy) dibandingkan defisit Mei 2025 Rp20,9 triliun.

Oleh sebab itu, Dipo menilai manuver fiskal pemerintah ke depan harus benar-benar berdampak ke perekonomian. Apalagi, pemerintah telah memberi sinyal akan adanya stimulus untuk mengimbangi kenaikan harga Pertamax.

"Wacana stimulus dari pemerintah adalah langkah positif, namun harus dipastikan nilainya benar-benar sepadan dengan beban biaya hidup yang bertambah, bukan sekadar kebijakan seremonial," ujarnya kepada Bisnis.

Tidak hanya itu, stimulus yang direncanakan pemerintah ini harus berdampak masif kepada dompet masyarakat. Bentuknya, terang Dipo, tidak bisa sekadar insentif pajak sektoral yang terlalu kecil atau terbatas cakupannya.

"Karena ruang fiskal yang sempit, khawatirnya stimulus tidak sebanding dengan kenaikan BBM nonsubsidi 30%. Masyarakat kelas menengah sudah tergerus dari rupiah yang melemah, inflasi harga barang impor, serta suku bunga yang naik," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa aktivitas dunia usaha sedang mengalami perlambatan. Menurut dia, kondisi tersebut tidak tercermin dalam kinerja penerimaan pajak yang justru tumbuh signifikan hingga akhir Mei 2026.

Purbaya mengatakan penerimaan pajak tumbuh 22,1 persen secara tahunan hingga Mei 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan hingga April 2026 yang sebesar 16,1 persen. Peningkatan penerimaan itu sejalan dengan menguatnya aktivitas ekonomi nasional dan membaiknya implementasi sistem Coretax.

“Penerimaan pajak melanjutkan tren pertumbuhan positif sejalan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan semakin baiknya implementasi Coretax,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Ia menjelaskan, salah satu penopang utama pertumbuhan penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Deposit PPh Badan. Hingga Mei 2026, penerimaan dari pos tersebut mencapai Rp167,6 triliun atau tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Purbaya, kenaikan setoran pajak korporasi menunjukkan kondisi dunia usaha masih sehat dan mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan.

“Ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan masih tumbuh dan memiliki kinerja yang baik. Kekhawatiran sebelumnya bahwa dunia usaha mengalami perlambatan ternyata tidak terbukti,” ujarnya.

Selain itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga tumbuh kuat. Hingga Mei 2026, penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut mencapai Rp315,7 triliun atau meningkat 41,3 persen secara tahunan.

Purbaya menilai pertumbuhan PPN dan PPnBM mencerminkan konsumsi domestik yang masih kuat serta daya beli masyarakat yang tetap terjaga.

“PPN dan PPnBM sebagai pajak konsumsi meningkat tinggi sejalan dengan konsumsi dalam negeri yang kuat dan daya beli yang terjaga,” katanya.

Kinerja sejumlah sektor ekonomi juga tercermin dalam penerimaan perpajakan. Sektor perdagangan mencatat pertumbuhan penerimaan sebesar 52,4 persen, diikuti sektor pertambangan 28,2 persen dan industri pengolahan 19,7 persen. Menurut Purbaya, tingginya penerimaan dari sektor-sektor tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi riil masih bergerak dan terus bertumbuh.

“Kinerja sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi terus bergerak. Ketika perdagangan tumbuh tinggi berarti ada transaksi dan konsumsi yang meningkat, sedangkan industri pengolahan yang tumbuh menunjukkan pabrik-pabrik tetap berproduksi,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan strategi yang akan ditempuh untuk mengejar target penerimaan pajak pada tahun ini.

Bimo mengungkap sejumlah strategi seperti penguatan sistem Coretax serta kualitas sumber daya manusia. Ia juga mengatakan berdoa sebagai salah satu strategi.

"Banyak doa, banyak usaha yang baik, membenarkan sistem, memperkuat Coretax, memperkuat kapasitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak," katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Bimo menilai hasil perbaikan tersebut mulai terlihat seiring semakin baiknya integritas pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Hasilnya kan sudah kelihatan. Ketika sistem makin kuat, tata kelola juga makin jelas, kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dengan integritas yang makin bagus," ujarnya.

Dalam aspek tata kelola, Bimo mengatakan seluruh proses kerja DJP secara bertahap akan terintegrasi ke dalam Coretax melalui sistem kertas kerja elektronik.

Sistem tersebut akan mencakup seluruh proses mulai dari pengawasan wajib pajak oleh Account Representative (AR), pemeriksaan, audit, hingga penanganan keberatan dan banding.

Menurut dia, digitalisasi tersebut juga bertujuan mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan data perpajakan.

Selain itu, DJP juga tengah menunggu berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan dari aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan terkait praktik perpajakan.

Ia menyinggung pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan under invoicing dan transfer pricing yang berpotensi menjadi bahan perbaikan ke depan.

"Nah, kita tunggu juga, pasti ada rekomendasi perbaikan-perbaikan yang ada di situ," ujar Bimo.

[Gambas:Youtube]

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga akhir Mei 2026 tumbuh 22,1 persen secara tahunan (yoy).

Akselerasi ini tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan per April 2026 di angka 16,1 persen.

“Penerimaan pajak melanjutkan tren pertumbuhan positif sejalan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan semakin baiknya implementasi Coretax,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Purbaya mengatakan, kenaikan ini disumbang oleh pos Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Deposit PPh Badan yang mengalami lompatan signifikan.

Hingga Mei 2026, akumulasi penerimaan dari PPh Badan menyentuh angka Rp167,6 triliun atau tumbuh 23,9 persen. Nilai tersebut melonjak tajam dari posisi April 2026 yang berada di angka Rp135,2 triliun.

“Ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan masih tumbuh dan memiliki kinerja yang baik. Kekhawatiran sebelumnya bahwa dunia usaha mengalami perlambatan ternyata tidak terbukti,” kata Purbaya.

Indikator kesehatan ekonomi domestik juga tercermin dari realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Per Mei 2026, sektor pajak konsumsi ini membukukan pertumbuhan yang sangat kuat hingga 41,3 persen dengan nilai Rp315,7 triliun secara tahunan. Performa ini melampaui pencapaian bulan April 2026 yang tumbuh 40,2 persen dengan nilai Rp221,2 triliun.

“PPN dan PPnBM sebagai pajak konsumsi meningkat tinggi sejalan dengan konsumsi dalam negeri yang kuat dan daya beli yang terjaga,” tutur Purbaya.

Adapun sektor perdagangan menjadi motor penggerak terbesar dengan pertumbuhan perpajakan mencapai 52,4 persen.

Kemudian sektor pertambangan mencatatkan kenaikan penerimaan sebesar 28,2 persen, industri pengolahan tumbuh positif di level 19,7 persen.

Sektor pengangkutan dan pergudangan membukukan pertumbuhan 16,8 persen, sektor jasa perusahaan naik sebesar 16,3 persen, sektor konstruksi dan real estat tumbuh moderat di angka 7,4 persen.

“Kinerja sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi terus bergerak. Ketika perdagangan tumbuh tinggi berarti ada transaksi dan konsumsi yang meningkat, sedangkan industri pengolahan yang tumbuh menunjukkan pabrik-pabrik tetap berproduksi,” tutur Purbaya.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA— Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai Indonesia memiliki dasar hukum untuk mengenakan pajak kepada platform over the top (OTT) global yang memperoleh manfaat ekonomi besar dari pasar domestik meski tidak memiliki kantor fisik di Tanah Air.

Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengatakan ketentuan tersebut telah diakomodasi dalam konsepSignificant Economic Presence(SEP) yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Melalui skema itu, negara memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada perusahaan digital asing yang menjalankan aktivitas ekonomi signifikan di Indonesia.

“SEP itu adalah terkait dengan hak kita untuk memajaki, ada hak dari negara untuk memajaki setidaknya dari sisi perusahaan itu meskipun dia tidak punya kantor fisik di Indonesia, tetapi dia mempunyai aktivitas yang signifikan di Indonesia,” kata Huda dalam acara Diseminasi Hasil Studi: Tata Kelola Industri Over The Top di Indonesia di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurut dia, aktivitas OTT global di Indonesia sudah sangat besar, terlihat dari tingginya pemanfaatan bandwidth dan jumlah pengguna. Karena itu, Celios mendorong pemerintah memanfaatkan instrumen perpajakan yang tersedia, baik melaluiwithholding tax,digital services tax(DST), maupun penerapan SEP.

Huda menilai hingga saat ini masih terdapat potensi penerimaan negara yang belum tergarap dari aktivitas ekonomi digital lintas negara. Di sisi lain, beban penerimaan negara dari sektor digital masih lebih banyak berasal dari pungutan kepada konsumen.

Pandangan serupa disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino. Dia menilai terdapat ketimpangan perlakuan antara pelaku digital domestik dan platform global yang beroperasi di Indonesia.

Menurut Harris, perusahaan digital lokal harus membayar pajak penghasilan badan, membangun infrastruktur, menyerap tenaga kerja, serta mematuhi berbagai regulasi yang berlaku.

“Sementara pemain-pemain global ini enggak bayar pajak, enggak bangun infrastruktur apa-apa. Infrastrukturnya Netflix itu infrastrukturnya 100% pakai pemain lokal,” kata Harris.

Dia mencontohkan layanan OTT seperti Netflix yang memanfaatkan jaringan operator telekomunikasi nasional untuk menjangkau pelanggan di Indonesia.

Harris menegaskan konsep SEP dapat menjadi dasar bagi Indonesia untuk mengenakan pajak kepada perusahaan digital global yang memperoleh manfaat ekonomi besar dari pasar domestik.

“Maka solusinya apa? Pakai konsep Significant Economic Presence. Ini, dengan seperti ini kita berhak pajakin. Walaupun sistem pajaknya nanti mau pakai withholding, mau pakai yang lain, kita intinya adalah nomor satu kita berhak memajakin,” katanya.

Berdasarkan data dipaparkan Celios, jumlah pengguna layanan OTT global diproyeksikan mencapai sekitar 3,76 miliar orang pada 2025 atau setara 48% populasi dunia.

Pertumbuhan terjadi di berbagai segmen layanan, mulai dari video berlangganan (subscription video on demand), video transaksional (transaction video on demand), hingga layanan unduhan digital.

Di Indonesia, basis pengguna internet juga didominasi kelompok usia produktif. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 menunjukkan jumlah pengguna internet dari Generasi Z mencapai 62,39 juta jiwa, disusul milenial sebanyak 57,64 juta jiwa dan Generasi X sebanyak 34,71 juta jiwa. Besarnya populasi pengguna internet tersebut menjadi pasar potensial bagi berbagai platform digital global.

Pada saat yang sama, pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi internet menunjukkan tren meningkat. Setelah berada di kisaran Rp84.387 per bulan pada 2018 dan Rp98.595 pada 2019, rata-rata pengeluaran internet rumah tangga sempat turun menjadi Rp60.780 pada 2020. Namun, nilainya kembali meningkat menjadi Rp127.392 pada 2021, Rp137.343 pada 2022, dan mencapai Rp146.189 pada 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai langkah Indonesia belum maksimal dalam memungut pajak dari penyelenggara over-the-top (OTT) seperti Google, TikTok, Meta dan lain sebagainya.

Dengan nilai transaksi digital (GMV) mencapai Rp1.350 triliun, Indonesia “hanya” berhasil memungut Rp32,32 triliun pajak digital dan menghasilkan digital tax coefficient sebesar 0,27. Angka ini jauh di bawah sektor konvensional seperti manufaktur dan jasa keuangan yang tax coefficient-nya dua hingga tiga kali lebih tinggi.

Dalam laporan bertajuk Tata Kelola Industri Over-The-Top di Indonesia, Celios mengungkap masih ada kesenjangan fiskal yang mengkhawatirkan di sektor ekonomi digital nasional.

Kajian ini menelaah struktur perpajakan digital Indonesia, pola bisnis platform Over-The-Top (OTT) global, perbandingan regulasi di berbagai negara, serta dampak ekonomi dari tiga skenario kebijakan: Withholding Tax (WHT) 1 persen, WHT 3 persen, dan pungutan Universal Service Obligation (USO) 0,75 persen.

Hasilnya, semua skenario menunjukkan potensi penerimaan negara yang jauh lebih besar dari kondisi saat ini, dengan multiplier positif terhadap output, PDB, dan penyerapan tenaga kerja.

“Setiap Rp100 nilai transaksi digital, negara hanya berhasil memungut 27 sen sebagai pajak. Ini bukan sekadar masalah teknis, ini adalah kegagalan sistemik,” kata Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Dia mengatakan platform OTT global beroperasi di Indonesia tanpa physical presence yang signifikan, menghasilkan pendapatan ratusan triliun dari pasar Indonesia, tetapi tidak tunduk penuh pada yurisdiksi perpajakan nasional.

“Rantai nilai tercipta di Indonesia, tapi pemajakannya tidak terjadi di sini,” kata Huda.

Dia menuturkan ketimpangan ini makin terasa ketika menelusuri komposisi penerimaan pajak digital yang ada. Lebih dari 77% penerimaan pajak digital selama ini bersumber dari Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).

Huda menyampaikan PPN sejatinya dibayar oleh konsumen Indonesia, bukan oleh platform OTT global itu sendiri. Sementara pajak atas laba korporasi digital global nyaris tidak ada, meski Indonesia adalah pasar ke-4 pengguna Google dan ke-3 pengguna Facebook di dunia, dengan lebih dari 200 juta pengguna internet aktif.

“Ini artinya yang menanggung beban fiskal dari ekonomi digital adalah rakyat Indonesia, bukan perusahaan platform globalnya,” kata Celios.

Di sisi lain, kata Huda, operator telekomunikasi harus menginvestasikan 17,2% pendapatannya untuk membangun infrastruktur digital, sementara platform OTT yang paling banyak menggunakan jaringan itu tidak menanggung kewajiban yang sebanding.

Jaya Dharmawan, Peneliti Kebijakan Publik dan Fiskal CELIOS, memproyeksikan potensi penerimaan negara yang signifikan apabila kebijakan yang tepat segera diterapkan.

Pada 2026, potensi penerimaan berkisar Rp7,52 triliun hingga Rp30 triliun tergantung instrumen yang dipilih. Proyeksi ini terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi digital. Pada 2030, skenario WHT 1 persen berpotensi menghasilkan Rp37,42 triliun.

“WHT 3 persen mencapai Rp112,27 triliun, sementara skema USO 0,75 persen bisa menyumbang Rp28,07 triliun dengan earmarking langsung untuk pembangunan infrastruktur TIK,” kata Jaya.

Dyah Ayu, Peneliti Ekonomi CELIOS, menjelaskan bahwa CELIOS merekomendasikan enam paket kebijakan yang harus segera dijalankan secara simultan.

“Yang paling mendesak adalah penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola OTT yang mewajibkan platform asing mendaftar sebagai Badan Usaha Tetap Digital, dengan ambang Significant Economic Presence berbasis jumlah pengguna, volume transaksi, atau pendapatan iklan," kata Ayu.

Bersamaan dengan itu, lanjut Ayu, pemerintah harus segera menerapkan Withholding Tax minimal 1% atas gross revenue platform OTT global. Dia mengatakan mekanismenya sudah ada, platform pembayaran dan bank bisa menjadi withholding agent yang terintegrasi dengan sistem yang sudah eksis.

"Ini bukan hal yang rumit secara teknis, ini soal keberanian politik untuk melakukannya,” tegasnya.

Untuk USO Digital, Celios mengusulkan perluasan subjek pungutan dari operator telekomunikasi domestik ke platform OTT asing dengan tarif 0,75% dari pendapatan bruto.

“Dana ini harus di-earmark secara khusus untuk pembangunan infrastruktur data nasional, kecerdasan buatan, dan konektivitas 5G di wilayah 3T. Selain itu, dana ini bisa digunakan untuk ekosistem ekonomi kreatif yang menjadi penopang ekosistem ekonomi digital di Indonesia,” kata Ayu.