Bisnis.com, JAKARTA — Seiring dengan naiknya target penerimaan negara 2027, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan mengintensifkan penerimaan pajak dari sejumlah sektor yang selama ini masih sulit disentuh otoritas. Namun, keinginan ini dibayangi oleh rendahnya potensi penerimaan dan tingginya overhead cost.

Untuk diketahui, DPR dan pemerintah telah menyetujui rentang target penerimaan negara pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027. Rentang target yang awalnya diajukan Presiden Prabowo Subianto di DPR Mei 2026 lalu, yakni 11,82% sampai 12,40% disepakati naik ke 12,01% sampai 12,40% terhadap PDB.

Artinya, baik pihak eksekutif dan legislatif menyepakati untuk mengejar target minimal penerimaan negara 0,19% lebih tinggi tahun depan. Hal ini sejalan dengan ambisi pemerintah untuk mengejar target defisit 1,80% sampai 2,40% terhadap PDB.

Adapun pajak tetap menjadi tulang punggung penerimaan negara. Kontribusinya ke penerimaan negara secara keseluruhan bisa mencapai lebih dari 70%.

Pada 2027, DJP mengatakan bahwa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi tetap dilakukan dengan dibekali Coretax. Beberapa sektor yang bakal lebih intensif untuk digali potensi penerimaan pajaknya meliputi shadow economy maupun underground economy, serta ekonomi digital.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto saat merespons berbagai pertanyaan dari anggota Komisi XI DPR, pada rapat dengar pendapat (RDP), Senin (15/6/2026). Sejalan dengan pengajuan pagu indikatif anggaran DJP Rp5,4 triliun, tertinggi di seluruh unit Kemenkeu, otoritas pajak diminta DPR untuk lebih mengintensifkan pengejaran pajak terhadap sektor-sektor ekonomi tersebut.

Khususnya ihwal ekonomi digital, anggota Komisi XI DPR Harris Turino menyoroti bagaimana perusahaan-perusahaan multinasional yang banyak bergerak di ekonomi digital berkelit dari kewajiban pajak dengan rezim permanent establishment alias bentuk usaha tetap (BUT).

Masalahnya, rezim dimaksud sudah tak lagi relevan dengan kehadiran kelompok perusahaan big tech seperti Google, Instagram, YouTube, Netflix, Spotify dan masih banyak lagi. Perusahaan bermarkas di Amerika Serikat (AS) ini beraktivitas dan meraup keuntungan dari masyarakat Indonesia tanpa harus hadir secara fisik di Tanah Air.

Akan tetapi, otoritas sampai saat ini belum bisa memungut pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan-perusahaan teknologi ini.

"Di banyak negara sudah menerapkan pajak atas perusahaan-perusahaan ini seperti di Prancis, Italia, Inggris, bahkan Turki juga sudah menerapkan pajak. Jangan sampai bahwa kita hanya memajaki perusahaan-perusahaan dalam negeri saja. Sudah saatnya Direktorat Jenderal Pajak punya keberanian untuk mendobrak keadilan pajak," ujar politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu dalam forum tersebut.

Bimo pun mengamini keresahan mitra kerjanya dari cabang kekuaan legislatif ini. Untuk itu, menurutnya PR ke depan otoritas pajak adalah untuk mengejar penerimaan pajak dari sederet raksasa teknologi tersebut.

Saat ini, dia mengakui otoritas baru memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias PPN PMSE dari perusahaan-perusahaan big tech. Dengan demikian, beban pajak baru dipikul oleh konsumen alih-alih produsen (perusahaan).

Berdasarkan data DJP sampai kuartal I/2026, penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital keseluruhan mencapai Rp50,51 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari PPN PMSE Rp38,76 triliun yang dipungut melalui 262 pelaku PMSE.

Amazon, Google, Spotify, TikTok, Walt Disney, Meta, Microsoft, Alibaba dan lain-lain termasuk dalam pemungut PPN PMSE. Ke depan, dengan rezim pajak minimum global (GMT) yang kini sudah berlaku, Bimo menyebut bakal mengintensifkan penerimaan PPh dari perusahaan-perusahaan ini.

Perusahaan-perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi tahunan melebihi 750 juta euro akan bisa dipajaki oleh yurisdiksi tempat mereka beroperasi, seperti Indonesia, dengan tarif efektif minimal 15%.

"Kami akan intensifkan mulai 2026 ke 2027, hak pemajakan global minimum tax. Nah, yang mana masih menjadi PR kami adalah bagaimana seperti kasus Google yang pada saat itu ditetapkan BUT-nya di dalam tax treaty, juga bisa diperkuat bahwa kami bisa menetapkan BUT berdasarkan faktor produksi yang ada di Indonesia," terang Bimo.

Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara ini juga menjamin bahwa sederet pemain global di sektor ekonomi digital sudah mulai terpantau oleh otoritas pajak. Dengan demikian, dia menyebut negara tidak akan kehilangan potensi pemungutan PPh dari perusahaan-perusahaan ini.

"Pemain-pemain global di bidang digital economy juga sudah tercatat sebagai wajib pajak di KPP Badora [Kantor Pelayanan ajak Badan dan Orang Asing], di KPP PMA [Penanaman Modal Asing] kami, jadi tidak serta-merta kami kehilangan potensi PPh-nya," terangnya.

Wajib Pajak Baru

Di sisi lain, Bimo turut memastikan pihaknya juga bakal fokus untuk menggali potensi penerimaan pajak dari underground economy dan shadow economy.

Menurutnya, sistem Coretax yang sudah lebih optimal turut mendorong penambahan WP baru. Integrasi data WP dengan pihak ketiga mendorong ekstensifikasi sehingga mendorong penambahan sekitar 50.000 WP baru. Di luar itu, terdapat penambahan sebanyak 24.672 WP sampai dengan 12 Juni 2026 yang bersumber dari reaktivasi WP dormant atau nonefektif.

Sampai dengan 12 Juni 2026 pula, Bimo mencatat ada penambahan 1,84 juta WP secara sukarela atau voluntary.

Terkait dengan reaktivasi WP yang sebelumnya dormant, Bimo menyebut hal ini merupakan langkah intensifikasi penerimaan pajak. Akan tetapi, langkah pengawasan yang dilakukan seirama dengan pengumpulan data basis pajak baru sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya ekstensifikasi.

"Tambahan wajib pajak baru 2026 ini menjadi basis yang baik untuk 2027," paparnya.

Bimo lalu menyebut ada tambahan penerimaan sekitar total Rp23,5 triliun dari perluasan basis pajak berdasarkan data hingga 31 Mei 2026. Perinciannya, Rp912,9 miliar dari WP baru, Rp1,96 triliun dari pengusaha kena pajak (PKP) baru, serta Rp20,63 triliun dari reaktivasi WP yang sebelumnya dormant.

Meski demikian, Kepala Riset Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai ada dua hal lain yang lebih menentukan keberhasilan DJP dalam mendorong ekstensifikasi daripada Coretax semata. Pertama, pengoperasian Coretax tanpa adanya data pihak ketiga yang mencukupi dinilai tidak akan mampu mendorong ekstensifikasi.

"Ibarat mobil tanpa bahan bakar. Kalau tidak ada bahan bakarnya, mobil tersebut tidak akan jalan," terangnya kepada Bisnis.

Kedua, masalah basis pajak. Fajry menilai upaya menggenjot ekstensifikasi akan menjadi percuma ketika pendapatan masyarakat masih rendah. Hal ini pun turut memicu rendahnya tax ratio Indonesia, yang terakhir bertengger hanya di 9,31% terhadap PDB pada 2025.

Dari tren tax ratio yang melandai, penambahan signifikan jumlah WP tidak dibarengi dengan tambahan penerimaan. Tren ini terlihat sejak 2016, ketika dilakukannya reformasi perpajakan. Kemudian, selepas periode kenaikan harga komoditas pada 2022, tax ratio juga kian menurun.

"Ekstensifikasi sebetulnya sudah digalakkan ketika Tax Amnesty 2016-2017, namun realitanya? Penambahan WP baru tidak bisa mengerek tax ratio atau penerimaan pajak kita," ujarnya.

Mengenai dua fokus DJP pada 2027, Fajry menilai keduanya menghadapi tantangan yang berbeda. Untuk penerapan pajak minimum global, tantangannya dinilai minim karena cakupannya sangat terbatas.

Berdasarkan data DJP sebelumnya, ada sekitar 46 grup perusahaan multinasional yang memenuhi syarat kewajiban pelaporan GMT ke Indonesia berdasarkan laporan country-by-country 2021-2024. Otoritas pun mengakui potensinya juga tidak besar, yakni hanya total Rp4,49 triliun dari mekanisme Income Inclusion Rule (IIR) dan Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT).

Di sisi lain, terkait dengan shadow economy atau underground economy, Fajry menilai keinginan ini sampai sekarang terbatas hanya wacana. Padahal, ini sudah masuk ke dalam janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di kala Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

Contohnya, belum ada informasi mengenai jumlah WP sektor tambang dan perkebunan ilegal yang sudah masuk ke dalam sistem pajak maupun hasil penerimaannya. Hal yang dilakukan pemerintah justru masih 'berburu di kebun binatang' dengan menyebarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) maupun menahan restitusi.

"Sektor tambang ataupun perkebunan ilegal pasti akan sulit karena pasti punya beking dan sulit secara geografis. Selama sektor ini belum ditertibkan secara hukum maka sulit untuk digarap oleh DJP," tuturnya.

Tantangan terbesar yang bakal dihadapi pemerintah dalam menggarap shadow maupun underground economy, lanjut Fajry, adalah tingginya biaya administrasi. Bentuknya dapat berupa biaya kepatuhan dari sisi WP maupun biaya administrasi bagi DJP.

Sebab mayoritas pelaku ekonomi 'informal' ini adalah pelaku usaha kecil dan mikro. Dia memprakirakan pemajakan sektor tersebut bakal sulit tanpa disertai terobosan administrasi.

Hal ini kendati DJP menyebut ongkos pemungutan pajak (cost of tax collection) Indonesia sebesar 0,84% pada 2026. Rasio anggaran terhadap penerimaan pajak ini mengalami tren penurunan dari 2021, dan masih lebih rendah dari China, Filipina dan India pada kisaran 0,9% sampai 1,9%.

"Nyatanya, 'overhead cost' tersebut lebih besar dibandingkan pajak yang dibayarkan atau penerimaan yang didapatkan. Banyak pelaku UMKM komplain ke saya, bahwa biaya mereka untuk comply jauh lebih besar dari pajak yang mereka bayarkan. Inilah kenapa sektor ini disebut sebagai sektor yang 'hard-to-tax' (HTT). Dari sudut kebijakan publik memang tidak ideal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Defisit APBN mencatatkan rekor terbesar pada kuartal I/2026 jika dibandingkan dengan triwulan pertama pada tahun-tahun sebelumnya, akibat belanja jor-joran tetapi penerimaan loyo. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan fiskal, terutama dengan adanya tekanan global imbas perang AS-Israel vs Iran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026 mengalami defisit Rp240,1 triliun pada kuartal I/2026. Defisit itu setara 0,93% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan catatan Bisnis, defisit itu menjadi yang paling besar jika dibandingkan dengan kuartal I pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi APBN biasanya masih surplus pada bulan-bulan pertama, meskipun surplus semakin menipis dari waktu ke waktu, seperti pada kuartal I/2024 APBN masih surplus Rp8,1 triliun atau 0,04% PDB.

Pada kuartal I/2025, defisit APBN terjadi dengan cepat, yakni mencapai Rp104,2 triliun atau 0,43% PDB. Defisit ini terjadi karena penerimaan negara terkontraksi sedangkan belanja negara terus bergulir.

Purbaya mengungkap bahwa defisit APBN pada kuartal I/2026 juga terjadi karena pemerintah mempercepat realisasi belanja negara. Purbaya bahkan berkelakar agar publik tidak khawatir saat defisit melebar, karena masih sesuai rencana pemerintah dan perkembangannya terus diawasi dengan cermat.

"Jadi, ketika ada defisit, masyarakat jangan kaget. Memang anggaran kita didesain defisit, kalau saya belanjakan lebih merata sepanjang tahun, kan, harusnya di triwulan pertama sekarang lebih besar [dari] triwulan pertama tahun lalu defisitnya," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Berdasarkan data APBN sampai dengan 31 Maret 2026, defisit fiskal Rp240,1 triliun itu tumbuh 140,5% (YoY) dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp99,8 triliun (0,41% terhadap PDB).

Pertumbuhan yang tinggi ini sejalan dengan akselerasi belanja negara yang dibukukan sebesar Rp815 triliun. Nilai ini tumbuh 31,4% (yoy) dari periode sampai 31 Maret 2025 yakni Rp620,3 triliun.

Purbaya menyebut bahwa realisasi belanja negara setiap kuartal I selama ini sekitar 17% terhadap target belanja APBN. Namun, pada kuartal I/2026, dia mencatat realisasi belanja sudah mencapai 21,2% terhadap APBN Rp3.842,7 triliun.

"Orang bertanya kenapa sekarang lebih cepat? Karena kami maunya begitu, kami ingin sekali belanjanya bisa dibelanjakan hampir merata sepanjang tahun sehingga dampak ekonominya lebih signifikan dirasakan sepanjang tahun," kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Belanja ini meliputi belanja pemerintah pusat Rp610,3 triliun, yang mencakup kementerian/lembaga Rp281,2 triliun dan non-kementerian/lembaga Rp329,1 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) sudah dibelanjakan Rp204,8 triliun.

Purbaya juga menjelaskan bahwa terdapat total Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp420 triliun di kas negara. Sebagian besar ditaruh di perbankan.

Purbaya mengatakan bahwa SAL ini sudah disebar ke perbankan senilai Rp300 triliun. Dia sebelumnya telah menambahkan Rp100 triliun ke himbara sesudah menginjeksi Rp200 triliun sejak September 2025.

Sementara itu, masih terdapat sisa Rp120 triliun yang disimpan di rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI).

"Rp200 [triliun] penempatan di bank, saya tambah lagi Rp100 [triliun], sisa Rp120 [triliun] masih di BI," ujarnya.

Purbaya mengatakan bahwa total SAL Rp420 triliun itu merupakan bantalan fiskal yang bisa digunakan pemerintah apabila kenaikan harga minyak semakin menekan APBN.

"Rp420 triliun itu merupakan bantalan tersendiri kalau diperlukan, kalau harga minyak naik tinggi sekali tidak terkendali. Tentu saya akan ke Komisi XI untuk minta izin bagaimana mengelola anggaran SAL," paparnya.

Penerimaan Pajak

Purbaya melaporkan bahwa penerimaan negara terealisasi Rp574,9 triliun. Pertumbuhannya mencapai 10,5% (YoY) dari periode tahun lalu yakni Rp520,4 triliun. Penerimaan ini meliputi pajak Rp394,8 triliun, kepabenan dan cukai Rp67,9 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp112,1 triliun.

Khusus penerimaan pajak, pertumbuhannya melandai dari dua bulan pertama 2026 yang tumbuh masing-masing di atas 30% (YoY). Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai masih terkontraksi sebesar 12,6% (YoY).

"Penerimaan pajak neto tumbuh 20,7% dan secara bruto Rp9,9%. Hal ini menunjukkan kualitas penerimaan pajak konsisten membaik dan basis pajak yang lebih solid," pungkas Purbaya.

Tumbuhnya penerimaan pajak tidak lepas dari kinerja tahun lalu yang terkontraksi, sehingga terdapat efek basis rendah atau low base effect.

Meskipun penerimaan pajak tumbuh tinggi dari sisi persentasenya, sejumlah pihak mencermati kinerja perpajakan Indonesia yang lesu. Salah satunya lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings yang menilai rasio pajak atau tax ratio Indonesia cenderung turun dalam satu dekade terakhir.

Terakhir, tax ratio Indonesia 2024 ada di level 10,08% lalu turun pada 2025 menjadi 9,31%.

Fitch sendiri memproyeksikan bahwa rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia hanya akan mencapai rata-rata 13,3% terhadap PDB selama periode 2026—2027, jauh tertinggal dari median negara setara di kategori 'BBB' yang berada di level 25,5%.

Fitch pun menurunkan prospek (outlook) Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) Indonesia dari stabil menjadi negatif, salah satunya karena pertimbangan kondisi fiskal Indonesia.

"Peringkat ini tertahan oleh penerimaan negara yang lemah, tingginya biaya pembayaran utang, serta sejumlah faktor struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada pada peringkat 'BBB'," tulis Fitch dalam pernyataan resminya

Defisit APBN Melebar Bahkan jika Tak Ada Perang AS-Israel vs Iran

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai bahwa pelebaran defisit APBN pada awal tahun bukan semata-mata karena dampak perang AS-Israel vs Iran, yang meningkatkan harga minyak dunia lalu memengaruhi subsidi energi.

Menurut Dipo, pelebaran defisit terjadi karena belanja yang tinggi tidak diimbangi oleh penerimaan negara yang ideal. Dia pun menilai bahwa perencanaan APBN 2026 sejak awal memang kurang matang, dan menjadi cukup menantang karena adanya tekanan global akibat perang.

"Asumsinya memang sangat-sangat agresif, terutama di penerimaan pajak, pemerintah targetkan hampir 20%, padahal ekonomi sendiri tumbuh 5%. Itu dari mana? ... Terlepas ada perang Iran, tanpa perang Iran pun kita sudah pasti miss target, karena terlalu agresif di penerimaan, sedangkan beban [belanja] tidak mau turun sama sekali," ujar Dipo dalam diskusi bertajuk Kritisi Pelebaran Batas Defisit APBN, belum lama ini.

Dipo menyebut bahwa wacana pelebaran batas defisit APBN sebagai solusi malas pengelolaan keuangan negara, karena pada intinya pelebaran itu berarti penambahan utang. Strategi itu menurutnya hanya memberikan beban kepada generasi mendatang, bukan menjadi solusi tepat untuk mengatasi masalah fiskal.

Dia juga mengingatkan agar pemerintah mempersiapkan diri mengantisipasi dampak ekonomi jika perang AS-Israel vs Iran terjadi dalam waktu panjang, karena akan berpengaruh terhadap harga minyak, lalu merembet ke nilai tukar rupiah, hingga ke anggaran subsidi energi yang pada akhirnya membebani APBN.

"Kalau nilai tukar Rp17.000 [per dolar AS] dan harga minyak di US$100 [per barel] itu kita hit 3,55% defisitnya. Kami prediksi sama bahwa sepertinya ini akan berkelanjutan perangnya, jadi kita memang perlu siap-siap," ujar Dipo. (Wibi Pangestu Pratama)

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah lembaga internasional baik menyoroti kinerja pemungutan pajak yang dianggap sebagai biang keladi dari lunturnya kredibilitas fiskal pemerintah.

Sorotan teranyar datang dari tiga lembaga pemeringkat global yakni Moody's, S&P dan Fitch. Menariknya, dari 3 lembaga tersebut, hanya S&P yang masih mempertahankan prospek atau outlook stabil. Dua lainnya yaitu Moody's dan Fitch telah menurunkan outlook dari stabil ke negatif.

Penurunan outlook itu merupakan imbas dari kekhawatiran pasar terhadap kredibilitas fiskal pemerintah. Kinerja setoran pajak, yang menjadi tumpuan pendapatan negara dianggap tidak sejalan dengan beban belanja pemerintah.

Sekadar contoh, pelebaran defisit APBN 2025 yang menembus 2,92% dari produk domestik bruto (PDB) telah mempersempit ruang fiskal pemerintah. Defisit itu melebar dari target UU APBN 2025 yakni 2,53%. Pemicunya, setoran pajak tidak sesuai ekspektasi hanya Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target tahun 2025.

Selain ketiga lembaga tersebut, isu kredibilitas fiskal dan setoran pajak juga disorot Bank Dunia (World Bank) dalam Country Program Evaluation Report pada tahun fiskal 2013-2023. Bank Dunia menilai selama 10 tahun pemerintah dianggap tidak optimal meningkatkan performa penerimaan pajak. Hal itu tampak dari angka rasio pajak Indonesia yang tergolong rendah untuk ukuran negara G20. Pada tahun 2025, tax ratio Indonesia turun ke 9,31% terhadap PDB.

Adapun kalau mengacu kepada kajian Bank Dunia, penyebab kinerja rasio pajak tidak sesuai ekspektasi karena rendahnya kepatuhan wajib pajak. "Kesenjangan pendapatan disebabkan oleh rendahnya kepatuhan di kalangan wajib pajak di banyak sektor dan kebijakan pajak yang penuh dengan pengecualian dan ambang batas," terang Bank Dunia pada laporan yang diterbitkan Februari 2026 itu, dikutip Selasa (10/3/2026).

Meski demikian, lembaga internasional itu mengungkap pernah memberikan asistensi proyek kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melaksanakan proyek bernama PINTAR, atau Project for Indonesian Tax Administration Reform. Namun, proyek itu dibatalkan pada 2012 silam.

Prospek Menurut Fitch

Di sisi lain, Fitch memperkirakan penerimaan negara tidak akan naik signifikan dari tahun lalu sehingga semakin membatasi ruang fiskal. Hal ini tertuang pada pengumuman terbaru lembaga pemeringkat, Fitch Ratings yang mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada BBB. Namun, prospek atau outlook kredit Indonesia diturunkan dari kategori Stabil ke Negatif.

Fitch menilai keseluruhan penerimaan APBN 2026, yang dalam hal ini meliputi pajak, kepabeanan dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hanya sebesar 13,3% terhadap PDB pada 2026 dan 2027. Angka ini juga masih lebih rendah dari rata-rata median penerimaan negara-negara dengan sesama rating BBB.

Sebagai informasi, pemerintah tahun ini menargetkan penerimaan negara keseluruhan sebesar Rp3.153,6 triliun. Penerimaan pajak ditargetkan Rp2.357,7 triliun, kepabeanan dan cukai Rp336 triliun, serta PNBP Rp459,2 triliun.

"Kami memperkirakan pendapatan pemerintah umum/PDB rata-rata 13,3% selama tahun 2026 dan 2027 (median BBB: 25,5%) di tengah kurangnya mobilisasi pendapatan yang signifikan," ujar Fitch melalui keterangan resmi, Rabu (4/3/2026).

Sebagai informasi, penerimaan negara keseluruhan pada APBN 2025 lalu hanya terkumpul Rp2.756,3 triliun atau 91,7% terhadap target APBN yakni Rp3.005,1 triliun. Penerimaan pajak, yang juga merupakan penyumbang terbesar ke kas negara, mengalami shotfall sebesar Rp271,7 triliun lantaran hanya terealisasi Rp1.917,6 triliun (dari target Rp2.189,3 triliun).

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai terkumpul Rp300,3 triliun atau 99,6% dari target, sedangkan PNBP Rp534,1 triliun atau melebihi target APBN. Dengan PDB Indonesia pada 2025 sebesar Rp23.821,1 triliun, maka rasio keseluruhan penerimaan negara tahun lalu yakni 11,5% terhadap PDB.

Menurut Fitch, lemahnya penerimaan negara tahun lalu disebabkan berbagai hal. Mulai rendahnya penerimaan pajak, batalnya kenaikan tarif PPN menjadi 12%, pengalihan dividen BUMN dari pos PNBP ke Danantara, serta restitusi yang mencapai Rp361 triliun.

"Upaya berkelanjutan untuk memperkuat kepatuhan pajak seharusnya meningkatkan pendapatan, tetapi kemungkinan tidak akan memberikan peningkatan yang signifikan dalam jangka pendek, sehingga membatasi ruang fiskal," ujar Fitch.

Apa Kata Purbaya?

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menilai penurunan outlook kredit rating oleh lembaga pemeringkat seperti Fitch disebabkan oleh anggapan bahwa adanya kelemahan struktural pada APBN.

Padahal, Purbaya mengeklaim pemerintah masih bisa melakukan ekspansi untuk pertumbuhan ekonomi tanpa harus mendorong defisit fiskal melewati batas 3% terhadap PDB.

"Kita lihat dari defisit ke PDB, kita aman. Pertumbuhan [ekonomi], kita aman. Bahkan kita tertinggi kan di G20, tumbuhnya 5,11% tahun lalu. Negara sekeliling kita seperti Thailand, di bawah kita pertumbuhannya defisitnya di atas 4%, Malaysia juga di atas 4% kalau enggak salah ya? Vietnam di atas 4 tuh. Tetapi kenapa yang di-incer Indonesia?," terangnya di kantor Kemenkeu, Jumat (6/3/2026).

Purbaya memahami kekhawatiran berbagai lembaga tersebut terhadap penerimaan negara. Namun, dia memastikan dengan pembenahan internal yang dilakukan olehnya terutama pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bisa membantu kinerja penerimaan negara tahun ini.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memaparkan bahwa penerimaan pajak pada Januari dan Februari 2026 sama-sama tumbuh 30% (yoy). Dia menilai ini menjadi indikasi awal perbaikan ekonomi.

Apabila pajak khususnya bisa tumbuh rata-rata 30% pada tahun ini, maka target Rp2.357,7 triliun diperkirakan bisa tercapai. "Sebagai indikasi awal, pengumpulan pajak di dua bulan pertama tahun 2026 ini tumbuh sebesar 30%. Artinya stabil di sana dan kami akan pastikan itu akan stabil terus ke depan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat bahwa rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) alias tax ratio Indonesia paling rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang (emerging market) di kawasan Asia Pasifik.

Berdasarkan pemutakhiran data World Revenue Longitudinal Database (WoRLD) yang dirilis Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) pada 4 Maret 2026, penerimaan perpajakan Indonesia hanya mencapai 10,08% terhadap PDB pada 2024. Laporan itu juga mencatat bahwa tax ratio Indonesia juga masih sangat tergantung terhadap komoditas.

Secara historis rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia mengalami masa puncaknya pada periode commodity boom, yang mana rekor tertinggi sempat menyentuh angka lebih dari 18,13% dari PDB pada 2008—dengan tax ratio sebesar 12,16%.

Sebaliknya, pada 2020, rasio pendapatan negara terhadap PDB anjlok menjadi 10,67%—menjadi titik terendah dalam catatan WoRLD IMF. Sejalan dengan itu, tax ratio juga hanya tercatat sebesar 8,32%.

Perbandingan dengan Negara Asia Tenggara

Sebagai perbandingan, rasio pajak Thailand mampu menyentuh 15,95% terhadap PDB pada tahun yang sama. Disusul oleh Filipina sebesar 15,36%, Vietnam sebesar 12,96%, dan Malaysia di level 12,47% terhadap PDB.

Bahkan, jika disandingkan dengan raksasa ekonomi Asia lainnya maka kapasitas pemungutan pajak Indonesia masih tampak jauh tertinggal. India mencatatkan tax ratio sebesar 18,11% terhadap PDB, sementara China berada di level 12,97%.

Rendahnya rasio pajak ini berimbas langsung pada rasio pendapatan negara secara keseluruhan (total revenue to GDP ratio). Total pendapatan negara Indonesia tercatat hanya 12,84% terhadap PDB, terendah di antara negara setara utama: China (25,6%), Filipina (21,2%), Thailand (21,2%), India (20,9%), Vietnam (18,4%), dan Malaysia (16,6%).

Merinci data IMF tersebut, struktur penerimaan pajak Indonesia pada 2024 secara umum masih ditopang oleh dua komponen utama. Pertama, pajak penghasilan dan laba (income and profit tax) yang menyumbang 4,80% terhadap PDB; jauh lebih rendah dari Malaysia (8,56%), India (6,79%), Thailand (6,08%), Filipina (5,80%), dan Vietnam (5,38%), meski masih lebih baik dari China (4,11%).

Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau sales & production tax, mencatatkan kontribusi sebesar 4,63% terhadap PDB. Realisasi ini juga jauh tertinggal dibandingkan India (9,66%), Thailand (8,92%), Filipina (7,63%), dan Vietnam (6,27%), meski masih lebih baik dari Malaysia (2,8%).

Ketiga, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau other revenue (non-tax) Indonesia mencapai 2,62% terhadap PDB. Angka itu menjadi yang terendah di antara negara setara seperti Vietnam (5,80%), Thailand (4,22%), Malaysia (4,19%), China (3,82%), Filipina (3,10%), dan India (2,78%).

Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Salah satu tantangan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak adalah kepatuhan wajib pajak yang masih jauh dari ekspektasi. Data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 sampai dengan 5 Maret 2026 mencapai 6.002.570 surat pemberitahuan alias SPT.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan data tersebut ditarik pukul 08.00 WIB pagi. Dengan demikian, masih ada sisa sekitar 8 juta SPT yang harus masuk untuk memenuhi target 14 juta SPT.

"Per hari ini jam 8 tadi pagi alhamdulillah in total sudah masuk SPT tahunan pajak tahun 2025 ini 6.002.570 SPT tahunan," terang Bimo pada taklimat media di kantor DJP Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Secara terperinci untuk pelaporan tahun buku Januari-Desember 2025, SPT PPh untuk orang pribadi (OP) mendominasi dengan 5.872.158 SPT yang sudah masuk. Kemudian, SPT PPh badan berdenominasi rupiah 129.231 SPT dan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) 113 SPT.

Sementara itu, untuk pelaporan beda tahun buku meliputi SPT dari wajib pajak (WP) badan 1.047 SPT berdenominasi rupiah dan 21 SPT badan berdenominasi dolar AS. Menurut Bimo, kinerja sampai dengan awal Februari 2026 ini tidak banyak berbeda dengan tahun lalu di periode yang sama yakni 6 juta SPT. "Kami masih menunggu sekitar 9 juta wajib pajak yang lain," terangnya secara terpisah usai acara.

Menurut Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu, ada 250.000 WP yang melaporkan pajaknya setiap hari. Namun, dia meyakini ini belum mencapai periode puncak (peak) lantaran otoritas pajak pernah mencatat pelaporan sampai dengan 370.000 WP dalam satu hari.

"Bahkan di weekend saja kemarin, weekend Sabtu Minggu kemarin, itu di Sabtu ada sekitar 190.000. Minggu-nya ada 60.000 wajib pajak," terangnya.

Untuk memastikan masyarakat melaporkan SPT-nya, Bimo menyebut pihaknya akan terus membuka saluran-saluran pelayanan melalui agen dan relawan pajak. Kerja sama dengan tax center di seluruh Indonesia juga diharapkan bisa mendorong pelaporan SPT.

Bisnis.com, JAKARTA — Rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) alias tax ratio Indonesia masih menjadi yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang (emerging market) setara di kawasan Asia Pasifik.

Berdasarkan pemutakhiran data World Revenue Longitudinal Database (WoRLD) yang dirilis Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) pada 4 Maret 2026, penerimaan perpajakan Indonesia hanya mencapai 10,08% terhadap PDB pada 2024.

Angka tersebut terpaut jauh di bawah rata-rata negara emerging market di kawasan yang sama. Negara-negara tetangga di kawasan Asean pun mencatatkan kinerja pemungutan pajak yang jauh lebih optimal.

Sebagai perbandingan, rasio pajak Thailand mampu menyentuh 15,95% terhadap PDB pada tahun yang sama. Disusul oleh Filipina sebesar 15,36%, Vietnam sebesar 12,96%, dan Malaysia di level 12,47% terhadap PDB.

Bahkan, jika disandingkan dengan raksasa ekonomi Asia lainnya maka kapasitas pemungutan pajak Indonesia masih tampak jauh tertinggal. India mencatatkan tax ratio sebesar 18,11% terhadap PDB, sementara China berada di level 12,97%.

Rendahnya rasio pajak ini berimbas langsung pada rasio pendapatan negara secara keseluruhan (total revenue to GDP ratio). Total pendapatan negara Indonesia tercatat hanya 12,84% terhadap PDB, terendah di antara negara setara utama: China (25,6%), Filipina (21,2%), Thailand (21,2%), India (20,9%), Vietnam (18,4%), dan Malaysia (16,6%).

Merinci data IMF tersebut, struktur penerimaan pajak Indonesia pada 2024 secara umum masih ditopang oleh dua komponen utama. Pertama, pajak penghasilan dan laba (income and profit tax) yang menyumbang 4,80% terhadap PDB; jauh lebih rendah dari Malaysia (8,56%), India (6,79%), Thailand (6,08%), Filipina (5,80%), dan Vietnam (5,38%), meski masih lebih baik dari China (4,11%).

Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau sales & production tax, mencatatkan kontribusi sebesar 4,63% terhadap PDB. Realisasi ini juga jauh tertinggal dibandingkan India (9,66%), Thailand (8,92%), Filipina (7,63%), dan Vietnam (6,27%), meski masih lebih baik dari Malaysia (2,8%).

Ketiga, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau other revenue (non-tax) Indonesia mencapai 2,62% terhadap PDB. Angka itu menjadi yang terendah di antara negara setara seperti Vietnam (5,80%), Thailand (4,22%), Malaysia (4,19%), China (3,82%), Filipina (3,10%), dan India (2,78%).

Sementara itu, berdasarkan data WoRLD IMF, secara historis rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia mengalami masa puncaknya pada periode commodity boom, yang mana rekor tertinggi sempat menyentuh angka lebih dari 18,13% dari PDB pada 2008—dengan tax ratio sebesar 12,16%.

Sebaliknya, pada 2020, rasio pendapatan negara terhadap PDB anjlok menjadi 10,67%—menjadi titik terendah dalam catatan WoRLD IMF. Sejalan dengan itu, tax ratio juga hanya tercatat sebesar 8,32%.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah ke posisi Rp16.925 pada perdagangan hari ini, Jumat (6/3/2026). Di sisi lain, laju greenback tercatat mengalami kontraksi.

Mengutip Bloomberg, rupiah melemah 20 poin atau 0,12% ke Rp16.925 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS turut melemah 0,31% menuju level 99,01.

Sementara itu, mata uang di Asia ditutup bervariasi. Yen Jepang terapresiasi 0,04% bersama won Korea sebesar 0,76%. Selanjutnya, rupee India dan ringgit Malaysia masing-masing melemah 0,09% dan 0,08% terhadap dolar AS.

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor internal, menyusul langkah Fitch Ratings yang menurunkan prospek Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Seiring hal tersebut, pemerintah diketahui berupaya mengerek tax ratio atau rasio pajak usai menjadi salah satu pertimbangan Fitch Ratings.

“Dalam satu dekade terakhir, tax ratio Indonesia selalu berada di kisaran 9% hingga 10% terhadap PDB. Bahkan, angkanya cenderung menurun seperti yang terjadi pada tahun lalu dari 10,08% pada 2024 menjadi 9,31% pada 2025,” ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3/2026).

Selain itu, tingginya belanja sosial pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan porsi 1,3% terhadap PDB periode 2025–2029, turut dinilai menjadi beban yang memicu kekhawatiran fiskal.

Dari sisi eksternal, Ibrahim menyampaikan bahwa pasar tetap waspada terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah yang memasuki hari ketujuh. Ketegangan antara AS, Israel, dan Iran telah memicu lonjakan harga minyak mentah yang berpotensi menyulut gelombang inflasi global baru.

“Harga minyak yang lebih tinggi cenderung memicu inflasi dan dapat membuat para pembuat kebijakan lebih berhati-hati dalam memangkas suku bunga dalam waktu dekat,” pungkasnya.

Untuk perdagangan pekan depan, mata uang rupiah diproyeksikan bergerak fluktuatif namun cenderung ditutup melemah di rentang Rp16.920 hingga Rp17.010 per dolar AS. Adapun untuk sepanjang minggu depan, rupiah diprediksi bergerak dalam kisaran Rp16.850–Rp17.010 per dolar AS.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah ke posisi Rp16.925 pada perdagangan hari ini, Jumat (6/2/2026). Di sisi lain, laju greenback tercatat mengalami kontraksi.

Mengutip Bloomberg, rupiah melemah 20 poin atau 0,12% ke Rp16.925 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS turut melemah 0,31% menuju level 99,01.

Sementara itu, mata uang di Asia ditutup bervariasi. Yen Jepang terapresiasi 0,04% bersama won Korea sebesar 0,76%. Selanjutnya, rupee India dan ringgit Malaysia masing-masing melemah 0,09% dan 0,08% terhadap dolar AS.

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor internal, menyusul langkah Fitch Ratings yang menurunkan prospek Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Seiring hal tersebut, pemerintah diketahui berupaya mengerek tax ratio atau rasio pajak usai menjadi salah satu pertimbangan Fitch Ratings.

“Dalam satu dekade terakhir, tax ratio Indonesia selalu berada di kisaran 9% hingga 10% terhadap PDB. Bahkan, angkanya cenderung menurun seperti yang terjadi pada tahun lalu dari 10,08% pada 2024 menjadi 9,31% pada 2025,” ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026).

Selain itu, tingginya belanja sosial pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan porsi 1,3% terhadap PDB periode 2025–2029, turut dinilai menjadi beban yang memicu kekhawatiran fiskal.

Dari sisi eksternal, Ibrahim menyampaikan bahwa pasar tetap waspada terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah yang memasuki hari ketujuh. Ketegangan antara AS, Israel, dan Iran telah memicu lonjakan harga minyak mentah yang berpotensi menyulut gelombang inflasi global baru.

“Harga minyak yang lebih tinggi cenderung memicu inflasi dan dapat membuat para pembuat kebijakan lebih berhati-hati dalam memangkas suku bunga dalam waktu dekat,” pungkasnya.

Untuk perdagangan pekan depan, mata uang rupiah diproyeksikan bergerak fluktuatif namun cenderung ditutup melemah di rentang Rp16.920 hingga Rp17.010 per dolar AS. Adapun untuk sepanjang minggu depan, rupiah diprediksi bergerak dalam kisaran Rp16.850–Rp17.010 per dolar AS.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan tetap mempertahankan program makan bergizi gratis (MBG) hingga Danantara meski program-program tersebut menjadi sorotan lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings, yang merevisi prospek (outlook) utang Indonesia dari Stabil menjadi Negatif.

Airlangga menilai yang paling krusial adalah Indonesia masih mampu mempertahankan peringkat utang di level 'BBB' atau masuk dalam kategori layak investasi (investment grade).

"Jadi memang dunia ini outlook-nya lagi diperkirakan akan banyak perubahan dengan perkembangan di Timur Tengah [perang Israel-AS vs Iran]. Tetapi yang penting kan Indonesia tetap investment grade," ujarnya di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Kendati demikian, Airlangga mengaku bahwa revisi prospek dari Fitch tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah. Dia mengaku akan melakukan mengevaluasi dan memperbaiki arah kebijakan ke depan, terutama dalam memitigasi risiko dari sisi penerimaan negara yang dinilai lemah oleh Fitch.

Pemerintah, sambungnya, tengah berupaya keras mengerek tax ratio alias rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Fitch sendiri menyoroti bahwa rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia hanya akan mencapai rata-rata 13,3% terhadap PDB selama periode 2026—2027, jauh tertinggal dari median negara setara di kategori 'BBB' yang berada di level 25,5%.

Airlangga menyatakan salah satu upaya yang sedang didorong bersama Kementerian Keuangan adalah implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax. "Nah, kita akan terus kawal aja Coretax ini agar rasio tax kita bisa kita tingkatkan," jelasnya.

Lebih lanjut, Airlangga juga menanggapi sorotan Fitch terhadap tingginya belanja sosial pemerintah, khususnya program MBG yang menelan porsi 1,3% terhadap PDB untuk periode 2025-2029, yang dinilai menjadi motor penggerak utama beban pengeluaran negara.

Mantan Menteri Perindustrian itu pun membela pelaksanaan MBG. Menurutnya, berdasarkan studi dari World Bank dan Rockefeller Foundation, program MBG bukan beban melainkan investasi sumber daya manusia (SDM) jangka menengah dan panjang.

"Dengan pelaksanaan MBG yang masif dan baik, investasi US$1 itu menghasilkan US$7. Jadi itu adalah sebuah investasi dan banyak negara melakukan itu, bahkan Amerika pun melakukan itu. Ini adalah tantangan long term dan medium term, yang tidak bisa kita menghilangkan long term hanya untuk short term," ujarnya.

Terkait evaluasi pelaksanaan program tersebut, Airlangga menyatakan bahwa MBG baru saja berjalan sehingga pemerintah akan terus melakukan pemerataan secara bertahap di lapangan.

Selain MBG, kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga masuk dalam catatan negatif Fitch. Lembaga pemeringkat yang berbasis di New York dan London itu memperingatkan potensi risiko kewajiban kontinjensi (contingent liability) bagi negara apabila mandat Danantara meluas ke aktivitas kuasi-fiskal melalui skema investasi berbasis utang (leverage).

Menyikapi sorotan tersebut, Airlangga menilai keraguan investor wajar terjadi mengingat Danantara adalah lembaga yang masih seumur jagung.

"Danantara kan organisasi Sovereign Wealth Fund yang baru. Tentu belum semuanya kenal dan track record-nya diperlukan. Oleh karena itu, perhatian [Fitch] itu menjadi catatan," tuturnya.

Mengenai upaya pembuktian kinerja dan transparansi lembaga investasi tersebut ke depan, Airlangga menyerahkan prosesnya secara penuh kepada manajemen Danantara.

Sebagai catatan, Fitch Ratings merevisi prospek Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) Indonesia menjadi Negatif dari sebelumnya Stabil, seiring dengan ditahannya peringkat utang di level 'BBB' pada Rabu (4/3/2026).

"Peringkat ini tertahan oleh penerimaan negara yang lemah, tingginya biaya pembayaran utang, serta sejumlah faktor struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada pada peringkat 'BBB'," tulis Fitch dalam pernyataan resminya, Rabu (4/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto pada 2025 tercatat hanya 9,31%. Angka tersebut lebih rendah dari realisasi tax ratio tahun sebelumnya yang mencapai 10,08%.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun pada 2025.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan membukukan penerimaan perpajakan sebesar Rp2.217,9 triliun pada 2025. Perinciannya, penerimaan pajak sebesar Rp1.917,6 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp300,3 triliun.

Dari data-data tersebut dapat diperoleh angka tax ratioIndonesia. Rumus perhitungan rasio pajak sendiri yaitu: (total penerimaan perpajakan / PDB) × 100%.

Jika kita masukkan datanya maka: (Rp2.232,7 triliun / Rp22.139,0 triliun) × 100% = 10,08%.

Artinya rasio pajak (dalam arti luas) sebesar 9,31% pada 2025. Angkanya menjadi lebih kecil apabila penerimaan kepabeanan dan cukai tidak diikutsertakan, yaitu rasio pajak dalam arti sempit, yang hanya sebesar 8,05%.

Selain lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (10,08%), realisasi itu juga lebih rendah dari target yang telah ditetapkan pada tahun ini yaitu 10,02%.

Target Tax Ratio 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mematok target ambisius untuk mendongkrak tax ratio ke level 11%—12% pada tahun ini.

Target tersebut disampaikan Purbaya dalam pelantikan 40 pejabat eselon II Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (6/2/2026).

Purbaya mengakui bahwa realisasi tax ratio saat ini masih berkutat di level 9%. Bendahara negara pun menegaskan dengan tren pemulihan ekonomi yang mulai terlihat, tidak ada lagi alasan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meleset dari target.

"Saya mengharapkan ada perbaikan tax collection rate yang signifikan, dari 9% sekarang, mungkin 11%—12% untuk tahun ini. Tahun depan kita perbaiki lagi. Ini misi yang berat," ujarnya dalam seremoni pelantikan pejabat eselon II di Kantor Kemenkeu, Jumat (6/2/2026).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu mengungkapkan kekecewaannya karena penerimaan pajak tahun lalu berada di bawah target. Dia blak-blakan bahwa tahun lalu masih bisa bersembunyi di balik alasan perlambatan ekonomi saat berhadapan dengan DPR.

Kendati demikian, situasi tahun ini berbeda. Purbaya mengaku tidak akan memiliki argumen yang kuat jika ekonomi tumbuh namun setoran pajak tetap memble.

"Kalau sampai akhir tahun tax collection rate kita nggak membaik, padahal ekonominya tumbuh makin baik, saya akan 'digebukin' DPR dan saya nggak bisa bertahan lagi. Bagi ekonom seperti saya, itu suatu kekalahan yang telak. Pasti setiap malam saya nggak bisa tidur. Sekarang saja sudah susah tidur," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mendorong pemerintah untuk lebih agresif dalam mengimplementasikan instrumen pajak baru, termasuk pajak karbon (carbon tax) dan cukai plastik, guna mendongkrak rasio perpajakan yang masih stagnan.

Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri Dian Ayu Yustina menekankan bahwa diversifikasi sumber penerimaan negara menjadi strategi krusial untuk menjaga kesinambungan fiskal ke depan.

"[Melalui] perluasan basis dari PPh [pajak penghasilan] Badan, implementasi green tax [pajak hijau], carbon tax [pajak karbon], atau cukai terkait plastik misalnya dan sebagainya," ujarnya dalam Economic Outlook Q4 secara daring, Rabu (3/12/2025).

Diyu, sapaan Dian Ayu, menjelaskan bahwa urgensi penerapan kebijakan ini didasari oleh ketimpangan (gap) yang masih lebar antara kemampuan negara mengumpulkan pendapatan dengan kebutuhan belanja.

Berdasarkan data terakhir, rasio pajak (tax ratio) Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tertahan di kisaran 8,6% hingga 8,7%. Angka ini dinilai belum cukup ideal untuk menutupi rata-rata rasio belanja negara (spending) yang berada di kisaran 15% terhadap PDB.

"Jadi kalau gap [jarak] antara spending [belanja] dan revenue [penerimaan] ini bisa dipersempit, ini akan mendukung kesinambungan fiskal," jelasnya.

Selain mendorong perluasan basis pajak lewat implementasi pajak karbon hingga cukai plastik, Diyu juga menyarankan optimalisasi bauran kebijakan lainnya seperti memperbaiki kepatuhan dan mendorong efektivitas serta produktivitas dari penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Menurutnya, strategi-strategi tersebut harus dijalankan secara paralel untuk memastikan ruang fiskal Indonesia tetap sehat di tengah tantangan ekonomi global.

4 Strategi Akselerasi Peningkatan Penerimaan versi Tim Ekonom Bank Mandiri

1. Memperluas Basis Pajak

-Integrasi NIK-NPWP & Satu Data Fiskal.

Ekstensifikasi sektor digital (e-commerce, fintech, gig economy).

-Perluasan objek PPN & reformulasi threshold PKP (Pengusaha Kena Pajak).

-Pelaporan UMKM berbasis platform.

2. Meningkatkan Produktivitas PPN

-Tingkatkan PPN C-efficiency (target naik dari 53% menjadi 70%).

-Integrasi e-faktur UMKM & transaksi bisnis ke konsumen (business to consumer/B2C).

-Wajib e-payment tracing.

-Pemeriksaan mismatch supplier-buyer.

3. Menutup Celah Kepatuhan

-Pemanfaatan CTAS (Core Tax Administration System) & risk-based monitoring.

-Pre-filled returns untuk PPh Orang Pribadi (OP) & Badan.

-E-invoicing menyeluruh untuk menekan VAT gap.

-Analitik data lintas lembaga (DJP-BC-OJK-Dukcapil).

4. Mengoptimalkan Bauran Kebijakan

-Rasionalisasi tax expenditure.

-Perluasan basis PPh Badan (pembatasan loss carry forward).

-Implementasi pajak hijau (carbon tax, plastic excise).

-Harmonisasi tarif formal-informal.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mendorong pemerintah untuk lebih agresif dalam mengimplementasikan instrumen pajak baru, termasuk pajak karbon (carbon tax) dan cukai plastik, guna mendongkrak rasio perpajakan yang masih stagnan.

Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri Dian Ayu Yustina menekankan bahwa diversifikasi sumber penerimaan negara menjadi strategi krusial untuk menjaga kesinambungan fiskal ke depan.

"[Melalui] perluasan basis dari PPh [pajak penghasilan] Badan, implementasi green tax [pajak hijau], carbon tax [pajak karbon], atau cukai terkait plastik misalnya dan sebagainya," ujarnya dalam Economic Outlook Q4 secara daring, Rabu (3/12/2025).

Diyu, sapaan Dian Ayu, menjelaskan bahwa urgensi penerapan kebijakan ini didasari oleh ketimpangan (gap) yang masih lebar antara kemampuan negara mengumpulkan pendapatan dengan kebutuhan belanja.

Berdasarkan data terakhir, rasio pajak (tax ratio) Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tertahan di kisaran 8,6% hingga 8,7%. Angka ini dinilai belum cukup ideal untuk menutupi rata-rata rasio belanja negara (spending) yang berada di kisaran 15% terhadap PDB.

"Jadi kalau gap [jarak] antara spending [belanja] dan revenue [penerimaan] ini bisa dipersempit, ini akan mendukung kesinambungan fiskal," jelasnya.

Selain mendorong perluasan basis pajak lewat implementasi pajak karbon hingga cukai plastik, Diyu juga menyarankan optimalisasi bauran kebijakan lainnya seperti memperbaiki kepatuhan dan mendorong efektivitas serta produktivitas dari penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Menurutnya, strategi-strategi tersebut harus dijalankan secara paralel untuk memastikan ruang fiskal Indonesia tetap sehat di tengah tantangan ekonomi global.

4 Strategi Akselerasi Peningkatan Penerimaan versi Tim Ekonom Bank Mandiri

1. Memperluas Basis Pajak

-Integrasi NIK-NPWP & Satu Data Fiskal.

Ekstensifikasi sektor digital (e-commerce, fintech, gig economy).

-Perluasan objek PPN & reformulasi threshold PKP (Pengusaha Kena Pajak).

-Pelaporan UMKM berbasis platform.

2. Meningkatkan Produktivitas PPN

-Tingkatkan PPN C-efficiency (target naik dari 53% menjadi 70%).

-Integrasi e-faktur UMKM & transaksi bisnis ke konsumen (business to consumer/B2C).

-Wajib e-payment tracing.

-Pemeriksaan mismatch supplier-buyer.

3. Menutup Celah Kepatuhan

-Pemanfaatan CTAS (Core Tax Administration System) & risk-based monitoring.

-Pre-filled returns untuk PPh Orang Pribadi (OP) & Badan.

-E-invoicing menyeluruh untuk menekan VAT gap.

-Analitik data lintas lembaga (DJP-BC-OJK-Dukcapil).

4. Mengoptimalkan Bauran Kebijakan

-Rasionalisasi tax expenditure.

-Perluasan basis PPh Badan (pembatasan loss carry forward).

-Implementasi pajak hijau (carbon tax, plastic excise).

-Harmonisasi tarif formal-informal.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengungkap bahwa policy gap atau celah penerimaan akibat kebijakan insentif telah memicu rendahnya daya pungut pajak.

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipaparkan ke Komisi XI DPR hari ini, Rabu (26/11/2025), rasio penerimaan pajak (tanpa kepabeanan dan cukai) sekitar lima tahun belakangan atau setelah pandemi Covid-19 tidak pernah menyentuh angka 9% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Capaian rasio pajak tertinggi dalam kurun waktu 2021 sampai 2024 tertinggi pada 2023 yakni 8,94% terhadap PDB. Kemudian, di 2025, realisasi baru mencapai 8,58% terhadap PDB, dengan target sebesar 9% di akhir tahun.

Namun, apabila ditambah dengan kepabeanan dan cukai alias rasio perpajakan (tax ratio), maka target pemerintah yakni 10,25% terhadap PDB di akhir tahun ini.

Masalah Struktural

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa beberapa faktor yang memengaruhi tax ratio di Indonesia meliputi struktur ekonomi, kebijakan perpajakan dan faktor administrasi.

Dari segi struktur ekonomi, Bimo menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia masih didominasi oleh UMKM. Hal itu terlihat dari dominasi UMKM dengan omzet setahun di bawah Rp50 miliar apabila dibandingkan dengan total PDB. Secara terperinci, usaha mikro dengan omzet hingga Rp300 juta mencapai 37,35% terhadap PDB.

"Hal ini secara langsung menunjukkan sebagian besar ekonomi Indonesia masih berasal dari sektor yang belum menjadi basis pajak utama karena dikenakan tarif pajak yang lebih rendah atau bebas, karena [omzet] sampai Rp500 juta badan usaha itu tidak dikenakan pajak yang 0,5%," paparnya kepada Komisi Keuangan DPR, Rabu (26/11/2025).

Penerapan PPh UMKM

Sebagaimana diketahui, UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dibebaskan dari pajak penghasilan (PPh) final. Sementara itu, bagi yang beromzet Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar setahun mendapatkan insentif PPh final 0,5% dan telah diperpanjang dari 2027 ke 2029.

Selain struktur ekonomi, rendahnya penerimaan pajak turut disebabkan oleh struktur pelaku usaha dan pilihan kebijakan pajak yang berlaku secara variatif. Misalnya, sektor konstruksi dan real estate memiliki mekanisme pengenaan PPh final yang berbeda dengan sektor lain.

Dari materi yang disampaikan oleh Bimo di DPR, sektor usaha konstruksi memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 10,5%. Namun, kontribusinya hanya 5% terhadap PDB.

Sektor Pertanian Minim

Situasi yang jomplang itu juga terlihat dari sektor pertanian yang berkontribusi terhadap PDB 12,8%, namun hanya memberikan 1,9% terhadap penerimaan pajak. Menurut Bimo, hal ini disebabkan oleh beberapa pengecualian pajak serta tingginya porsi tenaga kerja informal di beberapa sektor dimaksud.

"Pertambahannya terhadap penerimaan pajak relatif masih rendah akibat pengecualian pengenaan pajak dan tingginya informalitas di sektor seperti yang nampak di tabel," ucapnya.

Secara pertumbuhannya, papar Bimo, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada kuartal III/2025 tumbuh 12,08% (yoy). Namun, tingkat pengecualian pajak pada sektor tersebut membuat kontribusinya kepada penerimaan pajak rendah.

Manufaktur dan Perdagangan Melambat

Sebaliknya, sektor yang memberikan kontribusi terbesar kepada penerimaan pajak seperti industri pengolahan dan perdagangan tumbuh lebih rendah. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap PDB di mana industri pengolahan dan perdagangan masing-masing berkontribusi 19,9% dan 13%.

Kontribusi dua sektor tersebut tercatat lebih tinggi terhadap penerimaan pajak yakni masing-masing sebesar 28,8% dari industri pengolahan, dan 18,8% dari perdagangan.

Akan tetapi, pada waktu yang sama, pertumbuhan ekspor terhadap PDB meningkat signifikan seperti yang terekam pada kuartal III/2025. Namun, penerimaannya terhadap pajak rendah.

"Laju pertumbuhan komponen ekspor berkontirbusi sangat signifikan terhadap PDB, sementara pajak yang dihasilkan dalam perdagangan ekspor tertekan akibat tarif PPN 0%," jelas Bimo.

Restitusi Bikin Penerimaan Ambrol

Di luar itu, restitusi pajak yang tinggi juga disebut memengaruhi kinerja penerimaan. Bimo mengeklaim bahwa pihaknya pada waktu yang sama memberikan kepastian hukum dan membantu cash flow perusahaan dengan memastikan restitusi terlaksana.

"Tren restitusi pada 2025 terjadi peningkatan sampai dengan triwulan III 2025 sekitar Rp90,57 triliun atau tumbuh 38,81% dari jumlah restitusi pada periode yang sama tahun sebelumnya," pungkas Bimo.