#30 tag 24jam
Empat Saran Ekonom Mandiri Buat Genjot Setoran Pajak
Ekonom Bank Mandiri mendorong pemerintah segera menerapkan pajak karbon dan cukai plastik untuk meningkatkan rasio perpajakan dan menjaga kesinambungan fiskal. [375] url asal
#carbon-tax #pajak-karbon #cukai-plastik #rasio-perpajakan #diversifikasi-penerimaan #kesinambungan-fiskal #tax-ratio-indonesia #pdb-indonesia #belanja-negara #optimalisasi-kebijakan #produktivitas-ppn
(Bisnis.Com - Ekonomi) 03/12/25 23:26
v/60123/
Bisnis.com, JAKARTA — Tim Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mendorong pemerintah untuk lebih agresif dalam mengimplementasikan instrumen pajak baru, termasuk pajak karbon (carbon tax) dan cukai plastik, guna mendongkrak rasio perpajakan yang masih stagnan.
Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri Dian Ayu Yustina menekankan bahwa diversifikasi sumber penerimaan negara menjadi strategi krusial untuk menjaga kesinambungan fiskal ke depan.
"[Melalui] perluasan basis dari PPh [pajak penghasilan] Badan, implementasi green tax [pajak hijau], carbon tax [pajak karbon], atau cukai terkait plastik misalnya dan sebagainya," ujarnya dalam Economic Outlook Q4 secara daring, Rabu (3/12/2025).
Diyu, sapaan Dian Ayu, menjelaskan bahwa urgensi penerapan kebijakan ini didasari oleh ketimpangan (gap) yang masih lebar antara kemampuan negara mengumpulkan pendapatan dengan kebutuhan belanja.
Berdasarkan data terakhir, rasio pajak (tax ratio) Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tertahan di kisaran 8,6% hingga 8,7%. Angka ini dinilai belum cukup ideal untuk menutupi rata-rata rasio belanja negara (spending) yang berada di kisaran 15% terhadap PDB.
"Jadi kalau gap [jarak] antara spending [belanja] dan revenue [penerimaan] ini bisa dipersempit, ini akan mendukung kesinambungan fiskal," jelasnya.
Selain mendorong perluasan basis pajak lewat implementasi pajak karbon hingga cukai plastik, Diyu juga menyarankan optimalisasi bauran kebijakan lainnya seperti memperbaiki kepatuhan dan mendorong efektivitas serta produktivitas dari penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).
Menurutnya, strategi-strategi tersebut harus dijalankan secara paralel untuk memastikan ruang fiskal Indonesia tetap sehat di tengah tantangan ekonomi global.
4 Strategi Akselerasi Peningkatan Penerimaan versi Tim Ekonom Bank Mandiri
1. Memperluas Basis Pajak
-Integrasi NIK-NPWP & Satu Data Fiskal.
Ekstensifikasi sektor digital (e-commerce, fintech, gig economy).
-Perluasan objek PPN & reformulasi threshold PKP (Pengusaha Kena Pajak).
-Pelaporan UMKM berbasis platform.
2. Meningkatkan Produktivitas PPN
-Tingkatkan PPN C-efficiency (target naik dari 53% menjadi 70%).
-Integrasi e-faktur UMKM & transaksi bisnis ke konsumen (business to consumer/B2C).
-Wajib e-payment tracing.
-Pemeriksaan mismatch supplier-buyer.
3. Menutup Celah Kepatuhan
-Pemanfaatan CTAS (Core Tax Administration System) & risk-based monitoring.
-Pre-filled returns untuk PPh Orang Pribadi (OP) & Badan.
-E-invoicing menyeluruh untuk menekan VAT gap.
-Analitik data lintas lembaga (DJP-BC-OJK-Dukcapil).
4. Mengoptimalkan Bauran Kebijakan
-Rasionalisasi tax expenditure.
-Perluasan basis PPh Badan (pembatasan loss carry forward).
-Implementasi pajak hijau (carbon tax, plastic excise).
-Harmonisasi tarif formal-informal.
Empat Saran Ekonom Mandiri Buat Genjot Setotan Pajak
Ekonom Bank Mandiri mendorong pemerintah segera menerapkan pajak karbon dan cukai plastik untuk meningkatkan rasio perpajakan dan menjaga kesinambungan fiskal. [375] url asal
#carbon-tax #pajak-karbon #cukai-plastik #rasio-perpajakan #diversifikasi-penerimaan #kesinambungan-fiskal #tax-ratio-indonesia #pdb-indonesia #belanja-negara #optimalisasi-kebijakan #produktivitas-ppn
(Bisnis.Com - Terbaru) 03/12/25 23:26
v/60111/
Bisnis.com, JAKARTA — Tim Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mendorong pemerintah untuk lebih agresif dalam mengimplementasikan instrumen pajak baru, termasuk pajak karbon (carbon tax) dan cukai plastik, guna mendongkrak rasio perpajakan yang masih stagnan.
Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri Dian Ayu Yustina menekankan bahwa diversifikasi sumber penerimaan negara menjadi strategi krusial untuk menjaga kesinambungan fiskal ke depan.
"[Melalui] perluasan basis dari PPh [pajak penghasilan] Badan, implementasi green tax [pajak hijau], carbon tax [pajak karbon], atau cukai terkait plastik misalnya dan sebagainya," ujarnya dalam Economic Outlook Q4 secara daring, Rabu (3/12/2025).
Diyu, sapaan Dian Ayu, menjelaskan bahwa urgensi penerapan kebijakan ini didasari oleh ketimpangan (gap) yang masih lebar antara kemampuan negara mengumpulkan pendapatan dengan kebutuhan belanja.
Berdasarkan data terakhir, rasio pajak (tax ratio) Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tertahan di kisaran 8,6% hingga 8,7%. Angka ini dinilai belum cukup ideal untuk menutupi rata-rata rasio belanja negara (spending) yang berada di kisaran 15% terhadap PDB.
"Jadi kalau gap [jarak] antara spending [belanja] dan revenue [penerimaan] ini bisa dipersempit, ini akan mendukung kesinambungan fiskal," jelasnya.
Selain mendorong perluasan basis pajak lewat implementasi pajak karbon hingga cukai plastik, Diyu juga menyarankan optimalisasi bauran kebijakan lainnya seperti memperbaiki kepatuhan dan mendorong efektivitas serta produktivitas dari penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).
Menurutnya, strategi-strategi tersebut harus dijalankan secara paralel untuk memastikan ruang fiskal Indonesia tetap sehat di tengah tantangan ekonomi global.
4 Strategi Akselerasi Peningkatan Penerimaan versi Tim Ekonom Bank Mandiri
1. Memperluas Basis Pajak
-Integrasi NIK-NPWP & Satu Data Fiskal.
Ekstensifikasi sektor digital (e-commerce, fintech, gig economy).
-Perluasan objek PPN & reformulasi threshold PKP (Pengusaha Kena Pajak).
-Pelaporan UMKM berbasis platform.
2. Meningkatkan Produktivitas PPN
-Tingkatkan PPN C-efficiency (target naik dari 53% menjadi 70%).
-Integrasi e-faktur UMKM & transaksi bisnis ke konsumen (business to consumer/B2C).
-Wajib e-payment tracing.
-Pemeriksaan mismatch supplier-buyer.
3. Menutup Celah Kepatuhan
-Pemanfaatan CTAS (Core Tax Administration System) & risk-based monitoring.
-Pre-filled returns untuk PPh Orang Pribadi (OP) & Badan.
-E-invoicing menyeluruh untuk menekan VAT gap.
-Analitik data lintas lembaga (DJP-BC-OJK-Dukcapil).
4. Mengoptimalkan Bauran Kebijakan
-Rasionalisasi tax expenditure.
-Perluasan basis PPh Badan (pembatasan loss carry forward).
-Implementasi pajak hijau (carbon tax, plastic excise).
-Harmonisasi tarif formal-informal.
Bertemu Fund Manager, Purbaya Tegaskan Kebijakan Fiskal Tetap Terkendali
Purbaya: arah kebijakan fiskal Indonesia terjaga di tengah ketidakpastian global. [297] url asal
#kebijakan-fiskal #menteri-keuangan #fund-manager #pertumbuhan-ekonomi #pajak-pertambahan-nilai-ppn #iklim-investasi #dukungan-moneter #optimalisasi-kebijakan #debottlenecking #investasi-swasta
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakinkan para manajer investasi (fund manager) arah kebijakan fiskal Indonesia akan tetap terjaga dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan bersama 12 fund manager di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (20/10/2025).
“Fund manager ingin tahu kebijakan saya apa, apakah fiskalnya berkesinambungan atau tidak, langkah Menteri Keuangannya ngaco atau tidak. Saya bisa yakinkan mereka bahwa meski saya kelihatan seperti ‘koboi’, tapi semuanya saya hitung dengan baik sehingga fiskal tetap terjaga,” ujar Purbaya sambil berkelakar.
Purbaya menjelaskan bahwa strategi pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi akan dijalankan melalui tiga mesin utama, yakni optimalisasi kebijakan fiskal, dukungan moneter, dan perbaikan iklim investasi.
“Saya bilang, pertama mesin fiskal dioptimalkan. Kedua, moneter on the way, sektor swasta saya hidupkan lagi. Ketiga, nanti kita perbaiki iklim investasi. Tim Debottlenecking akan dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan kita akan ikut jalan nanti,” katanya.
Dalam pertemuan itu, para fund manager juga menanyakan kemungkinan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, Bendahara Negara itu menyebut kebijakan tersebut belum akan diputuskan dalam waktu dekat.
“Sekarang kita belum dalam posisi untuk menghitung itu (PPN) karena saya belum tahu sebetulnya kondisi perpajakan dan customs kita seperti apa setelah kita coba perbaiki,” ujarnya.
Purbaya menambahkan, kebijakan penyesuaian PPN baru akan dipertimbangkan setelah evaluasi menyeluruh terhadap penerimaan negara pada kuartal pertama tahun depan.
Pertemuan dengan 12 fund manager tersebut dihadiri oleh perwakilan dari:
1. Fidelity Management Research – Christopher Bartoli
2. Capital Research Global – Chau Nguyen
3. CLSA Indonesia – Daniel Oen, Novita Tjia, dan Sarina Lesmina
4. PT Schroders Investment Management Indonesia – Aditya Sutandhi
5. Ashmore Asset Management – Kemal Razindyaswara
6. Eastspring Investments – Linda Lauwira
7. Batavia Prosperindo Aset Manajemen – Sonny John
8. Allianz Global Investors Aset Manajemen – Octavius Prakarsa
9. BRI Manajemen Investasi – Herman Tjahjadi
10. BNI Asset Management – Marlina T Maharani.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)