Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan hubungan antara organisasi pengusaha dengan serikat pekerja untuk membangun iklim investasi yang kondusif.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan bahwa kecocokan atau chemistry yang terbangun antara pengusaha dan serikat pekerja, menjadi faktor utama dalam menjaga kondusivitas iklim usaha di Jateng, khususnya di tengah dinamika geopolitik global.

Gus Yasin menyebut, iklim investasi yang terjaga tercermin dari realisasi investasi yang masuk ke wilayah ini. Pada kuartal I tahun 2026, realisasi investasi Jateng tercatat mencapai Rp23,02 triliun atau 23,23% dari target tahunan sebesar Rp99,09 triliun.

"Ini menunjukkan bahwa kebersamaan antara pengusaha dan serikat buruh benar-benar kuat. Sehingga keberadaan mereka menguatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah," ujarnya saat acara Pelantikan Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Jawa Tengah Periode 2026 - 2031 di Semarang, Rabu, (3/6/2026).

Ketua DPP Apindo Jateng Helmi Tas'an Wartono menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Jateng. Ia berharap para pengusaha dapat terus berkoordinasi, berkolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun serikat buruh, sehingga usaha yang dikembangkan di Jawa Tengah dapat bertahan dan berlangsung dengan aman.

Helmi mengatakan, Provinsi Jawa Tengah memiliki daya tarik bagi investor karena beberapa faktor seperti ketersediaan sumber daya manusia unggul, lingkungan yang aman dan kondusif, ketersediaan kawasan industri yang terintegrasi, kemudahan dan kepastian berusaha, serta dukungan kuat dari pemerintah daerah.

Derasnya investasi yang masuk berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat Jawa Tengah.

"Bersama dengan rekan-rekan dari serikat pekerja dan pemerintah, Apindo Jawa Tengah bertekad dan siap untuk menjadi mitra strategis menjaga dunia usaha di Jawa Tengah,” ucap Helmi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo Shinta W. Kamdani berpesan agar Apindo Jawa Tengah menjaga amanah dengan baik dalam menjalankan perannya. Ia juga berpesan agar para pengusaha terus berupaya menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus mengawal isu ketenagakerjaan secara konsisten, termasuk reformasi Undang-Undang ketenagakerjaan, advokasi berbagai isu strategis dunia usaha, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal dan sektor unggulan Jawa Tengah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) berpotensi meningkatkan nilai tambah ekonomi dan pendapatan negara. Namun, manfaat tersebut hanya dapat tercapai jika didukung desain kelembagaan yang matang, persiapan yang memadai, dan tata kelola yang kuat.

“Keberhasilan dan kebermanfaatan dari DSI bukan hanya dari apa yang ingin dituju atau objektifnya seperti meningkatkan nilai tambah ekonomi, meningkatkan nilai tambah bagi pendapatan negara,” kata Faisal saat dihubungiRepublikadi Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurut Faisal, tujuan pembentukan DSI secara prinsip tidak menjadi persoalan. Tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi yang akan menentukan apakah lembaga tersebut mampu memberikan nilai tambah atau justru menimbulkan persoalan baru.

Ia mengatakan, manfaat yang diharapkan dari DSI baru dapat terwujud apabila seluruh aspek teknis pelaksanaannya dirancang secara matang dan didukung tata kelola yang baik.

“Keberhasilan dan juga akan ada dampak positifnya atau tidak itu juga bergantung pada desain, preparation yang cukup, dan rigorous, lalu yang terakhir juga adalah masalah bagaimana nanti good governance,” ucap Faisal.

Faisal menilai perhatian utama saat ini seharusnya diarahkan pada desain kelembagaan, kesiapan implementasi, kelayakan pelaksanaan, hingga kualitas sumber daya manusia yang akan menjalankan DSI.

“Nah ini yang sebetulnya menjadi concern selama ini, jadi bukan pada tujuannya pada tataran tujuan, tapi pada tataran teknikal, good governance yang harus dibuktikan bahwa ini nanti akan betul-betul memberikan nilai tambah bukan menciptakan satu masalah yang baru,” kata Faisal.

Ia mengingatkan tujuan yang baik tidak akan menghasilkan dampak optimal apabila persiapan dilakukan secara terburu-buru. Menurut dia, kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan berpotensi menimbulkan berbagai celah yang merugikan dunia usaha maupun investor.

“Kalau dari sisi tujuan itu bagus, tapi kalau dari sisi persiapannya tidak matang banyak hal loopholes bahkan menciptakan permasalahan bagi pelaku swasta dan juga investor,” ujarnya.

Selain desain dan tata kelola, Faisal juga menyoroti faktor waktu penerapan kebijakan. Menurut dia, implementasi DSI dilakukan ketika masih terdapat berbagai kekhawatiran terkait iklim investasi nasional.

“Belum lagi masalah timing karena dari kondisi sekarang kita bisa melihat bahwa banyak concern terhadap iklim investasi di Indonesia. Nah timing ini justru sebetulnya sangat-sangat riskan,” kata Faisal.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, menyatakan iklim investasi di daerah itu menunjukkan tren positif sejak awal tahun 2026.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, Fauzan Ibnovi mencatat investasi yang masuk ke Kota Padang sepanjang kuartal I/2026 telah menembus angka lebih dari Rp643 miliar.

"Kinerja investasi ini membuka jalan yang baik, di awal tahun menunjukkan tren positif. Kami berharap kondisi ini bisa terus berlanjut pada kuartal selanjutnya," kata dia, Jumat (29/5/2026).

Dia menjelaskan angka investasi ini didominasi kuat oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menyumbang sebesar Rp524 miliar. Sementara itu, sisanya didorong oleh Penanaman Modal Asing (PMA) dengan kontribusi sekitar Rp119 miliar.

Fauzan menyebutkan bahwa meski investasi di Padang didominasi oleh investasi di dalam negeri, melihat kontribusi investasi dari luar negeri tersebut, dapat dikatakan Padang cukup bagus dalam menarik investasi asing.

"Jika dibedah berdasarkan sektornya, investasi di Kota Padang dikuasai sektor tersier (penyediaan layanan) yang mencakup hingga 96,24% dari total modal yang masuk," jelasnya.

Selanjutnya, sektor sekunder juga memiliki kontribusi yang besar yakni 4,66%, diikuti sektor primer sebesar 0,11%. Dari peran sejumlah sektor itulah, peran investasi turut mendorong perekonomian di Padang.

Terkait adanya iklim investasi yang positif ini, Bank Indonesia melihat dengan adanya pertumbuhan ekonomi Sumbar pada kuartal I/2026 yang mencapai angka 5,02% dan kondisi ini memperlihatkan mesin ekonomi Ranah Minang pada beberapa sektor berjalan baik.

Kepala Perwakilan BI Sumbar, M. Abdul Majid mengatakan sesuai data yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) itu, pertumbuhan ekonomi Sumbar didorong adanya kinerja lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 17,77%.

“Akomodasi dan makan minum yang bisa tumbuh dua digit ini harus dilihat oleh pemerintah daerah. Artinya, kalau ada stimulus/insentif/positive shock, maka sektor ini bisa berlari ke depannya,” kata dia.

Majid melihat lapangan usaha akomodasi dan makan minum ini dapat memberikan efek pada rantai pasok ke pertanian, serta investasi yang tentunya memperbaiki kualitas infrastruktur dan meningkatkan kapasitas produksi.

Namun, tantangannya adalah mesin (akomodasi dan makan minum) harus dapat mempertahankan kinerja sepanjang 2026. Begitu pun untuk sektor pertanian harus dijaga dari pengaruh El Nino, di samping mempertahankan produktivitas melalui injeksi pupuk, bibit unggul, penerapan teknologi dan pencegahan hama.

“Jadi akomodasi makan dan minum ini harus dijaga dengan menjaga iklim pariwisata yang kondusif. Iven-iven besar harus digelar masif oleh pemerintah daerah, seperti Tour de Singkarak, peringatan 100 tahun Jam Gadang,” ucapnya.

Kemudian Majid menyatakan bahwa sektor investasi juga harus dibuka lebar, seperti optimalisasi area Pelabuhan Teluk Bayur, menjaga ritme pembangunan Sintinjau Lauik dan infrastruktur lainnya, serta harmonisasi/sinergi kebijakan Pemprov Sumbar dan 19 kabupaten dan kota dalam mengembangkan iklim investasi dan usaha.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita semua menjaga mesin-mesin sektoral ini tetap jalan dengan baik/tinggi,” tegasnya.

Menurutnya yang menjadi catatan BI, penyerapan tenaga kerja di Sumbar membaik, namun tantangannya adalah tenaga kerja formal masih di bawah 40% dari total tenaga kerja yakni 60%an lebih masih informal.

Oleh karena itu, seiring bermunculannya UKM makan minum ini, maka benar-benar harus dijaga melalui peningkatan daya beli, terutama gen milenial, kampanye berkonsumsi, perbanyak event agar wisatawan masuk ke Sumbar.

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TENGAH -- InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) terus mempercepat pengembangan kawasan The Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), seiring tumbuhnya iklim investasi dan aktivitas pariwisata di kawasan tersebut.

Hingga akhir 2025, nilai investasi kumulatif di KEK Mandalika telah mencapai Rp 6,018 triliun dengan serapan tenaga kerja 26.002 orang. Capaian ini, tentu menunjukkan berkembangnya ekosistem pariwisata terintegrasi, yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Pertumbuhan kawasan juga tecermin dari peningkatan jumlah pelaku usaha di KEK Mandalika. Hingga Desember 2025, sebanyak 27 pelaku usaha telah menjalankan aktivitas bisnis di kawasan, mencakup sektor hospitality, lifestyle tourism, mixed use development, utilitas kawasan, hingga pendukung motorsport ecosystem.

Investor domestik maupun internasional seperti Singapura, Jepang, Spanyol, AS, dan Maroko turut memperkuat pengembangan kawasan.

Direktur Operasi ITDC, Troy Warokka mengatakan, ITDC terus mendorong penguatan ekosistem investasi, melalui peningkatan kualitas destinasi, pengembangan infrastruktur, serta penyediaan utilitas kawasan yang mendukung keberlanjutan The Mandalika sebagai destinasi pariwisata unggulan nasional.

Masuknya berbagai investor menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap potensi dan prospek The Mandalika sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia.

‘’Kawasan ini mempunyai daya tarik kuat melalui konsep integrated tourism destination yang memadukan sport tourism, hospitality, area komersial, ruang terbuka hijau, serta fasilitas publik,” ujarnya dalam keterangan, Ahad (24/5/2026).

Selain pertumbuhan investasi, aktivitas pariwisata di The Mandalika menunjukkan tren positif. Pada periode Januari hingga April 2026, total kunjungan wisatawan kawasan mencapai 285.003 pengunjung.

Pada periode sama, rata-rata length of stay wisatawan meningkat menjadi 2,33 hari dibandingkan tahun sebelumnya selama 1,96 hari. Rata-rata okupansi hotel kawasan meningkat menjadi 44,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, 41,55 persen.

“Peningkatan length of stay dan okupansi menunjukkan wisatawan mulai menjadikan The Mandalika sebagai destinasi dengan durasi tinggal lebih panjang. Kondisi ini memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi pelaku usaha lokal, UMKM, dan sektor hospitality di sekitar kawasan,” imbuh Troy.

Optimisme terhadap perkembangan kawasan juga disampaikan salah satu investor di The Mandalika, Direktur Utama PT Kleo Mandalika Resort, Satoki Okazaki.

Menurutnya, The Mandalika memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi pariwisata yang tidak hanya bertumpu pada event, juga didukung kekuatan alam, ekosistem kawasan, dan pertumbuhan aktivitas wisata yang terus meningkat.

“Kami melihat The Mandalika berkembang menjadi destinasi yang semakin matang dan memiliki karakter yang kuat. Pertumbuhan aktivitas wisata, peningkatan konektivitas, serta pengembangan kawasan yang terus berjalan menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha dan investor untuk tumbuh bersama dalam keberlanjutan,” ujarnya.

Penguatan aktivitas pariwisata di The Mandalika didukung pula dengan peningkatan konektivitas udara menuju Lombok.

Berdasar data InJourney Airports, jumlah penumpang di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) pada periode Januari–April 2026 mencapai 850.319 penumpang atau meningkat sekitar 18,4 persen, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, total pergerakan pesawat tumbuh sekitar 35,3 persen dibandingkan 2025. Berbagai maskapai nasional dan internasional seperti Garuda Indonesia, Citilink, AirAsia, dan Scoot saat ini melayani 11 rute domestik dan 2 rute internasional menuju Lombok.

General Manager Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok, Aidhil Philip Julian mengatakan, trafik peningkatan penumpang dan pergerakan penerbangan menunjukkan mobilitas wisatawan serta aktivitas ekonomi di Lombok terus berkembang positif.

“Penguatan konektivitas udara menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan pariwisata dan investasi di NTB, khususnya di kawasan strategis seperti The Mandalika. Kami juga melihat kebutuhan konektivitas menuju Lombok yang terus meningkat, baik dari wisatawan domestik maupun internasional,” paparnya.

ITDC terus memperkuat berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung kawasan, mulai dari pengembangan utilitas, sistem pendukung kawasan, penguatan konektivitas, hingga penataan kawasan wisata untuk meningkatkan kenyamanan dan pengalaman wisatawan.

Melalui langkah tersebut, ITDC optimistis The Mandalika akan semakin berkembang sebagai destinasi unggulan nasional sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru di NTB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut minat investor global terhadap surat utang Indonesia masih tetap tinggi di tengah gejolak ekonomi dan pasar keuangan dunia. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pelaku pasar internasional masih percaya terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hal itu dalam Jogja Financial Festival (JFF) 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut Purbaya, penerbitan global bond Indonesia tetap memperoleh respons positif dari investor meski kondisi pasar global sedang bergejolak akibat tingginya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik.

“Global bond kita tetap diminati karena investor melihat fondasi ekonomi Indonesia kuat dan kredibel,” ujar Menteri Keuangan.

Ia mengatakan fundamental ekonomi nasional masih terjaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat mencapai 5,61 persen yang ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, serta akselerasi belanja pemerintah.

“Sekarang mesin ekonomi kita sudah mulai bergerak dua-duanya, mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini akan kita jalankan terus ke depan,” katanya.

Pemerintah juga memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dikelola secara hati-hati dan efektif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesehatan fiskal.

Hingga April 2026, defisit APBN tercatat tetap terkendali di level 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Defisit tidak bertambah, tetapi pertumbuhan ekonomi kita lebih cepat dari desain. Jadi kita bisa mengelola anggaran lebih efisien dan memastikan sektor swasta lebih hidup lagi,” ujar Purbaya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi gejala kemunduran negara hukum yang makin sulit disangkal. Salah satu indikator yang dapat dijadikan rujukan ialah penurunan posisi peringkat Indonesia dalam World Justice Project Rule of Law Index. Pada 2018, indeks Negara Hukum untuk Negara Indonesia berada pada peringkat 64, namun pada tahun 2025 turun menjadi peringkat 69.

Penurunan peringkat indeks negara hukum ini bukan sekadar angka statistik. Ini menunjukkan sinyal kuat akibat dari semakin memburuknya kualitas penegakan hukum, independensi lembaga negara, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Ketika kepastian hukum semakin melemah, independensi lembaga negara menjadi dipertanyakan. Saat regulasi dan penegakan hukum cenderung berubah secara tidak konsisten, maka pasar akan merespons dengan cara yang paling cepat, mulai dari menarik modal, menahan ekspansi, hingga mengurangi eksposur investasi.

Dalam konteks Indonesia misalnya, dampak kemunduran negara hukum terhadap iklim investasi terlihat pada penurunan volatilitas pasar modal di sektor-sektor investasi strategis seperti perbankan, energi, infrastruktur, dan teknologi.

Pasar saham Indonesia sepanjang kuartal I-2026 misalnya, memperlihatkan adanya indikasi kuat menurunnya kepercayaan pasar. Data 2026 menunjukkan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan sebesar 18,49% secara year-to-date hingga akhir Maret 2026.

Seluruh sektor saham di Bursa Efek Indonesia mengalami koreksi, tanpa ada satu pun sektor yang mencatatkan pertumbuhan positif. Sektor keuangan turun 12,55%, sektor energi turun 17,12%, sektor teknologi turun 20,46%, sementara sektor infrastruktur menjadi sektor dengan penurunan terdalam mencapai 28,02%.

Emiten bank-bank besar seperti BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI mengalami tekanan signifikan akibat kekhawatiran investor terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dalam laporan rotasi sektoral April 2026, saham BBCA tercatat turun ke kisaran Rp6.000-an per saham setelah aksi jual asing mencapai Rp1,3 triliun.

Pada saat yang sama, lembaga pemeringkat Fitch menurunkan prospek kredit empat bank besar Indonesia dari “stabil” menjadi “negatif”. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan kepercayaan tidak lagi bersifat psikologis, tetapi juga mulai diterjemahkan ke dalam penilaian institusional level internasional.

Negara hukum pada dasarnya dibangun di atas salah satu prinsip yang disebut sebagai prinsip prediktabilitas. Para investor tidak hanya menghitung keuntungan ekonomi, melainkan juga risiko institusional.

Ketika negara gagal menjamin kepastian terlaksananya kontrak bisnis, stabilitas regulasi, dan independensi penegakan hukum, maka biaya produksi investasi akan menjadi semakin meningkat. Operasi bisnis juga cenderung akan menghadapi kenaikan biaya pembiayaan, depresiasi kepercayaan pasar, dan meningkatnya capital outflow.

Situasi semacam ini menciptakan apa yang disebut sebagai “risk premium politik”, yakni tambahan risiko yang harus ditanggung investor akibat ketidakpastian tata kelola negara. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut akan menggerus daya tarik investasi nasional dibandingkan negara-negara kompetitor lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Dalam praktiknya, para investor global sangat memperhatikan kualitas rule of law suatu negara. Negara dengan sistem hukum yang stabil cenderung memiliki biaya modal lebih rendah karena investor merasa aman dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Dampak paling nyata dari kemunduran negara hukum sebenarnya adalah munculnya ketidakpastian jangka panjang. Para investor dapat mentoleransi kondisi ekonomi yang sulit apabila negara memiliki institusi hukum yang kredibel. Namun para investor akan sulit menerima kondisi ketika regulasi berubah secara mendadak, penegakan hukum dianggap selektif, dan kepastian kontrak bisnis menjadi tidak jelas.

Fenomena perpindahan modal menuju aset aman juga tampak dalam diskursus publik investasi Indonesia sepanjang 2026. Banyak investor ritel mulai mengurangi eksposur terhadap saham domestik dan memilih instrumen defensif seperti emas. Diskusi publik di forum-forum investor menunjukkan meningkatnya persepsi bahwa pasar saham Indonesia berada dalam fase ketidakpastian yang tinggi.

Situasi kemunduran negara hukum memiliki dampak sosial yang sangat serius. Ketika investasi menurun, maka pertumbuhan industri akan melambat, penyerapan tenaga kerja menurun, dan ketimpangan ekonomi meningkat. Pada akhirnya, masyarakat luas yang akan menanggung konsekuensi dari lemahnya tata kelola negara hukum.

Krisis Legitimasi

Dalam konteks ini, pandangan Carl Schmitt, seorang juris asal Jerman, menjadi menarik untuk dibaca ulang. Baginya, persoalan negara hukum tidak dapat dipahami hanya melalui keberadaan hukum formal saja. Dalam karyanya yang terkenal, “Legality and Legitimacy”, Schmitt mengkritik kecenderungan negara modern yang terlalu menekankan legalitas prosedural tapi kehilangan substansi legitimasi politik.

Menurut Schmitt, suatu rezim dapat saja bertindak “legal” berdasarkan prosedur konstitusional, namun tetap kehilangan legitimasi apabila kekuasaan negara tidak lagi dipercaya sebagai representasi kehendak politik masyarakat. Dalam konteks Indonesia tahun 2026, krisis kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan kebijakan ekonomi menunjukkan bahwa legalitas administratif saja tidak cukup untuk mempertahankan stabilitas negara maupun kepercayaan pasar.

Schmitt berpendapat bahwa legitimasi merupakan basis eksistensial dari stabilitas politik. Ketika negara hanya bertumpu pada formalitas hukum tanpa dukungan kepercayaan publik, maka institusi-institusi negara perlahan-lahan akan mengalami delegitimasi.

Kondisi tersebut menciptakan apa yang disebut Schmitt sebagai krisis otoritas politik, yaitu situasi ketika hukum tetap berlaku secara formal tetapi kehilangan daya ikat moral dan sosial di mata masyarakat.

Dalam dunia ekonomi, krisis semacam ini tercermin melalui meningkatnya ketidakpastian investasi, menurunnya volatilitas pasar dan keyakinan investor untuk berinvestasi. Para investor global pada dasarnya tidak hanya membaca teks regulasi, namun juga membaca stabilitas legitimasi politik yang menopang regulasi tersebut.

Lebih jauh lagi, Schmitt melihat bahwa negara yang mengalami pemisahan tajam antara legalitas dan legitimasi akan rentan memasuki keadaan “exception” atau situasi luar biasa, di mana pemerintah cenderung menggunakan kekuasaan secara semakin sentralistis untuk mempertahankan stabilitas. Ironisnya, langkah semacam itu justru dapat memperdalam ketidakpercayaan publik dan memperbesar risiko ekonomi.

Perspektif Schmitt ini dapat membantu menjelaskan bahwa penurunan saham sektor strategis dan melemahnya kebebasan berinvestasi bukan hanya akibat dari faktor teknikalitas ekonomi saja, melainkan juga akibat dari melemahnya legitimasi politik negara itu sendiri.

Ketika pasar mulai memandang bahwa hukum tidak lagi bekerja secara terukur, maka modal cenderung akan bergerak keluar mencari sistem politik yang dianggap lebih stabil, kredibel, dan legitimate.

Fenomena kemunduran negara hukum yang belakangan ini terjadi di Indonesia tidak dapat disepelekan dan dianggap sebagai angin berlalu belaka. Untuk mengatasinya, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan pemerintah untuk melanjutkan agenda reformasi hukum pasca-1998. Tanpa komitmen yang kuat, kemunduran hukum berpotensi mengantar Negara Indonesia ke dalam situasi krisis ekonomi yang lebih dalam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penguatan sistem pertanahan nasional serta digitalisasi dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Modernisasi administrasi pertanahan dan integrasi data dinilai perlu terus dipercepat di tengah semakin kompleksnya persoalan sengketa dan konflik lahan di Indonesia.

Isu tersebut mengemuka dalam Forum Dialog Nasional bertajuk “Mafia Tanah 2026: Negara Tidak Boleh Kalah” yang digelar Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di Jakarta, Rabu (20/5/2026). Forum menghadirkan unsur akademisi, aparat penegak hukum, pemerintah, hingga organisasi masyarakat sipil untuk membahas penguatan tata kelola pertanahan dan penegakan hukum yang lebih terintegrasi.

Pakar hukum pidana sekaligus Sekretaris Program Doktor Universitas Jayabaya, Kristiawanto, mengatakan bahwa persoalan pertanahan saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga membutuhkan penguatan penegakan hukum dan sinkronisasi data pertanahan.

“Hukum pertanahan tidak bisa hanya dipandang dari aspek administratif semata. Dalam banyak perkara sudah terdapat indikasi tindak pidana yang memerlukan penanganan serius dan terintegrasi,” ujar Kristiawanto.

Menurut dia, modernisasi administrasi pertanahan dan integrasi data menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi konflik maupun tumpang tindih kepemilikan lahan.

Kanit V Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri, AKBP Ricky Paripurna Atmaja SIK MH, mengatakan penguatan validasi dokumen dan digitalisasi sistem pertanahan menjadi bagian penting dalam mencegah penyalahgunaan hak atas tanah. Ia menilai sinergi antar lembaga perlu terus diperkuat agar proses penanganan perkara pertanahan berjalan lebih efektif dan transparan.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Penanganan Konflik Kelompok Masyarakat dan Tanah Ulayat Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan ATR/BPN RI, M Rocky Soenoko, mengatakan pemerintah terus melakukan reformasi administrasi pertanahan melalui digitalisasi sertifikat dan integrasi data pertanahan nasional.

Menurut Rocky, langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi konflik kepemilikan lahan sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat.

Ketua Centra Initiative sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr Al Araf, menilai penyelesaian konflik agraria yang adil dan transparan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap negara dan institusi hukum.

“Negara harus hadir memastikan perlindungan hak masyarakat berjalan secara adil dan transparan,” kata Al Araf.

Dalam forum tersebut juga dibahas sejumlah persoalan pertanahan yang menjadi perhatian publik, termasuk perkara di Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur. Direktur LBH Salemba Muhammad Alfarizzi menjelaskan perkara tersebut saat ini telah masuk dalam proses penyidikan di Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penggelapan hak atas benda tidak bergerak.

Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Rifyan Ridwan Saleh, mengatakan forum tersebut menjadi ruang dialog untuk mendorong penguatan sistem pertanahan nasional yang lebih modern, akuntabel, dan berpihak pada kepastian hukum masyarakat.

“Forum ini menjadi bagian dari upaya mendorong reformasi sistem pertanahan dan penguatan penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah di Indonesia,” ujar Rifyan.

KKKS yang lain juga mempunyai kontribusi yang sama terhadap pembangunan bangsa dan negara

Jakarta (ANTARA) - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan menciptakan iklim investasi minyak dan gas bumi yang berkeadilan.

Bahlil, dalam sambutannya saat Inaugurasi Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di Tangerang, Banten, Rabu, menyampaikan pemerintah akan menerapkan kesetaraan perlakuan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan hulu migas kepada seluruh pihak termasuk BUMN, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), pemerintah daerah, hingga pengusaha lokal.

"Saya akan sampaikan equal treatment. Bagi negara, berpihak kepada BUMN itu penting, tapi jauh lebih penting adalah memikirkan semua kepentingan negara. KKKS yang lain juga mempunyai kontribusi yang sama terhadap pembangunan bangsa dan negara," ujar Bahlil, dikutip dari rilisnya.

Sektor energi, khususnya hulu minyak dan gas bumi menjadi salah satu pilar penting untuk menghadapi ancaman krisis energi ke depan, di tengah kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia yang sedang tidak menentu.

Kolaborasi menyeluruh antara pemerintah dan swasta dinilai menjadi kunci keberhasilan tercapainya ketahanan energi.

Tak hanya itu, Bahlil juga meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk melakukan percepatan proses perizinan usaha.

"Kita harus bersama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikan ini. Saya minta kepada SKK Migas berbagai upaya yang kami lakukan untuk melakukan reform, berbagai regulasi untuk melakukan percepatan, tapi kalau masih ada yang lambat, tolong disampaikan," tegasnya.

Bahlil juga mendorong pengusaha migas di daerah bisa mendapatkan porsi kesempatan yang sama untuk menjadi kontraktor di wilayahnya.

"Agar pengusaha-pengusaha daerah itu harus dikolaborasikan, jangan semua kontraktor orang Jakarta semua. Jadikan lah orang daerah itu menjadi tuan di negerinya sendiri selama (mereka) profesional. Jangan juga pengusaha daerah itu jadi pengusaha proposal," ujarnya.

Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Bahlil mengimbau KKKS segera menyerahkan hak partisipasi (participating interest) kepada pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Saya umumkan, atas perintah Bapak Presiden, bagi KKKS yang sudah menjalankan usahanya dengan baik, yang disesuaikan dengan aturan, yang belum menyerahkan PI-nya kepada daerah, tolong segera. Tapi, harus sesuai dengan aturan, nggak boleh tidak sesuai dengan aturan," tegas Bahlil.

Bahlil juga meyakinkan para KKKS bahwa tahun ini tidak ada pemotongan kuota ekspor, khususnya komoditas gas.

Seluruh usulan kuota ekspor sudah disetujui dan akan berjalan hingga akhir tahun ini.

"Di 2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market ataupun yang sudah dikontrakkan ke luar negeri. Jadi, nggak perlu ada kekhawatiran lagi. Semuanya sudah saya setuju untuk ekspornya semua. Jadi, semuanya sudah saya tanda tangan," jelasnya.

Pada kesempatan ini, Bahlil juga menyaksikan penandatangan delapan kontak kerja sama wilayah kerja (WK) migas hasil lelang pada 2025, yakni WK Gagah, Bintuni, Karunia, Drawa, Jalu, Southwest Andaman, Barong, dan Nawasena.

Bahlil juga mengumumkan 118 area potensial blok migas baru saat ajang tersebut.

Angka ini termasuk 25 area ditandatangani, 43 area sedang dilakukan studi bersama, dan 50 area lainnya berpotensi ditawarkan, studi, dan akuisisi data baru.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha sektor per­­­­tambangan sedang gamang. Tekanan pasar global berkelindan de­­ngan manuver kebijakan pemerintah yang datang bertubi-tubi, membuat para pelaku usaha sek­­tor tambang mulai sesak napas.

Padahal, dalam situasi global yang sedang tak menentu, mereka membutuhkan pegangan berupa stabilitas iklim usa­­ha agar tak rungkad di te­­­ngah jalan. Adapun, lahirnya atur­an-aturan baru belakangan ini dianggap tak menunjang harapan tersebut.

Keluhan dari perwakilan in­­vestor Cina perihal aturan baru pertambangan beberapa waktu lalu patut menjadi perhatian. Melalui surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, investor Cina menyoroti rencana kenaikan tarif ro­­yal­ti mineral, kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), revisi Harga Patokan Mineral (HPM) nikel dan bauksit, hingga penguatan penegakan hukum di kawasan hutan.

Investor Cina menilai berbagai kebijakan tersebut terlalu ketat. Demikian pula dengan penegakan hukum yang dianggap berlebihan, serta masih adanya praktik korupsi dan pemerasan oleh aparat.

Keluhan dari investor Cina itu mestinya menjadi alarm. Bukan saja karena Cina amat berpengaruh di ladang bisnis tambang di Indonesia, melainkan juga po­­tensinya dalam memengaruhi sentimen investor asing terhadap Indonesia. Protes ini merupakan sinyal bahwa iklim investasi kita sedang dalam kondisi tidak kondusif bagi keberlanjutan usaha.

Kita memahami bahwa industri pertambangan adalah sektor yang padat modal. Nilai investasi jumbo itu sangat sensitif ter­­hadap perubahan kebijakan sekecil apa pun. Adapun, regulasi yang berubah terlalu cepat, berpotensi membuat operasional tambang dan hilirnya menjadi kelimpungan.

Pemerintah sejatinya tak abai dengan situasi. Instruksi Pre­­­si­­den Prabowo Subianto untuk membentuk Satgas Deregulasi tentu patut kita apresiasi. Hal itu merupakan bentuk kesadaran pemerintah atas adanya hambatan birokrasi.

Namun, pembentukan badan ad-hoc bukanlah obat ajaib jika tidak dibarengi dengan perubahan paradigma dalam menyusun kebijakan. Jangan sampai satgas ini justru menambah birokrasi baru yang memperpanjang rantai koordinasi yang sudah berbelit. Reformasi struktural yang substantif lebih dibutuhkan ketimbang pelonggaran sementara yang bersifat tambal sulam.

Dus, dialog langsung dengan pelaku usaha adalah kunci un­­tuk mendapatkan gambaran situasi riil di lapangan agar ke­­bijakan tidak lahir dari menara gading. Masukan dari dunia usaha harus diposisikan sebagai cermin untuk mengevaluasi apakah sebuah regulasi sudah tepat sasaran atau justru bersifat destruktif.

Kendati demikian, bukan ber­arti pemerintah harus serta merta memenuhi semua hal yang menjadi tuntutan para pe­­bisnis. Apalagi, sejumlah aturan tersebut sejatinya juga disusun untuk mengoptimalkan kemanfaatan sektor pertambangan bagi negara.

Kedaulatan negara mutlak dibutuhkan. Namun, kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alam melalui penegakan aturan harus dilakukan dengan cara-cara yang terukur, di mana kepastian hukum menjadi fondasinya.

Kita semua menginginkan sektor pertambangan memberikan manfaat maksimal bagi penerimaan negara dan kemakmuran rakyat. Namun, optimalisasi tersebut tidak boleh dilakukan serampangan dan malah mencekik keberlangsungan industri yang menjadi motor penggeraknya.

Di tengah pusaran konflik ke­­­pentingan global dan domestik, inklusivitas dan konsistensi ke­­­bijakan adalah jalan untuk me­­­nyelamatkan masa depan penghiliran kita.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE) menerima laporan sengkarut mandeknya investasi penyediaan air bersih di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Wakil Ketua Satgas P3-MPPE sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyoroti adanya indikasi konflik kepentingan (conflict of interest) yang dilakukan oleh pengelola kawasan, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC).

Konflik ini bermula dari aduan PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (PAIA)—perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) patungan antara investor Amerika Serikat, Singapura, Arab Saudi, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.—yang merasa dirugikan secara sepihak oleh ITDC.

PT PAIA yang mengoperasikan fasilitas desalinasi air laut (Sea Water Reverse Osmosis/SWRO) terpaksa menghentikan produksinya setelah anak usaha ITDC, yakni PT ITDC Nusantara Utilitas (NU), secara sepihak menghentikan serapan air dan beralih menggandeng PDAM Lombok Tengah sebagai pemasok utama.

Kronologi tersebut terungkap dalam sidang terbuka Satgas P3-MPPE di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (19/5/2026). Purbaya, yang memimpin sidang, pun melontarkan kritis terhadap langkah bisnis ITDC.

Menurutnya, tindakan pengelola kawasan yang mengundang investor asing lalu menciptakan anak usaha untuk menjadi kompetitor langsung adalah preseden buruk bagi iklim investasi.

"Itu kan Anda punya kontraktor dari luar negeri ke sini, terus Anda buat kompetitor, perusahaan Anda sendiri. Kalau begini, pasti Anda ada conflict of interest. Pasti investornya kalah atau dikalahkan. Kawasan tidak mengawasi ini. Ini kan bisnis yang tidak benar kalau begini," ujar Purbaya dalam sidang.

Plt. Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar berdalih, masuknya PDAM melalui anak usahanya murni demi menjaga keberlanjutan pasokan air (reliability) di KEK Mandalika, mengingat kawasan tersebut mewajibkan minimal ada dua penyedia air. Fajar juga menyebut PT PAIA sempat mengalami kendala operasional yang menyebabkan pasokan terhenti (on-off).

Kendati demikian, klaim tersebut langsung dibantah oleh Presiden Direktur EBD Paragon (pemegang saham mayoritas PT PAIA) Wajih Malki. Dia menegaskan, pihaknya terpaksa menutup fasilitas SWRO bukan karena ketidakmampuan produksi, melainkan karena pihak ITDC menahan pembayaran selama berbulan-bulan dan anak usaha ITDC sama sekali tidak menyerap air produksi mereka selama sebulan penuh.

"Kami terus memproduksi air karena kami tahu mereka mencoba menciptakan situasi tertentu. Namun, setelah sebulan penuh mereka tidak mengambil satu tetes air pun dari kami dan beralih ke PDAM, barulah kami menutup pabrik tersebut. Masalah sebenarnya adalah mereka tidak memiliki permintaan yang cukup di Mandalika, dan mereka tidak menghormati perjanjian bahwa kami adalah pemasok eksklusif," ungkap Wajih.

Dia menambahkan, pihaknya siap mencari jalan keluar yang damai (amicable solution). PT PAIA berniat untuk keluar dan mendatangkan investor baru dari Singapura atau China untuk mengambil alih fasilitas tersebut, dengan syarat ITDC dapat menjamin kelayakan proyek dan kepastian serapan pasar setelah pabrik kembali beroperasi.

Sengkarut Izin

Selain masalah serapan, polemik ini juga tersandera oleh absennya Surat Izin Penguasaan Air Tanah. Direktur Utama PT ITDC-NU Ratnadewi mengklaim bahwa pihak PAIA belum memenuhi perizinan tersebut sejak awal operasi pada 2021.

Pernyataan itu sontak direspons oleh Alwi Shihab, perwakilan pemegang saham PT PAIA. DIa membacakan kembali Nota Kesepahaman (MoU) awal yang menyatakan bahwa pihak ITDC-lah yang bertanggung jawab untuk mengurus dan mendapatkan segala bentuk lisensi, izin, maupun persetujuan dari otoritas terkait.

Menengahi kebuntuan tersebut, Purbaya langsung menginstruksikan Administrator KEK dan pihak ITDC untuk segera merampungkan urusan perizinan PT PAIA dalam waktu singkat, mengingat standar prosedurnya (NSPK) hanya memakan waktu lima hari kerja.

"Nanti izin diurus, ini dijalankan sesuai kontrak. Bisa? Karena bagi saya, Anda conflict of interest. Nanti sambil jalan, kita cari investornya [untuk proses exit PT PAIA]," instruksinya.

Pada akhirnya, Purbaya memberikan peringatan keras bahwa kementerian/lembaga agar tidak akan membiarkan praktik bisnis yang merugikan investor asing setelah mereka diundang masuk ke Indonesia.

"Kita kan yang mengundang mereka masum ke Indonesia. Jangan setelah itu, karena Anda berkuasa di sana, aturannya bisa diubah begitu aja. Itu yang akan kita hindari itu pesan ke investor asing clear. Saya akan pantau terus progresnya," tutup Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Forum Komunikasi Indonesia-China (FKIC) menilai kepastian regulasi dan komunikasi konstruktif menjadi kunci menjaga kepercayaan investor di tengah sorotan pelaku usaha China terhadap iklim investasi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal FKIC S. Suparmaji mengatakan berbagai masukan dari dunia usaha perlu dipandang sebagai bagian dari proses penyempurnaan ekosistem investasi nasional, bukan sebagai bentuk konfrontasi terhadap pemerintah.

“Berbagai masukan dari dunia usaha sebaiknya diposisikan sebagai bagian dari proses dialog untuk penyempurnaan ekosistem investasi nasional, bukan sebagai bentuk konfrontasi terhadap pemerintah,” ujar Suparmaji dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).

Pernyataan itu disampaikan menyusul munculnya surat dari Kamar Dagang China di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto terkait sejumlah persoalan investasi di Indonesia.

Dalam surat tersebut, pelaku usaha China menyoroti perubahan regulasi yang dinilai terlalu cepat, kebijakan royalti, perpajakan, hingga penegakan hukum yang dianggap memengaruhi stabilitas dan keberlangsungan investasi.

Selain itu, investor juga mengeluhkan hambatan birokrasi dan proses perizinan yang dinilai belum sepenuhnya efisien di sejumlah sektor strategis.

FKIC menilai pemerintah tetap memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan arah kebijakan nasional, termasuk terkait pengelolaan sumber daya alam, hilirisasi industri, dan penegakan hukum.

Namun demikian, organisasi tersebut menekankan pentingnya konsistensi implementasi kebijakan dan kepastian regulasi guna menjaga daya saing Indonesia di tengah kompetisi investasi global.

“Pendekatan dialogis menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas investasi sekaligus memastikan seluruh aktivitas usaha tetap berjalan sesuai hukum dan kepentingan nasional,” kata Suparmaji.

Dalam kesempatan itu, Suparmaji didampingi Ketua Umum FKIC Firdaus Dewilmar yang juga Staf Khusus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Ketua Harian FKIC Ahmad Kaylani yang juga Ketua Umum Perisai Prabowo.

FKIC menyatakan siap mengambil peran sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, investor, asosiasi usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Bentuk dukungan tersebut mencakup fasilitasi dialog kelembagaan, penyampaian masukan berbasis data dan fakta lapangan, penguatan pemahaman regulasi bagi investor, hingga dukungan terhadap kepatuhan hukum dan tata kelola usaha.

FKIC juga menilai hubungan ekonomi Indonesia–China perlu terus dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan, sekaligus mendukung prioritas pembangunan nasional seperti penguatan industri dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah.

Ke depan, FKIC berharap seluruh pihak mengedepankan komunikasi yang profesional dan solutif guna menjaga stabilitas investasi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi strategis di kawasan Asia.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas deregulasi dinilai sebagai langkah tepat untuk memulihkan kepercayaan investor di tengah meningkatnya keluhan soal tumpang tindih aturan, mahalnya biaya usaha, hingga dugaan praktik pemerasan dalam proses perizinan.

Prabowo sebelumnya mengaku geram terhadap lamanya proses investasi di Indonesia yang bisa memakan waktu hingga satu sampai dua tahun. Padahal, sejumlah negara pesaing mampu menerbitkan izin usaha hanya dalam hitungan pekan.

Karena itu, Presiden meminta pembentukan satgas deregulasi guna mempercepat penyederhanaan aturan serta memangkas praktik birokrasi yang dinilai menghambat investasi.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pembentukan satgas tersebut bukan lagi sekadar kebutuhan administratif, melainkan sudah menyangkut kepastian usaha dan persepsi investor terhadap Indonesia.

Menurutnya, keluhan investor kini telah menyentuh inti iklim investasi, terutama setelah muncul surat dari China Chamber of Commerce in Indonesia kepada Presiden terkait regulasi yang dinilai terlalu ketat, penegakan berlebihan, hingga dugaan korupsi dan pemerasan oleh oknum otoritas tertentu.

“Satgas ini mendesak bukan hanya untuk merapikan aturan, tetapi untuk memulihkan kepercayaan bahwa Indonesia tetap ramah bagi investasi produktif,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Dia menilai momentum pembentukan satgas menjadi krusial karena Indonesia sedang membutuhkan investasi besar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%, memperkuat hilirisasi, memperluas basis manufaktur, dan menopang stabilitas rupiah.

Kontribusi investasi China sendiri dinilai sangat signifikan terhadap proyek strategis nasional, terutama di sektor hilirisasi mineral, logam dasar, energi, kawasan industri, hingga kendaraan listrik.

Berdasarkan data 2025, China tercatat menjadi sumber investasi terbesar ketiga di Indonesia dengan nilai US$7,5 miliar, setelah Singapura sebesar US$17,4 miliar dan Hong Kong sebesar US$10,6 miliar.

Pada kuartal I/2026, investasi asing langsung tercatat masih tumbuh 5,2% menjadi US$15,5 miliar, dengan sektor logam dasar menjadi penerima terbesar senilai US$3,7 miliar.

Namun, Josua mengingatkan berbagai hambatan regulasi mulai memengaruhi minat ekspansi investor China, khususnya di sektor nikel dan kendaraan listrik.

Investor disebut menyoroti kenaikan pajak dan pungutan, peningkatan royalti mineral, pemeriksaan pajak yang makin intensif, aturan visa kerja yang lebih rumit, rencana bea keluar baru, hingga perubahan harga patokan mineral nikel.

Menurut dia, perubahan mendadak harga patokan nikel bahkan berpotensi meningkatkan biaya bijih nikel hingga sekitar 200% dan mengganggu proyek yang sudah berjalan.

“Ini sinyal serius. Investasi belum runtuh, tetapi minat ekspansi bisa tertahan bila biaya usaha dan ketidakpastian aturan terus naik,” ujarnya.

Josua menilai satgas deregulasi hanya akan efektif jika memiliki mandat jelas, kewenangan lintas kementerian, tenggat penyelesaian yang tegas, dan indikator keberhasilan yang dapat dipantau publik.

Pemerintah sebenarnya dinilai telah memiliki model awal melalui Satgas Percepatan Program Pemerintah yang menangani berbagai hambatan investasi lintas sektor.

Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan menyelesaikan masalah konkret, bukan sekadar forum koordinasi tambahan.

“Kuncinya satgas harus bekerja sebagai pemotong simpul, bukan pengumpul keluhan,” kata Josua.

Dia menilai langkah awal yang perlu dilakukan adalah memetakan aturan pusat dan daerah yang saling bertabrakan, mengidentifikasi kebijakan paling mengganggu sektor prioritas, serta memastikan tidak ada regulasi kementerian yang bertentangan dengan arah investasi nasional.

Meski demikian, Josua menegaskan deregulasi tidak boleh mengorbankan penegakan hukum. Pemerintah tetap perlu membedakan antara penindakan terhadap pelanggaran seperti penghindaran pajak atau pelanggaran lingkungan dengan perubahan aturan mendadak yang menciptakan ketidakpastian bagi investor patuh.

Jika pemerintah gagal merespons keluhan investor besar seperti China, dia memperingatkan terdapat risiko perlambatan ekspansi proyek hilirisasi, terganggunya rantai pasok nikel dan kendaraan listrik, hingga potensi pergeseran investasi ke negara pesaing.

Dalam kondisi rupiah tertekan dan kompetisi investasi regional makin ketat, kegagalan menjaga kepastian regulasi dinilai dapat meningkatkan biaya modal sekaligus melemahkan daya tarik investasi jangka panjang Indonesia.