IDXChannel - Anak usaha PT Golden Eagle Energy Tbk (SMMT), PT Triaryani memperoleh fasilitas Kredit Pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) senilai Rp900 miliar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

Manajemen SMMT menjelaskan, fasilitas pembiayaan tersebut diperoleh sebagai langkah antisipatif terhadap rencana perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 yang mengatur kewajiban penempatan Dana Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan dalam negeri.

Dalam revisi aturan tersebut, dana DHE diwajibkan disimpan di perbankan nasional selama minimal 12 bulan dengan batas maksimal konversi valuta asing ke rupiah sebesar 50 persen.

Kondisi ini berpotensi membatasi fleksibilitas perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari.

"Fasilitas kredit ini diperoleh sebagai langkah antisipatif atas rencana perubahan atau revisi PP Nomor 26 Tahun 2023, sehingga diperlukan sumber alternatif pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan operasional Entitas Anak Perseroan," ujar manajemen dalam keterbukaan informasi, Rabu (3/6/2026).

Perseroan menegaskan, seluruh dana yang diperoleh dari fasilitas kredit akan digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional PT Triaryani.

Adapun jaminan yang diberikan kepada Bank Mandiri berupa dana DHE yang tersimpan dalam rekening khusus. Jaminan tersebut tidak berasal dari aset milik SMMT maupun aset entitas anak perseroan.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penguatan implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) melalui pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan dukungan tersebut dilakukan melalui pengawasan terhadap rekening penampungan (escrow account) yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan DHE SDA, sekaligus memastikan kesiapan industri perbankan dalam mendukung implementasinya.

“OJK mendukung penguatan kebijakan DHE SDA melalui implementasi PP Nomor 21 Tahun 2026 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam, antara lain dengan melakukan pengawasan terhadap escrow account yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, memastikan dukungan industri perbankan, serta memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” kata Friderica dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, Jumat (5/6/2026).

Selain itu, OJK juga memberikan dukungan agar dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum, termasuk bank umum syariah (BUS) dan unit usaha bank syariah (UUS).

Menurut Friderica, penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai berupa dana DHE SDA dan memenuhi persyaratan tertentu dapat dikecualikan dari perhitungan batas maksimum pemberian kredit.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi perbankan dalam mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

“Bagian penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai dana DHE SDA sepanjang memenuhi persyaratan tertentu dapat dikecualikan dari perhitungan batas maksimum pemberian kredit untuk memberikan ruang dalam mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Lebih lanjut, OJK juga telah menyampaikan surat kepada industri perbankan untuk mendukung implementasi kebijakan DHE SDA tersebut.

Melalui berbagai langkah tersebut, OJK berharap implementasi kebijakan DHE SDA dapat berjalan efektif sekaligus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan mendukung stabilitas sektor keuangan nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa percaya kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang baru dapat membantu memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Menurut Purbaya, dampak kebijakan tersebut tidak akan langsung terlihat karena aliran dana hasil ekspor masih akan masuk secara bertahap ke dalam sistem keuangan domestik.

"Ini kan baru masuk sekarang nih. Uangnya belum langsung masuk gitu. Nanti bertahap akan naik terus," kata Purbaya ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).

Ia memperkirakan penguatan rupiah mulai terlihat pada akhir bulan seiring meningkatnya dana DHE SDA yang masuk ke Indonesia.

"Harusnya akhir bulan udah mulai kelihatan penguatnya," ujarnya.

Purbaya juga menilai pergerakan rupiah saat ini turut dipengaruhi berbagai rumor yang berkembang.

[Gambas:Youtube]

Oleh karena itu, ia optimistis nilai tukar rupiah akan menguat ketika sentimen negatif di pasar mulai mereda.

"Saya pikir begitu rumornya sudah mulai hilang, ini akan naik juga rupiah," ujar Purbaya.

Ia menegaskan kondisi fundamental perekonomian Indonesia saat ini masih kuat, sehingga tidak ada alasan bagi rupiah untuk terus tertekan.

"Soalnya fundamentalnya bagus, enggak ada masalah ekonominya," kata Purbaya.

Kebijakan baru DHE SDA tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

"Walaupun sudah lama beredar, tapi kan berlakunya mulai 1 Juni besok ya. Karena besok libur, tapi kalau ekspor jalan terus," ujar Purbaya di Kantor Danantara, Jakarta, Minggu (31/5).

Purbaya menjelaskan beleid tersebut mewajibkan eksportir sektor SDA merepatriasi atau membawa pulang seluruh DHE ke dalam negeri.

Menurutnya, tingkat kepatuhan yang diwajibkan dalam aturan baru itu mencapai 100 persen.

Selain itu, eksportir nonmigas diwajibkan menempatkan 100 persen DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri dengan jangka waktu minimal 12 bulan.

Sementara itu, untuk eksportir migas, kewajiban penempatan DHE SDA ditetapkan minimal 30 persen dengan masa penempatan selama tiga bulan.

"Penempatan DHE SDA diwajibkan melalui Bank Himbara. Jadi, diwajibkan melalui Bank Himbara itu, ya," kata Purbaya.

Tak hanya itu, pemerintah juga membatasi konversi DHE SDA dari valuta asing ke rupiah.

Purbaya menegaskan konversi dana tersebut hanya diperbolehkan maksimal 50 persen dari total DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri.

"Konversi DHE SDA valuta asing ke rupiah dibatasi maksimal 50 persen," ujarnya.

Sementara itu, nilai tukar rupiah berada di level Rp18.016 per dolar AS pada perdagangan Kamis (4/6) pagi.

Mata uang Garuda itu melemah 49 poin atau 0,27 persen dan kembali menyentuh level terlemah sepanjang sejarah setelah sehari sebelumnya ditutup di Rp17.966 per dolar AS.

Ketika sentimen yang berkembang di pasar mereda, didukung masuknya devisa hasil ekspor ke dalam negeri, maka rupiah memiliki peluang kembali menguat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) bisa berperan menstabilkan kurs atau nilai tukar rupiah.

Purbaya di Jakarta, Rabu, menyebut kebijakan DHE SDA dapat meningkatkan ketersediaan devisa di dalam negeri melalui penempatan hasil ekspor sumber daya alam pada sistem keuangan nasional.

Dengan meningkatnya pasokan devisa, likuiditas valuta asing di pasar domestik akan makin kuat sehingga mampu mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Dia memperkirakan dampak awal dari implementasi kebijakan tersebut akan mulai terlihat dalam waktu dekat.

“Ketika sentimen yang berkembang di pasar mulai mereda, didukung oleh masuknya devisa hasil ekspor ke dalam negeri, maka rupiah memiliki peluang untuk kembali menguat,” kata Purbaya.

Bendahara Negara itu menilai kebijakan DHE SDA merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan eksternal Indonesia sekaligus memastikan manfaat hasil ekspor nasional dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian domestik.

Kombinasi fundamental ekonomi yang terjaga dan peningkatan pasokan devisa di dalam negeri, menurut Menkeu, akan menjadi faktor penting dalam memperkuat stabilitas rupiah serta sektor keuangan nasional ke depan.

Meningkatnya likuiditas dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan DHE pun akan membuat sistem keuangan Indonesia makin tangguh menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

Purbaya optimistis kebijakan DHE SDA akan memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan dan investor.

Secara umum, ia juga menyatakan tetap fokus menjaga agar perekonomian nasional terus tumbuh dan makin kuat, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kewajiban saya adalah menjaga fondasi ekonomi saja, supaya ekonominya berjalan terus semakin cepat,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah akan terus menjaga koordinasi dengan seluruh otoritas terkait guna memastikan stabilitas ekonomi dan sistem keuangan tetap terpelihara.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tergolong dapat menciptakan preseden kelembagaan yang sensitif.

Selain itu, Pasal II huruf B PP 21/2026 tersebut dikhawatirkan akan memunculkan efek tidak patuhan pada aturan secara keseluruhan karena sifatnya dinilai sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasi dan bukan mandatoris atau wajib untuk dilaksanakan.

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengatakan, hal itu dapat terjadi karena eksportir dengan Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) sebelum 1 Juni 2026 dan sedang dalam proses pengawasan Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajiban.

"Secara hukum administratif, ketentuan ini dapat dipahami sebagai aturan transisi untuk memberi kepastian hukum, menghindari penerapan berlaku surut, dan mengurangi gangguan bagi eksportir serta perbankan," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (2/6/2026).

Akan tetapi, dari perspektif ekonomi kelembagaan, efeknya menyerupai pemutihan administratif atau deemed compliance.

Preseden ini dapat melemahkan disiplin kepatuhan jika pelaku usaha menafsirkan kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) dapat dinegosiasikan ulang melalui revisi regulasi berikutnya.

"Risiko moral hazard menjadi nyata karena eksportir besar memiliki kemampuan menghitung biaya ketidakpatuhan, menunda kepatuhan, lalu menunggu relaksasi baru ketika pemerintah menghadapi tekanan pasar, tekanan rupiah, atau resistensi industri," imbuh dia.

Menurut Syafruddin, dampak jangka panjang, hal ini dapat merusak kredibilitas kebijakan DHE karena pelaku patuh merasa tidak memperoleh perlakuan adil, pelaku yang menunda dapat merasa mendapat keuntungan, dan otoritas pengawas kehilangan daya gertak.

Pembatasan tafsir secara tegas

Agar preseden ini tidak merusak kepatuhan ke depan, pemerintah harus membatasi tafsirnya secara tegas.

Ketentuan ini hanya boleh berlaku untuk kewajiban administratif DHE dalam masa transisi, bukan untuk dugaan under-invoicing, transfer pricing, manipulasi dokumen, pajak, kepabeanan, atau tindak pidana lain.

Pemerintah juga perlu membuka data agregat nilai PPE yang terdampak, memperkuat pengawasan setelah 1 Juni 2026, dan menindak pelanggaran baru secara konsisten.

Kepastian hukum memang penting, tetapi kepastian tidak boleh berubah menjadi sinyal bahwa ketidakpatuhan dapat diputihkan.

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga menilai, ketentuan pemutihan dalam Pasal II huruf b dinilai berpotensi menimbulkan moral hazard.

"Kekhawatiran tersebut (moral hazard) memang memiliki dasar yang kuat," kata dia kepada Kompas.com.

Ia menjelaskan, ketika eksportir yang masih berada dalam proses pengawasan dianggap telah memenuhi kewajiban tertentu berdasarkan ketentuan transisi, muncul risiko pelaku usaha menafsirkan aturan sebagai sesuatu yang masih dapat dinegosiasikan di kemudian hari.

SHUTTERSTOCK Ilustrasi kontainer di pelabuhan.

"Jika pelaku pasar berulang kali melihat adanya penyesuaian terhadap kewajiban yang sudah berjalan, sebagian dari mereka dapat mulai berpikir bahwa menunda kepatuhan mungkin lebih menguntungkan karena selalu ada kemungkinan aturan akan direvisi atau dilonggarkan pada tahap berikutnya," terang dia.

Meski demikian, Yusuf menilai, melihat ketentuan tersebut semata-mata sebagai bentuk pemutihan juga kurang tepat.

Dasar utama aturan transisi adalah prinsip hukum bahwa ketentuan baru tidak boleh diberlakukan secara surut terhadap transaksi yang dilakukan ketika aturan lama masih berlaku.

Dengan kata lain, yang disesuaikan bukanlah pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku pada saat itu, melainkan posisi transaksi lama yang menjadi tidak sesuai setelah muncul aturan baru.

Dari sudut pandang kepastian hukum, Yusuf bilang, pendekatan ini justru dapat dianggap wajar.

Sebagian devisa mungkin telah ditempatkan atau dikonversi sesuai mekanisme yang sah menurut aturan sebelumnya.

"Jika kemudian eksportir dipaksa memenuhi standar baru secara retroaktif, maka pihak yang sebenarnya telah mematuhi aturan lama justru akan dirugikan," ungkap dia.

Namun demikian, Yusuf menuturkan, inti kekhawatiran mengenai moral hazard tetap relevan.

Persoalannya bukan terletak pada satu pasal transisi secara terpisah, melainkan pada akumulasi sinyal yang diterima pasar dari perubahan kebijakan yang berulang.

Tiap-tiap perubahan mungkin dapat dijelaskan dan dibenarkan secara teknis, tetapi ketika perubahan terjadi terlalu sering, pelaku usaha mulai melihat bahwa aturan dapat disesuaikan kembali seiring waktu.

"Ketidakpastian inilah yang kemudian memengaruhi perilaku mereka," terang dia.

Eksportir besar yang memiliki tim hukum dan keuangan yang kuat biasanya paling mampu memanfaatkan kondisi tersebut karena biaya menunggu, melakukan penyesuaian strategi, atau bahkan melakukan lobi sering kali lebih rendah dibandingkan biaya untuk langsung memenuhi seluruh kewajiban secara maksimal.

"Oleh karena itu, solusi utamanya bukan terletak pada ada atau tidaknya ketentuan pemutihan. Faktor yang jauh lebih menentukan adalah kecepatan dan kepastian penegakan aturan," tutup dia.

Sebagai informasi, pasal II huruf b tersebut berbunyi, untuk Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Juni 2026 dan sedang dalam proses pengawasan oleh Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan kewajibannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam, dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya

Sementara itu, secara umum poin utama dari PP 21 Tahun 2026 berisi, eksportir sektor sumber daya alam diwajibkan memasukkan 100 persen devisa hasil ekspor ke rekening Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara.

Eksportir juga diwajibkan menempatkan DHE SDA minimal 30 persen untuk sektor migas dan 100 persen untuk sektor nonmigas pada rekening khusus di sistem Himbara.

Penempatan dana berlaku minimal tiga bulan untuk komoditas migas dan 12 bulan untuk nonmigas.

Pemerintah juga mengubah aturan konversi valuta asing ke rupiah.

Dalam aturan terbaru, batas konversi DHE valuta asing ke rupiah diturunkan dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan baru pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) yang mulai berlaku 1 Juni 2026 akan memperkuat perbankan nasional, terutama bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurut Purbaya, kewajiban penempatan DHE SDA di dalam negeri akan membuat likuiditas valuta asing perbankan meningkat karena dana hasil ekspor tidak lagi banyak mengalir ke luar negeri.

“Dampaknya ke Himbara sudah jelas. Mereka akan memiliki dollar lebih banyak dan kas yang lebih besar. Dalam sektor keuangan dikenal istilah cash is king. Dengan likuiditas yang lebih kuat, posisi bank-bank Himbara akan semakin kokoh,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) berpotensi meningkatkan nilai tambah ekonomi dan pendapatan negara. Namun, manfaat tersebut hanya dapat tercapai jika didukung desain kelembagaan yang matang, persiapan yang memadai, dan tata kelola yang kuat.

“Keberhasilan dan kebermanfaatan dari DSI bukan hanya dari apa yang ingin dituju atau objektifnya seperti meningkatkan nilai tambah ekonomi, meningkatkan nilai tambah bagi pendapatan negara,” kata Faisal saat dihubungiRepublikadi Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurut Faisal, tujuan pembentukan DSI secara prinsip tidak menjadi persoalan. Tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi yang akan menentukan apakah lembaga tersebut mampu memberikan nilai tambah atau justru menimbulkan persoalan baru.

Ia mengatakan, manfaat yang diharapkan dari DSI baru dapat terwujud apabila seluruh aspek teknis pelaksanaannya dirancang secara matang dan didukung tata kelola yang baik.

“Keberhasilan dan juga akan ada dampak positifnya atau tidak itu juga bergantung pada desain, preparation yang cukup, dan rigorous, lalu yang terakhir juga adalah masalah bagaimana nanti good governance,” ucap Faisal.

Faisal menilai perhatian utama saat ini seharusnya diarahkan pada desain kelembagaan, kesiapan implementasi, kelayakan pelaksanaan, hingga kualitas sumber daya manusia yang akan menjalankan DSI.

“Nah ini yang sebetulnya menjadi concern selama ini, jadi bukan pada tujuannya pada tataran tujuan, tapi pada tataran teknikal, good governance yang harus dibuktikan bahwa ini nanti akan betul-betul memberikan nilai tambah bukan menciptakan satu masalah yang baru,” kata Faisal.

Ia mengingatkan tujuan yang baik tidak akan menghasilkan dampak optimal apabila persiapan dilakukan secara terburu-buru. Menurut dia, kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan berpotensi menimbulkan berbagai celah yang merugikan dunia usaha maupun investor.

“Kalau dari sisi tujuan itu bagus, tapi kalau dari sisi persiapannya tidak matang banyak hal loopholes bahkan menciptakan permasalahan bagi pelaku swasta dan juga investor,” ujarnya.

Selain desain dan tata kelola, Faisal juga menyoroti faktor waktu penerapan kebijakan. Menurut dia, implementasi DSI dilakukan ketika masih terdapat berbagai kekhawatiran terkait iklim investasi nasional.

“Belum lagi masalah timing karena dari kondisi sekarang kita bisa melihat bahwa banyak concern terhadap iklim investasi di Indonesia. Nah timing ini justru sebetulnya sangat-sangat riskan,” kata Faisal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 dikhawatirkan akan memunculkan efek ketidakpatuhan pada aturan secara keseluruhan karena sifatnya dinilai sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasi dan bukan mandatoris atau wajib untuk dilaksanakan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, ketentuan pemutihan dalam Pasal II huruf b dinilai berpotensi menimbulkan moral hazard.

"Kekhawatiran tersebut (moral hazard) memang memiliki dasar yang kuat," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan, ketika eksportir yang masih berada dalam proses pengawasan dianggap telah memenuhi kewajiban tertentu berdasarkan ketentuan transisi, muncul risiko pelaku usaha menafsirkan aturan sebagai sesuatu yang masih dapat dinegosiasikan di kemudian hari.

Kepatuhan pada dasarnya dibangun di atas keyakinan, aturan akan diterapkan secara konsisten.

"Jika pelaku pasar berulang kali melihat adanya penyesuaian terhadap kewajiban yang sudah berjalan, sebagian dari mereka dapat mulai berpikir bahwa menunda kepatuhan mungkin lebih menguntungkan karena selalu ada kemungkinan aturan akan direvisi atau dilonggarkan pada tahap berikutnya," terang dia.

Meski demikian, Yusuf menilai, melihat ketentuan tersebut semata-mata sebagai bentuk pemutihan juga kurang tepat.

Dasar utama aturan transisi adalah prinsip hukum bahwa ketentuan baru tidak boleh diberlakukan secara surut terhadap transaksi yang dilakukan ketika aturan lama masih berlaku.

Dengan kata lain, yang disesuaikan bukanlah pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku pada saat itu, melainkan posisi transaksi lama yang menjadi tidak sesuai setelah muncul aturan baru.

Dari sudut pandang kepastian hukum, Yusuf bilang, pendekatan ini justru dapat dianggap wajar.

Sebagian devisa mungkin telah ditempatkan atau dikonversi sesuai mekanisme yang sah menurut aturan sebelumnya.

"Jika kemudian eksportir dipaksa memenuhi standar baru secara retroaktif, maka pihak yang sebenarnya telah mematuhi aturan lama justru akan dirugikan," ungkap dia.

Namun demikian, Yusuf menuturkan, inti kekhawatiran mengenai moral hazard tetap relevan.

Persoalannya bukan terletak pada satu pasal transisi secara terpisah, melainkan pada akumulasi sinyal yang diterima pasar dari perubahan kebijakan yang berulang.

Tiap-tiap perubahan mungkin dapat dijelaskan dan dibenarkan secara teknis, tetapi ketika perubahan terjadi terlalu sering, pelaku usaha mulai melihat bahwa aturan dapat disesuaikan kembali seiring waktu.

"Ketidakpastian inilah yang kemudian memengaruhi perilaku mereka," terang dia.

Eksportir besar yang memiliki tim hukum dan keuangan yang kuat biasanya paling mampu memanfaatkan kondisi tersebut karena biaya menunggu, melakukan penyesuaian strategi, atau bahkan melakukan lobi sering kali lebih rendah dibandingkan biaya untuk langsung memenuhi seluruh kewajiban secara maksimal.

"Oleh karena itu, solusi utamanya bukan terletak pada ada atau tidaknya ketentuan pemutihan. Faktor yang jauh lebih menentukan adalah kecepatan dan kepastian penegakan aturan," tutup dia.

Sebagai informasi, pasal II huruf b tersebut berbunyi, untuk Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Juni 2026 dan sedang dalam proses pengawasan oleh Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan kewajibannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam, dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya

Sementara itu, secara umum poin utama dari PP 21 Tahun 2026 mengatur, eksportir sektor sumber daya alam diwajibkan memasukkan 100 persen devisa hasil ekspor ke rekening Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara.

Eksportir juga diwajibkan menempatkan DHE SDA minimal 30 persen untuk sektor migas dan 100 persen untuk sektor nonmigas pada rekening khusus di sistem Himbara.

Penempatan dana berlaku minimal tiga bulan untuk komoditas migas dan 12 bulan untuk nonmigas.

Pemerintah juga mengubah aturan konversi valuta asing ke rupiah.

Dalam aturan terbaru, batas konversi DHE valuta asing ke rupiah diturunkan dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan baru pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) yang mulai berlaku 1 Juni 2026 akan memperkuat perbankan nasional, terutama bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurut Purbaya, kewajiban penempatan DHE SDA di dalam negeri akan membuat likuiditas valuta asing perbankan meningkat karena dana hasil ekspor tidak lagi banyak mengalir ke luar negeri.

"Dampaknya ke Himbara sudah jelas. Mereka akan memiliki dollar lebih banyak dan kas yang lebih besar. Dalam sektor keuangan dikenal istilah cash is king. Dengan likuiditas yang lebih kuat, posisi bank-bank Himbara akan semakin kokoh," kata Purbaya dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai implementasi kebijakan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak akan menimbulkan persoalan serius bagi industri perbankan, termasuk risiko kelebihan likuiditas valuta asing (valas).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pengawasan terhadap potensi penumpukan likuiditas valas tetap mengacu pada ketentuan posisi devisa neto (PDN) atau net open position yang selama ini menjadi instrumen utama pengelolaan eksposur valas bank.

"Net open position kan sudah merupakan regulasi yang paling penting buat kita. Jadi selama eksposur itu tidak melampaui batas, sebetulnya masih bisa dikelola," ujar Dian ketika ditemui di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Pemerintah mulai menerapkan reformasi tata kelola ekspor SDA sejak 1 Juni 2026. Dalam skema baru tersebut, eksportir diwajibkan menempatkan dana DHE SDA di dalam negeri, dengan sebagian besar pengelolaan dana dilakukan melalui tiga bank Himbara yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Menurut Dian, dampak kebijakan tersebut terhadap likuiditas perbankan masih perlu dilihat setelah implementasi berjalan karena karakteristik DHE merupakan arus dana (flow) yang sangat bergantung pada realisasi ekspor dan mekanisme pelaksanaannya.

Meski demikian, ia memperkirakan proses transisi menuju sistem baru tidak akan menghadapi hambatan berarti. Apalagi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah pengecualian bagi eksportir yang memiliki hubungan dagang dengan negara-negara yang terikat perjanjian perdagangan dengan Indonesia.

"Kita belum tahu realisasinya seperti apa, tetapi saya perkirakan akan ada masa transisi dan mudah-mudahan tidak terlalu sulit dilalui karena sebenarnya sudah ada pengalaman sebelumnya," kata Dian.

Dia menambahkan, rincian mengenai pengecualian dan ketentuan teknis pelaksanaan masih menunggu regulasi lanjutan dari pemerintah maupun Bank Indonesia.

"Saya memprediksi isu yang terkait DHE ini sebenarnya tidak terlalu rumit dan tidak akan terlalu sulit," ujarnya.

Di sisi lain, Dian juga menilai kebijakan tersebut tidak akan menyebabkan lonjakan biaya dana (costof fund) perbankan secara signifikan.

Menurutnya, keberadaan sejumlah relaksasi dan pengecualian membuat dampak kebijakan kemungkinan hanya akan dirasakan oleh segmen atau industri tertentu.

"Saya perkirakan tidak. Apalagi ada pengecualian dan lain sebagainya. Mungkin perubahannya hanya dalam konteks industri tertentu saja," katanya.

Kebijakan baru DHE SDA sebelumnya sempat menuai respons dari sejumlah bank swasta yang selama ini turut mengelola rekening khusus DHE eksportir. Dengan penunjukan bank Himbara sebagai pengelola utama dana tersebut, muncul kekhawatiran terjadinya perpindahan dana dalam jumlah besar dari bank swasta ke bank pelat merah.

Menanggapi hal itu, Dian menilai dampaknya masih bergantung pada aturan pelaksanaan yang sedang disusun pemerintah.

Menurut dia, bank swasta yang selama ini mengelola rekening DHE memang berpotensi melakukan penyesuaian bisnis. Namun, perubahan tersebut belum tentu signifikan apabila nantinya masuk dalam kategori pengecualian yang diperbolehkan tetap menggunakan bank non-Himbara.

Secara keseluruhan, OJK memandang masa transisi implementasi kebijakan DHE SDA hingga akhir 2026 dapat dilalui industri perbankan tanpa gejolak berarti.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kalangan pelaku usaha mendukung langkah pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Namun, dunia usaha meminta implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu arus ekspor dan kepastian bisnis.

Communication Specialist Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Septiyan Listiya mengatakan pelaku usaha memahami tujuan pembentukan DSI untuk meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta mengoptimalkan kontribusi Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA bagi perekonomian nasional.

“Dalam semangat tersebut, seluruh asosiasi siap berperan sebagai mitra konstruktif pemerintah,” ujar Septiyan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (6/5/2026).

Dukungan tersebut disampaikan APINDO bersama Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Menurut Septiyan, pelaksanaan kebijakan perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor. Komoditas seperti batu bara, nikel, ferro alloy, hingga kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, pembiayaan, dan profil pembeli internasional yang berbeda.

“Selama masa transisi, aktivitas ekspor diharapkan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh pemerintah dan DSI,” katanya.

Asosiasi juga meminta kepastian hukum terhadap kontrak yang sedang berjalan, termasuk mekanisme pembayaran, pengapalan, asuransi, kewajiban DHE, Domestic Market Obligation (DMO), hingga keterkaitan dengan berbagai perjanjian perdagangan internasional.

“Pemerintah perlu menerbitkan petunjuk teknis yang transparan guna menghilangkan spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global,” ujar Septiyan.

Selain itu, dunia usaha menilai tata kelola DSI harus dijalankan secara transparan dan efisien tanpa menambah beban biaya bagi pelaku usaha. Peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional juga perlu diperjelas untuk menjaga kepercayaan pasar.

Septiyan mengatakan penanganan praktik under-invoicing dan transfer pricing perlu dilakukan melalui sistem digital yang terintegrasi dan didukung teknologi informasi modern.

“Platform ekspor terintegrasi perlu dirancang sebagai closed-loop system yang mencakup seluruh rantai industri hulu-hilir, terhubung dengan semua instansi terkait, serta menjamin transparansi, kredibilitas, dan kerahasiaan data masing-masing pelaku industri,” ujarnya.

APINDO dan asosiasi sektor lainnya juga mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan pemerintah, DSI, otoritas keuangan, dan pelaku usaha. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah pembahasan berbagai aspek teknis, mulai dari cakupan komoditas, mekanisme harga, standar layanan, penyelesaian pembayaran, hingga tahapan transisi.

Selain itu, asosiasi mendorong pemerintah melakukan sosialisasi kepada pembeli dan importir internasional agar kebijakan baru tidak menimbulkan ketidakpastian di pasar global.

Menurut Septiyan, APINDO, IMA, APBI-ICMA, FINI, dan GAPKI siap mendukung implementasi kebijakan melalui masukan teknis, sosialisasi kepada anggota, serta pengawalan masa transisi agar tidak mengganggu kelancaran ekspor nasional.

“Melalui dialog terbuka dan implementasi yang terukur, kami meyakini kebijakan ini akan memperkuat tata kelola SDA, meningkatkan daya saing ekspor, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional,” kata Septiyan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan baru pemerintah yang mewajibkan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Namun, perhatian pelaku pasar belum sepenuhnya beralih ke kebijakan tersebut karena masih mencermati perkembangan hubungan Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi memengaruhi pasar keuangan global.

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, sentimen geopolitik global masih menjadi faktor utama yang diperhatikan investor. Menurut dia, pasar menunggu kepastian terkait hubungan kedua negara setelah muncul berbagai spekulasi mengenai kelanjutan kesepahaman antara Washington dan Teheran.

“Pelaku pasar sedang tertuju terhadap pernyataan Trump mengenai nota kesepahaman antara Iran dan Amerika,” kata Ibrahim dalam pesan singkatnya, Senin (1/6/2026).

Di tengah ketidakpastian tersebut, rupiah pada Senin ditutup menguat 76 poin ke level Rp17.805 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp17.880 per dolar AS. Penguatan terjadi bersamaan dengan hari pertama implementasi aturan baru yang mewajibkan eksportir SDA menempatkan devisa hasil ekspor di dalam negeri.

Menurut Ibrahim, kebijakan DHE memberikan sentimen positif bagi pasar domestik karena berpotensi meningkatkan pasokan valuta asing di dalam negeri. Kewajiban penempatan dana ekspor di perbankan nasional dinilai dapat membantu menopang stabilitas nilai tukar rupiah.

Meski demikian, ia menilai penguatan rupiah saat ini belum cukup untuk menghilangkan tekanan eksternal yang masih membayangi pasar keuangan. Investor tetap berhati-hati karena arah pergerakan dolar AS dan arus modal global masih sangat dipengaruhi perkembangan geopolitik serta kebijakan moneter Amerika Serikat.

Pemerintah mulai memberlakukan PP Nomor 21 Tahun 2026 yang mewajibkan eksportir SDA merepatriasi DHE ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100 persen. Untuk sektor nonmigas, dana wajib ditempatkan di rekening khusus dalam negeri selama minimal 12 bulan.

Selain perkembangan hubungan AS-Iran, pasar juga mencermati potensi perubahan arah suku bunga bank sentral AS yang dapat memengaruhi pergerakan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Ibrahim memperkirakan pergerakan rupiah masih akan fluktuatif dalam jangka pendek. Menurut dia, tekanan terhadap mata uang domestik berpotensi kembali muncul apabila sentimen global kembali mendominasi pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Fase transisi implementasi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai menjadi faktor penting untuk bisa menggaet kepercayaan investor.

Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI), David Sutyanto, mengatakan pembentukan DSI merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis nasional.

Menurutnya, keberadaan DSI berpotensi memperbaiki transparansi ekspor, meningkatkan kualitas pencatatan devisa hasil ekspor, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap tata kelola perdagangan Indonesia.

Dia mengingatkan bahwa fase implementasi menjadi faktor penting agar kebijakan berjalan efektif dan tetap menjaga kepastian bagi pelaku usaha maupun investor.

“Masa transisi menjadi kunci. Pemerintah perlu memastikan implementasi berjalan smooth, tetap business as usual, kontrak ekspor existing dihormati, dan aturan main disampaikan secara jelas kepada pelaku usaha maupun investor. Dengan demikian, DSI tidak dipersepsikan sebagai tambahan birokrasi, tetapi sebagai reformasi tata kelola yang pro-market dan pro-growth,” kata David dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Pemerintah, lanjutnya, perlu memastikan masa transisi berlangsung secara baik, menghormati kontrak ekspor yang telah berjalan, serta menyampaikan aturan main secara jelas sehingga DSI dipersepsikan sebagai reformasi tata kelola yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

David menjelaskan bahwa komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy memiliki kontribusi signifikan terhadap ekspor nasional sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang mampu memastikan nilai ekonomi dari komoditas tersebut tercatat secara lebih transparan dan manfaatnya kembali optimal bagi perekonomian nasional.

Dalam konteks tersebut, DSI dipandang dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pengawasan serta menciptakan tata kelola ekspor yang lebih akuntabel.

Dari perspektif ekonomi, David menilai DSI berpotensi memperkuat monitoring ekspor, memperbaiki pencatatan devisa hasil ekspor (DHE), serta menekan praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini kerap menjadi perhatian dalam tata kelola perdagangan komoditas.

Apabila diimplementasikan secara optimal, kebijakan ini dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap penguatan cadangan devisa, peningkatan penerimaan negara, stabilitas nilai tukar, hingga menciptakan pencatatan pendapatan emiten ekspor yang lebih wajar dan transparan.

“Karena itu, DSI tidak boleh gagal. DSI harus dibangun sebagai institusi yang kredibel, profesional, dipercaya pasar, dan mampu memberikan dampak signifikan bagi negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, David melihat pembentukan DSI sebagai momentum transformasi tata kelola ekspor nasional menuju sistem yang lebih berbasis data, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, ia menilai penguatan governance menjadi prasyarat utama agar manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh negara, pelaku usaha, emiten, hingga investor publik.

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan kebijakan baru devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) berpotensi memperkuat likuiditas valuta asing (valas) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Kebijakan DHE SDA yang mulai berlaku penuh pada Juni 2026 berpotensi memperkuat posisi likuiditas valas Himbara secara signifikan,” kata Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Dengan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor SDA di dalam negeri, Rizal berpendapat aliran dolar dari sektor batu bara, industri kelapa sawit (crude palm oil/CPO), mineral, dan migas yang selama ini banyak tersimpan di luar negeri akan lebih banyak masuk ke sistem perbankan nasional.

Rizal menyebut kondisi itu penting mengingat tekanan eksternal sepanjang 2026 masih cukup tinggi, tecermin pada volatilitas rupiah yang sempat bergerak mendekati Rp17.000–17.300 per dolar AS. Selain itu, juga terjadi penurunan cadangan devisa dari sekitar 151,9 miliar dolar AS menjadi sekitar 148,2 miliar dolar AS pada akhir Maret 2026.

"Tambahan likuiditas dolar di Himbara dapat memperkuat CASA valas, kapasitas trade finance, dan memperbesar ruang intervensi pasar valas domestik tanpa terlalu membebani cadangan devisa Bank Indonesia,” tambahnya.

Rizal juga menilai sentimen pasar cenderung positif bagi saham Himbara, karena berpotensi memperkuat struktur pendanaan dan potensi pendapatan treasury di tengah suku bunga global yang masih tinggi.

Namun, Rizal menyoroti, dampak efektivitas kebijakan ini tetap sangat bergantung pada desain implementasi dan kepercayaan pelaku ekspor.

Jika skema penempatan DHE dianggap terlalu kaku dan tidak kompetitif dari sisi fleksibilitas maupun imbal hasil (yield), maka terdapat risiko eksportir melakukan penyesuaian transaksi, termasuk pengalihan penempatan devisa ke luar negeri atau praktik underinvoicing.

Di samping itu, konsentrasi likuiditas valas di Himbara juga berpotensi memicu ketimpangan likuiditas di industri perbankan nasional, terutama bagi bank swasta yang selama ini mengandalkan dana eksportir.

Karena itu, kata Rizal, DHE SDA memang dapat menjadi penyangga penting untuk memperkuat ketahanan eksternal dan stabilitas sektor keuangan, tetapi tidak otomatis menjadi solusi tunggal menjaga rupiah.

“Faktor fundamental seperti arus modal asing, kredibilitas fiskal, yield Surat Berharga Negara (SBN), serta persepsi investor terhadap prospek ekonomi Indonesia tetap menjadi penentu utama stabilitas sektor keuangan nasional,” ujarnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026