Bisnis.com, JAKARTA – Ada yang berbeda dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Magelang pada Kamis (9/4/2026) April 2026, kemarin.

Pesawat Kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo Subianto dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Pangkalan Udara Adisutjipto, Kabupaten Sleman mendapat pengawalan udara dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

Dalam penerbangan tersebut, pesawat kepresidenan mendapat pengawalan empat pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dan dua pesawat KAI T-50 Golden Eagle. Pengawalan udara ini merupakan pengamanan VVIP yang dilaksanakan secara profesional oleh TNI AU, sekaligus mencerminkan kesiapsiagaan dan kemampuan pertahanan udara nasional dalam melindungi pemimpin negara.

Momentum pengawalan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, yang menjadi tonggak penting perjalanan panjang pengabdian TNI AU dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh prajurit TNI AU dari dalam pesawat kepresidenan.

“Pertama-tama dirgahayu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Swa Bhuwana Paksa. Selamat ulang tahun yang ke-80, semoga TNI AU terus jaya, selalu kuat mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia di udara. Rakyat Indonesia bangga dengan saudara-saudara. Jaga Tanah Air kita, terima kasih, hormat saya kepada kalian semua,” ujar Prabowo sebagaimana dilihat dari video di akun resmi Sekretariat Kabinet, Jumat (10/4/2026).

Presiden juga menegaskan kebanggaannya atas dedikasi dan semangat prajurit udara Indonesia.

“Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, sekali lagi atas nama rakyat seluruh Indonesia kami bangga dengan angkatan udara kami, kami bangga dengan elang-elang muda. Semangat terus, terima kasih,” lanjutnya.

Dari kokpit pesawat pengawalan, penerbang TNI AU turut menyampaikan rasa hormat dan apresiasi kepada Presiden atas dukungan terhadap penguatan dan modernisasi pertahanan udara nasional.

“Dengan penuh rasa hormat dan bangga, di hari ulang tahun yang ke-80 TNI Angkatan Udara, kami elang-elang muda mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan tahun 2019 hingga saat ini sebagai Presiden Indonesia, dalam memperkuat dan memodernisasi TNI Angkatan Udara,” ungkapnya.

Pengawalan ini mencerminkan tingkat profesionalisme prajurit udara yang terus meningkat. Momentum HUT ke-80 TNI AU ini menjadi refleksi atas dedikasi dan kesiapsiagaan TNI AU dalam menjaga kedaulatan udara nasional, termasuk dalam menjamin keamanan Presiden dalam perjalanan kenegaraan.

“Kami memohon doa restu agar senantiasa diberi kekuatan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan semangat pengabdian tanpa batas, kami bertekad meneguhkan TNI Angkatan Udara yang ampuh menuju Indonesia maju. Dirgahayu TNI Angkatan Udara, salam Swa Bhuwana Paksa,” lanjutnya.

Harta taipan Sukanto Tanoto melesat menjadi orang terkaya nomor dua di Indonesia.

Berdasarkan data dari Bloomberg Billionaires Index pada Rabu (11/2), kekayaan Sukanto tembus US$23,3 miliar.

Jika dirupiahkan dengan kurs Rp16.780, kekayaan Sukanto tembus Rp390,98 triliun.

Kekayaan Sukanto melesat sebanyak US$42,4 juta atau setara Rp711,48 miliar dibandingkan Selasa (10/2) yang masih di kisaran US$23,26 miliar.

Kekayaan itu juga membuatnya menjadi orang terkaya nomor dua di Indonesia dan nomor 113 dunia saat ini.

Harta Sukanto berada di bawah Prajogo Pangestu yang berada di peringkat 71 dunia dengan kekayaan sebesar US$34,1 miliar atau setara Rp572,2 triliun.

Sementara itu, Harta Sukanto berada di atas Low Tuck Kwong, taipan yang berada di peringkat 135 orang terkaya dunia dengan kekayaan US$19,9 miliar atau setara Rp333,92 triliun.

Kekayaan itu juga berada jauh di atas Robert Budi Hartono yang berada di posisi 156 orang terkaya dunia dengan kekayaan US$17,7 miliar atau Rp297 triliun.

Selanjutnya, Anthoni Salim yang menempati posisi orang terkaya dunia nomor 179 memiliki kekayaan US$16,5 miliar atau Rp276,87 triliun.

Mengutip Forbes Real Time Billionaires, Sukanto Tanoto merupakan pemilik Royal Golden Eagle (RGE) grup perusahaan yang berlokasi di Singapura. Bisnisnya berada di bidang pulp dan kertas, serat viscose, minyak sawit, serta operasi energi di Indonesia, China, Brasil, Kanada, Spanyol, dan Malaysia.

Perusahaan Bracell yang berbasis di Brasil merupakan salah satu produsen selulosa khusus terbesar di dunia. Produk dari perusahaan ini digunakan dalam berbagai produk mulai dari tisu bayi hingga es krim.

Selain itu, perusahaan lain dalam grup tersebut, yakni APRIL memproduksi pulp, kertas, dan karton.

Akar bisnis milik Sukanto bermula pada tahun 1967 ketika dirinya membuka toko suku cadang motor sederhana yang dikenal sebagai Toko Motor.

Tanoto memasuki bisnis tisu pada tahun 2023 dengan mengakuisisi OL Papeis di Brasil. Ia juga mengambil alih produsen kertas tisu yang terdaftar di Hong Kong, Vinda, dalam kesepakatan senilai US$3,3 miliar atau setara Rp55,37 triliun pada tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO DanantaraRosan P Roeslani bertemu dengan sejumlah petinggi korporasi global, seperti Sumitomo hingga Apple, di sela-sela agenda World Economic Forum (WEF), Davos, Swiss.

BKPM melalui akun resmi Instagramnya, Jumat (23/1/2026), membagikan momen pertemuan Rosan dengan President dan Chief Executive Officer (CEO) Sumitomo Corporation Shingo Ueno dan manajemen Royal Golden Eagle Group.

Pada pertemuan yang berlangsung Kamis (22/1/2026), Rosan dan Ueno membahas sejumlah peluang investasi dan kerja sama strategis di sektor energi berkelanjutan, hilirisasi industri serta transformasi digital di Indonesia.

"Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia dan mendorong masuknya investasi berkualitas yang berorientasi pada nilai tambah," tulis BKPM.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan manajemen Royal Golden Eagle (RGE) Group yang diwakili oleh Managing Director RGE Group Anderson Tanoto dan President Director RGE Indonesia Bernard Riedo, Rosan membahas peluang kerja sama investasi di sektor energi dan industri berkelanjutan.

Pertemuan dengan perusahaan milik konglomerat Sukanto Tanoto tersebut disebut menjadi upaya guna mendorong masuknya investasi untuk mendukung transisi energi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Selain itu, Rosan juga sempat bertemu dengan Vice President of Global Policy Apple Nick Amman pada Rabu (21/1/2026) di Indonesia Pavillion, Davos, Swiss.

Dalam momen pertemuan yang dibagikan melalui akun Instagram pribadi Rosan, keduanya membahas peluang investasi serta penguatan kolaborasi Apple di sektor teknologi dan inovasi digital Tanah Air.

"Kami juga mendiskusikan potensi perluasan Apple Academy untuk pengembangan talenta digital nasional," tulis Rosan.

Menurut Rosan, hal tersebut mendapat respons positif dari Nick Amman dan Apple berencana melanjutkan pertemuan ini di Indonesia pada Maret 2026 mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Royal Golden Eagle (RGE) melalui anak usahanya Asia Symbol menyatakan telah menghentikan secara langsung seluruh pasokan wood chip atau serpihan kayu dari PT Balikpapan Chip Lestari (BCL) yang terindikasi terlibat dalam hilangnya tutupan hutan untuk pemegang konsesi hutan tanaman industri (HTI).

Deputy Head of Corporate Communications RGE Indonesia, Agus Hidayat, dalam pernyataan tertulis kepada Bisnis menyebutkan bahwa perusahaan juga tidak akan melakukan pembelian dari PT BCL pada masa mendatang.

Agus mengatakan keputusan ini diambil setelah Asia Symbol yang berbasis di Shandong dan Guangdong, China, melakukan analisis awal terhadap perubahan tutupan lahan pada para pemasok PT BCL selama periode 2020–2024.

Analisis tersebut dilakukan menyusul munculnya tuduhan yang diterima perusahaan terkait dugaan ketidakpatuhan pemasok PT BCL terhadap kebijakan no-deforestation yang diterapkan RGE dan Asia Symbol.

“Seluruh grup usaha RGE berkomitmen pada kebijakan no-deforestation dan semua pemasok diwajibkan untuk mematuhi kebijakan ini tanpa pengecualian,” kata Agus, Jumat (12/12/2025).

Investigasi sebelumnya yang dilakukan Asia Symbol pada 2023 menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan tutupan lahan di konsesi kehutanan salah satu pemasok PT BCL, yaitu PT Industrial Forest Plantation (PT IFP).

Atas permintaan Asia Symbol, PT BCL menghentikan pasokan dari PT IFP, dan penghentian tersebut tetap berlaku sejak 2023 hingga saat ini.

“Seluruh entitas usaha RGE berkomitmen tegas dalam menangani setiap indikasi ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan prosedur kami terkait sumber pasokan kayu dan keberlanjutan,” tambah Agus.

Sementara itu dalam laporan yang dipublikasikan pada Selasa (9/12/2025), Trase Earth menyebutkan bahwa RGE milik konglomerat Sukanto Tanoto terhubung dengan deforestasi tahunan terbesar di sektor ini selama 2023 dan 2024.

Sebagian besar deforestasi tersebut terhubung dengan satu pabrik serpihan kayu, yaitu PT BCL di Provinsi Kalimantan Timur. Perusahaan ini secara eksklusif memasok produk serpihan kayu ke pabrik pulp milik anak usaha Royal Golden Eagle di Shandong, China.

Trase Earth menyebutkan bahwa Royal Golden Eagle pada Desember 2023 memberi konfirmasi soal pembelian serpihan kayu dari PT Balikpapan Chip Lestari. RGE juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan pabrik serpihan kayu tersebut agar menghentikan pembelian kayu dari konsesi yang masih melakukan deforestasi.

“Hasil analisis kami mengindikasikan bahwa pada 2024, pabrik serpihan kayu tersebut masih menerima bahan baku kayu dari pemasok yang menyebabkan deforestasi seluas 7.578 hektare selama lima tahun sebelumnya,” tulis Adelina Chandra, salah satu penulis laporan, dikutip Kamis (11/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Penelusuran rantai pasok pada industri pulp atau bubur kertas yang dilakukan Trase Earth mengungkap keterlibatan sejumlah konglomerasi besar dalam hilangnya tutupan hutan atau deforestasi untuk pemegang konsesi hutan tanaman industri (HTI).

Dalam laporannya, Trase Earth menyebutkan bahwa Royal Golden Eagle (RGE) milik konglomerat Sukanto Tanoto terhubung dengan deforestasi tahunan terbesar di sektor ini selama 2023 dan 2024.

Sebagian besar deforestasi tersebut terhubung dengan satu pabrik serpihan kayu, yaitu PT Balikpapan Chip Lestari di Provinsi Kalimantan Timur. Perusahaan ini secara eksklusif memasok produk serpihan kayu ke pabrik pulp milik Royal Golden Eagle di Shandong, China.

Trase Earth menyebutkan bahwa Royal Golden Eagle pada Desember 2023 memberi konfirmasi soal pembelian serpihan kayu dari PT Balikpapan Chip Lestari. RGE juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan pabrik serpihan kayu tersebut agar menghentikan pembelian kayu dari konsesi yang masih melakukan deforestasi.

“Hasil analisis kami mengindikasikan bahwa pada 2024, pabrik serpihan kayu tersebut masih menerima bahan baku kayu dari pemasok yang menyebabkan deforestasi seluas 7.578 hektare selama lima tahun sebelumnya,” tulis Adelina Chandra, salah satu penulis laporan, dikutip Kamis (11/12/2025).

Trase Earth juga merekam keterkaitan pabrik serpihan kayu dan kertas milik Grup Sinar Mas, seperti PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, meski persentasenya tidak sebesar RGE.

Laporan ini mencatat bahwa hanya sebagian dari deforestasi di sektor ini dilakukan oleh pemasok yang saat ini menyediakan kayu pulp ke pabrik pulp dan serpihan kayu di Indonesia. Selain itu, sebagian besar deforestasi yang terjadi di sektor pulp akhir-akhir ini terkait dengan perusahaan yang belum memasok kayu ke pabrik.

Sebagai contoh, lebih dari 40.000 hektare hutan telah dibuka di areal kerja PT Mayawana Persada di Provinsi Kalimantan Barat untuk pengembangan HTI sejak 2020. Areal ini termasuk habitat bagi orangutan, owa ungko dan spesies dilindungi lainnya.

Namun, PT Mayawana Persada dan deforestasinya masih berada di luar cakupan kebijakan bebas deforestasi yang berlaku karena belum memasok kayu pulpnya ke pabrik pulp atau serpihan kayu mana pun.

“Kebijakan bebas deforestasi produsen pulp hanya berlaku untuk pemasok kayu aktifnya, sehingga sebagian besar areal HTI yang berizin berada di luar cakupannya,” papar Trase Earth.

Pada 2024, pemasok aktif tersebut memegang kurang dari 45% keseluruhan areal HTI berizin di Indonesia yang seluas 11 juta hektare. Padahal sekitar 81% (118.030 hektare) dari total luas deforestasi dari 2015 sampai 2024 terjadi di dalam areal konsesi yang belum memasok kayu pulpnya ke pabrik, terutama untuk konsesi HTI yang lokasinya di Kalimantan.

Areal pemasok potensial ini mencakup lebih dari tiga perempat luas tutupan hutan alam yang masih tersisa (2,23 juta hektare) di areal izin pembangunan HTI, terutama di Kalimantan dan Papua.

Dengan mulai beroperasinya pabrik pulp baru di Provinsi Kalimantan Utara pada 2025, celah komitmen ini menimbulkan risiko signifikan berupa hilangnya lebih banyak tutupan hutan alam, terutama seiring meningkatnya permintaan akan bahan baku kayu pulp.

“Investigasi oleh media dan organisasi lingkungan mempertanyakan hubungan Royal Golden Eagle dengan pabrik baru bernama PT Phoenix Resources International, namun Royal Golden Eagle membantahnya. Pabrik pulp baru ini belum masuk dalam cakupan kebijakan bebas deforestasi grup perusahaannya,” tulis Trase Earth.

Pembangunan HTI disebut Trase Earth berdampak sangat besar terhadap hutan alam di Indonesia. Sejak 2001, pemegang izin konsesi HTI yang saat ini memasok kayu ke pabrik pulp dan serpihan kayu di Indonesia secara kumulatif membuka hutan seluas 740.821 hektare, dihitung sejak satu tahun setelah tahun pemberlakuan izin pertama konsesi.

Pada 2015, ketika RGE dan Sinar Mas menerapkan komitmen bebas deforestasi, degradasi gambut, dan eksploitasi (NDPE), sebagian besar hilangnya hutan dalam areal konsesi pemasoknya telah terjadi, khususnya di Provinsi Riau dan Jambi, Sumatra.

Pada 2024, total deforestasi tahunan untuk HTI mencapai 13.630 hektare, turun 55% dibandingkan dengan 2023 yang mencapai 30.345 hektare. Catatan ini menandai penurunan pertama kalinya setelah peningkatan berkelanjutan sejak 2021.

Hilangnya hutan alam termasuk seluruh deforestasi untuk kayu pulp, baik di dalam maupun di luar areal konsesi pemasok aktif dan nonaktif (yaitu konsesi yang belum memasok kayu ke pabrik pulp atau serpihan kayu), dihitung berdasarkan data perubahan tutupan hutan yang tersedia di The TreeMap dan dipublikasi di Nusantara Atlas.

Sebagian besar deforestasi untuk kayu pulp terjadi di Kalimantan, di mana lebih dari 90% di antaranya, baik selama satu dekade maupun beberapa tahun terakhir, terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, tidak terpengaruh, dan selalu melakukan crosscheck informasi, termasuk yang mengatasnamakan bank bahwa akan ada pencairan dana hibah dari bank yang bersumber dari dana SAL,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menegaskan bahwa kabar mengenai pemberian dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam bentuk hibah kepada masyarakat adalah tidak benar atau hoaks.

“Kami sampaikan tidak ada pencairan dana SAL ke rekening warga karena dana tersebut adalah deposito milik pemerintah. Jadi ini bukan bantuan sosial (bansos) atau pun bantuan langsung yang disampaikan kepada masyarakat,” kata Corporate Secretary PT Bank Syariah Indonesia Tbk Wisnu Sunandar dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Wisnu menegaskan bahwa SAL merupakan dana milik Pemerintah Republik Indonesia yang ditempatkan pada bank-bank pemerintah, termasuk salah satunya BSI.

Penempatan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam rangka pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas untuk mendukung program pemerintah serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Wisnu juga mengatakan bahwa penggunaan dan penyaluran pembiayaan yang bersumber dari dana SAL harus mengikuti ketentuan khusus yang diatur dalam KMK tersebut.

“Serta tetap memperhatikan prinsip GCG (good corporate governance/tata kelola perusahaan yang baik) serta prinsip kehati-hatian, dan menjaga kualitas pembiayaan agar tetap memiliki performa yang baik untuk menjaga kepentingan seluruh stakeholders,” ujar dia.

Untuk itu, BSI bersama Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan jeli terhadap informasi yang didapatkan dari ruang maya yang tidak resmi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, tidak terpengaruh, dan selalu melakukan crosscheck informasi, termasuk yang mengatasnamakan bank bahwa akan ada pencairan dana hibah dari bank yang bersumber dari dana SAL,” kata Wisnu.

“Ini informasi palsu dan (kami mengimbau masyarakat) berhati-hati atas data pribadi yang dimintakan dengan alasan untuk pencairan dana,” ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, massa melakukan tuntutan terkait pencairan dana hibah di depan Kantor Pusat BSI Jakarta sejak Senin (8/12). Per siang hari ini pun, massa dengan pakaian bernuansa merah-putih itu juga masih melakukan hal yang sama.

Beredar pesan palsu yang mengklaim bahwa BSI mengundang masyarakat untuk mengambil dana hibah dalam jumlah tertentu. Namun, terdapat sejumlah persyaratan yang diminta, antara lain berupa data pribadi, biaya administrasi palsu, hingga biaya materai yang dikirimkan ke rekening perorangan.

Polda Metro Jaya menemukan bahwa hoaks dan ajakan provokasi terkait pencairan dana itu berasal dari Golden Eagle International-UNDP (Golden Eagle), yang kegiatan usahanya dihentikan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Oktober 2025.

Penghentian itu dilakukan karena tidak memiliki legalitas operasional dan berpotensi menyesatkan masyarakat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengentikan kegiatan usaha Golden Eagle International - UNDP (Golden Eagle). Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI menyebut, penghentian kegiatan usaha tersebut karena tidak memiliki landasan legalitas operasional yang jelas dan berpotensi memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan, satgas PASTI telah memanggil perwakilan dari Golden Eagle beserta perwakilan nasabah dalam rangka klarifikasi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan.

"Pemanggilan tersebut dilakukan untuk merespons secara dini informasi dari masyarakat yang mendapatkan penawaran penghapusan utang dari Golden Eagle," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/10).

Dalam proses permintaan klarifikasi yang dihadiri oleh anggota Satgas PASTI yang terdiri dari Bareskrim Polri, Kementerian Hukum RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, diperoleh informasi mengenai legalitas dan model bisnis yang dilakukan oleh Golden Eagle.

Informasi legalitas tersebut antara lain, Golden Eagle menawarkan program penghapusan utang bank kepada masyarakat yang diklaim berlandaskan 24 dasar hukum, namun, Golden Eagle tidak dapat memberikan penjelasan mengenai dasar hukum yang diklaim tersebut.

Selanjutnya, Golden Eagle tidak memiliki badan hukum di Indonesia, dan Golden Eagle tidak memiliki perizinan beroperasi yang jelas.

"Dari proses klarifikasi tersebut Satgas PASTI memutuskan untuk menghentikan kegiatan Golden Eagle yang melakukan penawaran penghapusan utang," ucapnya.

Selain program penghapusan utang di atas, Satgas PASTI bersama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah mendalami adanya penawaran program pembiayaan investasi Non APBN/APBD yang ditawarkan oleh Golden Eagle kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan beberapa penjelasan.

Penjelasan tersebut antara lain, dana diklaim bersumber dari likuiditas makroprudensial Bank Indonesia dan Asset Manajemen Unit dari bank pelaksana. Terdiri dari hibah untuk proyek habis pakai dan investasi murni untuk proyek yang bersifat profit oriented.

Selain itu, draf perjanjian kerja sama antara Personal Guarantee dengan Kepala Daerah meliputi proposal hibah, penjaminan oleh Personal Guarantee, rekening joint account, dan pembagian fee penjaminan
Berdasarkan hasil klarifikasi atas temuan tersebut yang dihadiri oleh pihak Golden Eagle dan Satgas PASTI Daerah maupun Pusat, dapat disimpulkan bahwa skema pembiayaan yang ditawarkan terbukti tidak memiliki dasar legalitas resmi dan berpotensi menyesatkan bagi masyarakat.

Satgas PASTI kembali mengimbau masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis), untuk melaporkannya kepada website: sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: [email protected].

JAKARTA, KOMPAS.com – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) resmi menghentikan kegiatan usaha Golden Eagle International–UNDP (Golden Eagle) karena tidak memiliki dasar legalitas operasional yang sah dan berpotensi menyesatkan masyarakat.

“Golden Eagle tidak memiliki izin operasional dan badan hukum di Indonesia, serta tidak dapat menjelaskan dasar hukum atas program yang ditawarkan,” kata Ketua Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto dalam keterangan resminya, Selasa (14/10/2025).

Langkah penghentian ini diambil setelah Satgas PASTI memanggil perwakilan Golden Eagle dan sejumlah nasabah untuk melakukan klarifikasi atas laporan masyarakat. Laporan tersebut berisi penawaran program penghapusan utang bank yang diklaim memiliki dasar hukum kuat.

Namun, hasil klarifikasi yang dihadiri oleh anggota Satgas PASTI dari berbagai instansi, termasuk Bareskrim Polri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Investasi/BKPM, BIN, BSSN, dan PPATK, menemukan beberapa fakta penting:

1. Golden Eagle menawarkan program penghapusan utang bank yang disebut berlandaskan 24 dasar hukum.

2. Namun, pihak Golden Eagle tidak dapat menjelaskan dasar hukum tersebut secara konkret.

3. Golden Eagle tidak memiliki badan hukum di Indonesia.

4. Golden Eagle juga tidak memiliki izin usaha atau perizinan operasional yang sah.

Berdasarkan hasil tersebut, Satgas PASTI memutuskan menghentikan seluruh kegiatan Golden Eagle karena dinilai tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat.

Selain program penghapusan utang, Satgas PASTI juga menemukan penawaran lain dari Golden Eagle berupa skema pembiayaan investasi non-APBN/APBD kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam penawaran itu, Golden Eagle mengklaim sumber dana berasal dari likuiditas makroprudensial Bank Indonesia dan Asset Management Unit dari bank pelaksana. Dana tersebut disebut terbagi dalam dua jenis, yakni hibah untuk proyek non-komersial dan investasi murni untuk proyek berorientasi profit.

“Draf perjanjian kerja sama bahkan mencantumkan skema penjaminan oleh pihak pribadi (personal guarantee), pembukaan rekening bersama (joint account), serta pembagian fee penjaminan,” ungkap dia.

Namun setelah dilakukan klarifikasi oleh Satgas PASTI pusat dan daerah bersama pihak Golden Eagle, disimpulkan bahwa skema pembiayaan tersebut tidak memiliki dasar legalitas resmi dan berpotensi menyesatkan pemerintah daerah maupun masyarakat.

Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap tawaran investasi atau pinjaman online yang menjanjikan imbal hasil tinggi dan tidak masuk akal.

“Segera laporkan aktivitas mencurigakan ke situs sipasti.ojk.go.id, atau melalui Kontak OJK di nomor 157, WhatsApp 081157157157, dan email konsumen@ojk.go.id,” tegas Satgas PASTI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Golden Eagle International-UNDP (Golden Eagle). Hal itu dilakukan karena tidak memiliki legalitas operasional dan berpotensi menyesatkan masyarakat.

Adapun Golden Eagle sebelumnya menawarkan program penghapusan utang kepada masyarakat serta pembiayaan investasi non-APBN/APBD kepada pemerintah daerah.

Ketua Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/10/2025), mengatakan satgas telah memanggil perwakilan dari Golden Eagle beserta perwakilan nasabah dalam rangka klarifikasi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan.

“Pemanggilan tersebut dilakukan untuk merespons secara dini informasi dari masyarakat yang mendapatkan penawaran penghapusan utang dari Golden Eagle,” kata Hudiyanto.

Proses klarifikasi dihadiri oleh anggota Satgas PASTI yang terdiri atas Bareskrim Polri, Kementerian Hukum, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dari hasil klarifikasi, ujar dia, diperoleh informasi bahwa Golden Eagle menawarkan program penghapusan utang bank kepada masyarakat dengan mengklaim memiliki dasar hukum sebanyak 24 ketentuan. Namun, pihak Golden Eagle tidak dapat memberikan penjelasan mengenai dasar hukum yang dimaksud.

Selain itu, Golden Eagle tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak memiliki izin operasional yang sah, sehingga kegiatan usahanya dinilai tidak memiliki landasan legalitas yang jelas.

“Dari proses klarifikasi tersebut, Satgas PASTI memutuskan untuk menghentikan kegiatan Golden Eagle yang melakukan penawaran penghapusan utang,” kata Hudiyanto.

Selain program penghapusan utang, Satgas PASTI bersama Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah mendalami adanya penawaran program pembiayaan investasi non-APBN/APBD yang ditawarkan oleh Golden Eagle kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Golden Eagle International-UNDP (Golden Eagle) karena tidak memiliki legalitas operasional dan berpotensi menyesatkan masyarakat.

Adapun Golden Eagle sebelumnya menawarkan program penghapusan utang kepada masyarakat serta pembiayaan investasi non-APBN/APBD kepada pemerintah daerah.

Ketua Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan satgas telah memanggil perwakilan dari Golden Eagle beserta perwakilan nasabah dalam rangka klarifikasi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan.

“Pemanggilan tersebut dilakukan untuk merespons secara dini informasi dari masyarakat yang mendapatkan penawaran penghapusan utang dari Golden Eagle,” kata Hudiyanto

Proses klarifikasi dihadiri oleh anggota Satgas PASTI yang terdiri dari Bareskrim Polri, Kementerian Hukum, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dari hasil klarifikasi, ujar dia, diperoleh informasi bahwa Golden Eagle menawarkan program penghapusan utang bank kepada masyarakat dengan mengklaim memiliki dasar hukum sebanyak 24 ketentuan. Pihak Golden Eagle tidak dapat memberikan penjelasan mengenai dasar hukum yang dimaksud.

Selain itu, Golden Eagle tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak memiliki izin operasional yang sah, sehingga kegiatan usahanya dinilai tidak memiliki landasan legalitas yang jelas.

“Dari proses klarifikasi tersebut Satgas PASTI memutuskan untuk menghentikan kegiatan Golden Eagle yang melakukan penawaran penghapusan utang,” kata Hudiyanto.

Selain program penghapusan utang, Satgas PASTI bersama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah mendalami adanya penawaran program pembiayaan investasi non-APBN/APBD yang ditawarkan oleh Golden Eagle kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dana diklaim bersumber dari likuiditas makroprudensial Bank Indonesia dan Asset Manajemen Unit dari bank pelaksana. Terdiri dari hibah untuk proyek habis pakai dan investasi murni untuk proyek yang bersifat profit oriented.

Draf perjanjian kerja sama antara Personal Guarantee dengan Kepala Daerah meliputi proposal hibah, penjaminan oleh Personal Guarantee, rekening joint account, dan pembagian fee penjaminan.

“Berdasarkan hasil klarifikasi atas temuan tersebut yang dihadiri oleh pihak Golden Eagle dan Satgas PASTI Daerah maupun Pusat, dapat disimpulkan bahwa skema pembiayaan yang ditawarkan terbukti tidak memiliki dasar legalitas resmi dan berpotensi menyesatkan bagi masyarakat,” kata Hudiyanto.

Satgas PASTI pun kembali mengimbau masyarakat untuk melaporkan setiap informasi atau tawaran investasi serta pinjaman online yang mencurigakan, diduga ilegal, atau menjanjikan imbal hasil tidak wajar. Pelaporan dapat dilakukan melalui situs sipasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, atau email konsumen@ojk.go.id.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) resmi menghentikan kegiatan usaha Golden Eagle International - UNDP (Golden Eagle) yang menawarkan program penghapusan utang bank dan pembiayaan investasi non APBN/APBD.

Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto menyampaikan pihaknya telah memanggil perwakilan dari Golden Eagle beserta perwakilan nasabah untuk mengklarifikasi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan.

“Pemanggilan tersebut dilakukan untuk merespons secara dini informasi dari masyarakat yang mendapatkan penawaran penghapusan utang dari Golden Eagle,” kata Hudiyanto dalam keterangannya, dikutip Selasa (14/10/2025).

Dalam proses permintaan klarifikasi, diperoleh informasi mengenai legalitas dan model bisnis yang dilakukan oleh Golden Eagle, yaitu:

1. Golden Eagle menawarkan program penghapusan utang bank kepada masyarakat yang diklaim berlandaskan 24 (dua puluh empat) dasar hukum.

2. Golden Eagle tidak dapat memberikan penjelasan mengenai dasar hukum yang diklaim tersebut;

3. Golden Eagle tidak memiliki badan hukum di Indonesia.

4. Golden Eagle tidak memiliki perizinan beroperasi yang jelas.

“Dari proses klarifikasi tersebut Satgas PASTI memutuskan untuk menghentikan kegiatan Golden Eagle yang melakukan penawaran penghapusan utang,” ujarnya.

Selain program penghapusan utang, Satgas PASTI bersama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta turut mendalami adanya penawaran program pembiayaan investasi non APBN/APBD yang ditawarkan oleh Golden Eagle kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam penawaran tersebut, Golden Eagle mengklaim bahwa dana bersumber dari likuiditas makroprudensial Bank Indonesia (BI) dan Asset Manajemen Unit dari bank pelaksana. Terdiri dari hibah untuk proyek habis pakai dan investasi murni untuk proyek yang bersifat profit oriented.

Selain itu, draf perjanjian kerja sama antara Personal Guarantee dengan Kepala Daerah meliputi proposal hibah, penjaminan oleh Personal Guarantee, rekening joint account, dan pembagian fee penjaminan.

Berdasarkan hasil klarifikasi atas temuan tersebut yang dihadiri oleh pihak Golden Eagle dan Satgas PASTI Daerah maupun Pusat, Hudiyanto menyimpulkan bahwa skema pembiayaan yang ditawarkan terbukti tidak memiliki dasar legalitas resmi dan berpotensi menyesatkan bagi masyarakat.

Untuk itu, Hudiyanto kembali mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ke Satgas Pasti, jika menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi atau tidak logis.

Masyarakat dapat menyampaikan laporan tersebut melalui website sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: konsumen@ojk.go.id.

Jakarta, CNBC Indonesia - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI menghentikan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Golden Eagle International - UNDP (Golden Eagle) karena tidak memiliki landasan legalitas operasional yang jelas dan berpotensi memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat.

Dalam keterangan resminya, Satgas PASTI mengatakan telah memanggil perwakilan dari Golden Eagle beserta perwakilan nasabah dalam rangka klarifikasi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk merespons secara dini informasi dari masyarakat yang mendapatkan penawaran penghapusan utang dari Golden Eagle.

Dalam proses permintaan klarifikasi yang dihadiri oleh anggota Satgas PASTI yang terdiri dari Bareskrim Polri, Kementerian Hukum RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, diperoleh informasi mengenai legalitas dan model bisnis yang dilakukan oleh Golden Eagle, yaitu:

1. Golden Eagle menawarkan program penghapusan utang bank kepada masyarakat yang diklaim berlandaskan 24 (dua puluh empat) dasar hukum;

2. Golden Eagle tidak dapat memberikan penjelasan mengenai dasar hukum yang diklaim tersebut;

3. Golden Eagle tidak memiliki badan hukum di Indonesia; dan

4. Golden Eagle tidak memiliki perizinan beroperasi yang jelas.

Dari proses klarifikasi tersebut Satgas PASTI memutuskan untuk menghentikan kegiatan Golden Eagle yang melakukan penawaran penghapusan utang.

Selain program penghapusan utang di atas, Satgas PASTI bersama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah mendalami adanya penawaran program pembiayaan investasi Non APBN/APBD yang ditawarkan oleh Golden Eagle kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan penjelasan antara lain sebagai berikut:

1. Dana diklaim bersumber dari likuiditas makroprudensial Bank Indonesia dan Asset Manajemen Unit dari bank pelaksana. Terdiri dari hibah untuk proyek habis pakai dan investasi murni untuk proyek yang bersifat profit oriented.

2. Draf perjanjian kerja sama antara Personal Guarantee dengan Kepala Daerah meliputi proposal hibah, penjaminan oleh Personal Guarantee, rekening joint account, dan pembagian fee penjaminan

Berdasarkan hasil klarifikasi atas temuan tersebut yang dihadiri oleh pihak Golden Eagle dan Satgas PASTI Daerah maupun Pusat, dapat disimpulkan bahwa skema pembiayaan yang ditawarkan terbukti tidak memiliki dasar legalitas resmi dan berpotensi menyesatkan bagi masyarakat.

Satgas PASTI kembali mengimbau masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis), untuk melaporkannya kepada website: sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: [email protected].