IDXChannel - Pemerintah membebaskan tarif bea masuk bahan baku plastik untuk meredam lonjakan inflasi harga yang menekan pelaku UMKM, konsumen, maupun industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan ini seiring dengan gelontoran stimulus dan insentif dari pemerintah untuk periode semester II-2026.

"Pemerintah menerapkan bea masuk 0 persen terhadap bahan baku plastik. Juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik," ujar Airlangga dalam jumpa pers pada Selasa (23/6/2026).

Implementasi kebijakan tersebut diyakini mampu memberikan ruang bagi para pelaku industri untuk menjaga stabilitas harga produk akhir. Pasalnya, hampir seluruh rantai distribusi makanan dan kebutuhan pokok dalam negeri masih mengandalkan plastik sebagai elemen utama kemasan.

Sembari melakukan evaluasi berkala terhadap pasar, pihak pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga iklim usaha yang kompetitif. "Kami juga menunggu perkembangan daripada situasi," kata Airlangga.

Sejalan dengan itu, pemerintah pula menetapkan kebijakan bea masuk 0 persen untuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) khusus bagi industri petrokimia.

Kebijakan ini digadang-gadang untuk memaksimalkan nilai manfaat ekonomi nasional sekaligus menghindari potensi kehilangan pendapatan negara akibat penurunan produktivitas di sektor industri hulu.

"Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong. Dan untuk menghindari potensi kehilangan pendapatan negara Rp360 miliar per tahun," urai Airlangga.

Sebelumnya, Sekjen Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono meminta produsen mencari alternatif pasokan bahan baku, serta meremajakan teknologi-teknologi produksinya agar bisa menggunakan bahan baku selain nafta.

"Bisa menggunakan kondensat, bisa juga menggunakan LPG atau Propana. Nah, Kondensat itu sendiri sebenarnya di dalam negeri ada, cuma nanti kita harus duduk bareng lagi, kondensatnya itu ada di mana, jumlahnya berapa dan kapan bisa digunakan," katanya.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Tanda-tanda tekanan struktural pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kian tampak dan menuntut kewaspadaan tinggi. Alarm peringatan datang dari beban utang yang semakin menekan kebebasan fiskal.

Tim ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) secara khusus menyoroti fenomena ini. Mereka mencatat bahwa pembayaran bunga utang pemerintah tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan pajak.

Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mengungkapkan bahwa kesenjangan pertumbuhan antara beban bunga dan penerimaan negara tersebut menuntut adanya strategi mendongkrak pendapatan dalam waktu dekat. Jika tidak, maka porsi APBN untuk membayar bunga utang akan semakin besar; dana pembiayaan pembangunan dan kebijakan unggulan pemerintah pun semakin tergerus.

"Ini perlu segera dicari strategi untuk meningkatkan penerimaan agar kondisi fiskal kita bisa lebih berkesinambungan," ujarnya dalam Economic Outlook Q4 secara daring, dikutip pada Jumat (5/12/2025).

Berdasarkan data yang diolah Tim Ekonom Bank Mandiri, indeks pembayaran bunga utang (interest payment) dan pendapatan pajak (tax revenue) dengan basis tahun 2010 (100) menunjukkan perkembangan divergensi yang tajam.

Pada 2016, indeks pembayaran bunga utang berada naik ke level 207. Angka itu belum terlampau jauh dari indeks pendapatan pajak yang ada di level 178. Selisih antarkeduanya hanya 29 basis poin.

Masalahnya, hingga estimasi 2026, indeks pembayaran bunga utang diproyeksikan melonjak hingga level 678. Sementara itu, indeks pendapatan pajak diperkirakan hanya tumbuh ke level 372 pada periode yang sama. Artinya, selisih sudah melebar jauh menjadi 306.

Diyu, sapaan Dian Ayu, menegaskan fenomena ini harus menjadi pengingat krusial bagi pemerintah. Pasalnya, ujung dari ketimpangan ini akan berdampak langsung pada kesinambungan fiskal jangka panjang.

Keseimbangan Primer APBN

Lebih lanjut, Diyu menyoroti indikator kesehatan fiskal dari sisi keseimbangan primer (primary balance). Keseimbangan primer mengukur kemampuan penerimaan negara untuk menutup pengeluaran rutin tanpa harus menerbitkan utang baru untuk membayar bunga utang.

Meski Indonesia sempat mencatatkan perbaikan dengan mengecilnya defisit keseimbangan primer—bahkan sempat surplus pada tahun lalu—tren tahun ini menunjukkan adanya pelebaran defisit kembali.

Misalnya keseimbangan primer masih surplus Rp97,3 triliun pada Januari—Oktober 2024. Sementara pada periode yang sama tahun ini atau Januari—Oktober 2025, keseimbangan primer mengalami defisit Rp45 triliun.

"Perkembangannya tahun ini defisitnya semakin meningkat. Jadi ini perlu istilahnya kita memperkuat struktur penerimaan negara, memperbaiki dan meningkatkan juga rasio pajak. Semuanya agar sustainability [keberlanjutan] fiskal kita bisa lebih terjaga," jelas Diyu.

Penguatan struktur fiskal ini dinilai kian mendesak mengingat faktor eksternal yang tidak bersahabat. Gejolak politik global dan ketidakpastian (uncertainty) ekonomi yang masih tinggi ke depan berpotensi memberikan tekanan tambahan pada anggaran negara apabila fondasi penerimaan tidak segera diperkokoh.

Perluas Basis Pajak

Upaya mengerek rasio pajak (tax ratio) menjadi kunci. Tim Ekonom Bank Mandiri mencatat percepatan tax ratio menuju level 15% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperlukan untuk mengimbangi kenaikan rasio pembayaran bunga utang yang terus meningkat.

Diyu menekankan bahwa diversifikasi sumber penerimaan negara menjadi strategi krusial untuk menjaga kesinambungan fiskal ke depan.

"[Melalui] perluasan basis dari PPh [pajak penghasilan] Badan, implementasi green tax [pajak hijau], carbon tax [pajak karbon], atau cukai terkait plastik misalnya dan sebagainya," lanjutnya.

Dia menjelaskan bahwa urgensi penerapan kebijakan ini didasari oleh ketimpangan (gap) yang masih lebar antara kemampuan negara mengumpulkan pendapatan dengan kebutuhan belanja.

Berdasarkan data terakhir, rasio pajak (tax ratio) Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tertahan di kisaran 8,6% hingga 8,7%. Angka ini dinilai belum cukup ideal untuk menutupi rata-rata rasio belanja negara (spending) yang berada di kisaran 15% terhadap PDB.

"Jadi, kalau gap antara spending dan revenue [penerimaan] ini bisa dipersempit, ini akan mendukung kesinambungan fiskal," jelasnya.

Selain mendorong perluasan basis pajak lewat implementasi pajak karbon hingga cukai plastik, Diyu juga menyarankan optimalisasi bauran kebijakan lainnya seperti memperbaiki kepatuhan dan mendorong efektivitas serta produktivitas dari penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Menurutnya, strategi-strategi tersebut harus dijalankan secara paralel untuk memastikan ruang fiskal Indonesia tetap sehat di tengah tantangan ekonomi global.

4 Strategi Akselerasi Peningkatan Penerimaan versi Tim Ekonom Bank Mandiri:

1. Memperluas Basis Pajak

• Integrasi NIK-NPWP dan Satu Data Fiskal.
• Ekstensifikasi sektor digital (e-commerce, fintech, gig economy).
• Perluasan objek PPN dan reformulasi threshold PKP (Pengusaha Kena Pajak).
• Pelaporan UMKM berbasis platform.
  

2. Meningkatkan Produktivitas PPN

• Tingkatkan PPN C-efficiency (target naik dari 53% menjadi 70%).
• Integrasi e-faktur UMKM dan transaksi bisnis ke konsumen (business to consumer/B2C).
• Wajib e-payment tracing.
• Pemeriksaan mismatch supplier-buyer.
  

3. Menutup Celah Kepatuhan

• Pemanfaatan CTAS (Core Tax Administration System) dan risk-based monitoring.
• Pre-filled returns untuk PPh Orang Pribadi (OP) & Badan.
• E-invoicing menyeluruh untuk menekan VAT gap.
• Analitik data lintas lembaga (DJP-BC-OJK-Dukcapil).
  

4. Mengoptimalkan Bauran Kebijakan

• Rasionalisasi tax expenditure.
• Perluasan basis PPh Badan (pembatasan loss carry forward).
• Implementasi pajak hijau (carbon tax, plastic excise).
• Harmonisasi tarif formal-informal.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mendorong pemerintah untuk lebih agresif dalam mengimplementasikan instrumen pajak baru, termasuk pajak karbon (carbon tax) dan cukai plastik, guna mendongkrak rasio perpajakan yang masih stagnan.

Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri Dian Ayu Yustina menekankan bahwa diversifikasi sumber penerimaan negara menjadi strategi krusial untuk menjaga kesinambungan fiskal ke depan.

"[Melalui] perluasan basis dari PPh [pajak penghasilan] Badan, implementasi green tax [pajak hijau], carbon tax [pajak karbon], atau cukai terkait plastik misalnya dan sebagainya," ujarnya dalam Economic Outlook Q4 secara daring, Rabu (3/12/2025).

Diyu, sapaan Dian Ayu, menjelaskan bahwa urgensi penerapan kebijakan ini didasari oleh ketimpangan (gap) yang masih lebar antara kemampuan negara mengumpulkan pendapatan dengan kebutuhan belanja.

Berdasarkan data terakhir, rasio pajak (tax ratio) Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tertahan di kisaran 8,6% hingga 8,7%. Angka ini dinilai belum cukup ideal untuk menutupi rata-rata rasio belanja negara (spending) yang berada di kisaran 15% terhadap PDB.

"Jadi kalau gap [jarak] antara spending [belanja] dan revenue [penerimaan] ini bisa dipersempit, ini akan mendukung kesinambungan fiskal," jelasnya.

Selain mendorong perluasan basis pajak lewat implementasi pajak karbon hingga cukai plastik, Diyu juga menyarankan optimalisasi bauran kebijakan lainnya seperti memperbaiki kepatuhan dan mendorong efektivitas serta produktivitas dari penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Menurutnya, strategi-strategi tersebut harus dijalankan secara paralel untuk memastikan ruang fiskal Indonesia tetap sehat di tengah tantangan ekonomi global.

4 Strategi Akselerasi Peningkatan Penerimaan versi Tim Ekonom Bank Mandiri

1. Memperluas Basis Pajak

-Integrasi NIK-NPWP & Satu Data Fiskal.

Ekstensifikasi sektor digital (e-commerce, fintech, gig economy).

-Perluasan objek PPN & reformulasi threshold PKP (Pengusaha Kena Pajak).

-Pelaporan UMKM berbasis platform.

2. Meningkatkan Produktivitas PPN

-Tingkatkan PPN C-efficiency (target naik dari 53% menjadi 70%).

-Integrasi e-faktur UMKM & transaksi bisnis ke konsumen (business to consumer/B2C).

-Wajib e-payment tracing.

-Pemeriksaan mismatch supplier-buyer.

3. Menutup Celah Kepatuhan

-Pemanfaatan CTAS (Core Tax Administration System) & risk-based monitoring.

-Pre-filled returns untuk PPh Orang Pribadi (OP) & Badan.

-E-invoicing menyeluruh untuk menekan VAT gap.

-Analitik data lintas lembaga (DJP-BC-OJK-Dukcapil).

4. Mengoptimalkan Bauran Kebijakan

-Rasionalisasi tax expenditure.

-Perluasan basis PPh Badan (pembatasan loss carry forward).

-Implementasi pajak hijau (carbon tax, plastic excise).

-Harmonisasi tarif formal-informal.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mendorong pemerintah untuk lebih agresif dalam mengimplementasikan instrumen pajak baru, termasuk pajak karbon (carbon tax) dan cukai plastik, guna mendongkrak rasio perpajakan yang masih stagnan.

Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri Dian Ayu Yustina menekankan bahwa diversifikasi sumber penerimaan negara menjadi strategi krusial untuk menjaga kesinambungan fiskal ke depan.

"[Melalui] perluasan basis dari PPh [pajak penghasilan] Badan, implementasi green tax [pajak hijau], carbon tax [pajak karbon], atau cukai terkait plastik misalnya dan sebagainya," ujarnya dalam Economic Outlook Q4 secara daring, Rabu (3/12/2025).

Diyu, sapaan Dian Ayu, menjelaskan bahwa urgensi penerapan kebijakan ini didasari oleh ketimpangan (gap) yang masih lebar antara kemampuan negara mengumpulkan pendapatan dengan kebutuhan belanja.

Berdasarkan data terakhir, rasio pajak (tax ratio) Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tertahan di kisaran 8,6% hingga 8,7%. Angka ini dinilai belum cukup ideal untuk menutupi rata-rata rasio belanja negara (spending) yang berada di kisaran 15% terhadap PDB.

"Jadi kalau gap [jarak] antara spending [belanja] dan revenue [penerimaan] ini bisa dipersempit, ini akan mendukung kesinambungan fiskal," jelasnya.

Selain mendorong perluasan basis pajak lewat implementasi pajak karbon hingga cukai plastik, Diyu juga menyarankan optimalisasi bauran kebijakan lainnya seperti memperbaiki kepatuhan dan mendorong efektivitas serta produktivitas dari penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Menurutnya, strategi-strategi tersebut harus dijalankan secara paralel untuk memastikan ruang fiskal Indonesia tetap sehat di tengah tantangan ekonomi global.

4 Strategi Akselerasi Peningkatan Penerimaan versi Tim Ekonom Bank Mandiri

1. Memperluas Basis Pajak

-Integrasi NIK-NPWP & Satu Data Fiskal.

Ekstensifikasi sektor digital (e-commerce, fintech, gig economy).

-Perluasan objek PPN & reformulasi threshold PKP (Pengusaha Kena Pajak).

-Pelaporan UMKM berbasis platform.

2. Meningkatkan Produktivitas PPN

-Tingkatkan PPN C-efficiency (target naik dari 53% menjadi 70%).

-Integrasi e-faktur UMKM & transaksi bisnis ke konsumen (business to consumer/B2C).

-Wajib e-payment tracing.

-Pemeriksaan mismatch supplier-buyer.

3. Menutup Celah Kepatuhan

-Pemanfaatan CTAS (Core Tax Administration System) & risk-based monitoring.

-Pre-filled returns untuk PPh Orang Pribadi (OP) & Badan.

-E-invoicing menyeluruh untuk menekan VAT gap.

-Analitik data lintas lembaga (DJP-BC-OJK-Dukcapil).

4. Mengoptimalkan Bauran Kebijakan

-Rasionalisasi tax expenditure.

-Perluasan basis PPh Badan (pembatasan loss carry forward).

-Implementasi pajak hijau (carbon tax, plastic excise).

-Harmonisasi tarif formal-informal.

Peningkatan rasio pajak RI hingga 15 persen terhadap PDB penting untuk mempersempit kesenjangan fiskal.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Bank Mandiri Dian Ayu Yustina menyampaikan upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak hingga 15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) perlu ditempuh melalui strategi komprehensif.

Dalam paparan Economic Outlook 4Q2025 yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu, Dian menyampaikan peningkatan rasio pajak RI hingga 15 persen terhadap PDB penting untuk mempersempit kesenjangan fiskal.

Ia menyebut dalam beberapa tahun terakhir, rasio pajak Indonesia masih berada di kisaran 8–10 persen, jauh di bawah rata-rata belanja pemerintah yang mencapai sekitar 15 persen terhadap PDB.

Menurut Dian, yang juga Kepala Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri, percepatan rasio pajak menuju 15 persen terhadap PDB juga diperlukan untuk mengimbangi kenaikan rasio pembayaran bunga utang yang terus meningkat.

“Pertumbuhan dari pembayaran bunga itu lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan pajak. Jadi ini perlu segera dicari strategi untuk meningkatkan penerimaan agar kondisi fiskal kita bisa lebih berkesinambungan. Gap antara revenue, tax revenue dan belanja pemerintah itu masih cukup lebar,” ujarnya.

Dia memaparkan sejumlah langkah dapat dilakukan pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara.

Pertama, memperluas basis pajak dengan memperbaiki data dan cakupan wajib pajak, termasuk sektor informal dan digital.

Kedua, meningkatkan kepatuhan melalui pengawasan yang lebih ketat serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan.

Selain itu, efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) badan perlu terus ditingkatkan.

Pemerintah juga didorong untuk mengoptimalkan kebijakan tax expenditure agar lebih tepat sasaran, serta memperluas instrumen fiskal baru seperti green tax, carbon tax, dan cukai plastik.

“Kalau ini bisa dipersempit—gap antara spending dan revenue— akan mendukung kesinambungan fiskal ke depan,” ujarnya pula.

Ia menambahkan strategi peningkatan rasio pajak harus berjalan seiring dengan akselerasi belanja pemerintah.

“Yang paling penting adalah realisasi belanja supaya lebih akseleratif dan lebih ekspansif. Dan kami melihat ada potensi perbaikan dari sisi realisasi belanja, sehingga ke depannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi pada 2026," ujarnya lagi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025