JAKARTA - Sebuah dokumen internal Bank Dunia ( World Bank ) yang bocor ke publik mengungkap fakta mengejutkan tentang kepanikan finansial yang sedang melanda berbagai belahan dunia. Sedikitnya 27 negara dilaporkan bergerak cepat di bawah radar untuk mengamankan akses ke dana darurat guna membentengi ekonomi mereka dari efek domino perang Iran di Timur Tengah.

27 Negara kini mencari bantuan darurat dari World Bank setelah perang Iran pecah. Seperti diketahui Perang Amerika Serikat bersama Israel melawan Iran yang pecah sejak 28 Februari 2026 lalu terbukti telah mengacaukan rantai pasokan logistik global, melambungkan harga energi, hingga menahan pengiriman pupuk ke negara-negara berkembang.

Blokade Selat Hormuz memicu kekhawatiran akan terjadinya kelaparan dan kebangkrutan massal di sejumlah negara. Dunia Siaga! Bank Dunia Peringatkan Guncangan Pasokan Energi Terparah dalam Sejarah Resmi Dimulai

Negara-Negara Memilih Tiarap

Dokumen internal yang dilansir Reuters tersebut tidak menyebutkan secara rinci nama ke-27 negara tersebut demi menjaga stabilitas pasar. Pihak Bank Dunia sendiri menolak untuk memberikan komentar resmi atas bocornya data sensitif ini.

Namun dokumen tersebut mengonfirmasi bahwa tiga negara telah berhasil meloloskan instrumen pendanaan darurat baru mereka, sementara 24 negara lainnya masih dalam proses pemenuhan syarat administratif.

Dua negara yang posisinya telah terkonfirmasi adalah Kenya dan Irak, yang berniat meminta bantuan kilat kepada Bank Dunia akibat lonjakan harga BBM dalam negeri yang mencekik rakyatnya. Ironisnya Irak yang merupakan salah satu produsen minyak dunia, justru mengalami pukulan telak akibat penurunan drastis pendapatan ekspor minyak mentah imbas blokade.

Berbeda dengan prediksi awal di mana Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan akan ada belasan negara yang mengantre pinjaman hingga USD50 miliar, sejauh ini pengajuan ke IMF justru sepi peminat. Negara-negara saat ini berada dalam mode wait-and-see.

Direktur Global Development Policy Center di Boston University, Kevin Gallagher membeberkan aspek psikologis di balik fenomena ini. Menurutnya, negara-negara berkembang jauh lebih memilih menguras sisa dana proyek Bank Dunia daripada bernegosiasi dengan IMF.

"Program bantuan IMF umumnya menuntut syarat pengetatan anggaran (austerity measures) yang sangat ketat. Hal itu justru berisiko memicu ledakan protes dan gejolak sosial di dalam negeri, seperti yang sudah mulai terlihat di Kenya," jelas Gallagher.

Amunisi USD100 Miliar Disiapkan untuk Redam Krisis

Presiden Bank Dunia, Ajay Banga bulan lalu mengonfirmasi bahwa institusinya telah menyiapkan 'alat tempur krisis' untuk membantu negara-negara anggotanya. Melalui skema Rapid Response Option, negara yang terancam krisis dapat langsung mencairkan hingga 10% dari sisa dana pembiayaan mereka yang belum ditarik.

27 negara yang sedang mengamankan dana darurat Bank Dunia termasuk di antara 101 negara dengan akses ke beberapa bentuk instrumen pembiayaan yang telah diatur sebelumnya untuk dapat digunakan dalam kondisi krisis. Ada juga 54 negara yang mendaftar ke Opsi Tanggap Cepat, sehingga memungkinkan negara-negara ini menggunakan hingga 10% dari pembiayaan yang belum dicairkan.

Bank Dunia mengestimasi dana taktis yang bisa diakses cepat mencapai USD20 miliar hingga USD25 miliar. Angka ini bahkan bisa digelembungkan hingga mencapai USD100 miliar dalam jangka panjang melalui reorientasi portofolio proyek global demi menahan runtuhnya ekonomi negara-negara miskin dan berkembang tahun ini.

JAKARTA - Total utang dunia meroket ke angka fantastis USD353 triliun atau setara Rp6.168 Kuadriliun (6,1 kuintiliun) pada kuartal pertama 2026, menurut laporan terbaru dari Institute of International Finance (IIF). Kondisi ini menjadi sinyal bahaya yang muncul dari jantung keuangan global.

Namun yang lebih mengejutkan para pengamat bukanlah angka utang tersebut, melainkan pergeseran perilaku investor. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, investor mulai menunjukkan tanda-tanda jenuh dan berpaling dari Surat Utang Amerika Serikat (US Treasuries), sebuah aset yang selama ini dianggap sebagai pelabuhan teraman di dunia.

Eksodus Investor: AS Mulai Ditinggalkan?

Laporan IIF menunjukkan tren diversifikasi yang masif. Permintaan akan obligasi pemerintah Jepang dan Eropa menguat tajam, sementara selera investor terhadap utang Amerika Serikat cenderung jalan di tempat.

"Di bawah kebijakan saat ini, rasio utang terhadap PDB Amerika Serikat diprediksi akan terus merangkak naik," ujar Emre Tiftik dari IIF.

Ketidakpastian fiskal jangka panjang di Washington membuat investor kini lebih memilih memarkir modal mereka di zona Euro dan Jepang yang dinilai memiliki pertumbuhan utang lebih moderat.

Ancaman tidak berhenti di sana. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperingatkan bahwa pemerintah dan korporasi di seluruh dunia diperkirakan akan meminjam tambahan USD29 triliun dari pasar obligasi sepanjang tahun 2026.

Angka ini melonjak 17% dibandingkan tahun 2024, dipicu oleh empat mesin utama pengeluaran dunia saat ini. Pertama yakni ledakan investasi AI, kebutuhan modal raksasa untuk infrastruktur kecerdasan buatan.

Lalu menjaga keamanan energi, dampak krisis minyak akibat blokade Selat Hormuz. Tidak ketinggalan belanja pertahanan pada peringkat ketiga, saat ketegangan geopolitik yang memaksa negara-negara memperkuat militer.

Terakhir penuaan populasi, biaya kesehatan dan pensiun membengkak di negara maju. Dunia di Ambang Kebangkrutan? Utang AS Tembus Rp666.215 Triliun



Sinyal Bahaya bagi Pasar Keuangan

Psikologi pasar saat ini sedang berada dalam fase waspada tinggi. Pergeseran investor ke arah aset yang lebih sensitif terhadap harga, seperti hedge fund dan rumah tangga, diprediksi akan meningkatkan volatilitas pasar.

Dengan biaya pinjaman jangka panjang yang tetap tinggi, banyak negara mulai beralih ke utang jangka pendek. Langkah ini ibarat bom waktu karena meningkatkan risiko gagal bayar saat jatuh tempo (refinancing risk).

JAKARTA - Utang pemerintah Indonesia per akhir Maret 2026 mencapai Rp9.920,42 triliun, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp282,52 triliun dibandingkan posisi pada Desember 2025 yang tercatat senilai Rp9.637,9 triliun.

Meskipun secara nominal mendekati angka psikologis Rp10.000 triliun, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini berada di level 40,75%. Angka tersebut tercatat masih berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara, yakni sebesar 60% terhadap PDB.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan nominal tersebut. Ia membandingkan kondisi fiskal Indonesia dengan negara-negara maju dan tetangga yang memiliki rasio utang jauh lebih tinggi.

Rupiah Keok di Rp17.181 per Dolar AS, Pengamat Soroti Utang Jatuh Tempo Pemerintah Rp833,96 Triliun



"Acuannya apa? Utang. Kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB berapa? 60 persen. Kita masih jauh, kenapa lo nanya lagi? Iya masih aman, masih sekitar 40-an, lebih sedikit jadi aman. Singapura berapa? 180 ya, 180 persen. Malaysia 60 persen lebih, Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita, dibanding Amerika juga, dibanding Jepang apa Jepang 275," papar Purbaya dikantornya, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Purbaya meminta publik untuk melihat utang dari sisi kapasitas bayar dan kemanfaatan ekonomi, bukan sekadar melihat tumpukan angkanya. Ia menganalogikan utang pemerintah seperti sebuah perusahaan besar yang melakukan pinjaman untuk mengembangkan skala usahanya.

"Jadi gini, utang itu seperti kalau satu perusahaan mau ngembangin usahanya, dia bisa utangkan. Tapi perusahaan yang kecil atau perusahaan yang besar beda kemampuannya. Kalau satu perusahaan untungnya cuma 1 juta, dia utang 1 juta, udah susah. Tapi kalau perusahaan yang untungnya 100 juta, utang 1 juta, nggak apa-apa. Makanya dibagi rasio debt to GDP, seperti itu kira-kira ya," jelas Purbaya.

Tere Liye: Suara Lugas di Tengah Normalisasi Utang Pemerintah



Ia juga menyayangkan sikap skeptis beberapa pihak yang cenderung melihat sisi utang secara negatif tanpa mempertimbangkan indikator komparatif yang kuat. "Jadi kalau dilihat dari itu, harusnya Anda muji-muji kita. Cuman kan nggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus? Sisi lihat, sisi komparatif," tegas Menkeu.

Berdasarkan rincian dari DJPPR, mayoritas utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.652,89 triliun. Jumlah ini mencakup porsi terbesar dari total utang dan mengalami penambahan Rp265,66 triliun sejak akhir tahun lalu.

Sementara itu, sisa utang berasal dari pinjaman yang tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun. Pinjaman ini tumbuh tipis sebesar Rp16,85 triliun dalam kurun waktu tiga bulan pertama di tahun 2026. Pemerintah memastikan strategi pembiayaan tetap dijalankan secara terukur untuk menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah ketidakpastian pasar global.

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) kembali ditutup melemah pada perdagangan Rabu (22/4/2026) ke level Rp17.181 per dolar AS. Mata uang Garuda sempat melemah hingga 45 poin dibandingkan penutupan sebelumnya Rp17.142 per dolar AS.

Pelemahan kurs rupiah juga terlihat pada data JISDOR BI, dimana hari ini bertengger pada level Rp17.179/USD. Posisi rupiah makin terpuruk dari sesi kemarin di level Rp17.142 per dolar AS.

Direktur PT Traze Andalan Futures sekaligus pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Assu’aibi mengatakan tekanan terhadap mata uang Garuda terutama berasal dari meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang melibatkan AS, Iran, dan sekutunya.

Utang Jatuh Tempo Indonesia Rp800 Triliun, DPR Desak Menkeu Purbaya Susun Strategi



Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran guna membuka ruang negosiasi lanjutan. Namun langkah tersebut belum mendapat respons jelas dari pihak Iran, bahkan memicu ketegangan baru menyusul rencana AS mempertahankan blokade pelabuhan dan pantai Iran.

Situasi ini berdampak langsung pada terganggunya jalur distribusi energi global. Lalu lintas di Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia, dilaporkan mengalami perlambatan signifikan. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap lonjakan harga energi dan memperkuat posisi dolar AS sebagai aset safe haven.

Ibrahim menambahkan, dari faktor domestik tekanan terhadap rupiah juga datang dari tantangan fiskal pemerintah. Pada 2026, Indonesia menghadapi jatuh tempo utang yang mencapai Rp833,96 triliun, tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Ia mengatakan, kondisi yang dikenal sebagai 'debt wall' ini menuntut strategi pembiayaan ulang dalam skala besar, di tengah kondisi pasar keuangan global yang belum stabil. Purbaya Tak Terima Outlook Rating Utang Indonesia Dipangkas Jadi Negatif



"Penomena ini sebagai debt wall, yakni kondisi ketika beban jatuh tempo utang menumpuk dalam satu periode tertentu," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75%. Kebijakan ini diambil guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta merespons risiko eksternal akibat perlambatan ekonomi global dan ketegangan geopolitik.

Ibrahim Assu’aibi, menilai kombinasi faktor global dan domestik masih akan menekan pergerakan rupiah dalam jangka pendek.

"Ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah dan penguatan dolar AS menjadi faktor utama pelemahan rupiah. Di sisi lain, tekanan domestik dari kebutuhan pembiayaan utang juga menambah beban terhadap stabilitas nilai tukar," pungkasnya.

JAKARTA - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 tercatat sebesar USD437,9 miliar (setara Rp7.481 triliun dengan kurs Rp17,084 per USD) atau meningkat dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya USD434,9 miliar. Secara tahunan, ULN Indonesia pada Februari 2026 tumbuh 2,5% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,7% (yoy).

"Peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)," ungkap Direktur Departemen Komunikasi, Anton Pitono seperti dilansir laman resmi BI, Rabu (15/4/2026).

Sementara itu posisi ULN swasta mengalami penurunan. Dari Utang Luar Negeri publik, posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar USD215,9 miliar, atau secara tahunan tumbuh 5,5% (yoy). Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,6% (yoy).

Dipakai Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa RI Maret 2026 Turun ke Rp2.507 Triliun



Perkembangan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang. Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,6%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah," bebernya.

Sedangkan peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

Posisi ULN swasta pada Februari 2026 tercatat sebesar USD193,7 miliar, atau secara tahunan tercatat turun 0,7% (yoy). Perkembangan ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 2,8% (yoy) dan 0,2% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,3% terhadap total ULN swasta. ULN swasta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0% terhadap total ULN swasta.

"Struktur ULN Indonesia sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8%, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,9% dari total ULN," jelasnya.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Di tengah tekanan finansial, persoalan GNE memasuki babak baru ketika aparat penegak hukum mulai melakukan penyelidikan. Langkah ini menegaskan satu hal penting, bahwa setiap rupiah uang daerah harus dipertanggungjawabkan

Mataram (ANTARA) - Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD sejak lama diposisikan sebagai pilar penting dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Di tengah semangat otonomi, BUMD diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan, menjawab kebutuhan pasar, sekaligus memberi kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Namun, realitas di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan. Tidak sedikit BUMD yang justru menghadapi tantangan serius, mulai dari lemahnya tata kelola, ekspansi usaha yang tidak terarah, hingga tekanan keuangan yang berujung pada menurunnya kepercayaan publik.

Gambaran tersebut juga terlihat di Nusa Tenggara Barat melalui perjalanan PT Gerbang NTB Emas atau GNE. Di tengah geliat pembangunan daerah yang terus tumbuh, kebutuhan sektor konstruksi meningkat, dan aktivitas ekonomi semakin dinamis, perusahaan ini justru tengah berjuang keluar dari beban masa lalu.

Sejak berdiri pada tahun 2006, GNE dibayangkan menjadi tangan ekonomi pemerintah yang mampu bergerak cepat, menjawab kebutuhan pasar, sekaligus memberi keuntungan bagi daerah.

Harapan itu bukan tanpa dasar. Banyak daerah di Indonesia mampu menjadikan BUMD sebagai penggerak ekonomi lokal, dari sektor energi hingga pangan. Namun, perjalanan GNE menunjukkan bahwa niat baik saja tidak cukup.

Di balik angka-angka laporan keuangan, tersimpan cerita tentang keputusan yang kesannya terburu-buru, strategi yang melebar, hingga manusia-manusia di dalamnya yang harus menghadapi konsekuensi.

Kehilangan arah

Pada fase awal, GNE mencoba menjangkau banyak sektor sekaligus. Dari distribusi pangan, konstruksi, hingga penyediaan air bersih. Secara teori, diversifikasi ini terlihat menjanjikan. Pemerintah daerah memiliki instrumen untuk mengintervensi pasar di berbagai sektor strategis.

Namun dalam praktiknya, strategi multiusaha justru menjadi titik lemah. Ketika organisasi belum memiliki fondasi manajemen yang kuat, memperluas usaha sama dengan memperbesar risiko. Fokus perusahaan menjadi kabur. Energi manajerial terbagi. Keputusan bisnis kehilangan presisi.

Kondisi ini berujung pada masalah klasik. Kinerja keuangan menurun, efisiensi melemah, dan utang mulai menumpuk.

Data yang muncul memperlihatkan tekanan yang nyata. Utang pajak mencapai sekitar Rp5,4 miliar, kredit bermasalah sekitar Rp14 miliar, serta pinjaman berbasis agunan hingga menyentuh angka Rp24 miliar.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada pegawai yang menunggu kepastian, ada kontraktor yang berharap pembayaran, dan ada kepercayaan publik yang perlahan terkikis. Di titik ini, persoalan GNE tidak lagi sekadar soal bisnis, tetapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan.

Ketika sebuah BUMD terguncang, dampaknya tidak berhenti pada neraca keuangan. Ia menjalar ke kehidupan banyak orang yang bergantung padanya.

Lebih jauh, penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp8 miliar yang seharusnya menjadi dorongan ekspansi, justru terserap untuk menutup kewajiban lama. Ini menandakan posisi perusahaan yang defensif, bertahan hidup, bukan tumbuh.

Risiko bisnis dan akuntabilitas

Di tengah tekanan finansial, persoalan GNE memasuki babak baru ketika aparat penegak hukum mulai melakukan penyelidikan. Langkah ini menegaskan satu hal penting, bahwa setiap rupiah uang daerah harus dipertanggungjawabkan.

Namun, di sinilah letak kompleksitasnya. Dalam dunia usaha, tidak semua kegagalan adalah pelanggaran hukum. Risiko bisnis adalah sesuatu yang melekat. Keputusan investasi bisa meleset, proyeksi bisa tidak tercapai.

Masalah muncul ketika batas antara risiko bisnis dan penyimpangan menjadi kabur. Dugaan adanya kerja sama yang bermasalah serta penggunaan penyertaan modal yang tidak optimal menjadi titik krusial yang harus diuji secara objektif.

Proses hukum yang berjalan membawa implikasi luas. Bagi perusahaan, ini bisa memperdalam krisis kepercayaan. Bagi pemerintah daerah, ini menjadi ujian komitmen terhadap tata kelola yang bersih. Sementara bagi publik, ini adalah momen untuk menilai sejauh mana BUMD benar-benar dikelola untuk kepentingan bersama.

Yang tidak kalah penting, proses ini juga menyentuh sisi manusia. Ada rasa cemas di internal perusahaan, ada kekhawatiran akan masa depan pekerjaan, dan ada tekanan psikologis yang tidak terlihat di permukaan.

Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang seimbang menjadi penting. Penegakan hukum harus berjalan tegas, tetapi juga mampu membedakan antara kesalahan administratif, kegagalan bisnis, dan tindakan yang benar-benar melanggar hukum.

Jalan panjang menuju sehat

Di tengah tekanan yang kompleks, restrukturisasi menjadi pilihan yang tidak terhindarkan. Ini bukan sekadar langkah teknis, melainkan proses membangun ulang kepercayaan.

Perubahan manajemen menjadi langkah awal. Pergantian direksi dan komisaris bukan hanya simbol, tetapi penanda bahwa arah baru sedang dibangun. Namun pergantian orang tidak akan berarti tanpa perubahan sistem.

Langkah berikutnya adalah penajaman fokus bisnis. Dari yang sebelumnya multiusaha, fokus GNE kini diarahkan pada sektor konstruksi, khususnya produksi beton dan precast. Pilihan ini mencerminkan upaya kembali ke kompetensi inti.

Secara logis, langkah ini lebih realistis. NTB sedang giat membangun. Kebutuhan material konstruksi sangat tinggi. Jika dikelola dengan baik, sektor ini dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil.

Namun, restrukturisasi tidak cukup berhenti pada fokus bisnis. Pembenahan keuangan menjadi kunci utama. Utang yang menumpuk harus diselesaikan dengan skema yang jelas. Pengelolaan risiko harus diperkuat. Setiap keputusan pembiayaan harus melalui perhitungan matang.

Yang sering luput adalah aspek budaya organisasi. Banyak BUMD gagal bukan hanya karena strategi, tetapi karena budaya kerja yang tidak adaptif. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme harus menjadi nilai yang hidup, bukan sekadar slogan

Dalam konteks ini, pemulihan kepercayaan publik menjadi tantangan terbesar. Kepercayaan tidak bisa dibangun hanya dengan rencana, tetapi dengan hasil nyata. Proyek yang selesai tepat waktu, laporan keuangan yang transparan, serta kontribusi nyata terhadap ekonomi daerah akan menjadi ukuran utama.

Solusi yang dapat ditawarkan tidak harus rumit, tetapi harus konsisten. Pertama, memperkuat tata kelola dengan sistem pengawasan yang independen.

Kedua, memastikan rekrutmen manajemen berbasis kompetensi, bukan pertimbangan non-bisnis. Ketiga, membangun kemitraan strategis dengan pihak swasta untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi.

Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menempatkan BUMD sebagai entitas bisnis, bukan sekadar alat kebijakan. Intervensi boleh dilakukan, tetapi harus dalam koridor profesional.

Kisah GNE adalah cermin dari banyak BUMD di Indonesia. Ia bukan sekadar cerita kegagalan, tetapi juga peluang untuk belajar. Bahwa membangun perusahaan daerah bukan hanya soal modal, tetapi tentang manusia, sistem, dan integritas.

Jika restrukturisasi dijalankan dengan sungguh-sungguh, GNE masih memiliki peluang untuk bangkit. Namun jika tidak, ia hanya akan menjadi pengingat bahwa niat baik tanpa tata kelola yang kuat bisa berujung pada beban yang panjang.

Harapannya bisa dirumuskan secara sederhana; GNE diharapkan akan benar-benar berubah, bukan sekadar berganti wajah tanpa arah yang baru.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Di balik klaim pemerintah bahwa kondisi fiskal Indonesia masih terjaga, sebuah peringatan keras muncul dari pengamat ekonomi Bright Institute, Awalil Rizky. Ia menyoroti risiko beban utang negara yang kian berat, dan sudah memasuki zona merah dan melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan Lembaga Moneter Internasional (IMF).

Awalil menekankan, bahwa masyarakat dan pembuat kebijakan tidak boleh lagi hanya terpaku pada Debt to GDP Ratio (rasio utang terhadap PDB). Indikator yang lebih krusial saat ini adalah Debt Service Ratio (DSR), yakni seberapa besar pendapatan negara yang habis hanya untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang.

Berdasarkan analisis terbaru per Kamis (19/3/2026), beban bunga utang Indonesia pada tahun 2025 telah menyerap 18,66% dari total pendapatan negara. Angka ini dua kali lipat lebih tinggi dari batas aman yang disarankan IMF.

Purbaya: Pilihan Sekarang Tambah Utang atau Kembali ke Krisis 1998



"Rekomendasi yang bisa diartikan sebagai batas aman adalah 7-10%. Namun kita sudah di angka 18 persen lebih. Ini alasan mengapa lembaga pemeringkat seperti Fitch Ratings merevisi prospek kredit Indonesia menjadi negatif," ungkap Awalil.

Jika menghitung beban utang secara total (debt service) yakni pelunasan pokok ditambah pembayaran bunga, angkanya mencapai Rp1.314 triliun pada 2025. Hal ini membuat DSR Indonesia berada di level 47,46%, jauh di atas ambang rekomendasi IMF yang berada di kisaran 25-35%.

Memasuki tahun 2026, tantangan fiskal diprediksi semakin curam. Awalil memaparkan, bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2026 disusun berdasarkan asumsi pertengahan 2025 yang kini tampak kurang realistis, terutama setelah pecahnya perang di Timur Tengah.

Pelemahan nilai tukar Rupiah dan kenaikan harga minyak berisiko membengkakkan posisi utang valas serta memperlebar defisit anggaran.

"Indikasi krisis itu kalau untuk saya ya ekonominya sudah resesi, terus global juga resesi semua, enggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi... kecuali ada stimulus tambahan di perekonomian," jelasnya menanggapi skenario pelebaran defisit.

Jika pemerintah mengambil opsi pelebaran defisit hingga 4,06% (Skenario 3), Awalil memprakirakan kebutuhan berutang secara bruto bisa melonjak hingga Rp2.020 triliun. Tantangan terbesarnya adalah mencari pembeli Surat Berharga Negara (SBN) di tengah pasar yang sedang bergejolak.

"Seandainya, SBN yang diterbitkan tersebut terserap pun, akan ada masalah fiskal serius yang akan dihadapi. Sebagaimana dijelaskan di atas, maka semua rasio terkait utang akan lebih buruk dibanding rencana APBN. Beban utang makin meningkat dan berisiko menimbulkan gagal bayar, terutama dalam hal bunga utang," tegas Awalil.

Keseimbangan primer yang tercatat negatif menunjukkan bahwa saat ini pemerintah harus menarik utang baru hanya untuk membayar cicilan dan bunga utang lama. Tanpa efisiensi yang ketat, risiko gagal bayar atau tekanan fiskal yang ekstrem menghantui keberlanjutan ekonomi nasional di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA – Kredibilitas fiskal pemerintah dipertaruhkan ketika wacana untuk memperlebar batas defisit anggaran di atas 3% dari produk domestik bruto (PDB) semakin kuat. Apalagi, wacana itu muncul ketika rasio pajak masih sangat rendah dan beban utang semakin melonjak cukup tinggi pasca pandemi Covid-19.

Selain itu, wacana pelebaran ruang fiskal itu juga bisa menggerus kepercayaan para pelaku pasar yang sejak awal tahun terus dilanda oleh sentimen negatif.

Adapun, wacana pelebaran batas defisit anggaran itu secara eksplisit telah diungkapkan oleh sejumlah menteri di kabinet Merah Putih. Menteri Keuangan Purbaya, misalnya, bahkan mengaku siap jika rencana itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“"Saya tidak tahu. Saya kan cuma tangan Presiden. Kalau ada perintah, ya kita jalankan," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan bicara lebih jauh lagi. Airlangga menyinggung kondisi geopolitik global yang membuat harga minyak mentah mendidih.

Dia mengatakan bahwa dalam skenario optimistis, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) mencapai US$86 per barel, kurs Rp17.000 per dolar AS, maka terjadi defisit mencapai 3,18% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kemudian, skenario moderat ICP di level US$97 per barel, kurs Rp17.300 per dolar AS, maka defisit mencapai 3,53% terhadap PDB. Lalu, skenario terburuk dengan ICP di level US$115 per barel, kurs Rp17.500 per dolar AS, maka defisit mencapai 4,05% terhadap PDB.

"Defisit sulit dipertahankan [di bawah 3% terhadap PDB] kecuali memotong belanja dan memotong pertumbuhan [ekonomi]," ujar Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada hari ini, Jumat (13/3/2026).

Airlangga pun menyinggung terkait dengan Perppu yang pernah diterbitkan saat pandemi Covid-19 yang memberikan kelonggaran defisit APBN untuk naik ke atas 3%.

"Kita pernah melakukan Perppu pada saat Covid. Beberapa faktor perlu dalam Perppu disiapkan, mengenai timing, itu memang keputusan politik," ujarnya.

Rasio Pajak Masih Rendah

Persoalannya, rencana untuk memperlebar ruang fiskal itu itu terjadi ketika saat rasio pajak rendah dan beban utang di APBN cukup besar. Tanpa ada perubahan baik dari sisi kinerja penerimaan dan pengelolaan utang, perubahan batas defisit APBN itu akan menjadi senjara makan tuan.

Sekadar ilustrasi, penerimaan pajak pada tahun 2025 hanya di angka Rp1.917,6 triliun atau hanya 8,2% dari produk domestik bruto. Angka ini terendah sejak tahun 2017 dengan mengesampingkan kinerja tahun 2020-2021 yang pada waktu itu sedang terjadi pandemi.

Sebaliknya rasio utang pemerintah pusat justru nyaris mencetak rekor pandemi. Total realisasi utang pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp736,3 triliun, jika digabungkan dengan total outstanding utang pada tahun 2024 sebesar Rp8.813,16 triliun, posisi utang pemerintah pada tahun 2025 sebesar Rp9.549,36 triliun.

Artinya jika dibagi dengan estimasi PDB nominal di angka Rp23.272,51 triliun, perbandingan utang dengan PDB mencapai 41,03%.

Tidak sampai di situ, saat ini APBN juga semakin terbebani dengan pembayaran bunga utang yang porsinya cukup besar. Estimasi sementara Bisnis yang dihitung berdasarkan skema selisih defisit anggaran dengan keseimbangan primer, pembayaran bunga utang menembus angka Rp99,8 triliun pada Februari 2026.

Jumlah ini setara 27,8% dari total pendapatan negara sebesar Rp358 triliun atau 28,8% jika dibandingkan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp346,1 triliun pada bulan lalu.

Selain itu, kalau mengacu kepada pernyataan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), interest debt ratio yang menunjukkan kemampuan pendapatan negara untuk membayar bunga utang tercatat naik dari posisi Februari 2025. Interest ratio Februari tahun lalu tercatat hanya sebesar 24,98%. Sementara pada posisi bulan yang sama tahun 2026, angkanya naik menjadi 28,8%.

Penaikan angka interest debt ratio ini mengonfirmasi bahwa saat ini posisi pemerintah semakin tergantung terhadap utang untuk membiayai operasional.

Risiko ke Pasar Keuangan

Di sisi lain, Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan secara tegas menyatakan bahwa disiplin fiskal berupa batas defisit 3% dan independensi bank sentral merupakan dua pilar utama penyangga stabilitas perekonomian Indonesia.

Menurutnya, wacana pelonggaran aturan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara tersebut adalah skenario yang paling menakutkan bagi tata kelola ekonomi Indonesia.

"Tanpa adanya dua hal itu, kita tidak ada disiplin tentang pengelolaan makroekonomi. Jadi, kalau misalnya benar mengubah batas atas 3% dari PDB itu, yang dikhawatirkan adalah kita tidak punya disiplin lagi. Utang dan defisitnya nanti makin tidak terkendali, dan itu membahayakan perekonomian," ungkap Deni kepada Bisnis, Jumat (13/3/2026).

Pengajar di Prasetya Mulya Business School itu mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan sejarah. Aturan batas defisit tersebut lahir dari pengalaman pahit masa lalu, khususnya pada era Orde Lama, yang mana pembiayaan negara sering kali tersedot tanpa batas untuk membiayai program-program mercusuar yang berujung pada krisis ekonomi.

Lebih lanjut, CSIS menepis argumen yang menjadikan eskalasi konflik di Timur Tengah sebagai rasionalisasi untuk memperlebar defisit ruang fiskal. Deni membandingkan situasi saat ini dengan krisis pandemi Covid-19, yang mana pelonggaran defisit di atas 3% masih dapat dimaklumi karena perekonomian global terhenti dan mayoritas negara menempuh langkah serupa.

"Sekarang kalau di saat krisis Timur Tengah hari ini, itu kan tidak semua negara melakukannya [pelebaran defisit]. Nanti investor asing memandangnya lain; yang ada adalah capital outflow yang besar, SBN [surat berharga negara] makin tidak dipercaya oleh pasar, dan rating kita malah makin turun," ujar Deni.

Alih-alih menyalahkan gejolak geopolitik global, Deni justru menyoroti akar masalah dari membengkaknya beban APBN saat ini. Dia menilai wacana pembebasan defisit 3% dipicu oleh keengganan pemerintah untuk mengambil keputusan sulit dan tidak populis dalam menyehatkan postur anggaran.

Pemerintah dinilai tengah mengambil jalan pintas demi mengakomodasi pendanaan berbagai program baru yang membebani kas negara, serta mempertahankan besaran subsidi energi yang tidak tepat sasaran.

"Pembebasan defisit 3% itu kan di saat bersamaan kita punya program-program yang sebenarnya tidak perlu-perlu amat kayak MBG [makan bergizi gratis], Kooperasi Merah Putih, dan lain-lain, sama subsidi BBM yang besar, yang sebenarnya harusnya tidak kita lakukan," papar Deni.

CSIS mewanti-wanti, jika pemerintah bersikeras mengambil jalan gampang dengan membongkar aturan disiplin fiskal tersebut maka konsekuensi yang harus ditanggung perekonomian domestik akan sangat fatal. Selain memicu kaburnya modal asing secara masif, fundamental nilai tukar rupiah juga akan terus terdepresiasi.

"Jadi kita menghindari masalah, caranya ya ngambil jalan pintas, ngambil jalan gampang saja. Itu takutnya malah konsekuensinya ke perekonomian kita, stabilitas, dan malah mempercepat ke krisis karena capital outflow yang besar, depresiasi rupiah, dan lain-lain," tutup Deni.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi sorotan sejumlah lembaga pemeringkat internasional, seperti Moody's dan Fitch, terkait tingginya rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menegaskan bahwa pemerintah mengelola utang, baik dari sisi portofolio maupun penerbitan tahunan (annual issuance), dengan sangat hati-hati untuk memastikan risiko tetap terjaga, termasuk dari sisi pengelolaan rasio pembayaran bunga utang (interest ratio) dan Debt Service Ratio (DSR).

"Dengan utang yang terkelola dengan baik dan semakin efisien, risikonya terkendali. Tentunya nanti ditopang oleh revenue [pendapatan] yang meningkat dengan berbagai reformasi," jelas Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Dia mencontohkan, penerimaan pajak yang mampu tumbuh hingga 30,4% pada Februari 2026 akan berdampak langsung pada perbaikan rasio pembayaran bunga utang maupun DSR.

Suminto menambahkan bahwa rasio pembayaran bunga utang DSR menggunakan pendapatan negara sebagai faktor pembagi (denominator) sehingga peningkatan penerimaan otomatis akan menyusutkan angka rasio beban utang.

"Tentu dengan utang yang semakin efisien, didukung oleh kinerja penerimaan yang semakin baik, rasio-rasio itu nanti juga akan mengalami perbaikan. Pada saat ini pun, rasio-rasio tersebut berada pada level yang masih terkelola dengan baik," tegasnya.

Perubahan Struktural Pendapatan Negara

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan memang menjadi indikator standar yang lazim digunakan untuk menganalisis entitas bisnis, dunia usaha, maupun pemerintahan.

Kendati demikian, dia menggarisbawahi adanya perubahan struktural dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang perlu dipahami oleh lembaga pemeringkat, yaitu sejak 2025 dividen BUMN tidak lagi disetorkan ke APBN sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melainkan dikelola langsung oleh Danantara.

"Kita mesti menggaungkan terus, menjelaskan kepada seluruh sektor keuangan dan perekonomian, bahwa saat ini ada sejumlah pendapatan negara yang tidak masuk ke APBN, tidak jadi PNBP, tapi dikelola secara terpisah," papar Suahasil.

Dia mengingatkan bahwa keluarnya pos dividen BUMN dari APBN secara otomatis membuat angka pendapatan negara terlihat lebih kecil, yang pada gilirannya membuat rasio beban bunga utang seolah-olah melonjak. Oleh karena itu, sambungnya, edukasi dan komunikasi kepada lembaga pemeringkat menjadi krusial.

"Tentu kalau nanti rating companies menanyakan, ya kita mesti menjelaskan setting-nya Indonesia seperti ini, sehingga ketika dikaitkan dengan pembayaran bunga utang, nanti dapat dilihat perhitungan rasionya seharusnya seperti apa," tutup Suahasil.

Beban Bunga Utang RI

Adapun, Kemenkeu masih belum mengungkapkan angka rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara.

Kendati demikian, dalam laporan bertajuk Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, Bank Dunia mengungkapkan rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan mencapai 20,5% per Oktober 2025. Artinya, seperlima dari total pendapatan negara habis hanya untuk melunasi kewajiban bunga.

Masalahnya lagi, rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara cenderung meningkat. Dalam laporan IEP edisi Desember 2024, Bank Dunia mencatat bahwa rata-rata rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan 'hanya' 14% selama 2015—2022.

Jika sekarang rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan sebesar 20,5% maka ada peningkatan 6,5 poin persentase dibandingkan posisi rata-rata pada 2015—2022.

Tak sampai situ, jika dibandingkan dengan negara sebanding maka posisi Indonesia tampak lebih mengkhawatirkan. Bank Dunia mencatat rata-rata rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan di negara-negara berpendapatan menengah-atas cuma sebesar 8,5% selama 2015—2022; bahkan angkanya lebih kecil di negara-negara berpendapatan tinggi yaitu 4% pada periode yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi sorotan sejumlah lembaga pemeringkat internasional, seperti Moody's dan Fitch, terkait tingginya rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menegaskan bahwa pemerintah mengelola utang, baik dari sisi portofolio maupun penerbitan tahunan (annual issuance), dengan sangat hati-hati untuk memastikan risiko tetap terjaga, termasuk dari sisi pengelolaan rasio pembayaran bunga utang (interest ratio) dan Debt Service Ratio (DSR).

"Dengan utang yang terkelola dengan baik dan semakin efisien, risikonya terkendali. Tentunya nanti ditopang oleh revenue [pendapatan] yang meningkat dengan berbagai reformasi," jelas Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Dia mencontohkan, penerimaan pajak yang mampu tumbuh hingga 30,4% pada Februari 2026 akan berdampak langsung pada perbaikan rasio pembayaran bunga utang maupun DSR.

Suminto menambahkan bahwa rasio pembayaran bunga utang DSR menggunakan pendapatan negara sebagai faktor pembagi (denominator) sehingga peningkatan penerimaan otomatis akan menyusutkan angka rasio beban utang.

"Tentu dengan utang yang semakin efisien, didukung oleh kinerja penerimaan yang semakin baik, rasio-rasio itu nanti juga akan mengalami perbaikan. Pada saat ini pun, rasio-rasio tersebut berada pada level yang masih terkelola dengan baik," tegasnya.

Perubahan Struktural Pendapatan Negara

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan memang menjadi indikator standar yang lazim digunakan untuk menganalisis entitas bisnis, dunia usaha, maupun pemerintahan.

Kendati demikian, dia menggarisbawahi adanya perubahan struktural dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang perlu dipahami oleh lembaga pemeringkat, yaitu sejak 2025 dividen BUMN tidak lagi disetorkan ke APBN sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melainkan dikelola langsung oleh Danantara.

"Kita mesti menggaungkan terus, menjelaskan kepada seluruh sektor keuangan dan perekonomian, bahwa saat ini ada sejumlah pendapatan negara yang tidak masuk ke APBN, tidak jadi PNBP, tapi dikelola secara terpisah," papar Suahasil.

Dia mengingatkan bahwa keluarnya pos dividen BUMN dari APBN secara otomatis membuat angka pendapatan negara terlihat lebih kecil, yang pada gilirannya membuat rasio beban bunga utang seolah-olah melonjak. Oleh karena itu, sambungnya, edukasi dan komunikasi kepada lembaga pemeringkat menjadi krusial.

"Tentu kalau nanti rating companies menanyakan, ya kita mesti menjelaskan setting-nya Indonesia seperti ini, sehingga ketika dikaitkan dengan pembayaran bunga utang, nanti dapat dilihat perhitungan rasionya seharusnya seperti apa," tutup Suahasil.

Beban Bunga Utang RI

Adapun, Kemenkeu masih belum mengungkapkan angka rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara.

Kendati demikian, dalam laporan bertajuk Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, Bank Dunia mengungkapkan rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan mencapai 20,5% per Oktober 2025. Artinya, seperlima dari total pendapatan negara habis hanya untuk melunasi kewajiban bunga.

Masalahnya lagi, rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara cenderung meningkat. Dalam laporan IEP edisi Desember 2024, Bank Dunia mencatat bahwa rata-rata rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan 'hanya' 14% selama 2015—2022.

Jika sekarang rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan sebesar 20,5% maka ada peningkatan 6,5 poin persentase dibandingkan posisi rata-rata pada 2015—2022.

Tak sampai situ, jika dibandingkan dengan negara sebanding maka posisi Indonesia tampak lebih mengkhawatirkan. Bank Dunia mencatat rata-rata rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan di negara-negara berpendapatan menengah-atas cuma sebesar 8,5% selama 2015—2022; bahkan angkanya lebih kecil di negara-negara berpendapatan tinggi yaitu 4% pada periode yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Tren pengajuan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 31% sepanjang tahun 2025. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal nyata bahwa tekanan terhadap sektor korporasi di Tanah Air tengah memburuk.

Berdasarkan penelusuran Bisnis di empat pengadilan niaga, yakni Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar, jumlah pengajuan perkara PKPU dan pailit meroket dari 189 perkara pada 2024 menjadi 247 perkara pada 2025. Sebagai catatan, data dari PN Jakarta Pusat tidak dapat diakses.

Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memandang kenaikan perkara tersebut sebagai indikator nyata semakin besarnya tekanan finansial perusahaan. Menurutnya, tumpukan perkara yang masuk ke peradilan pada dasarnya mencerminkan tahap paling akhir dari tekanan keuangan suatu korporasi.

"Artinya, perusahaan-perusahaan ini bukan hanya mengalami perlambatan bisnis, tetapi sudah menghadapi masalah likuiditas yang serius dan tidak mampu lagi menyelesaikannya secara internal," ungkap Yusuf kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Dia membedah bahwa fenomena maraknya status pailit dan PKPU ini merupakan akumulasi dari sejumlah tekanan yang saling bertumpuk. Faktor pemicu utama bermuara pada beban utang warisan era pandemi Covid-19 yang masih menggerogoti neraca keuangan dunia usaha.

Kala itu, sambungnya, banyak korporasi memilih jalan pintas untuk bertahan hidup dengan menambah pinjaman baru demi menyambung napas operasional. Strategi tersebut memang sukses untuk jangka pendek, namun menciptakan struktur keuangan yang sangat rapuh.

Masalahnya, begitu arus kas gagal pulih secepat ekspektasi, perusahaan sulit melunasi kewajibannya. Perkembangan tersebut memaksa korporasi masuk ke ruang restrukturisasi di meja hijau.

Lebih lanjut, Yusuf menyoroti kondisi makroekonomi pascapandemi yang belum sepenuhnya kondusif bagi dunia usaha. Meski pertumbuhan ekonomi nasional terakselerasi di zona positif, daya tahannya tidak cukup kuat untuk menopang seluruh sektor secara merata.

Di satu sisi, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh moderat. Di sisi lain, korporasi harus berhadapan dengan biaya operasional yang membengkak serta akses pembiayaan yang makin ketat.

"Dalam kondisi seperti ini, banyak perusahaan menghadapi situasi di mana pendapatan tidak tumbuh cukup cepat untuk mengimbangi beban utang dan biaya tetap mereka. Akibatnya, neraca keuangan menjadi semakin tertekan," jelasnya.

Yusuf juga menyoroti tekanan yang datang dari efek domino di sektor riil. Dia memberikan contoh nyata pada kasus kepailitan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex).

Ketika satu entitas besar tumbang dan mengalami gagal bayar, daya rusaknya otomatis merambat ke seluruh ekosistem rantai pasok. Tekanan tersebut langsung menjalar secara berantai kepada para pemasok, kontraktor, hingga mitra bisnis yang selama ini menggantungkan nasib pada entitas tersebut.

Yusuf pun menyimpulkan bahwa pemulihan pascapandemi sejatinya tetap terjadi, namun dengan corak yang sangat timpang. Secara agregat, lanjutnya, gerak ekonomi memang melaju namun kapasitas setiap perusahaan untuk bertahan dalam fase transisi ini sangat berbeda.

"Perusahaan dengan neraca yang kuat masih mampu bertahan, sementara yang memiliki leverage tinggi dan margin tipis menjadi jauh lebih rentan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pelibatan Bank Indonesia (BI) untuk membiayai APBN 2026 baik itu melalui pembelian surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder maupun tukar guling utang (debt switch) dikhawatirkan merembet ke pasar keuangan dan membebani kualitas anggaran pemerintah.

Apalagi saat ini pasar keuangan sedang mengalami sejumlah tantangan, termasuk risiko penurunan outlook dari lembaga pemeringkat global hingga tren penurunan penawaran atau incoming bid dalam 4 kali lelang surat utang negara (SUN).

Sekadar catatan, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah sepakat melakukan debt switch untuk kebutuhan pengelolaan pembiayaan utang tahun anggaran 2026 senilai Rp173,4 triliun.

Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2025. Pada waktu itu, BI tercatat memborong SBN senilai Rp332,1 triliun yang 74,25% di antaranya dilakukan dengan skema debt switching. Nominalnya mencapai Rp246,6 triliun.

Angka pembelian SBN senilai Rp332,1 triliun itu juga setara dengan 45,1% total pembiayaan utang pemerintah selama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp736,3 triliun. Di sisi lain, peran BI dalam pembiayaan utang pemerintah terus mengalami peningakatan yang ditunjukkan dengan kenaikan persentase kepemilikan SBN domestik selama 5 tahun terakhir, meskipun untuk tahun 2025 terjadi sedikit penurunan.

• Kepemilikan SBN Domestik yang Bisa Diperdagangkan

Institusi	2021	2022	2023	2024	2025
Bank	34,01	31,97%	26,52%	17,41%	20,23%
Bank Indonesia	17,13	19,21%	19,43%	26,79%	24,99
Non Bank	48,87%	48,82%	54,06%	55,80	54,78

Sumber: DJPPR Kemenkeu

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa kesepakatan transaksi pertukaran utang alias debt switch dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder akan meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah menyepakati langkah strategis untuk mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun pada 2026.

"Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Artinya, dengan difasilitasi oleh bank sentral secara langsung, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas sehingga pemerintah dapat mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui mekanisme lelang rutin.

Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

Sebagai informasi, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun. Masalahnya, jika yield semakin tinggi maka beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah ke depan akan semakin berat.

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar. "Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar," lanjutnya.

Beban Bunga Utang Pemerintah

Beban fiskal pemerintah kian berat akibat kewajiban pembayaran bunga utang yang membengkak ke angka Rp599,44 triliun di tengah ambisi pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi pada 2026.

Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN 2026, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp599,44 triliun khusus untuk pembayaran bunga utang.

Angka ini melonjak Rp46,59 triliun atau tumbuh 8,43% apabila dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 yang tercatat sebesar Rp552,85 triliun. Perinciannya, beban terbesar masih berasal dari pembayaran bunga utang dalam negeri yang menembus Rp538,70 triliun, naik dari posisi tahun lalu sebesar Rp497,62 triliun. Sementara itu, bunga utang luar negeri dipatok sebesar Rp60,74 triliun, naik dari angka tahun lalu senilai Rp55,23 triliun.

Tak sampai situ, ruang fiskal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga semakin sempit. Pasalnya, rasio beban bunga utang terhadap pendapatan negara kian lebar, mengindikasikan risiko tergerusnya belanja produktif hingga bantuan sosial oleh kewajiban utang. Jika disandingkan dengan target pendapatan negara tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun maka rasio pembayaran bunga utang berada di level 19,01%.

Rasio ini mengalami pemburukan dibandingkan dengan APBN 2025. Dengan asumsi pendapatan negara Rp3.005,1 triliun dan beban bunga Rp552,85 triliun, rasio pada tahun lalu berada di level 18,40%.

Artinya, pada 2026, hampir seperlima dari setiap uang yang dikumpulkan negara dari warga negara dan wajib pajak, langsung menguap hanya untuk membayar bunga atas tumpukan utang masa lalu.

Apa Kata Pengamat?

Sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual tidak menampik bahwa langkah debt switching tersebut memang berpotensi menjaga stabilitas yield SBN di tengah tren kenaikan biaya pinjaman pemerintah belakangan ini.

Sebagai catatan, belakangan yield SBN tenor 10 tahun memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun.

Kendati demikian, dia mewanti-wanti otoritas tidak menjadikan 'stabilisasi yield' sebagai tujuan utama dari tukar guling utang pemerintah atas Bank Indonesia ini.

"Tujuannya seharusnya diutamakan pada upaya untuk menurunkan biaya utang dan mengurangi risiko jatuh tempo. Jadi jangan sampai memberikan sinyal bahwa pemerintah semakin tergantung pada 'bantuan' bank sentral," ujar David kepada Bisnis, dikutip Selasa (24/2/2026).

Dia mengingatkan bahwa pasar keuangan global saat ini penuh dengan ketidakpastian. Oleh sebab itu, isu sensitif yang beredar dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan investor atas pasar keuangan Tanah Air.

Misalnya, ketergantungan yang terlalu tinggi pada intervensi bank sentral untuk menyerap utang negara berisiko menggerus kepercayaan investor. Akibatnya, perkembangan tersebut justru dapat meningkatkan premi risiko.

Menurut David, reaksi pasar nantinya akan sangat ditentukan oleh tren indikator fiskal pemerintah secara keseluruhan. Langkah debt switch ini bisa menjadi pedang bermata dua apabila tidak diimbangi dengan disiplin pengelolaan utang.

"Kalau debt service ratio makin meningkat dan semakin sering melakukan debt switching, bisa saja dipersepsikan negatif oleh investor," jelas David.