JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyerap dana Rp 40 triliun dari lelang Surat Utang Negara (SUN) yang digelar Selasa (28/4/2026), di tengah tingginya minat investor dengan total penawaran masuk mencapai Rp 74,95 triliun.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, total penawaran yang masuk dalam lelang mencapai Rp 74,951 triliun, jauh melampaui target indikatif, mencerminkan permintaan yang tetap kuat terhadap surat utang pemerintah.

Dari sembilan seri yang dilelang, pemerintah memenangkan nominal Rp 40 triliun, terdiri dari instrumen Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara seri Fixed Rate (FR).

Untuk tenor pendek, pemerintah memenangkan Rp 1 triliun dari seri SPN01260530, Rp 2,4 triliun dari SPN12260730, serta Rp 4,4 triliun dari SPN12270429.

Sementara dari seri obligasi fixed rate, pemerintah menyerap Rp 15,75 triliun dari seri FR0109, Rp 3,25 triliun dari FR0108, Rp 2,7 triliun dari FR0106, Rp 5,15 triliun dari FR0107, Rp 3,6 triliun dari FR0102, serta Rp 1,75 triliun dari FR0105.

Seri FR0109 dengan jatuh tempo 2031 menjadi yang paling besar diserap pemerintah, sekaligus mencatat penawaran masuk tertinggi mencapai Rp 34,74 triliun.

Tingginya minat investor juga tecermin dari rasio bid-to-cover yang relatif solid di hampir seluruh seri, dengan seri SPN01260530 mencapai 3,44 kali dan FR0108 sebesar 2,84 kali.

Di tengah volatilitas pasar global dan tekanan terhadap rupiah, kuatnya permintaan pada lelang SUN dinilai menjadi sinyal kepercayaan investor terhadap prospek fiskal Indonesia masih terjaga.

Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan bervariasi, mulai dari 4,89 persen untuk SPN tenor pendek hingga 6,88 persen untuk seri FR0105 tenor panjang.

Pemerintah juga menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan pembiayaan dan mengelola biaya utang, dengan tidak menyerap seluruh penawaran yang masuk meski oversubscribed hampir dua kali lipat.

Lelang SUN kali ini juga menjadi indikator penting bagaimana pemerintah tetap memiliki akses pembiayaan yang kuat melalui pasar, meski sentimen global masih dipengaruhi risiko geopolitik dan arah suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp40 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 28 April 2026.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp74,95 triliun.

Serapan terbesar berasal dari seri FR0109 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp15,75 triliun dari penawaran masuk Rp34,74 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,63518 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Serapan berikutnya yaitu seri FR0107 (pembukaan kembali) yang diserap sebesar Rp5,15 triliun dari penawaran masuk Rp7,05 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,74984 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana sebesar Rp4,4 triliun dari seri SPN12270429 (penerbitan baru) yang mencatatkan penawaran masuk Rp4,56 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,55000 persen dengan jatuh tempo 29 April 2027.

Seri FR0102 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp3,6 triliun dari penawaran masuk Rp4,2 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,86479 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Kemudian seri FR0108 (pembukaan kembali) diserap Rp3,25 triliun dari penawaran masuk Rp9,22 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,80995 persen dan jatuh tempo 15 April 2036.

Untuk seri FR0106 (pembukaan kembali), pemerintah memenangkan dana sebesar Rp2,7 triliun dari penawaran masuk Rp4,69 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,81832 persen dan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Lalu, pemerintah menyerap dana sebesar Rp2,4 triliun dari seri SPN12260730 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp3,19 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,40000 persen dengan jatuh tempo 30 Juli 2026.

Seri FR0105 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp1,75 triliun dari penawaran masuk Rp3,85 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,87996 persen dan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Terakhir, pemerintah menyerap dana sebesar Rp1 triliun dari seri SPN01260530 (penerbitan baru) yang mencatatkan penawaran masuk Rp3,44 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,89000 persen dengan jatuh tempo 30 Mei 2026.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali menerima empat penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai Mitra Distribusi dan Dealer Utama Surat Utang Negara (SUN).

"Pencapaian ini menunjukkan komitmen BCA dalam memperkuat fungsi intermediasi di pasar keuangan, sekaligus mendukung pemerintah dalam menjaga pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan," kata Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

BCA mendapatkan tiga penghargaan Dealer Utama Surat Utang Negara untuk kategori Dealer Utama dengan Kinerja Terbaik Tahun 2025 dan satu penghargaan Mitra Distribusi SUN Ritel dengan Kinerja Terbaik Tahun 2025.

Secara rinci, empat penghargaan yang diterima BCA tersebut meliputi pertama Dealer Utama Surat Utang Negara dengan Kinerja Terbaik Tahun 2025; kedua Dealer Utama Surat Utang Negara dengan Kinerja Terbaik di Pasar Perdana Tahun 2025.

Ketiga, Dealer Utama Surat Utang Negara dengan Kinerja Terbaik di Pasar Sekunder Tahun 2025; dan keempat Mitra Distribusi Surat Utang Negara Ritel dengan Kinerja Terbaik Tahun 2025.

"Adapun penghargaan dari Kementerian Keuangan sudah diterima BCA dalam 12 tahun terakhir antara lain sebagai sebagai Dealer Utama atau Mitra Distribusi SUN Terbaik," ujarnya.

Menurut John apresiasi itu menjadi bukti upaya industri perbankan itu dalam mengedukasi masyarakat untuk berinvestasi secara aman.

Selain itu, penghargaan tersebut juga menunjukkan kontribusi nasabah dalam mendukung pembangunan nasional lewat instrumen pembiayaan negara sekaligus dukungan terhadap pengembangan pasar keuangan domestik.

"Kami akan terus mendorong peningkatan partisipasi investor domestik melalui optimalisasi kanal distribusi dan edukasi pasar,” tuturnya.

Ia mengatakan sebagai salah satu Dealer Utama SUN, pihaknya berperan aktif dalam Pasar Perdana maupun Sekunder, termasuk dalam proses pemasaran dan perdagangan serta penyediaan likuiditas di Pasar Sekunder.

Di sisi lain, sebagai Mitra Distribusi SUN Ritel, BCA berkontribusi dalam memperluas akses investasi masyarakat terhadap instrumen Surat Berharga Negara (SBN) melalui platform digital.

Melalui aplikasi myBCA dan KlikBCA Individu, BCA memfasilitasi pemesanan Obligasi Pemerintah di Pasar Perdana secara end-to-end digital, serta transaksi di Pasar Sekunder melalui jaringan Kantor Cabang dan myBCA.

"Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan sekaligus memperdalam pasar obligasi domestik," jelasnya,

Ia menyebutkan pada tahun 2025, myBCA menjadi kanal pilihan mayoritas investor ritel dengan frekuensi transaksi SBN mencapai lebih dari 80 persen. Hal itu juga didukung oleh peningkatan investor lebih dari 20 persen yoy dengan mayoritas investor generasi muda (milenial dan gen Z) yang tumbuh hingga lebih dari 50 persen yoy.

"Capaian ini menunjukkan bahwa kemudahan akses instrumen investasi negara melalui ekosistem layanan BCA dapat menjangkau lebih banyak generasi muda untuk mulai berinvestasi," katanya lagi.

Penghargaan ini turut mempertegas posisi BCA di tengah kompetisi industri perbankan dalam distribusi SBN, di mana optimalisasi teknologi, basis nasabah yang kuat, serta kapabilitas treasury menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja.

Seiring dengan dinamika pasar keuangan global dan kebutuhan pembiayaan negara yang terus berkembang, BCA berkomitmen mendukung penguatan pasar SBN melalui inovasi layanan, pengembangan produk, serta kolaborasi erat dengan pemerintah dan regulator.

Adapun penghargaan diserahkan langsung Direktur Surat Utang Negara Kemenkeu Novi Puspita Wardani kepada Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih di Auditorium Gedung Frans Seda, Kementerian Keuangan RI, Jakarta.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Executive Vice President Treasury BCA Junita Gunawan dan Senior Vice President Wealth Management BCA Dessy Nathalia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Transaksi Surat Utang Negara (SUN) melalui kanal digital menembus lebih dari 80 persen sepanjang 2025, menandai percepatan pergeseran perilaku investasi masyarakat ke platform daring. Kondisi ini mendorong perbankan memperkuat distribusi digital guna menjangkau investor lebih luas.

Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih mengatakan, penguatan kanal digital menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi investor domestik. “Kami akan terus mendorong peningkatan partisipasi investor domestik melalui optimalisasi kanal distribusi dan edukasi pasar,” ujarnya dalam keterangan, Jumat (17/4/2026).

Lonjakan tersebut sejalan dengan pertumbuhan jumlah investor yang meningkat lebih dari 20 persen secara tahunan (year on year/yoy). Kenaikan paling tinggi berasal dari generasi milenial dan Gen Z yang tumbuh lebih dari 50 persenyoy, memperlihatkan dominasi investor muda dalam instrumen pembiayaan negara.

Dominasi kanal digital menunjukkan kemudahan akses menjadi faktor utama dalam menarik minat masyarakat. Proses investasi yang semakin sederhana, mulai dari pemesanan di pasar perdana hingga transaksi di pasar sekunder, mendorong SUN kian diminati sebagai instrumen investasi ritel.

Perubahan ini sekaligus memperkuat basis investor domestik dalam pembiayaan negara. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, ketahanan pasar keuangan dinilai semakin terjaga di tengah dinamika global.

BCA juga memfasilitasi transaksi SUN melalui platform digital seperti myBCA dan KlikBCA Individu, serta jaringan kantor cabang. Peran ini tidak hanya memperluas akses investasi, tetapi juga menjaga likuiditas pasar obligasi domestik.

Seiring capaian tersebut, BCA meraih empat penghargaan dari Kementerian Keuangan, meliputi kinerja terbaik sebagai Dealer Utama SUN secara keseluruhan, di pasar perdana dan sekunder, serta sebagai mitra distribusi SUN ritel terbaik sepanjang 2025.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Riset PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan prospek obligasi pemerintah atau Surat Utang Negara (SUN) masih relatif cukup baik, di tengah tekanan akibat gejolak geopolitik di tingkat global.

Prospek tersebut juga tercermin dari hasil lelang SUN yang tercatat mencapai Rp78,4 triliun pada 14 April 2026 atau melonjak 34 persen dibandingkan Rp58,22 triliun pada lelang 31 Maret 2026, sebagaimana laporan Kementerian Keuangan.

"Tapi, all in all, sebenarnya prospeknya (SUN) masih relatif cukup baik, memang kebutuhan anggaran pemerintah yang tinggi ini akhirnya akan mendorong yield-nya cenderung relatif sedikit naik ke atas gitu ya,", ujar Suhindarto dalam konferensi pers Pefindo secara daring di Jakarta, Rabu.

Ia melanjutkan, prospek positif tersebut juga didukung oleh kondisi investor domestik yang masih relatif solid dan dapat menjawab penawaran SUN, yang mana juga berpotensi menahan kenaikan yield SUN supaya tidak terlalu tinggi.

"Dengan kondisi investor di domestiknya sendiri yang masih relatif solid dan masih bisa menjawab penawaran yang ada gitu ya, diharapkan ini bisa menjadi bumper tersendiri gitu ya supaya yield-nya naiknya tidak terlalu banyak," ujar Suhindarto.

Suhindarto menjelaskan yield SUN sebetulnya masih berpotensi turun pada awal tahun, namun, eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran, telah mempersempit ruang penurunannya.

Ia melanjutkanbpenyempitan ruang penurunan tersebut seiring dengan ekspektasi bahwa bank sentral AS The Fed hanya akan menurunkan suku bunga acuannya sebanyak satu kali pada 2026, atau bahkan tidak ada penurunan sama sekali.

"Dengan kondisi tersebut, kemungkinan untuk kinerja SBN sendiri yield-nya tidak akan jauh berbeda dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan mungkin akan ada terjadi lonjakan sedikit ketika risiko perang ini mengalami kenaikan," ujar Suhindarto.

Kementerian Keuangan melaporkan hasil lelang SUN tercatat mencapai Rp78,4 triliun pada 14 April 2026, atau melonjak 34 persen dibandingkan Rp58,22 triliun pada lelang 31 Maret 2026.

Selain itu, kualitas permintaan juga meningkat tajam, yang mana rasio penawaran terhadap permintaan untuk seri FR0107 dan FR0108 mencapai 1,8 hingga 2 kali, dibandingkan dengan rasio yang hanya mendekati 1 kali pada lelang sebelumnya.

Perbedaan tersebut penting, karena rasio mendekati 1 menandakan permintaan yang tipis, sementara rasio 2 mencerminkan selera investor yang sebenarnya dengan ruang yang cukup.

Seiring hasil lelang obligasi pemerintah yang melonjak, hal tersebut mencerminkan bahwa kepercayaan investor global terhadap Indonesia tengah pulih, dan pemerintah sedang berupaya untuk mempertahankannya.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp42 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 14 April 2026.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp78,44 triliun.

Nilai penawaran itu lebih tinggi dari penawaran pada lelang terakhir sebesar Rp58,22 triliun pada 31 Maret 2026.

Pada lelang kali ini, serapan terbesar berasal dari FR0109 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp23,55 triliun dari penawaran masuk Rp44,44 triliun, menjadi penawaran masuk tertinggi pada lelang kali ini.

Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri tersebut sebesar 6,27225 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Serapan berikutnya yaitu seri FR0108 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp5,2 triliun dari penawaran masuk Rp10,66 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,60998 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana senilai Rp4,7 triliun dari seri SPN12270401 (pembukaan kembali) yang mencatatkan penawaran masuk Rp5,21 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,50000 persen dengan jatuh tempo 1 April 2027.

Dari seri FR0106 (pembukaan kembali), pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp2,5 triliun dari penawaran masuk Rp4,65 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,72964 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Seri FR0107 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp1,75 triliun dari penawaran masuk Rp3,56 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,71886 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Kemudian, seri FR0102 (pembukaan kembali) diserap sebesar Rp1,3 triliun dari penawaran masuk Rp1,87 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,84754 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Untuk seri SPN03260715 (penerbitan baru) dimenangkan sebesar Rp1,2 triliun dari penawaran masuk Rp3,58 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,40000 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2026.

Seri SPN01260516 (penerbitan baru) dimenangkan senilai Rp1 triliun dari penawaran masuk Rp3,26 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,88000 persen dengan jatuh tempo 16 Mei 2026.

Serapan terakhir yaitu seri FR0105 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp800 miliar dari penawaran masuk Rp1,22 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,84876 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan total nilai transaksi Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) mencapai Rp1.382,1 triliun sepanjang 2025. Angka tersebut meningkat sebesar 461,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Sepanjang tahun 2025, SPPA juga menunjukkan peningkatan kinerja transaksi yang signifikan dengan total nilai transaksi mencapai Rp1.382,1 triliun atau meningkat sebesar 461,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian S. Manullang dalam acara SPPA Award 2025 di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Senin (13/4).

Manullang mengungkapkan peningkatan jumlah transaksi tersebut karena terimplementasinya transaksi Repurchase Agreement (Repo) pada 10 Maret 2025 lalu.

"Peningkatan jumlah transaksi ini disebabkan oleh telah terimplementasinya transaksi Repurchase Agreement atau Repo pada tanggal 10 Maret 2025 di SPPA dengan total nilai transaksi mencapai Rp751,6 triliun," terangnya.

Kemudian, nilai transaksi outright atau jual-beli putus juga melesat 196,2 persen year-on-year menjadi Rp630,5 triliun. Adapun pangsa pasar transaksi outright setara 23 persen dan transaksi REPO sebesar 28 persen.

Manullang mengatakan peningkatan nilai transaksi tersebut merupakan dukungan dari berbagai pihak yang memanfaatkan SPPA sebagai platform untuk transaksi Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) dan REPO dengan underlying Surat Utang Negara (SUN).

"Menjawab kebutuhan industri atas sebuah platform transaksi yang terstandardisasi, aman, transparan, dan efisien sekaligus memperkuat likuiditas dan pendalaman pasar surat utang dan pasar uang Indonesia," ujar Manullang.

Lebih lanjut, ia menegaskan BEI terus mengembangkan SPPA sebagai bisnis penyelenggara pasar alternatif sebagai sarana perdagangan resmi di pasar sekunder untuk instrumen surat utang. Adapun SPPA akan terus mengacu terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Saat ini, SPPA telah mengakomodasi perdagangan surat utang oleh 39 pengguna jas, dengan 14 di antaranya merupakan pengguna jasa REPO. Pengguna jasa SPPA pun terdiri dari Bank Umum, Bank Pembangunan Daerah, dan Sekuritas.

"Baik dengan mekanisme order book sampai dengan mekanisme bilateral OTC trading dan menjadikan SPPA sebagai platform dengan mekanisme matching yang paling lengkap khususnya untuk instrumen OTC," imbuhnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan bakal menggelar lelang atas Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi rupiah pada Selasa (14/4/2026), dengan target mencapai Rp36 triliun.

Melansir laman resmi DJPPR, lelang akan dilakukan terhadap 9 seri SUN, dengan rincian 3 seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 lainnya merupakan Fixed Rate (FR). Dengan kata lain, DJPPR melelang 3 SUN bertenor pendek dan 6 SUN bertenor menengah—panjang.

Ketiga seri SPN yang dilelang besok antara lain SPN01260516 (New Issuance), SPN03260715 (New Issuance), dan SPN12270401 (Reopening). Ketiga seri itu memiliki tenggat jatuh tempo selama 1, 3, dan 12 bulan. Imbal hasil ketiga produk ini diskonto.

Sementara itu, 6 seri lainnya yang memiliki tenor panjang antara lain FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), dan FR0105 (Reopening). Keenam seri ini memiliki tenor selama 5—38 tahun, dengan imbal hasil berkisar 5,87—7,12%.

FR0109 menjadi produk dengan tenggat jatuh tempo tersingkat, yaitu pada 15 Maret 2031. Produk ini sekaligus menawarkan kupon sebesar 5,87% dan menjadi yang terkecil di antara 5 seri lainnya.

Sementara itu, FR0105 menjadi produk dengan jatuh tempo terpanjang, yaitu pada 15 Juli 2064. FR0105 sekaligus menawarkan kupon sebesar 6,87%, tetapi bukan yang terbesar di antara penerbitan FR kali ini.

Kupon terjumbo justru digenggam oleh FR0106 dan FR0107 yang menawarkan imbal hasil sebesar 7,12%. Namun, maturity date kedua produk ini justru masing-masing 14 dan 19 tahun.

Nantinya lelang akan dibuka pada Selasa (14/4/2026) pukul 09.00—11.00 WIB. Tanggal setelmen lelang ini akan jatuh pada Kamis (16/4/2026).

”Target indikatif Rp36 triliun, dengan target maksimal dimenangkan 150% dari target indikatif,” tulis pengumuman DJPPR.

Adapun lelang besok akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SUN. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif nantinya akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Pemerintah memiliki hak untuk menjual kesembilan seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1 juta.

Penawaran pembelian dalam lelang dapat diikuti oleh investor individu maupun institusi. Namun, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019.

Beberapa dealer utama dalam lelang kali ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), dan sejumlah perbankan lainnya di Tanah Air. Sejumlah sekuritas juga tercatat sebagai dealer utama lelang ini.

Lelang ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026.

PT TASPEN (Persero) meraih penghargaan sebagai Investor Strategis Surat Utang Negara Tahun 2025 pada ajang Forum Konsultasi Publik dan Penghargaan Stakeholder Surat Utang Negara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuanga  di Jakarta pada Kamis (2/4).

Diberikan oleh Sekretaris Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Ubaidi Socheh Hamidi kepada Direktur Investasi TASPEN, Rifki Isnaini Hassan, apresiasi ini menjadi pengakuan atas peran strategis TASPEN dalam menjaga stabilitas pasar keuangan domestik, serta memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui kepemilikan instrumen investasi pada Surat Berharga Negara (SBN).

Corporate Secretary TASPEN, Henra menyampaikan bahwa investasi yang aman dan produktif menjadi strategi TASPEN untuk menjaga stabilitas, sekaligus memastikan TASPEN dapat memenuhi kewajiban dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Adapun per Desember 2025, portofolio investasi TASPEN didominasi oleh SBN sebesar 64,29 persen.

"Sebagai institusi pengelola dana jangka panjang, TASPEN memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan manfaat bagi peserta sekaligus berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional melalui instrumen investasi yang aman dan produktif, seperti Surat Utang Negara," kata Henra.

Penghargaan terbaru ini diyakini bakal semakin memperkuat komitmen TASPEN dalam mendukung pembiayaan negara melalui investasi yang prudent dan berkelanjutan. Melalui partisipasi sebagai investor institusi domestik, TASPEN berkontribusi terhadap kinerja perusahaan, juga ambil peran dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Dengan penerapan strategi investasi yang terukur, TASPEN terus mendukung pendalaman pasar keuangan domestik, dan menjaga kepercayaan terhadap instrumen pembiayaan pemerintah.

TASPEN menyatakan masih akan melanjutkan sinergi nasional guna mendukung pengembangan instrumen keuangan yang inovatif dan adaptif, khususnya yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari peran aktif perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi peserta dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Ke depan, TASPEN menetapkan fokus menjadi institusi yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan dalam mengelola dana peserta. Komitmen ini sejalan dengan arah bisnis perusahaan sebagai center of excellence dalam pengelolaan jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara.

Pada saat bersamaan, TASPEN juga mewujudkan dukungan terhadap Asta Cita, khususnya dalam penguatan ketahanan ekonomi nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan negara yang optimal dan berkelanjutan.

Jakarta: PT TASPEN (Persero) berhasil meraih penghargaan sebagai Investor Strategis Surat Utang Negara Tahun 2025 pada kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Penghargaan Stakeholder Surat Utang Negara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu.

Penghargaan ini diberikan oleh Sekretaris Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Bapak Ubaidi Socheh Hamidi kepada Direktur Investasi TASPEN Bapak Rifki Isnaini Hassan sebagai bentuk pengakuan atas peran strategis TASPEN dalam menjaga stabilitas pasar keuangan domestik sekaligus memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui kepemilikan instrumen investasi pada Surat Berharga Negara (SBN).

“Sebagai institusi pengelola dana jangka panjang, TASPEN memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan manfaat bagi peserta sekaligus berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional melalui instrumen investasi yang aman dan produktif, seperti Surat Utang Negara. Portofolio investasi TASPEN didominasi oleh SBN sebesar 64,29 persen per Desember 2025. Strategi ini adalah fondasi kami untuk menjaga stabilitas dan memastikan TASPEN dapat senantiasa memenuhi kewajiban kepada seluruh peserta, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi,” kata Corporate Secretary TASPEN Henra dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 April 2026.

Penghargaan sebagai Investor Strategis Surat Utang Negara Tahun 2025 semakin memperkuat komitmen TASPEN dalam mendukung pembiayaan negara melalui investasi yang prudent dan berkelanjutan.

Melalui partisipasi aktif TASPEN sebagai investor institusi domestik, TASPEN tidak hanya memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan, tetapi juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Melalui strategi investasi yang terukur, TASPEN terus mendukung pendalaman pasar keuangan domestik dan menjaga kepercayaan terhadap instrumen pembiayaan Pemerintah.

TASPEN akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan instrumen keuangan yang inovatif dan adaptif, khususnya yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari peran aktif perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi peserta dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Ke depan, TASPEN berfokus menjadi institusi yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan dalam mengelola dana peserta. Komitmen ini sejalan dengan arah bisnis perusahaan sebagai center of excellence dalam pengelolaan jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara, serta mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan negara yang optimal dan berkelanjutan.

(ANN)

JAKARTA - PT TASPEN (Persero) berhasil meraih penghargaan sebagai Investor Strategis Surat Utang Negara Tahun 2025 pada kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Penghargaan Stakeholder Surat Utang Negara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta pada Kamis (2/4). Penghargaan ini diberikan oleh Sekretaris Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Bapak Ubaidi Socheh Hamidi kepada Direktur Investasi TASPEN Bapak Rifki Isnaini Hassan sebagai bentuk pengakuan atas peran strategis TASPEN dalam menjaga stabilitas pasar keuangan domestik sekaligus memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui kepemilikan instrumen investasi pada Surat Berharga Negara (SBN).

Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan bahwa “Sebagai institusi pengelola dana jangka panjang, TASPEN memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan manfaat bagi peserta sekaligus berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional melalui instrumen investasi yang aman dan produktif, seperti Surat Utang Negara. Portofolio investasi TASPEN didominasi oleh SBN sebesar 64,29% per Desember 2025. Strategi ini adalah fondasi kami untuk menjaga stabilitas dan memastikan TASPEN dapat senantiasa memenuhi kewajiban kepada seluruh peserta, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi.”

Penghargaan sebagai Investor Strategis Surat Utang Negara Tahun 2025 semakin memperkuat komitmen TASPEN dalam mendukung pembiayaan negara melalui investasi yang prudent dan berkelanjutan. Melalui partisipasi aktif TASPEN sebagai investor institusi domestik, TASPEN tidak hanya memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan, tetapi juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Melalui strategi investasi yang terukur, TASPEN terus mendukung pendalaman pasar keuangan domestik dan menjaga kepercayaan terhadap instrumen pembiayaan Pemerintah.

TASPEN akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan instrumen keuangan yang inovatif dan adaptif, khususnya yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari peran aktif perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi peserta dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Ke depan, TASPEN berfokus menjadi institusi yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan dalam mengelola dana peserta. Komitmen ini sejalan dengan arah bisnis perusahaan sebagai center of excellence dalam pengelolaan jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara, serta mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan negara yang optimal dan berkelanjutan.

PT TASPEN (Persero) meraih penghargaan sebagai Investor Strategis Surat Utang Negara Tahun 2025.

Penobatan berlangsung dalam Forum Konsultasi Publik dan Penghargaan Stakeholder Surat Utang Negara yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (2/4).

Penghargaan diberikan Sekretaris Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Bapak Ubaidi Socheh Hamidi kepada Direktur Investasi TASPEN Bapak Rifki Isnaini Hassan. Ini merupakan bentuk pengakuan atas peran strategis TASPEN dalam menjaga stabilitas pasar keuangan domestik sekaligus memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui kepemilikan instrumen investasi pada Surat Berharga Negara (SBN).

Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan, sebagai institusi pengelola dana jangka panjang, TASPEN bertanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan manfaat bagi peserta. Selain itu juga perlu berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional melalui instrumen investasi yang aman dan produktif, seperti Surat Utang Negara.

“Portofolio investasi TASPEN didominasi SBN sebesar 64,29 persen per Desember 2025. Strategi ini adalah fondasi kami untuk menjaga stabilitas dan memastikan TASPEN dapat senantiasa memenuhi kewajiban kepada seluruh peserta, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi,” katanya melalui keterangan tertulis, Kamis (9/4).

Penghargaan sebagai Investor Strategis Surat Utang Negara Tahun 2025 semakin memperkuat komitmen TASPEN dalam mendukung pembiayaan negara melalui investasi yang prudent dan berkelanjutan.

Melalui partisipasi aktif TASPEN sebagai investor institusi domestik, TASPEN tidak hanya memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan. Perseroan juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Melalui strategi investasi yang terukur, TASPEN terus mendukung pendalaman pasar keuangan domestik dan menjaga kepercayaan terhadap instrumen pembiayaan Pemerintah.

TASPEN akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan instrumen keuangan yang inovatif dan adaptif, khususnya yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari peran aktif perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi peserta dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Ke depan, TASPEN berfokus menjadi institusi yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan dalam mengelola dana peserta.

Komitmen tersebut sejalan dengan arah bisnis perusahaan sebagai center of excellence dalam pengelolaan jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara. Selain itu juga mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan negara yang optimal dan berkelanjutan.