REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sentimen negatif masih menggantung di atas rupiah dan pasar saham Indonesia. Pada Kamis (30/4/2026), keduanya melemah dan rontok atas aksi jual asing yang dipicu sentimen lokal maupun situasi global. Nilai tukar rupiah melemah ke Rp 17.346 per dolar AS, makin merapat ke teritori psikologis Rp 17.500 per dolar AS. Sementara bursa saham terpuruk 143,43 poin, jadi 6.956 poin, yang menjadikan bursa Indonesia kinerjanya terburuk dalam sepekan terakhir di bursa global.

Pelemahan terus menerus rupiah atas dolar AS menjadi sorotan sektor perbankan. Pekan lalu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan rupiah sudah undervalued, di bawah nilai sewajarnya. Di APBN 2026, rupiah atas dolar AS sudah dipatok di Rp 16.500. Gubernur BI juga mengatakan bahwa perbankan sudah melakukan tes uji ketahanan (stress test) sejauh mana rupiah melemah bakal memengaruhi kinerja internal bank-bank. Gubernur BI dalam pernyataannya untuk menenangkan pasar mengatakan perbankan nasional kuat di level rupiah saat ini.

Dari penelusuran Republika di data perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dampak pelemahan nilai tukar rupiah terlihat di beberapa indikator. Misalnya indikator transaksi valas perbankan yang net marginnya kian tipis. Mengacu data OJK per Maret 2026 itu terlihat tren menurun. Net margin transaksi valas 0,60 persen di Februari menjadi 0,28 persen di Maret. Inipun pada saat posisi nilai tukar rupiahmasih jauh dari teritori Rp 17.300-an.

"Keuntungan bersih valas bulan Februari hanya Rp 350 miliar, turun 74 persen dari Rp 1,35 triliun di Januari," demikian data statistik perbankan OJK memperlihatkan.

Pengamat ekonomi perbankan yang juga Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto mengatakan tren pelemahan rupiah akan terus menggerus net margin valas perbankan nasional. Pada Januari ketika kurs rupiah masih di level Rp 16.750 per dolar AS net margin masih relatif stabil. "Bank beli dollar di harga relatif "moderat"," kata dia.

Ketika kurs Rupiah melemah maka margin valas yangg diperoleh cukup besar (beli di bawah Rp 17 ribu, jual di atas Rp 17 ribu). Pada kondisi saat ini, ia lanjut menjelaskan, di mana kurs Rupiah masih cenderung melemah bahkan tembus Rp 17 ribu, bank membeli dolar AS sudah dengan harga 'tinggi'. "Sehingga saat jual valas ke nasabah, net margin menurun."

Pengamat dan praktisi perbankan Ryan Kiryanto menambahkan kondisi pelemahan nilai tukar rupiah ini menuntut bank-bank untuk melakukan uji ketahanan. Terutama bank-bank devisa, atau bank yang memiliki debitur yang harus membeli dolar AS untuk pembelian bahan baku, lalu produknya dijual dalam rupiah. Ryan menyebut sektor farmasi, yang bahan bakunya impor, sebagai salah satu sektor yang pastinya terdampak situasi ini.

"Di level rupiah berapa dia bisa menanggung risiko itu," kata Ryan menjawab Republika. Dia menyebut Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) level 3 dan 4 yang umumnya memiliki debitur dengan kebutuhan valas yang bisa terpengaruh. Bank KBMI 3 adalah kelompok bank dengan modal inti di atas Rp 14 triliun sampai Rp 70 triliun seperti BSI, BTN, CIMB, OCBC, Bank Mega, dan Bank BJB. Sementara Bank KBMI 4 adalah bank dengan modal inti di atas Rp 70 triliun ini seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BCA.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF Riza Annisa Pujarama menyoroti ruang fiskal domestik sebelum tekanan global meningkat karena perang Iran vs AS dan Israel sudah ketat. Riza menyampaikan ketatnya ruang fiskal ini lantaran belanja yang terus meningkat di tengah perlambatan penerimaan perpajakan; defisit yang semakin dalam disertai nilai keseimbangan primer yang negatif; pembayaran bunga utang dan belanja subsidi energi yang terus meningkat.

"Kemudian, dominasi belanja rutin yang kini mencapai lebih dari 40 persen dari total belanja pemerintah pusat, sementara belanja produktif seperti belanja modal justru tertekan, tersisa sekitar delapan persen hingga sembilan persen dari total belanja pemerintah pusat," ujar Riza dalam diskusi bertajuk "2 Bulan Perang Israel-AS vs Iran: Waspada Dampak ke Perekonomian!" Di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Di tengah gejolak geopolitik yang terjadi, Riza menyebut, ekonomi domestik ikut terdampak. Sejumlah asumsi makro APBN meleset per April 2026, mulai dari nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp17.280–17.400 per dolar AS, harga minyak yang telah menembus 100 dolar AS per barel, hingga kenaikan yield SBN.

Riza menyampaikan dampaknya tidak hanya pada peningkatan beban subsidi energi, tetapi juga pada pembayaran bunga utang yang kini telah melampaui 20 persen dari belanja pemerintah, dengan total kewajiban jatuh tempo yang besar. Riza mengatakan sensitivitas fiskal pada dokumen RAPBN 2026 menunjukkan setiap kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar akan langsung memperlebar defisit.

"Berdasarkan estimasi tersebut, tambahan kebutuhan subsidi bisa mencapai sekitar Rp219 triliun jika harga minyak mentah mencapai 100 dolar AS per barel," ucap Riza.

Dalam kondisi ini, Riza menekankan bahwa pemerintah perlu menjaga disiplin fiskal dengan lebih ketat, sekaligus memperbaiki kualitas belanja. Riza mengatakan reformasi subsidi energi menjadi penting agar lebih tepat sasaran, diikuti dengan perbaikan akurasi data penerima.

Selain itu, sambung Riza, perlindungan sosial juga perlu diperkuat, khususnya bagi kelompok kelas menengah yang rentan terdampak kenaikan harga energi, namun belum sepenuhnya terjangkau bantuan sosial. Tanpa langkah yang tepat, Riza menilai, risiko defisit menembus batas tiga persen dapat berdampak pada kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun di bawah level 7.000 di tengah tekanan sentimen global yang belum mereda. Ketidakpastian geopolitik membuat investor cenderung berhati-hati terhadap pasar negara berkembang seperti Indonesia.

Direktur Big Data Indef Eko Listiyanto mengatakan, tekanan terhadap IHSG tidak lepas dari dinamika global yang masih bergejolak. Kondisi ini dinilai membuat pelaku pasar menahan ekspansi dan mengalihkan risiko.

“Ini berkaitan dengan dampak globalnya yang belum menemukan titik dingin dari situasi geopolitik,” ujar Eko dalam diskusi bertajuk “2 Bulan Perang Israel-AS Vs Iran: Waspada Dampak ke Perekonomian!” di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Selain itu, Eko menambahkan keluarnya Uni Emirat Arab (UEA) dari OPEC turut memicu ketidakpastian baru di pasar energi global. Perubahan ini dinilai berdampak pada persepsi risiko investor terhadap ekonomi global dan domestik.

“UEA kemarin keluar dari OPEC dan itu pasti akan membuat dinamika baru di dalam konteks geopolitik ataupun juga harga energi,” ucap dia.

Eko menilai pelemahan IHSG dan nilai tukar rupiah dipengaruhi sentimen negatif yang melampaui kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Karena itu, ia menegaskan respons tidak cukup hanya dengan narasi optimistis.

“Kalau kemudian sentimen dilawan dengan sentimen, menurut saya itu enggak tepat,” ungkap Eko.

Menurut dia, langkah yang lebih efektif adalah menunjukkan kekuatan fundamental ekonomi melalui kebijakan yang konkret dan terukur. Ia menilai upaya pemerintah seperti penguatan ketahanan energi sudah mengarah ke sana, meski membutuhkan konsistensi.

“Cara terbaik untuk melawan sentimen di tengah situasi seperti ini itu bukan dengan sentimen positifnya tetapi dengan fakta, dengan fundamentalnya ditunjukkan,” lanjut dia.

Eko juga menyoroti pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional. Ia menilai implementasi yang tidak optimal justru dapat memperburuk sentimen pasar. “Kalau tidak dijalankan dengan baik, maka secara tidak langsung itu menjadi beban sentimen, menambah sentimen negatif,” ucapnya.

Menurut Eko, perbaikan tata kelola kebijakan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas ekonomi.

Ia meyakini, dengan implementasi yang lebih baik, kondisi undervalued pada rupiah dan IHSG dapat berangsur pulih. “Cara memperbaikinya ya perbaiki program-program besar secara tepat,” kata Eko.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelanjutan proyek hilirisasi nasional fase II mengemban misi besar dalam meningkatkan nilai ekonomi dan pendapatan negara.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menjelaskan, aspek yang tak kalah krusial adalah sejauh mana program ini mampu memberikan dampak sosial nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Direktur Program INDEF Esther Sri Astuti menyampaikan hal tersebut usai Presiden Prabowo Subianto bersama CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani meresmikan groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional fase II senilai Rp 116 triliun di Refinery Unit IV Cilacap, Rabu (29/4/2026).

Proyek ini dibangun sebagai bagian dari percepatan transformasi industri berbasis nilai tambah sumber daya alam.

"Ini bisa menjadi peluang baik jika ada peningkatan produktivitas sektor yang menjadi fondasi penting dalam keberhasilan hilirisasi," kata Esther dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Menurut Esther, hilirisasi nasional fase II ini akan mampu memberikan nilai tambah dan ekonomi pengolahan dalam negeri.

Selain itu, hilirisasi nasional fase II ini dapat meningkatkan nilai ekspor dan menambah pendapatan negara secara signifikan. Esther mencontohkan pengolahan nikel, sawit dan tembaga.

Lebih jauh, Esther juga menyoroti perlunya sentuhan inovasi dan teknologi. Penerapan teknologi modern dalam proses pengolahan, termasuk pembangunan fasilitas seperti smelter, hal tersebut dapat mendorong efisiensi operasional sekaligus meningkatkan kualitas hasil produksi.

"Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya menjadi proses industrialisasi, tetapi juga perjalanan menuju ekonomi yang lebih maju, adaptif, dan berkelanjutan," imbuh dia.

Esther juga optimististis hilirisasi nasional fase II ini mampu memberikan dampak sosial.

"Penciptaan kawasan industri di daerah tentu saja akan berdampak membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani/penambang, dan kesejahteraan masyarakat lokal," kata dia.

Menjawab pentingnya sentuhan inovasi, dalam seremoni groundbreaking tersebut, Presiden Ri Prabowo Subianto menerangkan, hilirisasi harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan terus dikaji, dengan keberanian untuk menyesuaikan rencana apabila tersedia teknologi yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih menguntungkan bagi rakyat.

Dengan demikian, setiap keputusan benar-benar berbasis perhitungan objektif dan memberi dampak optimal.

Secara terpisah, Direktur Program dan Kebijakan, Center for Policy Studies Prasasti Piter Abdullah menilai hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah. Ia mencontohkan kelapa yang kerap langsung dikirim ke luar negeri tanpa proses lanjutan memiliki nilai ekonomi terbatas.

“Hilirisasi itu ya sederhananya adalah upaya untuk meningkatkan nilai tambah,” ujar dia.

Piter melihat percepatan pelaksanaan program hilirisasi dari fase awal hingga fase berikutnya sebagai sinyal positif.

“Ini cukup agresif, karena sekali lagi hilirisasi ini sebuah proses panjang, bukan instan,” kata dia.

Piter juga menilai konsistensi pemerintah dalam menjalankan tahapan tersebut menunjukkan keseriusan agar program ini memberikan dampak besar, mulai dari peningkatan penerimaan negara hingga penciptaan lapangan kerja.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Dalam rangka perayaan ulang tahun keddeua, perusahaan keamanan siber Defend IT360 meluncurkan logo terbaru. Peluncuran logo ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat identitas dan posisi di industri keamanan digital. Logo terbaru ini menambahkan titel ‘Member of XLSMART’ yang menandakan babak baru Defend IT360 dalam memperluas kapabilitas dan menghadirkan solusi keamanan digital yang lebih terintegrasi.

Sebagai bagian dari ekosistem salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, Defend IT360 kini didukung oleh infrastruktur dan jaringan yang lebih luas. Dukungan ini memungkinkan pendekatan keamanan yang lebih menyeluruh, tidak hanya pada level aplikasi atau endpoint, tetapi juga hingga ke lapisan jaringan.

Melalui ekosistem digital XLSMART, Defend IT360 dapat menghadirkan integrasi antara konektivitas dan keamanan, di mana perlindungan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari fondasi layanan digital. Hal ini mencakup kemampuan seperti pemantauan trafik jaringan secara real-time, deteksi ancaman berbasis perilaku, serta respons insiden yang lebih cepat dan terkoordinasi.

CEO Defend IT360 Sudino Oei menyampaikan bahwa peluncuran logo baru ini bukan sekadar penambahan gelar saja, tetapi merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam menjawab tantangan keamanan siber yang semakin kompleks.

“Keamanan siber tidak bisa berdiri sendiri, harus menjadi bagian dari infrastruktur digital. Dengan Defend IT360 yang kini sudah menjadi bagian dari ekosistem XLSMART, kami memiliki fondasi dan jaringan yang lebih kuat untuk menghadirkan solusi keamanan yang terintegrasi dengan kebutuhan konektivitas bisnis,” ujar Sudino.

Tak hanya peluncuran logo, momen ulang tahun ini juga semakin meriah dengan peluncuran layanan keamanan siber terbaru yakni Virtual SOC Essential. Layanan ini hadir sebagai solusi yang lebih fleksibel dan efisien yang memungkinkan bisnis untuk mendapatkan perlindungan menyeluruh tanpa harus membangun tim SOC internal secara mandiri.

Dengan dukungan teknologi SIEM yang beroperasi tanpa henti (24/7), layanan ini mampu mendeteksi ancaman secara real-time sekaligus memonitor seluruh komponen penting dalam infrastruktur IT. Mulai dari firewall, server, Active Directory, VPN, hingga endpoint security.

Hadirnya layanan Virtual SOC Essential ini, memberikan bisnis akses yang lebih luas untuk mendapatkan layanan keamanan siber kelas enterprise dengan pendekatan yang lebih efisien. Perusahaan tidak lagi harus berinvestasi besar dalam membangun infrastruktur dan tim internal, namun tetap dapat memperoleh perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kedepannya dengan dukungan ekosistem XLSMART, Defend IT360 siap menjadi mitra terpercaya bagi perusahaan dalam menghadapi tantangan digital sekaligus membuka peluang pertumbuhan yang lebih besar di masa depan.

Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua diramal hanya akan mencapai 5,1% secara tahunan, melambat dibandingkan ramalan kinerja ekonomi tiga bulan pertama tahun ini yang mencapai 5,4%. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Eko Listiyanto melihat perlambatan pertumbuhan ini seiring penyaluran kredit yang seret dan momentum Ramadan dan Idul Fitri yang telah berakhir.

“Dengan situasi kredit yang masih di bawah dua digit, angka paling fair untuk triwulan kedua itu mungkin 5,1%,” ujar Eko di Jakarta, Kamis (30/4).

Eko menjelaskan, kinerja ekonomi kuartal I 2026 terdongkrak oleh konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri sehingga mampu mengangkat ekonomi tumbuh 5,4%, Namun memasuki kuartal II, dorongan tersebut tak ada lagi.

Pada kuartal kedua ini, menurut dia, hanya ada momentum Iduladha yang secara historis berdampak lebih kecil terhadap konsumsi masyarakat. Akibatnya, ruang untuk mempertahankan pertumbuhan di level yang sama terbatas.

Di luar faktor musiman, Eko menegaskan bahwa perlambatan justru bisa dilihat dari sektor perbankan, Pertumbuhan kredit yang belum menunjukkan akselerasi yang berarti.

Hingga Februari 2026, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 9,3% secara tahunan, melambat dibandingkan Januari yang mencapai 9,6% . Kinerja ini juga masih berada di bawah target industri perbankan di kisaran 10–12%.

Menurut dia, terdapat hubungan yang kuat antara laju pertumbuhan kredit dan produk domestik bruto (PDB). Ketika kredit tumbuh tinggi, ekonomi cenderung ikut menguat karena adanya ekspansi usaha dan peningkatan konsumsi. Sebaliknya, ketika kredit melambat, aktivitas ekonomi juga cenderung tertahan.

“Rasionalitasnya ada di kredit. Kalau kreditnya masih rendah, maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengikuti,” kata Eko.

Ia menilai, pertumbuhan kredit yang masih berada di bawah level dua digit mencerminkan kehati-hatian perbankan sekaligus lemahnya permintaan pembiayaan dari sektor riil. Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa pemulihan dan ekspansi ekonomi belum cukup solid.

Eko juga menyoroti kondisi kredit yang moderat bahkan cenderung melemah di awal tahun, akan sulit bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi seperti yang diharapkan pemerintah.

“Agak sulit membayangkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,4% sepanjang tahun, apalagi 6%, kalau laju kreditnya masih di kisaran seperti sekarang,” ujarnya.

Indef memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 mencapai 5,4% dan masih mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini sebesar 5%. Proyeksi tersebut dinilai lebih realistis dengan mempertimbangkan kondisi fundamental, terutama dari sisi sektor keuangan.

New York (ANTARA) - Penyesuaian terbaru tarif Amerika Serikat (AS) dapat menambah defisit anggaran federal sebesar 1,1 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp17.321) selama periode 10 tahun, demikian Direktur Kantor Anggaran Kongres (Congressional Budget Office/CBO) Phillip Swagel.

Keputusan terbaru Mahkamah Agung AS yang membatalkan kemampuan Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif dengan mengacu pada Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA) saja akan menambah defisit sebesar 2 triliun dolar AS selama satu dasawarsa, kata Swagel pada Senin (27/4) dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg.

Langkah pemerintahan Trump untuk mengganti tarif IEEPA dengan langkah perdagangan lainnya akan menambah hingga 800 miliar sampai 900 miliar dolar AS, atau hampir setengah dari pendapatan yang hilang akibat putusan tersebut, ungkap Swagel.

"Defisit selama 10 tahun akan sekitar 1,1 triliun dolar AS lebih tinggi karena dampak dari Mahkamah Agung menghapus beberapa tarif dan pemerintah kembali menerapkan beberapa tarif," ujarnya.

Sulit untuk menentukan angka defisit yang pasti hingga proses selesai, karena pemerintah federal memiliki banyak kewenangan untuk memberlakukan tarif baru dan mengubah-ubahnya, ujar Swagel.

Dampak terhadap harga energi dari perang melawan Iran mengimbangi dorongan terhadap perekonomian dari pemotongan pajak yang diterapkan pada 2025, tuturnya.

AS membukukan defisit anggaran federal sebesar 1,16 triliun dolar AS pada paruh pertama tahun fiskal 2026 yang dimulai dari 1 Oktober 2025, dan total utang publik outstanding AS mencapai 38,95 triliun dolar AS per Jumat (24/4), tunjuk data yang dirilis pemerintah AS.

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Ada beberapa hal yang harus diwaspadai terkait Koperasi Desa Merah Putih, seperti risiko ketidakmampuan manajer terpilih dalam mengelola usaha koperasi secara profesional itu perlu diantisipasi,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai penguatan sumber daya manusia (SDM), tata kelola, dan sistem pengawasan menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Ia mengatakan, sejumlah aspek perlu menjadi perhatian dalam implementasi program tersebut, terutama dalam pemilihan dan pengawasan manajer koperasi.

“Ada beberapa hal yang harus diwaspadai terkait Koperasi Desa Merah Putih, seperti risiko ketidakmampuan manajer terpilih dalam mengelola usaha koperasi secara profesional itu perlu diantisipasi,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia menilai, kualitas SDM pengurus koperasi menjadi faktor penentu karena kemampuan manajerial akan mempengaruhi kinerja usaha koperasi.

Pemerintah sebelumnya telah membuka rekrutmen sekitar 30.000 manajer koperasi sebagai tahap awal penguatan kelembagaan dan operasional Kopdes Merah Putih.

Seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 semua jurusan dengan syarat usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75.

Menurut Esther, langkah tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan kapasitas pengelola agar tidak menimbulkan risiko dalam pelaksanaan program.

Ia mengingatkan pengelolaan koperasi perlu disertai pemahaman dan penerapan manajemen risiko agar tidak memicu persoalan kredit macet.

“Rekrutmen manajer koperasi yang masif berisiko memicu kredit macet jika prinsip pengelolaan risiko tidak diterapkan dengan baik,” ujar Esther.

INDEF merekomendasikan pelatihan pengurus secara terstruktur serta penerapan pengawasan dan evaluasi berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas operasional koperasi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan perlunya pengelolaan yang hati-hati mengingat setiap koperasi direncanakan memperoleh pendanaan sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar.

Secara total, kebutuhan pendanaan program Kopdes diperkirakan mencapai Rp240 triliun hingga Rp400 triliun sehingga memerlukan sistem pengawasan yang kuat untuk menjaga keberlanjutan.

Ia menekankan pentingnya tata kelola yang transparan untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah potensi penyimpangan dalam operasional koperasi.

“Perlu juga penguatan pengawasan, mulai dari koordinasi dengan otoritas seperti OJK, kejelasan regulasi, hingga pemanfaatan platform data terpadu untuk memantau kinerja dan risiko koperasi,” ucap dia.

Berdasarkan kajian INDEF, program Kopdes Merah Putih berpotensi untuk memperkuat distribusi, memperluas akses pembiayaan, serta mendukung ketahanan pangan di tingkat desa.

Namun, lanjut Esther, pendekatan yang dinilai masih terpusat perlu diimbangi dengan peningkatan partisipasi masyarakat agar koperasi dapat berjalan sesuai kebutuhan lokal.

Ia menjelaskan bahwa model usaha koperasi perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah agar mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

“Sektor usaha paling menguntungkan itu tergantung karakteristik daerah, tidak bisa disamakan antar daerah,” tuturnya.

Ia mencontohkan daerah penghasil ikan dapat mengembangkan koperasi berbasis pengolahan hasil perikanan, mulai dari akses pembiayaan hingga penampungan hasil olahan.

Sementara itu, pemerintah menyatakan program Kopdes Merah Putih akan dibentuk hingga sekitar 80.000 unit di seluruh Indonesia dengan model usaha terintegrasi berbasis potensi desa.

Pemerintah juga menargetkan koperasi tersebut memiliki berbagai unit usaha, mulai dari gerai sembako, simpan pinjam, gudang, hingga distribusi logistik dan komoditas pangan untuk memperpendek rantai distribusi.

Program tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan usaha berbasis lokal.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyoroti pentingnya kesiapan industri dalam negeri atau lokal dalam upaya pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

“Jadi gradual melihat juga kesiapan industrinya, dan melihat sambil juga aware bahwa ada economic benefit kalau kita juga mengutamakan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) atau mengutamakan di industri dalam negeri,” kata Direktur BPI Danantara Lucky Lukman dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa.

Menurut Lucky, pengembangan EBT di Indonesia tidak bisa lepas dari elemen produksi lokal atau local content. Tak hanya lebih efisien dari segi biaya, adanya produk atau teknologi terkini dengan TKDN juga menjadi nilai tambah di mata investor di sektor energi bersih tersebut.

“Jadi memang harus dilihat benar dan di-exercise bagaimana kita punya strategi untuk membuat ini lebih lokal, tapi juga tidak membuatnya jadi makin mahal,” ujar Lucky.

Hal itu, lanjut dia, penting menyusul Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang menjadi acuan strategis pembangunan sistem ketenagalistrikan nasional selama 10 tahun ke depan.

Berdasarkan rencana tersebut, total penambahan pembangkit listrik selama 1 dekade ke depan sebesar 69,5 gigawatt (GW) dengan porsi bauran EBT mencapai 76 persen sekaligus menjadikan RUPTL 2023-2034 yang paling hijau hingga saat ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan transisi energi sudah tidak terelakkan lagi untuk menjadi salah satu pendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Terlebih, konflik geopolitik di Timur Tengah antara Amerika Serikat-Israel dan Iran menjadi momentum untuk tidak tergantung pada energi fosil, dan Indonesia harus mampu menciptakan EBT yang lebih luas, efisien, dan berkelanjutan.

“Saya percaya bahwa transisi energi bukanlah lawan dari pertumbuhan ekonomi, tetapi kita bisa bersama-sama membuat satu pilar utama untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan mendorong transisi energi bersih,” kata Esther.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Systemiq mengusulkan penerapan renewable energy zone (REZ) alias zona energi terbarukan. Mereka merekomendasikan agar zona ini diterapkan di kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan industri berkelanjutan.

Dengan model ini, pengejaran target pertumbuhan ekonomi bisa selaras dengan target transisi energi. “Jadi kita beralih dari perencanaan per proyek, menjadi perencanaan tingkat zona atau area,” kata Direktur Systemiq, Batari Saraswati, dalam diskusi publik ‘Reframing Renewable Energy for Economic Growth: REZ as an Enabling Instrument, di Jakarta, Selasa (28/4).

Selain itu, dengan model ini, para pengembang energi terbarukan jadi tidak perlu lagi melakukan proses negosiasi awal, mencari lahan, mengurus perizinan yang kompleks, atau melakukan studi kelayakan berulang. “Proyek bisa masuk ke proses pengadaan dalam kondisi yang sudah siap dan lebih rendah risikonya,” ujar Batari.

Berdasarkan analisis Systemiq, dengan skenario pertumbuhan ekonomi delapan persen per tahun, konsumsi listrik nasional akan meningkat menjadi 600 TWh pada 2029. Sedangkan saat ini, konsumsi listrik nasional sekitar 411 TWh. Peningkatan kebutuhan ini di antaranya dapat dipenuhi oleh aneka pembangkit listrik energi terbarukan.

Direktur Eksekutif INDEF Green Transition Initiative Imaduddin Abdullah mengatakan, target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup ambisius, yakni delapan persen per tahun, membutuhkan mesin pertumbuhan ekonomi yang baru.

Menurut dia, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan perputaran ekonomi dari energi fosil seperti batu bara. Apalagi, harganya tak lagi kompetitif. “Windfall (batu bara) tidak sebesar itu untuk menggerakkan ekonomi maupun ekspor kita,” kata dia.

Sedangkan investasi global bergerak ke teknologi dan energi bersih, terutama untuk pembangkitan listrik dan transportasi. Maka itu pengembangan REZ untuk kawasan ekonomi atau industri dinilai sebagai model yang tepat, untuk mendukung transisi energi sekaligus menciptakan peluang investasi baru.

Apa Kata PLN?

Menurut VP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PT PLN (Persero) Tbk Arief Sudianto, skema REZ ini membantu menjawab persoalan demand atau permintaan listrik bersih. Sebab, jika pembangkit sudah terintegrasi dengan kawasan industri, artinya telah dipastikan ada pihak yang akan mengonsumsi listrik bersih ini.

Problemnya, di Indonesia, lokasi pusat industri (pusat permintaan) cenderung berjauhan dengan lokasi pengembangan pembangkit energi terbarukan. Misalnya, pusat industri peleburan nikel berada di Sulawesi Selatan, sedangkan potensi pembangkit listrik tenaga air berada di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Atau, pusat industri di Jawa, sedangkan lokasi pembangkit energi terbarukan di Sumatra.

“Berarti masih butuh transmisi juga. Tantangannya sama, kita harus melakukan pembebasan lahan juga untuk penggunaan transmisi,” ujar Arief. Maka itu, dia berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyiapkan lahan-lahan untuk kebutuhan pengembangan dan tranmisi energi terbarukan.

Dia tak menampik bahwa problem transmisi bakal hilang bila REZ mengadopsi pembangkit listrik energi surya yang bisa diterapkan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Namun, dia menilai, praktek di lapangan tidak semudah itu. Apalagi, bila pembangkit listrik energi surya harus dikembangkan sendiri oleh perusahaan dalam kawasan.

Terdapat kemungkinan pertarungan prioritas investasi: antara membangun pembangkit listrik energi surya sendiri atau ekspansi bisnis. “Itu mungkin harus ada hitung-hitungan finansialnya di situ,” ujar dia.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Upaya Indonesia untuk melepaskan diri dari ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) memasuki babak baru. Proyek strategis hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dijadwalkan akan segera memulai tahapan groundbreaking atau peletakan batu pertama. Langkah ini diambil sebagai strategi diversifikasi energi nasional guna menekan defisit neraca perdagangan akibat impor gas yang terus membengkak.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan urgensi dari proyek ini berkaca pada data konsumsi energi nasional. Saat ini, total konsumsi LPG nasional telah menyentuh angka 8,6 juta ton per tahun. Namun, kemampuan produksi domestik hanya mampu memenuhi 1,6 juta ton.

"Selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta. Dan ini terjadi sejak konversi daripada minyak tanah ke elpiji," ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/4/2026).

Bahlil menegaskan bahwa pengembangan DME merupakan langkah alternatif yang krusial di tengah ketidakpastian global. Menurutnya, gejolak geopolitik di Timur Tengah memaksa setiap negara untuk berjibaku mengamankan pasokan komoditas energinya masing-masing, dan Indonesia tidak boleh terus bergantung pada pasar luar negeri.

Pelajaran dari Masa Lalu dan Peran Danantara

Meski menjanjikan, proyek DME bukan tanpa catatan merah. Proyek ini sempat terhenti setelah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Air Products and Chemicals Inc., memutuskan mundur. Alasan utamanya adalah skala keekonomian proyek yang dianggap kurang menarik bagi investor pada saat itu.

Kini, proyek DME masuk dalam daftar 18 prioritas nasional dengan studi kelayakan (feasibility study/FS) yang telah diserahkan kepada Danantara. Nilai investasinya pun fantastis, mencapai USD 38,63 miliar atau setara dengan Rp618 triliun.

Pergeseran paradigma yang sedang pemerintah dorong saat ini bahwa transisi energi itu bukan hanya sebagai agenda saja, tapi juga bagian dari integral dari strategi ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menilai transisi energi merupakan bagian integral dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus perubahan iklim.

“Pergeseran paradigma yang sedang pemerintah dorong saat ini bahwa transisi energi itu bukan hanya sebagai agenda saja, tapi juga bagian dari integral dari strategi ekonomi nasional,” kata Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Kemenko Perekonomian Farah Heliantina di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Farah menilai langkah ini juga senada dengan gejolak harga energi global yang dipicu ketegangan geopolitik, utamanya perang antara Iran dengan Amerika Serikat/Israel, yang menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui peralihan ke energi bersih atau hijau.

“Ketahanan energi Indonesia itu tidak bisa lagi hanya bergantung pada satu sumber energi, tapi harus berjalan bersamaan antara energi fosil dan renewable energy. Transisi menuju energi bersih harus sekaligus juga menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru,” ujar dia.

Ia menambahkan transisi energi pun perlu dimaknai sebagai wujud komitmen terhadap lingkungan hidup sekaligus instrumen ekonomi strategis yang secara nyata mendukung pengembangan industri, memobilisasi investasi, serta kemajuan bangsa dalam jangka panjang.

Farah mengatakan, dengan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8 persen, langkah transisi energi mampu membuka peluang industri dan pekerjaan hijau (green jobs), serta meningkatkan produktivitas.

“Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang besar kalau dilihat dari potensinya memang besar sekali. Indonesia tentunya dengan kondisi seperti ini bisa memiliki momentum terhadap industrialisasi kuat terutama industrialisasi yang green,” kata dia.

Oleh karena itu, Kemenko Perekonomian pun mendorong kerja sama para pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan Indonesia ke skala dan kebermanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat dan ekonomi nasional.

Ia juga menyoroti target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GW dalam waktu relatif singkat, sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus mendukung target ambisius 100 persen listrik dari energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dukungan fiskal untuk ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun pada 2026.

“Pemerintah juga telah membuka pintu bagi industri untuk berpartisipasi dalam pengembangan 100 GW peak energi terbarukan dalam tiga tahun ke depan,” kata Farah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026