Pemicu Lunturnya Kredibilitas Fiskal Versi Fitch Cs
Lembaga internasional seperti Fitch dan World Bank menyoroti masalah penerimaan pajak Indonesia yang rendah, mempengaruhi kredibilitas fiskal dan outlook ekonomi.
(Bisnis.Com) 11/03/26 08:13 161271
Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah lembaga internasional baik menyoroti kinerja pemungutan pajak yang dianggap sebagai biang keladi dari lunturnya kredibilitas fiskal pemerintah.
Sorotan teranyar datang dari tiga lembaga pemeringkat global yakni Moody\'s, S&P dan Fitch. Menariknya, dari 3 lembaga tersebut, hanya S&P yang masih mempertahankan prospek atau outlook stabil. Dua lainnya yaitu Moody\'s dan Fitch telah menurunkan outlook dari stabil ke negatif.
Penurunan outlook itu merupakan imbas dari kekhawatiran pasar terhadap kredibilitas fiskal pemerintah. Kinerja setoran pajak, yang menjadi tumpuan pendapatan negara dianggap tidak sejalan dengan beban belanja pemerintah.
Sekadar contoh, pelebaran defisit APBN 2025 yang menembus 2,92% dari produk domestik bruto (PDB) telah mempersempit ruang fiskal pemerintah. Defisit itu melebar dari target UU APBN 2025 yakni 2,53%. Pemicunya, setoran pajak tidak sesuai ekspektasi hanya Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target tahun 2025.
Selain ketiga lembaga tersebut, isu kredibilitas fiskal dan setoran pajak juga disorot Bank Dunia (World Bank) dalam Country Program Evaluation Report pada tahun fiskal 2013-2023. Bank Dunia menilai selama 10 tahun pemerintah dianggap tidak optimal meningkatkan performa penerimaan pajak. Hal itu tampak dari angka rasio pajak Indonesia yang tergolong rendah untuk ukuran negara G20. Pada tahun 2025, tax ratio Indonesia turun ke 9,31% terhadap PDB.
Adapun kalau mengacu kepada kajian Bank Dunia, penyebab kinerja rasio pajak tidak sesuai ekspektasi karena rendahnya kepatuhan wajib pajak. "Kesenjangan pendapatan disebabkan oleh rendahnya kepatuhan di kalangan wajib pajak di banyak sektor dan kebijakan pajak yang penuh dengan pengecualian dan ambang batas," terang Bank Dunia pada laporan yang diterbitkan Februari 2026 itu, dikutip Selasa (10/3/2026).
Meski demikian, lembaga internasional itu mengungkap pernah memberikan asistensi proyek kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melaksanakan proyek bernama PINTAR, atau Project for Indonesian Tax Administration Reform. Namun, proyek itu dibatalkan pada 2012 silam.
Prospek Menurut Fitch
Di sisi lain, Fitch memperkirakan penerimaan negara tidak akan naik signifikan dari tahun lalu sehingga semakin membatasi ruang fiskal. Hal ini tertuang pada pengumuman terbaru lembaga pemeringkat, Fitch Ratings yang mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada BBB. Namun, prospek atau outlook kredit Indonesia diturunkan dari kategori Stabil ke Negatif.
Fitch menilai keseluruhan penerimaan APBN 2026, yang dalam hal ini meliputi pajak, kepabeanan dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hanya sebesar 13,3% terhadap PDB pada 2026 dan 2027. Angka ini juga masih lebih rendah dari rata-rata median penerimaan negara-negara dengan sesama rating BBB.
Sebagai informasi, pemerintah tahun ini menargetkan penerimaan negara keseluruhan sebesar Rp3.153,6 triliun. Penerimaan pajak ditargetkan Rp2.357,7 triliun, kepabeanan dan cukai Rp336 triliun, serta PNBP Rp459,2 triliun.
"Kami memperkirakan pendapatan pemerintah umum/PDB rata-rata 13,3% selama tahun 2026 dan 2027 (median BBB: 25,5%) di tengah kurangnya mobilisasi pendapatan yang signifikan," ujar Fitch melalui keterangan resmi, Rabu (4/3/2026).
Sebagai informasi, penerimaan negara keseluruhan pada APBN 2025 lalu hanya terkumpul Rp2.756,3 triliun atau 91,7% terhadap target APBN yakni Rp3.005,1 triliun. Penerimaan pajak, yang juga merupakan penyumbang terbesar ke kas negara, mengalami shotfall sebesar Rp271,7 triliun lantaran hanya terealisasi Rp1.917,6 triliun (dari target Rp2.189,3 triliun).
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai terkumpul Rp300,3 triliun atau 99,6% dari target, sedangkan PNBP Rp534,1 triliun atau melebihi target APBN. Dengan PDB Indonesia pada 2025 sebesar Rp23.821,1 triliun, maka rasio keseluruhan penerimaan negara tahun lalu yakni 11,5% terhadap PDB.
Menurut Fitch, lemahnya penerimaan negara tahun lalu disebabkan berbagai hal. Mulai rendahnya penerimaan pajak, batalnya kenaikan tarif PPN menjadi 12%, pengalihan dividen BUMN dari pos PNBP ke Danantara, serta restitusi yang mencapai Rp361 triliun.
"Upaya berkelanjutan untuk memperkuat kepatuhan pajak seharusnya meningkatkan pendapatan, tetapi kemungkinan tidak akan memberikan peningkatan yang signifikan dalam jangka pendek, sehingga membatasi ruang fiskal," ujar Fitch.
Apa Kata Purbaya?
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menilai penurunan outlook kredit rating oleh lembaga pemeringkat seperti Fitch disebabkan oleh anggapan bahwa adanya kelemahan struktural pada APBN.
Padahal, Purbaya mengeklaim pemerintah masih bisa melakukan ekspansi untuk pertumbuhan ekonomi tanpa harus mendorong defisit fiskal melewati batas 3% terhadap PDB.
"Kita lihat dari defisit ke PDB, kita aman. Pertumbuhan [ekonomi], kita aman. Bahkan kita tertinggi kan di G20, tumbuhnya 5,11% tahun lalu. Negara sekeliling kita seperti Thailand, di bawah kita pertumbuhannya defisitnya di atas 4%, Malaysia juga di atas 4% kalau enggak salah ya? Vietnam di atas 4 tuh. Tetapi kenapa yang di-incer Indonesia?," terangnya di kantor Kemenkeu, Jumat (6/3/2026).
Purbaya memahami kekhawatiran berbagai lembaga tersebut terhadap penerimaan negara. Namun, dia memastikan dengan pembenahan internal yang dilakukan olehnya terutama pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bisa membantu kinerja penerimaan negara tahun ini.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memaparkan bahwa penerimaan pajak pada Januari dan Februari 2026 sama-sama tumbuh 30% (yoy). Dia menilai ini menjadi indikasi awal perbaikan ekonomi.
Apabila pajak khususnya bisa tumbuh rata-rata 30% pada tahun ini, maka target Rp2.357,7 triliun diperkirakan bisa tercapai. "Sebagai indikasi awal, pengumpulan pajak di dua bulan pertama tahun 2026 ini tumbuh sebesar 30%. Artinya stabil di sana dan kami akan pastikan itu akan stabil terus ke depan," ujarnya.
#penerimaan-negara #kredibilitas-fiskal #kinerja-pajak #defisit-apbn #rasio-pajak #lembaga-pemeringkat #outlook-stabil #penerimaan-pajak #tax-ratio-indonesia #kepatuhan-wajib-pajak #reformasi-administr