Bisnis.com, JAKARTA — Rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto pada 2025 tercatat hanya 9,31%. Angka tersebut lebih rendah dari realisasi tax ratio tahun sebelumnya yang mencapai 10,08%.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun pada 2025.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan membukukan penerimaan perpajakan sebesar Rp2.217,9 triliun pada 2025. Perinciannya, penerimaan pajak sebesar Rp1.917,6 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp300,3 triliun.

Dari data-data tersebut dapat diperoleh angka tax ratioIndonesia. Rumus perhitungan rasio pajak sendiri yaitu: (total penerimaan perpajakan / PDB) × 100%.

Jika kita masukkan datanya maka: (Rp2.232,7 triliun / Rp22.139,0 triliun) × 100% = 10,08%.

Artinya rasio pajak (dalam arti luas) sebesar 9,31% pada 2025. Angkanya menjadi lebih kecil apabila penerimaan kepabeanan dan cukai tidak diikutsertakan, yaitu rasio pajak dalam arti sempit, yang hanya sebesar 8,05%.

Selain lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (10,08%), realisasi itu juga lebih rendah dari target yang telah ditetapkan pada tahun ini yaitu 10,02%.

Target Tax Ratio 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mematok target ambisius untuk mendongkrak tax ratio ke level 11%—12% pada tahun ini.

Target tersebut disampaikan Purbaya dalam pelantikan 40 pejabat eselon II Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (6/2/2026).

Purbaya mengakui bahwa realisasi tax ratio saat ini masih berkutat di level 9%. Bendahara negara pun menegaskan dengan tren pemulihan ekonomi yang mulai terlihat, tidak ada lagi alasan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meleset dari target.

"Saya mengharapkan ada perbaikan tax collection rate yang signifikan, dari 9% sekarang, mungkin 11%—12% untuk tahun ini. Tahun depan kita perbaiki lagi. Ini misi yang berat," ujarnya dalam seremoni pelantikan pejabat eselon II di Kantor Kemenkeu, Jumat (6/2/2026).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu mengungkapkan kekecewaannya karena penerimaan pajak tahun lalu berada di bawah target. Dia blak-blakan bahwa tahun lalu masih bisa bersembunyi di balik alasan perlambatan ekonomi saat berhadapan dengan DPR.

Kendati demikian, situasi tahun ini berbeda. Purbaya mengaku tidak akan memiliki argumen yang kuat jika ekonomi tumbuh namun setoran pajak tetap memble.

"Kalau sampai akhir tahun tax collection rate kita nggak membaik, padahal ekonominya tumbuh makin baik, saya akan 'digebukin' DPR dan saya nggak bisa bertahan lagi. Bagi ekonom seperti saya, itu suatu kekalahan yang telak. Pasti setiap malam saya nggak bisa tidur. Sekarang saja sudah susah tidur," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan gambaran terkait dengan realisasi penerimaan maupun belanja negara sampai dengan akhir Oktober 2025. Dia menyebut otoritas masih berupaya mengejar penerimaan pajak di tengah pengembalian anggaran kementerian/lembaga hingga Rp3,5 triliun.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jumat (14/11/2025) menggelar rapat Asset and Liability Committee atau ALCo. Rapat yang melibatkan lintas unit eselon I Kemenkeu itu membahas analisis dan asesmen kondisi ekonomi makro, pasar keuangan dan fiskal yang memengaruhi APBN.

Rapat ALCo biasanya digelar sebelum nantinya hasil asesmen itu disampaikan ke publik melalui konferensi pers APBN KiTa. Dari rapat ALCo itu, Purbaya mengungkap salah satu progres APBN sampai dengan akhir Oktober 2025 yakni jaminan defisit terjaga di bawah 3% terhadap PDB.

"Sampai akhir tahun kami sudah hitung semuanya, defisit yang paling penting di bawah 3% terjaga dengan baik. Itu yang paling penting," terangnya kepada wartawan, Jumat (14/11/2025).

Sementara itu, dari sisi penerimaan khususnya pajak, Purbaya mengakui otoritas menemukan ada beberapa wajib pajak (WP) yang belum membayar kewajibannya tepat waktu. Beberapa di antaranya adalah pengusaha, sehingga fiskus menyurati sampai dengan mendatangi WP dimaksud.

"Ada pengusaha yang belum bayar pajak, kami kirim surat kepada mereka supaya bayar tepat waktu. Jadi segala effort diarahkan untuk yang belum bayar pajak sesuai dengan aturan," ungkapnya.

Untuk diketahui, rasio pajak atau tax ratio sampai dengan kuartal III/2025 jatuh ke 8,58% terhadap PDB. Itu merupakan yang terendah pada periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya.

Rasio pajak sampai dengan kuartal III/2024 mencapai 9,48%, kuartal III/2023 sebesar 10,15%, dan kuartal II/2022 sebesar 10,9%.

ANGGARAN RP3,5 TRILIUN DIPULANGKAN

Sementara itu, dari sisi belanja, Purbaya mengungkap ada kementerian/lembaga yang mengembalikan anggarannya ke Kemenkeu. Nilainya mencapai total Rp3,5 triliun.

"Ada juga beberapa yang sudah mengembalikan uang. Kami hitung-hitung ada Rp3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang karena mereka enggak mampu belanjain," ungkapnya pada kesempatan yang sama.

Akan tetapi, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu enggan memerinci lebih lanjut kementerian/lembaga mana yang mengembalikan anggarannya ke Bendahara Negara.

Untuk diketahui, Purbaya sempat mengutarakan rencana untuk menyisir dan merealokasi anggaran kementerian/lembaga yang tidak terbelanjakan secara optimal sampai dengan akhir Oktober 2025. Peringatan itu dia sampaikan khusus untuk kementerian/lembaga dengan anggaran besar.

Pada konferensi pers APBN KiTa Oktober 2025 lalu, ada tiga kementerian/lembaga dengan serapan anggaran terendah atau di bawah 50%. Salah satunya adalah pelaksana utama Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebelumnya, lembaga baru yang bertugas menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu juga telah mengembalikan anggaran tambahan yang pernah diajukan yakni sekitar Rp70 triliun.

"Beberapa K/L dengan anggaran besar kita note [beri catatan] bahwa penyerapannya masih di bawah 50%, BGN per tgl 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50% di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%," ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa optimistis bahwa tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) akan meningkat pada kuartal IV/2025.

Diketahui hingga kuartal III/2025, tercatat tax ratio hanya mencapai 8,58%. Angka tersebut menjadi yang terendah sejak era pandemi Covid-19, dan masih jauh dari target sepanjang tahun.

Angka tax ratio sebesar 8,58% hingga kuartal III/2025 itu turun dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya (YoY): 9,48% pada kuartal III/2024, 10,15% pada kuartal III/2023, dan 10,9% pada kuartal III/2022. Capaian tax ratio hingga kuartal III/2025 ini hanya sedikit lebih baik dari realisasi tax ratio 8,28% per kuartal III/2021 atau saat masa pandemi Covid-19.

Adapun Kemenkeu menetapkan target tax ratio sepanjang 2025 sebesar 10,02%. Singkatnya, realisasi hingga kuartal III (8,58%), masih jauh dari target akhir tahun (10,02%), atau masih kurang 1,44 poin persentase.

Berdasarkan pembukuan Kemenkeu pula, realisasi penerimaan perpajakan (pajak plus cukai) mencapai Rp1.516,6 triliun hingga kuartal III/2025 atau Januari—September 2025. Khusus penerimaan pajak, realisasinya terhitung sebesar Rp1.295,3 triliun.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebut bahwa penurunan tax ratio hingga periode kuartal III/2025 tersebut terjadi karena roda perekonomian yang bergerak stagnan, khususnya di private sector pada triwulan III/2025.

"Tax ratio kan menurun karena ekonominya melambat sebetulnya di triwulan ketiga, private sector-nya ya," beber Purbaya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (10/11/2025).

Terkait capaian tax ratio hingga kuartal IV/2025 mendatang, Purbaya percaya diri bahwa angka tersebut akan berangsur-angsur meningkat. Sejumlah kebijakan yang dijalankan, seperti penggelontoran dana likuiditas ke bank-bank Himbara dengan total keseluruhan sebesar Rp200 triliun, disebutnya dapat mendorong roda perekonomian pada sektor riil.

"Triwulan keempat 'kan kita kasih stimulus cukup besar. Uang kita gelontorkan ke sistem. Sepertinya real sector juga mulai bergerak lebih cepat. Harusnya sih akan sedikit membaik, yang jelas [tax ratio] enggak akan turun," tegasnya.

Oleh sebab itu, Purbaya pun berharap dengan sejumlah kebijakan dan stimulus yang telah dijalankannya, target tax ratio 2025 dapat tercapai hingga kuartal IV nanti. Ia juga berharap pemungutan pajak pada tahun depan juga dapat lebih baik sehingga tax ratio dapat memenuhi target.

"Tapi yang penting nanti dengan perbaikan ini, tahun depan, tahun depan, 2026, pengumpulan tax akan jauh lebih bagus dibanding sekarang, tax ratio akan meningkat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Daya pungut penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) kuartal III/202 hanya mencapai 8,58% atau terendah sejak era pandemi Covid-19, serta masih jauh dari target sepanjang tahun.

Berdasarkan pembukuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.516,6 triliun hingga kuartal III/2025 atau Januari—September 2025. Sementara dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Bisnis, produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp17.672,9 triliun hingga Kuartal III/2025.

Berdasarkan data-data tersebut, dapat dihitung tax ratio: (Rp1.295,3 triliun / Rp17.672,9 triliun) × 100% = 8,58%. Artinya, tax ratio hingga Kuartal III/2025 sebesar 8,58%.

Angka itu turun dibandingkan realisasi tax ratio pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya: 9,48% pada kuartal III/2024, 10,15% pada kuartal III/2023, 10,9 pada kuartal III/2022.

Dengan demikian, terjadi penurunan tax ratio dalam tiga tahun terakhir. Realisasi tax ratio 8,58% pada kuartal III/2025 ini hanya sedikit lebih baik dari realisasi tax ratio 8,28% pada kuartal III/2021 atau masa pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, Kemenkeu menargetkan tax ratio sepanjang 2025 mencapai 10,02%. Singkatnya, realisasi hingga kuartal III (8,58%) masih jauh dari target akhir tahun (10,02%) atau masih kurang 1,44 poin persentase.

Masalahnya, secara historis, capaian pada Kuartal III setiap tahunnya kerap kali tidak akan jauh berbeda dari realisasi akhir tahun. Pada tahun lalu misalnya: tax ratio pada Kuartal III/2024 (9,48%) tidak jauh beda dari realisasi pada akhir tahun (10,08%) atau cuma naik 0,6 poin persentase.

Upaya Otoritas

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.295,3 triliun atau baru setara 62,4% dari outlook sepanjang tahun (Rp2.076,9 triliun) hingga akhir September 2025.

Artinya, Kemenkeu perlu mengumpulkan Rp781,9 triliun dalam tiga bulan terakhir 2025 agar outlook penerimaan pajak sepanjang tahun bisa tercapai.

Meski sulit, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal menjelaskan periode Oktober–Desember memang selalu menjadi masa pengumpulan penerimaan terbesar sepanjang tahun. Dia menyebut, pola tersebut juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Ini memang cukup challenging, namun tiga bulan terakhir itu di mana kita biasanya merealisasikan berbagai hasil aktivitas pengawasan yang sudah kita lakukan sejak awal tahun,” ujar Yon dalam media briefing di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak akan memaksimalkan sejumlah langkah untuk memaksimalkan penerimaan pajak akhir tahun. Pertama, pengawasan pembayaran masa dengan menyesuaikan besaran pajak terhadap kinerja sektor usaha.

Artinya, sektor yang tumbuh akan kita lakukan dinamisasi naik agar pembayaran pajaknya sesuai dengan seharusnya. Sebaliknya, sektor yang turun juga akan memberi kelonggaran melalui dinamisasi turun.

Kedua, memperkuat pengawasan kepatuhan material melalui kegiatan pemeriksaan, penegakan hukum, dan penagihan aktif. Yon mengaku bahwa seluruh langkah itu merupakan kelanjutan dari proses pengawasan yang sudah dijalankan sejak awal tahun.

“Mudah-mudahan kita masih tetap optimis bahwa target yang dibebankan itu masih bisa kita realisasikan,” tutupnya.