Bisnis.com, JAKARTA - Transaksi belanja masyarakat mencatat tren positif yang solid pada kuartal I-2026, didorong oleh momentum festive program seperti Imlek dan hari raya keagamaan Ramadhan-Lebaran 2026, juga Nyepi. Hasil analisis Tim Ekonom Bank Mandiri dalam Mandiri Spending Index (MSI) merekam akselerasi aktivitas belanja masyarakat yang berlangsung konsisten sepanjang periode tersebut.

MSI mencatat pertumbuhan sebesar 2,9% dibandingkan periode pra-Ramadan, melampaui rata-rata pertumbuhan pada periode serupa di tahun-tahun sebelumnya sebesar 2,8%. Pencapaian ini menegaskan ketahanan konsumsi rumah tangga yang tetap bergairah di penghujung kuartal I-2026.

Terjaganya tingkat konsumsi rumah tangga juga terlihat dari kinerja Mandiri Kartu Kredit yang menunjukkan tren positif. Hingga Maret 2026, frekuensi transaksi kartu kredit tumbuh 24,3% secara tahunan (year-on-year/YoY), diikuti nilai transaksi yang meningkat 21,3% YoY, sejalan dengan upaya perseroan dalam menjaga keunggulan berkelanjutan di segmen ritel.

Pencapaian ini tidak lepas dari posisi Mandiri Kartu Kredit sebagai solusi transaksi finansial yang relevan bagi nasabah, mulai dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari hingga pengelolaan keuangan yang lebih terencana yang didukung dengan fleksibilitas pembayaran, fasilitas cicilan 0% di berbagai merchant pilihan, perlindungan transaksi dan pricing yang komprehensif, serta jangkauan merchant yang luas di dalam maupun di luar negeri.

Direktur Consumer Banking Bank Mandiri Saptari mengatakan, kinerja positif tersebut didukung oleh momentum musiman sepanjang kuartal I-2026 yang mencakup periode Imlek, Nyepi, Ramadhan, hingga Hari Raya Idul Fitri. Bank berkode emiten BMRI ini pun mengoptimalkan peluang tersebut melalui penguatan layanan, baik pada kanal fisik maupun digital yang terhubung dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Pada kanal digital, bank berlogo pita emas ini mendorong pemanfaatan kartu kredit melalui fitur virtual card. Lewat kemudahan ini nasabah dapat bertransaksi menggunakan QRIS, melakukan penarikan dana tunai, hingga berbelanja di berbagai platform e-commerce secara lebih praktis.

Penguatan layanan tersebut juga dilengkapi dengan inovasi Tap to Pay di Livin’ by Mandiri. Melalui fitur ini, nasabah cukup mendekatkan ponsel Android ke mesin EDC untuk melakukan pembayaran secara lebih seamless.

“Bank Mandiri terus memperkuat sinergi ekosistem pembayaran untuk menangkap peningkatan aktivitas transaksi nasabah. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akseptasi layanan, meningkatkan kenyamanan bertransaksi, serta mendukung pertumbuhan bisnis ritel secara berkelanjutan,” ujar Saptari, dalam keterangan resminya, Rabu (22/4).

Seiring dengan peningkatan aktivitas transaksi tersebut, jumlah kartu kredit yang beredar juga terus bertambah. Pertambahan jumlah kartu ini didukung oleh proses pengajuan yang semakin mudah melalui berbagai channel akuisisi, baik dari kanal digital maupun non-digital.

Dari sisi penggunaan, transaksi Mandiri Kartu Kredit secara online didominasi oleh kategori e-commerce, travel, dan elektronik. Sementara itu, transaksi offline masih didorong oleh sektor department store, restoran, dan supermarket, yang tetap menjadi penopang utama aktivitas belanja masyarakat.

Untuk mendorong aktivitas transaksi nasabah, Bank Mandiri terus memperkuat proposisi nilai melalui pengembangan kartu kredit kolaborasi. Salah satunya melalui Mandiri Kartu Kredit co-branded Marriott Bonvoy yang menawarkan berbagai keuntungan eksklusif di jaringan properti Marriott Bonvoy di seluruh dunia.

Selain itu, Bank Mandiri juga menghadirkan kartu kredit co-brand Traveloka yang memberikan nilai tambah berupa welcome bonus hingga 500 ribu Traveloka Poin serta upgrade ke Tier Gold bagi member Traveloka. Beragam promo dan penawaran terbaru Mandiri Kartu Kredit dapat diakses dengan mudah oleh nasabah melalui laman bmri.id/promo.

Ke depan, penguatan ekosistem pembayaran serta optimalisasi kapabilitas digital akan terus dilakukan guna menjaga relevansi layanan dengan kebutuhan nasabah yang semakin dinamis. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat peran Bank Mandiri dalam mengakselerasi ekonomi kerakyatan, sekaligus mendorong pertumbuhan transaksi yang lebih berkelanjutan.

“Sejalan dengan komitmen untuk Melayani Sepenuh Hati, Bank Mandiri akan terus menghadirkan solusi pembayaran yang adaptif dan terintegrasi, serta memberikan nilai tambah bagi nasabah di setiap aktivitas transaksi,” pungkas Saptari.

Bisnis.com, JAKARTA — Survei Perbankan Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit baru pada triwulan I/2026 tetap tumbuh dengan saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 38,74%, meski melambat signifikan dibandingkan triwulan IV/2025 yang mencapai 88,92%.

Bank Indonesia mengungkapkan perlambatan tersebut sejalan dengan pola historis awal tahun, di mana aktivitas kredit cenderung lebih rendah dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Meski demikian, kinerja kredit masih menunjukkan ekspansi yang positif.

Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit pada triwulan I/2026 terutama ditopang oleh kredit konsumsi dengan SBT sebesar 51,97%. Sementara itu, kredit investasi dan kredit modal kerja masing-masing mencatat SBT sebesar 37,33% dan 36,40%, tetap tumbuh namun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Secara lebih rinci, peningkatan kredit konsumsi didorong oleh tingginya permintaan pada kredit multiguna (SBT 51,90%), kredit tanpa agunan (37,23%), serta kredit kendaraan bermotor (13,38%). Di sisi lain, pertumbuhan kredit kartu kredit (47,05%) dan kredit pemilikan rumah/apartemen atau KPR/KPA (42,33%) terindikasi melambat.

Dari perspektif sektoral, penyaluran kredit baru mengalami peningkatan pada sektor real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan dengan SBT sebesar 56,70%, serta sektor jasa pendidikan sebesar 42,62%.

Namun, beberapa sektor mengalami perlambatan, antara lain sektor perantara keuangan (52,32%), industri pengolahan (50,31%), serta perdagangan besar dan eceran yang mencatat SBT relatif rendah sebesar 19,42%.

Di tengah pertumbuhan tersebut, perbankan terindikasi menerapkan kebijakan penyaluran kredit yang lebih berhati-hati. Hal ini tercermin dari Indeks Lending Standard (ILS) yang berada di level positif 0,15 pada triwulan I/2026, berbalik dari posisi negatif 2,59 pada triwulan sebelumnya. Pengetatan kebijakan terutama terjadi pada aspek jangka waktu kredit dan persyaratan administrasi, khususnya pada kredit investasi.

Outlook Kuartal II/2026

Memasuki triwulan II/2026, kondisi penyaluran kredit diperkirakan akan membaik. Responden survei memperkirakan SBT penyaluran kredit baru meningkat tajam menjadi 96,65%. Prioritas utama penyaluran kredit masih pada kredit modal kerja, diikuti kredit investasi dan kredit konsumsi.

Untuk kredit konsumsi, penyaluran KPR/KPA diproyeksikan kembali menjadi prioritas utama, disusul kredit multiguna dan kredit tanpa agunan.

Dari sisi sektor, pertumbuhan kredit diperkirakan akan didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta sektor perantara keuangan.

Sejalan dengan itu, standar penyaluran kredit pada triwulan II/2026 diprakirakan lebih longgar dengan ILS sebesar negatif 2,88.

Pelonggaran tersebut diperkirakan terjadi pada berbagai aspek, termasuk plafon kredit, agunan, serta suku bunga kredit, dan didorong oleh kredit UMKM, investasi, serta modal kerja.

Dari sisi pendanaan, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) hingga triwulan II/2026 diprakirakan meningkat dengan SBT sebesar 87,85%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 69,80%. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan seluruh komponen DPK, yakni tabungan (82,47%), giro (80,36%), dan deposito (72,70%).

Secara tahunan, responden memperkirakan outstanding kredit pada 2026 tumbuh sebesar 8,06% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 9,69% (yoy).

Sementara itu, DPK diproyeksikan tumbuh sebesar 8,47% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 13,83% (yoy), namun menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya.

Prospek tersebut ditopang oleh keyakinan perbankan terhadap kondisi ekonomi dan moneter yang tetap kondusif serta risiko penyaluran kredit yang dinilai masih terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek kartu kredit nonbank dinilai masih terbuka lebar seiring dengan tingginya kebutuhan akses kredit yang lebih inklusif dan fleksibel di masyarakat.

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) berpandangan bahwa kartu kredit memiliki potensi yang besar di Indonesia seiring penetrasinya yang masih rendah dibandingkan dengan instrumen pembayaran lainnya.

Ketua Umum ASPI Santoso menuturkan pengguna kartu kredit tercatat baru sekitar 7 juta nasabah, meskipun pengguna paylater juga jauh lebih besar.

“Saya pikir peluang baik bagi bank maupun nonbank untuk lisensi kartu kredit masih besar. Dibandingkan dengan debit card yang jumlahnya diatas 150 juta nasabah,” katanya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Kendati memiliki peluang yang cukup besar, Santoso mengingatkan bahwa tantangan yang akan dihadapi adalah portofolio kredit di tengah-tengah kondisi ekonomi yang lebih berat.

“Jadi potensi kredit bermasalah atau Non-Performing Loan [NPL] lebih besar walaupun potensi besar,” sebutnya.

Lebih jauh, dia turut menjelaskan bahwa pada dasarnya kartu kredit adalah produk yang masuk dalam kategori alat pembayaran, meskipun sumber dana yang digunakan berasal dari skema kredit.

Sebab itu, lanjut Santoso, alat pembayaran ini harus mengacu pada ketentuan Alat Pembayaran Menggunakan Kart (APMK) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI).

PT Honest Financial Technologies (Honest Card) membeberkan bahwa keunggulan kartu kredit nonbank adalah dapat menjangkau segmen yang lebih luas dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis digital.

Director of Operations Panji Puntadewa mengatakan Honest Card berkomitmen menghadirkan pengalaman kartu kredit yang transparan dan bertanggung jawab, dengan inovasi yang terus berkembang sesuai kebutuhan pengguna.

“Kini dengan hadirnya QRIS, manfaat yang selama ini dinikmati pengguna Honest dapat dirasakan dalam lebih banyak transaksi sehari-hari,” katanya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Asal tahu saja, Honest Card baru meluncurkan fitur pembayaran QRIS MPM (Merchant Presented Mode) dalam penggunaan kartu kredit untuk transaksi sehari-hari pada Selasa (21/4/2026).

Inovasi yang dilakukan Honest Card ini juga terkait dengan optimistis bahwa prospek kartu kredit nonbank di Indonesia sangat besar. Penetrasi kartu kredit di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara.

“Kami fokus menghadirkan pengalaman kartu kredit yang inklusif, transparan, dan bertahap bagi pengguna,” sebut Panji.

Lebih lanjut, Panji turut menyampaikan Honest Card memiliki dua lisensi yakni lisensi penerbit kartu kredit dari Bank Indonesia dan perusahaan pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Dengan ini kami berada dalam posisi yang baik untuk terus mengembangkan produk yang makin relevan bagi pengguna,” tegasnya.

Tantangan Pengembangan Kartu Kredit Nonbank

Sementara itu, Director of Compliance Honest Card Christin Hutabarat menilai tantangan utama dalam mengembangkan kartu kredit nonbank adalah harus bisa terus memastikan produk berkembang seiring dengan kebutuhan pengguna yang semakin beragam.

“Ke depan, kami fokus pada inovasi yang relevan dan berkelanjutan, seiring dengan perkembangan ekosistem pembayaran digital di Indonesia,” ucapnya kepada Bisnis.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi melihat tantangan utama yang dihadapi mencakup regulasi yang harus mengikuti inovasi tanpa menghambat pertumbuhan, terutama terkait perlindungan konsumen dan batasan kredit.

Dia meneruskan, dari sisi manajemen risiko, pemain perlu memastikan kualitas underwriting di tengah ekspansi cepat agar risiko gagal bayar tetap terkendali. Infrastruktur juga menjadi kunci, khususnya integrasi dengan sistem pembayaran nasional seperti QRIS agar transaksi tetap efisien dan aman.

“Selain itu, edukasi pengguna dan penguatan keamanan siber menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan industri,” ujar Heru.

Bagi Heru, hal yang perlu diwaspadai dari inovasi fitur pembayaran QRIS seperti yang dilakukan Honest adalah perlu mewaspadai situasi pertumbuhan cepat kredit digital di Indonesia yang mulai diiringi kenaikan risiko gagal bayar, terutama pada segmen muda dan underbanked yang juga menjadi target utama.

Meskipun, imbuhnya, memang integrasi QRIS memperluas penggunaan, tetapi berpotensi mendorong frekuensi transaksi dan akumulasi utang lebih cepat. Sebab itu, tantangan utamanya adalah menjaga kualitas underwriting dan disiplin manajemen risiko.

“Tanpa itu, ada risiko Honest mengikuti pola Buy Now Pay Later [BNPL] yakni ekspansi agresif di awal, lalu menghadapi tekanan kualitas aset dan kredit macet dalam jangka menengah,” tegas Heru.

Dia melanjutkan, kartu kredit nonbank saat ini umumnya mengarah pada segmen generasi muda urban (generasi Z dan milenial), pekerja awal karier serta kelompokunderbankedyang belum sepenuhnya terlayani bank tradisional.

Mereka, lanjutnya, cenderung melek digital, aktif di e-commerce, dan membutuhkan akses kredit cepat tanpa proses rumit. Selain itu, penggunaannya sederhana karena mudah diakses, persetujuannya cepat, pembayarannya fleksibel, dan bisa terintegrasi dengan ekosistem seperti QRIS.

“Selain itu, fitur cicilan ringan, kontrol limit via aplikasi, dan transparansi biaya membuatnya terasa lebih praktis dibanding kartu kredit konvensional,” ucapnya.

Ke depannya, Heru menilai pertumbuhan kartu kredit nonbank akan ditopang oleh literasi keuangan yang meningkat, ekspansi ekosistem digital, serta kemampuan pemain menghadirkan pengalaman pengguna yang seamless dan relevan.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menuturkan kartu kredit nonbank ditujukan pada kelompok unbanked dan underbanked society. Kehadirannya memudahkan kelompok ini dalam melakukan pembiayaan guna belanja dan sebagainya.

“Sebenarnya, pada prinsipnya sama seperti BNPL yang sudah eksis. Mereka sama-sama menawarkan pinjaman dengan plafon tertentu guna berbelanja barang. Bedanya BNPL itu bisa full digital nonkartu, sedangkan kartu kredit nonbank ini ada bentuk fisik kartunya,” sebutnya.

Menurutnya, dengan kartu kredit nonbank bisa diintegrasikan dengan QRIS maka perbedaannya semakin tipis dengan BNPL. Pembedanya terletak pada sumber dana, kartu kredit nonbank mengandalkan modal awal serta obligasi.

“Ke depan saya rasa akan ada bentuk kerja sama lebih matang dengan perbankan [utamanya perbankan digital] dalam penyediaan dana,” pungkasnya.

Bank Mandiri melalui Tim Ekonom dalam Mandiri Spending Index (MSI) merekam akselerasi aktivitas belanja masyarakat yang berlangsung konsisten sepanjang periode kuartal I tahun 2026. Hasilnya, transaksi belanja masyarakat mencatat tren positif yang solid, didorong momentum festive program seperti Imlek, Ramadan-Lebaran, serta Nyepi.

MSI mencatat pertumbuhan sebesar 2,9 persen dibandingkan periode pra-Ramadan, melampaui rata-rata pertumbuhan pada periode serupa di tahun-tahun sebelumnya sebesar 2,8 persen. Pencapaian ini menegaskan ketahanan konsumsi rumah tangga yang tetap bergairah di penghujung kuartal I-2026.

Terjaganya tingkat konsumsi rumah tangga juga terlihat dari kinerja Mandiri Kartu Kredit yang menunjukkan tren positif. Hingga Maret 2026, frekuensi transaksi kartu kredit tumbuh 24,3 persen secara tahunan (year on year/YoY), diikuti nilai transaksi yang meningkat 21,3 persen YoY, sejalan dengan upaya perseroan dalam menjaga keunggulan berkelanjutan di segmen ritel.

Pencapaian ini tidak lepas dari posisi Mandiri Kartu Kredit sebagai solusi transaksi finansial yang relevan bagi nasabah, mulai dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari hingga pengelolaan keuangan yang lebih terencana yang didukung dengan fleksibilitas pembayaran, fasilitas cicilan 0 persen di berbagai merchant pilihan, perlindungan transaksi dan pricing yang komprehensif, serta jangkauan merchant yang luas di dalam maupun luar negeri.

Direktur Consumer Banking Bank Mandiri Saptari mengatakan, kinerja positif tersebut didukung oleh momentum musiman sepanjang kuartal I-2026. Bank berkode emiten BMRI ini pun mengoptimalkan peluang tersebut melalui penguatan layanan, baik pada kanal fisik maupun digital yang terhubung dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

"Bank Mandiri terus memperkuat sinergi ekosistem pembayaran untuk menangkap peningkatan aktivitas transaksi nasabah. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akseptasi layanan, meningkatkan kenyamanan bertransaksi, serta mendukung pertumbuhan bisnis ritel secara berkelanjutan," ujar Saptari, dalam keterangan resminya, Rabu (22/4).

Seiring peningkatan aktivitas transaksi, jumlah kartu kredit yang beredar juga terus bertambah. Pertambahan jumlah kartu ini didukung oleh proses pengajuan yang semakin mudah melalui berbagai channel akuisisi baik dari kanal digital maupun non digital.

Dari sisi penggunaan, transaksi Mandiri Kartu Kredit secara online didominasi oleh kategori e-commerce, travel, dan elektronik. Sementara itu, transaksi offline masih didorong oleh sektor department store, restoran, dan supermarket, yang tetap menjadi penopang utama aktivitas belanja masyarakat.

Pada kanal digital, bank berlogo pita emas ini mendorong pemanfaatan kartu kredit melalui fitur virtual card. Lewat kemudahan ini nasabah dapat bertransaksi menggunakan QRIS, melakukan penarikan dana tunai, hingga berbelanja di berbagai platform e-commerce secara lebih praktis.

Penguatan layanan juga dilengkapi dengan inovasi Tap to Pay di Livin' by Mandiri. Melalui fitur ini, nasabah cukup mendekatkan ponsel Android ke mesin EDC untuk melakukan pembayaran secara lebih seamless.

Untuk mendorong aktivitas transaksi nasabah, Bank Mandiri terus memperkuat proposisi nilai melalui pengembangan kartu kredit kolaborasi. Salah satunya, melalui Mandiri Kartu Kredit co-brand Marriott Bonvoy yang menawarkan berbagai keuntungan eksklusif di jaringan properti Marriott Bonvoy di seluruh dunia.

Selain itu, Bank Mandiri juga menghadirkan kartu kredit co-brand Traveloka yang memberikan welcome bonus hingga 500 ribu Traveloka Poin, serta upgrade ke Tier Gold bagi member Traveloka. Beragam promo dan penawaran terbaru Mandiri Kartu Kredit dapat diakses dengan mudah oleh nasabah melalui laman bmri.id/promo.

Ke depan, penguatan ekosistem pembayaran serta optimalisasi kapabilitas digital akan terus dilakukan guna menjaga relevansi layanan dengan kebutuhan nasabah yang semakin dinamis. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat peran Bank Mandiri dalam mengakselerasi ekonomi kerakyatan, sekaligus mendorong pertumbuhan transaksi yang lebih berkelanjutan.

"Sejalan dengan komitmen untuk Melayani Sepenuh Hati, Bank Mandiri akan terus menghadirkan solusi pembayaran yang adaptif dan terintegrasi, serta memberikan nilai tambah bagi nasabah di setiap aktivitas transaksi," pungkas Saptari.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Honest Financial Technologies (Honest Card) meluncurkan fitur pembayaran QRIS MPM (Merchant Presented Mode) dalam penggunaan kartu kredit untuk transaksi sehari-hari.

Director of Operations Honest Panji Puntadewa menegaskan peluncuran itu adalah misi Honest Card untuk menghadirkan akses kredit yang lebih mudah dijangkau, lebih transparan, dan relevan bagi sektor-sektor masyarakat yang saat ini masih mengalami kesulitan.

“Nah, dan saya rasa juga kita semua aware bahwa saat ini QRIS adalah salah satu metode pembayaran yang sudah sangat luas dipakai di Indonesia,” katanya dalam Media Gathering Launching Honest QRIS di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Panji turut menekankan bahwa inovasi QRIS ini tidak dimaksudkan untuk mengubah cara masyarakat bertransaksi, karena QRIS sudah awam dan sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

“Dengan Honest meluncurkan fitur QRIS ini, berarti ada pilihan, tambahan pilihan bagi masyarakat saat bertransaksi menggunakan QRIS. Salah satu misi Honest lain adalah bagaimana bisa mendukung pembentukan pola untuk kredit yang sehat, yang bertanggung jawab, yang aman,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Co-Founder Honest dan President Commissioner Will Ongkowidjaja berharap dengan Honest QRIS MPM, pengguna tetap scan QRIS yang sama, tetapi sumber dananya berasal dari limit kartu kredit, bukan saldo tabungan.

Will melanjutkan, dengan memanfaatkan jangkauan luas lebih dari 43,06 juta merchant QRIS di seluruh Indonesia, limit kartu kredit Honest kini dapat digunakan di lebih banyak titik transaksi. Mulai dari pusat perbelanjaan hingga pelaku UMKM di berbagai pelosok negeri.

“Selain memperluas penerimaan, Honest QRIS MPM juga memberikan nilai tambah dalam pengelolaan keuangan pengguna. Seluruh transaksi QRIS tercatat dalam satu tagihan bulanan yang transparan,” katanya.

Dengan demikian, imbuhnya, fitur anyar ini dapat memudahkan pengguna memantau dan mengelola pengeluaran harian tanpa harus tersebar di berbagai rekening atau e-wallet.

“Melalui Honest QRIS MPM, kami ingin membantu pengguna mengelola pengeluaran sehari-hari dengan lebih terstruktur dan terkontrol,” jelas Will.

KOMPAS.com - Bank Central Asia (BCA) segera melaporkan data kartu kredit ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia.

Hal ini untuk mematuhi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026.

BCA akan mematuhi segala regulasi yang ditentukan oleh pemerintah.

"BCA telah berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan otoritas terkait. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BCA senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia," jelas EVP Corporate Communication BCA Hera F. Heryn dikutip dari Kompas.com, Senin (13/4/2026).

Rincian data kartu kredit yang dilaporkan ke DJP mencakup identitas lembaga, data merchant, tahun settlement transaksi, total transaksi settlement, hingga transaksi yang dibatalkan.

Pelaopran perdana ke DJP diberi tenggat waktu sampai Maret 2027.

Pertumbuhan transaksi kartu kredit BCA awal tahun 2026 tercatat mengalami kenaikan karena ditopang aktivitas konsumsi dan mobilitas masyarakat.

Bahkan pada Desember 2025, outstanding pinjaman konsumer menggunakan kartu kredit tumbuh 14 persen year on year (yoy) senilai Rp 20,23 triliun.

"Kami juga senantiasa menghadirkan berbagai penawaran dan promo menarik sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai segmen," jelas Hera.

DJP jamin keamanan data kartu kredit

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjamin setiap data kartu kredit yang dilaporkan ke DJP.

DJP sudah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengamankan data-data kartu kredit hasil setoran bank.

Sebanyak 23 bank wajib menyampaikan laporan. Daftar tersebut antara lain PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.

"Kami sudah melalui review perlindungan data pribadi dengan Komdigi, begitu juga dengan BSSN untuk mereview kedaulatan dan keamanan data maupun sistem kami," ujar Bimo dikutip dari Kompas.com, Kamis (5/3/2026).

Bimo menjelaskan, selain Komdigi dan BSSN, lembaga negara lain seperti Badan Intelijen Negara serta Badan Intelijen Strategis dilibatkan dalam uji coba keamanan sistem perlindungan data DJP.

Hal ini untuk mengamanatkan Pasal 34 tentang kerahasiaan data wajib pajak.

Artikel ini pernah tayang di Kontan dengan judul "Data Kartu Kredit Wajib Dilaporkan ke Dirjen Pajak, Begini Respon BCA" dan "Bos Pajak Jamin Data Masyarakat, Usai Purbaya Wajibkan 23 Bank Lapor Transaksi Kartu Kredit ke DJP"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Tagihan kartu kredit yang menumpuk di akhir bulan kerap menjadi tantangan tersendiri. Belanja kebutuhan rumah tangga, gadget, hingga tiket perjalanan memang terasa praktis saat dilakukan, tetapi bisa terasa berat ketika seluruh tagihan datang dalam waktu bersamaan.

Di tengah kebutuhan yang makin beragam, fleksibilitas pembayaran menjadi hal yang penting. Salah satu opsi yang bisa dimanfaatkan adalah Cicilan BRING dari BRI Kartu Kredit.

Cicilan BRING adalah fitur yang memungkinkan transaksi dibayar secara bertahap dalam beberapa tenor. Dengan skema ini, nasabah tidak harus langsung menanggung seluruh nilai transaksi dalam satu tagihan sehingga arus kas bulanan bisa diatur dengan lebih nyaman.

Keberadaan fitur tersebut menjadi relevan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, terutama saat harus membayar transaksi bernilai menengah hingga besar.

Dengan pilihan tenor mulai dari 3 hingga 24 bulan untuk kartu reguler, dan hingga 36 bulan dengan bunga 0 persen untuk pemegang BRI Kartu Kredit World Access serta Visa Infinite, nasabah punya ruang yang luas untuk mengatur pembayaran sesuai kondisi finansial masing-masing.

Manfaat utamanya sederhana, tapi tetap terasa nyata. Kebutuhan tidak perlu ditunda hanya karena nilai transaksinya besar. Pembayaran dapat dibagi ke dalam cicilan bulanan yang lebih terukur dan terencana, alih-alih mengeluarkan seluruh nilai belanja sekaligus.

Cicilan Langsung Saat Transaksi

Cara paling praktis menikmati Cicilan BRING adalah mengajukannya langsung di titik transaksi. Bagi yang berbelanja secara offline, cicilan dapat diproses melalui mesin EDC BRI di merchant yang bekerja sama dengan BRI, cukup dengan menyampaikan kepada kasir bahwa pembayaran ingin dilakukan secara cicilan menggunakan kartu kredit.

Kemudahan serupa tersedia pula untuk transaksi online. Sejumlah merchant e-commerce yang telah bermitra dengan BRI menyediakan opsi Cicilan BRING langsung di halaman pembayaran, sehingga transaksi digital pun dapat langsung dicicil tanpa langkah tambahan setelah belanja selesai.

Skema bunga dan tenor di jalur tersebut mengikuti syarat dan ketentuan program yang sedang berjalan di masing-masing merchant. Nasabah disarankan memastikan detail cicilan terlebih dahulu sebelum menyelesaikan transaksi.

Sudah Terlanjur Transaksi? Tetap Bisa Diubah Jadi Cicilan

Tidak sempat mengajukan cicilan saat bertransaksi bukan berarti kesempatan sudah tertutup. BRI menyediakan jalur konversi cicilan untuk transaksi ritel yang sudah tercatat. Ini berarti pembelian yang awalnya diproses sebagai transaksi biasa masih bisa diubah menjadi cicilan setelahnya.

Ada tiga kanal yang bisa digunakan. Pertama, melalui aplikasi BRImo. Di aplikasi ini, nasabah dapat memilih transaksi yang ingin dicicil dan menentukan tenornya secara mandiri kapan saja.

Kedua, nasabah dapat menghubungi Contact BRI di nomor 1500017 untuk dibantu prosesnya oleh petugas.

Ketiga, khusus pemegang BRI Kartu Kredit jenis co-branding, seperti Tokopedia Card atau Samsung Card, konversi cicilan juga dapat dilakukan langsung melalui fitur in-app di aplikasi mitra co-branding yang bersangkutan.

Perlu diperhatikan, konversi cicilan hanya berlaku untuk transaksi berkategori ritel. Transaksi tarik tunai melalui ATM atau transaksi yang sebelumnya sudah pernah dicicil tidak dapat diajukan kembali untuk konversi.

Keuntungan Menggunakan Fitur Cicilan

Ada beberapa manfaat yang membuat fitur cicilan BRI Kartu Kredit relevan bagi nasabah yang aktif bertransaksi.

Pertama, pembayaran menjadi lebih fleksibel karena transaksi besar dapat dibagi ke dalam cicilan bulanan yang lebih terukur.

Kedua, pengeluaran bulanan menjadi lebih mudah dikelola karena tagihan tidak harus dibayar sekaligus.

Ketiga, pengajuan cicilan yang praktis karena dapat dilakukan melalui berbagai kanal layanan, mulai dari merchant, aplikasi, hingga contact center.

Pilihan tenor Cicilan BRING juga cukup beragam dan menyesuaikan jenis kartu. Kartu reguler memiliki tenor 3 hingga 24 bulan. Sementara, Mastercard Platinum, Mastercard World Access, dan Visa Infinite dapat mencapai 36 bulan, dengan skema bunga, minimal transaksi, dan admin fee yang berbeda sesuai jenis kartu.

Agar manfaat Cicilan BRING terasa maksimal, ada baiknya tenor yang dipilih disesuaikan dengan kemampuan pembayaran bulanan. Gunakan fitur ini untuk transaksi yang sudah direncanakan, bukan sekadar dorongan impulsif, supaya pengelolaan keuangan tetap sehat.

Pastikan juga transaksi selalu dilakukan di merchant resmi yang bekerja sama dengan BRI. Jaga kerahasiaan data kartu kredit agar keamanan akun tetap terlindungi

Dengan fleksibilitas dua jalur pengajuan dan berbagai kanal layanan yang mudah diakses, Cicilan BRING menjadikan BRI Kartu Kredit sebagai solusi pembayaran yang adaptif untuk berbagai kebutuhan transaksi.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi bbri.id/cicilanbring atau hubungi Contact BRI di nomor 1500017 atau aplikasi BRI Credit Card Mobile.

Ajukan BRI Kartu Kredit di bbri.id/applyccbri dan dapatkan beragam kemudahan serta penawaran spesial BRI Kartu Kredit.

Kebutuhan uang tunai seringkali muncul secara tiba-tiba, misalnya untuk keperluan mendesak atau transaksi tertentu yang belum menerima pembayaran non-tunai. Dalam situasi seperti ini, memiliki akses dana yang cepat dan praktis tentu menjadi hal yang penting.

Berbagai layanan perbankan kini menyediakan kemudahan bagi nasabah untuk mendapatkan uang tunai dengan lebih fleksibel. Salah satunya melalui fitur tarik tunai pada kartu kredit yang memungkinkan pemegang kartu memperoleh dana tunai melalui mesin ATM.

Salah satu layanan yang menyediakan fitur tersebut adalah BRI Kartu Kredit. Melalui fitur tarik tunai atau cash advance BRI Kartu Kredit, nasabah dapat menarik uang tunai langsung melalui jaringan ATM BRI dengan proses yang praktis dan cepat.

Apa Itu Tarik Tunai BRI Kartu Kredit?

Tarik tunai BRI Kartu Kredit merupakan layanan yang memungkinkan pemegang kartu kredit mengambil uang tunai melalui mesin ATM. Fitur ini juga dikenal dengan istilah cash advance BRI Kartu Kredit.

Dengan fitur ini, kartu kredit tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran non-tunai, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh dana tunai saat diperlukan. Transaksi tarik tunai BRI Kartu Kredit di BRI ATM dapat dilakukan dengan mudah selama kartu kredit sudah memiliki PIN.

Kelebihan Tarik Tunai BRI Kartu Kredit

Fitur cash advance BRI Kartu Kredit memberikan sejumlah kemudahan bagi nasabah yang membutuhkan uang tunai dengan cepat, seperti:

● Akses Uang Tunai Cepat

Nasabah dapat langsung memperoleh uang tunai melalui mesin BRI ATM tanpa proses yang rumit.

● Jaringan ATM Luas

BRI ATM tersedia di berbagai wilayah Indonesia sehingga memudahkan transaksi kapan saja.

● Proses Transaksi Praktis

Cukup menggunakan kartu kredit dan PIN untuk melakukan tarik tunai dengan cepat.

Cara Tarik Tunai BRI Kartu Kredit

Bagi pemegang BRI Kartu Kredit, proses tarik tunai di BRI ATM dapat dilakukan dengan langkah berikut:

● Pastikan kartu kredit sudah memiliki PIN
● Masukkan kartu kredit ke mesin BRI ATM
● Pilih menu tarik tunai
● Pilih nominal penarikan yang tersedia atau masukkan jumlah lainnya
● Ikuti instruksi pada layar hingga transaksi selesai

Setelah transaksi berhasil, uang tunai akan keluar dari mesin ATM sesuai nominal yang dipilih.

Limit Tarik Tunai BRI Kartu Kredit

Dalam penggunaan fitur cash advance BRI Kartu Kredit, terdapat ketentuan limit transaksi yang perlu diperhatikan oleh nasabah. Penarikan tunai dapat dilakukan hingga maksimal 60% dari sisa limit kartu kredit dengan batas transaksi maksimal Rp10 juta per hari.

Adapun jumlah dana yang dapat ditarik dalam satu kali transaksi juga dapat bergantung pada batas penarikan yang tersedia pada mesin ATM yang digunakan.

Biaya dan Bunga

Transaksi tarik tunai BRI Kartu Kredit juga dikenakan biaya administrasi serta bunga sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap transaksi akan dikenakan biaya administrasi sebesar 6% atau minimal Rp100.000 per transaksi.

Selain itu, bunga yang dikenakan mengikuti bunga ritel BRI Kartu Kredit dengan perhitungan yang dilakukan secara harian. Oleh karena itu, penting untuk memahami biaya tarik tunai BRI Kartu Kredit sebelum melakukan transaksi agar penggunaan kartu kredit tetap terencana.

Tips Penggunaan Fitur Tarik Tunai Kartu Kredit

Agar transaksi tetap aman dan penggunaan kartu kredit tetap bijak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan fitur tarik tunai, yakni:

● Gunakan fitur tarik tunai sesuai kebutuhan.
● Jaga kerahasiaan PIN kartu kredit.
● Hindari melakukan transaksi di ATM yang mencurigakan.
● Pastikan menggunakan jaringan ATM resmi.

Informasi lebih lengkap mengenai fitur Tarik Tunai BRI Kartu Kredit dapat diakses melalui bbri.id/tariktunaicc serta bbri.id/applyccbri. Selain itu, nasabah juga bisa menghubungi layanan BRI melalui Call Center di 1500017 atau Sabrina WhatsApp di 0812 1214 017.

Yuk, manfaatkan fitur tarik tunai BRI Kartu Kredit untuk solusi finansial yang lebih fleksibel!

JAKARTA - Saat ini kacamata bukan hanya berfungsi sebagai alat bantu penglihatan, tapi juga sebagai fashion statement yang mencerminkan kepribadian penggunanya. Pemilihan jenis frame kacamata yang tepat bisa membuat penampilan kamu semakin menarik dan percaya diri.

Sedang berencana ganti frame atau butuh lensa kacamata baru? Kini kamu bisa mewujudkannya dengan lebih hemat dan mudah. PT Bank MNC Internasional Tbk (IDX: BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, tengah bekerjasama dengan Optik Melawai dalam menghadirkan menghadirkan promo istimewa khusus untuk para pemegang kartu kredit MNC Bank.

Nikmati berbagai kemudahan dan keuntungan saat berbelanja beragam produk berkualitas dari Optik Melawai, berupa potongan diskon hingga 20% untuk setiap pembelian sunglasses dan 15% untuk setiap pembelian frame. Selengkapnya mengenai penawaran tersebut dapat kamu akses pada https://mncbank.co.id/post/promo-optik-melawai-regular-program-2026 . Segera ajukan kartu kredit MNC Bank di MotionBank melalui tautan bit.ly/MotionBankMNC dan nikmati setiap penawaran istimewa yang disajikan!

Selain penawaran tersebut, MNC Bank juga memiliki segudang promo menarik lainnya yang dapat kamu nikmati dalam bertransaksi menggunakan kartu kredit MNC Bank. Lukito Adisubrata, Chief Consumer Business Officer MNC Bank menyampaikan bahwa MNC Bank dalam hal ini memperhatikan kebutuhan nasabahnya dalam bertransaksi, sehingga promo yang ditawarkan dapat memberikan keuntungan bagi pemegang kartu kredit. “Promo spesial yang kami sediakan selama ini mengikuti kebutuhan nasabah kami dalam bertransaksi sehari-hari. Melalui penawaran tersebut kami berharap nasabah dapat memanfaatkan setiap promonya sesuai dengan kebutuhan masing-masing” ungkap Lukito.

Dirinya juga mengatakan bahwa pengajuan kartu kredit MNC Bank sangat ringkas dan praktis. “Bagi masyarakat yang belum memiliki kartu kredit MNC Bank jangan khawatir, segera ajukan lewat MotionBank dengan praktis tanpa harus datang ke kantor cabang kami,” tutup Lukito.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai MNC Bank, hubungi MNC Bank Call Center di 1500188, kunjungi Jaringan Kantor MNC Bank yang tersebar di beberapa kota, dan akses www.mncbank.co.id dan www.motionbank.id serta ikuti akun resmi media sosial MNC Bank, @officialmncbank dan @motionbankid di Instagram, MNC Bank di Facebook dan @MNCBank di X.

Selalu waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan MNC Bank, termasuk peluang karir yang ada di MNC Bank. Seluruh informasi terkait peluang karir dapat diakses pada Linkedin PT. Bank MNC Internasional, Tbk. MNC Bank tidak pernah memungut biaya apapun, dalam bentuk apapun, dan dengan alasan apapun, terkait proses rekrutmen.

Serta jangan lupa untuk mengunduh aplikasi MotionBank layanan perbankan digital MNC Bank, Mo Apa Aja Bisa, di PlayStore dan AppStore yang dapat diakses di seluruh Indonesia, kapan saja dan di mana saja. Kamu juga bisa terhubung langsung dengan Customer Service MotionBank melalui whatsapp chat di 08888888888.

Bisnis.com, JAKARTA — Para bankir menanggapi kebijakan pemerintah yang mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

CEO dan Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan menyampaikan perseroan akan mengikuti kebijakan yang diterbitkan oleh regulator.

Dia menuturkan bahwa karena kebijakan ini berasal dari pemerintah, manajemen mengasumsikan bahwa regulator telah mempertimbangkan prinsip perlindungan data sebelum merilis regulasi tersebut.

“Kami ikuti saat ini arahan dari regulator,” kata Lani kepada Bisnis, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, hal penting dari kebijakan tersebut yakni Petunjuk Pelaksanaan alias Juklak dari beleid tersebut guna memastikan perbankan dapat menerapkan aturan yang mulai berlaku pada Maret 2027 itu.

Sementara itu, EVP Sekretariat & Corporate Communication di PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F. Haryn mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan otoritas terkait mengenai kebijakan tersebut.

“Terkait kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang mengatur penyampaian laporan transaksi kartu kredit, BCA akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan otoritas terkait,” jelas Hera kepada Bisnis, Jumat (6/3/2036).

Adapun dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Hera memastikan bahwa BCA senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.

Senada, Direktur Eksekutif AKKI Steve Marta memastikan bahwa industri akan menaati aturan tersebut. “Secara prinsip penerbit dan acquirer yang menjadi anggota asosiasi siap untuk mematuhi peraturan ini,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (6/3/2026).

Asosiasi juga menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan DJP guna mengatur mekanisme pelaporan data transaksi. Menurutnya, mekanisme pelaporan data transaksi masih harus dibahas bersama DJP. Sebab, perlu adanya persiapan dari sisi sistem untuk dapat melaporkan data yang diminta oleh otoritas pajak secara online.

“Hal ini yang masih akan dibicarakan dengan DJP,” tegasnya.

Dalam catatan Bisnis, otoritas pajak mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi mulai Maret 2027.

Kebijakan itu seiring terbitnya PMK No. 8/2026 tentang Perubahan atas PMK No. 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Salah satu substansi kru­sial dalam beleid yang diundangkan pada 11 Februari 2026 itu adalah penambahan bank/lembaga penyelenggara kartu kredit ke dalam daftar kelompok ILAP yang wajib menyetorkan data.

Data informasi yang akan diakses otoritas pajak antara lain nama bank/lembaga yang bertindak sebagai issuer, identitas merchant, tahun settlement transaksi, total transaksi settlement, hingga total transaksi batal.

“Penyampaian [laporan data] pertama kali paling lambat Maret 2027, berisi data penerimaan merchant atas transaksi pembayaran yang menggunakan kartu kredit,” tulis beleid yang dikutip Bisnis, dikutip Kamis (5/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Para bankir menanggapi kebijakan pemerintah yang mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

CEO dan Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan menyampaikan perseroan akan mengikuti kebijakan yang diterbitkan oleh regulator.

Dia menuturkan bahwa karena kebijakan ini berasal dari pemerintah, manajemen mengasumsikan bahwa regulator telah mempertimbangkan prinsip perlindungan data sebelum merilis regulasi tersebut.

“Kami ikuti saat ini arahan dari regulator,” kata Lani kepada Bisnis, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, hal penting dari kebijakan tersebut yakni Petunjuk Pelaksanaan alias Juklak dari beleid tersebut guna memastikan perbankan dapat menerapkan aturan yang mulai berlaku pada Maret 2027 itu.

Sementara itu, EVP Sekretariat & Corporate Communication di PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F. Haryn mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan otoritas terkait mengenai kebijakan tersebut.

“Terkait kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang mengatur penyampaian laporan transaksi kartu kredit, BCA akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan otoritas terkait,” jelas Hera kepada Bisnis, Jumat (6/3/2036).

Adapun dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Hera memastikan bahwa BCA senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.

Senada, Direktur Eksekutif AKKI Steve Marta memastikan bahwa industri akan menaati aturan tersebut. “Secara prinsip penerbit dan acquirer yang menjadi anggota asosiasi siap untuk mematuhi peraturan ini,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (6/3/2026).

Asosiasi juga menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan DJP guna mengatur mekanisme pelaporan data transaksi. Menurutnya, mekanisme pelaporan data transaksi masih harus dibahas bersama DJP. Sebab, perlu adanya persiapan dari sisi sistem untuk dapat melaporkan data yang diminta oleh otoritas pajak secara online.

“Hal ini yang masih akan dibicarakan dengan DJP,” tegasnya.

Dalam catatan Bisnis, otoritas pajak mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi mulai Maret 2027.

Kebijakan itu seiring terbitnya PMK No. 8/2026 tentang Perubahan atas PMK No. 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Salah satu substansi kru­sial dalam beleid yang diundangkan pada 11 Februari 2026 itu adalah penambahan bank/lembaga penyelenggara kartu kredit ke dalam daftar kelompok ILAP yang wajib menyetorkan data.

Data informasi yang akan diakses otoritas pajak antara lain nama bank/lembaga yang bertindak sebagai issuer, identitas merchant, tahun settlement transaksi, total transaksi settlement, hingga total transaksi batal.

“Penyampaian [laporan data] pertama kali paling lambat Maret 2027, berisi data penerimaan merchant atas transaksi pembayaran yang menggunakan kartu kredit,” tulis beleid yang dikutip Bisnis, dikutip Kamis (5/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah yang mewajibkan 27 bank penyelenggara kartu kredit penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dinilai tak serta-merta menghambat pertumbuhan transaksi kartu kredit maupun cashless payment.

Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo menyampaikan, selama dijalankan dengan prinsip fairness, perlindungan data, dan integritas data transaksi antara merchant, bank penyelenggara, dan otoritas pajak, kebijakan tersebut tak lantas menghambat pertumbuhan transaksi kartu kredit maupun cashless payment.

“Secara umum kebijakan ini tidak serta-merta akan menghambat pertumbuhan transaksi kartu kredit maupun cashless payment,” kata Arianto kepada Bisnis, Jumat (6/3/2026).

Dalam sistem kartu kredit, Arianto menuturkan bahwa terdapat dinamika transaksi seperti void (pembatalan transaksi), dispute atau chargeback, serta adanya risiko kredit yang ditanggung bank penerbit kartu. Dengan demikian, nilai transaksi yang tercatat pada suatu waktu belum tentu mencerminkan penerimaan akhir merchant.

Untuk itu, dia menyebut bahwa penggunaan data tersebut perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru terhadap kewajiban pajak dan tetap menghormati asas self assessment wajib pajak.

Di sisi lain, Arianto menyebut bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme pelaporan dibuat sederhana, berbasis sistem, dan tidak menimbulkan beban administratif baru bagi merchant maupun wajib pajak.

Menurutnya, data yang dilaporkan bank sebaiknya digunakan sebagai data referensi atau penguatan basis data perpajakan, bukan sebagai kewajiban tambahan yang membuat merchant harus menjelaskan detail transaksi kepada banyak pihak dengan kebutuhan yang berbeda-beda.

“Dengan menjaga integritas data, perlindungan kerahasiaan transaksi, serta penghormatan pada prinsip self assessment, kebijakan ini dapat mendukung kepatuhan pajak tanpa menghambat perkembangan ekosistem pembayaran digital,” tuturnya.

Dalam catatan Bisnis, otoritas pajak mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi mulai Maret 2027. Kebijakan itu seiring terbitnya PMK No. 8/2026 tentang Perubahan atas PMK No. 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Salah satu substansi kru­sial dalam beleid yang diundangkan pada 11 Februari 2026 itu adalah penambahan bank/lembaga penyelenggara kartu kredit ke dalam daftar kelompok ILAP yang wajib menyetorkan data.

Data informasi yang akan diakses otoritas pajak antara lain nama bank/lembaga yang bertindak sebagai issuer, identitas merchant, tahun settlement transaksi, total transaksi settlement, hingga total transaksi batal.

“Penyampaian [laporan data] pertama kali paling lambat Maret 2027, berisi data penerimaan merchant atas transaksi pembayaran yang menggunakan kartu kredit,” tulis beleid yang dikutip Bisnis, dikutip Kamis (5/3/2026).