Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengenakan pajak terhadap orang kaya atau High Wealth Individual (HWI).

Rencana itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, yang diteken Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025.

Dalam dokumen itu, DJP mencantumkan rencana penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil bagi kelompok wajib pajak HWI.

"Penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil terhadap HWI," tulis keputusan tersebut yang dikutip pada Rabu (22/4).

Dokumen tersebut menjelaskan urgensi pembentukan aturan ini untuk memberikan landasan hukum bagi sumber pajak baru sekaligus menyempurnakan mekanisme pemungutan pajak.

Selain pengenaan pajak untuk orang super kaya, DJP juga menyiapkan sejumlah regulasi lain.

Ada penyusunan aturan pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri dengan sistem pemungutan pajak digital luar negeri, penyusunan regulasi pajak karbon, serta mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan jasa jalan tol.

Seluruh regulasi ini, termasuk pengenaan pajak khusus orang kaya, ditargetkan rampung pada 2028.

Ada sejumlah unit penanggung jawab yang terlibat dalam penyiapan peraturan ini, yaitu Direktorat Peraturan Perpajakan I; Direktorat Peraturan Perpajakan II; serta Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pemanggilan wajib pajak (WP) kaya alias crazy rich adalah sebatas klarifikasi dan pencocokkan data.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pada prinsipnya pemanggilan high wealth individual (HWI) secara prinsip adalah tugas rutin pihaknya.

Klarifikasi yang dilakukan, terang Bimo, dilakukan dengan mencocokkan laporan yang disampaikan WP melalui SPT dan data yang dimiliki oleh otoritas pajak. Tidak hanya data Ditjen Pajak, namun juga data dari sekitar 170 instansi, lembaga, asosiasi serta pemerintah daerah (pemda).

"Kemudian data yang kami peroleh dari sistem dan data-data pihak ketiga yang sudah kami peroleh dari mekanisme pertukaran data termasuk data inbound dari Automatic Exchange of Information [AEoI]," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Anak buah Menteri Keuangan Purbaya itu menyampaikan pendekatan yang dilakukan dalam upaya klarifikasi itu bersifat edukatif, persuasif dan konsultatif. Dia menyebut pihaknya memberikan kesempatan bagi WP untuk menjelaskan dan melakukan pembetulan SPT mereka secara sukarela.

"Dan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakannya sudah dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan," ujar Bimo.

Pada kesempatan terpisah, Bimo sempat mengungkap pihaknya pemanggilan WP kaya, atau high wealth individual (HWI), itu dalam rangka konsultasi berkaitan dengan data-data yang dinilai olehnya belum terkomunikasikan dengan baik.

Dia menyinggung bahwa beberapa WP kaya belum mengetahui bahwa otoritas pajak bisa memantau kepatuhan mereka berdasarkan data dari instansi lain, yakni data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership.

"Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan," ungkapnya sebagaimana dikutip dari YouTube Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pemanggilan wajib pajak (WP) kaya alias crazy rich adalah sebatas klarifikasi dan pencocokkan data.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pada prinsipnya pemanggilan high wealth individual (HWI) secara prinsip adalah tugas rutin pihaknya.

Klarifikasi yang dilakukan, terang Bimo, dilakukan dengan mencocokkan laporan yang disampaikan WP melalui SPT dan data yang dimiliki oleh otoritas pajak. Tidak hanya data Ditjen Pajak, namun juga data dari sekitar 170 instansi, lembaga, asosiasi serta pemerintah daerah (pemda).

"Kemudian data yang kami peroleh dari sistem dan data-data pihak ketiga yang sudah kami peroleh dari mekanisme pertukaran data termasuk data inbound dari Automatic Exchange of Information [AEoI]," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Anak buah Menteri Keuangan Purbaya itu menyampaikan pendekatan yang dilakukan dalam upaya klarifikasi itu bersifat edukatif, persuasif dan konsultatif. Dia menyebut pihaknya memberikan kesempatan bagi WP untuk menjelaskan dan melakukan pembetulan SPT mereka secara sukarela.

"Dan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakannya sudah dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan," ujar Bimo.

Pada kesempatan terpisah, Bimo sempat mengungkap pihaknya pemanggilan WP kaya, atau high wealth individual (HWI), itu dalam rangka konsultasi berkaitan dengan data-data yang dinilai olehnya belum terkomunikasikan dengan baik.

Dia menyinggung bahwa beberapa WP kaya belum mengetahui bahwa otoritas pajak bisa memantau kepatuhan mereka berdasarkan data dari instansi lain, yakni data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership.

"Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan," ungkapnya sebagaimana dikutip dari YouTube Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanggil wajib pajak (WP) super kaya alias high wealth individual (HWI), di tengah upaya otoritas mengejar setoran penerimaan yang baru terkumpul 70,2% jelang akhir tahun.

Sekadar catatan, Maklumat Dirjen Pajak menetapkan tunggakan WP super kaya sebagai salah satu sasaran untuk menutup target penerimaan pajak tahun ini. Sejauh ini, para Kepala Kantor Wilayah alias Kanwil DJP hanya sanggup memenuhi target penerimaan sebesar Rp1.947,2 triliun.

Namun demikian, otoritas pajak melakukan simulasi, supaya defisit anggaran bisa aman di angka 3%, batas aman penerimaan pajak harus berada di angka Rp2.005 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kemenkeu, Rosmauli mengatakan bahwa pemanggilan WP kaya itu adalah dalam rangka klarifikasi dan pengawasan kepatuhan perpajakan.

"Pemanggilan tersebut pada dasarnya berupa konsultasi dan diskusi antara DJP dengan wajib pajak HWI, yang membahas hak dan kewajiban perpajakan. Dalam forum tersebut, DJP memberikan penjelasan dan klarifikasi, sekaligus mendengarkan masukan dari wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan sukarela," terangnya kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

Menurut Rosmauli, pemanggilan wajib pajak (WP) itu dalam rangka klarifikasi data sebagai bagian dari pengawasan kewajiban perpajakan. Itu dinilai olehnya merupakan praktik lazim yang dilakukan oleh otoritas pajak.

Upaya pemanggilan dilakukan sebagai bentuk eskalasi penanganan dari kantor wilayah (kanwil) Ditjen Pajak ke kantor pusat."Klarifikasi tersebut didasarkan pada proses pencocokan antara data yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan data yang dimiliki dalam sistem DJP, termasuk data yang diperoleh dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkap Rosmauli.

Akan tetapi, pejabat eselon II Ditjen Pajak Kemenkeu itu mengklaim bahwa tingkat kepatuhan WP HWI pada 2025 cukup baik apabila dilihat dari sisi pelaporan SPT, maupun pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya.

Perempuan yang pernah menjabat Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga itu menyebut pihaknya akan terus mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif dalam meningkatkan kepatuhan WP.

Di sisi lain, Rosmauli membantah pemanggilan WP HWI itu berkaitan dengan ijon pajak, alias permintaan pembayaran tahun ini bagi kewajiban pajak terutang tahun depan."Pemanggilan tersebut tidak berkaitan dengan praktik ijon pajak. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip profesionalisme," tegasnya.

Khawatir Defisit Melebar

Di sisi lain, Kepala Pusat Makrekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman mengamini bahwa realisasi pajak yang baru 70,2% sampai kuartal IV/2025 itu bisa memicu risiko pelebaran defisit.

Rizal memandang bahwa risiko pelebaran defisit APBN menjadi cukup besar apalagi di tengah tekanan belanja yang tinggi. Untuk diketahui, berdasarkan outlook defisit APBN pada laporan semester I/2025, defisit APBN yakni 2,78% terhadap PDB.

"Dalam kondisi ini, ruang fiskal pemerintah menyempit sehingga fokus kebijakan lebih ke menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas APBN, bukan lagi mendorong ekspansi, agar defisit tetap di bawah 3% PDB," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (15/12/2025).

Menurut Rizal, di tengah seretnya penerimaan pajak, opsi paling cepat adalah pengendalian belanja, khususnya belanja yang tidak bersifat wajib dan bisa ditunda.

Pengendalian belanja, terangnya, bisa melalui penundaan proyek non-prioritas, pengetatan belanja kementerian/lembaga (K/L), serta efisiensi belanja barang dan perjalanan dinas menjadi langkah realistis meski kurang populer secara politik.

Adapun dari sisi penerimaan, pemerintah bisa mengandalkan intensifikasi pajak dan optimalisasi PNBP tanpa menambah beban baru ke dunia usaha."Langkah ini membantu menutup sebagian kekurangan, tetapi kapasitasnya terbatas dan tidak menyelesaikan masalah penerimaan yang bersifat struktural," ujarnya.

Sementara itu, opsi terakhir yang bisa diambil pemerintah adalah pengelolaan pembiayaan yang lebih aktif, termasuk penyesuaian penerbitan SBN dan pemanfaatan instrumen jangka pendek. Menurutnya, selama itu dilakukan hati-hati, langkah tersebut bisa menahan defisit tanpa mengguncang kepercayaan pasar.

Namun demikian, apabila pemerintah memutuskan untuk menahan belanja, maka ada prediksi trade off yang bakal muncul. Utamanya berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% pada kuartal IV/2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanggil sejumlah wajib pajak (WP) kaya terkait dengan kepatuhan perpajakan, Kamis (11/12/2025).

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pemanggilan WP kaya, atau high wealth individual (HWI), itu dalam rangka konsultasi berkaitan dengan data-data yang dinilai olehnya belum terkomunikasikan dengan baik.

Dia menyinggung bahwa beberapa WP kaya belum mengetahui bahwa otoritas pajak bisa memantau kepatuhan mereka berdasarkan data dari instansi lain, yakni data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership.

"Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan," ungkapnya sebagaimana dikutip dari YouTube Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).

Bimo menyampaikan bahwa harusnya kebijakan fiskal, yang salah satunya mencakup pajak, harusnya bisa menjadi penyeimbang guna menekan ketimpangan sosial dan penghasilan di Indonesia. Lulusan Taruna Nusantara itu menyebut harusnya hal itu menjadi kompas moral bagi masyarakat maupun penyelenggara negara.

Pada kesempatan yang sama, Bimo turut mengakui bahwa sektor mineral dan batu bara (minerba) serta sawit merupakan sektor yang sampai saat ini masih sulit dipajaki.

Menurut Bimo, kesulitan otoritas pajak untuk memungut setoran dari kedua sektor industri ekstraktif itu sudah dialami olehnya sejak awal berkarier di Ditjen Pajak pada 2002 lalu.

"Sejak 2002 saya bekerja di pajak itu selalu sektor strategis yang dikejar-kejar pajaknya dan enggak rampung-rampung sampai hari ini tuh sektor minerba dan sawit " ujarnya di forum tersebut.

Dirjen Pajak yang pernah bekerja di Kemenko Maritim dan Investasi serta Kemenko Perekonomian itu mengakui, industri ekstraktif telah memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam Indonesia itu justru menjauh dari prinsip pasal 33 Undang-Undang Dasar atau UUD 1945.

Pada pasal tersebut, harusnya kekayaan negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "Betapa sebenarnya value added belum bisa kami secure. ESDM, DJP, DJSEF, pemerhati, akademisi dan konsultan, ini PR kita bersama," terangnya.