Guru Besar IPB Prof. Lala M. Kolopaking Ph.D mengingatkan kami para mahasiswa doktoral bahwa pengembangan wilayah tidak boleh hanya dilihat sebagai urusan fisik atau teknokratis semata. Melainkan, harus dipahami sebagai interaksi rumit antara pilihan rasional individu dengan struktur kekuasaan yang ada di tingkat akar rumput. Refleksi dari perdebatan intelektual di ruang kelas tersebut menjadi sangat krusial ketika kita menyandingkan teori-teori pembangunan dengan wajah nyata Indonesia saat ini yang masih diwarnai oleh paradoks ketimpangan serta sekat sosial yang kian menebal.

Paradoks Statistik: Anomali Kemiskinan Kota dan Desa

Jika kita menelaah data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, angka kemiskinan nasional memang menunjukkan tren penurunan ke level 8,47% atau mencakup sekitar 23,85 juta orang. Namun terdapat anomali yang sangat mengkhawatirkan di mana persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan justru merangkak naik menjadi 6,73% dibandingkan periode sebelumnya.

Kontras dengan hal itu, kemiskinan di perdesaan justru mengalami penurunan secara konsisten hingga menyentuh angka 11,03%. Meskipun secara persentase angka di desa menurun, jarak absolut kesejahteraan antara warga kota dan desa masih menyisakan gap yang sangat lebar yakni sekitar Rp309.508 dalam hal pengeluaran per kapita.

Fenomena ini seolah memperkuat kekhawatiran sosiolog legendaris IPB, almarhum Prof. Sajogyo, yang puluhan tahun silam menyimpulkan bahwa pembangunan di Indonesia sering kali terjebak dalam kondisi modernization without development atau modernisasi tanpa pembangunan. Kemajuan fisik berupa teknologi digital serta infrastruktur jalan mungkin sudah masuk ke pelosok desa, namun kemajuan tersebut sering kali tidak diikuti oleh kedaulatan ekonomi warga setempat.

Tanpa adanya transformasi tata kelola yang kuat, kemajuan fisik yang ada justru berisiko menciptakan struktur eksploitasi baru. Warga desa tetap saja menjadi penonton di tengah deru pembangunan nasional yang masif. Kondisi inilah yang menjadi dasar mengapa kita memerlukan orkestrasi kelembagaan yang lebih taktis dan membumi di tingkat lokal.

Ancaman Segregasi: Sekat Ekonomi di Tengah Arus Globalisasi

Isu krusial lainnya yang harus kita hadapi dengan serius adalah ancaman segregasi sosial yang kini mulai merambah wilayah perdesaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Maarten van Ham dkk. pada tahun 2021 dalam tesis segregasi globalnya, peningkatan ketimpangan pendapatan akan selalu diikuti oleh pengkutuban ruang sosial yang sangat tajam.

Di wilayah perdesaan kita, segregasi ini sering kali tidak berbentuk pagar beton yang memisahkan permukiman mewah dengan gubuk derita, melainkan berupa segregasi akses terhadap nilai tambah produk pertanian. Petani kita sering kali terisolasi dari rantai pasok yang menguntungkan, di mana surplus ekonomi justru terserap habis oleh para perantara atau tengkulak yang memiliki akses modal serta informasi di pusat-pusat pertumbuhan urban.

Kondisi tersebut diperburuk oleh ketimpangan kemajuan antarwilayah yang memicu migrasi penduduk tidak terkendali yang pada akhirnya menciptakan kawasan kumuh atau slum area di kota besar. Masalah segregasi di tingkat tapak ini memiliki keterkaitan erat dengan dinamika politik global di mana fluktuasi harga komoditas pangan dunia sering kali menghantam ketahanan ekonomi lokal yang rapuh.

Hal ini terjadi karena desa hanya diposisikan sebagai penyuplai bahan baku murah bagi industri besar tanpa memiliki daya tawar yang memadai. Tanpa adanya mekanisme pertahanan institusional yang kuat melalui lembaga ekonomi lokal, perdesaan akan terus terjebak dalam struktur eksploitasi yang memisahkan mereka dari arus utama kemakmuran global.

Integrasi Strategis: Sinergi BUMDes dan Koperasi Desa

Guna menjawab tantangan segregasi struktural ini, integrasi antara Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes serta Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP menjadi solusi strategis yang sangat mendasar. Dalam kerangka ekonomi politik mikro, BUMDes sebagai entitas milik pemerintah desa harus diposisikan sebagai pengelola aset serta infrastruktur kolektif desa.

BUMDes dapat menyediakan sarana pendukung produksi seperti gudang, unit penggilingan padi, hingga alat transportasi logistik guna mendukung aktivitas ekonomi warga. Sementara itu, KDMP yang lahir berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 hadir sebagai wadah ekonomi rakyat berbasis gotong royong yang bertindak sebagai agregator serta pusat distribusi produk warga desa seutuhnya.

Kolaborasi ini merupakan perwujudan nyata dari teori Multi-Level Governance (MLG) yang diusulkan oleh Simona Piattoni pada 2010. Piattoni menekankan pentingnya koordinasi simultan antara aktor pemerintah serta non-pemerintah di berbagai tingkat kekuasaan guna menyelesaikan masalah pembangunan yang kompleks. Dalam ekosistem desa, MLG terjadi ketika kebijakan strategis pusat mengenai KDMP bertemu dengan otonomi lokal yang dimiliki oleh BUMDes.

Sinergi ini memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari akses modal dan pasar, selaras dengan prinsip inklusi sosial yang diuraikan oleh Thomas Maak dkk. pada 2022 dalam karya mereka mengenai tanggung jawab sosial korporasi transnasional. Melalui KDMP, hasil panen warga dapat dibeli dengan harga yang pantas guna meningkatkan Nilai Tukar Petani, sementara BUMDes memastikan efisiensi biaya logistik melalui penyediaan sarana yang memadai.

Transformasi Digital: Perancah Tata Kelola Desa Era 4.0

Dalam era industri 4.0 yang serba cepat ini, transformasi tata kelola desa harus didukung oleh sistem informasi yang transparan serta memiliki akuntabilitas yang tinggi. Penggunaan platform digital terintegrasi seperti kdmp.id menjadi sangat penting untuk menciptakan kepercayaan publik serta akuntabilitas para pengelola lembaga desa.

Melalui digitalisasi, setiap transaksi ekonomi desa dapat dipantau secara real-time sehingga potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalisasi sejak dini. Ini adalah bentuk nyata dari kecerdasan kontekstual di mana teknologi digunakan untuk memperkuat solidaritas komunitas, bukan justru menciptakan polarisasi baru yang merusak tatanan sosial.

Regulasi yang mendukung hal ini telah hadir melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2025 mengenai Pedoman Sistem Informasi Desa. Aturan tersebut mendorong desa untuk mengelola data geospasial serta atribut sosial ekonomi secara mandiri sebagai basis pengambilan keputusan yang akurat. Lebih jauh lagi, peran sumber daya manusia yang kompeten menjadi kunci keberhasilan orkestrasi kelembagaan ini.

Peran Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP dalam mensertifikasi para pendamping serta pengelola unit usaha desa sangat krusial guna memastikan profesionalisme kerja di tingkat tapak agar mampu bersaing di pasar global tanpa kehilangan jati diri lokalnya. Tanpa sumber daya manusia yang mumpuni, integrasi BUMDes dan KDMP hanya akan menjadi proyek seremonial yang gagal memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas.

Penutup: Kedaulatan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat

Sebagai penutup, tantangan pengembangan wilayah perdesaan di tengah arus politik global yang tidak menentu menuntut kita untuk kembali pada nilai kedaulatan yang sejati. Merujuk pada pemikiran klasik Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah, kedaulatan sebuah wilayah pada hakikatnya dibangun di atas pilar kesejahteraan rakyatnya sendiri.

Kedaulatan politik yang megah tanpa dibarengi dengan kesejahteraan ekonomi hanyalah sebuah bangunan yang rapuh serta tidak memiliki makna yang berarti bagi kehidupan berbangsa. Pelajaran dari dinamika global menunjukkan bahwa otonomi strategis tetap memerlukan ketahanan ekonomi masyarakat yang kokoh agar legitimasi negara tetap terjaga di mata rakyatnya.

Sudah saatnya kita menata ulang arah pembangunan nasional dengan menempatkan desa sebagai subjek utama yang berdaulat secara ekonomi. Integrasi kelembagaan antara BUMDes serta Koperasi Desa Merah Putih yang didukung oleh transformasi digital merupakan kunci strategis untuk meruntuhkan sekat-sekat segregasi serta mewujudkan kemandirian bangsa dari tingkat akar rumput.

Mari kita bawa masyarakat kembali ke desa dengan kebanggaan baru, bukan untuk mundur ke masa lalu yang tertinggal, melainkan untuk menjemput masa depan Indonesia yang lebih adil, merata, serta bermartabat melalui kedaulatan ekonomi yang inklusif bagi seluruh tumpah darah Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mendorong reformasi fiskal dan tata kelola pemerintahan diarahkan untuk memutus dominasi oligarki dalam menentukan aturan ekonomi dan politik. Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengatakan langkah seperti pajak kekayaan, penguatan tax benefit bagi kelas menengah, penghapusan pajak bagi kelompok bawah, serta transparansi data pajak bertujuan menciptakan sistem yang lebih adil dan akuntabel.

“Hasil survei CELIOS terkait persepsi masyarakat terhadap pajak kekayaan juga mendapatkan dukungan yang tinggi. Sebanyak 89,77 persen masyarakat setuju jika pajak kekayaan diterapkan di Indonesia,” ujar Media saat peluncuran laporan dan penelitian berjudul "Laporan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2026: Republik Oligarki" di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Media mengatakan mayoritas responden juga percaya bahwa pajak kekayaan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antarkelas masyarakat. Dia menyampaikan pajak kekayaan dua persen atas 50 orang terkaya bisa menghasilkan Rp 93 triliun per tahun bagi negara.

“Pajak ini bukan memajaki semua orang, melainkan hanya untuk mereka yang superkaya, dengan harta di atas Rp 84 miliar,” ucap Media.

Media menyampaikan potensi pajak kekayaan bisa lebih optimal dengan threshold atau batas minimal pengenaan pajak kekayaan Rp 84 miliar. Dengan tarif progresif satu persen hingga dua persen, lanjut dia, potensi pajak kekayaan bisa mencapai Rp 142,2 triliun per tahun atau hampir 60 persen dari total pajak penghasilan yang dibayar seluruh pekerja di Indonesia.

“Di tengah ketimpangan yang makin lebar, negara sebenarnya punya ruang untuk menarik kontribusi lebih besar dari kelompok paling atas, bukan dari masyarakat biasa yang sudah terbebani,” lanjut Media.

Media menyampaikan pajak kekayaan 50 triliuner bisa untuk membangun 387 ribu rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memenuhi kebutuhan hidup 21,7 juta orang, kuliah gratis bagi 1,2 juta mahasiswa, menyediakan 41,34 juta ton pupuk subsidi kepada petani, membiayai 465 ribu penelitian ilmiah, dan menggratiskan KRL Jabodetabek selama delapan tahun, serta menambah 40 rangkaian KRL baru untuk menghilangkan penumpukan penumpang.

Ia menyebut pajak kekayaan juga dapat membangun 1,76 gigawatt kapasitas energi nasional dari pembangkit listrik mikrohidro, menyediakan 5,8 juta unit panel surya untuk desa terpencil, merestorasi 5,47 juta hektare hutan hujan tropis, menanggung 180 juta warga penerima bantuan iuran (PBI) BPJS, memberi subsidi 13,3 juta perawatan kendaraan selama setahun untuk seluruh pengemudi ojek online di Indonesia, hingga menggratiskan seluruh biaya pengobatan penyakit kronis seperti cuci darah.

“Penerimaan pajak akan bertambah signifikan, artinya pemerintah dapat menaikkan anggaran belanja untuk fungsi perlindungan sosial tanpa menaikkan tarif pajak yang sudah berlaku. Di saat krisis, pajak kekayaan juga dapat menjadi shock absorber bagi fiskal,” sambung Media.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis laporan dan penelitian berjudul "Laporan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2026: Republik Oligarki" di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Selasa (21/4/2026). Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menyampaikan kekayaan 50 orang terkaya setara dengan 55 juta masyarakat Indonesia.

“Temuan utama, kekayaan 50 triliuner teratas lebih besar dari APBN dan setara seperlima PDB Indonesia,” ujar Media.

Media menyampaikan harta oligarki tercatat naik Rp 13 miliar per hari, berbanding dengan upah pekerja yang hanya naik Rp 2 ribu per hari. Dia menyebut 58 persen kekayaan 50 orang terkaya bersumber dari bisnis ekstraktif yang mengeksploitasi sumber daya alam.

Media mengatakan laporan ini menunjukkan ketimpangan bukan takdir, tetapi hasil sistem yang direproduksi lintas generasi. Dia menyebut anak dari keluarga miskin mewarisi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan mobilitas sosial.

“Kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang, mayoritas masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, dan berdampak besar pada pekerja informal, perempuan, dan generasi muda,” sambung Media.

Media mengatakan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen sering dijadikan indikator keberhasilan, namun acap kali mengabaikan distribusi hasil dan tidak menunjukkan siapa yang menikmati pertumbuhan. Temuan CELIOS, ucap Media, menunjukkan total kekayaan 50 orang terkaya mengalami kenaikan signifikan dari Rp 2.508 triliun pada 2019 menjadi Rp 4.651 triliun atau hampir dua kali lipat.

“Tanpa perubahan struktur ekonomi dan politik, 50 orang terkaya di Indonesia akan punya kekayaan setara 111 juta penduduk Indonesia,” ucap Media.

Media menyampaikan pemerintah selalu berseloroh ekonomi Indonesia tumbuh pesat dengan angka pertumbuhan ekonomi di atas lima persen. Padahal, lanjut dia, pengukuran progres pembangunan berbasis angka pertumbuhan ini sudah lama ditinggalkan dalam diskursus ekonomi modern karena mengabaikan dimensi paling penting dari pembangunan, yaitu siapa yang sebenarnya menikmati hasil pertumbuhan tersebut.

“Cara berpikir ini masih sering diulang oleh beberapa ekonom boomers yang tidak memiliki sense keadilan dalam melihat distribusi hasil pembangunan,” lanjut Media.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara mendesak pemerintah segera menerapkan kebijakan pajak terhadap kelompok super kaya atau tax the super rich di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global dan domestik. Bhima menilai rencana Kementerian Keuangan yang baru akan menyiapkan pajak kekayaan paling lambat pada 2028 terlalu lambat mengingat kondisi ekonomi yang semakin rentan.

“Kementerian Keuangan mengeluarkan rencana, baru paling lambat 2028 mereka punya pajak kekayaan. Jangan 2028 (tapi) April, masih ada beberapa hari. Sahkan masalah pajak kekayaan ini, bahas di parlemen," ujar Bhima saat peluncuran laporan dan penelitian berjudul "Laporan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2026: Republik Oligarki" di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Bhima memperingatkan dunia, termasuk Indonesia, sedang menuju situasi perfect storm akibat kombinasi krisis energi, konflik global, hingga gangguan pasokan energi seperti LPG. Dia menilai kondisi ini akan kian menekan masyarakat, terutama di tengah potensi kenaikan harga energi, termasuk BBM.

Menurut Bhima, dalam situasi krisis tersebut, terdapat kelompok yang justru meraup keuntungan besar, khususnya pelaku usaha di sektor ekstraktif. Ia menilai kondisi ini tidak adil karena beban ekonomi lebih banyak ditanggung masyarakat luas.

“Ada yang profit, ada yang mendapatkan laba besar sekali. Siapa? Pengusaha-pengusaha ekstraktif. 50 orang paling kaya, sebagian besar ada di sektor ekstraktif yang sekarang sedang menikmati windfall. Kita yang nanggung deritanya, enak saja. Dia yang untung, kita yang rugi," kecam Bhima.

Bhima juga mengkritik struktur perpajakan yang masih membebani kelas menengah, sementara kelompok kaya belum dikenakan pajak secara proporsional. Bagi Bhima, percepatan penerapan pajak kekayaan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat luas.

"Kalau mereka memang tidak mau melakukan itu, berarti mereka memang jelas berpihaknya pada oligarki," ucap Bhima.

Bhima pun mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mendorong perubahan kebijakan fiskal yang lebih adil. Ia menilai momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk menuntut reformasi sistem perpajakan.

"Ini momentumnya, anak-anak muda. Momentumnya kita semua untuk bisa bilang enough is enough dan salah satu solusinya adalah tax the super rich," kata Bhima.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan menekan angka kemiskinan hingga 7,43% pada 2025. Kendati demikian, ketimpangan ekonomi antarwilayah masih menjadi rapor merah yang perlu segera dibenahi.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengungkapkan bahwa capaian tingkat kemiskinan tahun 2025 menunjukkan penurunan sebesar 0,34 poin persentase dibandingkan 2024 yang bertengger di angka 7,77%.

Bahkan angka tersebut terpantau lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada di level 8,25%.

Kendati demikian, meski secara makro menunjukkan performa impresif, Jufri mengakui adanya disparitas yang tajam di tingkat kabupaten/kota.

Ketimpangan tersebut terlihat dari kontrasnya angka kemiskinan antara wilayah perkotaan dan daerah penyangga dibandingkan dengan daerah kepulauan maupun pegunungan.

Berdasarkan data terbaru, masih terdapat 8 daerah yang memiliki tingkat kemiskinan di atas dua digit atau melampaui 10%.

Antara lain Kabupaten Pangkep 11,60%, Jeneponto 11,42%, Luwu 10,97%, Luwu Utara 10,74%, Enrekang 10,73%, Kepulauan Selayar 10,61%, Tana Toraja 10,54%, dan Toraja Utara 10,05%.

Sebaliknya, 3 daerah tercatat berhasil menjaga tingkat kemiskinan di bawah 5%, yakni Kota Makassar (4,43%), Kota Parepare (4,44%), dan Kabupaten Sidenreng Rappang (4,91%).

"Kondisi ini mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak hanya harus tumbuh, tetapi juga harus merata. Saya meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mengidentifikasi secara detail faktor penyebab kemiskinan di daerah masing-masing," ujar Jufri Rahman di Makassar, Senin (20/4/2026).

Guna mengikis jurang kesenjangan tersebut, Pemprov Sulsel mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan berbasis data (evidence-based policy).

Jufri menekankan pentingnya akurasi dalam memetakan "kantong-kantong" kemiskinan agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.

Strategi penanggulangan ke depan akan difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu sinkronisasi program bantuan agar tidak tumpang tindih, memacu produktivitas masyarakat lokal berbasis potensi daerah, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai motor penggerak kesejahteraan jangka panjang.

"Pendekatan penanggulangan kemiskinan tidak dapat lagi dilakukan secara parsial. Harus menyeluruh, terkoordinasi lintas sektor, dan berkelanjutan sebagai agenda strategis pembangunan daerah," pungkas Jufri.

Pemprov Sulsel pun berharap koordinasi intensif antara provinsi dan kabupaten/kota ini dapat melahirkan kebijakan yang lebih berkualitas guna memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) meningkat dan kesenjangan antarwilayah terkikis secara signifikan.

Jakarta (ANTARA) - Ketimpangan ekonomi kerap dipahami sebagai persoalan jarak yang lebar antara kelompok atas dan bawah. Ketika jarak itu menyempit, persoalan dianggap selesai.

Dalam praktik pembangunan, ketimpangan jarang benar-benar hilang. Ia lebih sering berubah bentuk. Pada fase tertentu, ketimpangan tidak lagi tampil sebagai jurang yang mencolok, tetapi sebagai perbedaan yang lebih halus, terutama dalam kemampuan rumah tangga menjaga kesinambungan kesejahteraannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, distribusi pengeluaran di Indonesia menunjukkan perbaikan yang nyata. Jarak pengeluaran antarkelompok menyempit, dan porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah meningkat. Perubahan ini menandai bahwa hasil pertumbuhan ekonomi semakin tersebar dan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok atas. Pemerataan tersebut menjadi fondasi penting bagi stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan.

Perbaikan ini juga tercermin dalam perkembangan ketimpangan pengeluaran secara nasional. Menurut data BPS, pada September 2025, tingkat ketimpangan yang diukur melalui gini ratio tercatat sebesar 0,363, lebih rendah dibandingkan periode-periode sebelumnya. Tren penurunan ini memperpanjang kecenderungan membaiknya distribusi pengeluaran, setelah tekanan ketimpangan sempat meningkat pada masa pandemi. Secara agregat, gambaran ini memperlihatkan bahwa ketimpangan berkurang dan struktur distribusi pengeluaran penduduk menjadi lebih seimbang.

Perbaikan distribusi tersebut terjadi, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Ketimpangan di kota menurun, demikian pula di desa, dengan tingkat ketimpangan perdesaan yang secara konsisten lebih rendah dibandingkan perkotaan. Hanya saja, pemerataan ini memiliki karakter yang berbeda antara desa dan kota. Di perdesaan, porsi pengeluaran kelompok bawah relatif lebih besar, mencerminkan distribusi yang lebih merata. Akan tetapi, pemerataan ini berlangsung dalam struktur ekonomi yang masih terbatas. Variasi pengeluaran antarkelompok lebih sempit karena keseluruhan tingkat pengeluaran relatif rendah. Dengan kata lain, pemerataan di desa tidak selalu identik dengan kekuatan ekonomi yang lebih besar.

Di perkotaan, situasinya berbeda. Meski ketimpangan menurun, struktur ekonomi yang lebih kompleks menciptakan variasi pengeluaran yang tetap lebar. Pada September 2025, gini ratio perkotaan tercatat sebesar 0,383, jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang berada di angka 0,295. Kota menyediakan lebih banyak peluang pendapatan, tetapi juga menghadirkan biaya hidup yang tinggi dan perbedaan kualitas pekerjaan yang tajam. Di sini, ketimpangan tidak hanya soal besar kecilnya pengeluaran, melainkan tentang stabilitas pendapatan, keamanan kerja, dan akses terhadap perlindungan.

Perbedaan karakter ini semakin terlihat ketika ditarik ke level wilayah. Ketimpangan antardaerah masih menunjukkan variasi yang cukup lebar, termasuk di provinsi dengan aktivitas ekonomi yang tinggi. Beberapa daerah dengan basis ekonomi kuat tetap mencatat tingkat ketimpangan di atas rata-rata nasional, sementara daerah lain menunjukkan distribusi yang jauh lebih merata. Kondisi ini menegaskan bahwa ketimpangan tidak bisa disederhanakan sebagai persoalan daerah tertinggal versus daerah maju. Bahkan di wilayah dengan kapasitas ekonomi besar, distribusi kesejahteraan di dalamnya tidak selalu merata.

Pada titik ini, penurunan ketimpangan pengeluaran perlu dibaca lebih dalam. Perbaikan distribusi memang memperkecil jarak antara kelompok atas dan bawah, tetapi juga membuat semakin banyak rumah tangga berada pada posisi antara—tidak lagi tergolong miskin, namun belum sepenuhnya aman secara ekonomi. Perubahan ini bersifat nyata, tetapi belum cukup kuat untuk membentuk ketahanan jangka panjang.

Data distribusi pengeluaran menunjukkan bahwa pada September 2025, porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah mencapai 19,28 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan membaiknya posisi kelompok terbawah dalam struktur konsumsi. Namun, pada saat yang sama, kelompok 40 persen menengah—yang berada tepat di atas kelompok terbawah—menjadi kelompok kunci dalam struktur distribusi, karena menampung banyak rumah tangga yang telah keluar dari kondisi paling rentan tetapi belum sepenuhnya memiliki bantalan ekonomi yang kuat.

Kelompok inilah yang menjadi kunci dalam memahami wajah baru ketimpangan. Banyak rumah tangga hidup tepat di atas lapisan terbawah, dengan pengeluaran yang relatif memadai untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi tanpa penyangga yang cukup. Kesejahteraan mereka sangat bergantung pada kesinambungan pendapatan. Gangguan kecil seperti kenaikan harga, berkurangnya jam kerja, atau kebutuhan mendadak dapat dengan cepat menggerus kondisi ekonomi mereka.

Dalam konteks ini, ketimpangan tidak lagi terutama soal jarak pengeluaran, melainkan soal tingkat kerentanan. Dua rumah tangga dengan pengeluaran yang relatif serupa dapat memiliki tingkat keamanan hidup yang sangat berbeda. Rumah tangga dengan pekerjaan stabil, tabungan, atau akses perlindungan memiliki ruang bernapas yang lebih panjang. Sebaliknya, rumah tangga tanpa penyangga tersebut berada pada posisi yang jauh lebih rapuh, meskipun secara kasatmata tampak cukup.

Selain kerentanan ekonomi, perbedaan akses turut membentuk ketimpangan yang semakin menentukan. Distribusi pengeluaran yang membaik membuka peluang pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih luas. Namun akses terhadap pendidikan bermutu, layanan kesehatan yang memadai, dan lingkungan yang mendukung produktivitas masih sangat dipengaruhi oleh lokasi dan kondisi sosial ekonomi. Perbedaan ini tidak selalu tercermin langsung dalam angka pengeluaran, tetapi berpengaruh besar terhadap peluang jangka panjang.

Akumulasi perbedaan akses inilah yang berpotensi membentuk ketimpangan antargenerasi. Anak-anak dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran yang mirip dapat tumbuh dengan kualitas modal manusia yang berbeda, tergantung pada layanan dan lingkungan yang mereka terima. Dalam jangka pendek, distribusi pengeluaran terlihat membaik. Dalam jangka panjang, ketimpangan peluang dapat tetap bertahan jika tidak dikelola dengan cermat.

Dalam situasi ini, kebijakan pembangunan dihadapkan pada tantangan menjaga agar mobilitas ekonomi yang telah terbuka tidak kembali tertutup. Pemerataan pengeluaran menciptakan ruang bagi lebih banyak rumah tangga untuk naik kelas, tetapi kesinambungan proses tersebut sangat bergantung pada kemampuan sistem ekonomi menyerap tenaga kerja secara produktif dan menjaga daya beli. Ketika peluang kerja, kualitas layanan, dan perlindungan sosial bergerak searah, perbaikan distribusi tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu membentuk lintasan kesejahteraan yang lebih stabil bagi kelompok-kelompok yang selama ini berada di wilayah transisi.

Karena itu, penurunan ketimpangan pengeluaran sepatutnya dipahami sebagai fondasi, bukan titik akhir. Fondasi ini penting dan patut diapresiasi, karena tanpa distribusi yang lebih seimbang, upaya penguatan kesejahteraan tidak memiliki pijakan yang kokoh. Namun fondasi tersebut perlu diikuti oleh upaya memperkuat kualitas pertumbuhan agar pemerataan yang terjadi tidak bersifat sementara.

Perbaikan distribusi pengeluaran memberikan dasar yang semakin kuat bagi pembangunan yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, penguatan kualitas pertumbuhan melalui penciptaan pekerjaan yang lebih stabil, peningkatan akses layanan dasar, serta perlindungan sosial yang adaptif menjadi langkah penting agar pemerataan yang telah dicapai dapat berkelanjutan dan memperluas mobilitas ekonomi masyarakat.

Dengan memahami bahwa ketimpangan dapat berubah bentuk, tantangan pembangunan ke depan tidak lagi semata mengecilkan jarak antarkelompok, melainkan memastikan bahwa pemerataan yang berlangsung hari ini benar-benar bertahan. Ukuran keberhasilan tidak hanya terletak pada seberapa kecil jarak yang tersisa, tetapi pada seberapa kuat masyarakat bertahan dan melangkah maju di tengah ketidakpastian.

*) Lili Retnosari merupakan statistisi pada Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerhati isu sosial ekonomi

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ketimpangan antara masyarakat atas dengan menengah-bawah semakin melebar, setidaknya apabila dilihat dari pertumbuhan konsumsi per kapita. Masalahnya, jika terus berlanjut maka berbagai permasalahan ekonomi menanti.

Fenomena ketimpangan konsumsi tersebut disebutK-shaped consumptionalias pola konsumsi berbentuk K. Sebutan tersebut dipakai karena menunjukkan konsumsi masyarakat terbelah menjadi dua arah.

Di satu sisi, konsumsi kelompok atas meningkat sehingga secara grafis menunjukkan garis naik; sebaliknya, konsumsi kelompok menengah-bawah melemah atau menunjukkan garis turun sehingga membentuk pola huruf K.

Fenomena pola konsumsi berbentuk K itulah yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan bertajuk Demographic & Consumption Insight 2025, Mandiri Institute menemukan bahwa konsumsi kelas atas meningkat tajam sementara kelas menengah melemah.

Pada 2025, pertumbuhan konsumsi kelas atas (persentil 99-100) tumbuh 7,9% secara tahunan (year on year/YoY). Pada saat yang sama, pertumbuhan konsumsi kelas menengah (persentil 81-99) hanya mencapai 3,04% YoY—lebih rendah dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 4,57% YoY.

"Ini menunjukkan makin membesarnya ketimpangan ya. Bahwa ketimpangannya makin besar.," ujar Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Ketimpangan tersebut tak terlepas distribusi pendapatan yang semakin tidak merata. Menurut Deni, ketidakmerataan pendapatan tersebut terakselerasi akibat pandemi Covid-19.

Saat itu, sambungnya, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Masalahnya, pemulihan pasar tenaga kerja sangat lambat.

Dia tidak menampik bahwa jutaan lapangan kerja tetap tercipta pasca pandemi. Hanya saja, yang tercipta lebih banyak pekerjaan informal dengan gaji tidak pasti atau rendah.

Terbukti, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Mandiri Institute menunjukkan pada 2025, proporsi pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai sebesar 57% atau lebih rendah dari proporsi pra-pandemi (58%).

Tak sampai situ, data Mandiri Institute yang diolah dari survei sosial ekonomi nasional 2025 juga menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah pun menyusut dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025.

Data tersebut menunjukkan berlanjutnya fenomena penurunan kelas menengah di Indonesia, setidaknya sejak 2019. Sebelumnya, BPS mengungkapkan setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta selama 2019—2024.

Artinya, dari 2019—2025, jumlah kelas menengah sudah berkurang sekitar 10,6 juta. Penurunan ini menyebabkan proporsi kelas menengah terhadap total populasi tergerus menjadi 16,6% (2025), dari posisi 21,4% (2019).

Nasib kelas menengah itu tidak banyak dialami kelas atas. Deni menjelaskan penghasilan kelas atas tidak hanya berasal dari slip gaji namun juga banyak dari aset finansial atau pendapatan pasif seperti imbal hasil obligasi, dividen saham, emas, properti, dan sejenisnya.

"Jadi kalaupun harga barang, inflasi itu meningkat, dia masih bisacover[menutupi] itu. Sementara yangmiddle class[kelas menengah] kan dia enggak punya aset. Dia cuma bergantung dari gaji, sementara gajinya naik enggak secepat peningkatan harga barang," ujar Deni.

Singkatnya, pendapatan kelompok menengah-bawah semakin terkikis inflasi, sementara pendapatan kelompok atas terus bertambah lewat berbagai aset finansial dan pendapatan pasifnya.

Lampu Kuning Ekonomi

Pertanyaannya: apa dampak ekonomi makro dari fenomena konsumsi berbentuk K?

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky mengingatkan bahwa kelas atas merupakan kelompok yang cenderung menabung pendapatannya daripada membelanjakannya. Sebaliknya, kelas menengah-bawah merupakan kelompok masyarakat yang paling banyak menggunakan pendapatan untuk belanja.

Singkatnya, pertumbuhan ekonomi ke depan akan terpengaruh secara negatif karena konsumsi merupakan kontributor utama pembentukan produk domestik bruto (PDB). Pada kuartal IV/2025 misalnya, konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 53,88% terdampak pembentukan PDB.

"Apabila tidak teratasi semakin lama ketimpangan semakin lebar dan pertumbuhan ekonomi akan stagnan," singkat Riefky kepada Bisnis, Selasa (24/4/2026).

Senada, Deni menjelaskan jika fenomena konsumsi berbentuk K ini terus-terusan berlanjut maka konsumsi akan semakin timpang. Akibatnya, struktur pertumbuhan ekonomi akan semakin rapuh karena hanya tergantung ke kelompok paling kecil yaitu kelas atas.

"Seharusnya kanmiddle class-nya [kelas menengahnya] yang membesar. Ini sementaramiddle class-nya kan makin mengecil. Jadi itu enggaksustainable[berkelanjutan] secara makro," tutup pengajar di Prasetya Mulya Business School itu.

Ironi geografis kerap lebih keras berteriak ketimbang data statistik. Di kota-kota besar Indonesia, fenomena ini tidak sulit untuk ditemukan. Permukiman yang padat dan gelap bisa berdiri hanya ratusan meter dari kawasan perumahan mewah yang terang dan lega. Jarak fisik bisa ditempuh dalam waktu singkat, tetapi jarak sosialnya nyaris tidak terukur. Dua dunia yang berbagi satu kota, namun tidak pernah benar-benar saling menyentuh.

Contoh yang sering disebut di Jakarta, yakni permukiman di Muara Baru yang tak pernah tersentuh terik matahari, lantaran demikian padatnya, yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari kawasan gemerlap Pantai Mutiara, sedangkan di Surabaya terdapat kawasan Asemrowo yang menyimpan kontras tajam permukiman kumuh dan perumahan modern. Statistik yang ada juga menunjukkan hampir empat dari 10 anak di Indonesia mengalami deprivasi multidimensi, yakni terperangkap dalam kekurangan akses terhadap pendidikan, perumahan layak, sanitasi, sampai informasi.

Di sinilah pertanyaan soal keadilan sosial dan mobilitas antargenerasi seharusnya diletakkan. Apakah anak-anak yang lahir dan besar di sisi yang “salah” dari suatu kota memiliki kesempatan yang setara untuk mengubah nasib mereka? Ataukah ironi geografis ini tidak lain adalah cermin dari sebuah sistem yang terus mereproduksi ketimpangan dari satu generasi ke generasi berikutnya?

Pentingnya Kesetaraan Kesempatan

Anak-anak yang lahir di sisi yang “salah” dari suatu kota mewarisi tidak hanya kemiskinan material, melainkan juga kemiskinan kesempatan yang jauh lebih sulit untuk dilihat dan diatasi. Ada persoalan kesetaraan kesempatan (equality of opportunity) yang absen bukan lantaran pilihan individual, tetapi karena desain tata ruang, kebijakan publik, dan distribusi sumber daya yang timpang selama berpuluh tahun. Ketimpangan geografis bukan lagi sekadar jarak, melainkan soal kualitas sekolah yang tidak merata, jejaring sosial yang sempit, sosok contoh yang dilihat anak setiap hari, serta harapan yang ditanamkan oleh lingkungan sejak dini.

Ekonom Fabio Sánchez dari Universitas Los Andes (Kolombia) menyebutkan bahwa seseorang yang berhasil melanjutkan ke pendidikan tinggi akan memperoleh upah dua kali lipat dibandingkan mereka yang putus sekolah. Namun, perjalanan mobilitas sosial ini dimulai jauh sebelum seseorang duduk di bangku pendidikan tinggi. Akses ke pendidikan tinggi masih begitu sering ditentukan oleh di mana seorang anak dibesarkan, sekolah mana yang menerimanya, dan lingkungan seperti apa yang membentuk ambisi dan keyakinan dirinya sejak kecil.

Dengan logika ini, bagi seorang anak yang tinggal di lokasi yang “salah”, potensi mobilitas sosialnya sudah terpangkas jauh sebelum ia memulai berjuang. Balestra dan Ciani (2022) menunjukkan bahwa mobilitas sosial yang meningkat adalah soal seberapa jauh anak-anak dapat memperbaiki situasi sosial-ekonomi mereka menjadi lebih tinggi dibandingkan orang tua mereka (mobilitas antargenerasi) atau selama masa hidup mereka sendiri (mobilitas intragenerasi). Ini hanya mungkin jika ada kesetaraan kesempatan yang sangat ditentukan oleh geografi tempat seorang anak tumbuh.

Studi monumental opportunity atlas dipimpin oleh ekonom Raj Chetty (2018) yang melacak akar mobilitas sosial lebih dari 20 juta warga Amerika Serikat, menambah lapisan peringatan yang lebih dalam. Studi ini menemukan bahwa takdir sosial seorang anak bisa berubah tajam. Penyebabnya hanya karena ia tumbuh di lingkungan yang berbeda, meski jaraknya hanya beberapa mil saja. Pindah ke lingkungan yang lebih baik dan lebih awal di masa kecil bisa meningkatkan penghasilan anak saat ia dewasa.

Kunci mobilitas sosial bukan cuma soal asupan gizi atau kehadiran di sekolah, melainkan pada ekosistem lingkungan secara keseluruhan; pada orang-orang di sekitar si anak tumbuh, struktur keluarga, dan tatanan sosial di mana si anak tumbuh. Jelaslah, kesetaraan kesempatan adalah determinan utama mobilitas sosial. Karena itu, mengubah nasib anak tidaklah cukup hanya dengan menyentuh individunya, justru lingkungan tempat anak bertumbuh yang harus dibenahi.

Perangkap Geografis

Ketimpangan sering makin mengeras seiring waktu, baik melalui geografi pendidikan maupun ekonomi. Sekolah-sekolah yang berdiri di tengah kawasan miskin luput dari perhatian, sehingga tampaklah ruang kelasnya tidak layak atau ekosistem belajarnya tidak kondusif. Sedangkan kawasan yang sudah maju kian menarik investasi, fasilitas, maupun tenaga terampil, sehingga semakin maju. Sebaliknya, kawasan yang tertinggal banyak kehilangan sumber daya manusianya yang mencari penghidupan lebih baik di tempat lain, sehingga kawasan seperti ini kian terpinggirkan.

“Perangkap geografis” tersebut menyebabkan sangat sulit bagi kawasan seperti ini untuk dapat keluar dari lingkaran ketertinggalan, jika tidak ada intervensi struktural yang serius dan berkelanjutan.

Itulah sebabnya kebijakan berskala besar sekalipun bila berorientasi hanya pada individu anak tetap akan sulit untuk memutus rantai ketimpangan yang bercikal-bakal dari struktur geografis dan sosial. Bahkan intervensi gizi di sekolah sekalipun hanya mungkin menghasilkan mobilitas antargenerasi yang sesungguhnya jika lingkungan tempat si anak pulang juga dibenahi.

Mengubah Paradigma

Rendahnya mobilitas sosial terjadi karena tiadanya kesetaraan kesempatan. Mobilitas sosial sejati mensyaratkan perubahan ekosistem secara menyeluruh, dan itulah yang paling jujur, paling sulit, paling mahal, sekaligus paling berdampak.

Kesetaraan kesempatan ini harus dibangun secara sadar melalui kebijakan tata ruang yang adil, anggaran pendidikan yang merata, dan investasi jangka panjang pada komunitas yang selama ini tersisihkan.

Dalam hal ini, permukiman padat seperti di Muara Baru dan Asemrowo haruslah dilihat bukan sebagai “penyakit kota” yang harus dibersihkan, melainkan sebagai kawasan yang warganya juga memiliki hak atas ruang yang layak untuk terjadinya proses mobilitas sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa ibadah Ramadan bukan sekadar ritual spiritual, melainkan momentum untuk memperkuat solidaritas ekonomi melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah sebagai motor pemerataan kesejahteraan.

Dalam khotbah Idulfitri 1447 Hijriah di Balai Kota DKI Jakarta, Ma’ruf menyampaikan bahwa Ramadan telah membangun kesalehan sosial yang nyata.

Menurutnya, redistribusi kekayaan yang terjadi selama satu bulan penuh merupakan wujud konkret dari keadilan ekonomi yang diajarkan Islam.

"Ramadan juga membangun solidaritas ekonomi umat. Dalam satu bulan ini kita melihat zakat ditunaikan, infak digerakkan, sedekah dibagikan. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya membangun kesalehan ritual tapi juga kesalehan sosial," ujar Ma’ruf Amin di Balai Kota Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Ma'ruf menjelaskan, para ulama terdahulu telah menekankan bahwa agama tidak hanya tegak dengan ibadah saja, melainkan juga dengan keadilan (al-adlu).

Dalam konteks tersebut, zakat dan sedekah dipandang sebagai instrumen strategis untuk meminimalkan ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin.

"Zakat, sedekah, dan kepedulian sosial adalah instrumen pemerataan ekonomi. Jika ini kita kelola dengan baik, maka umat Islam tidak hanya kuat secara spiritual tapi juga kuat secara ekonomi," ucapnya.

Selain menyentuh aspek ekonomi, Ma'ruf juga menyoroti pentingnya silaturahmi sebagai modal sosial peradaban. Dia menganalogikan kemajemukan Indonesia seperti sebuah simfoni musik yang harmoni, di mana perbedaan latar belakang harus dirajut untuk menciptakan stabilitas nasional.

Menurutnya, silaturahmi akan melahirkan kepercayaan, yang kemudian memicu kerja sama antarpihak. Kerja sama inilah yang dianggap sebagai prasyarat mutlak bagi kemajuan sebuah bangsa dan sistem ekonomi yang sehat.

"Silaturahim melahirkan kepercayaan, kepercayaan melahirkan kerja sama, dan kerja sama melahirkan kemajuan. Keadilan tidak akan lahir jika masyarakat terpecah belah," pungkasnya.

Ma'ruf Amin pun mengajak masyarakat untuk konsisten menjalankan nilai-nilai integritas dan kepedulian sosial tersebut guna memastikan roda ekonomi dan sosial tetap berjalan di atas koridor yang inklusif dan berkeadilan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Lembaga riset Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) memperkirakan potensi ekonomi mudik pada Ramadan 2026 mencapai Rp347,67 triliun dalam skema moderat hingga Rp417,20 triliun dalam skema optimistis. Proyeksi ini menegaskan peran mudik sebagai salah satu momentum konsumsi terbesar dalam siklus ekonomi tahunan Indonesia.

Peneliti IDEAS Agung Pardini mengatakan, perhitungan tersebut menggunakan pendekatan berbasis desil untuk memetakan perilaku konsumsi masyarakat. Metode ini membagi populasi ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat pengeluaran, sehingga memberikan gambaran lebih rinci terkait partisipasi mudik dan dampak ekonominya.

Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia sekitar 281 juta jiwa, IDEAS memperkirakan sekitar separuh populasi akan melakukan perjalanan mudik. Namun, tingkat partisipasi tidak merata karena dipengaruhi kemampuan ekonomi, di mana kelompok desil terbawah hanya sekitar 40 persen, sementara kelompok tertinggi bisa mencapai 60 persen.

“Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin besar peluang seseorang untuk berpartisipasi dalam mudik. Ini mencerminkan bahwa mudik bukan hanya tradisi sosial, tetapi juga aktivitas ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh kapasitas daya beli,” kata Agung dalam keterangan tertulis, Kamis (19/3/2026).

Dari sisi pengeluaran, kesenjangan antar kelompok terlihat tajam. Rata-rata pengeluaran bulanan antara kelompok terbawah dan tertinggi berbeda hampir sepuluh kali lipat, tetapi dalam konteks mudik, kelompok berpendapatan rendah justru mengalokasikan porsi pengeluaran yang lebih besar.

Kelompok bawah menghabiskan sekitar 200 persen dari konsumsi bulanan untuk mudik, sedangkan kelompok atas sekitar 120 persen. Kondisi ini menunjukkan beban ekonomi yang lebih berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah meskipun secara nominal pengeluarannya lebih kecil.

“Kelompok bawah cenderung harus mengorbankan porsi pendapatan yang jauh lebih besar untuk bisa mudik. Secara nominal mereka membelanjakan lebih kecil, tetapi secara beban ekonomi justru lebih berat,” ujar Agung.

Meski demikian, kontribusi terbesar terhadap total perputaran ekonomi mudik tetap datang dari kelompok menengah hingga atas. Dalam skema moderat, kelompok desil 6 hingga desil 10 menjadi penopang utama, menegaskan dominasi kelas menengah dalam struktur konsumsi nasional.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kekuatan ekonomi mudik tidak hanya ditentukan oleh jumlah pemudik, tetapi juga daya beli. Kelas menengah menjadi kunci karena memiliki kapasitas belanja yang cukup besar sekaligus jumlah populasi yang signifikan.

Pada September 2025 BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan gini ratio sebesar 0,363. Angka ini menurun 0,012 poin dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,375 dan turun 0,018 poin dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,381. Capaian ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir. Bahkan, angka tersebut telah melampaui target RPJMN 2025–2029 yang mematok gini ratio pada kisaran 0,372–0,375 pada 2029.

Secara makro, ini adalah kabar baik. Penurunan ketimpangan di tengah dinamika ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil menunjukkan adanya perbaikan distribusi pengeluaran antarkelompok penduduk. Namun, seperti lazimnya indikator agregat, gini ratio tidak boleh dibaca secara tunggal. Di balik perbaikan nasional, terdapat dua pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian serius, yakni disparitas antarprovinsi dan struktur distribusi pengeluaran penduduk menurut kelompok pengeluaran.

Jika dibandingkan dengan angka nasional sebesar 0,363, masih terdapat beberapa provinsi dengan gini ratio lebih tinggi. Di kawasan timur, Papua Selatan mencatat 0,426, disusul Papua sebesar 0,397 dan Papua Barat 0,383. Di wilayah perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi, DKI Jakarta berada pada 0,423 dan DI Yogyakarta 0,414. Sementara itu, Jawa Barat dan Papua sama-sama mencatat 0,397, Kepulauan Riau 0,385, Gorontalo 0,383, serta Nusa Tenggara Barat 0,364.

Disparitas ini memperlihatkan bahwa struktur ekonomi daerah sangat memengaruhi pola distribusi pengeluaran. Di provinsi dengan basis ekonomi perkotaan dan sektor jasa modern seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, ketimpangan cenderung dipengaruhi oleh perbedaan tajam antara kelompok berpendapatan tinggi yang bekerja di sektor formal modern dan kelompok pekerja informal dengan produktivitas lebih rendah. Aglomerasi ekonomi memang mendorong pertumbuhan, tetapi juga berpotensi memperlebar jarak jika mobilitas sosial tidak berjalan optimal.

Di sisi lain, provinsi-provinsi di Tanah Papua seperti Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat menunjukkan dinamika berbeda. Ketimpangan di wilayah ini sering kali dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor ekstraktif dan proyek skala besar yang menghasilkan konsentrasi pendapatan pada kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat masih bergantung pada ekonomi subsisten. Tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur juga memengaruhi akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi.

Provinsi seperti Jawa Barat dan Kepulauan Riau menghadapi kompleksitas tersendiri sebagai daerah industri dan kawasan perdagangan. Pertumbuhan sektor manufaktur dan perdagangan internasional menciptakan lapangan kerja, namun kesenjangan keterampilan dan perbedaan akses terhadap pekerjaan formal dapat memperlebar distribusi pengeluaran. Sementara itu, di provinsi seperti Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat, ketimpangan lebih banyak berkaitan dengan struktur ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata yang rentan terhadap fluktuasi musiman dan guncangan eksternal.

Gambaran ini menegaskan bahwa ketimpangan nasional sesungguhnya merupakan agregasi dari dinamika yang sangat beragam di tingkat daerah. Penurunan gini ratio secara nasional tidak otomatis berarti seluruh provinsi mengalami perbaikan dengan kecepatan yang sama. Oleh karena itu, strategi pengurangan ketimpangan perlu sensitif terhadap karakteristik wilayah, baik dari sisi struktur ekonomi, demografi, maupun akses terhadap layanan dasar.

Selain disparitas wilayah, pekerjaan rumah kedua adalah komposisi distribusi menurut kelompok pengeluaran penduduk. Berdasarkan ukuran yang juga digunakan oleh Bank Dunia ini, pada September 2025 persentase pengeluaran kelompok 40% terbawah tercatat sebesar 19,28%. Artinya, 40% penduduk dengan tingkat pengeluaran terbawah hanya menyumbang sekitar seperlima dari total kue ekonomi. Di sisi lain, kelompok 20% teratas mampu menyumbang 44,80% distribusi pengeluaran, atau sekitar 2,32 kali lipat dibandingkan kelompok 40% terbawah.

Struktur ini menunjukkan bahwa konsentrasi pengeluaran masih relatif tinggi pada kelompok atas meskipun jumlah penduduk pada kelas ini lebih sedikit. Walaupun tren ketimpangan membaik, ruang untuk memperkuat daya beli kelompok bawah tetap terbuka lebar. Di sinilah pentingnya memperluas perspektif dari ketimpangan hasil menuju ketimpangan kesempatan atau inequality of opportunity.

Ketimpangan pengeluaran merupakan potret hasil akhir. Ketimpangan kesempatan berbicara tentang titik awal kehidupan yang tidak setara, tentang akses berbeda terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, layanan dasar, hingga sumber daya produktif. Jika titik awalnya timpang, maka hasil akhirnya cenderung mereproduksi ketimpangan yang sama.

Dalam konteks Agenda 2030, ketimpangan kesempatan merujuk pada kesenjangan akses terhadap dimensi kunci yang memungkinkan individu mencapai kualitas hidup yang layak. Dimensi tersebut mencakup aspek ekonomi seperti akses terhadap pekerjaan layak dan layanan keuangan; aspek sosial seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan gizi; serta aspek lingkungan seperti air minum layak, sanitasi, listrik, dan bahan bakar bersih.

Pendekatan ini berakar pada pemikiran filsuf politik seperti John Rawls yang menekankan pentingnya keadilan distributif dan perlindungan terhadap kelompok paling kurang beruntung, serta Amartya Sen yang mengembangkan pendekatan kapabilitas. Bagi Sen, pembangunan bukan sekadar peningkatan pendapatan, melainkan perluasan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Tanpa kesempatan yang setara, hasil yang adil sulit dicapai.

Ketimpangan kesempatan juga memiliki dimensi antargenerasi. Anak yang lahir di rumah tangga dengan akses terbatas terhadap pendidikan bermutu, gizi memadai, dan layanan kesehatan berkualitas akan memulai hidup dengan hambatan yang tidak ia pilih. Hambatan ini sering kali berlanjut hingga dewasa dan kemudian diwariskan kembali kepada generasi berikutnya. Inilah yang disebut sebagai jebakan ketimpangan antargenerasi.

Karena itu, menurunkan gini ratio saja belum cukup. Kita perlu memastikan bahwa perbaikan distribusi pengeluaran berjalan seiring dengan pemerataan akses terhadap kesempatan dasar. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk memetakan ketimpangan kesempatan, antara lain capaian pendidikan menengah, akses pendidikan tinggi, prevalensi stunting sebagai proksi kecukupan gizi, persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan profesional, pekerjaan penuh waktu sebagai proksi pekerjaan layak, serta akses rumah tangga terhadap air minum layak, sanitasi, listrik, bahan bakar bersih, dan kepemilikan rekening bank.

Sebagian indikator tersebut telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Akses listrik dan air minum layak semakin meluas. Cakupan pendidikan menengah meningkat. Intervensi gizi semakin diperkuat. Namun, jika ditelusuri lebih dalam hingga tingkat provinsi dan kabupaten, kesenjangan akses masih ada. Di sejumlah wilayah, anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah memiliki peluang lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan menengah. Di wilayah lain, akses terhadap pekerjaan formal dan perlindungan sosial masih terbatas.

Pendekatan siklus hidup menjadi relevan dalam konteks ini. Ketimpangan kesempatan tidak muncul secara tiba-tiba pada usia produktif. Ia dimulai sejak dalam kandungan, berlanjut pada masa balita, usia sekolah, transisi ke dunia kerja, hingga masa lanjut usia. Intervensi kebijakan yang efektif perlu dirancang secara terintegrasi sepanjang siklus hidup tersebut.

Pada fase awal kehidupan, fokus pada pencegahan stunting dan pemenuhan gizi menjadi krusial. Pada usia sekolah, kualitas dan pemerataan pendidikan menentukan peluang mobilitas sosial. Pada fase transisi ke dunia kerja, akses terhadap pelatihan keterampilan dan pekerjaan layak menentukan kemampuan menghasilkan pendapatan yang stabil. Sementara itu, inklusi keuangan dan kepemilikan aset produktif memperkuat ketahanan rumah tangga terhadap guncangan ekonomi.

Pendekatan ini juga sejalan dengan Target 10.3 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menyerukan jaminan kesempatan yang setara dan pengurangan ketimpangan hasil, termasuk melalui penghapusan praktik diskriminatif dan penguatan kebijakan yang inklusif. Ketimpangan kesempatan bukan hanya persoalan moral tentang keadilan, tetapi juga persoalan efisiensi ekonomi. Ketika sebagian penduduk tidak dapat mengakses pendidikan atau pekerjaan layak karena faktor di luar kendali mereka, potensi produktif berpeluang tidak termanfaatkan secara optimal.

Penurunan gini ratio ke level 0,363 memberikan momentum untuk melangkah lebih jauh. Capaian ini menunjukkan bahwa arah kebijakan distribusi dan perlindungan sosial telah berada di jalur yang tepat. Tantangannya kini adalah memperdalam kualitas intervensi dengan memastikan bahwa setiap anak, di mana pun ia lahir, memiliki peluang yang relatif setara untuk berkembang.

Agenda ke depan bukan hanya memperkecil jarak angka di level nasional, tetapi memastikan bahwa anak di Papua Selatan memiliki peluang pendidikan yang setara dengan anak di Jawa, bahwa pekerja di Gorontalo memiliki akses pekerjaan layak sebagaimana di kawasan industri, dan bahwa rumah tangga di Nusa Tenggara Barat menikmati layanan dasar yang sama dengan di pusat pertumbuhan.

Dengan demikian, penurunan ketimpangan tidak berhenti sebagai capaian statistik, melainkan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih inklusif, di mana pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesempatan berjalan beriringan.

Wakil Presiden ke-13 RI sekaligus Ketua Penasihat CSED Indef Ma'ruf Amin menyebut ekonomi syariah bisa menjadi solusi mengatasi ketimpangan ekonomi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Ma'ruf menilai saat ini ekonomi masih berorientasi terhadap akumulasi sumber daya tanpa batas yang menyebabkan ketimpangan ekonomi. Kekayaan hanya dinikmati oleh sebagian orang saja.

"Dunia hari ini masih didominasi paradigma ekonomi yang berorientasi pada akumulasi sumber daya tanpa batas. Akibatnya ketimpangan ekonomi. Jadi itu kenyataan global, termasuk di Indonesia," ujar Ma'ruf dalam acara Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2).

"Sebagian kecil manusia menikmati sebagian besar kekayaan. Sementara, sebagian besar manusia hanya menikmati sebagian kecil," imbuhnya.

Mengacu terhadap Alquran, yakni surat Al Hasyr ayat 7, Ma'ruf menjelaskan prinsip fundamental ekonomi agar harta tak hanya beredar di kalangan orang kaya.

"Artinya menjaga harta salah satu tujuan diturunkannya syariah. Menjaga harta bukan hanya lindungi kepemilikan tapi distribusi, adil," terang Ma'ruf.

Dengan demikian, menurutnya, hadirnya ekonomi syariah justru untuk keadilan dan keberkahan, bukan hanya untuk pertumbuhan.

Ma'ruf menambahkan untuk menghadapi ketimpangan maka perlu dilakukan perluasan akses kepada masyarakat.

"Ekonomi syariah seperti pesantren. Pesantren memiliki tiga elemen utama ada santri sebagai SDM, kiai sebagai sistem nilai, kiai sebagai penjaga arah. Demikian pula ekonomi syariah. Pelaku ekonomi seperti santri, sistem syariah seperti kiai dan para ekonom syariah adalah seperti kiai-nya yang menjaga arah dan peradaban ekonomi," ungkap Ma'ruf.