Bisnis.com, BANDUNG — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Jawa Barat membongkar praktik investasi bodong berkedok jasa periklanan di Kabupaten Pangandaran. Temuan ini menambah daftar panjang aktivitas keuangan ilegal yang merugikan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat Darwisman mengingatkan masyarakat agar mewaspadai berbagai modus aktivitas keuangan ilegal serta penawaran investasi ilegal yang kembali marak. Entitas dengan inisial MBA diketahui menawarkan investasi dengan janji imbal hasil tertentu tanpa izin dari regulator sektor keuangan. Modus yang digunakan adalah jasa periklanan dengan skema money game atau ponzi.

“Menyikapi temuan tersebut, Satgas PASTI Daerah Jawa Barat telah melakukan pemanggilan dalam rangka klarifikasi terkait legalitas untuk mencegah dampak kerugian masyarakat yang timbul akibat penawaran investasi dimaksud,” ujar Darwisman dalam keterangan resmi, Rabu (11/2/2026).

Langkah tersebut, menurut dia, sejalan dengan amanah Pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam beleid itu ditegaskan setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun pengelolaan dana tanpa izin dari OJK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satgas PASTI Jawa Barat mengimbau masyarakat, khususnya di Kabupaten Pangandaran, untuk tidak mudah tergiur penawaran investasi dengan imbal hasil tinggi yang tidak wajar. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas entitas serta produk atau instrumen keuangan yang ditawarkan telah memperoleh izin atau penegasan dari otoritas berwenang.

Selain itu, warga diingatkan berhati-hati terhadap informasi yang mengatasnamakan OJK maupun Satgas PASTI terkait proses pendalaman terhadap suatu entitas.

Darwisman mengungkapkan, sepanjang 2025 Satgas PASTI telah menghentikan 2.167 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 2.263 pinjaman daring ilegal dan 354 investasi ilegal. Entitas tersebut terindikasi melakukan penipuan dengan berbagai modus, mulai dari meniru atau menduplikasi nama produk, situs, hingga media sosial milik entitas berizin (impersonation), penipuan penawaran kerja paruh waktu, hingga investasi dengan skema money game atau ponzi.

Secara kumulatif, total kerugian akibat investasi ilegal sejak 2017 hingga 2025 mencapai Rp142,22 triliun.

Untuk mencegah kerugian lebih lanjut, OJK mengimbau masyarakat memastikan setiap penawaran produk dan layanan keuangan telah mengantongi izin dari otoritas atau instansi yang berwenang. Masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi mencurigakan atau diduga ilegal, terutama yang menjanjikan imbal hasil tinggi tidak logis, diminta segera melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi OJK.

Bisnis.com, CIREBON- Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mengeluarkan peringatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan dan kejahatan di sektor keuangan yang cenderung meningkat pada masa liburan.

OJK menilai tingginya mobilitas masyarakat, meningkatnya transaksi digital, serta euforia liburan kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.

Modus yang digunakan semakin beragam dan menyasar seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pekerja, pelaku UMKM, hingga kalangan lansia.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menegaskan, perlindungan data pribadi menjadi kunci utama untuk mencegah kejahatan keuangan. Masyarakat diminta untuk tidak membagikan informasi sensitif seperti nomor rekening, PIN, One Time Password (OTP), kata sandi, maupun data identitas lainnya kepada pihak mana pun dengan alasan apa pun.

“Pelaku kejahatan keuangan sering memanfaatkan kelengahan korban, terutama saat aktivitas meningkat di masa liburan. Kerahasiaan data pribadi harus dijaga secara ketat karena menjadi pintu masuk utama penipuan,” ujar Agus, Jumat (2/1/2026).

OJK Cirebon mencatat sejumlah modus penipuan yang paling sering muncul selama periode liburan, di antaranya investasi ilegal dan skema money game dengan janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat.

Selain itu, terdapat pula tantangan berhadiah dan program reward fiktif, penipuan belanja daring melalui toko palsu, hingga undian berhadiah yang mengatasnamakan lembaga resmi.

Modus lain yang juga marak adalah social engineering atau rekayasa sosial, di mana pelaku menyamar sebagai petugas bank, perusahaan jasa keuangan, maupun institusi pemerintah.

Tidak kalah mengkhawatirkan, OJK juga menemukan praktik QRIS palsu di ruang publik, penawaran kerja fiktif yang meminta biaya pendaftaran, hingga love scam melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Phishing melalui tautan, email, dan pesan singkat yang menyerupai institusi resmi juga masih menjadi ancaman serius.

Sepanjang tahun 2025, Kantor OJK Cirebon menerima total 1.976 layanan konsultasi dan pengaduan dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 343 pengaduan terkait langsung dengan penipuan dan kejahatan di bidang keuangan. Data ini menunjukkan bahwa kejahatan ekonomi masih menjadi persoalan nyata dan membutuhkan kewaspadaan kolektif.

Agus menyampaikan, fenomena penipuan keuangan saat ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Oleh karena itu, literasi dan kehati-hatian masyarakat menjadi faktor penentu. OJK Cirebon mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum menerima tawaran investasi atau melakukan transaksi keuangan.

Produk dan pelaku usaha harus dipastikan terdaftar serta diawasi oleh OJK, sementara tawaran keuntungan harus masuk akal dan tidak menjanjikan hasil pasti dalam waktu singkat.

“Jika ragu, lebih baik menunda dan mencari informasi terlebih dahulu. Jangan tergiur janji keuntungan instan,” kata Agus.

OJK juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan indikasi penipuan keuangan agar dapat ditindaklanjuti dan mencegah korban yang lebih luas.