Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) mencatat pertumbuhan kredit secara double digit hingga akhir kuartal I/2026, seiring dengan perbaikan kualitas aset di tengah penyaluran kredit program pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan ekspansi yang tetap sehat dan prudent.

“Hingga akhir triwulan I 2026, penyaluran kredit BRI tercatat tumbuh double digit diiringi dengan perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan. Hal ini mencerminkan ekspansi yang sehat dan prudent,” ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (5/5/2026

Dia menambahkan, perbaikan kualitas aset tercermin dari rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) yang menurun secara kuartalan, dari 3,07% pada akhir Desember 2025 menjadi 3,01% pada Maret 2026.

“Penurunan rasio NPL menunjukkan bahwa strategi pengelolaan risiko yang dijalankan BRI selama tahun 2025 mulai berjalan efektif,” kata dia.

Menurutnya, strategi tersebut meliputi selective growth, penguatan early warning system di segmen ritel, serta optimalisasi fungsi collection dan recovery.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, BRI juga melanjutkan perannya sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran kredit program.

“Untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia secara berkelanjutan, BRI telah menjadi mitra pemerintah dalam penyediaan program kredit bagi rakyat melalui penyaluran KUR yang dari Januari hingga Maret 2026 mencapai Rp47,09 triliun kepada 947 ribu debitur,” ujarnya.

Selain itu, penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi tercatat mencapai Rp17,13 triliun kepada lebih dari 125 ribu debitur pada periode yang sama.

Sebelumnya, Prabowo Subianto pada 1 Mei 2026 mengumumkan rencana penyaluran KUR dengan bunga maksimal 5% per tahun melalui bank-bank Himbara untuk memperluas akses pembiayaan UMKM.

Bisnis.com, PADANG — PT Bank Nagari mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada kuartal I/2026 tetap tumbuh positif meskipun berada di tengah tekanan ekonomi akibat bencana yang melanda tiga provinsi, termasuk Sumatra Barat.

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari Hafid Dauli mengatakan kondisi tersebut secara umum telah memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi target utama penyaluran KUR.

Penyaluran KUR secara total pada periode kuartal I/2026 tercatat sebesar Rp294,13 miliar. Realisasi tersebut terdiri atas penyaluran KUR Konvensional sebesar Rp231,13 miliar yang disalurkan kepada 1.147 debitur, serta KUR Syariah sebesar Rp62,99 miliar kepada 351 nasabah.

“Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada kuartal I/2025, realisasi penyaluran KUR pada tahun 2026 mengalami sedikit penurunan,” katanya, Selasa (5/5/2026).

Dia menyampaikan kondisi ini tidak terlepas dari adanya tekanan ekonomi sebagai dampak pascabencana yang terjadi di beberapa wilayah, yang turut memengaruhi aktivitas usaha dan kemampuan ekspansi pelaku UMKM.

Hafid melihat beberapa debitur cenderung bersikap lebih berhati-hati dalam melakukan penambahan pembiayaan, sementara di sisi lain perbankan juga memperkuat prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran.

Secara persentase, lanjutnya, penyaluran KUR Bank Nagari pada kuartal I/2026 masih didominasi oleh sektor perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan.

Dominasi pada sektor-sektor tersebut mencerminkan fokus pembiayaan pada sektor riil yang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Menurutnya untuk sektor perdagangan tetap menjadi kontributor utama seiring dengan tingginya perputaran usaha dan kebutuhan modal kerja, sementara sektor Pertanian dan Industri Pengolahan menunjukkan peran penting dalam menjaga ketahanan pangan serta mendukung rantai nilai produksi di daerah.

Sebaran penyaluran KUR tercatat paling besar di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Padang. Tingginya realisasi di wilayah tersebut didorong oleh aktivitas ekonomi yang kuat serta jumlah pelaku UMKM yang relatif banyak.

Selain itu, akses layanan perbankan dan efektivitas jaringan pemasaran turut mendukung optimalisasi penyaluran KUR di daerah tersebut.

Dalam kondisi tersebut, Hafid menyebut tunggakan kredit pada kuartal I/2026 masih terjaga dengan baik meskipun terdapat tekanan akibat bencana yang melanda Sumatra Barat.

“Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kualitas kredit secara umum tetap terkendali, di tengah tantangan yang dihadapi oleh para debitur, khususnya pelaku UMKM yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung oleh gangguan aktivitas ekonomi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, untuk mendorong percepatan ekspansi KUR, Bank Nagari secara aktif melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM. Menurut Hafid, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait manfaat, skema, serta persyaratan KUR, sekaligus mendorong inklusi keuangan dan memperluas jangkauan pembiayaan kepada sektor produktif.

Bank Nagari menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp1,5 triliun pada 2026. Perseroan optimistis realisasi pada kuartal II/2026 dapat melampaui target periode tersebut.

“Optimisme ini didukung oleh berbagai langkah strategis yang telah dan terus dilakukan dalam mendorong akselerasi penyaluran, khususnya pada sektor-sektor produktif yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik,” tegasnya.

Salah satu pendorongnya ialah kebijakan relaksasi bagi debitur KUR terdampak bencana, sesuai Peraturan Menteri Koordinator Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kebijakan tersebut memberi ruang bagi debitur untuk memperoleh keringanan sehingga dapat menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan kembali kapasitas pembiayaan. Dengan relaksasi ini, kepercayaan dan kemampuan debitur mengakses pembiayaan diharapkan meningkat dan mendorong percepatan penyaluran KUR.

Di sisi lain, Bank Nagari juga mengoptimalkan ekspansi melalui penguatan tenaga pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Bisnis.com, BANDUNG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat mencatat tren positif penyaluran kredit pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga awal 2026.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman mengungkapkan hingga Januari 2026, Jawa Barat tetap mempertahankan posisi sebagai salah satu kontributor utama penyaluran kredit UMKM di level nasional.

Pertumbuhan ini didorong oleh dinamika aktivitas ekonomi dan besarnya basis pelaku usaha di wilayah tersebut.

"Total kredit UMKM di Jawa Barat mencapai Rp186 triliun atau 12,51% dari total nasional. Capaian ini menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan penyaluran kredit UMKM terbesar kedua setelah Jawa Timur," kata Darwisman belum lama ini.

Berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, jumlah rekening kredit UMKM di Jawa Barat per Januari 2026 telah menyentuh angka 3,5 juta rekening.

Secara spasial, Kota Bandung memimpin penyaluran terbesar dengan nilai Rp25,05 triliun, disusul Kabupaten Bekasi senilai Rp16,80 triliun dan Kabupaten Bogor sebesar Rp15,45 triliun.

Selain itu, Kabupaten Bandung mencatatkan penyaluran sebesar Rp13,54 triliun, sementara Kota Bekasi berada di posisi kelima dengan Rp12,41 triliun.

Dominasi wilayah-wilayah tersebut dipengaruhi oleh kepadatan populasi serta statusnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan motor penggerak aktivitas bisnis di Jawa Barat.

Sektor Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menunjukkan tren positif . Per Januari 2026, sebanyak 48.342 pelaku usaha telah mengakses pembiayaan KUR dengan total penyaluran mencapai Rp3,04 triliun dan outstanding sebesar Rp2,94 triliun.

Dari jumlah tersebut, skema KUR Mikro menjadi penopang utama dengan porsi 60,28% dari total outstanding.

"Penyaluran KUR di Jawa Barat menempati posisi ketiga terbesar secara nasional setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini menunjukkan tingginya pemanfaatan fasilitas pembiayaan produktif oleh pelaku usaha di Jawa Barat untuk mendukung pengembangan usahanya," ujar Darwisman.

Secara geografis, Kabupaten Bogor mencatatkan outstanding KUR terbesar senilai Rp266,87 miliar, diikuti Kabupaten Bekasi Rp235,04 miliar, dan Kabupaten Bandung Rp220,02 miliar. Sementara itu, Kabupaten Garut dan Kota Bandung masing-masing mencatatkan Rp181,37 miliar dan Rp166,67 miliar.

Darwisman menambahkan Jawa Barat memiliki keunggulan berupa letak strategis yang berdekatan dengan pusat ekonomi nasional, Jakarta.

Dukungan infrastruktur seperti bandara internasional, pelabuhan utama, hingga jaringan transportasi darat yang terintegrasi diyakini akan terus memacu daya tarik investasi dan memperluas jangkauan kredit perbankan ke depannya.

Dia pun menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan penyaluran kredit UMKM dan KUR.

"Selain fokus pada akselerasi pertumbuhan, OJK juga memperketat pengawasan guna memastikan kualitas pembiayaan tetap terjaga demi menjaga stabilitas sistem keuangan daerah," tutup dia.

Usulan tersebut juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapatkan sinyal dukungan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa pihaknya kini tengah mengajukan usulan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara Indonesia) untuk mengambil alih pengelolaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

PNM merupakan anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang kini menjadi anggota Danantara Indonesia.

“Saya sedang propose (mengajukan) ke Danantara, (agar) PNM kasih ke kami (Kementerian Keuangan). PNM Madani itu kasih ke kami, nanti kami akan jadikan PNM itu penyalur KUR (Kredit Usaha Rakyat),” kata Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Senin.

Ia menyatakan, pihaknya berencana untuk menjadikan PNM sebagai anak usaha di salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Ia mengungkapkan, rencana akuisisi PNM tersebut diajukan sebagai salah satu solusi untuk memperlancar penyaluran KUR.

Ia menyatakan, banyak laporan dari para pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan layanan kredit murah tersebut.

Selain itu, ia juga menyoroti adanya kebutuhan biaya yang cukup tinggi dalam penyaluran KUR melalui perbankan.

"Kalau KUR yang (disalurkan) lewat bank-bank itu kan kami bayar bunga tuh sampai 18 persen. Uangnya hilang (terpakai untuk membayar bunga), setiap tahun sekitar Rp40 triliun,” ujar Purbaya.

Jika KUR disalurkan melalui PNM sebagai anak usaha dari salah satu SMV Kementerian Keuangan, dana senilai Rp40 triliun tersebut dapat dijadikan modal untuk mentransformasikan BUMN tersebut menjadi bank UMKM.

Purbaya berharap dapat menjadikan PNM sebagai bank besar bermodalkan Rp200 triliun dalam kurun waktu 5 tahun.

“Jadi, anggaran (yang dikeluarkan oleh) kami nggak bertambah (tetap Rp40 triliun setiap tahunnya), tapi dia (PNM) meminjamkan (anggaran tersebut) sebagai dana bergulir, dengan bunga murah. Jadi, Rp40 triliunnya nggak hilang,” jelasnya.

Selain bank khusus, Purbaya menyatakan pihaknya juga akan membangun ekosistem pengembangan UMKM terintegrasi yang dilengkapi dengan tim penasihat, tim pemasaran, fasilitas pelatihan, hingga lembaga penjamin kredit.

Ia menuturkan, usulan tersebut juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapatkan sinyal dukungan.

Meskipun demikian, pihaknya tetap akan mematangkan rencana tersebut dan berdiskusi dengan Danantara untuk mencari jalan terbaik.

“Kalau didukung oleh Komisi XI, kami akan eksekusi (rencana pengambilalihan PNM) itu. Kami sudah lapor ke Pak Presiden, dia bilang, kalau bagus jalankan saja. Tapi, kami masih berunding dengan Danantara. Mohon dukungannya (dari Komisi XI DPR RI),” kata Purbaya.

Namun, lanjut dia, jika Danantara menyanggupi untuk membangun sendiri ekosistem pengembangan UMKM terintegrasi seperti rancangan di atas, maka Kementerian Keuangan tidak akan mengambil alih PNM.

“Nanti kami coba follow up (tindak lanjuti) seperti itu. Kalau bisa jalan (direalisasikan oleh Danantara sendiri), silakan jalan. Tapi kalau nggak, kami ambil alih (PNM). Kalau jadi diambil alih, kami nanti lapor ke sini (Komisi XI), boleh apa nggak,” imbuh Purbaya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MALANG — Realisasi penyaluran KUR di wilayah kerja (Wilker) KPPN Malang mencapai Rp1,126 triliun sampai Februari 2026.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi penyaluran KUR mencakup kepada 17.192 debitur, naik 16,93% secara tahunan dari sisi volume dan 3,57% dari sisi debitur.

“Penyaluran KUR terbesar diserap Kabupaten Malang sebesar Rp583,792 miliar,” ujarnya, Senin (9/3/2026).

Penyaluran KUR di Kab. Malang sebesar itu, diperuntukkan 9.001 debitur, naik 10% (volume) dan 0,99% (debitur).

Kabupaten Pasuruan Rp253,958 miliar untuk 4.697 debitur, naik 13,21% (volume) dan 4,82% (debitur); Kota Malang Rp183,994 miliar untuk 2.221 debitur, naik 56,27% (volume) dan 12,86% (debitur).

Selanjutnya, Kota Batu Rp75,863 miliar untuk 803 debitur, naik 21,32% (volume) dan 5,66% (debitur); Kota Pasuruan Rp28,805 miliar untuk 470 debitur, 2,70% (volume) dan turun 1,67% (debitur).

Untuk penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi), kata dia, mencapai Rp31,627 miliar untuk 5.164 debitur, naik 11,16% (volume) dan turun 17,24% (debitur).

Daerah yang paling banyak UMi, yakni Kab. Malang mencapai Rp14,21 miliar untuk 2.360 debitur, turun 12,81% (volume) dan -34,84 (debitur); Kab. Pasuruan Rp10,929 miliar untuk 1.713 debitur, naik 50,09% (volume) dan 12,11% (debitur).

Kota Malang Rp2,819 miliar untuk 482 debitur, turun 11,20% (volume) dan -35,82% (debitur); Kota Pasuruan Rp2,338 miliar untuk 370 debitur, naik 103,97% (volume) dan 59,48% (debitur), dan Kota Batu Rp1,330 miliar untuk 239 debitur, naik 140,38% (volume) dan 123,36% (debitur).

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai peningkatan penyaluran KUR ini menjadi angin segar bagi perekonomian daerah karena UMKM terus bergeliat menyambut peningkatan konsumi pada momen Ramadan dan Idulfitri 2026.

Dengan pendampingan yang dilaksanakan oleh lembaga penyalur KUR maupun pemerintah daerah, kata dia, maka diharapkan UMKM yang baru tumbuh maupun yang sudah berkembang dapat berjalan secara berkelanjutan dan memiliki resiliensi yang tinggi terhadap gejolak ekonomi.

Meski saat ini dihantui oleh kenaikan bahan baku maupun energi sebagai dampak agresi Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, Joko berharap pemerintah mampu memberikan jaminan keamanaan energi maupun kelancaran bahan baku impor karena hal dapat memicu inflasi yang bersumber dari imported inflation.

“Momen Ramadan dan Lebaran ini diharapkan mampu melahirkan embrio-embrio usaha mikro baru yang akan terus tumbuh dan berkembang menyangga perekonomian daerah,” ucapnya. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR perumahan mencapai Rp6,10 triliun hingga akhir Februari 2026.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menjelaskan capaian tersebut didorong oleh percepatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor properti.

Dia menuturkan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) menjadi kontributor terbesar dengan penyaluran mencapai Rp3,42 triliun kepada 25.909 debitur selama periode 1 Januari hingga 26 Februari 2026.

“Dari total penyaluran KPP sebesar Rp6,10 triliun, BRI merealisasikan pembiayaan Rp3,42 triliun kepada 25.909 debitur, atau lebih dari separuh total debitur nasional," kata Sri dalam keterangan resmi, Senin (2/3/2026).

Sri melanjutkan, program KUR Perumahan ini menyasar UMKM pengembang, kontraktor, hingga pedagang bahan bangunan dengan skema subsidi bunga sebesar 5%. Plafon pembiayaan yang disediakan mencapai Rp5 miliar dan dapat dilakukan penambahan (revolving) hingga batas maksimal Rp20 miliar.

Selain pengembang, program ini juga melayani UMKM umum untuk kebutuhan membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang mendukung kegiatan usaha. Untuk kategori ini, pemerintah menetapkan suku bunga sebesar 6% dengan limit pembiayaan hingga Rp500 juta per debitur.

“Sangat penting untuk meningkatkan capaian penyerapan dan realisasi KPP secara nasional sehingga target pembiayaan perumahan dapat tercapai secara optimal,” tambahnya.

Sejalan dengan tren penyaluran tersebut, pemerintah memastikan penyerapan anggaran program perumahan tahun 2026 bakal berjalan tepat sasaran dan efisien.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan.

Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah.

“Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).

Target debitur baru KUR 2026 di NTT sekitar 3.450 orang, khusus KUR penempatan PMI menargetkan sedikitnya 1.000 debitur

Kupang, NTT (ANTARA) - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur merencanakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 dengan kuota mencapai Rp350 miliar yang difokuskan untuk mendukung pelaku UMKM serta skema khusus bagi pekerja migran.

“Penyaluran KUR Bank NTT memang beberapa waktu lalu sempat dihentikan karena adanya kredit bermasalah yang cukup besar. Namun, pada 2026 kami sudah mendapatkan kuota KUR sebesar Rp350 miliar, di mana Rp50 miliar dialokasikan untuk pekerja migran,” kata Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus di Kupang, Sabtu.

Ia menjelaskan KUR 2026 tersebut disiapkan dengan perincian Rp100 miliar untuk KUR mikro, Rp200 miliar untuk KUR kecil dan Rp50 miliar untuk KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Target debitur baru KUR 2026 di NTT sekitar 3.450 orang, khusus KUR penempatan PMI menargetkan sedikitnya 1.000 debitur,” ujarnya.

Menurut dia, program tersebut menjadi kesempatan yang baik mengingat jumlah pekerja migran asal NTT cukup banyak.

Melalui KUR PMI, calon pekerja migran dapat memperoleh pembiayaan dengan bunga rendah, yakni sekitar 6 persen, dengan plafon hingga Rp100 juta.

“Pembiayaan ini diperlukan karena dalam persiapan menjadi pekerja migran, mereka harus mengikuti pelatihan, membayar biaya visa, tiket pesawat, serta biaya hidup sementara di negara tujuan,” katanya.

Ia menegaskan KUR bukan barang gratis, melainkan pinjaman yang harus dibayar kembali karena pada dasarnya merupakan dukungan akses permodalan berbunga rendah.

“Kalau saya istilahkan, KUR itu ibarat doping bagi pengusaha yang masih lemah supaya dibantu terlebih dahulu, dengan harapan suatu saat mereka meningkat menjadi pengusaha yang sudah kuat dan tidak memakai KUR lagi,” katanya.

Ia menambahkan pemerintah memiliki anggaran terbatas, sehingga UMKM yang sudah kuat diharapkan tidak lagi memanfaatkan KUR, agar pembiayaan tersebut dapat diberikan kepada pelaku usaha lain yang masih membutuhkan.

“Tujuan akhir KUR adalah mempersiapkan UMKM agar mampu bersaing di pasar kredit komersial,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berkomitmen mendorong debitur melakukan graduasi mandiri melalui pembatasan akses KUR bagi sektor perdagangan non-ekspor setelah empat kali pinjaman serta peningkatan efisiensi usaha melalui skema bunga yang kompetitif dan terukur.

Selain itu, Bank NTT juga memberikan insentif kepada pelaku UMKM agar bertransformasi menjadi debitur graduasi yang mandiri.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan sektor pertanian nasional melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program pembiayaan tersebut menjadi solusi permodalan bagi petani dalam menjaga keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian.

Manfaat KUR BRI dirasakan langsung oleh Syiro Judin Abbas, Ketua Kelompok Tani Maju Rorotan di Kota Administrasi Jakarta Utara. Syiro telah menekuni usaha pertanian padi sawah sejak lama dan saat ini mengelola lahan seluas kurang lebih 2,5 hektare. Setelah menempuh pendidikan di Jawa Timur, ia kembali ke Jakarta untuk melanjutkan usaha pertanian sekaligus beternak kambing.

Pada tahap awal pengembangan usaha, keterbatasan permodalan menjadi tantangan utama. Kondisi tersebut membuat petani kerap bergantung pada tengkulak atau bakul setempat, sehingga posisi tawar petani menjadi lemah, termasuk dalam penentuan harga gabah.

Perubahan mulai dirasakan setelah Syiro memperoleh informasi mengenai program KUR dari penyuluh pertanian setempat. Sejak memanfaatkan KUR BRI, usaha pertaniannya dapat berkembang secara bertahap dan berkelanjutan. Selama lebih dari tiga tahun, KUR dimanfaatkan secara rutin pada setiap musim tanam.

Seiring meningkatnya kapasitas usaha, plafon pembiayaan yang diterima pun terus berkembang, mulai dari Rp8 juta hingga mencapai Rp20 juta. Pembiayaan tersebut dimanfaatkan sepenuhnya sebagai modal usaha pertanian, mulai dari pengolahan lahan, pengadaan benih dan pupuk, hingga perawatan tanaman.

Keberadaan KUR menjadi sangat krusial, terutama ketika petani menghadapi risiko serangan hama dan penyakit tanaman di tengah keterbatasan kondisi keuangan. Dengan dukungan permodalan yang memadai, kebutuhan produksi dapat tetap terpenuhi sehingga hasil panen dapat terjaga secara optimal.

Dari hasil pertanian tersebut, Syiro mampu menghidupi keluarganya yang terdiri dari seorang istri dan tiga anak, termasuk mendukung pendidikan salah satu anaknya yang saat ini tengah menempuh pendidikan di pesantren. Hal ini mencerminkan peran KUR BRI yang tidak hanya menjaga keberlanjutan usaha, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga petani.

Di sisi lain, keberadaan KUR dinilai memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian petani, seiring dengan dukungan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga hasil panen, termasuk melalui penyerapan gabah oleh Bulog. Ke depan, peningkatan produktivitas pertanian menjadi kunci agar kesejahteraan petani dapat terus ditingkatkan.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa KUR merupakan instrumen strategis BRI dalam mendukung sektor usaha mikro dan sektor produktif, termasuk pertanian.

“Melalui KUR, BRI berupaya menghadirkan pembiayaan yang mudah diakses, tepat sasaran, serta berkelanjutan. BRI tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas usaha agar pelaku UMKM, termasuk petani, dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” ujar Hery Gunardi.

Hery menambahkan bahwa BRI terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, kelompok tani, hingga penyuluh pertanian, guna memastikan penyaluran KUR memberikan dampak ekonomi yang nyata.

Secara kinerja, sepanjang tahun 2025 BRI mencatat penyaluran KUR sebesar Rp178,08 triliun kepada sekitar 3,8 juta debitur di seluruh Indonesia. Lebih dari 60% penyaluran KUR tersebut dialokasikan ke sektor produksi, dengan porsi sektor produksi mencapai 64,49% dari total penyaluran.

Sektor pertanian menjadi kontributor utama penyaluran KUR BRI dengan nilai pembiayaan mencapai Rp80,09 triliun atau setara 44,97% dari total KUR BRI sepanjang 2025. Capaian tersebut merefleksikan komitmen BRI dalam memperkuat sektor riil sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan.

Hingga akhir Desember 2025, sekitar 18 dari setiap 100 rumah tangga di Indonesia tercatat telah mengakses fasilitas KUR BRI, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara kumulatif, sejak 2015 hingga akhir 2025, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp1.435 triliun kepada sekitar 46,4 juta penerima.

Melalui penyaluran KUR yang dilakukan secara prudent, transparan, dan akuntabel, BRI optimistis dapat terus berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terus mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada UMKM. Perbankan diharapkan tidak hanya memacu kredit ke kelompok konglomerasi.

Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza mengatakan Himbara mendapatkan penugasan porsi penyaluran KUR lebih dari 90%. Untuk itu, Helvi berharap bank pelat merah konsisten menggenjot penyaluran KUR tersebut.

“Kemarin Bapak Presiden dalam amanahnya, beliau menekankan bagaimana kedisiplinan yang harus dilakukan oleh Himbara, karena tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan dalam konteks semata-mata untuk bisnis konglomerasi,” kata Helvi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang UMKM dan Kewirausahaan 2026 di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Kamis (5/2/2026).

Namun, Helvi menyampaikan pemerintah melalui Kementerian UMKM membuat kebijakanCorporate Business Responsibility(CBR) jika Himbara ingin mengucurkan pembiayaan kepada usaha besar maupun konglomerasi.

“Kalau Himbara mau membantu usaha besar maupun konglomerasi, mereka harus melakukan beberapa program CBR yang bermuara kepada kemitraan dengan usaha menengah. Menengah membina usaha kecil, kecil membina usaha mikro,” terangnya.

Menurutnya, skema tersebut menjadi kunci untuk memperkuat keterhubungan UMKM Indonesia ke rantai nilai global (global value chain) yang hingga kini masih lemah.

“Ini maksudnya yang sudah besar itumonggobersainglah di tingkat internasional, tetapi rantai pasoknya yaitu UMKM itu harus dibina,” tuturnya.

Jika menengok kinerja 2025, nilai penyaluran KUR tercatat sebesar Rp270 triliun dengan 2,26 juta debitur penerima KUR. Dari sana, porsi penyaluran sektor produksi mencapai 60,7% dan telah memenuhi target 60%.

Dari sisi debitur, Kementerian UMKM mencatat terdapat 2,75 juta debitur baru tercatat dan 1,54 juta debitur graduasi. Per Desember 2025, tercatat penerbitan 3,07 juta Nomor Induk Berusaha (NIB), 2,86 juta sertifikat halal, dan 1,03 juta SNI BINA UMK.

Adapun, rasio kredit UMKM Indonesia baru mencapai18,05% dengan suku bunga sekitar 5,50%. Angkanya masih tertinggal dibanding negara pembanding seperti Korea Selatan (32,3%, bunga 2,5%) dan China (42,22%, bunga 3%). Pada saat yang sama, SDGs Score Indonesia sebesar 66,95% masih berada di bawah negara lain yang berada pada kisaran 70–78%.

Bisnis.com, MALANG—Realisasi penyaluran KUR di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp5,662 triliun untuk 98.680 debitur pada Desember 2025.

Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna mengatakan realisasi tersebut mengalami penurunan -2,41% secara volume dan debitur -6,86% bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Penyebabnya mungkin pelaku UMKM masih wait and see terhadap kondisi perekonomian, terutama di daerah,” ujarnya dikutip Senin (2/2/2026).

Daerah yang paling banyak menyerap KUR, yakni Kab. Malang Rp3,221 triliun untuk 54.213 debitur, turun -4,83% (volume) dan -9,53% (debitur). Selanjutnya, Kab. Pasuruan Rp1,350 triliun untuk 25.697, naik 2,92% (volume) dan turun -1,68% (debitur).

Kota Malang Rp806,437 miliar 11.774, turun -2,23% (volume) dan turun -7,36% (debitur), Kota Batu Rp345,927 miliar untuk 4.402, naik 2,87% (volume) dan turun -1,43% (debitur), Kota Pasuruan Rp137,621 miliar untuk 2.594 debitur, turun -7,55% (volume) dan turun -4,53% (debitur).

Untuk penyaluran kredit ultra mikro (UMi), mencapai Rp336,939 miliar untuk 59.270 debitur, naik 28,69% (volume) dan naik 4,88% (debitur) secara tahunan.

Daerah yang paling banyak menyerap UMi, yakni Kab. Malang sebesar Rp174,039 miliar untuk 28.996 debitur, naik 49,10% (volume) dan naik 12,92% (debitur).

Kemudian Kab. Pasuruan Rp97,980 miliar untuk 18.098 debitur, naik 8,65% (volume) dan turun -5,20% (debitur), lalu Kota Malang Rp37,849 miliar untuk 18.098 debitur, naik 14,97% (volume) dan naik 3,44% (debitur), Kota Pasuruan Rp18,499 miliar untuk 3.319 debitur, naik 22,34% (volume) dan naik 6,86% (debitur), dan Kota Batu Rp8,570 miliar untuk 1.452 debitur, naik 24,71% (volume) dan turun -1,76% (debitur).

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilaipenurunan penyerapan KUR pada Desember karena pada umumnya setiap usaha masih melakukan restrukturisasi usaha untuk mempersiapkan tahun anggaran baru di 2026, apakah melakukan ekspansi atau masih menahan ekspansi sambil melakukan obeservasi situasi dan prospek perekonomian.

Namun di sisi lain, kata dia, UMi mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa segmen usaha mikro mulai mempersiapkan peningkatan kapasitas usaha maupun untuk persiapan memulai usaha baru untuk memanfaatkan moment Ramadhan dan lebaran.

Menurutnya, pendampingan pada usaha kecil dan mikro harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah maupun lembaga keuangan penyalur KUR dan kredit UMi agar setiap usaha dapat meningkatkan kapasitas usahanya sehingga berdampak pada peningkatan permintaan kredit.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) melaporkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang 2025. Tercatat bank wong cilik ini telah menyalurkan KUR senilai Rp178,08 triliun kepada 3,8 juta debitur hingga akhir Desember 2025.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menyampaikan total KUR yang disalurkan BRI utamanya diarahkan kepada usaha yang mendorong penyerapan tenaga kerja dan memperkuat ketahanan pangan.

“BRI terus berupaya mendorong pertumbuhan sektor UMKM agar tetap sehat dan berkelanjutan sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” kata Akhmad dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (1/2/2026).

Akhmad mengungkapkan, penyaluran KUR BRI tetap didominasi oleh sektor produksi, yang mencakup pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan jasa lainnya. Tercatat penyaluran KUR untuk sektor ini mencakup 64,49% dari total penyaluran KUR BRI.

Dia menuturkan, sektor pertanian menjadi kontributor utama dengan pembiayaan mencapai Rp80,09 triliun atau setara 44,97%, dari keseluruhan KUR yang telah disalurkan BRI.

“Capaian ini merefleksikan komitmen BRI dalam memperkuat sektor riil.” ujarnya.

Dalam menyalurkan pembiayaan KUR, Akhmad menyebut bahwa BRI turut melakukan pendampingan kepada pelaku usaha. Dengan begitu, pelaku usaha tidak hanya mendapat akses permodalan tetapi juga kapasitas usaha yang semakin kuat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perseroan juga memastikan pemberian KUR dilakukan secara prudent, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasalnya, KUR merupakan kredit yang 100% bersumber dari dana bank, atau menggunakan dana perbankan yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat, sehingga kualitas kreditnya harus terjaga dengan baik.

Di sisi lain, penyaluran KUR BRI terhadap sebaran rumah tangga juga meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat hingga Desember 2025, sekitar 18 dari setiap 100 rumah tangga tercatat telah mengakses fasilitas KUR BRI, meningkat dibandingkan jangkauan KUR BRI pada 2023 dan 2024 yang mencapai 15 rumah tangga dan 17 rumah tangga.

Adapun sejak 2015 sampai dengan akhir Desember 2025, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp1.435 triliun kepada 46,4 juta penerima.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan, BRI membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp45,44 triliun hingga November 2025. Realisasi ini ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang tumbuh 2,50% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp103,40 triliun.

Dari sisi intermediasi, bank "wong cilik" itu telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.306,53 triliun hingga November 2025, meningkat 7,16% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp1.219,21 triliun.

Pada saat yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) yang telah dihimpun BRI mencapai Rp1.459,98 triliun, tumbuh 5,28% YoY dari November 2024 yang sebesar Rp1.386,71 triliun.

Pertumbuhan DPK pada periode ini utamanya ditopang oleh simpanan giro yang meningkat 16,13% YoY menjadi Rp440,79 triliun hingga November 2025.

Bisnis.com, BATAM – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga akhir 2025 telah mencapai Rp1,6 triliun yang disalurkan kepada 21.433 pelaku UMKM.

Dari total tersebut, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza menyebutkan Kota Batam menjadi daerah dengan penyaluran KUR terbesar di Kepri, yakni sebesar Rp940 miliar kepada 10.318 UMKM.

“Ini menjadikan Batam sebagai daerah dengan penyaluran KUR tertinggi di Kepri. Kami berharap ke depan akan ada proyek percontohan di kawasan Jodoh hingga jalan sepanjang 4,7 kilometer menuju pelabuhan yang dapat mendorong peningkatan penyaluran KUR,” ujar Helvi di Batam belum lama ini.

Untuk memperkuat sektor UMKM, Kementerian UMKM menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kerja sama tersebut melibatkan perbankan guna memperkuat ekosistem UMKM di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Helvi mengatakan kolaborasi antara Kementerian UMKM, BP Batam, dan perbankan merupakan langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan UMKM melalui peningkatan akses permodalan, investasi, dan penguatan kapasitas usaha.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian UMKM, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan BP Batam dalam acara Batam Investment Gala.

“MoU ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem pengembangan UMKM di Batam melalui perluasan akses pembiayaan dan investasi, peningkatan kapasitas pelaku UMKM, serta integrasi UMKM ke dalam rantai pasok Free Trade Zone Batam,” kata Helvi.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad menilai sinergi dengan Kementerian UMKM menjadi momentum penting untuk menjawab persoalan klasik yang dihadapi pelaku UMKM.

“Saat menjadi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Batam, saya tahu betul masalah-masalah yang dialami UMKM Batam. Yakni tata kelola dan manajemen, kualitas SDM, kemasan produk, akses permodalan, serta akses pemasaran,” kata dia.

Diaa yakin dengan kolaborasi untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, UMKM Batam bisa tumbuh lebih kuat dan berdaya saing.

Amsakar menambahkan, sebagai pusat investasi nasional yang berhadapan langsung dengan Singapura, Batam memiliki peluang besar untuk menjadikan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok industri dan investasi.