JAKARTA - PT BFI Finance Indonesia Tbk kembali menyelenggarakan kompetisi lari BFI RUN yang tahun ini tembus 10.000 peserta. Perhelatan BFI RUN yang kesembilan ini siap bergulir pada Minggu, 24 Mei 2026, berlokasi di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, dengan total hadiah Rp1,2 miliar.

Tak hanya memperebutkan hadiah podium, para pelari kategori Half Marathon (HM) kembali berpeluang berlomba ke dua destinasi maraton internasional yakni Sydney Marathon yang merupakan salah satu World Marathon Major (WMM) dan Yokohama Marathon.

Masih dengan tiga kategori lari (HM, 10K, dan 5K), penjualan tiket lomba semua kategori yang dibuka pada 12 Desember 2025 kini ludes terjual dalam waktu singkat.

“Kami sangat mengapresiasi sambutan positif dari para runners dan masyarakat terhadap BFI RUN setiap tahunnya. Oleh sebab itu, tahun ini kami menambah kuota menjadi 10.000 peserta, jumlah terbanyak sepanjang pelaksanaan BFI RUN sejak 2016. Hingga saat ini, panitia penyelenggara terus mematangkan serangkaian persiapan mulai dari rute lari, penyediaan tenaga dan fasilitas medis, tata letak race village, serta fasilitas pendukung lainnya. Keamanan dan kenyamanan peserta selama acara adalah prioritas yang selalu kami jaga,” ujar Direktur BFI Finance Sudjono, Rabu (6/5/2026).

Para pelari di kategori HM diharapkan dapat mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk mengaspal pada hari lomba BFI RUN 2026 mendatang karena Overseas Marathon Challenge kali ini sangat menarik. Delapan peserta beruntung yang berhasil finis dengan di bawah 2 jam 00 menit akan berlomba ke Sydney Marathon pada 30 Agustus 2026.

Selain itu, 12 peserta beruntung lainnya yang berhasil finis di bawah 2 jam 20 menit berhak menjajal Yokohama Marathon pada 25 Oktober 2026.

Secara keseluruhan penyelesaian lomba, peserta BFI RUN 2026 kategori HM wajib menyelesaikan lomba dengan catatan waktu maksimum 3 jam (3:00:00), peserta kategori 10K wajib finis maksimum 1 jam 45 menit (1:45:00), dan peserta kategori 5K dikenakan COT selambatnya 1 jam (1:00:00). Peserta yang tidak menyelesaikan lomba sesuai syarat COT akan didiskualifikasi dan tidak menerima medali penamat dan jersey penamat (khusus peserta kategori HM).

Salah satu aspek lainnya dari BFI RUN yang menjadi favorit di kalangan pelari adalah rute ikonik yang steril, elevasi yang minim, namun tetap menantang performa fisik peserta. Berkolaborasi dengan race management profesional RunID, BFI RUN 2026 menetapkan rute yang aman bagi setiap peserta dengan titik start dan finish di ICE BSD City.

Di sepanjang rute lomba juga pastinya dilengkapi hydration point yang menyediakan minuman isotonik dan air mineral serta tenda penyegar selepas gerbang finis.

Penyelenggaraan BFI RUN 2026 tak lepas dari kepercayaan dan kerja sama erat dari berbagai partner spesial. “Kami makin percaya diri dengan dukungan para mitra strategis kami untuk mempromosikan gaya hidup sehat kepada masyarakat luas. Kerja sama ini tentunya tak hanya sebatas pada BFI RUN 2026, tetapi juga terjalin mutualisme jangka panjang dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat,” kata Sudjono.

TOKYO - Selama libur Hari Buruh Internasional, banyak kota di Tiongkok secara serentak mengerahkan robot polisi lalu lintas, menandai langkah maju yang jelas dalam penerapan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan layanan publik dan manajemen perkotaan.

Di Hangzhou, pihak berwenang mengerahkan tim yang terdiri dari 15 robot di persimpangan-persimpangan utama di pusat kota mulai 1 Mei.

Tugas robot-robot ini tidak hanya membantu pengendalian lalu lintas tetapi juga memandu penduduk dan wisatawan, menciptakan model kolaboratif antara "manusia dan mesin" dalam pengelolaan perkotaan.

Di area wisata West Lake, robot yang dilengkapi layar interaktif memungkinkan pengunjung untuk menanyakan arah, menemukan transportasi umum, atau mencari informasi secara langsung.

Salah satu fitur penting adalah kemampuan "multitasking" dari robot-robot ini. Di persimpangan utama, robot-robot tersebut bertindak sebagai asisten penegak hukum, menggunakan teknologi pengenalan gambar untuk memantau secara terus menerus 24/7.

Pelanggaran seperti melanggar garis berhenti, tidak mengenakan helm, atau mengemudi di jalur yang salah dapat dideteksi dan diperingatkan segera. Data pelanggaran kemudian dikirim ke pusat kendali untuk diproses, meningkatkan efisiensi pemantauan tanpa menambah tenaga kerja.

Selain itu, robot dapat berpartisipasi langsung dalam pengendalian lalu lintas. Berkat sinkronisasi dengan sistem lampu lalu lintas, robot dapat melakukan tindakan pengendalian lalu lintas seperti "berhenti," "jalan," "belok kiri," dan "belok kanan" dengan akurasi tinggi, memastikan pengguna jalan mudah memahami dan mematuhi aturan, sehingga mengurangi beban pada otoritas lalu lintas.

Menurut polisi setempat, robot-robot tersebut dapat beroperasi terus menerus selama 8-9 jam sehari, menangani tugas-tugas berulang, sehingga memungkinkan manusia untuk fokus pada situasi yang lebih kompleks, dan dengan demikian secara signifikan mengurangi beban kerja polisi.

Penggunaan robot di Hangzhou bukanlah kasus terisolasi, melainkan bagian dari tren yang lebih luas di seluruh negeri. Di Kashgar, sebuah robot yang mengenakan seragam reflektif dikerahkan untuk mengatur lalu lintas di persimpangan utama selama musim liburan, menarik perhatian penduduk setempat dan wisatawan.

Sementara itu, di Ordos, robot polisi tidak hanya mengkoordinasikan lalu lintas tetapi juga berpartisipasi dalam patroli dan meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Menurut Wu Qingyun, seorang petugas polisi lalu lintas di Ordos, pengerahan robot polisi lalu lintas tidak hanya meningkatkan efisiensi lalu lintas dan membebaskan tenaga kerja di persimpangan, tetapi juga membuka jalan bagi manajemen lalu lintas perkotaan yang lebih efektif.

Para ahli percaya bahwa kemunculan robot polisi yang meluas mencerminkan ambisi jangka panjang Tiongkok untuk membangun sistem "transportasi cerdas".

Pada saat yang sama, pengerahan robot di jalanan menunjukkan bahwa kecerdasan buatan sedang beralih dari fase eksperimental ke aplikasi praktis dalam manajemen perkotaan, membuka kemungkinan otomatisasi dalam skala yang lebih luas.

Jiang Lei, seorangilmuwanterkemuka di pusat robotika tingkat nasional, mengatakan bahwa penyebaran robot di banyak kota tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis dalam pengendalian lalu lintas atau interaksi suara, tetapi juga menandai titik balik karena AI dalam bentuk fisik mulai berpartisipasi langsung dalam manajemen perkotaan. Ia percaya ini hanyalah permulaan, dengan banyak sektor lain yang siap mempercepat transformasi cerdas.

Menurut Jiang Lei, pengerahan robot polisi lalu lintas di banyak kota tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis dalam pengendalian lalu lintas dan interaksi suara, tetapi juga menandai momen penting ketika AI, dalam bentuk fisik, secara aktif berpartisipasi dalam manajemen perkotaan di Tiongkok.

Selain fungsi dasar, generasi robot baru ini juga mengintegrasikan model bahasa yang besar, memungkinkan interaksi yang lebih alami dengan manusia dan penanganan situasi yang lebih fleksibel.

Namun, tren ini juga menghadirkan banyak tantangan, mulai dari persyaratan akurasi dan keamanan data hingga kemampuan untuk menanggapi insiden di lingkungan dunia nyata. Oleh karena itu, peran manusia tetap sulit untuk digantikan sepenuhnya, terutama dalam situasi yang kompleks.

Meskipun masih kontroversial, kemunculan robot selama periode puncak menunjukkan bahwa Tiongkok mempercepat otomatisasi pengelolaan perkotaan. Dari pengendalian lalu lintas hingga penyampaian layanan publik, AI meninggalkan laboratorium untuk memasuki kehidupan nyata, mengantarkan era baru di mana teknologi memainkan peran sentral dalam pengoperasian kota-kota modern.

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai melakukan survei perbaikan muara perikanan yang dangkal pascabencana Aceh, yang mana langkah ini dilakukan sebagai respons atas permintaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf beberapa waktu lalu.

“Kami menindaklanjuti permintaan Gubernur Aceh terkait perbaikan sedimentasi muara sungai dan muara perikanan yang dangkal,” kata Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Permana Yudiarso, di Banda Aceh, Rabu.

Sebelumnya, Gubernur Aceh dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKPA) 2027, Kamis (23/4/2026), meminta pemerintah pusat dalam hal ini KKP mempercepat penanganan kuala di daerah Aceh yang dangkal guna mencegah banjir berulang.

Permana menjelaskan, kedatangan pihaknya juga bagian dari respons atas surat yang sebelumnya dikirim pemerintah Aceh kepada KKP terkait kondisi muara yang mengalami pendangkalan dan berdampak pada aktivitas nelayan.

​​​​​​​

Ia menyebutkan, tim KKP bakal berada di Aceh selama tiga hari untuk melakukan survei terhadap 13 pelabuhan perikanan yang direncanakan menjadi lokasi penanganan pendangkalan.

Adapun 13 pelabuhan tersebut meliputi Lampulo Kota Banda Aceh, Idi Kabupaten Aceh Timur, Lambada Kabupaten Aceh Besar, Kuala Tari dan Kuala Peukan Baro Kabupaten Pidie, Kuala Meureudu dan Kuala Panteraja Pidie Jaya.

Kemudian, pelabuhan Kuala Peudada Kabupaten Bireuen, Kuala Pusong Kota Lhokseumawe, Kuala Krueng Mane Aceh Utara, Kuala Anak Laut Aceh Singkil, Kuala Ujung Baroh Aceh Barat, serta Kuala Ujong Serangga Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menegaskan pentingnya penanganan muara secara menyeluruh, mengingat Aceh memiliki garis pantai luas dengan ketergantungan tinggi masyarakat pada sektor kelautan.

“Kita punya 50 lebih muara, Aceh ini dikelilingi laut. Penduduk sekitar enam juta, dan 25 persen berprofesi di laut. Selama ini nelayan kesulitan melaut karena harus menunggu air pasang,” katanya.

Selain itu, Mualem juga menyoroti dampak pendangkalan muara terhadap risiko banjir di kawasan permukiman. "Kalau muara sungai dangkal, air bisa meluap ke pemukiman. Ini juga jadi keluhan nelayan sejak masa kampanye,” ujarnya.

Tak hanya itu, Mualem juga berharap pemerintah pusat dalam hal ini KKP untuk dapat menangani persoalan abrasi yang terjadi di wilayah Aceh secara komprehensif.

“Kami berharap penanganannya bisa dilakukan menyeluruh, termasuk masalah abrasi,” demikian Mualem.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Muslim Pro, pengembang aplikasi gaya hidup Muslim yang berkantor pusat di Singapura, kini mulai membangun layanan financial technology (fintech) syariah untuk melengkapi berbagai fitur halal lifestyle dalam aplikasi tersebut.

Aplikasi tersebut menyediakan berbagai fitur yang mempermudah ibadah bagi umat Muslim, seperti pengingat waktu sholat, daftar doa, tasbih digital, penunjuk arah kiblat, hingga Al Quran digital. Saat ini, Muslim Pro memiliki lebih dari 190 juta pengguna.

“Kami saat ini mengembangkan fintech, dan juga semoga dapat diperluas ke layanan-layanan lainnya, untuk membantu masyarakat dengan cara yang lebih bermakna daripada hanya menyediakan informasi waktu sholat dan arah kiblat,” kata Group Managing Director and CEO of Muslim Pro Nafees Khundker di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan, layanan fintech tersebut dikembangkan bersama PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) melalui aplikasi Amanah Pro. Indonesia pun menjadi negara pertama tempat perilisan aplikasi tersebut.

Ia mengatakan, salah satu tujuan pengembangan platform perbankan digital tersebut adalah untuk membantu umat Muslim menabung bagi keperluan umrah dan haji.

“Kolaborasi ini memungkinkan kami untuk mendukung komunitas kami (pengguna Muslim Pro) menjalankan kehidupan beragama dengan cara yang konkret, dengan menghilangkan hambatan finansial dan menyediakan solusi yang simpel serta sesuai prinsip syariah bagi masyarakat yang tengah mempersiapkan perjalanan haji dan umrah,” ujar Nafees Khundker.

Direktur Unit Usaha Syariah Maybank Indonesia Romy H. Buchari menuturkan, peluncuran Amanah Pro dengan strategi perseroan dalam lima tahun ke depan, yakni menghadirkan pengalaman nasabah yang unggul dan berdampak positif bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi tersebut, pihaknya berupaya menghadirkan inovasi terkini dan scalable dengan tetap menjunjung prinsip syariah agar dapat memperkuat ekosistem halal nasional.

Ke depan, perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan kapabilitas Amanah Pro sebagai fondasi untuk memperluas kolaborasi lintas ekosistem digital, sekaligus mempercepat transformasi layanan keuangan syariah yang lebih inklusif, relevan dan berbasis kebutuhan masyarakat modern.

“Inisiatif ini tidak hanya mencerminkan komitmen Maybank Indonesia dalam menghadirkan solusi keuangan syariah yang inovatif, tetapi juga memperkuat perannya sebagai penggerak utama dalam mendorong pendalaman pasar keuangan syariah di Indonesia,” ucap Romy H. Buchari.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan opsi akuisisi pengelolaan Bandung Zoo melalui badan usaha milik daerah (BUMD) di tengah belum tuntasnya proses penunjukan pengelola baru kebun binatang tersebut.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan skema pengelolaan melalui BUMD disiapkan apabila proses seleksi pengelola yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung kembali menemui hambatan.

Pemprov Jabar bahkan membuka kemungkinan membentuk lembaga konservasi yang dikelola BUMD untuk memastikan fungsi pelestarian satwa dan kawasan tetap berjalan.

“Kalau diperlukan, pemerintah provinsi bisa mengajukan lembaga konservasi melalui BUMD agar pengelolaannya lebih mengarah pada konservasi,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Ia mengaku telah menerima laporan dari Dinas Kehutanan Jawa Barat bahwa hingga saat ini proses penentuan pengelola baru Bandung Zoo masih belum menghasilkan keputusan final.

“Masih ada berbagai pertimbangan, termasuk aspek hukum,” katanya.

Sebelumnya, proses penunjukan pengelola baru ditargetkan selesai pada 5 Mei 2026 sesuai tenggat dari Kementerian Kehutanan. Namun, Pemerintah Kota Bandung dikabarkan mengajukan perpanjangan waktu untuk melanjutkan proses seleksi.

KDM, sapaan akrabnya, menilai pengelolaan Bandung Zoo melalui BUMD dapat menjadi solusi untuk menjaga fungsi konservasi tanpa terlalu berorientasi pada keuntungan bisnis.“Tujuannya bukan bisnis. Yang utama menyelamatkan konservasi dan pegawai,” tegasnya.

Ia menyebut kawasan Bandung Zoo memiliki nilai ekologis yang penting bagi Kota Bandung karena masih memiliki kawasan hijau dan pepohonan besar yang terjaga.

“Kawasannya sangat baik, hutannya masih relatif terjaga, pohon-pohonnya besar dan bermanfaat juga untuk warga Kota Bandung,” ujarnya.

Meski demikian, KDM tetap memberikan ruang bagi Pemerintah Kota Bandung untuk melanjutkan proses seleksi pengelola baru apabila perpanjangan waktu disetujui pemerintah pusat.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sebelumnya mengakui proses pencarian pengelola Bandung Zoo belum berjalan sesuai harapan.

Pemkot Bandung diketahui telah mengundang sekitar 85 lembaga konservasi untuk mengikuti proses seleksi. Namun, hanya empat pihak yang merespons dan sebatas menyatakan minat awal.

Lantaran minimnya respons tersebut, Pemerintah Kota Bandung mengajukan perpanjangan tenggat kepada pemerintah pusat guna memberi ruang tambahan dalam proses pencarian pengelola baru Bandung Zoo.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan infrastruktur pendukung layanan pemenuhan gizi masyarakat melalui pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Wirolegi, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan peran Kementerian PU adalah sebagai pendukung dalam membangun dan menyiapkan sarana pendukung infrastruktur, khususnya di wilayah yang belum terjangkau kemitraan swasta, termasuk di Jawa dan daerah 3T. Kementerian PU tidak terlibat dalam pengelolaan operasional.

“Sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat, termasuk dukungan akses jalan dari bandara menuju lokasi SPPG Wirolegi oleh Pemerintah Kabupaten Jember, guna memastikan distribusi berjalan lancar dan program prioritas Presiden dapat terlaksana optimal,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Fasilitas SPPG Wirolegi dirancang sebagai pusat produksi dan distribusi makanan dengan kapasitas yang mampu memproduksi hingga 3.000 porsi (pax) per siklus distribusi, dengan kapasitas operasional yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan layanan di lapangan.

Fasilitas ini melayani wilayah dengan jangkauan distribusi maksimal sekitar 30 menit dari lokasi operasional, guna menjaga kualitas makanan serta efisiensi logistik dan distribusi layanan.

Selain itu, pembangunan fasilitas ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat dengan proyeksi penyerapan sekitar 50 tenaga kerja operasional. Lahan yang digunakan merupakan milik Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan melalui skema pinjam pakai selama 5 tahun.

Fasilitas ini dilengkapi dengan berbagai infrastruktur pendukung, antara lain bangunan utama, instalasi air minum, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tempat penampungan sementara (TPS), serta sarana penunjang operasional lainnya.

Ke depan, fasilitas ini akan diserahkan pengelolaannya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung operasional layanan pemenuhan gizi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur seperti SPPG tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga berperan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi serta efisiensi distribusi pangan.

Dengan dukungan infrastruktur ini, diharapkan layanan pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan lebih efektif serta mendukung kelancaran program prioritas pemerintah di bidang pangan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia melalui forum "Indonesia Untapped and Frontier Resources: Scale, Strategy and Partnership" sebagai rangkaian Offshore Technology Conference (OTC) yang digelar di Houston, Selasa (5/5) membawa optimisme ke ranah global. Momentum investasi energi saat ini diyakini berada pada titik yang sangat strategis, baik bagi investor maupun penyedia teknologi energi dunia.

Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Amerika Serikat (AS), Indroyono Susilo, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat fondasi investasi melalui perbaikan regulasi, kepastian hukum, serta penyiapan wilayah kerja migas yang semakin kompetitif, termasuk mendorong kolaborasi global dalam pengembangan proyek strategis seperti Abadi Masela.

Dari sisi potensi, Senior Manager - Oilfield Development SKK Migas, Wilson Pariangan memaparkan bahwa Indonesia masih menyimpan peluang besar yang belum tergarap. Dari 128 cekungan migas yang ada, baru 20 yang berproduksi, sementara 43 masih dalam tahap eksplorasi dan 65 cekungan belum tersentuh.

"Dengan potensi mencapai 2,7 miliar barel minyak dan 39,35 TCF gas, serta 158 blok migas yang tersedia, Indonesia menawarkan peluang investasi yang nyata dengan sistem yang semakin kompetitif dan ramah investor," ujar Wilson.

Narasi peluang itu pun semakin kuat ketika dikaitkan dengan kemampuan eksekusi di lapangan. Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza menyatakan bahwa Indonesia tidak hanya menawarkan potensi, tetapi juga telah membuktikan kemampuan untuk mengonversinya menjadi produksi nyata.

"Indonesia adalah frontier energy opportunity yang belum sepenuhnya tergarap, dan saat ini adalah momentum terbaik bagi investor untuk masuk. Kami tidak hanya bicara potensi, tetapi juga eksekusi," ujar Oki.

Hingga kini, Pertamina secara konsisten menunjukkan kinerja eksplorasi yang solid. Pada 2025, perusahaan melakukan pengeboran 20 sumur eksplorasi, dengan delapan di antaranya berhasil menemukan cadangan baru, tingkat keberhasilan yang mencerminkan kualitas data dan pendekatan teknologi yang digunakan.

"Dengan dukungan survei seismik 2.931 km (2D) dan 855 km² (3D), kami memastikan setiap langkah eksplorasi berbasis data yang kuat, sehingga memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi bagi investor," lanjut Oki.

Selain itu, peluang investasi juga terletak pada peningkatan produksi dari aset eksisting. Implementasi teknologi seperti Chemical EOR, Thermal EOR, optimalisasi reservoir berkualitas rendah, serta program infill telah terbukti meningkatkan produksi di lapangan strategis seperti Blok Rokan.

"Ini merupakan peluang low risk, high value bagi investor. Aset eksisting kami masih menyimpan potensi besar yang dapat dioptimalkan melalui penerapan teknologi," tambah Oki.

Untuk itu, Pertamina secara aktif membuka ruang kolaborasi bagi penyedia teknologi energi global, khususnya dari AS, untuk berperan dalam peningkatan produksi migas Indonesia.

"Kami membuka peluang kolaborasi seluas luasnya bagi technology providers. Indonesia membutuhkan solusi teknologi mutakhir, baik untuk eksplorasi, peningkatan perolehan minyak, hingga pengelolaan reservoir kompleks. Ini adalah peluang besar untuk tumbuh bersama," katanya.

Peluang terintegrasi juga terbuka di sektor gas melalui penguatan infrastruktur yang menghubungkan Sumatra dan Jawa, serta optimalisasi pasokan dari Indonesia Timur sebagai pusat suplai nasional.

Di sisi lain, Indonesia turut menawarkan peluang investasi masa depan melalui pengembangan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) yang diproyeksikan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan, dan berpotensi menjadi regional hub. Potensi energi panas bumi Indonesia yang mencapai 24 GW, terbesar di dunia, menjadi daya tarik dengan peluang pengembangan yang masih terbuka luas.

Dengan kombinasi potensi sumber daya yang besar, kebijakan yang semakin progresif, serta rekam jejak eksekusi yang teruji, Indonesia menegaskan kepada investor global bahwa peluang investasi hulu migas yang menjanjikan siap direalisasikan bersama mitra teknologi terbaik dunia.

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menganugerahkan penghargaan tertinggi kepada dua satuan tugas (Satgas) Korps Marinir. Penghargaan itu diberikan kepada prajurit Baret Ungu karena keberhasilannya menorehkan prestasi gemilang di Papua.

Para prajurit Marinir tersebut berhasil menjalankan tugas dalam operasi pengamanan perbatasan yang tidak hanya melumpuhkan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), tetapi juga merebut puluhan markas kelompok bersenjata. Penyerahan penghargaan dilaksanakan dalam Apel Komandan Satuan TNI AL Tahun 2026 di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Jakarta, Senin, 4 Mei 2026.

Salah satu satuan yang menerima penghargaan tersebut adalah Satgas Pengamanan Perbatasan RI–PNG Mobile Batalyon Infanteri (Yonif) 10 Marinir Gobang IV di bawah pimpinan Letkol Mar Aris Moko lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 2005

Satgas Yonif 10 Marinir Gobang IV yang bertugas di wilayah Papua Barat Daya, mencatatkan capaian signifikan dengan berhasil menguasai 56 markas OPM yang tersebar di sejumlah titik strategis termasuk Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Bintuni.

Dalam rangkaian beberapa operasi tersebut, prajurit Marinir juga berhasil melumpuhkan 10 anggota kelompok separatis bersenjata, serta mengamankan 4 pucuk senjata api, 13 pucuk senapan, amonisi, 146 senjata tradisional, 11 uUnit HP, 2 unit HT, 2 buku agenda organisasi OPM, 24 buah power sytem, aksesoris Bintang Kejora dan perlengkapan logistik lainnya.

Lihat video: Pasmar II Korps Marinir AL Gelar Pembinaan Siap Tempur



“Keberhasilan ini menunjukkan kapabilitas tempur tinggi serta efektivitas operasi yang dilaksanakan oleh Korps Marinir dalam menghadapi medan operasi yang kompleks dan berisiko tinggi,” kata Panglima Korps Marinir, Endi Supardi, Rabu (6/5/2026) .

Selain keberhasilan operasi tempur, Satgas Gobang IV juga menonjol dalam pendekatan teritorial yang humanis. Berbagai kegiatan sosial dilakukan secara konsisten, seperti pelayanan kesehatan gratis, jumat berkah, makan bersama pembangunan fasilitas ibadah, hingga pemasangan lampu tenaga surya di wilayah terpencil.

Pendekatan ini dinilai efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat serta memperkuat kehadiran negara di daerah rawan konflik. Hal ini terbukti dengan dianugerahinya Komandan Satgas dengan gelar "Apan Mana (Kepala Ular/Panglima Perang)" oleh para Kepala Adat Aifat Raya.

“Capaian tersebut merupakan wujud nyata profesionalisme prajurit yang mampu mengombinasikan kekuatan militer dan pendekatan sosial secara seimbang,” paparnya.

Sebelum menerima penghargaan tertinggi dari KSAL, sejumlah prajurit yang tergabung dalam Satgas Yonif 10 Marinir Gobang IV juga telah memperoleh Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), Sekolah, Satgas Luar Negeri sebagai bentuk apresiasi atas keberanian dan prestasi mereka dalam pelaksanaan tugas operasi di Papua.

“Kenaikan pangkat luar biasa tersebut diberikan kepada prajurit yang dinilai menunjukkan aksi heroik, dedikasi tinggi, serta kontribusi signifikan dalam keberhasilan operasi, khususnya dalam kontak tembak dan penguasaan wilayah basis kelompok bersenjata,” ucapnya.

Penghargaan ini menjadi bagian dari rangkaian apresiasi berjenjang yang diberikan oleh pimpinan TNI, TNI AL, dan Korps Marinir mulai dari penghargaan di tingkat satuan, kenaikan pangkat luar biasa, hingga penganugerahan penghargaan tertinggi oleh KSAL.

Penghargaan yang diberikan oleh KSAL merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi, keberanian, dan pengabdian prajurit dalam menjaga kedaulatan negara. Capaian Satgas Gobang IV menjadi salah satu operasi yang memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas keamanan di Papua, khususnya di wilayah Papua Barat Daya.

“Keberhasilan ini sekaligus menegaskan bahwa strategi TNI AL dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua dilakukan melalui kombinasi ketegasan operasi tempur dan pendekatan sosial yang humanis, sehingga mampu menciptakan kondisi yang lebih kondusif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai investasi merupakan salah satu kunci vital dalam penciptaan lapangan pekerjaan formal di Indonesia.

Hal ini menyusul data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah pekerja informal masih mendominasi porsi penduduk Indonesia yang bekerja atau tidak menganggur.

“Kalau kita berbicara masalah bagaimana cara menciptakan lapangan pekerjaan formal tidak lepas dari investasi, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta,” kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

“Investasi pemerintah ini tidak lepas dari kaitannya kebijakan fiskal yang mendorong sektor-sektor dan juga insentif, sistem insentif dan disinsentif yang mendorong swasta untuk berinvestasi lebih besar dan menyerap lebih banyak pengangguran atau angkatan kerja,” imbuhnya.

Adapun BPS mencatat kenaikan jumlah pekerja informal dari 86,58 juta orang menjadi 87,74 juta orang pada periode Februari 2025 hingga Februari 2026. Sementara, pekerja sektor formal hanya mengalami kenaikan tipis dari 59,19 juta orang menjadi 59,93 juta orang.

Oleh karena itu, Faisal menilai pemerintah perlu melihat peluang sektor-sektor industri yang unggul dan relevan dengan perubahan zaman, agar dapat menyerap tenaga kerja muda secara formal.

Dengan statusnya sebagai pekerja formal, maka angkatan kerja muda nasional diharapkan memiliki hak termasuk perlindungan yang lebih baik.

“Industri manufakturnya juga harus dilihat bagaimana iklim kerja atau iklim usaha yang bisa mendorong peningkatan kuantitas dan juga kualitas hidup dari buruh,” ujar Faisal.

Lebih lanjut, ia mengatakan penciptaan lapangan pekerjaan dari investasi ini pun diharapkan mampu berjalan beriringan dengan kualitas para angkatan kerja muda yang lebih terampil dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan industri.

“Dari sisi demand, dari tenaga kerjanya ini juga berarti di samping kuantitas juga harus ada adaptasi dan transformasi dalam kualitas tenaga kerja lulusan dari sekolah-sekolah termasuk sekolah tinggi untuk bisa semakin menyesuaikan dengan kebutuhan industri dan kebutuhan zaman,” kata Faisal.

Hal ini, lanjut dia, termasuk juga pergeseran transformasi teknologi, digitalisasi, hingga industri hijau yang memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

“Kapasitas dan kapabilitas daripada tenaga kerja juga harus mengikuti kebutuhan ekonomi, kebutuhan industri, kebutuhan pelaku usaha, dan investasi. Sehingga, betul-betul ada matching antara supply dan demand ketenagakerjaan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 yang sebesar 4,68 persen.

Dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (5/5), Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa jumlah pengangguran secara absolut turun 0,035 juta orang pada periode Februari 2025-Februari 2026.

"Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 adalah 4,68 persen. Dari total angkatan kerja sebanyak 154,91 juta orang, terdapat 7,24 juta di antaranya belum terserap pasar kerja sehingga menjadi penganggur," ujar Amalia.

Penyerapan tenaga kerja tercatat masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri. Ketiga sektor tersebut menyerap 60,29 persen tenaga kerja nasional.

Pada periode Februari 2025-Februari 2026, jumlah penduduk bekerja meningkat 1,896 juta orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki meningkat dari 84,34 pada 2025 menjadi 84,57 pada Februari 2026.

Adapun TPAK perempuan mengalami penurunan dari 56,70 pada Februari 2025 menjadi 56,41 pada Februari 2026.

Seseorang yang bekerja setidaknya satu jam dalam seminggu, termasuk dalam kategori penduduk bekerja, sesuai standar International Labour Organization (ILO). BPS sendiri membagi penduduk bekerja ke dalam tiga kategori.

Ketiga kategori itu adalah pekerja penuh waktu (jam kerja minimal 35 jam per minggu), pekerja paruh waktu (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan, dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain), dan setengah pengangguran (jam kerja antara 1-34 jam per minggu, dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain).

Per Februari 2026, BPS mencatatkan proporsi pekerja penuh adalah sebesar 66,77 persen, pekerja paruh waktu 25,97 persen, dan setengah pengangguran 7,27 persen. Pada data ini, proporsi pekerja penuh pada Februari 2026 lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 66,19 persen.

Pemeliharaan jalan ini sebagai upaya menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan

Bekasi (ANTARA) - PT. Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melakukan kegiatan pemeliharaan dengan memperbaiki titik Km 28+175 jalur A arah Cikampek pada Ruas Tol Jakarta-Cikampek setelah petugas menemukan kondisi permukaan jalan yang memerlukan penanganan segera di lokasi tersebut.

"Pemeliharaan jalan ini sebagai upaya menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan," kata Senior Manager Representative Office 1 PT. JTT Amri Sanusi di Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

Dia menjelaskan kegiatan pemeliharaan jalan melalui penanganan responsif dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari petugas di lapangan guna memastikan kondisi lalu lintas tetap aman dan terkendali.

"Setelah menerima laporan pada Selasa (5/5/2026) pukul 21.13 WIB, tim segera menuju lokasi dan melakukan penanganan awal berupa penutupan lajur 3 dan lajur 4 pada pukul 21.45 WIB guna mendukung proses penanganan serta menjaga keselamatan pengguna jalan," jelasnya.

Corporate Secretary & Legal PT. JTT Ria Marlinda Paallo menambahkan perusahaan bersama pihak terkait terus melakukan evaluasi dan percepatan penanganan di lokasi pekerjaan.

"Kami terus melakukan monitoring intensif serta koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan proses penanganan berjalan optimal sehingga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga," katanya.

Pihaknya tengah melakukan evaluasi kondisi eksisting tanah dasar sebagai dasar penanganan lanjutan di lokasi. Selama proses penanganan berlangsung, pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi waktu perjalanan.

Pengendara juga diminta untuk memastikan kendaraan dalam kondisi prima, menjaga jarak aman serta mematuhi rambu dan arahan petugas lapangan khususnya di sekitar lokasi pekerjaan.

Pihaknya memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat kegiatan penanganan ini sekaligus mengimbau pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama.

Pengguna jalan dapat mengakses informasi lalu lintas terkini melalui pusat panggilan Jasa Marga 24 jam di nomor 133 maupun melalui media sosial resmi Jasa Marga serta aplikasi Travoy.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Badung, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, menyetorkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp364,7 miliar selama periode Januari-April 2026.

“Realisasi itu sudah mencapai 22,7 persen dari target tahun ini sebesar Rp1,6 triliun,” kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bugie Kurniawan di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Realisasi itu lebih rendah dibandingkan periode sama 2025 yang saat itu mencapai Rp531,1 miliar dengan target saat itu mencapai Rp1,56 triliun.

Selain berasal dari pendapatan visa, PNBP di imigrasi juga bersumber dari pendapatan paspor, pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali dan pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya.

Menurut dia, konflik Timur Tengah menjadi salah satu penyebab kontraksi penerimaan PNBP tersebut yaitu karena sempat ditutupnya jalur udara yang berdampak terhadap pembatalan penerbangan internasional khususnya yang transit di Timur Tengah seperti Doha, Dubai, dan Abu Dhabi.

Untuk menggenjot penerimaan, pihaknya akan menambah inovasi berupa layanan baru kepada masyarakat dan wisatawan asing yang mengurus izin keimigrasian untuk memberikan nilai tambah.

Salah satunya menambah kenyamanan dan layanan ruang tunggu di Kantor Imigrasi Ngurah Rai.

“Kami akan meningkatkan layanan yang harapannya salah satunya untuk mendorong PNBP,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menata kembali alur pelayanan di tempat pemeriksaan imigrasi di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai yang memiliki jalur lebih pendek dibandingkan Bandara Soekarno Hatta.

Di terminal kedatangan internasional di Bali misalnya, begitu penumpang tiba disambut area untuk mengurus visa saat kedatangan (visa on arrival/VoA), meja layanan karantina dan meja layanan All Indonesia.

“Sehingga arena tersebut cukup padat karena banyak desk antarinstansi yang ada di tengah kedatangan penumpang dan konter imigrasi. Ini kami perbaiki,” imbuhnya.

Nantinya, konter layanan VoA akan berada di sisi kiri dan kanan penumpang, dilengkapi perangkat All Indonesia sehingga jalur tengah terminal kedatangan internasional menjadi steril.

“Kami berupaya meningkatkan penggunaan autogate karena ini cepat tapi tidak mengesampingkan keamanan karena sistem pemeriksaan sudah canggih,” imbuhnya.

Adapun paspor yang bisa melewati fasilitas itu, lanjut dia, penumpang yang memiliki paspor dengan dilengkapi chip elektronik.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026