JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) meluncurkan Program Mba Maya atau Membina dan Memberdaya. Program ini fokus pada pemberdayaan perempuan, terutama ibu-ibu prasejahtera.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyampaikan, komitmennya untuk terus mendorong pemberdayaan perempuan, terutama melalui ekosistem syariah. “Saat ini, 73% pembiayaan PNM sudah berbasis syariah, dan kami juga telah memfasilitasi lebih dari 2.300 sertifikasi halal bagi usaha nasabah kami. Ini adalah langkah nyata kami untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia," ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono yang juga Ketua Harian Pengurus Pusat MES memberikan apresiasi kepada PNM atas program yang berdampak positif bagi ibu-ibu prasejahtera di seluruh Indonesia. "Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, yakni membangun dari desa dan dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," ujarnya.

Ferry menambahkan, LPDB juga perlu mencontoh PNM yang memiliki Command Center yang menampilkan dashboard data yang bagus, sehingga bisa dicontoh Command Centernya karena penyajian datanya mampu mengubah data yang statis menjadi sangat dinamis dan diperlukan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

Acara tersebut dihadiri lebih dari 30.000 nasabah PNM secara hybrid yakni offline dan online. Peresmian Program Mba Maya yang mengusung tema "Usaha Berkah Dalam Bingkai Ekonomi Syariah.” ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan usaha perempuan di bidang ekonomi syariah melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Acara ini juga dihadiri Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Ari Permana serta pengurus MES Siti Ma'rifah sekaligus narasumber pada acara di kegiatan ini. Kolaborasi antara PNM dan MES ini tidak hanya memperluas dampak pemberdayaan perempuan, tetapi juga mempertegas peran penting ekonomi syariah dalam membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

JAKARTA - Head of Corporate & Regulatory Affairs Bentoel Group, Dian Widyanarti meraih penghargaan Outstanding Leader in Regulatory Advocacy and Responsible Industry Policy dalam ajang Indonesia Leading Women Awards 2026. Penghargaan ini diberikan atas peran kepemimpinan Dian Widyanarti dalam memperkuat advokasi kebijakan yang bertanggung jawab.

Ia juga dinilai konsisten dalam membangun dialog konstruktif dengan regulator dan berbagai pemangku kepentingan industri. Lebih dari dua dekade pengalaman di bidang corporate affairs, Dian dikenal sebagai pemimpin yang mampu menjembatani kepentingan industri dan kebutuhan kebijakan publik melalui pendekatan kolaboratif. Bentoel Group Perkuat UMKM Perempuan lewat Empower Academy Batch 2

Termasuk dalam memperkuat komunikasi strategis dengan pemerintah pada isu-isu regulasi yang kompleks. Sekaligus memastikan posisi perusahaan senantiasa selaras dengan prinsip tata kelola yang bertanggung jawab.

Di bawah kepemimpinannya, fungsi Corporate & Regulatory Affairs Bentoel Group dinilai berhasil mendorong pendekatan regulasi yang lebih berbasis data, seimbang, dan mendukung keberlanjutan industri dalam kerangka kepatuhan yang kuat. Pendekatan ini juga memastikan bahwa upaya advokasi tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang lebih luas.

Hal ini tercermin dalam penguatan dan ekspansi program Empower Academy sebagai inisiatif pengembangan kapasitas yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan inklusi ekonomi di berbagai daerah. Dian Widyanarti mengatakan, penghargaan ini didedikasikan untuk seluruh tim dan para pemangku kepentingan yang selama ini telah berkolaborasi dalam mendorong kebijakan yang bertanggung jawab.

Peran timnya tidak hanya berhenti pada proses advokasi, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa setiap dialog kebijakan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik, berbasis data, serta mampu menjawab kebutuhan industri dan kepentingan publik secara seimbang. Ia percaya regulasi yang efektif hanya dapat terwujud melalui keterbukaan, kepercayaan, dan dialog yang konstruktif lintas sektor. ”Dengan demikian pada akhirnya dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat dan ekosistem industri secara keseluruhan,” katanya dalam siaran tertulis, Rabu (6/5/2026). Siapa Catherine Connolly? Presiden Terpilih Irlandia yang Vokal Memperjuangkan Palestina

Penghargaan ini menjadi refleksi komitmen Bentoel Group dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Termasuk penerapan tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta pendekatan yang mengedepankan transparansi dan dialog konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan.

Hal ini juga mencerminkan kontribusi berkelanjutan Bentoel Group terhadap pembangunan berkelanjutan melalui dorongan praktik industri yang lebih seimbang dan inklusif. Juga penguatan inisiatif pemberdayaan yang memperluas akses peningkatan kapasitas dan inklusi ekonomi di berbagai daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 yang sebesar 4,68 persen.

Dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (5/5), Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa jumlah pengangguran secara absolut turun 0,035 juta orang pada periode Februari 2025-Februari 2026.

"Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 adalah 4,68 persen. Dari total angkatan kerja sebanyak 154,91 juta orang, terdapat 7,24 juta di antaranya belum terserap pasar kerja sehingga menjadi penganggur," ujar Amalia.

Penyerapan tenaga kerja tercatat masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri. Ketiga sektor tersebut menyerap 60,29 persen tenaga kerja nasional.

Pada periode Februari 2025-Februari 2026, jumlah penduduk bekerja meningkat 1,896 juta orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki meningkat dari 84,34 pada 2025 menjadi 84,57 pada Februari 2026.

Adapun TPAK perempuan mengalami penurunan dari 56,70 pada Februari 2025 menjadi 56,41 pada Februari 2026.

Seseorang yang bekerja setidaknya satu jam dalam seminggu, termasuk dalam kategori penduduk bekerja, sesuai standar International Labour Organization (ILO). BPS sendiri membagi penduduk bekerja ke dalam tiga kategori.

Ketiga kategori itu adalah pekerja penuh waktu (jam kerja minimal 35 jam per minggu), pekerja paruh waktu (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan, dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain), dan setengah pengangguran (jam kerja antara 1-34 jam per minggu, dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain).

Per Februari 2026, BPS mencatatkan proporsi pekerja penuh adalah sebesar 66,77 persen, pekerja paruh waktu 25,97 persen, dan setengah pengangguran 7,27 persen. Pada data ini, proporsi pekerja penuh pada Februari 2026 lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 66,19 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026 mencatat bahwa upah buruh berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Data BPS menunjukkan bahwa gaji buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, dan S3 di Tanah Air memperoleh rerata upah Rp4,77 juta. Angka ini jauh di atas buruh berpendidikan SD ke bawah yang hanya menerima Rp2,23 juta.

“Dengan demikian, buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 menerima upah sebesar 2,1 kali lipat dibandingkan buruh berpendidikan SD ke bawah,” tulis BPS dalam berita resmi statistik, dikutip pada Rabu (6/5/2026).

Selain rerata upah buruh berpendidikan sarjana ke atas dan SD ke bawah tersebut, BPS juga memetakan bahwa rerata upah buruh lulusan Diploma I, Diploma II, dan Diploma III mencapai Rp4,04 juta.

Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan buruh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan rerata upah tercatat sebesar Rp3,17 juta.

Selisih tipis ditunjukkan oleh upah buruh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan rerata sebesar Rp3,08 juta per Februari 2026. Sementara itu, upah buruh lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tercatat sebesar Rp2,55 juta.

Perbedaan upah itu tidak hanya terjadi antartingkat pendidikan, melainkan juga berdasarkan jenis kelamin. Secara umum, buruh laki-laki tercatat selalu menerima upah lebih tinggi dibandingkan perempuan di seluruh tingkat pendidikan.

Pada kelompok pendidikan tinggi, upah buruh laki-laki tercatat sebesar Rp5,63 juta, sedangkan perempuan sebesar Rp3,99 juta.

Pada kelompok pendidikan rendah, buruh laki-laki berpendidikan SD ke bawah menerima Rp2,51 juta, sedangkan perempuan hanya Rp1,47 juta.

Selisih upah terbesar antara laki-laki dan perempuan tercatat pada kelompok pendidikan Diploma I/II/III, yakni mencapai Rp1,72 juta.

Di sisi lain, BPS juga mencatat jumlah penduduk bekerja hingga Februari 2026 meningkat menjadi 147,67 juta orang atau bertambah 1,9 juta orang secara tahunan.

Apabila diperinci, jumlah pekerja penuh tercatat sebanyak 98,59 juta orang atau bertambah 2,11 juta orang, sementara pekerja paruh waktu sebanyak 38,35 juta orang atau meningkat 0,73 juta orang.

Selain itu, BPS melaporkan jumlah setengah pengangguran sebanyak 10,73 juta orang, menurun 940.000 orang secara tahunan pada periode yang sama. Jumlah pengangguran mencapai 7,24 juta orang, turun 35.000 orang dibandingkan Februari 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki sepanjang 2025 mengalami perbaikan.

Hal itu tecermin dari nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia 2025 yang dirilis BPS kemarin, Selasa (5/5/2026).

Dalam berita resmi statistiknya, BPS menjelaskan bahwa ketimpangan antara perempuan dan laki-laki pada indikator pembentuk IKG masih terjadi. Namun, kondisi itu secara umum mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

BPS mencatat bahwa nilai IKG Indonesia pada tahun lalu mencapai 0,402. Realisasi itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni 0,421.

“Nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia 2025 tercatat sebesar 0,402, membaik 0,019 poin dibandingkan tahun sebelumnya,” demikian tertulis pada berita resmi statistik BPS.

BPS memerinci perbaikan nilai IKG terutama terjadi pada sisi kesehatan reproduksi dan pasar tenaga kerja. Sebagai catatan, nilai IKG sendiri dibentuk oleh tiga dimensi utama, yakni kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Pada dimensi kesehatan reproduksi, perbaikan terlihat dari menurunnya proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan (MTF). Perbaikan juga terlihat dari turunnya proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup pertama berusia di bawah 20 tahun (MHPK20).

Pada 2025, BPS mencatat indikator MTF mencapai 0,077 dan MHPK20 sebesar 0,235. Keduanya membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 0,094 dan 0,248.

Dari sisi pemberdayaan, kesenjangan gender di pendidikan makin menyempit seiring meningkatnya proporsi perempuan berpendidikan minimal SMA menjadi 38,35% pada 2025. Pada tahun sebelumnya, proporsinya berada pada level 37,64%.

Namun, keterwakilan perempuan di legislatif justru menurun pada periode yang sama yakni menjadi 22,28%, dari 22,46% pada 2024.

Sementara pada dimensi pasar tenaga kerja, partisipasi perempuan terus meningkat. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan naik menjadi 56,63% pada 2025, sedangkan TPAK laki-laki sedikit menurun menjadi 84,40%.

Sebagai pembanding, TPAK perempuan mencapai 56,42% pada 2024, sedangkan untuk laki-laki sebesar 84,66%.

Secara historis, nilai IKG Indonesia menunjukkan penurunan bertahap dari 0,472 pada 2020 menjadi 0,402 pada 2025. Perbaikan paling tajam terjadi pada periode 2023 ke 2024 dengan penurunan 0,026 poin, sebelum melambat pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Studi terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menemukan bahwa kaum wanita di negara-negara berkembang adalah pihak yang paling mendapat dampak buruk ketika negara tersebut terus berutang.

Cara negara-negara menangani kenaikan utang justru memperlebar kesenjangan pendapatan, memangkas layanan dasar, dan meningkatkan angka kematian ibu, menurut analisis itu.

Studi tersebut dilakukan oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) dengan mengambil data dari 85 negara berkembang. Menurut laporan itu, peningkatan beban pembayaran utang diperkirakan akan menyebabkan hilangnya 55 juta pekerjaan bagi perempuan dan penurunan 17% dalam pendapatan per kapita perempuan.

Laporan bahwa adanya penurunan pendapatan per kapita perempuan tersebut juga berlawanan dibandingkan dengan pendapatan kaum laki-laki, yang sebagian besar tidak berubah.

Laporan itu menemukan kondisi bahwa kaum perempuan terkena dampak yang tidak proporsional melalui hilangnya pekerjaan, penurunan pendapatan, dan meningkatnya tanggung jawab perawatan yang tidak dibayar. Di lain pihak, pendapatan laki-laki di lingkungan yang sama sebagian besar tetap tidak berubah.

Keadaan tersebut pada akhirnya memperlebar kesenjangan pendapatan gender.

UNDP menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, kesejahteraan, dan sistem perawatan kerap kali menjadi dikurangi ketika pemerintah mengalihkan lebih banyak sumber daya untuk pembayaran utang.

Kondisi itu membatasi akses semua masyarakat ke layanan esensial dan juga kepada peluang terhadap pekerjaan formal. Meski begitu, mereka menyebut bahwa terdapat dampak yang sangat mencolok pada ketidaksetaraan gender.

Laporan UNDP itu memperkirakan bahwa setara dengan 55 juta pekerjaan perempuan berada dalam risiko dalam jangka pendek dan 92,5 juta pekerjaan juga berada dalam risiko dalam jangka panjang ketika para negara beralih dari beban pembayaran utang tingkat menengah ke tingkat tinggi.

Studi ini juga menemukan bahwa terdapat peningkatan 32,5% dalam angka kematian ibu, setara dengan tambahan 67 kematian per 100.000 kelahiran. Lalu, angka harapan hidup juga menurun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Artinya, terdapat peningkatan beban pada sistem kesehatan masyarakat.

Administrator UNDP Alexander De Croo mengatakan bahwa analisis itu memberikan pandangan baru mengenai pembayaran utang yang sangat berat yang membuat banyak pemerintah di seluruh dunia memiliki ruang fiskal yang terbatas dan membuat terjadinya pemotongan layanan sosial yang vital, dengan perempuan menjadi korban terberatnya.

"Utang negara bukanlah masalah matematika. Ini adalah masalah kemanusiaan,” katanya dalam keterangan resmi mengenai laporan tersebut, seperti dikutip pada Selasa (5/5/2026).

Sebagai contoh permasalahan, De Croo mengatakan bahwa ketika layanan perawatan dipotong, maka tanggung jawab tersebut akan kembali ditanggung oleh rumah tangga. Di rumah tangga, perempuan pun menanggung sebagian besar akibatnya. Maka, sering kali akses perempuan ke peluang ekonomi menjadi terbatas.

Dia menyebut bahwa strategi pengelolaan utang, pada akhirnya, harus menjaga ruang bagi investasi sosial dan investasi perawatan yang menopang ekonomi yang tangguh. Dengan begitu, pembangunan manusia juga dapat menjadi ditopang.

Kemunduran dalam Pembangunan

Dampak-dampak yang ditemukan itu, menurut UNDP, setara dengan kemunduran atas pencapaian pembangunan. Mereka mengatakan bahwa hal itu adalah sebuah tren yang dapat terakselerasi dalam konteks kekerasan militer dan krisis yang terjadi akhir-akhir ini ini, seperti yang terjadi di Asia Barat atau Timur Tengah.

Mereka menegaskan bahwa ruang fiskal negara makin tertekan ketika pemerintah merespons peningkatan ketidakamanan, volatilitas di pasar energi, dan tekanan inflasi, ruang fiskal semakin tertekan. Akibatnya, investasi sosial acap menjadi korban.

UNDP menyatakan bahwa studi tersebut menekankan pentingnya integrasi analisis gender ke dalam setiap keputusan peminjaman.

“Strategi pengelolaan utang penting bagi semua orang, tetapi ketika pengeluaran publik tertekan oleh pembayaran utang, perempuanlah yang pertama kali dirugikan,” ungkap Direktur Global Kesetaraan Gender UNDP Raquel Lagunas dalam keterangan yang sama.

Dia mengatakan bahwa perempuan akan dirugikan dalam pekerjaan, keamanan ekonomi, dan layanan yang diterima oleh mereka.

Selain mengintegrasikan penilaian dampak berbasis gender ke dalam pengambilan keputusan, Lagunas menyebut bahwa pemerintah dan pihak-pihak yang terkait juga harus melindungi investasi penting dalam infrastruktur sosial dan perawatan. Semua pemegang kepentingan, katanya, harus menggunakan penganggaran yang responsif terhadap fenomena gender untuk melacak pengaruh pembayaran utang terhadap hasil-hasil ekonomi yang berbeda bagi kelompok orang yang juga berbeda.

De Croo dan penulis-penulis laporan tersebut mendesak pemerintah dan lembaga keuangan global untuk memprioritaskan lapangan kerja, pembangunan manusia, dan kesetaraan gender dalam strategi keberlanjutan utang. Mereka juga mendorong adanya peralihan dari langkah-langkah penghematan, yang dinilai memperburuk ketidaksetaraan. (Laurensius Katon Kandela)

Kasus dugaan kekerasan yang menimpa setidaknya 53 anak di tempat penitipan anak (daycare) Little Aresha di Yogyakarta memang memilukan dan menjadi sorotan nasional. Namun yang mengusik justru tanggapan orang-orang yang entah bagaimana ingin menonjolkan kesempurnaan hidupnya dengan menghakimi para ibu yang “terpaksa” menitipkan anaknya di daycare.

Begitu banyak komentar pedas di media sosial berseliweran, “Kasihan anaknya, masa dititipkan ke orang lain?” “Ibu zaman sekarang lebih mementingkan karier daripada anak.” “Makanya, lebih baik ibu di rumah saja.”

Saya seorang ayah. Membaca berbagai komentar seperti itu membuat darah saya mendidih, apalagi jika yang membaca seorang ibu. Bukan karena saya tidak mengerti kekhawatiran mereka, tetapi karena arah kemarahan itu meleset total.

Mari kita jujur. Di tengah tekanan ekonomi yang kian membelit, terutama bagi keluarga kelas menengah, gaji satu orang seringkali tidak cukup. Ibu bekerja bukanlah sebuah kemewahan atau gaya hidup, melainkan kebutuhan. Banyak keluarga terutama di kota-kota besar membutuhkan dua sumber pendapatan untuk sekadar menyambung hidup.

Tidak banyak yang memahami bahwa tidak semua kelas menengah memiliki jaringan keluarga besar (kakek-nenek) yang bisa membantu mengasuh anak. Selain masalah tekanan ekonomi, fenomena orang tua bekerja di era ini sudah menjadi norma di banyak keluarga muda.

Data Bank Dunia mencatat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia baru sekitar 53,5%. Artinya, masih banyak perempuan yang potensinya belum tergali. Alasannya? Tidak lain karena kesetaraan gender memang hanya sebatas jargon di negara ini.

Alih-alih menyalahkan, seharusnya kita mendukung para ibu yang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk berkarier. Pemerintah pun telah menunjukkan komitmen melalui UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA), yang menjamin hak ibu pekerja atas cuti melahirkan yang memadai dan akses ke layanan penitipan anak yang terjangkau. Ini adalah langkah maju untuk melindungi hak ibu dan anak.

Bukan Kesalahan Ibu, tapi Kegagalan Sistem

Menyalahkan ibu pekerja yang menitipkan anaknya adalah tindakan yang salah sasaran dan hanya memperburuk rasa bersalah yang mungkin sudah mereka rasakan. Keputusan mereka untuk bekerja bukanlah bentuk kelalaian, melainkan sebuah keharusan yang didorong oleh beberapa faktor sistemik.

Seperti yang disinggung di awal, tekanan ekonomi memang menjadi alasan utama untuk seorang ibu memilih bekerja. Acuan BPS tahun 2025 menggambarkan kelas menengah adalah kelompok yang memiliki rentang penghasilan per kapita per bulan sekitar Rp2,13 juta hingga Rp10,36 juta. Namun yang menjadi anomali adalah data 2022 BPS, yang mengeluarkan angka standar hidup layak sebuah keluarga di kota besar yang berkisar di angka Rp12-15 juta per bulan.

Konsumsi rumah tangga di Jakarta mencapai Rp14,88 juta per bulan. Disusul pada posisi kedua kota Bekasi dengan biaya hidup sebesar Rp14,33 juta per bulan. Kemudian Surabaya yang menempati posisi ketiga sebagai biaya hidup paling tinggi dengan nilai rata-rata konsumsi sebesar Rp13,35 juta per bulan. Data-data ini menggambarkan bahwa suami dan istri yang memilih bekerja selaras dengan tekanan ekonomi yang semakin meningkat.

Alasan klasik lainnya adalah kegagalan negara dalam mengawasi dan menegakkan aturannya sendiri. Banyak yang tidak tahu bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki landasan hukum yang kuat untuk mewajibkan penyediaan daycare yang sesuai standar yang diharapkan. Namun, implementasinya lemah.

Faktanya, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggambarkan implementasi peraturan tak pernah menjadi tujuan negara. Hanya 30,7% daycare di Indonesia yang memiliki izin operasional resmi. Sekitar 44%daycare beroperasi tanpa izin atau legalitas sama sekali dan 13,3%yang berbadan hukum. Lebih mirisnya lagi 66,7% daya manusia pengelola daycare belum tersertifikasi

UU KIA dengan tegas mengatur bahwa seluruh pemberi kerja, baik institusi pemerintah atau swasta, wajib menyediakan dukungan sarana dan prasarana yang layak kepada ibu dan anak. Salah satunya dengan kewajiban menyediakan daycare atau tempat penitipan anak.

Bahkan secara internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 18 Ayat 2 dan 3 dalam konvensi tersebut mewajibkan negara untuk menjamin anak yang kedua orang tuanya bekerja memperoleh manfaat dari jasa pelayanan pemeliharaan anak. Apakah itu terlaksana? Itu yang masih menjadi pertanyaan besar.

Dukung Ibu Pekerja, Desak Pengawasan

Sebagai sesama orang tua, sudah saatnya kita menghentikan persekusi terhadap para ibu pekerja. Setiap komentar pedas di media sosial mampu melukai hati seorang ibu yang sesungguhnya telah berjuang keras. Bangun pagi, menyiapkan anak, lalu berangkat kerja dengan perasaan waswas. Mari kita berikan dukungan moral, apresiasi atas perjuangan mereka.

Bagi yang tetap menggunakan jasa daycare, jadilah orang tua yang aktif. Lakukan kunjungan mendadak, pastikan izin operasionalnya jelas, minta akses CCTV jika tersedia, dan selalu peka terhadap perubahan perilaku anak sepulang daycare. Karena pada akhirnya, kewaspadaan kita adalah benteng terakhir bagi buah hati.

Namun dukungan individu saja tidak cukup. Kita harus memfokuskan tuntutan kepada pemerintah. Komisi III DPR telah meminta sweeping besar-besaran daycare ilegal di seluruh Indonesia, tidak hanya di Yogyakarta, karena kasus ini mencoreng citra daerah sebagai kota pendidikan.

Regulasi baru dari Kementerian PPPA yang memperketat rasio pengasuh dan standar kompetensi harus segera diikuti dengan pengawasan ketat di lapangan, bukan sekadar aturan di atas kertas. Yang paling mendesak adalah sinkronisasi lintas sektor dinas pendidikan, sosial, kesehatan, hingga lembaga perlindungan anak yang selama ini berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi efektif. Yang kita butuhkan adalah kontrol nyata, bukan sekadar administratif yang mudah ditembus.

Ibu Bekerja Bukan Musuh, Mereka Pahlawan Keluarga

Kepada para ibu di luar sana, kalian tidak bersalah. Keputusan kalian untuk bekerja dan menitipkan anak di daycare adalah bentuk keberanian, bukan kelalaian. Kalian berjuang untuk masa depan keluarga, untuk menghidupi anak-anak, untuk tetap eksis sebagai manusia utuh yang memiliki mimpi dan karier.

Tidak ada yang salah dari keputusan menitipkan anak ke daycare. Mari kita arahkan amarah dan kegelisahan kita kepada mereka yang benar-benar bertanggung jawab atas pelaku kekerasan.

Dan tentunya tetap mengangkat kritik terhadap negara yang membiarkan sistem perlindungan ibu dan anak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dukung para ibu pekerja. Desak pemerintah bertindak. Bersama, kita ciptakan ekosistem penitipan anak yang aman untuk buah hati kita semua.

Semoga kejadian ini menjadi titik balik bagi kita semua untuk lebih kritis terhadap sistem, lebih peduli pada sesama, dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Mari kita dukung para ibu pekerja, yang terus berjuang mengurus keluarga di tengah segala tantangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Bentara Budaya Jakarta bersama Borobudur Writers and Cultural Festival menggelar diskusi dan pertunjukan bertajuk “Lengger: Tradisi, Tubuh dan Tafsir” untuk memperingati Hari Tari Dunia, Selasa (5/5/2026).

Acara ini mengajak publik melihat lengger bukan sekadar tarian, tetapi bagian dari kehidupan masyarakat yang sarat makna, mulai dari tradisi, identitas, hingga refleksi kehidupan sehari-hari.

Lengger merupakan tarian tradisional dari Banyumas yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Tarian ini biasanya hadir dalam berbagai acara seperti hajatan, selamatan, hingga perayaan panen.

Founder BWCF, Seno Joko Suyono, mengatakan tema lengger dipilih karena adanya perbedaan pandangan dalam dua tulisan di laman mereka. Kedua tulisan tersebut membahas lengger dengan sudut pandang yang berbeda.

Satu tulisan melihat lengger sebagai tradisi dengan akar sejarah yang kuat dan terjaga. Sementara tulisan lain menyoroti adanya kecenderungan penyederhanaan makna lengger menjadi satu bentuk saja.

“Lengger itu sebenarnya masih satu praktik yang cair, bukan hanya lengger lanang, tetapi juga lengger perempuan dan bentuk-bentuk lain yang sangat beragam,” ujar Seno.

Menurutnya, jika satu istilah terlalu dominan, ada risiko mengaburkan variasi yang selama ini hidup di masyarakat. Padahal, keberagaman itulah yang membuat lengger tetap relevan dari masa ke masa.

Seno menegaskan, panggung menjadi cara untuk menghidupkan gagasan yang selama ini hanya dibaca. “Kami ingin membawa refleksi itu ke panggung, agar publik tidak hanya membaca, tetapi juga mengalami,” katanya.

Sementara itu, General Manager Bentara Budaya dan Communication Management Kompas Gramedia, Ilham Khoiri, mengajak publik melihat lengger dari sisi yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, seni bisa menjadi ruang jeda di tengah rutinitas. Lengger misalnya, tidak hanya berbicara tentang gerakan yang indah, tetapi juga menyimpan cerita tentang nilai, sejarah, dan cara pandang hidup masyarakat Banyumasan.

Lengger juga tidak berdiri sendiri sebagai tontonan panggung. Kesenian ini hidup dalam berbagai kegiatan sosial seperti selamatan, panen, hingga hajatan, yang memperkuat rasa kebersamaan.

“Kehidupan sekarang membuat kita sibuk dan kehilangan kesempatan untuk berefleksi, sementara dengan melihat lengger kita bisa berhenti sejenak dan memikirkan berbagai hal,” ujarnya.

Dari sisi sejarah, penari dan koreografer Rianto menjelaskan bahwa lengger dalam bentuk penari laki-laki berdandan perempuan diperkirakan berkembang sejak abad ke-19. Perkembangannya beriringan dengan munculnya kesenian kethoprak tobong yang melakukan pertunjukan keliling.

Dalam perjalanannya, lengger berkembang berdampingan dengan kesenian rakyat lain seperti ronggeng, ledhek, atau tayub. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh penari menjadi medium ekspresi budaya yang lentur dan tidak kaku.

Rianto juga menyoroti asal-usul istilah lengger yang disebut sebagai jarwo dhosok. “Lengger dimaknai sebagai diarani leng jebulane jengger, dikira perempuan ternyata laki-laki,” ujarnya.

JAKARTA - Krisis tidak lagi dipandang semata sebagai ancaman, melainkan juga sebagai momentum untuk menemukan peluang dan mendorong transformasi. Perspektif ini mengemuka dalam forum “Prosperitea Vol. 4: Global Crisis and Its Opportunity” yang diselenggarakan Dhanavinya di Jakarta akhir April, yang mempertemukan sejumlah tokoh perempuan lintas sektor.

Seperti diketahui ketidakpastian ekonomi global masih membayangi berbagai negara di tengah tekanan geopolitik, fluktuasi harga energi, serta risiko inflasi yang belum sepenuhnya mereda. International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat ke kisaran 3,1% pada 2026, di bawah rata-rata historis sebelum pandemi.

Sejumlah lembaga global hingga saat ini masih mempertahankan proyeksi tersebut di tengah dinamika ekonomi dunia yang terus berkembang. Di sisi lain, World Bank mengingatkan bahwa tekanan darisektor energi berpotensi tetap menjadi faktor signifikan yang memengaruhi inflasi, khususnya di negara berkembang, sertadapat berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi secara luas.

Perempuan Pengusaha Adalah Pahlawan Ekonomi Sektor KUKM



Dalam konteks krisis tersebut, Dhanavinya sebagai forum yang mewadahi para perempuan pengusaha dari berbagai bidang yang visinya menggalang kerja sama di antara pebisnis perempuan untuk berkembang dari sukses untuk dampak yang signifikan, mencoba melihat peluang.

“Secara berkala kami mengadakan dialog & kolaborasi untuk mengembangkan kapasitas diri. Kami juga menyediakan program mentoring, coaching & konsultasi bisnis” kata Esra Manurung didampingi dua sahabat pendiri Dhanavinya lainnya yakni Lanny Sutiarto dan Ailing Yang.

“Kami percaya berkolaborasi jalan untuk dampak signifikan, bukan bersaing,” sambungnya.

Ketiganya sudah lebih dari 2 dekade menggeluti dunia bisnis dan dikenal pembelajar yang berani menimba ilmu dari mentor-mentor berkelas internasional. Pembiayaan BRI Dukung Ernawati Jadi Pengusaha Sukses dan Berdayakan Kaum Perempuan



Ailing, penulis buku “Life is a gift” yang mengembangkan jaringan bisnisnya lintas benua menekankan “Krisis global bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi dipahami. Di setiap ketidakpastian, selalu ada ruang untuk bertumbuh bagi mereka yang mampu melihat peluang dengan cara yang berbeda”.

Ia menambahkan, kekuatan utama dalam menghadapi tekanan justru bersumber dari dalam diri. “Sering kali kita mencari jawaban ke luar, padahal kekuatan terbesar ada di dalam diri. Ketika seseorang memiliki kejelasan dan keberanian untuk melangkah, krisis justru dapat menjadi titik awal perubahan.”

Sementara itu, Esra Manurung, penulis buku “From Poverty to Wealth” menyoroti pentingnya transformasi mental dari kemauan menimba pengetahuan dari buku, seminar dan mentor-mentor bisnis terbaik.

“Transformasi tidak selalu nyaman, tapi justru dari sana lahir pemimpin tangguh, visioner, bisa menyesuaikan diri. Mental tidak boleh kalah dalam krisis dan tetap bergerak maju meskipun situasi tidak ideal,” katanya.

Dari sisi keuangan, Lanny Sutiarto, pebisnis, mentor di bidang kesehatan dan keuangan menegaskan, bahwa ketidakpastian global memperkuat urgensi kemandirian finansial, khususnya bagi perempuan. “Kemandirian finansial bukan hanya kemampuan menghasilkan, tapi tentang kebijaksanaan menata keuangan. Dalam situasi global yang tidak pasti, kemampuan ini semakin penting,” ujarnya.

Nara sumber utama, dalam Prosperitie volume 4 kali ini adalah Eksekutif senior di sektor energi Erita Yohan, menegaskan, “krisis global justru membuka berbagai peluang, khususnya bagi perempuan yang mampu beradaptasi dengan cepat.

Di tengah,tekanan ekonomi dunia, ia melihat pergeseran besar pada sektorpangan sehat, kesehatan dan wellness, energi, serta ekonomidigital sebagai ruang pertumbuhan yang semakin relevan. “Bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling cepat beradaptasi. Di balik krisis, selalu ada peluang tersembunyi yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Menurut Erita, perempuan memiliki keunggulan alami seperti kemampuan multitasking, ketelitian, dan intuisi yang kuat, yang menjadi modal penting dalam menghadapi ketidakpastian. Meski demikian, tantangan seperti kepercayaan diri, tekanan sosial, dan keterbatasan akses masih menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Ia menekankan, bahwa kemandirian dapat dimulai dari langkah sederhana, termasuk membangun bisnis berbasis rumah tangga, memanfaatkan platform digital, hingga mengembangkan keterampilan seperti komunikasi, digital skill, dan mindset yang adaptif.

Lebih lanjut, profesional yang banyak menangani berbagai project LNG, strategi korporasi, akusisi dan eksekusi proyek inimengajak perempuan untuk tidak menunggu kondisi sempurna untuk memulai. Ia menilai banyak peluang usaha yang dapat dijalankan dengan modal terbatas, mulai dari bisnis kuliner rumahan, edukasi online, hingga reseller dan konten digital.

“Tidak harus besar dan tidak harus langsung sempurna. Yang penting mulai dari apa yang ada, kelola dengan disiplin, dan terus belajar. Dalam situasi krisis, mereka yang bergerak lebih cepat akan memiliki peluang lebih besar untuk bertumbuh,” kata Erita

Para pembicara lainnya juga sepakat bahwa kondisi global saat ini menjadi momentum refleksi bagi individu maupun organisasi untuk kembali pada nilai dan tujuan jangka panjang. Dari sana, langkah yang lebih kuat dan bermakna dapat dibangun untuk menghadapi masa depan.

Dhanavinya yang didirikan April 2025, mendorong lahirnya perspektif baru bahwa di tengah perlambatan ekonomi, tekanan inflasi, dan ketidakpastian global, perempuan memiliki peran strategis sebagai agen perubahan-tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk memimpin dan menciptakan peluang baru.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa rata-rata upah buruh pada Februari 2026 tercatat sebesar Rp3,29 juta. Angka tersebut diperoleh berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Secara terperinci, BPS mencatat upah buruh laki-laki mencapai Rp3,55 juta, lebih tinggi dibandingkan buruh perempuan yang sebesar Rp2,80 juta.

“Jika dilihat menurut lapangan usaha, buruh pada lapangan usaha aktivitas keuangan dan asuransi memperoleh upah tertinggi sebesar Rp5,05 juta, sedangkan buruh pada lapangan usaha kesenian, aktivitas jasa lainnya, aktivitas rumah tangga, dan aktivitas badan internasional menerima upah terendah sebesar Rp2 juta,” jelas BPS dalam berita resmi statistik, Selasa (5/5/2026).

Selain bidang aktivitas keuangan dan asuransi, sejumlah lapangan usaha yang mencatatkan upah buruh tertinggi, antara lain pertambangan dan penggalian sebesar Rp4,95 juta; aktivitas penerbitan dan telekomunikasi sebesar Rp4,75 juta; hingga penyediaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin sebesar Rp4,74 juta rupiah.

Terdapat pula aktivitas real estat dengan upah Rp4,05 juta; administrasi pemerintahan dan pertahanan, serta jaminan sosial wajib sebesar Rp4,02 juta; hingga transportasi dan penyimpanan sebesar Rp3,98 juta.

“Sementara itu, buruh pada enam lapangan usaha lainnya menerima upah di bawah upah buruh nasional,” lanjut BPS.

Lapangan usaha dengan upah buruh di bawah rerata nasional tersebut, antara lain bidang pendidikan dengan besaran Rp2,92 juta, disusul buruh perdagangan besar dan eceran senilai Rp2,85 juta, serta buruh penyediaan air dan pengelolaan limbah dengan upah rerata Rp2,8 juta.

Terdapat pula buruh akomodasi dan makan-minum yang menerima rerata upah senilai Rp2,59 juta, buruh pertanian dengan rerata upah Rp2,43 juta, hingga aktivitas jasa lainnya (Rp2 juta).

Sementara itu dari segi tingkat pendidikan, BPS mencermati bahwa upah buruh berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, BPS menyebut semakin besar upah yang diterima.

“Buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 memperoleh upah tertinggi sebesar Rp4,77 juta rupiah, sementara buruh berpendidikan SD ke bawah menerima upah terendah sebesar Rp2,23 juta,” terang BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 7,24 juta orang per Februari 2026.

 Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan jumlah angka pengangguran tersebut turun 35 ribu orang dibandingkan Februari 2025.

"Angkatan kerja yang tidak terserap atau menjadi pengangguran yaitu 7,24 juta orang," kata Amalia dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Penurunan ini sejalan dengan membaiknya tingkat pengangguran terbuka (TPT). BPS mencatat TPT pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen, turun 0,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Amalia menjelaskan penurunan TPT terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan, serta di wilayah perkotaan dan perdesaan.

Dari sisi ketenagakerjaan secara umum, jumlah penduduk usia kerja mencapai 219,54 juta orang atau meningkat 2,753 juta orang dibandingkan Februari 2025. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja tercatat sebanyak 154,91 juta orang, bertambah 1,862 juta orang.

Sementara itu, penduduk yang bukan angkatan kerja mencapai 64,63 juta orang atau meningkat 0,891 juta orang.

Adapun jumlah penduduk yang bekerja mencapai 147,67 juta orang, naik 1,896 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dirinci, pekerja penuh tercatat sebanyak 98,592 juta orang atau bertambah 2,107 juta orang.

Kemudian pekerja paruh waktu sebanyak 38,347 juta orang atau meningkat 0,729 juta orang.

Sementara itu, setengah pengangguran tercatat sebanyak 10,728 juta orang, turun 0,94 juta orang.

[Gambas:Youtube]

Tragedi kecelakaan KRL di Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April 2026, meninggalkan duka yang mendalam. Enam belas nyawa hilang, sebagian besar merupakan perempuan pekerja, penopang ekonomi keluarga. Enam belas bukanlah sekadar angka dalam laporan, melainkan individu dengan peran sosial dan tanggung jawab yang nyata. Setiap korban membawa cerita, relasi, dan kehidupan yang terputus secara tiba-tiba.

Dalam situasi seperti ini, publik tidak hanya berduka, tetapi juga menaruh harapan: bahwa negara akan hadir dengan empati sekaligus langkah cepat yang berorientasi pada keselamatan menyeluruh bagi warganya. Harapan itu bukan berlebihan, melainkan bagian dari kontrak moral antara warga dan institusi yang melindungi mereka. Namun, alih-alih meredakan duka, respons yang muncul dari perwakilan pemerintah pasca kejadian justru membuka ruang perdebatan baru di publik.

Ketika Nyawa Menjadi Pertaruhan

Ide pemindahan gerbong KRL khusus perempuan dari posisi depan dan belakang kereta, dengan dalih peningkatan keamanan, sekilas tampak sebagai respons cepat. Namun, jika dicermati lebih dalam, pendekatan ini justru menggeser fokus dari perbaikan sistemik menuju solusi yang bersifat teknis dan segmentatif. Alih-alih membenahi akar persoalan keselamatan transportasi, seperti standar operasional, mitigasi risiko, dan infrastruktur, solusi dan diskursus publik justru diarahkan pada pengaturan posisi kelompok tertentu di dalam kereta.

Pergerseran ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyentuh cara kita memaknai nilai keselamatan itu sendiri. Dari perspektif psikologi sosial, pendekatan semacam ini berpotensi mengarah pada apa yang disebut sebagai moral exclusion, konsep yang diperkenalkan oleh Susan Opotow. Moral exclusion terjadi ketika individu atau kelompok tertentu, secara tidak sadar, ditempatkan di luar lingkup pertimbangan moral yang setara. Dalam konteks ini, keselamatan yang seharusnya menjadi hak universal berisiko dipersepsikan sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan berdasarkan kategori tertentu.

Padahal, dalam kerangka kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow, rasa aman merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Ia adalah prasyarat agar individu dapat menjalankan fungsi sosial dan psikologisnya secara optimal. Ketika keselamatan diposisikan sebagai sesuatu yang dapat “diatur ulang” melalui distribusi risiko, bukan diminimalkan secara menyeluruh, maka yang terjadi bukanlah peningkatan perlindungan, melainkan potensi pergeseran beban risiko antarkelompok.

Pada titik ini, perdebatan tidak lagi hanya tentang kebijakan, tetapi tentang ekspektasi publik terhadap institusi yang seharusnya memberi perlindungan. Ketika respons yang ada tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan tersebut, muncul ruang untuk memahami dinamika ini dari perspektif relasi antara individu dan institusi.

Jaminan Keselamatan, Hak Semua tanpa Terkecuali

Lebih jauh, dinamika ini dapat dipahami melalui konsep institutional betrayal yang diperkenalkan oleh Jennifer Freyd. Konsep ini merujuk pada situasi ketika institusi yang seharusnya menjadi sumber perlindungan justru dipersepsikan gagal menjalankan perannya. Dalam konteks pascatragedi kecelakaan KRL, publik tidak hanya membutuhkan solusi teknis, tetapi juga pengakuan atas duka yang dialami, serta jaminan bahwa keselamatan setiap individu diposisikan sebagai prioritas utama, tanpa pengecualian.

Prinsip ini sesungguhnya bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga mandat konstitusional. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, sementara Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh rasa aman. Dalam konteks transportasi, hal ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang menempatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa sebagai prinsip utama penyelenggaraan perkeretaapian. Artinya, perlindungan keselamatan tidak boleh bersifat selektif ataupun bergantung pada kategori tertentu, itu menjadi hak semua warga negara.

Ketika respons kebijakan tidak sepenuhnya menjawab mandat perundang-undangan tersebut, dampaknya melampaui sekadar perdebatan di ruang publik. Ia dapat berkembang menjadi penurunan kepercayaan terhadap institusi, meningkatnya kecemasan kolektif, serta terkikisnya rasa aman di ruang-ruang sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko memperdalam stres kolektif dan melemahkan kesejahteraan psikologis masyarakat secara luas, terutama ketika publik merasa bahwa perlindungan tidak diberikan secara setara.

Pada titik inilah penting untuk menegaskan kembali bahwa keselamatan bukanlah privilese bagi kelompok tertentu, melainkan hak dasar yang melekat pada setiap warga negara. Karena itu, arah kebijakan seharusnya tidak berfokus pada redistribusi risiko antar kelompok, melainkan pada pengurangan risiko secara menyeluruh melalui perbaikan sistem keselamatan transportasi. Evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional, penguatan mitigasi risiko, serta pembenahan infrastruktur menjadi langkah yang lebih esensial dan berkeadilan.

Urgensi Humanisasi Kebijakan Publik

Pada saat yang sama, komunikasi publik dari para pemangku kebijakan memegang peran krusial. Empati, kehati-hatian, dan sensitivitas terhadap kondisi psikologis masyarakat yang tengah berduka bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari tanggung jawab institusional itu sendiri. Cara negara berbicara kepada publik, terutama dalam situasi krisis, akan sangat menentukan apakah rasa aman masyarakat dapat dipulihkan atau justru semakin tergerus.

Komunikasi publik yang tidak tepat, bukan tidak mungkin justru menimbulkan masalah baru. Dalam situasi krisis dan pascatragedi, masyarakat berada dalam kondisi emosional yang rentan ditandai dengan meningkatnya kecemasan, ketakutan, dan kebutuhan akan kepastian serta perlindungan. Komunikasi yang tidak tepat, minim empati, atau terkesan mereduksi nilai kemanusiaan, dapat memperkuat persepsi ancaman dan memperpanjang respons stres kolektif masyarakat. Alih-alih meredakan ketegangan, pernyataan komunikasi yang tidak tepat dan terkesan nir empati, apalagi disampaikan oleh pejabat publik ataupun tokoh masyarakat, akan memicu meningkatkan rasa tidak aman, kemarahan, bahkan timbul perasaan ditinggalkan oleh institusi yang seharusnya melindungi.

Pada akhirnya, tragedi ini mengingatkan bahwa kebijakan publik tidak hanya menyangkut efisiensi atau pengaturan teknis, tetapi juga mencerminkan bagaimana negara memaknai nilai setiap nyawa. Humanisasi dalam proses perumusan kebijakan publik menjadi kunci. Dalam konteks kasus ini, keselamatan tidak seharusnya menjadi variabel yang dinegosiasikan, melainkan fondasi yang dijamin untuk semua, tanpa terkecuali.