Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono yang juga menjabat Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Nasional menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara MES Jawa Barat (Jabar) dengan program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dalam Seminar dan Talkshow MES Jawa Barat yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal bersama Bank Indonesia (BI) dan OJK Jabar pada Sabtu (11/4), Menkop Ferry menekankan bahwa arah pengembangan ekonomi syariah harus lebih fokus pada sektor riil, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Ekonomi syariah ke depan harus lebih fokus ke sektor riil. Salah satu kuncinya adalah penguatan koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, yang perlu terus didorong menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa," ujar Ferry.

Ia menambahkan, keberhasilan MES dalam periode 25 tahun yang lalu, terutama dalam pengembangan ekonomi syariah dan industri halal menjadi modal besar untuk membangun ekosistem yang lebih terintegrasi. Dengan potensi market domestik yang sangat besar karena populasi muslim terbesar di dunia, seharusnya dapat menjadi batu loncatan bagi MES lebih berkembang lagi untuk periode 25 tahun ke depan.

"Sekarang yang diperlukan adalah ruang kolaborasi yang mempertemukan kekuatan dari badan usaha, pemerintah, masyarakat dan komunitas. Harapan kami, sektor riil menjadi catatan utama dan menjadi program MES Jawa Barat dan juga menjadi prioritas bagi MES Nasional," tutur Ferry.

Dalam konteks tersebut, KDKMP dipandang sebagai instrumen strategis yang dapat dikolaborasikan dengan MES Nasional karena KDKMP memiliki berbagai gerai yang langsung menyentuh sektor riil. Saat ini,KDKMP yang telah memiliki bangunan fisik, dan sekitar 4.200 unit sudah siap beroperasi, sedang yang tengah dibangun ada sekitar 32.000 unit.

"Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi bagian dari integrasi ekosistem ekonomi syariah sebab di dalamnya ada usaha pembiayaan mikro, gerai ritel modern, klinik, apotek dan lain sebagainya yang bisa disinergikan bersama," ujar Menkop.

Ia menyatakan, KDKMP memiliki tiga fungsi utama, yaitu menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk barang subsidi pemerintah, menjadi offtaker produk desa, serta menyalurkan program pemerintah pusat. Dengan fungsi ini, koperasi diyakini mampu memperkuat ekonomi desa sekaligus mendukung program nasional.

Untuk itu, Menkop mendorong keterlibatan aktif MES Jawa Barat dalam sinergi bersama KDKMP melalui penguatan pembiayaan mikro, sambil juga mengisi gerai ritel modern dengan produk-produk yang dihasilkan masyarakat desa.

Ferry memastikan bahwa KDKMP siap menampung seluruh produk masyarakat untuk didistribusikan melalui Koperasi setelah dikurasi dan diinkubasi. Ia menilai, integrasi antara KDKMP dan ekonomi syariah akan membuka peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat. Adapun beragam produk desa dapat dipasarkan secara lebih luas dengan dukungan pembiayaan syariah yang produktif.

Pemerintah memperkuat langkah pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai strategi utama pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus upaya percepatan penurunan kemiskinan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (13/4).

Dalam audiensi itu, kedua menteri menekankan pentingnya sinergi lintas sektor guna memastikan Kopdes Merah Putih menjadi pusat pemberdayaan masyarakat pedesaan untuk mengatasi kemiskinan di mana mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

"Kopdes Merah Putih dipastikan juga akan menjadi instrumen penting mencapai target penurunan kemiskinan ekstren menjadi nol persen," ucap Ferry dalam keterangannya dikutip Rabu (15/4).

Lebih lanjut, Ferry mengungkapkan arahan dari Menko PM agar koperasi desa berperan sebagai offtaker yang mampu menyerap berbagai hasil produksi masyarakat. Produk tersebut mencakup sektor pertanian, peternakan, kerajinan, hingga komoditas lokal lainnya.

Sejalan dengan itu, Kementerian Koperasi juga telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial untuk mendorong penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) bergabung menjadi anggota Kopdes.

Ferry mengatakan, dengan menjadi anggota Kopdes, penerima manfaat mendapat pemberdayaan ekonomi melalui Kopdes dan mendapat pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahun.

Menurut Ferry, keterlibatan dalam koperasi akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan penerima manfaat, sehingga mempercepat keluar dari desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin).

Muhaimin Iskandar dalam pernyataannya menegaskan pemerintah akan berusaha sekuat tenaga agar koperasi tumbuh menjadi kekuatan ekonomi supaya bisa mengatasi kemiskinan.

"Pemberdayaan menjadi misi agar kapasitas produksi tumbuh dan bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kopdes akan menggerakkan ekonomi kita agar siap menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri," kata Muhaimin.

Ia mengemukakan Kopdes akan didorong sebagai pusat tumbuhnya ekonomi masyarakat, melalui produk lokal yang berbasis desa atau pertanian atau ekonomi kreatif supaya bisa memenuhi pasar lokal nasional.

"Dalam konteks ini agar selalu muncul produk lokal untuk mengisi Kopdes, gerai yang ada kita harap jadi sarana pertumbuhan produktivitas masyarakat," kata Menko.

Dia menegaskan pemerintah akan treus mendorong, agar koperasi meningkatkan kelembgaan yang siap bersaing di tengah pasar yang menantang dan persaingan global.

Dalam kunjungan ke Kementerian Koperasi (Kemenkop) Menko PM juga meninjau sejumlah fasilitas publik seperti Command Center Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Call Center KDKMP dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendapatkan informasi terbaru terkait Kopdes Merah Putih.

Menteri Koperasi (Menkop) yang sekaligus Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Ferry Juliantono memberikan apresiasi tinggi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penyelenggaraan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026.

Acara tersebut dinilai menjadi momentum yang sangat strategis dan penting dalam upaya penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa MES siap mendukung secara konsisten dalam pelaksanaan program GERAK Syariah di tahun-tahun mendatang. Sinergi yang terjalin selama ini diharapkan dapat mendukung terbentuknya ekosistem keuangan syariah yang semakin solid dalam upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

"Setiap tahun memperlihatkan perkembangan kegiatan yang meningkat signifikan (GERAK Syariah). MES terus mendukung program ini dan semoga tahun depan bisa terlibat secara lebih aktif," ujar Menkop Ferry dalam acara Penutupan GERAK Syariah 2026 di Kantor OJK, Kamis (2/4).

Hadir dalam acara tersebut, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis serta seluruh Kepala Kantor OJK Daerah di seluruh Indonesia secara virtual.

Menkop Ferry menekankan bahwa penguatan keuangan syariah tidak bisa dilepaskan dari sektor riil. Untuk itu OJK bersama MES perlu mulai memperkuat sinergi dengan masuk ke sektor riil salah satunya melalui Koperasi-Koperasi di Pondok Pesantren (Kopontren) hingga Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

Keberadaan koperasi tersebut dinilai sebagai lembaga ekonomi dan keuangan yang paling dekat dengan masyarakat. Terlebih saat ini pemerintah tengah mengakselerasi pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih untuk segera dioperasikan. Hal ini menjadi lembaga strategis untuk mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat khususnya syariah.

"Penguatan keuangan syariah harus tumbuh berdampingan dengan aktivitas ekonomi riil, baik itu UMKM, industri halal, maupun usaha produktif masyarakat. Dalam konteks ini, koperasi desa Merah Putih memiliki potensi besar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat berbasis gotong royong dan prinsip syariah," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan termasuk syariah menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan arahan Tokoh Senior Ekonomi Syariah, K.H. Ma'ruf Amin, ia menekankan bahwa saat ini Indonesia memasuki fase kedua dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yaitu fase perluasan pangsa pasar.

Artinya, tantangan saat ini bukan lagi sekadar membangun awareness dari masyarakat terkait keuangan syariah, tetapi bagaimana memastikan masyarakat benar-benar menjadi pengguna aktif ekosistem keuangan syariah. Oleh karena itu diperlukan sinergi dan kerja sama yang erat antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan target tersebut.

"Ke depan, kita perlu terus bersama - sama untuk mengembangkan dan memperkuat sistem ekonomi syariah agar semakin inklusif termasuk masuk ke sektor riil agar semakin memperkokoh daya saing, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat," ujarnya.

Terkait dengan Kopdes/Kel Merah Putih, Menkop Ferry memastikan bahwa gerai-gerai dan toko ritel yang ada di Kopdes Merah Putih dipastikan siap untuk menampung seluruh produk dari masyarakat agar mampu menciptakan multiplayer effect yang lebih luas. Namun sebelumnya akan dilakukan proses kurasi dan dan inkubasi agar produk yang dipasarkan layak dan sesuai pangsa pasar.

Kopdes/Kel Merah Putih juga dipastikan akan siap memberikan dukungan pembiayaan mikro kepada masyarakat dalam rangka mendukung usahanya. Dengan perluasan akses pendanaan diharapkan ekonomi masyarakat di desa/ kelurahan dapat tumbuh bersama dengan pengembangan usaha koperasi.

"Kopdes Merah Putih yang sudah terbangun diharapkan bisa menjadi bagian pengembangan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi kami optimis bahwa ini akan menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi syariah yang berkelanjutan," katanya.

Sementara itu Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa saat ini Indeks literasi keuangan nasional 2025 sebesar 66,46 persen dimana syariah baru mencapai 43,42 persen. Untuk inklusi keuangan nasional 80,51 persen, sedangkan syariah baru 13,41 persen.

Dari aspek keuangan syariah, Indonesia berada di peringkat 6 dari posisi 10 besar. Kemudian ditingkat nasional, kinerja sektor jasa keuangan syariah juga mengalami pertumbuhan yang stabil, bahkan di tengah isu dinamika geopolitik.

"Ini masih menjadi tantangan bahwa inklusi keuangan syariah masih rendah, dengan literasi yang baik tentu menjadi modal bagi kita di dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah," katanya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menegaskan pentingnya literasi keuangan sebagai modal utama untuk mendorong inklusi. Melalui Program GERAK Syariah 2026 tercatat mampu mendorong peningkatan tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah.

Menurutnya, GERAK Syariah 2026 berhasil mencatat 2.632 kegiatan, terdiri dari 1.283 kegiatan literasi, 459 kegiatan inklusi, dan 890 kegiatan sosial. Total penghimpunan dana mencapai Rp6,83 triliun dengan penyaluran Rp6,86 triliun, serta manfaat sosial senilai Rp86,2 miliar.

"Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah dan melalui GERAK Syariah 2026 saat ini kita berhasil menempati level yang lebih tinggi," katanya.

Harapannya nanti mereka bisa membeli barang di Koperasi Desa (Merah Putih) yang notabene adalah milik mereka sendiri,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dapat menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) secara bertahap.

“Sudah ada kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk secara bertahap, para penerima manfaat yang sementara ini baru penerima PKH untuk bisa masuk menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Menkop Ferry di sela pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenkop RI, Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Ferry mengatakan, hal ini senada dengan harapan pemerintah agar KDMP dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Termasuk juga tadi (Menko Muhaimin) sampaikan kepada kami supaya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini juga menjadi instrumen untuk bisa mengatasi masalah kemiskinan, karena target tahun ini kemiskinan ekstrem harus nol,” ujar dia.

Menkop mengatakan, dengan masuknya para penerima manfaat PKH sebagai anggota KDMP, maka mereka bisa memiliki akses untuk mendapatkan tambahan pendapatan baru.

Selain itu, KDMP nantinya juga diharapkan akan mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat melalui berbagai hal.

Kopdes/kel Merah Putih dapat menjadi agen LPG, membantu penyaluran beras Bulog melalui beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), pupuk, minyak, serta berperan sebagai penyerap hasil produksi (offtaker) hasil produksi masyarakat desa seperti gabah dan jagung di bawah harga acuan penjualan (HAP).

“Harapannya nanti mereka bisa membeli barang di Koperasi Desa (Merah Putih) yang notabene adalah milik mereka sendiri,” kata Menkop Ferry.

“Dan setiap periode, setiap tahun, mereka bisa dapat tambahan sisa hasil usaha (SHU). Sehingga mereka bisa mendapatkan tambahan pendapatan yang bisa memungkinkan mereka keluar dari Desil 1 dan Desil 2 kemiskinan ekstrem, dan selanjutnya,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meresmikan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (9/4).

Dalam peresmian tersebut, Ferry mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Mimika yang membangun fasilitas koperasi secara mandiri menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Ia menegaskan kehadiran pemerintah pusat di Kampung Atuka merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk hadir langsung di tengah masyarakat. Ferry juga menyampaikan salam Presiden Prabowo Subianto kepada warga Papua, khususnya masyarakat Kampung Atuka.

Ferry mengaku terkesan dengan bangunan koperasi yang dibangun secara mandiri oleh pemerintah daerah. Menurut dia, ke depan operasional koperasi tidak lagi akan dibebankan pada APBD.

Sebagai dukungan lanjutan, Kementerian Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) akan memberikan pendampingan manajemen, serta membuka akses pembiayaan dan permodalan bagi koperasi.

Selain itu, ia mendorong pembangunan pusat distribusi yang dikelola badan usaha milik daerah (BUMD), serta percepatan perizinan stasiun pengisian bahan bakar solar khusus nelayan di wilayah pesisir Papua Tengah.

Ferry menyatakan Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua Tengah siap menjadi daerah percontohan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Indonesia. Ia juga mengajak seluruh warga Kampung Atuka untuk bergabung sebagai anggota koperasi agar manfaat ekonomi dapat kembali kepada masyarakat lokal.

"Koperasi ini bukan milik pemerintah pusat, ini adalah milik masyarakat Papua, milik masyarakat Atuka. Tugas kami membantu supaya ekonomi masyarakat bisa tumbuh dan sejahtera," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menkop beserta jajaran ke Kampung Atuka. Ia menilai kehadiran tersebut menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Deinas menyebut momen tersebut sebagai peristiwa bersejarah karena untuk pertama kalinya seorang menteri mengunjungi langsung Kampung Atuka sejak Indonesia merdeka.

"Saya katakan bahwa baru pertama kali negara hadir di Kampung Atuka. Masyarakat Atuka yang menjemput kita dengan gembira luar biasa adalah bagian dari Negara Republik Indonesia," ujar Deinas dengan penuh haru.

Deinas juga menegaskan bahwa pembangunan Provinsi Papua Tengah tidak boleh hanya bergantung pada investasi skala besar, melainkan harus berpijak pada kekuatan ekonomi rakyat melalui koperasi.Hal ini selaras dengan visi pembangunan "Papua Tengah Emas" yang berdaulat secara ekonomi.

Kerja samanya nanti untuk pelatihan dan pendampingan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir untuk produk-produk yang dihasilkan oleh oleh ormas-ormas Islam di bawah Majelis Ulama Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjalin kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui koperasi.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono saat ditemui di Jakarta, Selasa, mengatakan kerja sama ini mencakup pelatihan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga koperasi dan pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), hingga distribusi produk buatan masyarakat yang berada di bawah naungan MUI ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Kerja samanya nanti untuk pelatihan dan pendampingan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir untuk produk-produk yang dihasilkan oleh oleh ormas-ormas Islam di bawah Majelis Ulama Indonesia,” kata Ferry.

Lebih lanjut, ia mengatakan akan bekerja sama dengan MUI untuk memperkuat konsentrasi kegiatan dakwah ekonomi ini.

“Dalam konteks kegiatan dakwah ekonomi ini di sektor riil, jadi kita akan dorong potensi-potensi yang ada di Majelis Ulama Indonesia, dari Kementerian Koperasi dan dari LPDB, kita mulai sekarang membangun kekuatan ekonomi di sektor riil melalui koperasi,” ujar Menkop.

Selain itu, Ferry mengatakan Kemekop nantinya juga akan mendorong Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) dan koperasi-koperasi di pesantren untuk mencetak SDM koperasi yang modern dan relevan.

“Selain LPDB juga ada Institut Koperasi Indonesia yang akan bisa menjadi tempat atau wadah untuk mencetak manajer-manajer yang modern dan andal, yang bisa nanti kita tempatkan, termasuk di koperasi-koperasi yang akan kita dirikan di pondok pesantren atau koperasi-koperasi masjid yang dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia beserta dengan jajaran ormas-ormas Islam di bawahnya,” jelas Menkop Ferry.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis mengatakan pihaknya menyambut baik kerja sama dengan Kemenkop untuk menggerakkan perekonomian umat.

“Kami di Majelis Ulama Indonesia nanti bersama dengan Kementerian Koperasi, baik melalui kekuatan pesantren, pendidikan Islam, masjid, dan semua potensi masyarakat di bawah ormas itu kita akan satukan dalam bentuk mendukung tenaga koperasi ini,” kata Cholil.

“Selain itu, nanti pembiayaan insya Allah tidak sulit, kemudian produk yang kita punya juga tidak sulit untuk penjualan dan juga distribusinya,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sekarang kami sedang mempercepat proses pembuatan UU Koperasi yang terbaru karena UU yang sekarang kita gunakan itu UU tahun 1992, (yang kami nilai) sudah tidak relevan dan terlalu kuno

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan Undang-Undang (UU) Sistem Perkoperasian Nasional akan diselesaikan pada tahun ini sesuai dengan target.

“Insya Allah dalam waktu dekat, tahun ini, akan keluar Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional,” kata Menkop Ferry saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, ia mengatakan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian saat ini tengah dikebut agar dapat segera disahkan sebagai dasar hukum koperasi yang lebih relevan, mutakhir, dan memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

“Sekarang kami sedang mempercepat proses pembuatan UU Koperasi yang terbaru karena UU yang sekarang kita gunakan itu UU tahun 1992, (yang kami nilai) sudah tidak relevan dan terlalu kuno,” ujar Menkop Ferry.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini penyusunan regulasi tersebut sedang dalam tahap penyempurnaan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Sudah di Komisi VI, setelah kemarin dari Badan Legislasi (DPR), jadi nanti akan (dibahas di) masa sidang berikutnya. (Ini) Setelah nanti daftar revitalisasi masalahnya sudah disempurnakan, bisa langsung dibahas rancangan undang-undangnya,” kata Ferry.

Sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI pada November 2025 menyatakan ada tiga RUU yang penyusunannya sedang dirampungkan, yakni RUU tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, RUU tentang Statistik, dan RUU tentang Perkoperasian.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) pun sudah mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang baru karena sangat penting untuk mengembalikan posisi koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional.

Salah satu usulan utama Kemenkop adalah pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) khusus koperasi. Keberadaan LPS ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dana nasabah yang disimpan di koperasi, serupa dengan sistem penjaminan yang berlaku pada bank.

Selain itu, digitalisasi juga menjadi poin penting yang akan diakomodasi dalam RUU tersebut. Koperasi didorong untuk terus meningkatkan pemanfaatan teknologi digital demi mengakselerasi bisnisnya, tetapi tetap diimbau untuk melakukan praktik-praktik usaha riil.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan 3.135 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sudah selesai dibangun 100 persen dan siap untuk beroperasi.

Sementara itu, 34 ribu KopDes lainnya dalam tahap finalisasi pembangunan. Targetnya, puluhan ribu koperasi itu beroperasi pada Mei mendatang.

"Ada 3.125-an bangunan gerai dan alat perlengkapan yang sudah dibangun dan bisa beroperasi. Kemudian sedang dibangun sudah mencapai angka 34 ribu. Insyaallah 2 bulan akan selesai," ujar Ferry ditemui di kantornya, Senin (30/3).

Menurut Ferry, beroperasinya 3.000 lebih KopDes Merah Putih ini akan menopang perekonomian dalam negeri 2026. Diharapkan, target perekonomian bisa tercapai setelah 80 ribu koperasi bisa beroperasi total.

Ia menyebutkan, semua KopDes yang telah selesai dibangun 100 persen itu juga telah menerima kendaraan dari pemerintah yakni 1 pikap dan 1 truk. Nantinya akan digunakan sebagai operasional membawa hasil panen masyarakat sekitar.

"Sudah ribuan kendaraan yang telah disalurkan di Koperasi Desa yang telah rampung pembangunan fisik gudang dan gerainya. Alat kelengkapannya langsung ada dengan sarana truk dan pikap," jelasnya.

Ferry mengakui pikap dan truk itu adalah kendaraan yang diimpor oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dari India. Totalnya sebanyak 105 ribu unit.

Ke depan, Ferry memastikan kekurangan kendaraan untuk total 80 ribu KopDes Merah Putih akan diprioritaskan dari dalam negeri. Pasalnya, kendaraan impor belum bisa memenuhi kebutuhan untuk 160 ribu kendaraan, di mana 1 koperasi mendapatkan 2 mobil.

"Kita tetap sebenarnya memprioritaskan industri otomotif nasional, tapi sekiranya industri otomotif nasional itu hanya mencukupi tidak semuanya sisanya tetap kita dengan sangat terpaksa mengadakan dari sumber dari negara lain," pungkasnya.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan sebanyak 3.135 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sudah menerima kendaraan impor dari India. Sebab, koperasi tersebut sudah siap 100 persen untuk beroperasional.

Menurut Ferry, satu Kopdes Merah Putih menerima dua kendaraan impor India, yakni pikap dan truk. Artinya, sudah sebanyak 6 ribuan dari 105 ribu kendaraan yang diimpor dari Negeri Bollywood itu masuk ke dalam negeri.

"Kemarin sudah disalurkan ke Koperasi-koperasi Merah Putih dan rasanya sudah cukup memadai dan bisa digunakan," ujar Ferry ditemui di Kantornya, Senin (30/3).

Ferry menekankan impor pikap dari India akan tetap berjalan, meski sebelumnya sempat dipermasalahkan. Nantinya, total kebutuhan yang diimpor akan datang bertahap ke dalam negeri.

"Ini 105 ribu totalnya, tapi ini kan secara bertahap sesuai dengan begitu ada Koperasi Desa Merah Putihnya rampung, bangunan fisik, gudang, grade dan alat kelengkapannya (selesai), langsung dilengkapi dengan sarana truk dan pikap," jelas Ferry.

Ia menyebutkan impor 105 ribu kendaraan dari India akan tetap jalan karena perjanjian memang sudah dilakukan. Hanya saja, untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya akan diprioritaskan industri dalam negeri.

Ferry mengatakan kebutuhan kendaraan untuk target 80 ribu Kopdes Merah Putih sebanyak 160 ribu. Sebab, satu koperasi akan diberikan 1 pikap dan 1 truk.

"Kita tetap sebenarnya memprioritaskan industri otomotif nasional, tapi sekiranya industri otomotif nasional itu hanya mencukupi tidak semuanya sisanya tetap kita dengan sangat terpaksa mengadakan dari sumber dari negara lain," pungkasnya.

itu adalah untuk menjadikan alternatif bagi masyarakat supaya masyarakat tidak terjebak kepada praktik rentenir, pinjaman online

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan akses pinjaman dengan bunga rendah sebesar 6 persen per tahun yang ditawarkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu upaya agar masyarakat terhindar dari rentenir dan pinjaman daring (pindar/pinjol).

“Koperasi Desa, salah satu kegiatannya adalah melakukan pembiayaan ultra mikro dengan tingkat bunga yang rendah, itu adalah untuk menjadikan alternatif bagi masyarakat supaya masyarakat tidak terjebak kepada praktik rentenir, pinjaman online, dan lain sebagainya,” kata Menkop Ferry saat ditemui di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, ia mengatakan skema pembiayaan tersebut nantinya akan disalurkan melalui unit lembaga keuangan ultra mikro yang merupakan bagian dari Kopdes/Kel Merah Putih.

Nantinya, Kemenkop bakal melihat kebutuhan pembiayaan ultra mikro di setiap desa.

“Nanti di setiap koperasi desa itu ada lembaga keuangan mikronya, kita tentu nanti akan lihat seberapa banyak, seberapa (banyak) yang dibutuhkan di desa tersebut yang perlu pembiayaan keuangan mikronya,” ujar dia.

Selain akses kredit dengan bunga rendah, Menkop mengatakan Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan mampu menjadi penyerap hasil produksi (offtaker) masyarakat, dan memberikan harga murah untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari.

“Kalau bagi kami di Kementerian Koperasi, indikator keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah yang pertama bisa menjual barang dengan harga yang lebih murah. Lalu kedua, bisa membantu pembiayaan dari kegiatan lembaga keuangan mikro yang ada di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu dengan tingkat suku bunga yang relatif rendah dibandingkan suku bunga yang berlaku, dan kemudian juga bisa menyerap hasil produk masyarakat desa,” jelas Menkop.

“Nah, ini yang hari ini kami di Kementerian Koperasi akan melaksanakan rapat pimpinan untuk fokus juga membahas, salah satunya yang terpenting adalah Koperasi Desa ini menjadi offtaker atau menyerap hasil produksi masyarakat desa,” ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melalui saluran YouTube resmi pada Minggu (22/3) mengatakan pemerintah akan mempersiapkan akses kredit murah dengan bunga 6 persen per tahun melalui Kopdes/Kel Merah Putih.

Langkah ini diambil untuk memutus ketergantungan petani pada jeratan rentenir yang mematok bunga tinggi hingga 1 persen per hari, yang dinilai merupakan bentuk ketimpangan ekonomi yang harus segera dihentikan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan sebanyak 3.135 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih telah menerima importasi kendaraan pikap asal India untuk mendukung operasional logistik di tingkat desa/kelurahan.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan hingga saat ini sebanyak 3.135 unit telah rampung secara fisik mulai dari gudang, gerai, serta berbagai kelengkapan bagi Koperasi Desa Merah Putih dan kini memasuki tahap operasional.

“Yang selesai dibangun 100% [ada] 3.135 [KopDes/Kel Merah Putih] yang sudah 100% yang sudah selesai dibangun,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Dia menjelaskan, koperasi yang telah selesai dibangun sepenuhnya saat ini tengah memasuki fase persiapan operasional, termasuk pemanfaatan sarana pendukung seperti kendaraan angkut logistik.

“Sudah [3.135 KopDes/Kel Merah Putih menerima fasilitas impor mobil pikap], bisa langsung dicek,” ujarnya.

Adapun, sebaran 3.135 KopDes Merah Putih yang telah beroperasi tersebut tidak hanya berada di Pulau Jawa, melainkan juga mencakup wilayah luar Jawa.

Lebih lanjut, Kemenkop membidik sekitar 34.000 bangunan fisik KopDes/Kel Merah Putih yang tengah dibangun dapat rampung dalam 1–2 bulan ke depan. Tahap berikutnya, puluhan ribu KopDes tersebut akan mulai beroperasi.

Menurut Ferry, tahap operasional menjadi fase krusial dalam implementasi KopDes/Kel Merah Putih. Pasalnya, ungkap dia, fase ini akan sangat menentukan keberhasilan program agar dapat berjalan optimal sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menuturkan, fokus utama Kemenkop saat ini adalah mengonsolidasikan seluruh sumber daya untuk memastikan tahap operasional berjalan maksimal, baik untuk koperasi yang sudah selesai dibangun maupun yang masih dalam proses penyelesaian.

Di sisi lain, Ferry menyampaikan progres pembangunan KopDes/Kel Merah Putih mulai terlihat langsung oleh masyarakat di berbagai daerah.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, sejumlah unit telah rampung sepenuhnya, sementara lainnya masih dalam tahap penyelesaian dengan progres bervariasi.

“Jadi artinya sekarang masyarakat sudah bisa melihat fisik dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jadi ya Alhamdulillah mudah-mudahan ini juga bisa menjadi penanda bagaimana kerja keras kita semua itu bisa terlihat oleh masyarakat,” ujarnya.

Seperti diketahui, PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 unit pikap dari India senilai Rp24,66 triliun untuk program KopDes/Kel Merah Putih. Importasi ini seiring adanya ruang dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 (Inpres 17/2025).

Inpres yang diterbitkan pada 22 Oktober 2025 itu menugaskan Agrinas untuk melaksanakan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Kopdes Merah Putih.

Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengklaim pengadaan pikap untuk Kopdes Merah Putih telah dilaksanakan melalui seleksi terbuka.

Dalam hal ini, Agrinas mengajak sederet produsen kendaraan niaga dalam negeri untuk ikut tender, sebelum akhirnya memutuskan untuk impor 105.000 unit pikap asal India.

Joao menjelaskan, sejumlah pabrikan yang telah diajak ikut tender pengadaan kendaraan untuk Kopdes Merah Putih itu meliputi merek Jepang hingga China. Namun demikian, dalam implementasinya, Agrinas Pangan tidak mencapai kesepakatan dengan sejumlah produsen kendaraan niaga lokal, terutama terkait aspek harga dan kapasitas pasokan.

Dia menuturkan, untuk di segmen pikap berpenggerak dua roda (4x2), Agrinas sudah mengundang sejumlah pabrikan, seperti Daihatsu dengan model Gran Max, maupun Suzuki dengan model Carry andalannya. Namun, harga yang ditawarkan menurutnya hampir setara dengan pikap 4x4 yang diimpor dari India.

Joao menambahkan, isu utama lainnya adalah Agrinas melakukan pembelian dalam jumlah besar sehingga skema yang ditawarkan dilakukan secara bulk atau gelondongan. Namun, menurutnya pabrikan pikap lokal itu tidak memberikan harga khusus sehingga Agrinas terpaksa memilih mendatangkan dari India.

Kita tetap sebenarnya memprioritaskan industri otomotif nasional. Tapi sekiranya industri otomotif nasional itu hanya mencukupi tidak semuanya, sisanya tetap kita dengan sangat terpaksa mengadakan dari sumber dari negara lain,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, penyaluran truk dan pikap impor dari India diharapkan mampu mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah siap dan rampung.

“Sudah ada (truk dan pikap) yang udah disalurkan di Koperasi-Koperasi Desa Merah Putih, dan ya rasanya sudah cukup memadai dan bisa digunakan untuk (mendukung operasional koperasi),” kata Menkop Ferry saat ditemui di sela acara Halalbihalal di Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Ferry mengatakan, penyaluran 105 ribu truk dan pikap dari India tersebut dilakukan secara bertahap menyusul progres pembangunan fisik Kopdes/kel Merah Putih.

“Ini kan secara bertahap, sesuai dengan (tahapan). Begitu ada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang (telah) rampung bangunan fisik, sudah dilengkapi alat kelengkapannya, (bisa) langsung dilengkapi dengan sarana truk dan pikapnya,” ujar dia.

Menkop mengatakan, pemerintah juga mempersiapkan dukungan dari industri otomotif nasional, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk mengimpor guna memenuhi kebutuhan 80 ribu Kopdes/kel Merah Putih di seluruh Indonesia nantinya.

“Kita tetap sebenarnya memprioritaskan industri otomotif nasional. Tapi sekiranya industri otomotif nasional itu hanya mencukupi tidak semuanya, sisanya tetap kita dengan sangat terpaksa mengadakan dari sumber dari negara lain,” kata Ferry.

“Kita lihat nanti (mengenai porsi produksi lokal dan impor). Ini yang masuk kita gunakan dulu untuk melengkapi (operasional), karena itu menjadi kewajiban. Begitu bangunan fisik, gudang, gerai itu langsung dilengkapi dengan fasilitas kendaraan,” ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, Menkop Ferry pada Minggu (29/3) mengungkapkan bahwa truk dan pikap yang telah telanjur diimpor dari India, tetap akan disalurkan untuk operasional Kopdes/kel Merah Putih yang telah siap beroperasi.

Ferry menjelaskan, per koperasi nantinya akan mendapatkan satu unit truk dan satu pikap, serta sepeda motor, guna memudahkan dan memperlancar arus mobilitas barang dari desa ke luar maupun dari luar ke desa.

"Sekarang ribuan truk dan pikap sudah didistribusikan di koperasi-koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (sekitar 2.400 koperasi)," ucapnya.

Sebelumnya diinformasikan Agrinas Pangan mengimpor mobil truk dan pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih.

Impor ini terdiri dari 35 ribu unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra Ltd, serta 70 ribu unit dari Tata Motors yang mencakup 35 ribu unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam. Total nilai impornya mencapai Rp24,66 triliun.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026