Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap penyebab penutupan puluhan gerai Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan penataan izin usaha dan aturan tata ruang wilayah oleh pemerintah daerah (pemda).

Belakangan, penutupan gerai ritel modern itu dikaitkan dengan pengembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di daerah. Namun, Budi menyebut persoalan yang terjadi berkaitan dengan aspek perizinan dan zonasi wilayah.

"Pendirian minimarket di daerah itu kan diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi kalau mendirikan minimarket itu harus disesuaikan dengan RTRW daerah," kata Budi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Ia menilai pemda kemungkinan tengah melakukan penataan ulang terhadap keberadaan ritel modern di Lombok Tengah. Karena itu, Kemendag juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memahami duduk persoalan yang terjadi.

"Saya lihat itu pemerintah daerah mungkin sedang melakukan penataan kembali. Jadi tidak ada isu lain, isunya hanya kaitannya dengan perizinan saja," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Budi mengatakan pemerintah pusat masih berkomunikasi dengan pemda guna mencari solusi atas penutupan gerai yang berdampak terhadap pekerja.

Salah satu opsi yang dibahas ialah kemungkinan relokasi toko atau penyesuaian izin usaha agar gerai tetap dapat beroperasi sesuai aturan tata ruang.

"Apakah kemudian solusinya dengan perizinan itu harus dipindah atau bagaimana, kita komunikasikan. Apakah kemudian dia bisa tetap berdiri dengan menyesuaikan rencana tata ruang di daerah masing-masing," katanya.

Ia juga menegaskan kebijakan terkait tata ruang dan zonasi minimarket menjadi kewenangan masing-masing pemda. Menurut Budi, setiap daerah memiliki aturan tata ruang yang berbeda sehingga proses penataan juga bergantung pada kebijakan daerah setempat.

"Kalau misalnya pemerintah daerah mau menata ulang, saya pikir semua tujuannya baik. Karena semua masing-masing daerah punya tata ruang, tata wilayah," ujarnya.

Sebelumnya, ratusan karyawan Alfamart di Lombok Tengah menggelar aksi di depan Kantor Bupati Lombok Tengah setelah sejumlah gerai ritel modern ditutup pemerintah daerah.

Dalam video yang beredar di media sosial, para pekerja yang tergabung dalam Himpunan Karyawan Alfamart terdampak penutupan toko meminta kejelasan terkait status pekerjaan mereka. Mereka juga mendesak pemdamemberikan solusi atas potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

"Kami memohon kepedulian para pemimpin, dan solusi dari bapak-bapak sekalian. Teman-teman ini semua jadi pengangguran baru, sementara kondisi ekonomi sekarang semakin sulit," kata salah satu pekerja dalam aksi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebelumnya menghentikan operasional 25 gerai ritel modern, termasuk Alfamart dan Indomaret, karena dinilai melanggar aturan zonasi terkait jarak dengan pasar tradisional.

Pegiat media sosial Eko Widodo mengungkapkan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, kini sedang ramai didatangi masyarakat.

Eko menyebut warga berbondong-bondong ke gerai Kopdes untuk membuktikan apakah benar harga LPG 3 kilogram dijual Rp16.000 sesuai subsidi pemerintah.

“Kopdes Merah Putih ramai diburu warga buat buktikan harga LPG 3 kg Rp16.000. Dan ternyata beneran loh, sesuai dengan harga saat sidak Prabowo!!” tulis Eko di akun X pribadinya, Senin (25/5).

Dalam unggahannya, Eko menyertakan video TikTok yang memperlihatkan warga mendatangi Kopdes di Nglawak, Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Video itu menunjukkan LPG 3 kg memang dijual Rp16.000 dengan syarat cukup menunjukkan KTP asli, dan banyak warga tampak berbelanja di koperasi tersebut.

Secara umum, harga barang kebutuhan pokok di gerai Kopdes memang terbukti lebih murah dibandingkan warung atau minimarket lain. Data operasional menunjukkan sejumlah komoditas utama dijual dengan harga miring, di antaranya:

1. Gas Elpiji 3 kg

Di Kopdes, gas melon ini dijual ketat sesuai harga eceran tertinggi (HET) pemerintah yaitu Rp16.000 per tabung. Di pasaran atau warung retail eceran, harganya bisa melambung antara Rp20.000 hingga Rp23.000 per tabung.

2. Beras SPHP (Bulog)

Pasokan beras subsidi pemerintah di Kopdes terjamin dan dijual dengan harga resmi yang jauh di bawah harga beras premium di minimarket swasta.

3. Sembako Lain (Minyak Goreng dan Gula)

Dengan skema kemitraan, komoditas dapur harian di Kopdes rata-rata memiliki selisih Rp1.000 sampai Rp2.000 lebih murah per kemasan jika disandingkan dengan harga minimarket modern.

Komisaris PT PLN (Persero) Andi Arief mengungkapkan senjata utama yang bisa membuat Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sukses, bahkan mengalahkan minimarket modern.

Menurutnya, kunci keberhasilan Kopdes adalah menetapkan harga lebih rendah dibandingkan gerai lain sehingga masyarakat akan menjadikannya pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Saya yakin Koperasi Merah Putih akan sukses KALAU harga jual berbagai produk lebih rendah dari harga-harga di gerai lain,” tulis Andi dalam akun X pribadinya, Senin (25/5).

Secara umum, harga barang kebutuhan pokok di gerai Kopdes memang terbukti lebih murah dibandingkan warung atau minimarket lain. Data operasional menunjukkan sejumlah komoditas utama dijual dengan harga miring, di antaranya:

1. Gas Elpiji 3 kg

Di Kopdes, gas melon ini dijual ketat sesuai harga eceran tertinggi (HET) pemerintah yaitu Rp16.000 per tabung. Di pasaran atau warung retail eceran, harganya bisa melambung antara Rp20.000 hingga Rp23.000 per tabung.

2. Beras SPHP (Bulog)

Pasokan beras subsidi pemerintah di Kopdes terjamin dan dijual dengan harga resmi yang jauh di bawah harga beras premium di minimarket swasta.

3. Sembako Lain (Minyak Goreng dan Gula)

Dengan skema kemitraan, komoditas dapur harian di Kopdes rata-rata memiliki selisih Rp1.000 sampai Rp2.000 lebih murah per kemasan jika disandingkan dengan harga minimarket modern.

Bisnis.com, JAKARTA — Entitas anak PT Putra Mandiri Jembar Tbk. (PMJS), PT Dipo Internasional Pahala Otomotif (DIPO), memperoleh fasilitas kredit senilai total Rp5 triliun dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan penerbitan garansi bank terkait proyek PT Agrinas Pangan Nusantara.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), fasilitas tersebut terdiri atas kredit modal kerja sebesar Rp1,8 triliun serta fasilitas penerbitan garansi bank senilai Rp3,2 triliun.

Perseroan menjelaskan fasilitas kredit modal kerja diberikan dalam skema revolving dengan tenor 12 bulan dan bunga sebesar 6,5% per tahun. Adapun fasilitas tersebut akan digunakan untuk tambahan modal kerja serta kebutuhan jaminan pembelian, pembayaran, dan jenis bank garansi lainnya yang berkaitan dengan proyek Agrinas.

“Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk tambahan modal kerja dan untuk keperluan jaminan pembelian, pembayaran, dan jenis garansi bank lainnya yang bankable dan feasible atas kontrak/SPK/PO/invoice dari PT Krama Yudha Tiga Berlian dan PT Dipo Star Finance dalam rangka pengerjaan proyek dari PT Agrinas Pangan Nusantara,” tulis manajemen PMJS dalam keterbukaan informasi, dikutip Minggu (24/5/2026).

DIPO merupakan entitas anak yang dikendalikan langsung oleh PMJS dengan kepemilikan saham sebesar 82,64%. Perusahaan bergerak di bidang dealer resmi kendaraan bermotor dan berkedudukan di Medan.

Dalam transaksi tersebut, PMJS juga akan memberikan corporate guarantee atau jaminan perusahaan atas fasilitas kredit yang diperoleh DIPO. Selain itu, jaminan kredit mencakup tanah dan bangunan, deposito atau giro, persediaan proyek, hingga piutang proyek yang diikat secara fidusia.

Fasilitas garansi bank yang diperoleh DIPO sendiri mengalami penyesuaian plafon dari sebelumnya Rp3,5 triliun menjadi Rp3,2 triliun. Dengan tambahan fasilitas modal kerja Rp1,8 triliun, total fasilitas pembiayaan DIPO dari BNI mencapai Rp5 triliun.

Sebelumnya, DIPO telah mengantongi kontrak jumbo senilai Rp10,8 triliun dari Agrinas Pangan Nusantara untuk pengadaan 20.600 unit truk KopDes Merah Putih. Kontrak tersebut diteken pada April 2026 dan menjadi salah satu proyek terbesar perseroan di lini distribusi kendaraan.

Dalam proyek tersebut, DIPO bertindak sebagai dealer resmi yang ditunjuk PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors untuk menyediakan kendaraan truk beserta layanan purna jual.

Realisasi kontrak dilakukan setelah terpenuhinya sejumlah prasyarat, termasuk penerbitan bank garansi dari BNI dan pembayaran uang muka dari Agrinas kepada DIPO senilai Rp2,84 triliun.

Manajemen PMJS menilai proyek tersebut akan memberikan dampak positif terhadap operasional dan kinerja keuangan perseroan ke depan, seiring besarnya kebutuhan kendaraan untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah melaksanakan proses rekrutmen besar-besaran untuk posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Sebanyak 30 ribu formasi dibuka secara nasional bagi lulusan D3 hingga S1 semua jurusan.

Di tengah proses seleksi yang masih berlangsung, muncul kabar bahwa gaji manajer Kopdes Merah Putih bisa mencapai Rp8 juta per bulan. Informasi tersebut pun ramai diperbincangkan masyarakat yang tertarik mengikuti program rekrutmen ini.

Benarkah Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp8 Juta?

Hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan secara resmi besaran gaji manajer Kopdes Merah Putih. Namun, pemerintah memberi gambaran bahwa nominal gaji nantinya akan disesuaikan dengan wilayah penempatan serta latar belakang pendidikan peserta yang diterima.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Pembentukan Kopdes Merah Putih, Zulkifli Hasan sebelumnya menyebut proses rekrutmen dilakukan secara terbuka, transparan, dan tanpa pungutan biaya.

Meski belum ada angka resmi, banyak pihak memperkirakan gaji manajer Kopdes akan berada sedikit di atas Upah Minimum Regional (UMR) di masing-masing daerah.

Sebagai gambaran, UMR tertinggi saat ini berada di Kota Bekasi yang mencapai sekitar Rp5,69 juta, sedangkan UMR terendah berada di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp2,17 juta. Dari gambaran tersebut, gaji manajer Kopdes diperkirakan berada di kisaran Rp3 juta hingga lebih dari Rp6 juta tergantung daerah dan tanggung jawab kerja.

Sementara itu, posisi non-manajerial seperti kasir, sopir, hingga petugas keamanan diperkirakan menerima gaji setara UMR daerah masing-masing.

Proses Seleksi Rekrutmen Masih Berlangsung

Saat ini, tahapan seleksi kompetensi rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih sedang berlangsung. Peserta yang lolos administrasi mengikuti ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang digelar serentak di berbagai titik lokasi milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, Suharmen mengatakan sistem CAT digunakan agar proses seleksi berlangsung transparan dan hasilnya dapat langsung diketahui peserta sehingga meminimalisasi potensi kecurangan.

Seleksi CAT berlangsung di kantor regional BKN di berbagai daerah serta sejumlah titik lokasi mandiri. Khusus peserta wilayah pusat, ujian dilaksanakan di Gedung CAT Kantor BKN Pusat, Jakarta.

Berdasarkan jadwal resmi, saat ini proses seleksi sudah memasuki tahapan pelaksanaan seleksi kompetensi yang berlangsung pada 5–14 Mei 2026. Setelah itu, peserta akan menunggu pengumuman hasil seleksi kompetensi pada 17–19 Mei 2026.

Apabila lolos, peserta akan melanjutkan ke tahapan seleksi kompetensi tambahan yang dijadwalkan berlangsung mulai akhir Mei hingga awal Juni 2026.

Tahapan Seleksi Rekrutmen Manajer Kopdes Merah Putih 2026

• Pengumuman Seleksi: 15–24 April 2026
• Pendaftaran Seleksi: 15–24 April 2026
• Seleksi Administrasi: 15–25 April 2026
• Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 26–27 April 2026
• Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 1–4 Mei 2026
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 5–14 Mei 2026
• Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi: 17–19 Mei 2026
• Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Tambahan: 20–23 Mei 2026
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan: 24 Mei–7 Juni 2026
• Pengumuman Hasil Akhir atau Kelulusan: 15–17 Juni 2026

Syarat Umum Rekrutmen Manajer Kopdes Merah Putih

Pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk mengikuti rekrutmen ini dengan sejumlah persyaratan dasar, di antaranya:

1. Pendidikan minimal D3, D4, atau S1 semua jurusan
2. Usia maksimal 35 tahun
3. IPK minimal 2,75
4. Bersedia ditempatkan sesuai kebutuhan

Pendaftaran sebelumnya dilakukan melalui portal resmi panitia seleksi nasional. Program Kopdes Merah Putih sendiri menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi desa melalui koperasi modern yang dikelola secara profesional.

```html

```

Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menyebut sebanyak lima Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) telah rampung dibangun di dua kecamatan padat penduduk, Nongsa dan Sagulung.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskum) Kota Batam Salim mengatakan lima titik KKMP tersebut berada di dua kecamatan padat penduduk, yakni Nongsa dan Sagulung.

“Ada lima yang sudah selesai pembangunan dan diresmikan serentak kemarin tanggal 16 Mei,” ujar Salim saat dihubungi di Batam, Selasa.

Ia merinci lima KKMP tersebut berada di Kelurahan Sambau, Batu Besar, Sei Pelunggut, Sei Langkai, dan Tembesi.

Meski pembangunan fisik telah selesai, Salim mengatakan sebagian besar KKMP tersebut belum mulai beroperasi karena masih menunggu pengisian gerai dari pusat melalui PT Agrinas.

“Untuk pengisian gerainya masih menunggu dari pusat, dari PT Agrinas,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan usaha di setiap KKMP nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan keputusan masing-masing koperasi.

“Jadi tidak semuanya pasti gerai sembako, tergantung koperasinya nanti,” kata Salim.

Namun demikian, ia menyebut sebagian besar KKMP direncanakan memiliki gerai kebutuhan pokok dan layanan usaha masyarakat lainnya.

“Rata-rata nanti ada gerai sembako, ada juga yang jual LPG. Untuk di Sagulung Kota bahkan sudah ada yang jual obat-obatan,” ujarnya.

Salah satu KKMP yang mulai beroperasi berada di Kelurahan Sagulung Kota meski pembangunan gedungnya disebut belum sepenuhnya selesai.

“Walaupun bangunan KKMP Sagulung Kota belum 100 persen, mereka sudah operasional,” kata Salim.

Selain lima titik yang telah selesai dibangun, Diskum Batam mencatat masih ada 37 titik KKMP yang berada dalam tahap pembangunan fisik dan 22 titik lainnya dalam proses administrasi serta penyelesaian kebutuhan lahan.

Sesuai pantauan di KKMP Sei Pelunggut, pembangunan memakan waktu lima bulan dan dibangun pada lahan Pemerintah Kota Batam, sebesar 600 meter persegi.

Warga Sei Pelunggut Zaidun menyambut positif pembangunan KKMP di wilayahnya yang memanfaatkan lahan fasilitas umum yang sebelumnya kosong.

“Ini merupakan fasum kosong dan baru dibangun sekarang. Bagus lokasinya karena berada di tengah masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, hingga kini masyarakat setempat belum memperoleh informasi pasti terkait waktu operasional maupun jenis produk yang akan dijual di gerai KKMP tersebut.

Menurut Zaidun, masyarakat mendukung keberadaan KKMP karena dinilai memudahkan akses kebutuhan pokok.

“Kalau buka tentu kami dukung karena dekat. Tapi walaupun dekat, masyarakat tetap mempertimbangkan harga produk sembakonya,” ujarnya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah membuka rekrutmen kerja dengan skema pegawai BUMN berbasis perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang akan ditempatkan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Adapun formasi yang dibuka sebanyak 35.476 tenaga kerja untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan ekosistem pangan nasional yang melibatkan entitas di bawah Agrinas Pangan Nusantara dan PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan perinciannya sebanyak 30.000 orang akan direkrut sebagai manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan ditempatkan sebagai pegawai BUMN di bawah Agrinas Pangan Nusantara.

Seluruh tenaga kerja tersebut akan dikontrak melalui skema PKWT dengan masa kerja awal selama dua tahun.

“Setelah dua tahun di BUMN, mereka akan ikut di koperasi desa Merah Putih,” ujar Zulkifli dalam konferensi pers, Rabu (15/4/2026).

Tugas Manajer Kopdes Merah Putih

Nantinya sebagai manajer di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, akan mengemban tugas mengelola dan mengatur operasional harian.

Kemudian berusaha untuk meningkatkan efektivitas hingga ekonomi desa melalui cara kerja Kopdes Merah Putih.

Kejelasan Status PKWT setelah 2 Tahun

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih Zulkifli Hasan mengatakan para manajer yang lolos seleksi akan dikontrak dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di bawah naungan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara selama dua tahun.

“Untuk sementara (PKWT) dua tahun. Nanti setelah dua tahun akan menjadi petugas koperasi,” ujarnya, dikutip dari Antaranews.

Dengan skema tersebut, Zulkifli menyebut para manajer pada tahap awal akan berstatus sebagai pegawai Agrinas Pangan.

Pemerintah menilai pola itu diperlukan untuk mendukung pembentukan dan operasional awal Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.

Gaji Manajer Kopdes Merah Putih 2026

Terkait gaji, Zulkifli menyatakan pembayaran selama masa kontrak akan diberikan oleh Agrinas Pangan karena para manajer masih berada di bawah BUMN tersebut.

“Nanti itu karena pegawai Agrinas, tentu Agrinas Pangan yang akan membayar,” katanya.

Namun demikian, Zulkifli menyatakan belum dapat mengungkap rincian sumber pendanaan maupun besaran gaji yang akan diterima para manajer Kopdes Merah Putih.

Diprediksi manajer Kopdes Merah Putih disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Apabila benar, maka seorang manajer Kopdes Merah Putih bisa mendapatkan gaji minimal sesuai dengan UMR daerah yang dilamarnya.

Kemudian besaran UMR di setiap daerah berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor seperti biaya hidup, kondisi ekonomi, dan lainnya. UMR ini menjadi acuan bagi perusahaan dalam memberikan upah karyawan.

Adapun saat ini, UMR tertinggi di Indonesia dipegang oleh Kota Bekasi dengan nominal Rp5.690.752 yang mengalami kenaikan sebesar 6,5% atau Rp347.322 dari tahun 2024.

Sedangkan UMR terendah dalam skala nasional yakni dipegang oleh Kabupaten Banjarnegara dengan angka Rp2.170.475,32.

Tahapan Seleksi Rekrutmen Manajer Kopdes Merah Putih 2026

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan bahwa seleksi penerimaan karyawan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan dilakukan secara transparan.

Salah satunya yakni dengan melaksanakan tes berbasis sistem Computer Assisted Test (CAT). Tes ini biasa dilakukan untuk seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS.

“Sistem CAT memungkinkan proses seleksi berlangsung secara transparan, dengan hasil yang dapat diketahui langsung oleh peserta, sehingga meminimalisir potensi kecurangan,” ujar Wakil Kepala BKN, Suharmen, Minggu (3/5).

Melansir situs resmi BKN, seleksi penerimaan karyawan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dimulai pada Minggu, 3 Mei 2026. Kemudian seleksi dijadwalkan akan berlangsung hingga 12 Mei 2026.

Seleksi CAT Kopdes Merah Putih ini berlangsung serentak di titik lokasi Kantor BKN yang tersebar di wilayah Indonesia, dan sejumlah tilok mandiri.

Untuk seleksi yang dilakukan di pusat, para calon peserta Kopdes Merah Putih akan menghadapi ujian di Gedung CAT Kantor BKN Pusat, Jakarta.

Adapun pengumuman hasil rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih dijadwalkan berlangsung pada 15-17 Juni 2026.

Namun sebelum itu, pemerintah juga akan mengadakan pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan yang akan dilakukan pada akhir Mei hingga awal Juni 2026.

Tahapan Seleksi Rekrutmen Manajer di Kopdes Merah Putih 2026

Saat ini, sedang dilangsungkan tes seleksi yang dimulai pada 5 hingga 14 Mei 2026. Setelah itu, pengumuman hasil seleksi kompetensi akan disiarkan pemerintah pada 17-19 Mei 2026.

Setelah itu, akan dilaksanakan seleksi tambahan. Kemudian hasil akhir atau tahap final pengumuman kelulusan rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih 2026 dijadwalkan pada 15-17 Juni mendatang.

Berikut ini tahapan seleksi rekrutmen sebagai manajer di Kopdes Merah Putih:

• Pengumuman Seleksi 15-24 April 2026
• Pendaftaran Seleksi 15-24 April 2026
• Seleksi Administrasi 15-25 April 2026
• Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 26-27 April 2026
• Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi 1-4 Mei 2026
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi 5-14 Mei 2026
• Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi 17-19 Mei 2026
• Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan 20-23 Mei 2026
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan 24 Mei - 7 Juni 2026
• Pengumuman Hasil Akhir (Kelulusan) 15-17 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemberian gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disinyalir akan disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembayaran gaji untuk manajer Kopdes Merah Putih tak akan menambah defisit APBN.

Ia pun menjelaskan bahwa skema pembayaran gaji manajer KDMP akan dilakukan secara bertahap, di mana sumber anggaran pada dua tahun pertama akan berasal dari APBN.

Sumber dana akan berasal dari pos anggaran yang sudah tersedia sebelumnya, sehingga pemerintah tak membuka keran baru untuk membuka alokasi anggaran baru.

“Kita akhirnya harus bayar selama dua tahun. Itu sebagian dari dana Kopdesnya belum dipakai. Kami masukin situ dulu. Jadi, nggak ada tambahan baru ke APBN, nggak ada tambahan defisit baru. Karena sudah dialokasikan di situ,” ujar Purbaya pada Senin (11/5) dikutip dari Antaranews.

Kemudian dialokasikan juga plafon pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung program KDMP sebesar Rp40 triliun yang sebelumnya belum terserap.

Purbaya mengatakan ruang anggaran ini bisa digunakan untuk menutup kebutuhan awal anggaran operasional KDMP.

“Pembiayaan Himbara itu kan cicilannya Rp40 triliun, berarti belum dipakai semua kan, akan di situ mungkin dipakai,” jelasnya.

Rincian Gaji Manajer Kopdes Merah Putih 2026

Apabila disesuaikan dengan jenjang pendidikan, maka seorang manajer Kopdes Merah Putih bisa mendapatkan gaji minimal sesuai dengan UMR daerah yang dilamarnya.

Kemudian besaran UMR di setiap daerah berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor seperti biaya hidup, kondisi ekonomi, dan lainnya. UMR ini menjadi acuan bagi perusahaan dalam memberikan upah karyawan.

Adapun saat ini, UMR tertinggi di Indonesia dipegang oleh Kota Bekasi dengan nominal Rp5.690.752 yang mengalami kenaikan sebesar 6,5% atau Rp347.322 dari tahun 2024.

Sedangkan UMR terendah dalam skala nasional yakni dipegang oleh Kabupaten Banjarnegara dengan angka Rp2.170.475,32.

Menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasanmengungkapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus menjadi pusat layanan terpadu. Menurut Zulhas, langkah tersebut sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 melalui pembangunan KDKMP.

Zulhas menjelaskan arahan Presiden Prabowo sudah jelas, yakni menjadikan koperasi sebagai alat untuk mengembalikan ekonomi kepada masyarakat desa.

“KDKMP disiapkan sebagai pusat layanan ekonomi terpadu, mulai dari penyaluran pupuk subsidi, LPG, sembako murah, kredit murah, layanan logistik bersama Pos Indonesia, penyerapan gabah petani, penyaluran bantuan pemerintah, hingga layanan apotek dan kebutuhan dasar masyarakat desa,” ujar Zulhas dalam keterangan resminya, Senin (18/5/2026).

Menko Pangan yang turut mendampingi Presiden saat meresmikan operasionalisasi 1.061 KDKMP secara serentak dari KDKMP Nglawak, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), mengatakan KDKMP bukan sekadar program pembangunan fisik, melainkan upaya membangun sistem ekonomi rakyat yang disusun atas usaha bersama.

“Melalui koperasi, desa diberi kekuatan ekonomi sendiri agar petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat kecil tidak terus bergantung pada tengkulak, rentenir, rantai distribusi panjang, maupun akses pasar yang tidak adil,” jelas Zulhas.

Karena itu, Zulhas menyebut saat ini sebanyak 9.294 KDKMP telah rampung secara fisik dan jumlahnya terus bertambah. Dari total tersebut, sebanyak 1.061 koperasi telah siap beroperasi penuh dan diresmikan secara serentak.

“Pemerintah menargetkan lebih dari 30.000 KDKMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus 2026, dengan dukungan rekrutmen 30.000 manajer koperasi sebagai motor penggerak di lapangan,” ungkap Zulhas.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal masyarakat desa yang disebut tidak menggunakan dolar AS di tengah pelemahan rupiah.

Purbaya meminta publik tidak menafsirkan pernyataan tersebut secara keliru. Ia menegaskan ucapan Prabowo disampaikan dalam konteks aktivitas ekonomi masyarakat desa dan koperasi, bukan pembahasan ekonomi internasional.

"Jangan anggap Pak Presiden (Prabowo) enggak ngerti. Pak Presiden ngerti betul tentang rupiah. Cuman kan konteksnya di sana waktu kemarin itu konsumsi orang-orang di desa," ujar dia di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Senin (18/5).

Sang Bendahara Negara menjelaskan pernyataan Prabowo merujuk pada kondisi masyarakat pedesaan yang aktivitas ekonominya lebih banyak menggunakan rupiah dalam transaksi sehari-hari.

"Itu kan konteksnya di sana di pedesaan, mungkin pas kalau di sana. Bukan konteks internasional kan? Dia ngomongnya di koperasi desa itu," ujarnya.

Purbaya juga menanggapi candaan soal dirinya yang tetap tersenyum di tengah pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.600 per dolar AS.

Ia mengatakan senyumnya mencerminkan keyakinan pemerintah terhadap kondisi ekonomi nasional dan stabilitas rupiah.

"Kalau saya senyum ekonominya bagus, rupiahnya juga bagus. Makanya saya senyum terus," kata Purbaya.

Purbaya juga memastikan pemerintah telah menghitung berbagai risiko pelemahan rupiah, termasuk dampaknya terhadap impor energi dan komoditas lain.

"Waktu kita hitung rupiahnya bukan seperti asumsi APBN yang sebelumnya. Nanti kalau saya sebut angkanya orang (pikir) 'oh pemerintah maunya sekian', enggak. Tapi sudah kita hitung jadi enggak usah khawatir," tutur dia.

Prabowo sebelumnya meminta masyarakat tidak terlalu khawatir terhadap pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Pernyataan itu disampaikan saat meresmikan operasional 1.601 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

"Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja enggak usah kalian khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, kenaikan dolar AS lebih banyak berdampak kepada kelompok masyarakat yang sering bepergian ke luar negeri atau memiliki kepentingan bisnis internasional.

Ia juga menilai ketahanan ekonomi Indonesia masih relatif terjaga di tengah gejolak global, terutama dari sisi pangan dan energi.

"Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok, iya kan? Pangan aman, energi aman. Banyak negara panik, Indonesia masih oke," ujar Prabowo.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons kritik majalah internasional The Economist terhadap program makan bergizi gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai boros dari sisi fiskal dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia.

Purbaya menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih aman meski dua program tersebut dinilai membebani anggaran negara.

"Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen PDB. Tahun lalu bukan 2,9 loh, 2,8 persen dari PDB defisitnya, jadi enggak ada masalah. Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa," ujar Purbaya saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5).

Ia juga membandingkan kondisi fiskal Indonesia dengan sejumlah negara Eropa yang menurutnya memiliki rasio utang dan defisit jauh lebih tinggi.

"Kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh lihat deh kebijakan-kebijakan negara Eropa berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100 persen dari PDB, kita masih 40 (persen), kita masih bagus," ujarnya.

Menurut Purbaya, kondisi tersebut justru menunjukkan fundamental fiskal Indonesia masih relatif kuat dibanding banyak negara lain.

"Seharusnya The Economist memuji kita," imbuhnya.

Dalam artikel berjudul "Indonesia's President is Jeopardising The Economy and Democracy", The Economist mengkritik sejumlah kebijakan Prabowo yang dinilai terlalu ekspansif dari sisi fiskal dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia.

Media asal Inggris itu menyoroti program makan bergizi gratis (MBG) serta pembangunan 80 ribu Kopdes Merah Putih yang disebut dapat menghabiskan sedikitnya Rp320 triliun atau sekitar US$18 miliar tahun ini, setara 10 persen dari target pendapatan negara.

The Economist juga menilai proyeksi penerimaan negara pemerintah terlalu optimistis di tengah pelemahan harga komoditas ekspor seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit. Dalam laporannya, penerimaan pajak Indonesia pada 2025 disebut turun 3 persen meski sebelumnya diproyeksikan tumbuh 7 persen.

Selain itu, media tersebut menyoroti potensi pelebaran defisit fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia di tengah konflik Timur Tengah.

Pemerintah disebut berpotensi menghadapi tambahan beban subsidi energi hingga US$5,7 miliar atau setara dengan Rp100,7 triliun (asumsi kurs 17.670 per dolar AS) apabila harga minyak rata-rata mencapai US$97 per barel tahun ini.

The Economist juga menyinggung risiko penurunan peringkat utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat S&P Global Ratings apabila rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara terus meningkat.

Tak hanya sektor fiskal, artikel itu turut mengkritik arah politik pemerintahan Prabowo yang dinilai semakin memusatkan kekuasaan, memperbesar peran militer dalam kehidupan sipil, hingga melemahkan oposisi politik.

Lebih lanjut, The Economist juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah sekitar 11 persen terhadap dolar AS sejak Prabowo menjabat serta meningkatnya kekhawatiran investor asing terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

KDKMP yang sudah beroperasi dipastikan akan menjadi offtaker dari berbagai produk masyarakat desa, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga kuliner,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan, sebanyak 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Timur dan Jawa Tengah telah mulai beroperasi dan siap menyerap berbagai produk masyarakat desa.

“KDKMP yang sudah beroperasi dipastikan akan menjadi offtaker dari berbagai produk masyarakat desa, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga kuliner,” ujar Ferry dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, kehadiran Kopdes Merah Putih diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa dengan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal.

Selain itu, ia memastikan koperasi juga akan berperan dalam penyaluran dan penyediaan kebutuhan pokok serta barang bersubsidi bagi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 KDKMP untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang dilakukan secara simbolis di Koperasi Merah Putih Desa Nglawak, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).

Ferry mengungkapkan, operasionalisasi 1.061 KDKMP tersebut merupakan tahap awal dari pengembangan koperasi secara nasional.

Secara keseluruhan, ia menyebut pembangunan KDKMP telah mencapai hampir 9.200 unit, yang akan dioperasikan secara bertahap di berbagai daerah.

“Ini merupakan awal dari KDKMP yang pembangunannya sudah hampir 100 persen untuk sekitar 9.200 unit, namun tahap pertama yang dioperasikan sebanyak 1.061 unit,” katanya.

Lebih lanjut, pemerintah menargetkan perluasan operasional KDKMP dalam skala besar pada tahap berikutnya. Pada Agustus 2026, jumlah koperasi yang beroperasi ditargetkan mencapai puluhan ribu unit.

“Meskipun ditargetkan 20.000 unit, kami akan berusaha maksimal untuk bisa lebih dari itu,” ujar Ferry.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengkaji solusi atas kendala keterbatasan lahan di sejumlah daerah yang belum memenuhi ketentuan minimal 1.000 meter persegi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pembangunan fasilitas koperasi secara vertikal.

“Kami sedang mempertimbangkan desain pembangunan gerai dan gudang secara vertikal untuk wilayah dengan keterbatasan lahan,” katanya.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan bahwa Agrinas bersama TNI sebagai pelaksana tugas untuk pembangunan gerai, gudang dan sarana kelengkapan lainnya optimistis target operasional 30.000 unit KDKMP pada tahap berikutnya dapat tercapai.

Sementara itu, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menyebut pembangunan KDKMP di wilayah Jawa secara umum tidak mengalami kendala berarti. Namun, ia menyebut tantangan masih dihadapi di daerah terpencil, terutama terkait keterbatasan akses dan infrastruktur.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026