BALI - Panitia Musyawarah Nasional (Munas) ke-XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menggelar debat kedua Calon Ketua Umum (Caketum) BPP HIPMI di Bali. Debat yang berlangsung di Hotel Merusaka, Nusa Dua itu, dihadiri langsung oleh empat Caketum.

Dalam debat kedua itu, Caketum Nomor Urut 1 Reynaldo Bryan mengatakan sektor pariwisata berperan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional karena memiliki multiplier effect yang masif dan berdampak nyata.

“Sektor ini tidak hanya menjadi penghasil devisa utama, tetapi juga secara langsung menggerakkan roda ekonomi kerakyatan, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan memicu percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah,” kata Caketum Reynaldo, Sabtu (23/5/2026).

Menurut Reynaldo, pada 2025, sektor pariwisata telah menyerap 25,91 juta tenaga kerja di Indonesia dan berkontribusi sekitar 4-4,5% PDB. “Tahun 2025 sektor pariwisata kita mencatat rekor gemilang dengan kunjungan sekitar 15,39 juta wisatawan mancanegara,” paparnya.

Kendati demikian, ke depan, Reynaldo berharap pengembangan potensi pariwisata tidak hanya terfokus pada Jawa dan Bali, tapi sudah harus dikembangkan di daerah-daerah lain di Indonesia. “Kita perlu belajar dari Jepang, mereka berhasil melakukan diversifikasi sehingga pariwisata tidak hanya terfokus pada kota-kota utama, melainkan terdistribusi ke seluruh daerah,” jelasnya.

Jepang, kata Reynaldo berhasil menjalankan strategi pariwisata dengan sangat baik. Mereka fokus pada mengangkat budaya lokal, memberdayakan UMKM daerah, memperkuat digitalisasi pariwisata, serta membangun infrastruktur dan konektivitas untuk setiap daerah sehingga pariwisata mereka semakin terintegrasi.

Reynaldo berharap, Provinsi Bali bisa menjadi role model dan contoh bagaimana sebuah daerah bisa maju dan berkembang pesat hanya dengan mengoptimalkan potensi pariwisatanya.

“Bali adalah contoh hilirisasi sektor pariwisata yang berhasil. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pengusaha besar tetapi juga bisa mendongkrak pendapatan para UMKM, mulai dari kuliner, homestay, hingga penjual souvenir dan oleh-oleh lokal,” ujar Reynaldo.

Reynaldo berjanji, kalau terpilih nanti, dirinya akan menjadikan organisasi HIPMI sebagai penggerak pariwisata di Indonesia. Dengan kemampuan dan jejaring yang dimiliki, HIPMI bisa ikut memajukan pariwisata Indonesia yang inklusif, modern, berkelanjutan dan mendunia.

Mataram (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (BSI) membidik penyaluran kredit program perumahan atau KPP senilai Rp350,7 miliar di Nusa Tenggara Barat (NTB) seiring tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan rumah berbasis syariah.

Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta mengatakan pihaknya telah menyalurkan kredit perumahan di NTB sebesar Rp44 miliar kepada 110 nasabah hingga April 2026.

"Kami sudah mengidentifikasi potensi pembiayaan mencapai Rp350,7 miliar baik dari sisi demand maupun supply," ujar dia dalam sosialisasi pembiayaan perumahan di Mataram, NTB, Selasa.

Bob mengatakan pembiayaan kredit program perumahan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh hunian layak, tetapi juga memperkuat kapasitas UMKM di sektor perumahan dan konstruksi.

Per 19 Mei 2026, BSI mencatat ada 769 calon nasabah yang berminat mengajukan pembiayaan kredit program perumahan dengan total nilai kredit sebanyak Rp315 miliar.

"Angka itu menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap pembiayaan program perumahan berbasis hunian, sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan program," kata Bob.

Ia berharap kredit program perumahan tidak hanya menjadi solusi pembiayaan, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Secara nasional hingga April 2026, BSI telah menyalurkan pembiayaan kredit program perumahan sebesar Rp747 miliar kepada 2.190 nasabah atau setara 60 persen dari kuota pemerintah sebesar Rp1,25 triliun.

Bob menuturkan pihaknya juga mendukung program tiga juta rumah melalui penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebanyak 1.201 unit rumah.

"Kami nomor dua (penyaluran terbanyak) di antara Himpunan Bank Milik Negara. Ini menunjukkan kompetensi kami kepada program Kementerian PKP dan pemerintah," pungkas dia.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Tim (Katim) Pemenangan Reynaldo Bryan for HIPMI One, Kaesang Pangarep hadiri acara Malam Kolaborasi Daerah. Kegiatan yang diadakan Tim Sukses (Timses) Reynaldo Bryan ini diselenggarakan di Plataran Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 Mei 2026.

Kehadiran putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di acara tersebut dengan kapasitas sebagai Ketua Tim (Katim) pemenangan, dinilai semakin memperkuat posisi Reynaldo sebagai Caketum terkuat yang paling diperhitungkan di musyawarah nasional (munas) HIPMI yang rencananya bakal berlangsung di Lampung pada 10 Juni 2026.

Sebagai Ketua Tim, Kaesang berkomitmen mengawal dan memperjuangkan Reynaldo agar bisa terpilih sebagai ketua umum di munas nanti. “Bersama teman-teman timses kita akan mengawal dan memperjuangkan saudara Reynaldo agar bisa terpilih di munas,” ujarnya, Sabtu (16/5/2026).

Selain Kaesang, hadir juga Ketua Umum HIPMI Masa Bakti 1992-1995, Adi Putra Darmawan Tahir. Menurutnya, Reynaldo memiliki tekad dan keberanian untuk maju sebagai Calon Ketua Umum.

“Saya kira keberanian itu modal penting bagi seorang kader untuk menjadi Ketua Umum BPP HIPMI, dan potensi itu ada dalam diri seorang Reynaldo Bryan,” tuturnya.

Apresiasi dan pujian juga datang dari Ketua Umum Akbar Himawan Buchari. Bagi Akbar, Reynaldo bukan hanya teman yang membersamainya dalam kepengurusan sebagai Bendahara Umum BPP HIPMI, tapi sudah seperti adik kandung yang telah menemaninya berkampanye saat dirinya maju sebagai caketum di Munas Solo pada tahun 2022.

Lihat video: Menteri Ara Ajak HIPMI Manfaatkan KUR Perumahan untuk Dorong Pengusaha Muda



“Reynaldo bagi saya sudah seperti adik kandung yang telah membersamai perjuangan saya sejak maju sebagai caketum pada Munas Solo Tahun 2022,” ujarnya.

Akbar juga mengajak seluruh kader HIPMI agar tetap menjaga semangat dan kekompakan sesama kader. “Organisasi ini bisa dianggap, bisa dilihat, bahkan diperhitungkan oleh organisasi-organisasi lainnya, karena kita solid dan kompak,” jelas dia.

Sebagai ketua umum yang sebentar lagi akan menyelesaikan masa jabatannya, Akbar hanya bisa menitipkan pesan kepada Caketum Reynaldo agar dalam melakukan kampanye di daerah-daerah supaya tetap mengedepankan tradisi dan cara-cara HIPMI.

“Pertarungan sekeras apa pun, sebagai kader HIPMI kita tahu dan mengerti cara menyelesaikan masalah kita dengan cara yang para senior-senior ajarkan, yakni bertanding untuk bersanding,” katanya.

JAKARTA - Bakal Calon Ketua Umum BPP HIPMI William Heinrich optimistis kolaborasi antara pemerintah dan kalangan pengusaha bakal menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2026).

Dalam kesempatan itu, ia memperkenalkan gagasan strategis “HIPMI 8%” sebagai kontribusi nyata bagi penguatan ekonomi nasional sejalan dengan arah kebijakan Prabowo Subianto. Dalam pemaparannya, William menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen merupakan kebutuhan mendesak untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan middle income trap.

Ia mengingatkan bahwa momentum bonus demografi harus dimanfaatkan secara maksimal, dan hal tersebut hanya dapat dicapai melalui sinergi antara negara dan sektor usaha, khususnya pengusaha muda. Menurutnya, keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah menuntut adanya peran lebih besar dari sektor riil.

Oleh karena itu, HIPMI diarahkan untuk tidak lagi berada di posisi pasif, melainkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan bahwa organisasi ini harus mampu menciptakan ekosistem bisnis yang produktif dan berdaya saing, bukan sekadar bergantung pada proyek-proyek pemerintah.

William juga menyoroti pentingnya efisiensi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa tingginya rasio ICOR di Indonesia mencerminkan masih adanya inefisiensi dalam penggunaan modal.

“Untuk mengatasi hal tersebut, HIPMI akan mendorong peningkatan produktivitas melalui digitalisasi, pemanfaatan teknologi, serta penguatan rantai pasok, sehingga setiap investasi dapat memberikan hasil yang lebih optimal,” ujarnya.

Di sisi lain, ia melihat peluang besar dalam upaya memperkuat penerimaan negara melalui perluasan basis pajak. Dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, termasuk mempertahankan tarif PPN di angka 11 persen, William menilai bahwa penciptaan lapangan kerja formal menjadi solusi strategis.

HIPMI akan berperan sebagai wadah pengembangan pengusaha muda yang mampu tumbuh, berkembang, dan memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara. Sebagai langkah konkret, William menargetkan lahirnya 10.000 pengusaha produktif baru yang mampu bertahan, mencetak keuntungan, dan menyerap tenaga kerja lokal.

Ia juga menegaskan akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap indikator kinerja organisasi, dengan menitikberatkan pada dampak ekonomi nyata, bukan sekadar aktivitas seremonial. Jika strategi ini berjalan optimal, kontribusi anggota HIPMI diproyeksikan dapat menghasilkan tambahan output ekonomi hingga Rp20 triliun di pasar domestik.

Dalam aspek pembiayaan, William menilai bahwa perubahan arsitektur ekonomi nasional membuka peluang besar bagi pengusaha muda. Kehadiran lembaga investasi seperti Danantara menjadi momentum untuk memperkuat akses pendanaan.

“Untuk itu, HIPMI akan membentuk HIPMI Capital Desk guna mempersiapkan anggota agar memenuhi standar kelayakan investasi, termasuk dalam penerapan tata kelola dan prinsip keberlanjutan (ESG),” tuturnya.

Menutup pernyataannya, William Heinrich menegaskan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, kolaborasi strategis dengan pengusaha akan semakin diperkuat. Ia optimistis bahwa dengan dukungan pengusaha muda yang inovatif, efisien, dan memiliki jejaring luas, cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dalam kerangka Indonesia Emas dapat tercapai.

JAKARTA - Komite Pemenangan Bakal Calon Ketua Umum BPP HIPMI William Heinrich, secara resmi telah mengambil formulir pendaftaran di Kantor BPP HIPMI, di Menara Bidakara, Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Komite Pemenangan William terdiri dari delapan orang Mantan Ketua Umum BPD HIPMI.

Mereka adalah Adriana Imelda Daat BPD Papua Barat, Dasril Sahari BPD Papua, Syawaluddin BPD NTB, I Putu Dedi Saputra BPD NTB, Ucu Susanto BPD Sulteng, M. Khozin Sinnay BPD Kepri, Wahyudi Yuka BPD Jabar, Ahmad Kuddus BPD Papua Barat. Kedatangan Komite Pemenangan William diterima langsung oleh Stering Commite Munas HIPMI XVIII yang diketuai oleh Ketua OKK BPP HIPMI Tri Febriyanto Damu.

Adriana menyebut William telah bulat maju caketum HIPMI. “Kami datang mengambil formulir pendaftaran untuk saudara kami, William Heinrich yang telah bulat memutuskan maju sebagai Calon Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026-2029,” katanya, Minggu (12/4/2026).

Adriana menegaskan, William siap mengikuti segala proses Munas HIPMI XVIII dan memenuhi segala persyaratan sebagai kandidat Ketua Umum BPP HIPMI secara fair play. “William akan bertarung sampai akhir. Segala daya dan upaya akan kami kerahkan untuk mengantarkan William sebagai Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026-2029,” tegas Adriana.

Menurutnya William adalah sosok yang tepat untuk memimpin HIPMI ke depan karena merupakan kader HIPMI yang berproses dari bawah. Diakuinya William sosok yang merangkul dan selalu mengutamakan nilai-nilai persaudaraan dalam berorganisasi.

“William mantan Ketum BPC HIPMI Kaimana, kemudian menjadi Ketum BPD HIPMI Papua Barat. Sekarang dia menjabat Ketua Umum Ikatan Alumni Lemhanas HIPMI ke VI. Selama menjadi kader HIPMI, William sangat dekat dengan semua kader HIPMI seluruh Indonesia. Semua pasti kenal William itu bagaimana,” ujar Adriana.

tren diversifikasi rantai pasok yang dilakukan perusahaan internasional harus direspons dengan kesiapan kawasan industri yang kompetitif

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menilai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking oleh pemerintah menjadi langkah strategis untuk mendorong optimalisasi peran kawasan industri di tengah tekanan dan dinamika global yang kian kompleks.

Dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut, yang dinilai mampu mengatasi berbagai hambatan investasi sekaligus mempercepat realisasi penanaman modal di dalam negeri.

Langkah ini dipandang pihaknya sebagai terobosan penting, terutama dalam menjawab kendala klasik yang selama ini dihadapi pelaku usaha, mulai dari keterlambatan administratif hingga praktik-praktik yang merugikan investor.

Kehadiran satgas ini, kata dia, diharapkan menjadi katalis dalam menciptakan ekosistem investasi yang lebih efisien, transparan dan kompetitif.

Lebih lanjut, di tengah ketidakpastian global, termasuk konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia, HKI melihat kondisi tersebut justru dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk menarik relokasi industri global.

Momentum ini dinilai penting untuk memperkuat daya saing kawasan industri nasional agar lebih siap menangkap pergeseran rantai pasok.

HKI menekankan bahwa tren diversifikasi rantai pasok yang dilakukan banyak perusahaan internasional harus direspons dengan kesiapan kawasan industri yang kompetitif, yang mencakup dukungan infrastruktur memadai, kepastian regulasi, serta proses perizinan yang cepat dan efisien.

Namun demikian, HKI mengingatkan masih adanya sejumlah hambatan di tingkat daerah yang perlu segera dibenahi, seperti perizinan yang berbelit, ketidaksinkronan antarinstansi, hingga ketidakpastian tata ruang dan praktik yang merugikan investor.

Maruf juga menekankan perlunya perubahan cara pandang dalam menghadapi ketidakpastian global agar lebih proaktif dan adaptif.

“Kuncinya adalah kecepatan eksekusi, kepastian regulasi, dan keberanian membereskan hambatan di lapangan, khususnya di daerah. Jika ini dapat dilakukan secara konsisten, Indonesia berpotensi besar menjadi tujuan utama relokasi industri dunia," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking untuk secara khusus menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi dunia usaha di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam pertemuan dengan investor Amerika Serikat (AS) di sela-sela kunjungan kerjanya ke Washington DC. Dialog tersebut berlangsung dengan United States-ASEAN Business Council (USABC) pada Senin (22/12/2025) waktu setempat.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudi) DKI Jakarta mendukung Polri menjalankan peran konstitusionalnya menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di bawah Presiden. Keberadaan Polri di bawah Presiden merupakan desain dari ketatanegaraan yang relevan.

Pernyataan tersebut Hikmahbudhi DKI Jakarta menyikapi dinamika yang berkembang dalam rapat kerja antara Polri dan Komisi lll DPR. Rapat tersebut memunculkan diskursus publik mengenai posisi dan peran strategis institusi Kepolisian.

Hikmahbudhi DKI Jakarta menilai, pembahasan tersebut perlu disikapi secara objektif dan konstitusional agar tidak mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Ketua HIikmahbudhi DKI Jakarta Silawati Dayang Ganjar menegaskan, keberadaan Polri di bawah Presiden merupakan desain ketatanegaraan yang relevan untuk menjaga netralitas dan efektivitas institusi Kepolisian.

Menurut Silawati, struktur tersebut memungkinkan Polri bekerja dengan jalur komando yang jelas serta terhindar dari kepentingan politik praktis.

“Kami memandang posisi Polri di bawah Presiden adalah pengaturan konstitusional yang bertujuan menjaga profesionalisme dan netralitas kepolisian. Dalam konteks dinamika nasional, struktur ini penting agar Polri tetap fokus pada tugas utama melindungi masyarakat dan menegakkan hukum secara adil,” katanya, Sabtu (31/1/2026).

Silawati menambahkan Polri memiliki peran sentral sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan profesionalisme, transparansi, serta pendekatan yang humanis perlu terus dikedepankan guna menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Hikmahbudhi DKI Jakarta menegaskan sikapnya untuk terus bersikap konstruktif dalam menyikapi dinamika kebangsaan.

"Kami berharap Polri senantiasa menjalankan amanah konstitusi secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat demi terjaganya stabilitas nasional yang berkelanjutan," tandasnya.

JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mencermati secara serius dinamika yang terjadi di sektor keuangan nasional menyusul mundurnya para petinggi Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ). Dalam situasi ini, HIPMI menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan pasar harus tetap dijaga sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI sekaligus Sekretaris Jenderal Himpunan Alumni IPB (HA IPB), Anggawira menilai peristiwa ini semestinya tidak dipandang semata sebagai pergantian figur, melainkan momentum untuk memperkuat tata kelola dan kredibilitas kelembagaan sektor jasa keuangan.

“HIPMI menghormati sepenuhnya kewenangan negara dalam proses transisi dan pengisian kepemimpinan OJK. Namun yang jauh lebih penting adalah memastikan kesinambungan kebijakan, penguatan tata kelola, serta komunikasi regulasi yang jelas agar stabilitas pasar dan kepercayaan investor tetap terjaga,” ujar Anggawira dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga di Akhir 2025, KSSK Proyeksi Ekonomi 2026 Tumbuh 5,4%



Menurutnya, dinamika pasar yang terjadi menjadi pengingat bahwa kredibilitas sistem keuangan sangat ditentukan oleh transparansi, konsistensi penegakan aturan, dan independensi regulator. Dunia usaha membutuhkan kepastian, bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga kejelasan arah kebijakan jangka menengah dan panjang.

“Sebagai representasi pengusaha muda dan komunitas intelektual-alumni perguruan tinggi, kami berpandangan bahwa kepemimpinan regulator ke depan harus diisi oleh figur yang berintegritas, profesional, independen, serta memahami keterkaitan erat antara stabilitas sektor keuangan, pasar modal, dan pertumbuhan sektor riil,” tegas Anggawira.

HIPMI menekankan bahwa pasar keuangan yang sehat tidak hanya diukur dari pergerakan indeks, tetapi dari kemampuannya menjadi sumber pembiayaan produktif bagi dunia usaha, khususnya UMKM, startup, dan pelaku industri berbasis inovasi yang menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja.

“Reformasi sektor jasa keuangan harus diarahkan untuk memperkuat perlindungan investor ritel, memperluas akses pembiayaan yang adil, serta mendorong pasar keuangan agar lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi riil,” lanjutnya.

Pejabat BEI dan OJK Kompak Mengundurkan Diri, Banggar DPR: Mundur Saja Tak Cukup



HIPMI juga mendorong agar proses penguatan kelembagaan OJK ke depan dilakukan secara terbuka, berbasis meritokrasi, dan melibatkan dialog aktif dengan pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan komunitas akademik.

“Stabilitas dan pertumbuhan bukan dua hal yang saling meniadakan. Dengan tata kelola yang kuat dan regulator yang kredibel, sektor keuangan justru dapat menjadi akselerator pembangunan ekonomi nasional,” ucap Anggawira.

Sebelumnya diberitakan, OJK mengumumkan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I B Aditya Jayaantara menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya. Bahkan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara ikut mundur dari jabatannya.

"Bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan," kata Mahendra lewat keterangan tertulis yang diterima, Jumat (30/1/2026).

Bontang, Kaltim (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyatakan sudah menyiapkan kawasan industri strategis, seiring meningkatnya minat investor asing terhadap industri semikonduktor di dalam negeri.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana dalam pernyataan diterima di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis menyampaikan kawasan industri strategis yang dinilai kompetitif untuk pengembangan semikonduktor, antara lain Kawasan Industri Batamindo, Kawasan Industri Kabil, Kawasan Industri Wirajaja di Batam, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang di Bintan.

Kawasan-kawasan tersebut kata dia, strategis karena sudah didukung infrastruktur memadai, akses logistik internasional, dan ekosistem industri yang terus berkembang.

“Ini akan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja berkeahlian tinggi, memperdalam hilirisasi industri, dan memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri teknologi global,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan minat investor dari beberapa negara terhadap industri semikonduktor di Tanah Air terus berkembang, investor dari Amerika Serikat (AS) misalnya yang pembangunan fasilitas produksinya telah mulai direalisasikan pada tahun ini.

Sementara itu, investor dari Taiwan masih berada pada tahap penjajakan dan negosiasi. Adapun dari China, proses investasi telah berjalan, namun pembangunan fisik yang semula dapat dimulai pada 2025 mengalami keterlambatan karena proses perizinan.

Lebih lanjut dijelaskan Ma'ruf, rencana investasi dari Taiwan dan China memiliki karakteristik berbeda dibanding konsorsium Amerika Serikat-Jerman yang saat ini membangun pabrik semikonduktor di Batam.

Perbedaan meliputi struktur konsorsium, pendekatan teknologi, serta orientasi pasar, namun tetap berada dalam kerangka penguatan basis industri nasional dan integrasi Indonesia ke rantai pasok global.

Dikatakan dia pula, HKI secara aktif mengundang perusahaan semikonduktor dunia untuk membentuk joint venture dengan mitra lokal, sebagai bagian dari strategi hilirisasi bernilai tambah dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

“Skema ini dirancang agar investasi yang masuk tidak berhenti pada pembangunan fasilitas produksi, tetapi juga mendorong percepatan transfer teknologi, penguatan rantai pasok dalam negeri, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia,” ujarnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pernyataan diterima di Jakarta, Rabu (28/1) menegaskan bahwa semikonduktor merupakan fondasi strategis bagi transformasi industri nasional, terutama untuk mendukung sektor elektronika, otomotif, energi, hingga percepatan digitalisasi industri manufaktur.‎

Katanya, seiring pertumbuhan industri manufaktur dan adopsi teknologi baru, kebutuhan semikonduktor di Indonesia terus meningkat.

Produksi kendaraan bermotor nasional yang telah melampaui satu juta unit per tahun, serta target pengembangan kendaraan listrik hingga ratusan ribu unit pada 2030, menuntut ketersediaan komponen semikonduktor yang andal dan berkelanjutan.‎

Di sisi lain, permintaan perangkat elektronik seperti ponsel dan laptop masih didominasi produk impor.‎ Saat ini, Indonesia telah memiliki satu industri perakitan dan pengujian semikonduktor di Batam, serta perusahaan desain integrated circuit (IC).

Namun demikian, Kemenperin menilai penguatan ekosistem semikonduktor nasional masih perlu dilakukan secara menyeluruh, khususnya pada pengembangan sumber daya manusia, riset dan inovasi, serta integrasi ke dalam rantai pasok global.‎

Sebagai langkah konkret, Kemenperin menginisiasi program pengembangan ekosistem semikonduktor nasional melalui penguatan desain chip yang selaras dengan kebutuhan industri dan berorientasi pasar global. ‎

Program tersebut telah masuk dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah atau Blue Book 2025–2029 dengan nilai pembiayaan sebesar16,185 juta dolar AS.

Kemenperin mencatat, kawasan industri di Indonesia berhasil menarik investasi hingga Rp6.744,5 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 2,35 juta orang dalam lima tahun terakhir.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mendorong pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri sebagai langkah untuk memperkuat realisasi RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana dalam pernyataan di Jakarta, Senin menyatakan pembentukan tim itu didorong oleh pihaknya dan kementerian/lembaga teknis terkait, serta dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan akselerasi realisasi investasi dan pelaksanaan proyek-proyek prioritas nasional.

Tim ini lanjut dia, mesti dirancang sebagai mekanisme koordinasi lintas sektor yang bersifat operasional dan solutif dalam mengurai berbagai hambatan struktural pengembangan industri, mulai dari persoalan perizinan, kepastian regulasi, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, hingga penyediaan energi.

HKI menegaskan bahwa kawasan industri merupakan episentrum transformasi ekonomi nasional, tempat di mana investasi diwujudkan menjadi kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta penguatan daya saing bangsa.

Oleh karena itu, peran kawasan industri perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang terintegrasi dan kepemimpinan yang solid.

Sehubungan dengan hal tersebut, HKI mendorong agar pembentukan tim percepatan diresmikan melalui penandatanganan komitmen bersama oleh Presiden. Langkah ini diharapkan menjadi simbol kepemimpinan langsung negara dalam mengawal percepatan investasi dan industrialisasi nasional.

Penandatanganan komitmen tersebut diharapkan mencakup kesepakatan strategis untuk mempercepat realisasi investasi berskala nasional dan global, mengakselerasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen, mempercepat implementasi PSN, mengawal pelaksanaan RPJMN secara terukur dan berdampak nyata, mengurai berbagai bottleneck struktural sektor industri, serta memperkuat peran kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

HKI juga menyampaikan optimisme terhadap momentum industrialisasi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen merupakan visi strategis Presiden untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi global. HKI optimistis target tersebut dapat dicapai melalui konsolidasi kebijakan, kepemimpinan yang kuat, dan percepatan eksekusi di lapangan,” ujarnya.

HKI menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha kawasan industri menjadi kunci utama agar setiap kebijakan pembangunan mampu menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pembentukan tim percepatan ini, HKI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi besar Indonesia yang berdaulat secara industri, berdaya saing global, dan berkelanjutan.

Sebelumnya, pihaknya bersama Kementerian PPN/Bappenas memperkuat perencanaan kebijakan, serta percepatan pelaksanaan kawasan industri prioritas yang termasuk PSN untuk memacu pertumbuhan ekonomi domestik.

Penguatan perencanaan itu merupakan kebutuhan mendesak di tengah dinamika ekonomi, geopolitik, teknologi, dan tuntutan keberlanjutan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Keuangan MNC University menggelar workshop bertajuk “Mengelola Emosi dan Membangun Fondasi Design Thinking” pada Rabu (3/12) di Lobby Lantai 1 MNC University.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Langkah Inovasi Indonesia dan menghadirkan dua narasumber yang memberikan pembekalan langsung mengenai pengembangan diri, pola pikir bisnis modern, serta strategi membangun inovasi.

Pada sesi pertama, Entrepreneur Imawati Harun Ruhyana menjelaskan bahwa kemampuan mengelola emosi merupakan fondasi penting bagi calon entrepreneur. Menurutnya, fase awal membangun usaha adalah tahap paling tidak stabil sehingga kemampuan mengendalikan diri, menjaga relasi, serta memiliki visi jangka panjang sangat menentukan keberlanjutan bisnis.

“Keluar dari zona nyaman adalah bagian penting dari perkembangan diri seorang calon entrepreneur. Mulailah dari langkah kecil, fokus pada hal yang dapat dikontrol, terima ketidaksempurnaan, dan biasakan rutinitas disiplin,” ujar Imawati.

Ia juga menekankan pentingnya mindfulness, komunikasi yang jelas, dan kemampuan pause before reacting agar pengambilan keputusan lebih rasional serta tidak terpengaruh ledakan emosi.

“Mindset kuat adalah pondasi jangka panjang. Tidak ada pebisnis yang berjalan sendirian bangun support system, relasi, dan kepercayaan,” tambahnya.

Pada sesi kedua, Founder Langkah Inovasi Indonesia Hafidz Ridha membahas bagaimana design thinking menjadi kerangka penting dalam menciptakan solusi bisnis yang inovatif dan berpusat pada manusia (human-centered design).

Hafidz menjelaskan lima tahap design thinking Empathize, Define, Ideate, Prototype, dan Test yang dapat membantu mahasiswa memahami masalah secara mendalam dan menghasilkan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat maupun industri.

“Design thinking bukan hanya metode kreativitas, tetapi cara pandang untuk memahami manusia agar inovasi tidak hanya berguna, tapi juga berdampak,” ungkap Hafidz.

Dengan terselenggaranya workshop ini, MNC University bersama Himpunan Mahasiswa Manajemen berharap wawasan yang diberikan para praktisi dapat menjadi bekal penting bagi 85 mahasiswa yang hadir. Penguasaan pengelolaan emosi sebagai fondasi keberlanjutan usaha, dipadukan dengan kerangka design thinking sebagai pendekatan inovasi, diharapkan mampu mencetak lulusan yang memiliki mindset kuat, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan pasar.

Acara ini menegaskan komitmen MNC University dalam menyediakan pengalaman belajar yang aplikatif dan berbasis industri untuk mendukung pengembangan diri mahasiswa dan kesiapan mereka menghadapi dunia bisnis modern.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi:

Website: https://mncu.ac.id

Telp/WA: 0811-9325-889

Email: [email protected]

Ikuti juga kami di media sosial:

Instagram: @mncuniversity

TikTok: @mncuniversity

YouTube: MNC University

Alamat Kampus: Jl. Panjang Blok A8, Green Garden, Jakarta Barat, DKIJakarta11520

Program penempatan Rp200 triliun menunjukkan impresi dampak yang baik.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan penempatan dana pemerintah di perbankan telah menunjukkan dampak yang positif hingga November 2025.

"Program penempatan Rp200 triliun menunjukkan impresi dampak yang baik,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025, di Jakarta, Kamis.

Pemerintah telah menempatkan dana senilai Rp200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI), yang telah disalurkan dalam bentuk kredit senilai Rp188 triliun per 31 Oktober 2025.

Kemudian, pada 10 November 2025, pemerintah kembali menempatkan dana senilai Rp76 triliun ke Himbara dan Bank Jakarta, dengan rincian senilai Rp25 triliun masing-masing untuk BRI, Mandiri, BNI, serta senilai Rp1 triliun untuk Bank Jakarta.

Purbaya mengatakan penempatan dana di perbankan merupakan berntuk komitmen pemerintah dalam menjaga likuiditas dan transmisi kredit yang optimal.

“Itu tandanya, base money-nya tumbuh 13,2 persen, dan di Oktober (2025) turun dikit di 7,8 persen. Jadi kita pikir perlu didorong lagi, jadi kita masukan Rp76 triliun yaitu Rp25 triliun masing-masing bank BUMN dan Rp1 triliun bank DKI,” ujar Purbaya.

Setelah penempatan dana di perbankan, Ia mengatakan likuiditas domestik menguat, tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang stabil di level 11,5 persen per Oktober 2025, dan pertumbuhan kredit yang solid di level 7,4 persen.

“Dampak penuh dari tambahnya likuiditas perlu sampai 2-3 bulan semenjak uang itu diinjeksikan. Jadi, baru kita lihat dampak penuhnya di Desember (2025) dan Januari (2026). Yang jelas sekarang DPK-nya tumbuh double digit, dan itu sudah membaik, apalagi kredit investasi,” ujar Purbaya.

Ia melanjutkan bahwa suku bunga deposito tenor 6 bulan telah menurun signifikan dari 6 persen menjadi 5,2 persen pada September 2025, yang diharapkan transmisinya diteruskan kepada masyarakat melalui penurunan suku bunga kredit.

Per Oktober 2025, suku bunga kredit tertimbang berada di level 9 persen, atau menurun dari sebelumnya di level 9,12 persen pada Juli 2025.

“Ini memberikan indikasi bahwa intervensi pemerintah mendorong penurunan cost of funds untuk mendukung aktivitas investasi dan konsumsi,” ujar Purbaya pula.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025