Kalau kemudian ada masyarakat yang menyebut seolah-olah ada titipan dengan membayar sekian, sudah pasti itu adalah penipuan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menegaskan proses seleksi manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih dilakukan secara terbuka dan tidak ada praktik titipan dalam rekrutmen tersebut.

“Enggak ada. Dijamin tidak ada titipan. Kalau kemudian ada masyarakat yang menyebut seolah-olah ada titipan dengan membayar sekian, sudah pasti itu adalah penipuan,” kata Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan proses seleksi dilakukan melalui panitia seleksi nasional (Panselnas) yang melibatkan sejumlah lembaga, dengan koordinasi utama berada di bawah Badan Pengaturan atau BP BUMN dan pelaksanaan teknis rekrutmen dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Terkait laporan gangguan sistem computer assisted test (CAT) dalam seleksi manajer koperasi yang ramai disampaikan peserta tes melalui media sosial, Wamenkop menyampaikan bahwa laporan tersebut telah dikoordinasikan dengan BKN dan Panselnas di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

“Laporan-laporan dari media sosial sudah kami koordinasikan dengan BKN dan juga Panselnas di bawah PAN RB ... penjelasan lebih lanjut pasti akan disampaikan oleh BKN sebagai pelaksana teknis," kata dia.

Proses rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih saat ini memasuki tahap tes kompetensi yang berlangsung pada 3-12 Mei 2026. Sebanyak 483.648 pelamar tercatat lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan tersebut.

Pemerintah menjadwalkan pengumuman hasil akhir seleksi pada 7 Juni 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos nantinya akan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan (Komcad), serta pembekalan manajerial dan kompetensi bidang sebagai bagian dari penyiapan sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi desa.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyiapkan skema sertifikasi bagi manajer dan bendahara koperasi desa/kelurahan merah putih guna memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan kerja sama tersebut dilakukan untuk memastikan pengelola koperasi memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan operasional koperasi desa.

"Kami berharap melalui kerja sama ini, manajer dan bendahara koperasi desa merah putih itu betul-betul adalah mereka yang kompeten dan profesional," kata Menkop dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan Kemenkop menggandeng BNSP agar para manajer dan bendahara koperasi mendapat pendampingan pembinaan sekaligus sertifikasi profesi sesuai jabatan masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BNSP Syamsi Hari mengatakan pihaknya bersama Kemenkop akan menyusun skema okupasi nasional bagi manajer dan bendahara koperasi desa sebagai acuan standar kompetensi dan sertifikasi profesi pengelola koperasi.

Ia mengatakan standar kompetensi tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam pengelolaan koperasi sehingga operasional kopdes merah putih dapat berjalan sesuai standar yang berlaku.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menjelaskan kerja sama tersebut menjadi bagian dari persiapan SDM pengelola koperasi desa.

Menurut dia, saat ini proses rekrutmen calon manajer koperasi tengah berlangsung. Setelah lolos seleksi, peserta akan mengikuti pendidikan selama sekitar satu setengah bulan yang mencakup wawasan kebangsaan dan manajerial koperasi.

"Setelah pendidikan nanti selesai kemudian akan dilaksanakan sertifikasi ini dalam rangka penyiapan kompetensi seorang manajer yang profesional," kata Wamenkop.

Ia menambahkan peningkatan kualitas SDM menjadi fokus penting pemerintah agar kopdes merah putih mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

Proses rekrutmen manajer kopdes merah putih saat ini memasuki tahap tes kompetensi berbasis computer assisted test (CAT) yang berlangsung pada 3-12 Mei 2026.

Sebanyak 483.648 pelamar tercatat lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan tersebut.

Pemerintah menjadwalkan pengumuman hasil akhir seleksi pada 7 Juni 2026. Peserta yang dinyatakan lolos nantinya akan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan, serta pembekalan manajerial dan kompetensi bidang sebagai bagian dari penyiapan SDM pengelola koperasi desa.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) merespons laporan gangguan sistem computer assisted test (CAT) dalam seleksi manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang ramai disampaikan peserta melalui media sosial.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, mengatakan laporan gangguan tersebut telah dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan panitia seleksi nasional (Panselnas) untuk ditindaklanjuti.

Ia menjelaskan seleksi manajer Kopdes Merah Putih merupakan rekrutmen bersama yang dikoordinasikan oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN, sedangkan pelaksanaan teknisnya berada di bawah BKN, termasuk penggunaan fasilitas kantor regional BKN di 26 provinsi.

Menurut dia, Kemenkop berperan sebagai bagian dari Panselnas yang bertugas mengoordinasikan berbagai laporan dan masukan terkait proses seleksi.

“Nah kami tentu saja bagian dari Panselnas itu mengkoordinasikan tadi yang laporan-laporan dari media sosial sudah kami koordinasikan dengan BKN dan juga Panselnas di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB),” ujar dia.

Wamenkop menambahkan penjelasan lebih rinci terkait kendala teknis akan disampaikan langsung oleh BKN sebagai pelaksana teknis tes CAT.

Sementara itu, BKN dalam keterangannya, Jumat, menyebut telah mencermati sejumlah dinamika di lapangan, termasuk tantangan peserta dalam menyelesaikan soal ujian dengan waktu terbatas.

BKN mengimbau peserta tetap tenang dan tidak melakukan klik jawaban secara berulang karena setiap jawaban yang disimpan sudah otomatis masuk ke pangkalan data sistem.

Peserta juga diminta memberi jeda agar sistem dapat memproses jawaban secara optimal saat trafik akses sedang tinggi.

Selain itu, BKN memastikan akses sistem terus dioptimalkan untuk mengakomodasi pelaksanaan tes massal secara bersamaan, termasuk dari aspek keamanan sistem CAT selama ujian berlangsung.

Hingga hari keempat pelaksanaan tes, tercatat sebanyak 140.211 peserta telah mengikuti ujian CAT dari total 483.648 pelamar yang lolos tahap seleksi administrasi. Tes kompetensi dijadwalkan berlangsung pada 3-12 Mei 2026.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah menyusun regulasi baru terkait pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), termasuk menyiapkan sanksi bagi koperasi yang tidak menjalankan kewajiban tersebut.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengatakan pengelola koperasi harus menjaga kepercayaan anggota dan masyarakat dengan menjalankan koperasi sesuai aturan dan regulasi yang berlaku.

“Kemenkop tengah merapikan data, koperasi yang disiplin RAT dan tidak RAT, termasuk sanksi bagi koperasi yang tidak menjalankan RAT,” kata Farida dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).

Menurut Farida, pengelolaan koperasi harus dijalankan secara bertanggung jawab agar keberlangsungan usaha dapat terjaga dalam jangka panjang.

“Pengelolaan koperasi harus berjalan secara bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan anggota, sehingga keberlangsungan koperasi untuk jangka panjang, bukan hanya untuk kepentingan sesaat,” ujarnya.

Dia menekankan koperasi harus sehat tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang. Berkaca dari sejumlah koperasi bermasalah, kondisi tersebut terjadi karena pengurus tidak mampu menjaga kepercayaan para anggotanya. “Hal ini sangat disayangkan dan tidak boleh lagi terjadi di masa yang akan datang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Farida menyampaikan program Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih. Dia menegaskan kehadiran KopDes/Kel Merah Putih merupakan mitra bagi koperasi eksisting dan bukan menjadi kompetitor.

Sebelumnya, Kemenkop menyebut kehadiran KopDes/Kel Merah Putih sebagai instrumen penyaluran barang subsidi negara sekaligus agregator hasil produksi masyarakat desa.

Wamenkop Farida mengatakan peran KopDes/Kel Merah Putih dirancang bersifat dua arah, yakni sebagai penyalur kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau serta menjadi offtaker dan konsolidator hasil produksi desa.

Dia menjelaskan koperasi desa akan difungsikan sebagai penyalur kebutuhan pokok masyarakat dengan harga lebih terjangkau karena rantai pasok yang lebih pendek, terutama untuk barang-barang bersubsidi. Selain itu, koperasi juga akan berperan sebagai offtaker, agregator, sekaligus konsolidator dalam menghimpun dan menyalurkan hasil produksi masyarakat desa.

Farida menjelaskan skema tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan pangan dari desa sekaligus memperpendek rantai distribusi pangan nasional.

“Jadi yang kita lakukan sekarang, koperasi mulai difungsikan sebagai titik kumpul produksi desa, sekaligus kita hubungkan dengan pembeli besar seperti BUMN pangan, pasar induk, hingga industri, sehingga ada kepastian serapan dan harga yang lebih adil,” kata Farida kepadaBisnis, Senin (27/4/2026).

Dengan pola tersebut, lanjut Farida, rantai pasok diharapkan menjadi lebih efisien sehingga petani memperoleh keuntungan lebih baik dan konsumen tidak terbebani harga tinggi.

Adapun pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan sejumlah komoditas strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan inflasi pangan.

“Kami fokus dulu ke komoditas strategis yang berpengaruh langsung ke kebutuhan masyarakat dan inflasi, seperti: beras, jagung, cabai, bawang merah, dan komoditas perikanan,” terangnya.

Dia mengatakan pengembangan KopDes/Kel Merah Putih juga disesuaikan dengan potensi ekonomi masing-masing desa dan tidak dilakukan dengan pendekatan seragam. Sebagai contoh, lanjut dia, desa sentra padi akan difokuskan pada pengembangan beras, wilayah pesisir diarahkan pada sektor perikanan, sedangkan daerah hortikultura didorong mengembangkan komoditas cabai maupun bawang.

“Jadi KDKMP [KopDes/Kel Merah Putih] itu bukan sekadar program, tapi alat untuk menguatkan keunggulan ekonomi masing-masing desa,” pungkasnya.

Kehadiran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di kawasan pesisir merupakan bagian upaya penguatan ekonomi daerah melalui akses bahan bakar minyak (BBM) yang lebih mudah, terjangkau, dan tepat sasaran bagi nelayan.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam peresmian SPBUN Koperasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Kecamatan Bakongan Timur, Aceh Selatan. Ia menyatakan bahwa SPBUN merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan.

SPBUN berbasis koperasi ini dinilai mampu menekan biaya operasional, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendorong pengelolaan potensi kelautan secara modern dan berkelanjutan, dengan koperasi sebagai pilar utama penguatan ekonomi rakyat.

"Kehadiran negara (melalui pendirian SPBUN) ini InsyaAllah dapat mengubah tatanan ekonomi yang ada di sini dan harapannya nanti bisa mengubah fakta-fakta yang menyedihkan sebelumnya," kata Ferry, Selasa (28/04).

Ferry kemudian mendorong penyelenggaraan lebih banyak SPBUN, khususnya di wilayah-wilayah pantai atau pesisir yang memiliki banyak nelayan.

Ia mengingatkan, dalam upaya menghadirkan SPBUN itu, dibutuhkan sinergi antara program Kampung Nelayan Merah Putih dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Keduanya diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa, serta berperan sebagai penyangga distribusi kebutuhan pokok dan hasil produksi masyarakat.

"Kelompok masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir pantai itu merupakan kelompok masyarakat yang relatif miskin sehingga lebih butuh dukungan, butuh bantuan dari semua pihak termasuk dari pemerintah (melalui pembangunan SPBUN)," katanya.

Lebih jauh, Ferry mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta PT Pertamina (Persero) melalui entitas usahanya PT Pertamina Patra Niaga. Ia memastikan bahwa konsep pembangunan SPBUN yang disatukan di dalam ekosistem KDKMP akan direplikasi lebih banyak untuk berbagai wilayah lainnya di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan peresmian SPBU Nelayan di Aceh Selatan merupakan langkah mewujudkan keadilan energi bagi nelayan.

"SPBUN ini hadir untuk memberikan keadilan energi, menurunkan biaya operasional, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir di wilayah Aceh Selatan," kata Didit.

Sementara itu, Bupati Aceh Selatan Mirwan menjelaskan bahwa wilayahnya memiliki potensi luar biasa di sektor kelautan dan perikanan, terdapat 71 desa pesisir dengan jumlah nelayan sekitar 7.000 orang. Para nelayan itu menjadi salah satu urat nadi bagi perekonomian Aceh Selatan guna pemenuhan pangan produk perikanan dan kelautan.

Untuk itu, masih dibutuhkan keberpihakan dan dukungan dari pemerintah agar kehidupan para nelayan dapat turut meningkat, sejalan dporsi kontribusi mereka terhadap perekonomian daerah dan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperkuat kerja sama dalam mengembangkan koperasi sebagai sarana pembinaan, pemberdayaan, dan penguatan ekonomi warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Penguatan kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Tangerang, Senin.

Wamenkop mengatakan sinergi kedua kementerian diarahkan untuk mendorong warga binaan tidak hanya menjadi objek pembinaan, tetapi juga pelaku ekonomi melalui koperasi.

“Kami ingin memastikan warga binaan dapat menjadi subjek pembangunan ekonomi melalui koperasi,” ujar Farida dikutip dari keterangan pers kementerian.

Menurut dia, koperasi akan menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kapasitas warga binaan, melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan manajemen usaha, hingga pendampingan sumber daya manusia.

Selain penguatan kapasitas, Farida menyatakan Kemenkop juga akan memperluas akses pasar bagi produk warga binaan, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga kerajinan, agar dapat masuk ke jaringan distribusi yang lebih luas, termasuk melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Di sisi pembiayaan, Farida menyampaikan bahwa Kemenkop memiliki skema pendanaan khusus lewat Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), yang menyalurkan pinjaman dengan bunga rendah kepada koperasi.

Wamenkop menambahkan bahwa penguatan kelembagaan koperasi juga akan terus didorong, termasuk pembentukan koperasi primer di berbagai wilayah pemasyarakatan serta pengembangan Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo).

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong transformasi lapas yang lebih produktif.

“Kita lakukan transformasi lembaga pemasyarakatan menjadi sentra bisnis yang mandiri dan berkelanjutan. Jadi lapas tidak hanya mengurung, tapi juga membangun, tidak hanya menekan, tetapi juga memberdayakan,” ujar dia.

Ia menilai sinergi dengan Kemenkop menjadi langkah strategis agar program pemberdayaan warga binaan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan dampak nyata.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengunjungi Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Manulai II di Kupang, Sabtu (25/4). Kunjungan ini sekaligus menjadi forum diskusi langsung antara pejabat pusat dan daerah dengan pengurus serta anggota koperasi.

Hadir dalam kesempatan itu Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Kepala Dinas Koperasi NTT Linus Lusi, Ketua KKMP Manulai II Roby Dami, Staf Khusus Menteri Bidang Harmonisasi dan Kolaborasi Ekosistem Koperasi Wahyono, serta Direktur Bisnis LPDB Koperasi Oetje Koesoema Prasetia.

Pada kesempatan tersebut, Ferry menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar lembaga simpan pinjam, melainkan instrumen nyata untuk mengangkat daya saing ekonomi masyarakat.

Ia optimis KKMP Manulai II dapat menjadi titik awal tumbuhnya kekuatan ekonomi baru di NTT. Meskipun baru memulai dari penjualan barang-barang kebutuhan dasar, potensi pengembangannya sangat besar dalam beberapa tahun ke depan.

"Tapi, yang lebih penting adalah ruhnya kita, semangatnya kita, dan saya yakin dengan semangat pak Ketua KKMP Manulai II Roby Dami, nanti bangunan fisik yang makin bagus itu akan membersamai semangat untuk membangun koperasi sebagai badan usaha milik masyarakat itu bisa berkembang menjadi kekuatan baru ekonomi masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/4).

Untuk memperkuat operasional, KKMP Manulai II akan dilengkapi dengan beragam produk dagangan. Pembiayaannya akan didukung oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi.

Ferry juga menekankan bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari agenda strategis nasional yang digagas langsung oleh Presiden. Tujuannya agar masyarakat tidak lagi hanya berposisi sebagai penerima manfaat, tetapi aktif menjadi pelaku usaha.

Di sisi lain, Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan kesiapan penuh pemerintah provinsi untuk berkolaborasi membesarkan koperasi ini. Ia menegaskan bahwa model koperasi ke depan harus menjangkau seluruh rantai nilai, bukan hanya berhenti di tahap produksi.

"Jadi, kita sekarang hidup pada era harus saling topang, saling dukung. Artinya, kita jangan hanya sekadar produksi saja. Tapi sampai pada urusan hilirisasi, distribusi, pemasaran, dan bahkan sampai industri. Kita bisa main semua di situ," ucap dia.

Di tingkat lapangan, KKMP Manulai II sudah mulai menunjukkan hasil konkret. Roby Dami mengungkapkan bahwa koperasinya telah berani melangkah ke produksi produk lokal asli NTT.

"Seperti yang kita lihat semua di sini bahwa telah ada gerai sembako. Ini hasil kerja sama dengan berbagai pihak. Ini adalah produk asli NTT sesuai arahan dari Bapak Gubernur dan Wagub NTT. Selanjutnya ada beras juga yang asli dari NTT," pungkasnya.

Kementerian Koperasi (Kemenko) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkuat kolaborasi dalam pengembangan Koperasi Sektor Produksi.

Penguatan kolaborasi tersebut ditandai dengan rapat kerja antara Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono bersama Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudi di Gedung Saleh Afif Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Dalam kesempatan trsbut, Menkop menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting menyamakan langkah dalam mendorong pengembangan koperasi sektor produksi sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

“Bappenas mendukung pengembangan koperasi sektor produksi melalui blueprint yang akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres), melibatkan kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Perindustrian, dan KKP. Perpres ini bertujuan memperkuat peran koperasi sektor produksi dalam perekonomian Indonesia,” ujar Menkop, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Jumat (24/4).

Menurut Menkop, optimalisasi koperasi sektor produksi penting untuk menciptakan efek multiplier bagi masyarakat dan ekonomi, melalui peningkatan produktivitas, efisiensi pengelolaan, dan akses pasar yang lebih luas. Selain itu, koperasi juga meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi dan industrialisasi produk, serta efisiensi logistik.

Menkop mengatakan bahwa pemerintah menempatkan koperasi dalam RPJMN 2025–2029 untuk mendukung swasembada pangan, energi, hilirisasi industri, dan pembangunan desa, dengan fokus pada sektor produksi dan pemberdayaan ekonomi lokal. Fokus pada pengembangan koperasi sektor produksi untuk meningkatkan kontribusinya terhadap koperasi nasional,” ujar Menkop.

Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudi mengatakan akan terus berkolaborasi dalam pengembangan koperasi sektor produksi. Termasuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Koperasi akan benar-benar Menjadi soko guru seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 45, Pak Menkop juga tadi menyampaikan akan ada Undang-Undang baru, yakni Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional, yang menempatkan koperasi menjadi soko guru. Semoga dengan Undang-Undang ini kita akan mendapatkan arah yang benar bagaimana membangun koperasi,” paparnya.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan komitmen dalam memperkuat ekosistem koperasi nasional, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kmenkop bersama Co-operative Development Foundation (CDF) of Canada sebagai mitra strategis.

Kerja sama ini dipandang penting karena Kanada menjadi salah satu negara yang konsisten masuk dalam jajaran Top 300 World Cooperative Monitor. Beberapa koperasi aktif di Kanada menunjukkan resiliensi dan kinerja yang sangat baik di sektor produksi, distribusi hingga ritel.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa CDF Canada dipilih sebagai mitra strategis karena rekam jejaknya dalam mendukung pengembangan koperasi di berbagai negara. Kolaborasi ini membuka ruang pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik yang relevan bagi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menkop Frry usai melakukan penandatanganan MoU dengan Executive Director CDF Benoit Andre di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

"Pengalaman sukses beberapa koperasi di Kanada tentu diharapkan bisa menjadi pelajaran dan pengembangan untuk koperasi di Indonesia, khususnya juga bagi kegiatan operasional dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih," ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Jumat (24/4).

"Salah satu bentuk kerja sama nantinya terkait dengan pengembangan kapasitas bagi SDM yang ada di koperasi-koperasi di Indonesia. Kemudian juga pengembangan kompetensi dan SDM dari pelaku usaha kecil menengah yang menyuplai koperasi," imbuhnya.

Menkop meyakini bahwa dukungan CDF Canada, koperasi di Indonesia khususnya KDKMP mampu bertransformasi menjadi kekuatan produksi yang terintegrasi. Hal ini didasarkan pada pengalaman Kanada yang selalu menjadi rujukan penting dalam pengembangan koperasi internasional. Koperasi-koperasi di Kanada mampu membangun ekosistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga dapat menopang perekonomian negara tersebut.

"Ini sekaligus untuk memperkuat hubungan bilateral di antara kedua negara yang di dalamnya termasuk dalam cooperative development," kata Menkop Ferry.

Sementara itu Executive Director CDF Benoit Andre menyambut baik sinergi yang terjalin antara Kemenkop dengan CDF. Menurutnya dengan terjalinnya kerja sama tersebut akan mendorong kemajuan ekonomi bagi kedua negara khususnya melalui gerakan koperasi.

Sebagai institusi/lembaga yang berdiri lebih dari 75 tahun yang lalu, CDF of Canada menjadi salah satu entitas yang fokus dalam mendukung penguatan dan pengembangan koperasi. "Kami siap memberikan dukungan melalui kompetensi yang kami miliki dan siap membantu keberhasilan koperasi. Jadi ini adalah langkah awal yang sangat bagus," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjalin kerja sama dengan Co‑operative Development Foundation (CDF) of Canada sebagai bagian dari strategi penguatan ekosistem koperasi nasional, khususnya sumber daya manusia (SDM) Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Executive Director CDF Benoit Andre di Jakarta, Kamis.

Ferry dalam keterangan tertulisnya mengatakan kerja sama itu penting karena Kanada menjadi salah satu negara yang konsisten masuk dalam jajaran Top 300 World Cooperative Monitor. Beberapa koperasi aktif di Kanada, menurut dia, menunjukkan resiliensi dan kinerja yang sangat baik di sektor produksi, distribusi, hingga ritel.

Ia menambahkan CDF Canada dipilih sebagai mitra strategis karena rekam jejaknya dalam mendukung pengembangan koperasi di berbagai negara.

“Pengalaman sukses beberapa koperasi di Kanada tentu diharapkan bisa menjadi pelajaran dan pengembangan untuk koperasi di Indonesia, khususnya juga bagi kegiatan operasional dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," kata Ferry.

Ia memaparkan fokus utama dari kolaborasi ini adalah pengembangan kapasitas SDM koperasi-koperasi di Indonesia, serta pengembangan kompetensi dan SDM dari pelaku usaha kecil menengah yang menyuplai koperasi.

Selain itu, kerja sama juga mencakup penguatan kapasitas SDM di Kopdes/Kel Merah Putih agar mampu bertransformasi menjadi kekuatan produksi yang terintegrasi.

Menurut Ferry, Kanada selalu menjadi rujukan penting dalam pengembangan koperasi internasional.

Koperasi-koperasi di Kanada, lanjut dia, mampu membangun ekosistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga dapat menopang perekonomian negara tersebut.

Executive Director CDF Benoit Andre mengatakan kerja sama ini akan mendorong kemajuan ekonomi bagi kedua negara, khususnya melalui gerakan koperasi.

Andre menyampaikan CDF of Canada, yang telah berdiri lebih dari 75 tahun, merupakan salah satu entitas yang fokus dalam mendukung penguatan dan pengembangan koperasi.

“Kami siap memberikan dukungan melalui kompetensi yang kami miliki dan siap membantu keberhasilan koperasi. Jadi ini adalah langkah awal yang sangat bagus," katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ini tidak mudah dicapai tanpa komitmen dari pengurus dan pengawas. Ada peningkatan dari tahun sebelumnya,

Jakarta (ANTARA) - Koperasi Jasa Karyawan Kantor Berita ANTARA (Kokantara) mencatatkan pertumbuhan kinerja sepanjang tahun buku 2025, dengan aset meningkat menjadi Rp12,5 miliar dari sebelumnya Rp11,6 miliar.

Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Kementerian Koperasi (Kemenkop) Try Aditya Putra, saat menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kokantara di Jakarta, Kamis, mengatakan, berdasarkan laporan keuangan Kokantara 2025 yang disampaikan kepada kementerian, modal usaha koperasi tersebut naik dari Rp10,1 miliar pada 2024 menjadi Rp11,1 miliar pada 2025.

Selain itu, volume usaha juga meningkat menjadi Rp10,8 miliar dari sebelumnya Rp10,4 miliar, sementara sisa hasil usaha (SHU) mencapai Rp1,4 miliar.

Try mengatakan, capaian tersebut mencerminkan perbaikan kinerja koperasi yang dikelola secara konsisten.

“Ini tidak mudah dicapai tanpa komitmen dari pengurus dan pengawas. Ada peningkatan dari tahun sebelumnya,” ujar Try.

Meski demikian, ia menilai tren positif tersebut perlu dijaga melalui penguatan mekanisme pengawasan serta dorongan inovasi dalam setiap perkembangan.

Lebih lanjut, Try mengatakan, Kokantara sebagai koperasi karyawan memiliki peran strategis sebagai wadah ekonomi bersama yang dapat memenuhi kebutuhan anggota, termasuk dalam menyediakan akses pembiayaan yang lebih terjangkau.

“Koperasi karyawan bisa menjadi solusi pembiayaan, sehingga tidak terjerat pinjaman online atau pinjaman lain yang memberatkan,” ujarnya.

Selain itu, ia mendorong koperasi untuk memperkuat kerja sama antar koperasi sebagai strategi memperluas skala usaha sekaligus memperkuat ekosistem koperasi nasional.

Menurutnya, salah satu peluang kolaborasi yang dapat dimanfaatkan adalah dengan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang saat ini tengah dibangun pemerintah di berbagai daerah.

Ia mengatakan, Kokantara dapat bermitra dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih yang berada di kelurahan setempat. Hal ini, menurutnya, penting mengingat koperasi-koperasi baru biasanya masih menghadapi keterbatasan operasional sehingga membutuhkan dukungan dari koperasi lain yang lebih dahulu berdiri.

“Apa yang menjadi keunggulan Kokantara bisa dijadikan ruang kerja sama. Misalnya Kokantara memiliki usaha rental atau jasa outsourcing, tentu tidak menutup kemungkinan untuk dikolaborasikan dengan Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan konsep Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang memiliki beberapa fungsi bertujuan menjawab kebutuhan riil masyarakat terutama di desa, mulai dari pemasaran hasil panen hingga akses layanan dasar.

Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Kemenkop Try Aditya Putra mengatakan Kopdes tidak hanya berperan sebagai lembaga usaha, tetapi juga sebagai agregator atau offtaker yang menyerap hasil produksi warga desa.

“Yang pasti Koperasi Merah Putih ini sebagai agregator, offtaker, sehingga produk-produk unggulan di desa bisa langsung terserap. Warga tidak perlu jauh-jauh ke kota,” ujar Try saat menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Jasa Karyawan Kantor Berita ANTARA (Kokantara) di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Kopdes juga akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, modal usaha, hingga sarana transportasi untuk memperlancar distribusi.

Pemerintah menyatakan Kopdes Merah Putih akan berperan sebagai offtaker hasil pertanian; distributor barang strategis seperti LPG 3 kg, pupuk, beras; penyalur bantuan sosial; hingga penyedia layanan keuangan termasuk kredit berbunga 6 persen.

Try menjelaskan beragam fungsi yang melekat pada Kopdes bukan berarti terlalu luas, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa yang selama ini harus mengakses berbagai layanan ke kota.

“Jadi bukan dengan banyaknya fungsi, bagaimana fokusnya. Tapi memang itu yang saat ini dibutuhkan,” katanya menambahkan.

Ia mencontohkan kehadiran klinik dan apotek di Kopdes diharapkan dapat mempermudah akses layanan kesehatan, sementara gudang memungkinkan petani menyimpan hasil panen sebelum dijual.

Selain itu, Kopdes juga didorong menjadi pusat distribusi bagi pelaku usaha kecil di desa melalui skema kolaborasi, bukan persaingan.

“Sistemnya kolaboratif. Warung-warung di desa bisa bekerja sama dengan Kopdes, misalnya mengambil pasokan dari koperasi,” ujar Try.

Ia menambahkan Kopdes diupayakan memiliki akses langsung ke produsen atau distributor utama untuk menekan rantai pasok, tetapi tetap menjaga agar harga tidak terlalu berbeda dengan warung-warung maupun jaringan distribusi yang sudah ada di desa.

Dengan demikian, menurut Try, Kopdes tidak mematikan usaha yang sudah ada, melainkan menjadi pemasok bagi warung sehingga keduanya saling menguatkan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026