Bisnis.com, PADANG — PT Bank Nagari mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada kuartal I/2026 tetap tumbuh positif meskipun berada di tengah tekanan ekonomi akibat bencana yang melanda tiga provinsi, termasuk Sumatra Barat.

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari Hafid Dauli mengatakan kondisi tersebut secara umum telah memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi target utama penyaluran KUR.

Penyaluran KUR secara total pada periode kuartal I/2026 tercatat sebesar Rp294,13 miliar. Realisasi tersebut terdiri atas penyaluran KUR Konvensional sebesar Rp231,13 miliar yang disalurkan kepada 1.147 debitur, serta KUR Syariah sebesar Rp62,99 miliar kepada 351 nasabah.

“Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada kuartal I/2025, realisasi penyaluran KUR pada tahun 2026 mengalami sedikit penurunan,” katanya, Selasa (5/5/2026).

Dia menyampaikan kondisi ini tidak terlepas dari adanya tekanan ekonomi sebagai dampak pascabencana yang terjadi di beberapa wilayah, yang turut memengaruhi aktivitas usaha dan kemampuan ekspansi pelaku UMKM.

Hafid melihat beberapa debitur cenderung bersikap lebih berhati-hati dalam melakukan penambahan pembiayaan, sementara di sisi lain perbankan juga memperkuat prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran.

Secara persentase, lanjutnya, penyaluran KUR Bank Nagari pada kuartal I/2026 masih didominasi oleh sektor perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan.

Dominasi pada sektor-sektor tersebut mencerminkan fokus pembiayaan pada sektor riil yang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Menurutnya untuk sektor perdagangan tetap menjadi kontributor utama seiring dengan tingginya perputaran usaha dan kebutuhan modal kerja, sementara sektor Pertanian dan Industri Pengolahan menunjukkan peran penting dalam menjaga ketahanan pangan serta mendukung rantai nilai produksi di daerah.

Sebaran penyaluran KUR tercatat paling besar di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Padang. Tingginya realisasi di wilayah tersebut didorong oleh aktivitas ekonomi yang kuat serta jumlah pelaku UMKM yang relatif banyak.

Selain itu, akses layanan perbankan dan efektivitas jaringan pemasaran turut mendukung optimalisasi penyaluran KUR di daerah tersebut.

Dalam kondisi tersebut, Hafid menyebut tunggakan kredit pada kuartal I/2026 masih terjaga dengan baik meskipun terdapat tekanan akibat bencana yang melanda Sumatra Barat.

“Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kualitas kredit secara umum tetap terkendali, di tengah tantangan yang dihadapi oleh para debitur, khususnya pelaku UMKM yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung oleh gangguan aktivitas ekonomi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, untuk mendorong percepatan ekspansi KUR, Bank Nagari secara aktif melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM. Menurut Hafid, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait manfaat, skema, serta persyaratan KUR, sekaligus mendorong inklusi keuangan dan memperluas jangkauan pembiayaan kepada sektor produktif.

Bank Nagari menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp1,5 triliun pada 2026. Perseroan optimistis realisasi pada kuartal II/2026 dapat melampaui target periode tersebut.

“Optimisme ini didukung oleh berbagai langkah strategis yang telah dan terus dilakukan dalam mendorong akselerasi penyaluran, khususnya pada sektor-sektor produktif yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik,” tegasnya.

Salah satu pendorongnya ialah kebijakan relaksasi bagi debitur KUR terdampak bencana, sesuai Peraturan Menteri Koordinator Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kebijakan tersebut memberi ruang bagi debitur untuk memperoleh keringanan sehingga dapat menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan kembali kapasitas pembiayaan. Dengan relaksasi ini, kepercayaan dan kemampuan debitur mengakses pembiayaan diharapkan meningkat dan mendorong percepatan penyaluran KUR.

Di sisi lain, Bank Nagari juga mengoptimalkan ekspansi melalui penguatan tenaga pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia kembali menjadi perhatian pada Mei 2026.

Di tengah kebutuhan modal usaha yang terus meningkat, KUR hadir sebagai solusi pembiayaan dengan bunga rendah dan skema cicilan yang relatif ringan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ingin mengembangkan bisnisnya.

Pada tahun ini, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga KUR di level 6 persen efektif per tahun untuk pinjaman pertama. Dengan dukungan subsidi bunga, skema ini dinilai mampu menjaga akses pembiayaan tetap terjangkau, terutama bagi pelaku usaha yang baru pertama kali mengakses kredit perbankan. Selain itu, total anggaran KUR nasional juga mencapai Rp300 triliun, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM.

BRI sendiri menjadi salah satu penyalur terbesar KUR di Indonesia. Hingga awal 2026, realisasi penyaluran KUR BRI telah mencapai puluhan triliun rupiah dan menjangkau ratusan ribu pelaku usaha. Hal ini mempertegas peran BRI sebagai motor penggerak pembiayaan UMKM di berbagai daerah.

Secara umum, KUR BRI terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu KUR Supermikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil. Perbedaannya terletak pada plafon pinjaman serta segmentasi usaha yang dituju. KUR Supermikro menyasar pelaku usaha ultra kecil, sementara KUR Mikro dan KUR Kecil ditujukan bagi usaha yang sudah berkembang dan membutuhkan tambahan modal lebih besar.

KUR Kecil menjadi salah satu produk unggulan karena menawarkan plafon hingga Rp500 juta. Skema ini cocok bagi pelaku UMKM yang ingin melakukan ekspansi usaha, baik untuk menambah kapasitas produksi, memperluas distribusi, maupun investasi alat dan aset bisnis.

Simulasi Angsuran KUR BRI 2026 (Plafon Rp500 Juta)

Sebagai gambaran awal, berikut estimasi cicilan bulanan dengan bunga 6 persen per tahun:

1. Tenor 12 bulan: Rp44.166.667 per bulan
2. Tenor 24 bulan: Rp23.333.333 per bulan
3. Tenor 36 bulan: Rp16.388.889 per bulan
4. Tenor 48 bulan: Rp12.916.667 per bulan
5. Tenor 60 bulan: Rp10.833.333 per bulan

Simulasi ini dapat menjadi acuan untuk menghitung kemampuan bayar. Namun, nominal cicilan bisa berbeda tergantung hasil analisis kelayakan dan profil risiko masing-masing debitur.

Dalam praktiknya, KUR BRI terdiri dari dua jenis pembiayaan, yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) untuk kebutuhan operasional dengan tenor maksimal 3–4 tahun, serta Kredit Investasi (KI) untuk pengembangan usaha jangka panjang dengan tenor hingga 5 tahun.

Syarat Mengajukan KUR BRI

Berikut persyaratan umum yang perlu dipenuhi calon debitur:

1. Memiliki usaha produktif dan layak
2. Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
3. Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain (kecuali kredit konsumtif seperti KPR atau KKB)
4. Tidak memiliki pinjaman aktif di fintech lending
5. Memiliki dokumen usaha (IUMK, NIB, atau sejenisnya)
6. Menyediakan agunan tambahan untuk KUR Kecil sesuai ketentuan

Ketentuan KUR BRI 2026

KUR Mikro BRI

1. Plafon pinjaman maksimal Rp50 juta
2. Jenis pinjaman:
3. KMK maksimal 3 tahun
4. KI maksimal 5 tahun
5. Suku bunga 6 persen efektif per tahun
6. Tanpa biaya administrasi dan provisi

KUR Kecil BRI

1. Plafon pinjaman Rp50 juta hingga Rp500 juta
2. Jenis pinjaman:
3. KMK maksimal 4 tahun
4. KI maksimal 5 tahun
5. Suku bunga 6 persen efektif per tahun
6. Wajib agunan sesuai ketentuan bank

Cara Pengajuan KUR BRI Mei 2026

Pengajuan KUR dapat dilakukan secara online maupun offline, dengan tahapan yang pada dasarnya sama, yaitu verifikasi data dan survei usaha.

1. Pengajuan Online

1. Akses situs resmi KUR BRI
2. Login atau daftar akun
3. Pilih menu “Ajukan Pinjaman KUR”
4. Isi data diri dan usaha secara lengkap
5. Unggah dokumen seperti KTP, KK, dan izin usaha
6. Pilih jenis pinjaman dan nominal
7. Kirim pengajuan dan tunggu verifikasi

Setelah lolos tahap awal, petugas biasanya akan menghubungi calon debitur untuk proses lanjutan, termasuk survei usaha.

2. Pengajuan Offline

1. Datang ke kantor cabang BRI terdekat
2. Membawa dokumen identitas dan usaha
3. Mengisi formulir pengajuan
4. Mengikuti wawancara dengan petugas
5. Menunggu survei dan analisis kelayakan
6. Dana dicairkan jika pengajuan disetujui

Melalui metode offline, calon debitur juga bisa langsung berkonsultasi terkait plafon pinjaman hingga simulasi cicilan sesuai kebutuhan usaha.

KUR BRI pada Mei 2026 tetap menjadi salah satu instrumen pembiayaan paling strategis bagi pelaku UMKM. Dengan bunga rendah, plafon besar, dan tenor fleksibel, program ini membuka peluang luas untuk pengembangan usaha. Namun, sebelum mengajukan pinjaman, penting bagi pelaku usaha untuk memastikan kondisi bisnis sudah stabil dan memiliki perencanaan keuangan yang matang agar cicilan tetap lancar dan usaha dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa terdapat 201.953 debitur UMKM terdampak bencana hidrometeoroli di wilayah Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

Maman menjelaskan, total utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditanggung oleh 201.953 debitur UMKM tersebut mencapai Rp12,19 trillium.

"Ada kurang lebih sekitar 200.000 debitur. Inilah angka terakhir, yaitu 200.000 debitur dengan jumlah outstanding sekitar Rp12 triliun," kata Maman dalam agenda Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra, Selasa (18/2/2026).

Perinciannya, sebanyak 125.173 debitur berlokasi di Provinsi Aceh dengan total nilai utang KUR sebesar Rp7,38 triliun.

Kemudian, 53.181 debitur berlokasi di Sumatra Utara dengan total nilai outstanding sebesar Rp3,06 triliun, dan 28.351 debitur berlokasi di Provinsi Sumatra Barat dengan total nilai outstanding sebesar Rp1,79 triliun.

Sebelumnya, pemerintah memang tengah membuka peluang pemberian keringanan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana banjir di wilayah Aceh—Sumatra.

Adapun, relaksasi yang diberikan mulai dari pembekuan (freeze) cicilan, restrukturisasi kredit, hingga potensi pemutihan pinjaman.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan kebijakan relaksasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 (Permenko 2/2026) tentang relaksasi bagi UMKM yang meminjam kredit usaha rakyat (KUR) maupun kredit non-KUR sebelum terjadinya bencana banjir.

“Nantinya UMKM-UMKM kita yang sedang meminjam kredit usaha rakyat itu dapat mengetahui fasilitasi yang sudah diberikan oleh pemerintah, keringanan-keringanan yang diberikan oleh pemerintah untuk pembayaran cicilannya atau freeze atau dilakukan restrukturisasi," jelasnya.

Berdasarkan Permenko 2/2026, pemerintah menetapkan tiga periodisasi kebijakan. Pertama, periodisasi pemetaan dampak bencana debitur KUR yang berlangsung pada 24 November 2025—31 Maret 2026.

Kedua, periodisasi relaksasi bagi penerima KUR terdampak pada 1 April 2026–31 Desember 2027. Ketiga, periodisasi percepatan pemulihan melalui penyaluran KUR baru pada 13 Januari 2026–31 Desember 2027.

Bisnis.com, PADANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatra Barat mencatat realisasi restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR) terdampak bencana di Ranah Minang mencapai Rp38,9 miliar hingga Januari 2026.

Kepala OJK Sumbar Roni Nazra mengatakan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar turut dirasakan dampaknya bagi perekonomian masyarakat, sehingga kondisi tersebut tak luput dirasakan para debitur, sehingga OJK mengeluarkan kebijakan khusus merespons kondisi tersebut.

“Kebijakan restrukturisasi KUR bagi korban bencana Sumatera berlaku selama 3 tahun dan di Sumbar total yang telah direalisasikan hingga Januari 2026 sebesar Rp38,9 miliar,” katanya, Minggu (8/2/2026).

Roni menjelaskan restrukturisasi KUR di daerah diberikan kepada sembilan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang langsung berada di bawah pengawasan OJK Sumbar, di mana terdapat satu bank daerah, tujuh bank perekonomian rakyat, dan satu perusahaan modal ventura.

“Sementara relaksasi KUR yang diberikan bank nasional, seperti BRI, BNI, Mandiri dan lainnya, catatannya disampaikan ke OJK pusat,” ujarnya.

Dia merinci realisasi restrukturisasi KUR untuk nasabah terdampak bencana yakni untuk KUR UMKM mencapai Rp14,7 miliar, kemudian untuk UMKM Non-KUR mencapai Rp19,7 miliar, serta relaksasi untuk kredit Non-UMKM mencapai Rp4,4 miliar.

Selanjutnya, apabila dilihat dari jenis kreditnya yakni kredit investasi relaksasinya mencapai Rp8,1 miliar, selanjutnya sektor kredit modal kerja Rp26,2 miliar, dan ditambah adanya kredit konsumsi Rp4,4 miliar.

Roni menjelaskan restrukturisasi KUR merupakan implementasi peraturan OJK tentang kebijakan perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan bagi debitur terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumbar.

Oleh karena itu, pada pelaksanaan kebijakan tersebut, terdapat tiga poin utama perlakuan khusus. Pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran (satu pilar) untuk plafon pinjaman hingga Rp10 miliar.

Kedua, restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat diberikan baik untuk pinjaman sebelum maupun sesudah debitur terdampak bencana.

“Restrukturisasi ini berlaku hingga tiga tahun ke depan dan mencakup pula pinjaman daring, dengan persetujuan pemberi dana bagi penyelenggara fintech lending,” ujarnya.

Ketiga, perbankan diberikan keleluasaan untuk menyalurkan pembiayaan baru kepada debitur terdampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah. “Skema ini tidak menerapkan prinsip one obligor sehingga diharapkan memudahkan UMKM untuk kembali mengakses permodalan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempercepat sosialisasi program relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM terdampak banjir di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik mengatakan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian (Permenko) tentang relaksasi KUR di tiga provinsi terdampak banjir telah selesai disusun dan siap dijalankan.

“Di bulan Februari ini kami harapkan seluruh kabupaten/kota yang terdampak bencana di tiga provinsi itu dilakukan sosialisasi,” kata Riza saat ditemui di Teras Malioboro, Yogyakarta, dikutip Minggu (8/2/2026).

Riza memastikan seluruh debitur KUR, baik yang telah mengakses maupun calon debitur baru, tidak perlu khawatir dalam mengajukan KUR pada 2026.

Bagi peminjam lama, pemerintah menyiapkan fasilitasi restrukturisasi KUR dan relaksasi pembayaran untuk meringankan beban UMKM terdampak, sesuai dengan Permenko. Di sisi lain, debitur baru tetap dapat mengajukan KUR dengan prosedur yang berlaku.

Namun, Riza menjelaskan bahwa untuk saat ini pemerintah masih menunggu pemetaan calon penerima restrukturisasi KUR, mengingat terdapat tiga tahap periodisasi.

“Sampai Maret ini kan masih pemetaan, jadi bukan tidak ada realisasi. Memang saat ini adalah pemetaan, pemetaan itu sekarang dilakukan dan belum tuntas semua. Tetapi progresnya menurut saya cukup menggembirakan,” ujarnya.

Setelah pemetaan selesai pada akhir Maret, barulah akan diketahui siapa yang akan menerima program restrukturisasi. “1 April mereka sudah ditentukan siapa yang akan mendapatkan misalnya program restrukturisasi siapa saja. Itu nanti sudah ketahuan di situ,” jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan Permenko Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana di Wilayah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pemerintah memberikan berbagai bentuk relaksasi, mulai dari pemberiangrace periodatau masa tenggang pembayaran, restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu dan suplesi, serta relaksasi persyaratan agunan tambahan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga/subsidi margin KUR bagi debitur KUR di wilayah terdampak bencana, sehingga beban bunga/margin yang ditanggung debitur menjadi 0% pada 2026 dan 3% pada 2027.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terus mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada UMKM. Perbankan diharapkan tidak hanya memacu kredit ke kelompok konglomerasi.

Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza mengatakan Himbara mendapatkan penugasan porsi penyaluran KUR lebih dari 90%. Untuk itu, Helvi berharap bank pelat merah konsisten menggenjot penyaluran KUR tersebut.

“Kemarin Bapak Presiden dalam amanahnya, beliau menekankan bagaimana kedisiplinan yang harus dilakukan oleh Himbara, karena tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan dalam konteks semata-mata untuk bisnis konglomerasi,” kata Helvi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang UMKM dan Kewirausahaan 2026 di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Kamis (5/2/2026).

Namun, Helvi menyampaikan pemerintah melalui Kementerian UMKM membuat kebijakanCorporate Business Responsibility(CBR) jika Himbara ingin mengucurkan pembiayaan kepada usaha besar maupun konglomerasi.

“Kalau Himbara mau membantu usaha besar maupun konglomerasi, mereka harus melakukan beberapa program CBR yang bermuara kepada kemitraan dengan usaha menengah. Menengah membina usaha kecil, kecil membina usaha mikro,” terangnya.

Menurutnya, skema tersebut menjadi kunci untuk memperkuat keterhubungan UMKM Indonesia ke rantai nilai global (global value chain) yang hingga kini masih lemah.

“Ini maksudnya yang sudah besar itumonggobersainglah di tingkat internasional, tetapi rantai pasoknya yaitu UMKM itu harus dibina,” tuturnya.

Jika menengok kinerja 2025, nilai penyaluran KUR tercatat sebesar Rp270 triliun dengan 2,26 juta debitur penerima KUR. Dari sana, porsi penyaluran sektor produksi mencapai 60,7% dan telah memenuhi target 60%.

Dari sisi debitur, Kementerian UMKM mencatat terdapat 2,75 juta debitur baru tercatat dan 1,54 juta debitur graduasi. Per Desember 2025, tercatat penerbitan 3,07 juta Nomor Induk Berusaha (NIB), 2,86 juta sertifikat halal, dan 1,03 juta SNI BINA UMK.

Adapun, rasio kredit UMKM Indonesia baru mencapai18,05% dengan suku bunga sekitar 5,50%. Angkanya masih tertinggal dibanding negara pembanding seperti Korea Selatan (32,3%, bunga 2,5%) dan China (42,22%, bunga 3%). Pada saat yang sama, SDGs Score Indonesia sebesar 66,95% masih berada di bawah negara lain yang berada pada kisaran 70–78%.

Bisnis.com, MALANG—Realisasi penyaluran KUR di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp5,662 triliun untuk 98.680 debitur pada Desember 2025.

Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna mengatakan realisasi tersebut mengalami penurunan -2,41% secara volume dan debitur -6,86% bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Penyebabnya mungkin pelaku UMKM masih wait and see terhadap kondisi perekonomian, terutama di daerah,” ujarnya dikutip Senin (2/2/2026).

Daerah yang paling banyak menyerap KUR, yakni Kab. Malang Rp3,221 triliun untuk 54.213 debitur, turun -4,83% (volume) dan -9,53% (debitur). Selanjutnya, Kab. Pasuruan Rp1,350 triliun untuk 25.697, naik 2,92% (volume) dan turun -1,68% (debitur).

Kota Malang Rp806,437 miliar 11.774, turun -2,23% (volume) dan turun -7,36% (debitur), Kota Batu Rp345,927 miliar untuk 4.402, naik 2,87% (volume) dan turun -1,43% (debitur), Kota Pasuruan Rp137,621 miliar untuk 2.594 debitur, turun -7,55% (volume) dan turun -4,53% (debitur).

Untuk penyaluran kredit ultra mikro (UMi), mencapai Rp336,939 miliar untuk 59.270 debitur, naik 28,69% (volume) dan naik 4,88% (debitur) secara tahunan.

Daerah yang paling banyak menyerap UMi, yakni Kab. Malang sebesar Rp174,039 miliar untuk 28.996 debitur, naik 49,10% (volume) dan naik 12,92% (debitur).

Kemudian Kab. Pasuruan Rp97,980 miliar untuk 18.098 debitur, naik 8,65% (volume) dan turun -5,20% (debitur), lalu Kota Malang Rp37,849 miliar untuk 18.098 debitur, naik 14,97% (volume) dan naik 3,44% (debitur), Kota Pasuruan Rp18,499 miliar untuk 3.319 debitur, naik 22,34% (volume) dan naik 6,86% (debitur), dan Kota Batu Rp8,570 miliar untuk 1.452 debitur, naik 24,71% (volume) dan turun -1,76% (debitur).

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilaipenurunan penyerapan KUR pada Desember karena pada umumnya setiap usaha masih melakukan restrukturisasi usaha untuk mempersiapkan tahun anggaran baru di 2026, apakah melakukan ekspansi atau masih menahan ekspansi sambil melakukan obeservasi situasi dan prospek perekonomian.

Namun di sisi lain, kata dia, UMi mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa segmen usaha mikro mulai mempersiapkan peningkatan kapasitas usaha maupun untuk persiapan memulai usaha baru untuk memanfaatkan moment Ramadhan dan lebaran.

Menurutnya, pendampingan pada usaha kecil dan mikro harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah maupun lembaga keuangan penyalur KUR dan kredit UMi agar setiap usaha dapat meningkatkan kapasitas usahanya sehingga berdampak pada peningkatan permintaan kredit.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) mengungkap pelaku usaha kecil, menengah dan mikro (UMKM) sektor konveksi masih menghadapi tantangan besar dalam hal permodalan.

Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman mengatakan program kredit usaha rakyat (KUR) dan Kredit Investasi Permanen Kecil (KIPK) yang disediakan pemerintah tidak dapat dinikmati oleh banyak pelaku usaha kecil menengah karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan.

“Banyak di antara kami yang tidak memiliki agunan yang cukup, tidak memiliki catatan keuangan yang rapi, dan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola usaha yang besar,” kata Nandi dalam keterangan tertulis, Minggu (28/12/2025).

Pihaknya meminta pemerintah untuk menciptakan program permodalan yang tepat sasaran. Apalagi, banyak IKM yang sudah gulung tikar semenjak Covid-19 dan kalah saing dari impor ilegal.

Menurut Nandi, saat ini pasar sudah didukung pemerintah untuk domestik, maka dari itu pelaku sudah pasti butuh modal dan SDM yang berdaya saing.

“Banyak di antara kami yang memiliki ide dan potensi untuk mengembangkan usaha. Namun terhambat oleh kurangnya modal,” tuturnya.

Pelaku usaha kecil dan menengah mengaku tidak ingin menjadi beban bagi pemerintah, tapi IKM konveksi masih membutuhkan bantuan untuk dapat mandiri.

“Teman-teman dari Asosiasi IPKB saat ini masih mencari cara agar segi permodalan bisa didapatkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mendesak pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada pelaku usaha kecil menengah, sehingga kami dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing kami di pasar global.

“Kami berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi kami dan memberikan solusi yang tepat. Kami siap untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan industri tekstil dan konveksi di Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum menetapkan skema final penanganan kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM yang terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu proses pendataan dari perbankan sebagai pemilik data debitur untuk menentukan langkah kebijakan lebih lanjut.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menyampaikan dampak bencana bersifat panjang dan tidak semua pelaku usaha bisa langsung mendapat penghapusan kredit.

Menurut Helvi, ada beberapa kategori UMKM terdampak, mulai dari yang kehilangan usaha secara total hingga yang hanya kehilangan pasar.

Namun, sambung dia, bagi UMKM yang usahanya masih bisa dipulihkan dan memiliki rekam jejak baik, pemerintah akan menyiapkan skema relokasi dan pembinaan agar usaha mereka dapat bangkit kembali.

“Bencana itu dampaknya panjang. Saya kemarin balik dari bencana. Tidak mungkin itu langsung begitu saja terdampak kemudian langsung hapus, enggak. Itu ada kriterianya,” kata Helvi dalam konferensi pers Holding UMKM Expo 2025 di Smesco, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Helvi menambahkan, bagi UMKM yang usahanya terdampak karena hilangnya pasar, pemerintah menyiapkan relaksasi kredit.

Dia menegaskan, penghapusan langsung tidak bisa dilakukan karena terdapat tahapan dan kriteria sesuai aturan pemerintah. Proses ini dilakukan untuk memastikan setiap pelaku usaha mendapatkan perlakuan yang adil dan tepat sasaran.

Selain itu, Helvi menyebut pemerintah saat ini tengah mengumpulkan data UMKM terdampak bencana. Namun, data paling akurat tetap berada di perbankan karena menyangkut informasi debitur KUR.

Meski begitu, pemerintah berkomitmen melindungi UMKM terdampak sesuai kebijakan Presiden dan memastikan mereka tetap memiliki akses terhadap bantuan dan restrukturisasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik menuturkan pemerintah sejauh ini sejalan dengan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait restrukturisasi KUR bagi UMKM terdampak bencana.

Adapun, proses pendataan masih berlangsung di lapangan, melibatkan lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, dan pemerintah daerah sehingga jumlah UMKM terdampak belum dapat dipastikan secara final.

“Jadi belum bisa fix-nya angkanya, karena kan semua sedang berproses di lapangan ini, karena kan bencana yang sendiri kan masih ditanganin ya,” jelas Riza.

Meski demikian, Riza menyampaikan prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan masyarakat terdampak bisa menghadapi bencana dengan tenang, sambil menyiapkan langkah mitigasi dari sisi usaha.

Dia menambahkan, UMKM yang memenuhi kriteria akan diberikan restrukturisasi, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha kembali dengan penyaluran kredit yang lebih ringan.

“Mereka yang terdampak akan diberikan restrukturisasi, lalu setelah itu nantinya bila mana ingin mengembangkan usahanya kembali, mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan usahanya kembali dengan penyaluran yang lebih rendah. Nanti detailnya,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan laporan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per November 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan hingga akhir November 2025 realisasi KUR mencapai Rp250,8 triliun. Nilai ini setara dengan 87,7% dari pagu sepanjang tahun ini yang sebesar Rp286 triliun.

"KUR ini diterima oleh sebanyak 4,2 juta debitur dengan membayar bunga sebesar 6%," ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita pada Kamis (18/12/2025).

Selain itu, Suahasil juga menyampaikan realisasi subsidi bunga KUR tercatat senilai Rp26,0 triliun atau 67,9% dari pagu sebesar Rp38,28 triliun.

Terkait dengan nasabah KUR yang terdampak bencana di Sumatra, pemerintah memberikan sejumlah insentif yang terdiri dari tiga fase. Fase pertama, periode Desember 2025 hingga Maret 2026 untuk pemetaan dampak debitur KUR.

Lalu, fase kedua pada April 2026 hingga Juni 2026 merupakan periode penghapusan kewajiban bagi usaha yang tidak bisa lanjut. Relaksasi bagi debitur lain berupa tenor, grace period, dan suplesi serta subsidi bunga sebesar 0% pada 2026 dan 3% pada 2027.

Fase ketiga yaitu Januari 2026 hingga Desember 2026 terdapat relaksasi KUR debitur baru dengan bunga 0% pada 2026 dan 3% pada 2027, serta grace period dan pelonggaran syarat KUR.

Untuk tambahan subsidi bunga KUR dibutuhkan anggaran senilai Rp2,14 triliun dan akan dialokasikan pada 2026-2027.

Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyebut realisasi KUR sepanjang 2025 tidak akan mencapai target Rp280 triliun.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan hingga akhir tahun, KUR diproyeksikan hanya mampu terealisasi sekitar Rp270 triliun, atau sekitar 85% dari target nasional yang dipatok sebesar Rp280 triliun.

“Insya Allah sampai akhir Desember ini kita hanya bisa mencapai di sekitar Rp270 triliun. Jadi Rp10 triliun dari plafon itu tidak bisa tercapai karena berbagai situasi dan faktor di lapangan,” kata Maman dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Berdasarkan data Kementerian UMKM, sampai dengan 5 Desember 2025, realisasi penyaluran KUR baru mencapai Rp253 triliun dengan penerima KUR mencapai 4,3 juta debitur. Adapun, mayoritas debitur yang mendominasi KUR adalah perempuan dengan persentase mencapai 51,35%.

Berdasarkan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Maman menyampaikan satu UMKM rata-rata mampu menyerap dua—tiga tenaga kerja. Dengan demikian, potensi penyerapan tenaga kerja dari program KUR mencapai sekitar 10 juta orang per tahun.

Namun, dia menyatakan mayoritas tenaga kerja tersebut masih berada di sektor informal. Adapun, pemerintah kini mendorong transformasi agar para pekerja UMKM dapat beralih ke sektor formal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) segera melakukan pembahasan bersama untuk pemulihan ekonomi khusus bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Salah satu pembahasan utama yang akan dilakukan ini adalah mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku usaha guna menjaga pertumbuhan ekonomi yang sempat terhambat.

"Besok kita hari Senin (8/12), mulai maraton mengundang beberapa bank penyalur KUR, agar bisa segera menyalurkan pembiayaan (bagi UMKM terdampak bencana)," kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Kabupaten Tangerang, Banten, Ahad (7/12/2025).

Ia mengatakan untuk tahapan awal dalam melakukan pemulihan ekonomi ini yakni dengan melakukan pemetaan kondisi para pelaku UMKM yang terdampak bencana di Sumatera.

Langkah pemetaan tersebut, menjadi fondasi penting pemerintah untuk mengetahui jumlah, tingkat dampak, serta kebutuhan penanganan yang tepat bagi para pelaku usaha di wilayah terdampak.

"Fokus kami Kementerian UMKM, nanti kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Langkah pertama kita petakan terlebih dahulu mana daerah yang terdampak secara permanen atau UMKM-UMKM yang memang dia terdampak secara permanen," ungkapnya.

Ia ingin memastikan data UMKM terdampak benar-benar akurat agar langkah penanganan tepat dan dapat segera dijalankan.

Menurut dia, pemetaan pascabencana harus memperhitungkan tingkat keparahan dampak di setiap wilayah. Di mana, setiap zonasi diperhitungkan untuk menentukan tingkat kelumpuhan usaha para pengusaha UMKM.

Kendati demikian, upaya pemulihan ini nantinya dapat berjalan dengan baik dan mempercepat stabilitas ekonomi di Indonesia.

"Nah setelah itu baru nanti kita melakukan langkah-langkah tindak lanjut untuk pemulihan ekonominya. Jadi kita lebih kepada konteks pemulihan ekonomi daerah," tuturnya.

Maman juga menegaskan tahapan pemulihan ekonomi pascabencana ini memerlukan waktu yang cukup. Sebab, saat ini pemerintah masih berupaya untuk menormalisasi kedaruratan kebencanaan di daerah-daerah tersebut.

"Ini akan kita bahas secara komprehensif. Saya tidak mau, atau berani berani ngomong dulu di awal. Karena ini kan kita mau fokus dulu kepada penanganan bencana," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan skema kredit usaha rakyat (KUR) UMKM dengan bunga 6% akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Program ini diperuntukkan bagi UMKM di seluruh sektor, baik perdagangan maupun produksi untuk memperluas akses pembiayaan dan memperkuat daya saing UMKM.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan bunga KUR 6% tersebut akan berlaku untuk seluruh pengajuan, tanpa lagi adanya kenaikan bunga pada pinjaman kedua, ketiga, atau seterusnya seperti skema sebelumnya.

“Yang dimaksudnya itu tuh pinjaman pertama, kedua, ketiga, keempat itu semua sama 6%,” kata Maman dalam diskusi santai di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Maman menuturkan, skema lama pinjaman membatasi pengajuan KUR bagi debitur sektor perdagangan hanya hingga dua kali, sedangkan sektor produksi maksimal empat kali dengan bunga yang terus meningkat pada setiap pengajuan berikutnya.

Ini artinya, dengan skema baru, seluruh kenaikan bunga tersebut dihapuskan, termasuk batas jumlah pengajuan.

Adapun, relaksasi kebijakan ini didorong oleh kebutuhan riil di lapangan. Kementerian UMKM menemukan hampir 1 juta debitur KUR di Indonesia telah mengajukan pembiayaan sebanyak empat kali, namun belum mampu naik kelas secara mandiri.

“Sedangkan mereka [UMKM] itu belum kuat, usahanya bagus, bisnisnya bagus, cuma mereka belum kuat untuk keluar mandiri,” ujarnya.

Politisi dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu berharap, dengan dihapusnya batas jumlah pengajuan KUR, maka pelaku usaha yang memiliki kinerja pembayaran baik dapat terus mengakses pembiayaan hingga usaha mereka berkelanjutan dan naik kelas.

Sebelumnya, Maman mengatakan skema KUR bunga 6% ini sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Komite Pembiayaan melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Kan sekarang ini pengajuan [KUR] pertama 6%. Betul nggak? KUR yang kedua naik 7%. KUR yang ketiga naik 8%. KUR yang keempat naik 9%. Sekarang semua sama 6%,” kata Maman saat ditemui di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Maman menambahkan, selama ini skema KUR hanya diberikan paling banyak empat kali pengajuan. Namun, dia menyatakan pengajuan KUR ke depan tidak ada batasan.

“Jadi bisa beberapa kali, repetisinya bisa beberapa kali sampai UMKM-nya betul-betul kuat dan siap untuk lepas,” pungkasnya.