Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengungkapkan, hingga April 2026 sebanyak 16,46 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah memanfaatkan platform LinkUMKM guna memperluas akses pasar, meningkatkan kemampuan usaha, serta mendorong percepatan UMKM naik kelas.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa LinkUMKM hadir untuk menjawab kebutuhan para pelaku usaha dalam memperoleh akses informasi pasar sekaligus meningkatkan kemampuan administrasi dan pengelolaan usaha.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya perseroan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan Asta Cita Presiden untuk membangun ekonomi mandiri dan memperkuat sektor UMKM nasional.

Melalui LinkUMKM, jelas Akhmad, setiap pelaku usaha berkesempatan mengikuti pelatihan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan bisnisnya.

Ia menambahkan bahwa LinkUMKM juga dirancang sebagai jawaban atas tantangan utama pengusaha UMKM, yakni keterbatasan akses terhadap informasi, pelatihan, dan dukungan pengembangan yang sesuai dengan tahapan usaha mereka.

Seiring perkembangannya, aplikasi LinkUMKM kini menjadi sarana pelatihan digital yang dirancang untuk memperkuat daya saing UMKM di berbagai daerah di Indonesia.

“Di dalam LinkUMKM terdapat berbagai fitur yang membantu UMKM untuk terus berkembang, seperti modul, konsultasi dengan pakar UMKM, serta berbagai event yang diselenggarakan setiap minggunya. Pelaku usaha tentunya sangat terbantu dalam pengelolaan bisnis untuk berkembang,” kata Akhmad.

Saat ini, platform tersebut menghadirkan enam fitur utama beserta berbagai fasilitas pendukung, meliputi UMKM Smart, Rumah BUMN, UMKM Media, Komunitas, Etalase Digital, dan layanan Register Nomor Induk Berusaha (NIB).

Fitur UMKM Smart menjadi salah satu fitur unggulan yang memberikan rekomendasi pengembangan usaha secara spesifik berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaku usaha.

Selain itu, tersedia pula fitur Self-Assessment Naik Kelas yang membantu pelaku usaha mengidentifikasi kapasitas bisnis melalui sistem skoring digital.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, pengguna akan memperoleh rekomendasi pelatihan yang disesuaikan dengan kategori usaha, mulai dari UMKM tradisional, berkembang, hingga modern.

Untuk memperkuat proses pembelajaran, LinkUMKM juga menyediakan lebih dari 690 modul pelatihan yang mencakup pengembangan kompetensi teknis maupun nonteknis. Materi tersebut disiapkan untuk membantu pelaku usaha menjalankan bisnis secara lebih profesional dan berkelanjutan.

“Kami ingin proses pemberdayaan UMKM tidak berhenti pada pelatihan, tapi benar-benar membantu pelaku usaha memahami posisi dan potensi bisnisnya. Dengan pendekatan digital ini, setiap pengusaha bisa belajar dan berkembang sesuai kapasitasnya,” ujar Akhmad.

Perseroan menyatakan bahwa ke depan, pihaknya akan terus memperluas dukungan bagi pelaku UMKM melalui penyediaan akses pembelajaran, pendampingan, hingga akses pasar yang terhubung dalam satu ekosistem.

Melalui penguatan ekosistem digital dan program pemberdayaan yang terintegrasi, perseroan berkomitmen mendorong UMKM agar semakin adaptif, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Denpasar naik kelas dengan mengakses pembiayaan ke lembaga keuangan resmi atau perbankan.

Salah satu upaya LPS dengan berkolaborasi bersama Bank Indonesia, OJK, dan Pemkot Denpasar memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada UMKM di Desa Dauh Puri Kaja, Kota Denpasar.

Kepala Kantor Perwakilan LPS II Bambang S Hidayat menjelaskan keberadaan pelaku UMKM di Denpasar sangat penting menopang perekonomian Bali, karena jumlahnya yang banyak dan serapan tenaga kerja tinggi. Menurutnya UMKM merupakan soko guru perekonomian yang harus tetap didukung dengan akses pembiayaan yang legal dan kompetitif.

"Dengan kolaborasi bersama BI, OJK kami mendorong UMKM naik kelas, karena UMKM ini merupakan soko guru perekonomian nasional," jelas Bambang, Kamis (4/6/2026).

Bambang menjelaskan, UMKM harus didorong bisa mengakses pembiayaan resmi dari perbankan, menghindari pinjaman online yang tidak resmi dan rentenir yang banyak menjerat UMKM.

Edukasi ini mengarahkan UMKM mengelola keuangan secara profesional, seperti memisahkan rekening uang pribadi dengan uang perusahaan. Sebagian UMKM masih menyatukan antara uang pribadi dengan hasil usaha, dampaknya uang hasil usaha terpakai untuk keperluan pribadi.

Selain itu, pemisahan rekening dan pencatatan keuangan yang bagus tersebut akan memudahkan UMKM mengakses peminjaman di Perbankan. LPS juga mendorong UMKM menabung di perbankan yang menjadi anggota LPS, agar lebih aman karena dijamin langsung oleh LPS.

Sebagai informasi, Indeks Menabung Konsumen (IMK) pada April 2026 meningkat 0,2 poin ke level 79,7 dibandingkan bulan sebelumnya. Komponen Indeks Kemampuan Menabung (IKPM) naik 1,7 poin ke level 73,6, sementara Indeks Kemauan Menabung (IKMM) mencatat penurunan sebesar 1,3 poin ke level 85,8.

Bambang menyebut perkembangan tersebut mengindikasikan kemampuan menabung konsumen relatif membaik, meskipun kemauan untuk menabung masih tertahan seiring meningkatnya ekspektasi pengeluaran konsumsi rumah tangga, terutama akibat tekanan kenaikan harga.

Peningkatan IKPM didorong oleh penurunan porsi responden yang menyatakan tidak pernah menabung, dari 34,0% pada Maret 2026 menjadi 31,7% pada April 2026. Pada periode yang sama, porsi responden yang menilai bahwa jumlah yang ditabung lebih kecil dari yang direncanakan juga menurun, dari 40,7% menjadi 38,9%.

Di samping itu, komponen IKMM mengalami pelemahan seiring dengan penurunan persentase responden yang menilai bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menabung, yaitu dari 24,4% pada Maret 2026 menjadi 23,5% pada April 2026. Selain itu, persentase responden yang menyatakan bahwa tiga bulan mendatang adalah waktu yang tepat untuk menabung juga mengalami penurunan, dari 37,4% pada Maret 2026 menjadi 33,7% pada April 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah menetapkan tarif PPh final 0,5% dari omzet hanya kepada usaha orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi dinilai sebagai langkah yang tepat dalam menutup celah penyalahgunaan. Kendati begitu, kebijakan ini dinilai berisiko menciptakan disinsentif untuk formalisasi usaha.

Ekonom sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan, selama ini memang terdapat celah dalam skema PPh Final UMKM yang memungkinkan praktik pemecahan usaha atau business splitting untuk tetap menikmati tarif rendah meskipun secara ekonomi sebenarnya merupakan satu kelompok usaha yang lebih besar.

“Dari perspektif keadilan perpajakan, penutupan celah tersebut merupakan langkah yang dapat dibenarkan,” kata Ronny kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Namun, persoalannya tak sekadar menutup celah penyalahgunaan. Dia menilai, kebijakan pajak juga harus memperhatikan insentif ekonomi yang diciptakannya.

Ronny menuturkan, ketika UMKM naik kelas menjadi PT, CV, atau firma justru kehilangan fasilitas perpajakan yang sederhana dan relatif ringan, maka muncul risiko terciptanya disinsentif untuk formalisasi usaha.

Dengan kata lain, lanjut dia, pemerintah benar dalam upaya meningkatkan fairness, tetapi perlu memastikan jangan sampai upaya tersebut justru menciptakan ‘hukuman’ bagi pelaku usaha yang sedang bertumbuh dan berupaya menjadi lebih formal.

“Kebijakan yang baik seharusnya menutup celah penyalahgunaan tanpa mengurangi insentif bagi UMKM untuk naik kelas,” ujarnya.

Di sisi lain, Ronny melihat dampak dari kebijakan ini tidak akan sama untuk seluruh pelaku usaha. Bagi UMKM yang margin keuntungannya cukup besar dan administrasinya sudah rapi, dia menilai dampaknya mungkin tidak terlalu signifikan karena mereka memang sudah siap masuk ke rezim pajak normal.

Namun, kebijakan ini berpotensi menjadi hambatan psikologis maupun administratif bagi UMKM yang sedang berada pada fase transisi. Misalnya, bagi usaha keluarga yang mulai berkembang dan ingin membentuk PT untuk memperoleh akses pembiayaan, mengikuti tender, atau menjalin kerja sama dengan perusahaan besar.

Dia menuturkan, kondisi ini akan membuat para pelaku usaha menghadapi biaya kepatuhan atau compliance cost yang lebih tinggi, mulai dari pembukuan yang lebih kompleks, kebutuhan tenaga administrasi, hingga kewajiban perpajakan yang lebih rumit. Akibatnya, kata dia, sebagian pelaku usaha bisa menunda perubahan status badan usaha atau bahkan memilih tetap berada dalam skala kecil.

“Jadi yang perlu diwaspadai bukanlah penurunan aktivitas bisnis secara langsung, melainkan berkurangnya insentif untuk melakukan formalisasi dan ekspansi usaha,” tuturnya.

Dalam jangka pendek, Ronny melihat dampak terhadap perekonomian nasional kemungkinan relatif terbatas karena mayoritas UMKM Indonesia masih berskala mikro dan belum berbadan hukum.

Namun dalam jangka menengah dan panjang, terdapat beberapa potensi konsekuensi yang perlu diperhatikan. Pertama, laju formalisasi usaha bisa melambat karena pelaku usaha merasa keuntungan menjadi badan hukum tidak lagi sebanding dengan tambahan beban administrasi dan pajak yang harus ditanggung.

Kedua, proses ‘naik kelas’ UMKM berpotensi terhambat. Ketiga, sebagian pelaku usaha mungkin akan mencari struktur bisnis alternatif untuk mempertahankan fasilitas perpajakan yang lebih ringan, sehingga tujuan penyederhanaan sistem belum tentu tercapai secara optimal.

Karena itu, menurutnya pemerintah perlu menyiapkan jembatan transisi. Dia menilai, ketika UMKM berubah dari usaha perorangan menjadi PT atau CV, seharusnya tidak langsung mengenakan rezim perpajakan normal secara penuh.

Pemerintah dapat memberikan masa transisi berupa tarif pajak bertahap atau insentif tertentu selama beberapa tahun agar pelaku usaha tidak merasa terbebani saat usahanya berkembang dan naik kelas.

“Intinya, ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan hanya berapa banyak celah pajak yang berhasil ditutup, tetapi juga apakah kebijakan tersebut tetap mampu mendorong UMKM naik kelas, memperbesar skala usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.20/2026 menetapkan tarif PPh final 0,5% dari omzet hanya untuk usaha orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi.

Dalam catatan Bisnis, perubahan ini bertujuan menciptakan keadilan sistem perpajakan, sekaligus mempertegas restriksi subjek pajak badan dalam negeri yang berhak memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5%.

Bagi koperasi, otoritas fiskal membatasi jangka waktu penggunaan fasilitas PPh Final paling lama empat tahun pajak sejak terdaftar. Lewat dari tenggat waktu tersebut, koperasi wajib beralih menggunakan skema perhitungan umum dengan tarif Pasal 17 UU PPh.

Sementara itu, bagi jenis entitas badan hukum lain seperti persekutuan komanditer (CV), firma, serta perseroan terbatas (PT) umum yang hak fasilitasnya belum usai sejak aturan lama (PP No. 55/2022), pemerintah memberikan masa transisi. Kelompok badan usaha ini diizinkan memanfaatkan sisa masa berlaku tarif final mereka sampai jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Kami mengawinkan program PNM dan renovasi rumah supaya jangan ada lagi rumah yang sudah renovasi kembali kumuh

Mataram (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyinergikan program renovasi rumah rakyat dengan pembiayaan usaha mikro agar bantuan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah berjalan berkelanjutan.

"Kami mengawinkan program PNM dan renovasi rumah supaya jangan ada lagi rumah yang sudah renovasi kembali kumuh," kata Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, NTB, Selasa.

Maruarar mengatakan perbaikan rumah harus dibarengi penguatan usaha masyarakat melalui pinjaman modal tanpa agunan dari Permodalan Nasional Madani (PNM) supaya keluarga penerima bantuan memiliki kemampuan merawat hunian dalam jangka panjang.

Ia menilai penguatan ekonomi keluarga menjadi bagian penting dalam program perumahan rakyat di Indonesia, sehingga pemerintah mendorong integrasi bantuan renovasi rumah dengan akses pembiayaan usaha mikro.

"Bocor tidak ada duit, kumuh lagi. Toilet mampet tidak ada duit, kumuh lagi. Jadi rumahnya direnovasi, ekonomi keluarga juga diurus dan diperhatikan," ucap Maruarar.

Lebih lanjut ia menyoroti banyak nasabah perempuan yang menjalankan usaha dari rumah mulai dari jualan sembako hingga aneka usaha kecil lainnya. Oleh karena itu, pemerintah memperkuat usaha rumahan agar mampu menopang kebutuhan keluarga sekaligus menjaga kualitas hunian.

Maruarar menegaskan pemerintah ingin program pemberdayaan masyarakat tidak berhenti hanya dengan bantuan modal usaha mikro, tetapi harus mampu mendorong pelaku usaha kecil naik kelas.

"Negara kita harus bangga bukan karena banyak pengusaha mikro. Kita harus bangga kalau dari mikro menjadi pengusaha-pengusaha sukses," pungkas dia.

Pemerintah pusat meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sektor konstruksi dan pengembang perumahan.

Pelaku UMKM dapat memperoleh pinjaman hingga Rp20 miliar dengan subsidi bunga sebesar 5 persen. Sementara untuk sisi permintaan, UMKM dengan pinjaman di bawah Rp100 juta tidak memerlukan agunan dengan bunga sekitar 0,5 persen per bulan atau 6 persen per tahun.

Pada 2026, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan alokasi program bedah rumah sebanyak 6.918 unit melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Alokasi program itu naik empat kali lipat ketimbang tahun lalu yang hanya berjumlah 1.610 unit.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

SURABAYA - FKS Group bersama Pelindo Multi Terminal kembali melanjutkan program pemberdayaan masyarakat yang kini memasuki tahap kedua di Surabaya. Program ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis pangan agar semakin berkembang, mandiri, dan memiliki daya saing yang lebih kuat.

Mengangkat semangat Empowering Potential, Building Expertise, dan Creating Impact, kolaborasi ini berfokus pada penguatan keterampilan praktis sekaligus peningkatan kapasitas usaha masyarakat. Pada tahap kedua program diperluas ke Kelurahan Tenggulunan di kawasan Teluk Lamong dan wilayah Surabaya dengan target lebih dari 100 peserta ibu-ibu rumah tangga penerima manfaat. Kegiatan kick-off sendiri diikuti oleh lebih dari 150 peserta.

Program ini hadir di tengah pertumbuhan ekonomi Surabaya yang terus menunjukkan tren positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya mencatat ekonomi Surabaya tumbuh 5,87% pada 2025 dengan sektor perdagangan dan industri pengolahan sebagai kontributor terbesar terhadap perekonomian kota.

FKS Group Dorong Efisiensi Rantai Pasok Curah Kering



Di sisi lain, geliat UMKM juga terus berkembang. Pemerintah Kota Surabaya mencatat jumlah UMKM di kota tersebut telah mencapai lebih dari 106 ribu unit usaha dan terus bertambah dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui program kolaborasi ini, peserta mendapatkan pelatihan pembuatan tempe fresh yang higienis sesuai dengan standart Halal dan berbagai produk inovasi berbasis kedelai, pelatihan pembukuan sederhana, desain kemasan produk, pendampingan pengurusan legalitas usaha seperti PIRT dan sertifikasi halal hingga memasuki pasar modern. Peserta tahap pertama juga dilibatkan sebagai trainer melalui skema Training of Trainers (ToT), sehingga proses pembelajaran dapat terus berlanjut di masyarakat.

VP of ESG FKS Group, Beatrice Susanto menyampaikan, bahwa FKS Empower Tahap 2 dirancang sebagai langkah nyata untuk membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya perempuan pelaku UMKM .

“Melalui FKS Empower, kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar pelatihan. Program ini kami rancang sebagai ruang bertumbuh bagi para peserta untuk memperkuat keterampilan, membangun kepercayaan diri, dan mengembangkan usaha yang berkelanjutan. Kami percaya, ketika perempuan diberi akses terhadap pengetahuan, jejaring, dan peluang, mereka dapat menjadi penggerak perubahan yang membawa dampak positif bagi keluarga, komunitas, dan lingkungan sekitarnya,” ujar Beatrice.

Senada itu VP TJSL Pelindo Multi Terminal, Zulhendri menyampaikan, harapan agar program ini dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat hingga pada akhirnya dapat berkembang secara mandiri dan memberi dampak positif ke sekitarnya.

Transisi ke Energi Hijau, FKS Group Pasang Panel Surya Berkapasitas 10 Megawatt



“Program ini menjadi wujud nyata kepedulian kami sebagai insan BUMN Pelindo Group terhadap pengembangan UMKM di Surabaya sebagai bagian dari wilayah kerja kami, sekaligus menjalankan prinsip berkelanjutan, sehingga komunitas yang telah mendapat manfaat dapat turut serta memberi inovasi dan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya masing-masing,” ujar Zulhendri.

Kolaborasi FKS Group dan Pelindo Multi Terminal telah berjalan sejak 2024. Pada tahap pertama di tahun 2024, objektif program ditujukan untuk mendampingi masyarakat di empat kelurahan sekitar Teluk Lamong, Gresik, yaitu Kel. Romokalisari, Kel. Tambak Osowilangun, Kel. Tambak Sarioso, dan Desa Karangkiring.

Selama program berlangsung, sebanyak 60 ibu rumah tangga mendapatkan pendampingan selama satu tahun. Dari program tersebut, total pendapatan kelompok tercatat mencapai lebih dari Rp100 juta. Beragam produk inovatif juga berhasil dikembangkan, mulai dari tempe fresh, keripik tempe sagu, susu kacang kedelai, brownies tempe, hingga berbagai produk turunan kedelai lainnya.

Selain mendorong peningkatan pendapatan, program ini juga diarahkan untuk membangun ekonomi berbasis komunitas melalui pemanfaatan bahan pangan yang dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai relevan dengan tren pertumbuhan UMKM di Surabaya yang semakin terdorong oleh inovasi produk dan penguatan kapasitas pelaku usaha lokal.

Sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi Surabaya. Hingga Tahun 2025 terdapat +106.000 UMKM yang aktif dan terdata secara resmi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada Tahun 2026 Pemerintah Kota Surabaya menargetkan sebanyak 5.250 UMKM untuk mendapatkan intervensi mulai dari pelatihan, pemasaran hingga pendampingan, serta legalitas produk

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyambut baik kehadiran program yang sejalan dengan semangat Pemerintah Kota Surabaya dalam memperkuat kapasitas UMKM agar semakin naik kelas dan berdaya saing.

“Apresiasi setinggi-tingginya untuk kolaborasi strategis antara PT Pelindo Multi Terminal dan FKS Group, yang didampingi oleh PT Sahabat Investasi Indotama atau Social Investment Indonesia. Inilah bukti nyata sinergi antara dunia usaha dan pemberdayaan masyarakat. Harapannya adalah melalui dorongan inovasi produk yang dilakukan, produk tempe, tahu, atau olahan kedelai lainnya yang berasal dari lokasi binaan memiliki nilai tambah yang tinggi dan dapat berdaya saing global atau go internasional,” kata Eri.

Salah satu peserta UMKM, Dessy Intan Normalasari, mengaku program ini memberikan banyak manfaat dalam pengembangan usahanya. “Dari program ini saya jadi belajar banyak hal yang sebelumnya belum pernah saya pahami, mulai dari cara mengelola usaha, membuat kemasan produk yang lebih menarik, sampai pentingnya legalitas usaha. Pendampingannya juga terasa dekat dan mudah dipahami, jadi kami lebih percaya diri untuk mengembangkan usaha ke depannya,” kata Dessy.

Selain memperluas jangkauan penerima manfaat, pada tahap kedua ini FKS Group bersama Pelindo Multi Terminal juga memperkuat pendampingan bagi peserta tahap pertama agar produk UMKM binaan memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar modern lokal di Surabaya. Hal ini diharapkan dapat terus mendorong tumbuhnya UMKM lokal yang lebih mandiri, inovatif, dan mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar.

Jakarta: PT Pertamina (Persero) mencatatkan capaian transaksi dan potensi UMKM binaan di ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026 sebesar Rp10,6 miliar, terdiri dari transaksi retail Rp1,8 miliar dan potensi business matching Rp8,8 miliar.

Partisipasi Pertamina dalam Inabuyer B2B2G Expo 2026 yang berlangsung pada 5-7 Mei 2026 di Gedung SMESCO Exhibition Hall, Jakarta Selatan merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat rantai pasok nasional sekaligus memperluas akses pasar UMKM Indonesia.

Pada ajang tersebut, Pertamina juga meraih penghargaan sebagai perusahaan dengan transaksi buyer potensial terbanyak, yang semakin menegaskan peran aktif Pertamina dalam mendorong pertumbuhan UMKM nasional.

5 UMKM binaan, yaitu Agrominafiber, Meraki Cipta Rasa, Novio Fresh, Rendang Gadih, dan Otrahum, mendapat perhatian besar dari buyer maupun pengunjung.

Kualitas produk, inovasi, menjadi nilai tambah daya saing UMKM sehingga bisa diterima di pasar nasional.

Selain sebagai peserta pameran, Pertamina juga memfasilitasi 6 UMKM binaan untuk mengikuti sesi business matching bersama buyer potensial dari sektor Pemerintah, BUMN, dan swasta, yakni Glory Nine Degrees, Sambal Ning Niniek, Cangcomak, Sanrah Food, Miniesq, dan Sambal Lauk Mak Fau. Momentum ini membuka peluang kerja sama bisnis jangka panjang sekaligus memperluas peluang UMKM untuk masuk ke rantai pasok nasional secara berkelanjutan.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron mengatakan, Pertamina terus memperkuat program pembinaan UMKM agar mampu naik kelas dan menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi nasional.

“Pertamina berkomitmen menghadirkan program pembinaan yang tidak hanya meningkatkan kapasitas UMKM, tetapi juga membuka akses pasar dan peluang kolaborasi yang lebih luas. Inabuyer menjadi momentum strategis agar UMKM binaan dapat terhubung langsung dengan buyer potensial dan masuk ke rantai pasok nasional,” ujar Baron dalam keterangan tertulis, Sabtu, 9 Mei 2026.

Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh UMKM Agrominafiber dan Rendang Gadih sebagai langkah strategis dalam memperluas pengembangan usaha.

Owner Rendang Gadih, Brigita Lydia Syahniva menyampaikan bahwa dukungan Pertamina memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepercayaan pasar dan pengembangan bisnis UMKM.

“Melalui pendampingan Pertamina, kami mendapatkan banyak peluang untuk memperluas pasar dan membangun jejaring bisnis yang lebih besar. Kehadiran di Inabuyer menjadi momentum penting bagi UMKM kami untuk semakin dikenal dan dipercaya oleh buyer dari berbagai sektor,” ujar Brigita.

Melalui Inabuyer B2B2G Expo 2026, Pertamina terus memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong terciptanya UMKM yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

(ANN)

SURABAYA - Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM ) Canoi dari Surabaya ini bisa menembus pasar ekspor . Canoi sendiri singkatan dari Camilan Orang Indonesia. UMKM yang mengolah hasil laut di kawasan Kenjeran Surabaya ini telah merambah ke sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Maladewa, dan Qatar. Kini mereka mencoba untuk masuk pasar Amerika.

Usaha rumahan yang owner-nya bernama Rachmawati Basuki ini punya 18 varian produk olahan hasil laut. Usaha yang dirintis sejak pandemi Covid-19 ini sudah mampu mempekerjakan lima tenaga kerja. "Insya Allah akan terus bertambah lagi, semoga bisa membantu masyarakat sekitar," kata Rachmawati yang merupakan alumni Teknik Sipil ITS, Jumat (8/5/2026).

Rachmawati menceritakan, usaha yang ditekuni hingga sekarang ini benar benar dimulai dari nol besar. Dia sendiri sudah lama menekuni bisnis salon kecantikan di rumah. Ada banyak pekerja yang menggantungkan hidup dari usaha salon ini

Namun, pada 2019 badai Covid 19 mengancam bahkan "mematikan" usaha yang sudah menghasilkan banyak uang ini. "Usaha salon sepi karena sudah tidak ada event pernikahan. Sedangkan pekerja di rumah ini tetap harus makan dan menghidupi keluarganya," terangnya.

Rachmawati terus memutar otak bagaimana orang orang yang sudah bekerja bersamanya tidak sampai kesusahan, jangan sampai gak makan. Akhirnya mereka ditawari untuk bersama sama merintis UMKM olahan hasil laut. "Apalagi bahan baku di sini banyak dan relatif mudah diperoleh," tambahnya

Sebagai usaha rintisan, pastilah menemui batu ganjalan, mulai permodalan, pemasaran dan sebagainya. Namun berkat keuletan dan telat kuat Rachmawati, usahanya terus eksis dan makin berkembang. Yang awalnya hanya lima varian, kini menjadi 18 varian dengan harga kisaran Rp 8.000 hingga Rp 18.000 Total produksi yang dihasilkan mencapai 5.000 pieces. Pembayaran QRIS Bisa Dipakai di China, Peluang Baru bagi UMKM

Setelah usahanya berjalan lancar, beberapa BUMN memberi perhatian dan dukungan, termasuk dari pemerintah daerah. Kini omsetnya mencapai Rp30 juta per bulan.

Target berikutnya adalah bagaimana produknya bisa masuk ke ritel ritel modern di seluruh Indonesia. Dia juga senang karena saat ini sudah berhasil masuk di Indomart, Transmart, Pusat Oleh Oleh Bu Rudi, Swalayan Bonet, Toko Basmallah dan masih banyak lagi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menilai sektor waralaba menjadi pilihan yang strategis dan berpotensi menjadikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia naik kelas.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putrimemaparkan bahwa saat ini rasio kewirausahaan di Indonesia masih berada di kisaran 3,29% dari total angkatan kerja. Untuk mencapai status negara maju, Indonesia perlu mendongkrak angka tersebut hingga mencapai minimal 10% sampai 12%. Dalam upaya ini, waralaba diperhitungkan sebagai instrumen yang potensial.

“Waralaba merupakan model bisnis yang efektif untuk mempercepat lahirnya wirausaha baru karena bersifat terstandarisasi dan mudah diprediksi. Kementerian Perdagangan berkomitmen penuh dalam mendukung perkembangan kewirausahaan nasional,” ujar Roro dalam laman Kemendag, dikutip pada Jumat (5/8/2026).

Selain itu, Roro juga menambahkan bahwa model bisnis ini relevan bagi berbagai kalangan, mulai dari generasi muda yang penuh ide kreatif, ibu rumah tangga, hingga mereka yang memasuki masa purna tugas dan ingin memulai kegiatan baru yang produktif. Menurutnya hal ini menegaskan sisi inklusivitas model bisnis waralaba.

Meksipun demikian, Roro mengingatkan pentingnya aspek legalitas demi memastikan keberlanjutan ekosistem yang sehat. Dia mengimbau seluruh pelaku usaha dan peserta pameran untuk memastikan telah memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebelum mencantumkan label waralaba pada media promosi bisnis, baik brosur maupun media sosial.

“Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap cermat dan bijak dalam memilih penawaran bisnis dengan menggunakan prinsip 2L, yaitu Legal dan Logis. Kami berharap masyarakat tidak mudah tergiur oleh janji keuntungan tetap yang tidak masuk akal atau klaim bebas risiko,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) Levita Ginting Supit pun mengamini potensi yang dimiliki sektor waralaba. Dia mengatakan bahwa pasca-pandemi, bisnis waralaba merupakan salah satu sektor yang paling cepat pulih. Kepercayaan masyarakat terhadap sektor ini juga tercermin dari performa finansial yang impresif.

“Industri waralaba kita mencatatkan total omzet mencapai Rp143,25 triliun sepanjang tahun 2024 dengan penyerapan tenaga kerja yang mencapai 98.000 orang. Angka tersebut membuktikan daya tahan sektor ini di tengah dinamika pasar,” ujar Levita.

Namun, hal ini tidak lepas dari tantangan. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor Kadin, Juan Permata Adoe menyebut bahwa biaya logistik masih menjadi tantangan besar yang membayangi daya saing industri nasional. Dia menekankan bahwa dukungan terhadap pelaku usaha perlu dirumuskan dalam kebijakan yang konkret agar tercipta iklim usaha yang lebih kompetitif.

“Kita membutuhkan kebijakan yang benar-benar sinkron antarinstansi pemerintah agar hambatan di lapangan dapat terurai secara efektif,” tegas Juan.

Meski begitu, UMKM lokal dinilai tetap memiliki peluang untuk melakukan eskalasi bisnis dan naik kelas sehingga kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB nasional dapat terus meningkat secara berkelanjutan.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian UMKM menargetkan nilai transaksi InaBuyer B2B2G Expo 2026 mencapai Rp2,5 triliun, meningkat dari realisasi tahun sebelumnya Rp2,1 triliun. Pemerintah menilai ajang ini menjadi kunci memperluas akses pasar sekaligus mendorong UMKM naik kelas melalui kolaborasi lintas sektor.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza mengatakan InaBuyer merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem UMKM, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga perbankan.

“Jika tahun kemarin, alhamdulillah kita berhasil mencetak transaksi Rp2,1 triliun, tahun ini kami mengharapkan sukses dengan kondisi Rp2,5 triliun,” kata Helvi dalam konferensi pers InaBuyer B2B2G Expo 2026 di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Helvi menambahkan, pemerintah telah membuka peluang besar bagi UMKM melalui belanja negara, di mana 40% anggaran dialokasikan untuk produk UMKM. Namun, tantangan utama justru terletak pada kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi standar formal dan konsistensi kontrak.

Menurutnya, legalitas bagi UMKM merupakan poin yang penting agar dapat masuk dalam ekosistem pengadaan pemerintah. Untuk itu, Kementerian UMKM menyarankan pelaku UMKM untuk menerapkan empat prinsip utama, yakni loyalitas, integritas, disiplin, dan inovasi.

Helvi menilai tanpa unsur inovasi, pelaku usaha akan sulit berkembang dan cenderung stagnan, terutama di tengah laju kemajuan teknologi dan ketatnya persaingan. Di samping itu, penguatan UMKM juga harus dilakukan secara kolaboratif lintas pemangku kepentingan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Lebih lanjut, pemerintah juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya, baik dengan kementerian/lembaga, sektor pembiayaan, hingga pelaku pasar.

“Kami ingin pengusaha UMKM itu jadi pengusaha tajir. Pengusaha tajir itu otomatis harus ikut acara-acara beginian. Dan hebatnya InaBuyer menyiapkan semua. Di sini ada konsultasi, juga ada fasilitasi, termasuk pembiayaan, business matching, yaitu dengan buyer-buyer mungkin ada dari luar negeri,” tuturnya.

Kemitraan UMKM & Ritel

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyatakan pihaknya siap mendukung target transaksi InaBuyer B2B2G Expo 2026 sebesar Rp2,5 triliun.

Dia mengungkapkan nilai kemitraan UMKM dengan sektor ritel terus meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dari Rp44,9 miliar pada 2023 menjadi Rp139,4 miliar pada 2025, atau tumbuh 211%.

Menurutnya, sektor ritel memiliki potensi besar untuk menyerap produk UMKM, mengingat total nilai industri ritel mencapai Rp800 triliun per tahun. Untuk itu, Hippindo mendorong peningkatan variasi dan kualitas produk UMKM agar dapat bersaing dan mengurangi ketergantungan impor.

“Situasi global saat ini membuat kami dari sektor retail mempunyai strategi untuk memperkuat perdagangan dalam negeri. Kami ingin di dalam negeri ini dengan adanya InaBuyer ini kita bisa memastikan perputaran uang di dalam negeri,” ujar Budihardjo.

Hippindo berharap pelaku UMKM dapat menghadirkan variasi produk yang lebih beragam, termasuk inovasi produk dan pembaruan kemasan setiap tahun, sehingga memudahkan sektor ritel dalam memasarkan produk dalam negeri dibandingkan harus mengandalkan impor.

Selain itu, Budihardjo menyampaikan InaBuyer Expo 2026 juga mendukung penguatan dalam negeri program-program pemerintah strategis.

“Kami dukung penuh, dikarenakan uangnya beredar di dalam negeri dengan ada program-program MBG, Perumahan Rakyat, dan lain sebagainya, kami harapkan ini akan menciptakan ekosistem industri di dalam negeri bangkit,” tuturnya.

Dia menyampaikan sektor ritel dapat memperoleh dorongan daya beli yang kuat melalui penguatan UMKM. Dengan meningkatnya kualitas dan kelas UMKM, konsumsi dalam negeri diharapkan ikut tumbuh, sekaligus menarik minat wisatawan mancanegara untuk berbelanja di Indonesia karena produk yang ditawarkan semakin berkualitas.

Di sisi lain, Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Iwan Herniwan menegaskan bahwa peran UMKM dalam pengadaan pemerintah merupakan strategi inti pembangunan nasional. Menurutnya, UMKM menjadi poros utama penggerak roda program pemerintah.

“Maka tentunya, InaBuyer hari ini tidak hanya sebagai pameran tetapi adalah ruang pertemuan yang mempertemukan antara pemerintah dengan kapasitas industri inovasi yang bertemu dengan permintaan dan yang terpenting UMKM bertemu akses pasar,” ucap Iwan.

Dia menjelaskan kebijakan afirmasi bagi UMKM dalam pengadaan pemerintah telah diatur secara jelas, termasuk kewajiban alokasi 40% belanja untuk UMKK serta paket pengadaan hingga Rp15 miliar yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Keterlibatan UMKM dalam pengadaan merupakan strategi inti pembangunan. Kalau UMKM bergerak tentunya Indonesia juga akan ikut bergerak,” pungkasnya.

Jakarta: Memperkuat literasi mengenai keuangan digital sangat diperlukan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lewat gelaran UMKM Digital Finance Tour, para pelaku usaha didorong untuk lebih adaptif terhadap teknologi sekaligus memperkuat fondasi bisnis di tengah persaingan digital yang kian ketat.

UMKM Digital Finance Tour, dorong transformasi bisnis

Gelaran "UMKM Digital Finance Tour - Tangerang Edition" sukses menarik perhatian ratusan pelaku usaha di Mall Alam Sutera. Mengusung tema "UMKM Go Digital: Kuatkan Usaha, Luaskan Pasar Online," acara ini menjadi ruang belajar sekaligus kolaborasi bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting, seperti Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM RI Temmy Satya Permana, Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Digital RI Boni Pudjianto, serta Direktur Utama SeaBank Indonesia Sasmaya Tuhuleley.

Literasi keuangan jadi kunci naik kelas

Dalam sambutannya, Temmy menekankan pentingnya pembukuan dan literasi keuangan sebagai fondasi utama pertumbuhan usaha.

“Melalui UMKM Digital Finance Tour, kami berharap pengusaha UMKM dapat meningkatkan literasi keuangan digital, mulai menerapkan pembukuan digital, serta memanfaatkan pembiayaan secara bijak," ucap Temmy dikutip pada Sabtu, 2 Mei 2026.

Ia juga menegaskan bahwa pencatatan keuangan yang baik akan membuka peluang akses pembiayaan lebih luas, sehingga UMKM bisa berkembang lebih cepat.

Transformasi digital dorong pertumbuhan ekonomi

Hal senada disampaikan Boni Pudjianto yang menilai kemajuan UMKM daerah akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pertumbuhan nasional bermula dari kemajuan usaha Bapak dan Ibu di Kota Tangerang ini. Ketika usaha lokal mampu bertransformasi dan naik kelas, maka akan menjadi daya dorong melesatnya ekonomi secara nasional,” tuturnya.

UMKM Pintar untuk tingkatkan literasi finansial

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama SeaBank Indonesia Sasmaya Tuhuleley menyebut platform UMKM Pintar sebagai solusi belajar mandiri bagi pengusaha UMKM.

Menurutnya, keberadaan platform UMKM Pintar menjadi bagian dari komitmen dalam mendukung penguatan ekosistem UMKM di Indonesia, khususnya dari sisi literasi dan inklusi keuangan.

Menurut Sasmaya, tantangan utama pelaku UMKM tidak hanya pada akses pembiayaan, tetapi juga pada kemampuan mengelola keuangan usaha secara sehat dan berkelanjutan.

“Melalui platform UMKM Pintar, kami ingin menyediakan sarana pembelajaran yang praktis dan mudah diakses agar pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitasnya, sehingga memiliki ketahanan finansial, lebih siap untuk tumbuh dan naik kelas di era digital,” jelas Sasmaya.

(ANN)

perlindungan konsumen tidak bisa dianggap sebagai pelengkap, melainkan harus menjadi pijakan utama dalam membangun UMKM yang berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Tahun 2024, jumlah usaha kuliner di Indonesia mencapai 5,28 juta unit, meningkat sebesar 8,71 persen dibandingkan tahun 2023 (Kemenpar RI, 2026).

Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa UMKM kuliner dan pangan olahan semakin dekat dan melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari sarapan hingga camilan malam, produk UMKM hadir di hampir setiap aktivitas konsumsi.

Di balik geliat yang menggembirakan tersebut tersimpan persoalan mendasar yang kerap terabaikan, yakni rendahnya kesadaran terhadap standar dan mutu produk. Banyak pelaku usaha masih memandang kualitas sebagai beban tambahan biaya, bukan sebagai investasi jangka panjang. Akibatnya, produk yang beredar lebih berorientasi pada harga murah tanpa sepenuhnya menjamin aspek keamanan bagi konsumen yang mengonsumsinya setiap hari.

Di lapangan, kita masih menemukan praktik yang seharusnya tidak lagi terjadi. Produk pangan olahan yang dipalsukan, penggunaan bahan baku yang tidak layak, hingga kasus gangguan kesehatan yang muncul akibat konsumsi makanan yang tidak memenuhi standar.

Fenomena ini bukan sekadar kejadian sesekali, melainkan gambaran bahwa budaya mutu belum benar-benar mengakar. Ketika pelaku usaha mengabaikan standar, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi bisnis, tetapi juga kesehatan masyarakat.

Di titik ini, perlindungan konsumen tidak bisa dianggap sebagai pelengkap, melainkan harus menjadi pijakan utama dalam membangun UMKM yang berkelanjutan.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah soal transparansi informasi. Masih banyak produk UMKM yang beredar tanpa label yang memadai, tanpa penjelasan komposisi, bahkan tanpa informasi gizi yang jelas.

Konsumen akhirnya membeli dalam kondisi "tidak tahu", padahal mereka berhak mendapatkan informasi yang jujur dan terbuka. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sudah menegaskan hal ini, tetapi praktiknya masih jauh dari harapan. Ketika informasi tidak disampaikan secara utuh, hubungan antara produsen dan konsumen menjadi tidak seimbang, dan kepercayaan pun perlahan terkikis.

Di sisi lain, persoalan ini juga tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang belum sepenuhnya terhubung satu sama lain. Upaya menjaga keamanan pangan sering berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat antarlembaga.

Akibatnya, ada celah dalam pengawasan yang membuat produk yang belum layak tetap bisa beredar di pasar. Padahal, instrumen, seperti izin P-IRT dan MD sudah ada untuk memastikan keamanan produk. Ketika sistem ini tidak berjalan optimal, maka perlindungan konsumen menjadi tidak maksimal dan berpotensi menimbulkan risiko yang lebih luas.

Jika situasi ini terus dibiarkan, UMKM akan terjebak dalam pola persaingan yang tidak sehat: murah, cepat, tetapi mengabaikan kualitas. Dalam jangka pendek mungkin terlihat menguntungkan, tetapi dalam jangka panjang justru merugikan. Kepercayaan konsumen bisa hilang, dan ketika itu terjadi, akan sulit untuk kembali.

Karena itu, perubahan cara pandang menjadi penting. UMKM tidak cukup hanya bertahan, tetapi harus mulai bergerak menuju kualitas yang lebih baik dan membangun kepercayaan yang kuat.

Regulasi dan implementasi

Secara aturan, Indonesia sebenarnya sudah memiliki fondasi yang cukup kuat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan pentingnya keamanan dan mutu, sementara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur hak-hak konsumen secara jelas.

Dalam kerangka ini, pelaku usaha seharusnya memahami bahwa tanggung jawab mereka bukan hanya menjual produk, tetapi juga memastikan produk tersebut aman dan layak dikonsumsi. Regulasi telah memberi arah, namun tantangan sesungguhnya ada pada bagaimana aturan itu dijalankan di lapangan.

Kenyataannya, masih banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami kewajiban tersebut. Sebagian menjalankan usaha secara sederhana, tanpa standar produksi yang memadai. Ada juga yang sebenarnya memahami, tetapi belum mampu menerapkan karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya.

Sementara di sisi lain, pengawasan dari pemerintah juga menghadapi keterbatasan, terutama dalam menjangkau pelaku usaha di daerah-daerah. Kondisi ini menciptakan ruang yang rawan, di mana konsumen menjadi pihak yang paling berisiko.

Dalam kondisi tertentu, tekanan ekonomi juga mendorong sebagian pelaku usaha mengambil jalan pintas. Untuk menekan biaya, kualitas bahan baku diturunkan, standar kebersihan diabaikan, bahkan ada yang menggunakan bahan yang seharusnya tidak digunakan.

Praktik seperti ini mungkin memberikan keuntungan sesaat, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan yang dibangun dengan susah payah. Sekali kepercayaan hilang, dampaknya bisa jauh lebih mahal daripada keuntungan yang didapat.

Di sisi lain, konsumen juga belum sepenuhnya siap. Banyak masyarakat yang masih belum terbiasa membaca label, memeriksa izin edar, atau memahami kandungan produk yang dikonsumsi.

Padahal, perlindungan konsumen bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga membutuhkan kesadaran dari konsumen itu sendiri. Konsumen yang kritis akan mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab, dan pada akhirnya menciptakan pasar yang lebih sehat.

Karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak bisa hanya satu arah. Penegakan hukum tetap penting, tetapi harus diiringi dengan edukasi dan pendampingan. Pelaku UMKM perlu dibantu untuk memahami dan memenuhi standar, sementara konsumen perlu diberi pemahaman agar lebih bijak dalam memilih. Dengan cara ini, regulasi tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar hidup dalam praktik sehari-hari.

Terstandar

Perubahan menuju UMKM yang lebih berkualitas harus dimulai dari cara pandang yang baru. Standar dan mutu tidak lagi dilihat sebagai beban, tetapi sebagai investasi yang menentukan masa depan usaha.

Pemerintah, melalui berbagai inisiatif, telah mulai mendorong penerapan standardisasi sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa produk yang beredar tidak hanya layak jual, tetapi juga aman dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Ketika sebuah produk sudah memenuhi standar, dampaknya terasa langsung. Konsumen menjadi lebih percaya, dan kepercayaan itu menjadi kekuatan utama dalam persaingan. Di tengah banyaknya pilihan, konsumen cenderung memilih produk yang jelas kualitasnya.

Selain itu, produk yang terstandar juga lebih mudah masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk platform digital dan ritel modern yang memiliki proses seleksi yang ketat. Ini membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang lebih jauh.

Peningkatan mutu juga membawa dampak positif pada sisi pemasaran. Produk yang baik akan lebih mudah diterima dan direkomendasikan. Pemerintah pun dapat lebih efektif dalam melakukan pembinaan karena memiliki data UMKM yang lebih jelas dan terverifikasi.

Hal ini menciptakan ekosistem yang lebih tertata, di mana pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen saling terhubung dalam satu sistem yang saling mendukung.

Namun, proses transformasi ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Pemerintah, pelaku usaha, lembaga sertifikasi, hingga sektor swasta perlu bergerak bersama. Setiap pihak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa standar benar-benar diterapkan. Tanpa kolaborasi yang kuat, upaya ini berisiko menjadi sekadar program tanpa dampak nyata.

Pada akhirnya, tujuan dari semua ini sederhana, tetapi penting: membangun UMKM yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan dipercaya. UMKM yang kuat adalah UMKM yang menjaga kualitas, jujur kepada konsumen, dan konsisten dalam standar.

Pada saat semua itu menjadi kebiasaan, maka perlindungan konsumen tidak lagi terasa sebagai kewajiban, melainkan menjadi bagian dari budaya usaha. Dari situlah kepercayaan tumbuh, dan dari kepercayaan itulah masa depan UMKM Indonesia dibangun.

Ketika mutu menjadi budaya, kepercayaan akan tumbuh; dan saat kepercayaan hadir, UMKM tidak sekadar bertahan, tetapi memimpin masa depan.

*) Dr Antoni Ludif Arifin,Associate Professor Institut STIAMI dan pemerhati perlindungan konsumen

Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengapresiasi para pelaku usaha ritel modern yang memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga mereka memiliki wadah untuk menjajakan produk-produknya.

"Luar biasa kami apresiasi sekali karena sangat kreatif. Di sini memberikan wadah untuk para UMKM sehingga mereka pun bisa berjualan produk-produknya," katanya kepada ANTARA di Surabaya, Selasa.

Selain mendapat ruang di etalase, Roro mengatakan fasilitas ritel modern ini juga bisa memberi nilai tambah terhadap produk-produk UMKM.

Ia mencontohkan, terdapat pelaku ritel modern di Surabaya, Jawa Timur, yang mewadahi puluhan ribu produk UMKM mulai dari sambal, keripik, kue, bumbu masak, kerajinan tangan, dan sebagainya yakni Pusat Oleh-Oleh Bu Rudy.

Pusat Oleh-Oleh Bu Rudy sendiri telah melegenda dan menjadi ikon Kota Pahlawan hingga menjadi jujukan setiap wisatawan dalam negeri maupun luar negeri yang berkunjung ke Surabaya untuk mencari buah tangan.

Posisi ritel modern Bu Rudy tersebut memberi nilai tambah kepada produk UMKM yang ada di etalasenya karena banyak produk UMKM yang pada akhirnya menjadi oleh-oleh yang wajib dibeli oleh para wisatawan.

"Menurut saya ini menjadi nilai tambah karena memberikan wadah untuk para UMKM sehingga siapa pun yang berkunjung ke Surabaya ketika mereka mau berbelanja ke Bu Rudy maka ada produk UMKM ini," ujar Roro.

Ia berharap upaya ritel modern yang memfasilitasi produk UMKM ini dapat memberikan dampak berganda atau multiplier effect baik bagi pelaku ritel modern, UMKM, maupun bagi perekonomian di daerah dan nasional.

Terlebih, beberapa produk UMKM di etalase pusat oleh-oleh Bu Rudy sudah ada yang berhasil ekspor ke beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang sehingga menjadi bukti bahwa produk lokal diminati pasar internasional.

Roro ingin keberhasilan ini menjadi contoh bagi pelaku ritel modern lainnya untuk dapat membantu pemerintah dalam memajukan produk-produk UMKM agar naik kelas.

"Kami berharap ini menciptakan multiplier effect karena lebih laku produknya dan lebih dikenal. Apalagi Bu Rudy ini di ritel yang menjadi pusat untuk mendatangkan para wisatawan.Tadi saya lihat bahkan ada yang dari luar negeri (pengunjung)," katanya.

Direktur Usaha Kuliner Bu Rudy Ferry Siswadi menyebutkan terdapat 10.000 produk milik lebih dari 800 UMKM yang berada di etalase pusat oleh-oleh Bu Rudy dengan 50 sampai 80 produk di antaranya telah mampu menembus pasar global.

Pemilik Bu Rudy yaitu Lanny Siswandi mengaku kesulitan di masa-masa pandemi COVID-19 adalah titik awal dirinya terpikir untuk membantu para pelaku UMKM.

Kala itu, kata Lanny, ia prihatin dengan UMKM yang terimbas pandemi COVID-19 hingga akhirnya dia membangun pusat oleh-olehnya menjadi lebih besar agar dapat menampung lebih banyak produk-produk UMKM.

Ia mengungkapkan hanya ada dua syarat agar produk UMKM bisa masuk etalase Bu Rudy yakni memiliki Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yaitu izin edar penting bagi produk makanan/minuman olahan UMKM serta bersertifikat halal.

"Kita saling bantu, UMKM juga harus menjaga produknya kalau mau terus berjalan bersama Bu Rudy. Saya juga ingin UMKM sukses. Jangan Bu Rudy saja yang sukses. Saya hanya punya impian seperti itu. UMKM maju bersama Bu Rudy," kata Lanny.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026