Pencabutan izin berusaha terhadap sederet perusahaan pasca-banjir dan longsor besar Sumatra masih menyisakan sengketa. Sebanyak tujuh perusahaan yang izin pemanfaatan hutannya dicabut oleh pemerintah mengadu ke DPR.

Hal ini terungkap dalam rapat antara Komisi IV DPR dengan Kementerian Kehutanan. “Ada perusahaan-perusahaan yang mengadu, kami minta klarifikasinya saat ini,” kata Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman dalam rapat kerja pada Rabu (15/4).

Ketujuh perusahaan itu adalah PT Multi Sibolga Timber, PT Hutan Barumun Perkasa, PT Putra Lika Perkasa, PT Gunung Raya Utama Timber Industries PT Teluk Nauli, PT Panai Lika Sejahtera, serta PT Anugrah Rimba Makmur. Mereka termasuk dalam 22 perusahaan yang dicabut Perizinan Berusahaan Pemanfaatan Hutan atau PBPH-nya oleh Kemenhut.

Merespons Alex, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, pencabutan 22 izin PBPH itu tidak serta-merta akibat kontribusinya terhadap banjir dan longsor di Sumatra pada akhir tahun lalu. Tidak semua perusahaan beroperasi di area daerah aliran sungai (DAS) lokasi terjadinya bencana tersebut.

“Ada juga evaluasi kinerja yang kami lakukan terhadap PBPH tersebut, ada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketaatan atau kewajiban dari PBPH dalam mengelola hutan produksi lestari,” ujar Rohmat.

Sebelum melakukan pencabutan izin, kata Rohmat, sudah ada peringatan yang dikeluarkan Kemenhut untuk perusahaan agar memperhatikan tata kelola kehutanan. Namun, terjadinya banjir dan longsor semakin mendesak adanya evaluasi serius.

“Maka berdasarkan audit kinerja dari Kementerian Kehutanan ditambah investigasi oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di lapangan, maka itu menjadi dasar pencabutan,” ucap Rohmat. Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk memulihkan ekosistem hutan.

Dia juga menjelaskan, penertiban ini tidak hanya ditujukan pada tiga provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, tapi menargetkan seluruh wilayah Indonesia. Tahun lalu, Kementerian Kehutanan telah mencabut 21 PBPH di area hutan alam maupun hutan tanaman seluruh Indonesia dengan total luasan sekitar 1 juta hektare.

Rohmat pun menjelaskan alasan pencabutan PBPH ke-tujuh perusahaan. Lantas, apa alasannya? Berdasarkan berita acara Satgas PKH dan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, berikut alasannya.

PT Multi Sibolga Timber

• Tidak merealisasikan produksi hasil hutan tiga tahun terakhir
• Tidak memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (SPHL)
• Tidak melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan: perambahan dan bukaan lahan tanpa izin
• Adanya bukaan lahan 101 hektare yang berkontribusi terhadap banjir dan tanah longsor
• Berada di area tangkapan air DAS Batang Toru dan terdapat kegiatan yang berkontribusi terhadap banjir dan longsor

PT Hutan Barumun Perkasa

• Belum menyelesaikan penataan batas area kerja
• Tidak melakukan kegiatan penanaman tiga tahun terakhir
• Tidak melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan: fragmentasi 21 persen dari areal konsesi Hak Pengusahaan Hutan

PT Putra Lika Perkasa

• Tidak melaksanakan penanaman tiga tahun terakhir
• Tidak merealisasikan produksi hasil hutan 3 tahun terakhir, sesuai ketentuan , Permenhut 7/2021
• Tidak memiliki SVLK minimal 50 persen
• Tidak memiliki SPHL
• Tidak memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian SVLK
• Tidak melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan: fragmentasi area konsesi

PT Gunung Raya Utama Timber Industries

• Realisasi penanaman 3 tahun terakhir sangat rendah, di bawah 50 persen
• Tidak melaksanakan perlindungan dan pengamanan: fragmentasi
• Tidak mempekerjakan tenaga teknis pengelolaan hutan (GANISPH)
• Terdapat kegiatan yang berdampak pada ekosistem hutan dan menimbulkan konflik sosial

PT Teluk Nauli

• Berada di area tangkapan air DAS Garoga dan DAS Batang Toru, terdapat kegiatan tanpa izin dan bukaan lahan seluas 3.845 hektare. Dinyatakan berkontribusi terhadap banjir dan longsor

PT Panei Lika Sejahtera

• Tidak melaksanakan penanaman tiga tahun terakhir
• Tidak merealisasikan produksi hasil hutan tiga tahun terakhir

PT Anugrah Rimba Makmur

• Perkebunan tanpa izin 605,6 hektare di area konsesi
• Area bekas terbakar 2025 seluas 22,34 hektare. Seharusnya jadi kewajiban untuk melindungi konsesi dari kebakaran, harus memiliki unit pemadaman karhutla
• Di tangkapan air DAS Batang Gadis, DAS Batang Batahan, DAS Batang Toru, dan lain-lain

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong para kepala daerah di tiga provinsi terdampak banjir Sumatra untuk mempercepat pendataan korban penerima hunian tetap (huntap).

Pria yang sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra itu menjelaskan sementara ini sudah ada 39.021 pengajuan huntap.

Masing-masing sekitar 28.000 huntap di Aceh, sekitar 7.000 huntap di Sumatra Utara, dan sekitar 2.800 huntap di Sumatra Barat.

"Kami sudah mulai memikirkan, mereka jangan terlalu lama di huntara [hunian sementara], karena bagaimana pun tidak begitu aman, walaupun ada juga yang bagus. Oleh karena itu, kalau bisa menyelesaikan huntap mereka di tahun ini," ungkapnya di kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (15/4/2026).

Tito menerangkan ada tiga jenis bantuan yang bisa dipilih. Pertama, masyarakat yang memilih membangun secara mandiri di lahannya akan mendapat bantuan senilai Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam dua tahap pencairan.

"Kenapa diberikan dua tahapan? Karena pengalaman BNPB, kalau diberikan sekaligus, takut nanti dipakai yang lain, bangunan rumahnya tidak jadi, setelah itu buat tenda lagi, minta bantuan pemerintah lagi. Maka harus diyakinkan dua tahap," jelasnya.

Kedua, masyarakat terdampak banjir juga bisa yang memilih dibangunkan rumahnya oleh BNPB, asalkan daerahnya dipastikan berada dalam zona aman.

Terakhir, bagi yang perlu relokasi karena berada dalam zona rawan bencana, akan mendapatkan kompleks perumahan yang dibangun secara komunal lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Misalnya kampungnya longsor habis, daerahnya rawan, ada di tepi jurang, atau di pinggir sungai yang berpotensi banjir lagi, itu direlokasi secara komunal. Itulah Kementerian PKP yang kami harapkan jadi ujung tombak," tambah Tito.

Oleh karena itu, Tito memberikan tenggat waktu seminggu, alias sampai Rabu depan, buat para kepala daerah untuk melakukan pendataan apa saja pilihan masyarakat korban banjir di daerah masing-masing.

"Jadi saya minta dukungan dari gubernur-gubernur, juga mendorong para Bupati dan Wali Kota melakukan pendataan. Kalau sampai hari Rabu nanti belum siap, ya, apa boleh buat, [huntap] yang kita bangun duluan adalah daerah-daerah yang sudah siap datanya," tegasnya.

Adapun, Tito mengapresiasi pihak-pihak yang telah bersedia melakukan pembangunan huntap lewat mekanisme gotong-royong. Seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan lain-lain.

Senada, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pihaknya telah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) di lapangan untuk membangun, sesuai pendataan yang telah dikumpulkan.

"Kami sangat bergantung kecepatan data. Begitu sudah ditentukan tempatnya, jumlahnya berapa, kami sudah siap. Kami berharap bisa cepat membantu," ungkapnya.

Masyarakat terdampak banjir Sumatra yang mengajukan huntap utamanya yang rumahnya rusak berat, bahkan hilang diterjang air bah.

Sampai berita ini ditulis, Badan Pusat Statistik (BPS) secara paralel telah melakukan validasi pada 12 kabupaten/kota yang mengajukan huntap.

Sehingga tersisa sekitar 33 kabupaten/kota yang memiliki masyarakat terdampak banjir dengan rumah hilang atau rusak berat yang pendataannya terus dikebut selama seminggu ke depan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, perusahaan-perusahaan yang turut memperparah banjir Sumatra pada akhir tahun lalu, siap membayar ganti kerugian atas kerusakan lingkungan pada pertengahan April 2026.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap enam perusahaan atas kontribusinya memperparah banjir dan longsor di Sumatra, sejak Januari lalu. Total tagihan KLH atas kerusakan lingkungan yang diperparah oleh perusahaan-perusahaan itu mencapai Rp4,8 triliun.

“Sesuai dengan kota kesepakatan di pengadilan, akan dibayar di pertengahan bulan April,” kata Hanif, saat ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa (7/4).

Berdasarkan materi gugatan yang diajukan KLH ke pengadilan negeri, PT AR digugat Rp200,9 miliar; PT NSHE digugat Rp200,6 miliar; PTPN IV digugat Rp121,48 miliar; PT TPL digugat Rp3,89 triliun; PT MST digugat Rp190,69 miliar; serta PT TBS digugat Rp158,6 miliar.

Memberikan Efek Jera

Pembayaran kerugian atas kerusakan lingkungan ini, kata Hanif, dapat menambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sepanjang 2026, PNBP yang dikumpulkan KLH sudah mencapai Rp1,4 triliun, melebihi target yang ditetapkan negara yaitu Rp445 miliar.

Pendapatan denda atau kompensasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan menjadi sumber PNBP yang paling tinggi, yakni mencapai Rp1,44 triliun. Selanjutnya, Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp1,9 miliar.

KLH juga mencatatkan Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp1,6 miliar; Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp9 juta. Selain itu, KLH mencatat Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi senilai Rp2,8 juta.

Meski begitu, Hanif mengatakan penataan lingkungan dengan PNBP ini bukan dimaksudkan untuk mengumpulkan uang. “Tetapi diharapkan menjadi efek jera bagi kita semua untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan,” ujar Hanif.

KLH berhak menggunakan kembali 80% hasil PNBP itu untuk program pengelolaan dan pemulihan lingkungan ke depannya.

Bisnis.com, MEDAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang melanjutkan percepatan relokasi korban banjir besar Sumatra dari lokasi pengungsian ke hunian sementara (huntara).

Juru Bicara Pemkab Aceh Tamiang, M. Farij, mengatakan lebih dari 90% pengungsi telah direlokasi ke huntara.

"Kalau di wilayah perkotaan, memang sudah tidak ada lagi masyarakat yang di tenda. Untuk yang di daerah pedesaan, menunggu kesiapan dari huntara," ujar Farij, dikutip Senin (6/4/2026).

Berdasarkan data Pemkab Aceh Tamiang per Kamis (2/4/2026), sebanyak 2.597 unit huntara telah dibangun dari target 4.089 unit. Dari jumlah tersebut, 2.272 unit telah ditempati oleh warga terdampak bencana.

Pemkab juga mencatat masih terdapat sekitar 2.033 pengungsi yang bukan penerima dana tunggu hunian (DTH).

Farij menjelaskan, warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir memiliki dua opsi, yakni menempati huntara atau menunggu pembangunan hunian tetap (huntap).

"Jadi, memang ada masyarakat yang memilih menunggu dibangun hunian tetap. Mereka ini yang menerima DTH," ujarnya.

Menurut Farij, Pemkab terus mengupayakan agar Aceh Tamiang dapat mencapai nol pengungsi dalam waktu dekat.

Sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi melalui surat edaran tertanggal 1 April 2026 menginstruksikan seluruh datok penghulu untuk mendata kembali rumah rusak terdampak bencana yang belum masuk dalam surat keputusan stimulan tahap I dan II.

Langkah itu dilakukan untuk mendukung pemulihan pascabencana serta memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.

"Kami berterima kasih kepada pemerintah dan pihak-pihak yang mendukung pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang. Tapi kami juga berharap agar pembangunan huntara segera diselesaikan dan penyaluran bantuan dipercepat untuk menyokong masyarakat," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyampaikan bahwa industri asuransi jiwa telah membayarkan klaim sekitar Rp2,6 miliar kepada nasabah yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra.

Ketua Dewan Pengurus AAJI Albertus Wiroyo menuturkan pihaknya terus terbuka dalam menerima klaim dan juga siap melakukan relaksasi, baik proses klaimnya dan batas waktu klaimnya diperpanjang.

“Sejauh ini nilai yang kami terima sekitar Rp2,5 miliar sampai Rp2,6 miliar. Nilai tersebut merupakan klaim yang sudah dibayarkan,” ujarnya seusai konferensi pers di Jakarta, dikutip pada Kamis (26/3/2026).

Dia menyebut klaim yang dibayarkan itu berasal dari berbagai jenis perlindungan yang dimiliki nasabah, baik produk asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan.

“Kami juga senang teman-teman pelaku industri melakukan proses klaimnya lebuh cepat, karena ini kan bencana, ya,” sebutnya.

Lebih jauh, Albertus berharap bahwa ke depannya asuransi tidak hanya dimiliki oleh nasabah di kota besar saja, justru baginya segmen kelas bawah lebih butuh asuransi daripada segmen kelas atas.

“Ini juga salah satu PR kita. Kita senang beberapa perusahaan asuransi sudah juga banyak menggarap itu ya, antara lain yang bekerja sama dengan bank-bank BRI Itu juga satu tanda positif,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, AAJI mendorong perusahaan asuransi memberikan relaksasi bagi korban bencana alam wilayah Aceh-Sumatra dalam memenuhi dokumen klaim.

Menurut AAJI, hal itu dilakukan supaya proses pengajuan dapat berjalan beriringan dengan tetap menjaga proses verifikasi menyeluruh, untuk mencegah potensi tindak kejahatan asuransi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebab demikian, Direktur Eksekutif AAJI Emira E. Oepangat mengatakan sejalan dengan prinsip perlindungan kepada pemegang polis, apabila semua persyaratan sesuai dengan ketentuan polis, pihaknya mendorong agar ada relaksasi.

“AAJI mendorong perusahaan untuk memberikan relaksasi bagi nasabah yang mengalami kendala dalam pemenuhan dokumen klaim,” kata kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (4/12/2025).

Sepekan Ramadan berlalu, warga Indonesia berbuka puasa dalam hangatnya rumah. Namun, suasana di Tapanuli Tengah berbeda. Setelah tiga kali diterjang banjir sepanjang 2026, sebagian warga masih menjalani puasa di tenda pengungsian. Padahal, pemerintah provinsi sebelumnya menjanjikan kondisi “zero pengungsi” sebelum Ramadan tiba. Janji itu kandas, digantikan banjir susulan pada 11 dan 16 Februari yang memaksa warga bertahan di pengungsian. Saat tarawih pertama, gubernur menyampaikan pesan yang telah berulang didengar: sabar.

Sabar. Inti dari ibadah puasa, sekaligus beban yang tidak ringan bagi mereka yang kini tidur beralas terpal. Dan Tapanuli bukan satu-satunya. Pada 23 Februari, banjir kembali menyapu Bali dan Bondowoso, menambah daftar warga yang Ramadan ini kehilangan rumah sebagai tempatnya pulang. Pertanyaannya bukan lagi mengapa banjir datang, melainkan mengapa kelompok yang sama selalu paling lama menanggung dampaknya.

Tiga bulan setelah banjir pertama melanda Sumatera, hampir 13 ribu warga masih bermalam di tenda pengungsian saat Ramadan tiba. Di posko-posko pengungsian yang masih beroperasi, ada pola yang perlu dicermati: bukan hanya siapa yang terdampak, melainkan siapa yang masih di sana. Mereka yang memiliki tabungan, jaringan sosial, atau akses transportasi sudah mulai membangun ulang kehidupan. Yang tinggal adalah mereka yang tidak punya pilihan itu: petani yang kebun dan lahannya masih tertimbun lumpur, keluarga yang kehilangan satu-satunya tempat berlindung, warga lanjut usia yang bergantung pada bantuan posko. Seperti disoroti dalam opini Uli Arta Siagian di Katadata (20 Februari 2026), bencana memang tak pernah netral; bebannya selalu jatuh paling berat pada mereka yang dalam kondisi normal pun sudah paling terbebani.

Yang jarang masuk dalam laporan pemulihan adalah kondisi kesehatan jiwa korban. Bayangkan warga Tapanuli yang belum selesai membersihkan lumpur dari rumahnya ketika banjir kedua datang, diikuti yang ketiga. Rasa aman yang belum sempat pulih kembali runtuh. Paparan bencana berulang dalam waktu singkat bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik berlapis, tetapi juga menggerus kapasitas psikologis secara kumulatif.

Studi oleh Li dan Leppold (2025) menunjukkan bahwa paparan bencana berulang, terutama dalam jarak waktu yang berdekatan, memperburuk kondisi kesehatan mental. Dampak yang lebih berat ditemukan pada kelompok berpenghasilan rendah dan tinggal di pedesaan: pada konteks Tapanuli Tengah, mereka adalah orang yang sama yang tiga bulan lalu masih tidur di tenda pengungsian. Pada kelompok ini, resiliensi yang dibutuhkan untuk bertahan dari krisis berulang secara alamiah habis lebih cepat. Maka, mendelegasikan pemulihan ke level daerah tanpa memastikan dukungan psikososial yang sudah diamanatkan benar-benar berjalan, berarti mentransfer kegagalan sistem ke pundak individu yang paling tidak mampu menanggungnya.

Inilah ketidaksesuaian yang paling mendasar. Skema pemulihan seperti Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pascabencana (R3P) bekerja di level provinsi dan kabupaten, dan upaya pemerintah Sumatera Utara bersama pemerintah pusat, TNI-Polri, dan relawan patut diakui. Namun ada batas struktural yang tidak bisa dilampaui oleh kerja keras satu provinsi.

Penyebab bencana ini beroperasi pada skala yang lebih luas. Kajian Center for Analysis and Applying Geospatial Information (Cenago) Institut Teknologi Bandung yang dipublikasikan Tempo mencatat bahwa banjir November 2025 dipicu Siklon Tropis Senyar ekstrem yang hanya terjadi satu kali dalam 700-1.000 tahun. Angka itu hampir 20 kali standar mitigasi banjir yang umum digunakan. Artinya, infrastruktur mitigasi dan pemulihan yang kita miliki dibangun untuk iklim yang tidak lagi kita tinggali.

Sementara itu, alih fungsi lahan dan buruknya tata kelola hutan yang memperbesar dampak krisis iklim adalah produk keputusan di level nasional, bahkan global. Ketika tanggung jawab pemulihan didelegasikan ke bawah sementara akar masalahnya bersumber dari atas, beban terberat jatuh pada warga yang paling sedikit berkontribusi pada krisis dan paling terbatas sumber dayanya.

Ini bukan argumen untuk mengurangi peran pemerintah daerah, melainkan untuk memperluas tanggung jawab nasional secara nyata. Setidaknya tiga hal perlu berubah. Pertama, bencana berulang yang dipicu krisis iklim perlu diperlakukan sebagai persoalan kebijakan nasional, dengan alokasi dana yang mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kerentanan sosial-ekonomi, bukan hanya skala kerusakan fisik.

Kedua, dukungan psikososial perlu diperlakukan sebagai prioritas utama, bukan komponen yang pertama kali dikorbankan ketika kapasitas fiskal terbatas. Ketiga, mengikuti seruan Uli Arta Siagian, data terpilah berdasarkan kondisi sosial-ekonomi dan gender perlu menjadi prasyarat dalam perencanaan respons bencana. Tanpa data itu, rencana distribusi bantuan akan terus terlihat rata di atas permukaan, padahal dampak bencana itu sendiri tak pernah rata.

Ketika Ramadan berakhir, warga yang melewatinya di tenda pengungsian tidak akan langsung memiliki rumah untuk pulang. Banjir ketiga di Tapanuli adalah sinyal bahwa sistem pemulihan yang ada belum dirancang untuk menjawab bencana yang berakar dari level di atas kemampuan daerah untuk mengatasinya. Sabar adalah keutamaan. Namun menjadikannya satu-satunya respons negara terhadap krisis yang berulang, sementara akar masalahnya tidak disentuh di level yang semestinya, adalah pilihan kebijakan, bukan takdir.

Aceh Tamiang: Tim relawan Solidarity for Humanity Jhonlin Group kembali melakukan aksi nyata pemulihan pascabencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Kali ini, fokus utama diarahkan pada pengerukan atau dredging di Muara Sungai Kuala Peunaga guna mengatasi pendangkalan parah akibat sedimentasi pascabanjir yang menghambat aktivitas nelayan.

Langkah normalisasi muara ini menjadi bagian penting dari upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini terdampak serius akibat akses laut yang tertutup material sedimen.

Perwakilan Jhonlin Group, Vendy Umar, mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen kemanusiaan dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat terdampak bencana.

“Kita dalam rangka Solidarity for Humanity. Kita ke sini itu karena kita harus mengeruk atau dredging sedimen yang memang menumpuk pascabanjir Sumatra kemarin. Jadi, kita berharap dengan normalisasi alur ini dengan kedalaman 6 meter, lebar 70 meter, dan panjang sekitar 5 kilometer, masyarakat di pesisir sungai bisa keluar masuk untuk mencari ikan tanpa harus menunggu pasang surut,” ujar Vendy.

Pendangkalan muara akibat banjir besar sebelumnya menyebabkan kapal nelayan kesulitan keluar masuk laut, sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat pesisir. Banyak nelayan terpaksa menunda melaut atau menunggu kondisi pasang, yang meningkatkan risiko kerusakan hasil tangkapan dan menurunkan produktivitas.

Program dredging ini ditargetkan mengembalikan fungsi strategis muara sebagai jalur transportasi utama nelayan sekaligus memperbaiki ekosistem perairan yang terganggu akibat sedimentasi berlebih.

Selain pemulihan ekonomi, normalisasi muara juga menjadi langkah mitigasi bencana jangka panjang. Dengan kedalaman yang memadai, aliran air dapat kembali stabil sehingga mengurangi potensi pendangkalan berulang dan meningkatkan ketahanan wilayah pesisir terhadap dampak banjir di masa depan.

Program Solidarity for Humanity merupakan inisiatif kemanusiaan Jhonlin Group yang berfokus pada pemulihan wilayah terdampak bencana, termasuk perbaikan infrastruktur vital, pemulihan lingkungan, dan dukungan terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal.

Dengan dimulainya proyek pengerukan ini, masyarakat Aceh Tamiang diharapkan dapat segera kembali beraktivitas secara normal. Upaya ini sekaligus menegaskan peran sektor swasta dalam mendukung pemulihan pascabencana dan mempercepat kebangkitan ekonomi daerah terdampak.

(SAW)

Beberapa waktu lalu, Auriga Nusantara dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya berkesempatan hadir di hadapan para anggota Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Alih Fungsi Lahan. Di ruang sidang tersebut, Ketua Auriga Nusantara, Timer Manurung, membawa data yang cukup krusial bagi masa depan bangsa kita: angka deforestasi Indonesia 2025 menunjukkan lonjakan yang signifikan, bahkan hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2024.

Data awal Auriga Nusantara memperlihatkan bahwa luas deforestasi nasional mencapai 417.000 hektare untuk periode Oktober-Desember 2025, jauh lebih tinggi dari 261.000 hektare pada 2024. Kenaikan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan potret nyata di lapangan. Di daerah-daerah seperti Aceh, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat, laju kehilangan tutupan hutan meningkat drastis. Fenomena ini memicu diskusi hangat, terutama mengenai bagaimana kita memotret kondisi hutan kita secara akurat agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari sasaran.

Dalam forum tersebut, beberapa anggota DPR RI telah menunjukkan keberpihakan nyata terhadap kelestarian alam. Diskusi yang muncul bukan lagi sekadar normatif, melainkan menyentuh substansi kritis mengenai bagaimana perlindungan hutan harus disinkronkan dengan kesejahteraan rakyat. Kepedulian para wakil rakyat ini memberikan harapan bahwa suara dari daerah-daerah yang terancam bencana ekologis kini mulai terdengar lebih kencang di Senayan.

Namun, di sisi lain, kepedulian individu saja tidaklah cukup jika tidak ditopang oleh fondasi hukum yang kuat. Kita harus jujur mengakui bahwa Undang-Undang Kehutanan yang kita miliki saat ini sudah tidak lagi menjawab kebutuhan zaman dalam menjaga integritas alam dan hutan Indonesia.

Regulasi yang ada cenderung hanya menjaga status administratif "Kawasan Hutan", sementara pohon-pohon di dalamnya terus menyusut. Kita membutuhkan terobosan legislasi baru yang lebih relevan—sebuah undang-undang yang tidak hanya bicara soal kayu dan administrasi lahan, tetapi soal jasa ekosistem, ketahanan iklim, dan perlindungan tutupan hutan secara utuh tanpa terjebak sekat-sekat birokrasi lama.

Dalam memantau perubahan ini, Auriga Nusantara bersama jaringan akademisi menggunakan platform MapBiomas Indonesia. Penting untuk dipahami bahwa perbedaan data antara lembaga masyarakat sipil dengan kementerian terkait bukanlah soal "siapa yang benar atau salah."

Perbedaan ini lazim terjadi karena perbedaan definisi dan metodologi. Pemerintah sering kali menggunakan parameter "Kawasan Hutan" yang mengacu pada status legal lahan. Sementara itu, MapBiomas berfokus pada pemetaan "Tutupan Lahan" (land cover) secara biofisik—memotret apa yang secara nyata ada di atas permukaan bumi, tanpa melihat label administratifnya.

Secara teknis, MapBiomas menggunakan teknologi pemrosesan data berbasis awan (cloud computing) melalui Google Earth Engine. Platform ini memproses ribuan piksel citra satelit Landsat secara otomatis dengan resolusi 30 meter. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuan klasifikasi yang konsisten sepanjang tahun, sehingga kita bisa melihat sejarah perubahan setiap petak lahan dari tahun 1990 hingga saat ini dengan standar metodologi yang sama.

Metodologi klasifikasi dalam MapBiomas dilakukan secara berlapis, mulai dari klasifikasi citra per tahun hingga integrasi filter spasial untuk memastikan akurasi. Proses ini mampu mengidentifikasi kelas tutupan lahan yang spesifik seperti lahan basah, badan air, hingga infrastruktur.

MapBiomas merupakan bagian dari jejaring global yang dimulai di Brasil pada 2015, awalnya digagas untuk memantau Amazon secara kolaboratif. Kredibilitas metodologi ini telah teruji secara saintifik dan dikutip di sejumlah jurnal internasional bereputasi tinggi.

Melalui lensa MapBiomas, kita melihat transformasi lahan yang luar biasa. Sejak 1990 hingga 2024, sawit meluas lebih dari 1.200%, sementara Hutan Tanaman Industri (HTI) berkembang hingga puluhan kali lipat. Data ini menunjukkan bahwa tekanan terbesar terhadap hutan kita berasal dari aktivitas skala industrial, bukan pemukiman masyarakat yang bertambah secara moderat.

Dalam rentang Januari-Oktober 2025, tren kenaikan deforestasi ini juga terlihat pada tiga provinsi yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor November tahun lalu, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Papua, sebagai benteng terakhir hutan hujan tropis, mulai menunjukkan pola yang serupa dengan Sumatra dan Kalimantan di masa lalu. Tantangan terbesar saat ini adalah "deforestasi terencana." Banyak hutan alam yang berada di dalam wilayah izin konsesi. Secara regulasi, pembukaan lahan di area ini memiliki legalitas, namun secara ekologis, ini adalah ancaman besar.

Di sinilah urgensi undang-undang baru yang lebih holistik. Ada lubang besar dalam kebijakan kita. UU Kehutanan selama ini justru mendorong terjadinya deforestasi. Penyebabnya adalah karena UU Kehutanan hanya fokus pada kawasan hutan, meminggirkan peran penting hutan alam, dan mengabaikan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal yang hidup dalam hutan.

Saat ini ada sekitar 42 juta hektare–ini sekitar 44%--tutupan hutan alam tersisa di Indonesia tanpa perlindungan hukum. Sebanyak 9,7 juta hektare di antaranya berada di luar kawasan hutan atau di Areal Penggunaan Lain (APL), dan 32,7 juta hektare di dalam kawasan hutan produksi yang dibebani izin konsesi, baik itu untuk komoditas hutan produksi, perkebunan sawit, pulp dan lainnya.

UU hanya fokus pada kawasan hutan, jumlah hutan alam di APL dan dalam konsesi seolah tak terhitung. Karena itu, regulasi masa depan harus mampu melindungi hutan alam yang saat ini berada di luar kawasan hutan resmi (APL). Tanpa perlindungan hukum yang kuat dan spesifik, hutan-hutan ini akan tetap rentan dialihfungsikan.

Bencana banjir dan longsor adalah pengingat bahwa alam memiliki batas toleransi. Dengan memanfaatkan data yang akurat dan metodologi yang teruji internasional, serta didorong oleh semangat pembaruan hukum dari para wakil rakyat yang peduli, kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki tata kelola lahan kita. Kejujuran terhadap data dan keberanian merombak regulasi adalah langkah pertama menuju pelestarian yang nyata.

Lebih dari dua bulan setelah banjir dan tanah longsor meluluhlantakkan tiga provinsi di Sumatra, keheningan di desa-desa terdampak bukanlah tanda pulihnya keadaan, melainkan kelumpuhan akibat krisis yang kasat mata. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat lebih dari 117.000 orang masih mengungsi dan sedikitnya 1.200 nyawa melayang. Sebagian pasar memang mulai berdenyut kembali, tapi urat nadi ekonomi rumah tangga belum benar-benar bergerak. Aktivitas tampak ada, hanya pendapatan belum pulih.

Masalahnya bukan karena tak ada pekerjaan yang harus dilakukan. Justru sebaliknya: daftar pekerjaan begitu panjang. Yang absen adalah pendanaan untuk membayarnya.

Saat ini, kita sedang menyaksikan benturan antara kebutuhan kemanusiaan yang mendesak dan ortodoksi fiskal yang kaku. Anggaran negara dirancang untuk situasi “normal”: pasar yang relatif stabil, penerimaan yang dapat diproyeksikan, serta institusi yang berfungsi tanpa gangguan besar. Namun bencana adalah guncangan abnormal. Ia menghancurkan modal fisik, mengganggu pasar tenaga kerja, merusak jaringan distribusi, sekaligus melemahkan kapasitas pemerintah daerah untuk merespons dengan cepat.

Dalam situasi seperti itu, mekanisme anggaran tahunan yang kaku justru menjadi hambatan. Siklus perencanaan yang panjang, alokasi yang terkunci dalam pos-pos tertentu, serta prosedur persetujuan yang berlapis membuat aliran dana tersendat, padahal waktu menjadi faktor paling menentukan. Ketika pembangunan kembali diperlakukan sebagai “urusan jangka panjang” dan belanja ditahan demi menjaga disiplin fiskal, yang terjadi bukanlah kehati-hatian, melainkan penundaan biaya. Setiap bulan keterlambatan berarti meningkatnya pengangguran terselubung, melemahnya permintaan lokal, dan bertambah mahalnya pemulihan di kemudian hari.

Bencana telah melenyapkan rumah, infrastruktur, lahan produktif, serta aset ekonomi warga. Mengganti semua itu bukanlah opsi tambahan yang bisa dinegosiasikan. Memilih untuk menunda respons memang merupakan keputusan fiskal, tapi keputusan yang mendorong beban lebih besar ke masa depan.

Karena itu, pertanyaannya bukan bagaimana melindungi anggaran dari bencana, melainkan bagaimana memobilisasi anggaran untuk memulihkan penghidupan sebelum kerusakan menjadi permanen.

Proyek-proyek pemulihan yang paling mendesak sesungguhnya juga yang paling realistis untuk segera dijalankan: pembersihan lahan dari sedimen, penguatan bantaran sungai, perbaikan jalan desa, rehabilitasi sekolah dan fasilitas kesehatan, restorasi saluran irigasi, hingga penanaman kembali lahan pertanian yang tertunda. Kegiatan ini bersifat padat karya dan dapat segera menyerap tenaga kerja lokal melalui skema tunai (cash-for-work), seperti Padat Karya Tunai. Ia tidak menuntut teknologi canggih, melainkan pembiayaan di muka yang cepat dan terkoordinasi.

Di Sumatera Utara saja, sekitar 2,5 juta orang atau sepertiga dari total angkatan kerja bergantung pada sektor pertanian. Setiap hari saluran irigasi dibiarkan rusak berarti satu hari kehilangan pendapatan dan berisiko kehilangan musim tanam. Setiap bulan rehabilitasi tertunda berarti memperpanjang ketergantungan pada bantuan. Kita tak bisa menunggu tahun fiskal berikutnya untuk menggerakkan kembali mesin ekonomi desa.

Dalam konteks itu, disiplin fiskal tak boleh dimaknai sebagai penahanan otomatis atas belanja. Ia harus dibedakan dari kekakuan administratif. Pemerintah dapat menggunakan instrumen pembiayaan di luar siklus tahunan tanpa harus menanggalkan prinsip kehati-hatian. Penerbitan obligasi khusus untuk pemulihan bencana, atau pelibatan BUMN konstruksi dan utilitas sebagai instrumen pembiayaan kuasi-fiskal, bukanlah hal baru dalam praktik kelembagaan Indonesia. Yang berbeda hanya orientasinya: bukan sekadar mengejar pertumbuhan agregat, melainkan memulihkan penghidupan warga.

Selain itu, negara perlu membedakan secara tegas antara belanja yang mendesak dan belanja yang dapat ditunda. Realokasi tidak identik dengan pemotongan jaring pengaman sosial, melainkan penataan ulang lini masanya. Program berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun ekspansi infrastruktur jalan tol dapat dilakukan bertahap atau diprioritaskan secara geografis. Penyesuaian sementara ini membuka ruang fiskal untuk memusatkan sumber daya pada wilayah terdampak tanpa mengorbankan tujuan jangka panjangnya.

Logika dasar untuk hal-hal itu sederhana: mencegah kerusakan permanen hari ini sering lebih murah daripada memperbaikinya nanti.

Dengan defisit fiskal yang mendekati ambang batas 3% dan kebutuhan penerbitan utang yang signifikan tahun ini, kehati-hatian tetap diperlukan. Namun ada perbedaan mendasar antara menambah utang untuk konsumsi rutin dan memanfaatkan pembiayaan lunak dari lembaga multilateral guna menjembatani fase pemulihan. Pinjaman konsesional dari lembaga seperti Bank Pembangunan Asia atau Bank Dunia, termasuk penerbitan sukuk tematik untuk rekonstruksi, dapat berfungsi sebagai penyangga waktu.

Selama pembiayaan tersebut bersifat terbatas, terikat pada penggunaan tenaga kerja dan pengadaan lokal, serta difokuskan pada proyek fisik yang terukur, utang menjalankan fungsi aslinya: menstabilkan ekonomi dalam kondisi guncangan luar biasa. Ia bukan pengganti tanggung jawab negara, melainkan alat untuk memastikan respons tidak tertunda oleh kekangan administratif.

Di desa-desa seperti Bener Meriah, pekerjaan sudah menunggu: saluran yang perlu dibersihkan, tanggul yang harus diperkuat, lahan yang harus ditanami kembali. Apakah komunitas-komunitas ini akan segera memperoleh kembali martabat melalui kerja, atau terperosok dalam ketergantungan berkepanjangan, sepenuhnya bergantung pada seberapa lentur negara menafsirkan disiplin fiskal di masa krisis.

Dalam situasi luar biasa, ketegasan bagaimanapun bukan berarti menahan, melainkan bertindak tepat waktu.

Kota Padang (ANTARA) - Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), di akhir November 2025, tidak hanya menyebabkan korban jiwa. Bencana hidrometeorologi ini juga memberikan efek domino berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah terdampak, salah satunya dari segi ekonomi.

Banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, hingga mata pencarian. Melihat masifnya dampak bencana yang ditimbulkan, PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk mengeluarkan kebijakan khusus bagi nasabah kredit konsumer yang terdampak banjir bandang, lewat relaksasi kredit.

Skema restrukturisasi kredit khusus ini diberikan agar mereka bisa segera pulih dan bangkit pascabencana alam yang menimpanya. Kebijakan ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan bagi masyarakat untuk kembali menata kehidupan mereka, setelah dilanda musibah.

Sofia Risa, salah seorang nasabah kredit pemilikan rumah (KPR) BTN di Kota Padang mengatakan sangat terbantu dengan adanya kebijakan relaksasi pembayaran cicilan yang diberikan bank pelat merah atau milik negara tersebut.

"Saya sangat terbantu sekali dengan relaksasi BTN. Ini sangat membantu kami untuk bangkit pascabencana banjir," kata dia.

Ibu dua anak ini mengatakan beberapa hari setelah bencana terjadi, BTN Pusat datang mengunjungi lokasi terdampak bencana, salah satunya Perumahan Abi KPR BTN yang terletak di daerah Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumbar.

Pada saat itu, perwakilan BTN menyambangi para pemilik rumah yang juga merupakan nasabah BTN. Tidak hanya menyalurkan bantuan berupa uang tunai dan sembako, pihak bank juga berdiskusi dan menerima keluhan masyarakat yang kebingungan memikirkan cicilan rumah yang jatuh tempo setiap bulan pascabencana.

Dalam sebulan, Sofia bersama nasabah lainnya harus merogoh saku Rp1.067.000 untuk membayar cicilan rumah selama 15 tahun. Setelah adanya kebijakan relaksasi yang diterapkan BTN, uang tersebut kini dapat disimpan untuk keperluan pendidikan kedua anaknya, hingga modal untuk kembali membuka warung kebutuhan harian yang sebelumnya luluh lantak dihantam banjir bandang.

"Terhitung Januari 2026, hingga Desember 2026, kami mendapat keringanan untuk tidak membayar cicilan dulu, dan ini sangat membantu sekali," sebut perempuan yang sudah enam tahun menempati rumah KPR tersebut.

Sofia mengaku telah bertemu langsung dengan perwakilan BTN untuk menanyakan perihal penangguhan atau keringanan lainnya. Pihak bank sendiri menawarkan beberapa opsi, salah satunya keringanan pembayaran cicilan berdasarkan kesanggupan. Misalnya, cicilan per bulan nasabah yang mulanya Rp1.067.000 diturunkan menjadi Rp800 ribu, namun jangka waktu pembayaran bertambah dari ketentuan sebelumnya.

Rencananya, ia bersama suami akan mengambil keringanan pembayaran cicilan yang ditawarkan pihak BTN. Meskipun harus menambah masa pelunasan yang awalnya hanya 15 tahun, Sofia meyakini langkah itu cukup realistis mengingat kondisi ekonomi yang belum stabil, setelah tiga bulan dihantam bencana.

Kini, uang yang seharusnya dikeluarkan setiap bulan untuk membayar cicilan rumah bisa ia gunakan sebagai modal usaha warung kecil miliknya yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga, di antaranya sabun mandi, detergen, makanan ringan, minuman, telur dan lain sebagainya.

"Yang pasti uang tadi bisa kami maksimalkan untuk membayar kebutuhan sekolah anak dan usaha warung," ujarnya.

Senada dengan Sofia, Nasution yang juga nasabah BTN, sekaligus pemilik rumah KPR BTN Perumahan Abi, mengaku sangat terbantu dengan adanya kebijakan penangguhan pembayaran cicilan selama satu tahun.

Kebijakan ini dinilai sangat membantu masyarakat yang sedang kesusahan dan berjuang bangkit pascabencana hidrometeorologi yang melanda di akhir November 2025. Lewat skema restrukturisasi kredit tersebut, setidaknya masyarakat bisa bernapas lega dan tidak memikirkan cicilan rumah selama satu tahun.

Nasution bercerita sekitar satu bulan setelah bencana berlalu, ia mendatangi kantor BTN untuk menanyakan apakah ada keringanan bagi nasabah yang terdampak bencana. Kala itu, pihak bank menawarkan tiga opsi, salah satunya adalah penangguhan pembayaran selama satu tahun.

"Waktu itu ada tiga opsi yang ditawarkan dan saya memilih penangguhan pembayaran cicilan selama satu tahun," sebut dia.

Dengan adanya relaksasi atau penangguhan pembayaran cicilan selama satu tahun, ia bersama istri akan menggunakan uang yang seharusnya dikeluarkan Rp1.067.000 per bulan untuk biaya pendidikan anak-anaknya.

"Kalau masih ada sisanya, uang itu akan saya tabung," ujarnya.

Bapak tiga anak ini mengaku keringanan yang diberikan pihak bank datang pada momentum yang tepat. Sebab, sejak bencana terjadi di akhir November 2025, hingga kini, ia belum bisa bekerja sebagai pedagang ikan air tawar yang dipasok dari Danau Maninjau di Kabupaten Agam untuk kembali dijual ke Kota Padang.

"Relaksasi dari BTN sangat membantu kami sekali karena biaya cicilan per bulan ditangguhkan dulu, dan uangnya bisa kami gunakan untuk kebutuhan lain," kata dia.

Sementara itu, Direktur Perumahan Abi Koto Panjang Firma Sari mengatakan beberapa hari setelah kejadian bencana, ia mendapatkan informasi adanya relaksasi pembayaran cicilan rumah bagi konsumen.

Setelah mendapatkan informasi adanya relaksasi pembayaran cicilan rumah, Firma Sari menyampaikan kepada 28 kepala keluarga yang terdampak bencana untuk mengurus segala persyaratan agar mendapatkan kemudahan.

"Menurut saya, langkah BTN ini baik sekali karena sangat membantu masyarakat yang terdampak bencana," ujarnya.

Secara umum, di kawasan perumahan BTN tersebut terdapat 28 unit rumah yang terdampak langsung banjir bandang. Dari jumlah itu, dua unit rumah rata dengan tanah dan sisanya rusak ringan hingga berat. Kejadian nahas itu juga menyebabkan satu orang dewasa yang merupakan nasabah BTN beserta dua anaknya meninggal dunia.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera setidaknya berdampak kepada 22.879 nasabah kredit konsumer BTN yang tersebar di wilayah kantor BTN Banda Aceh (BSN), Medan, Padang dan Pematang Siantar. BTN mencatat nilai baki debet atau sisa pokok pinjaman kredit konsumer imbas bencana tersebut setidaknya mencapai Rp1,93 triliun.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan relaksasi kredit diberikan berdasarkan tingkat dampak bencana yang dialami nasabah kredit konsumer. Nasabah dengan kategori terdampak ringan memperoleh masa tenggang pembayaran angsuran hingga enam bulan, kategori sedang hingga sembilan bulan, dan kategori terdampak berat hingga 12 bulan. Kebijakan restrukturisasi ini berlaku hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025 serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi bank.

Relaksasi kredit tersebut dilaksanakan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana. Dalam pelaksanaannya debitur kredit konsumer dapat mengajukan permohonan restrukturisasi melalui kantor cabang BTN sesuai domisili atau lokasi agunan.

Para debitur kredit konsumer hanya perlu melampirkan identitas diri serta keterangan dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan debitur dan/atau agunan terdampak langsung oleh bencana. BTN akan melakukan verifikasi dan asesmen untuk memastikan relaksasi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

Kebijakan relaksasi kredit yang diberlakukan BTN merupakan wujud komitmen melayani masyarakat dalam berbagai situasi, termasuk saat bencana. Relaksasi ini sekaligus bukti BTN merespons dampak yang terjadi di tengah masyarakat, dan tidak hanya berfokus pada aspek finansial semata.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin meminta percepatan renovasi 8.850 rumah tenaga kesehatan di Sumatra-Aceh akibat bencana hidrometeorologi.

Hal itu dia sampaikan saat rapat evaluasi penanganan pascabencana Sumatra-Aceh bersama Dewan Perwakilan rakyat (DPR), Rabu (18/2/2026). Budi lebih dulu menjelaskan bahwa seluruh fasilitas kesehatan telah beroperasi.

Budi mengatakan bahwa pihaknya meminta percepatan penyaluran anggaran untuk memperbaiki rumah tenaga kesehatan.

"Yang kami butuhkan kedua adalah tenaga kesehatan; ada 8.850 yang rumahnya terdampak. Itu sudah diverifikasi oleh saya dan Kemenkes, dan Kemendagri tinggal dicairkan dana renovasinya," katanya.

Dia berharap perbaikan dapat dituntaskan sebelum memasuki Hari Raya Idulfitri. Selain itu, dia merencanakan perbaikan fasilitas kesehatan yang rampung pada akhir Maret dengan dana yang ditaksir mencapai Rp529,3 miliar.

"Kita berencana akhir Maret kita memperbaiki 100 persen fasilitas kesehatan yang sekitar 3.000-an itu. Itu butuh dana Rp529,3 miliar," jelasnya.

Menurutnya, surat pengajuan perbaikan fasilitas kesehatan dilakukan pada 20 Januari ke Presiden Prabowo Subianto dan ke Kementerian Sekretariat Negara.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan usulan tersebut dapat dimasukkan sebagai usulan anggaran tambahan belanja kementerian dan lembaga.

"Sebenarnya ini bisa masuk ke usulan anggaran tambahan belanja kementerian dan lembaga untuk tim Satgas Bencana. Jadi tinggal masuk ke sana aja, prosedurnya seperti itu ke Bappenas ke Rim Satgas yasudah keluar," kata Purbaya.

Purbaya menambahkan bahwa jika dilihat dari alokasi anggaran untuk penanganan sekitar Rp50-Rp60 triliun masih tersisa banyak, sehingga Kemenkes dapat mengajukan melalui alur tersebut.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengusulkan penyaluran bantuan presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro terdampak bencana di Sumatra bagi pelaku usaha mikro yang belum tersentuh perbankan.

Maman menargetkan Banpres tersebut disalurkan kepada 200 pelaku usaha mikro di tiga provinsi Sumatra yang terdampak bencana tetapi belum tersentuh perbankan, yakni di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Ia pun menyampaikan rencana tersebut tengah dibicarakan dengan pihak terkait, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara, dan pemerintah daerah.

"Kita sedang melakukan kajian pembicaraan untuk memberikan usulan bantuan presiden rehabilitasi untuk usaha mikro sebesar kurang lebih sekitar 200 ribu UMKM di tiga provinsi ini," ujar Maman dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pemerintah, Rabu (18/2) dikutip Detikfinance.

Sementara itu, Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan total anggaran yang diusulkan mencapai Rp600 miliar untuk menjangkau 200 ribu UMKM terdampak bencana.

Menurutnya, usulan ini dilakukan sebagai bentuk keadilan terhadap pelaku usaha mikro karena UMKM yang memiliki kredit di bank sudah mendapatkan fasilitas relaksasi seperti keringanan bunga hingga penghapusan utang.

"(Bantuan yang diberikan) 3 juta per UMKM. Jadi, totalnya (anggaran) Rp 600 miliar," ujar Riza.

Riza pun menambahkan Banpres tersebut khusus untuk bagi pelaku UMKM yang benar-benar tak memiliki akses pembiayaan sebelum bencana melanda.

"Jadi, nanti kriterianya di sini adalah satu, mereka yang belum mendapatkan KUR, mereka yang belum punya kredit perbankan, atau tidak sedang kredit perbankan," tambahnya.