Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi besar yang melanda wilayah Sumatra pada 2025 terus menunjukkan perkembangan, baik dari sisi pemulihan fisik maupun ekonomi masyarakat terdampak.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatra itu menjadi salah satu bencana hidrometeorologi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.

“2025 tercatat sebagai salah satu bencana hidrometeorologi terbesar yang pernah melanda wilayah Sumatra, bahkan Indonesia. Pada kondisi awal, berdasarkan data Satgas PRR pada 2 Desember 2025 tercatat 2.178.269 jiwa terdampak di tiga provinsi,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, sementara ratusan ruas jalan dan jembatan mengalami kerusakan hingga memutus konektivitas antarwilayah. Pemerintah kemudian membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.

Qodari menjelaskan pemerintah memfokuskan penanganan pada enam isu strategis, yakni percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), penyaluran dana hunian, pemulihan konektivitas, rehabilitasi layanan dasar, pemulihan sektor pertanian dan perikanan, serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Dalam aspek penyediaan hunian, pemerintah mencatat pembangunan huntara hampir rampung. Berdasarkan data Satgas PRR per 12 Mei 2026, sebanyak 19.312 unit huntara telah selesai dibangun dari target 20.338 unit.

Sementara itu, pembangunan huntap di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat memiliki total komitmen sebanyak 39.335 unit yang didukung berbagai pihak, mulai dari BNPB, Kementerian PKP, Polri, Baznas, Kadin hingga Yayasan Buddha Tzu Chi.

“Per 12 Mei 2026 sebanyak 357 unit telah selesai dibangun dan 996 unit sedang dalam progres. Sebanyak 37.983 masih dalam tahap perencanaan dan akan terus berproses,” kata Qodari.

Selain pembangunan hunian, pemerintah juga menggelontorkan bantuan keuangan bagi warga terdampak melalui tiga instrumen sekaligus.

Pertama, dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan per kepala keluarga yang disalurkan sekaligus untuk tiga bulan atau Rp1,8 juta per KK. Penyaluran bantuan tersebut disebut telah mencapai 100% kepada 20.767 KK, yang terdiri atas 13.547 KK di Aceh, 4.288 KK di Sumatra Utara, dan 2.932 KK di Sumatra Barat.

Kedua, bantuan perbaikan rumah rusak yang telah diberikan kepada 31.007 unit rumah. Rinciannya, sebanyak 18.335 rumah rusak ringan menerima bantuan Rp15 juta per unit, sedangkan 12.672 rumah rusak sedang memperoleh bantuan Rp30 juta per unit. Total nilai bantuan mencapai Rp655 miliar.

Ketiga, pemerintah menyalurkan dukungan isi hunian, jaminan hidup (jadup), dan stimulan ekonomi dengan total realisasi lebih dari Rp860 miliar. Rinciannya, Rp192 miliar untuk isi hunian, Rp347 miliar untuk jadup, dan Rp320 miliar untuk stimulan ekonomi.

Dalam sektor layanan dasar, pemerintah mengklaim sebagian besar fasilitas publik telah kembali beroperasi.

Qodari menyebut seluruh desa terdampak di tiga provinsi kini telah kembali menikmati layanan listrik 100%. Selain itu, seluruh 130 rumah sakit dan 1.265 puskesmas terdampak juga sudah beroperasi penuh.

Namun demikian, masih terdapat enam puskesmas pembantu yang belum beroperasi di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Di sektor pendidikan, sebanyak 4.922 sekolah terdampak telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pemerintah juga tengah merevitalisasi 3.002 sekolah dengan total anggaran Rp2,86 triliun.

Pemulihan jaringan komunikasi juga diklaim telah mencapai 100% dengan seluruh BTS terdampak kembali aktif, meliputi 3.815 BTS di Aceh, 5.845 BTS di Sumatra Utara, dan 1.483 BTS di Sumatra Barat.

Adapun untuk infrastruktur transportasi, sebanyak 150 ruas jalan dan jembatan nasional telah kembali fungsional sejak akhir Desember 2025.

Sementara itu, pemulihan jalan dan jembatan daerah masih berlangsung. Di Aceh, 1.521 dari 1.638 ruas jalan dan 351 dari 652 jembatan telah kembali fungsional. Di Sumatra Utara, 607 dari 616 ruas jalan dan 343 dari 366 jembatan telah pulih. Sedangkan di Sumatra Barat, 149 dari 167 ruas jalan serta 97 dari 163 jembatan telah kembali digunakan.

Qodari juga menyoroti pemulihan ekonomi masyarakat yang mulai menunjukkan tren positif. Sebanyak 196 dari total 210 pasar rakyat di tiga provinsi telah kembali beroperasi.

Di sisi lain, transaksi e-commerce UMKM di wilayah terdampak pada periode 22 Januari hingga 23 April 2026 tercatat mencapai Rp13,2 triliun.

“Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak menunjukkan tanda-tanda positif yang terukur,” ujarnya.

Pemerintah juga mencatat terdapat 193.703 debitur kredit usaha rakyat (KUR) terdampak dengan outstanding mencapai Rp11,2 triliun yang telah diidentifikasi sebagai dasar restrukturisasi dan pendampingan usaha.

Di sisi lain, sebanyak 1.558 dari 1.593 rumah ibadah terdampak telah kembali beroperasi. Kementerian Agama juga telah menyalurkan bantuan rehabilitasi masjid dan musala sebesar Rp5 miliar untuk 132 unit.

Secara keseluruhan, Qodari menyebut terdapat empat capaian utama yang mulai dirasakan masyarakat terdampak. Mulai dari kepastian ekonomi keluarga melalui bantuan senilai lebih dari Rp1,42 triliun, pulihnya layanan dasar, tersambungnya konektivitas nasional, hingga bergeraknya kembali aktivitas ekonomi masyarakat.

“Ekonomi bergerak kembali dengan transaksi UMKM Rp13,2 triliun dan 196 dari 210 pasar rakyat sudah beroperasi. Jadi nanti perdagangan hewan ternak buat kurban sudah bisa,” tandasnya.

JAKARTA - Pemerintah melaporkan perkembangan terkait progres pemulihan pascabencana Sumatera. Salah satunya progres terkait pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap).

Progres pembangunan ini dilaporkan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, M. Qodari saat menyampaikan data Satgas Percepatan Rehabilitasi, dan Rekonstruksi pascabencana atau Satgas PRR per tanggal 12 Mei 2026 kemarin.

"Hunian sementara atau huntara berdasarkan data Satgas PRR per 12 Mei 2026, dari total target 20.338 unit sebanyak 19.312 telah selesai dibangun," kata Qodari, Rabu (13/5/2026).

Tak hanya itu, Qodari juga melaporkan terkait pembangunan huntap di tiga provinsi. Dimana, dari total komitmen akan dibangun 39.335 unit yang bersumber dari berbagai pihak.

Pihak-pihak yang terlibat seperti BNPB, Kementerian PKP, Kadin, Polri, Baznas, Yayasan Buddha Tzu Chi, Kemenko Polkam, dan Danatara.

"Per 12 Mei 2026 sebanyak 357 unit telah selesai dibangun dan 996 unit sedang dalam progres. Sebanyak 37.983 masih dalam tahap perencanaan dan akan terus berproses," ujarnya.

Lihat video: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus

Bisnis.com, JAKARTA — PT Nindya Karya telah menyelesaikan penataan dan optimalisasi fasilitas Hunian Sementara (Huntara) Tamiang.

Project Manager PT Nindya Karya, Irwan menjelaskan evaluasi awal yang dilakukan pada 21 April 2026 menjadi dasar perbaikan menyeluruh terhadap sejumlah fasilitas. Penanganan difokuskan pada area terdampak, penguatan struktur dasar, serta penyempurnaan jalur akses selasar agar kembali berfungsi optimal.

"Per 28 April 2026, seluruh pekerjaan telah rampung dan fasilitas dinyatakan kembali dalam kondisi layak pakai," kata Irwan dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

Dia menambahkan aktivitas harian masyarakat, termasuk mobilitas di lingkungan hunian, kini dapat berlangsung normal dengan tingkat keamanan dan kenyamanan yang lebih baik.

Irwan menuturkan perbaikan dilakukan secara komprehensif dengan menjaga standar mutu dan keselamatan. Setiap tahapan pekerjaan berjalan dengan baik, sehingga fasilitas dapat kembali digunakan secara aman dan nyaman oleh masyarakat.

"Kami juga terus melakukan pemantauan di lapangan agar kondisi tetap terjaga,” ujarnya.

Dia menambahkan proses perbaikan berlangsung singkat dan memberikan dampak signifikan terhadap kenyamanan aktivitas sehari-hari warga.

Pasca penyelesaian proyek, perusahaan menyatakan akan terus melakukan pemantauan berkala untuk menjaga kualitas fasilitas. Perusahaan juga mendorong penggunaan infrastruktur sesuai peruntukannya guna memastikan keberlanjutan manfaat bagi penghuni.

"Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas infrastruktur hunian sementara sekaligus memastikan fungsi sosialnya tetap berjalan optimal bagi masyarakat terdampak," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian layak dan nyaman bagi masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan pinggir rel kereta api. Program ini menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hidup warga di kawasan padat perkotaan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, pembangunan hunian saat ini difokuskan salah satunya di kawasan sekitar Stasiun Pasar Senen, Jakarta, yang selama ini masih terdapat warga yang tinggal dalam kondisi terbatas di sekitar jalur rel.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, pemerintah sedang membangun hunian yang layak dan nyaman bagi warga yang selama ini masih harus tinggal tepat di pinggir rel kereta api, khususnya di kawasan Pasar Senen, hanya 2 km dari pusat ibu kota,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/4/2026).

Teddy bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin meninjau langsung perkembangan pembangunan hunian tersebut untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat.

Dia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sebelumnya telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi tersebut pada 26 Maret 2026 sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi warga yang tinggal di sekitar rel kereta api.

“Bapak Presiden sendiri sempat mendadak mengunjungi lokasi pemukiman warga tersebut, tepat 1 bulan lalu, pada 26 Maret 2026,” kata Teddy.

Hunian baru yang sedang dibangun itu berlokasi sekitar 500 meter dari rel kereta Pasar Senen. Kawasan tersebut dirancang dengan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari tempat tinggal yang layak, sarana mandi, cuci, kakus (MCK), akses air bersih, tempat ibadah, hingga ruang bermain anak.

Menurut Teddy, percepatan pembangunan ini dapat terlaksana berkat kolaborasi antara Kementerian Perumahan dengan sejumlah badan usaha milik negara.

“Pembangunan pun dilaksanakan dengan cepat, berkat kerja sama yang erat antara Kementerian Perumahan dan beberapa BUMN terkait,” lanjutnya.

Program penataan kawasan ini, lanjut Teddy, tidak hanya difokuskan di Pasar Senen, tetapi akan diperluas ke berbagai wilayah lain secara bertahap dan berkala. Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas permukiman bagi masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan kurang layak agar dapat berlangsung berkelanjutan.

“Penataan pemukiman menjadi lebih layak juga akan dilakukan di tempat lain secara bertahap dan berkala,” tandas Teddy.

REPUBLIKA.CO.ID, ACEH — PT Nindya Karya melakukan penataan ulang fasilitas Hunian Sementara di Aceh Tamiang untuk menjaga keamanan dan kenyamanan penghuni. Langkah ini dilakukan setelah ditemukan penggunaan jalur pedestrian tidak sesuai fungsi.

Perusahaan mencatat jalur pedestrian dimanfaatkan kendaraan bermotor sehingga berpotensi merusak struktur. Kondisi ini dinilai dapat menimbulkan beban berlebih yang berdampak pada penurunan kualitas fasilitas.

Nindya Karya kemudian melakukan evaluasi dan penataan ulang pada jalur tersebut. Perbaikan dilakukan untuk memastikan fungsi pedestrian tetap optimal.

Perbaikan mencakup penguatan struktur dasar dan pengecoran ulang pada area terdampak. Langkah ini diambil untuk meningkatkan daya dukung dan menjaga kualitas fasilitas.

Project Manager Huntara Tamiang PT Nindya Karya Irwan mengatakan, perbaikan ditargetkan berjalan cepat agar fasilitas bisa segera digunakan kembali.

“Di lapangan, kami pastikan perbaikan dapat berjalan cepat dan tepat supaya fasilitas bisa segera digunakan kembali dengan aman. Kami juga terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat Aceh yang terdampak bencana,” kata Irwan, Kamis (23/4/2026).

Seluruh proses perbaikan ditargetkan selesai dalam empat hari kerja. Pelaksanaan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kenyamanan penghuni.

Perusahaan juga mengajak masyarakat menjaga fasilitas agar digunakan sesuai fungsi. Kolaborasi dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan manfaat infrastruktur.

Nindya Karya menegaskan akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan di lapangan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pembangunan 324 hunian sementara atau huntara di kawasan Senen, Jakarta agar rakyat mendapatkan hunian yang lebih layak, aman dan tertata.

Dia menegaskan bahwa pembangunan huntara ini merupakan langkah cepat pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dan manusiawi bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan tertata. Huntara ini adalah solusi cepat sambil kita siapkan penataan permanen,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Ia mengungkapkan progres pembangunan huntara berjalan sangat baik dan bahkan melampaui ekspektasi.

“Saya memberikan apresiasi kepada BUMN karya seperti Hutama Karya, Wijaya Karya, dan PP (Persero). Progres pembangunan 324 unit huntara ini sangat luar biasa dan cepat, dengan target penyelesaian pada 15 Juni,” katanya.

Ia memastikan bahwa hunian yang dibangun tidak hanya cepat, tetapi juga memperhatikan kelayakan dan kenyamanan bagi masyarakat.

“Satu unit huntara akan dilengkapi dua tempat tidur, lemari, dan kipas angin. Selain itu, kawasan ini juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti tempat makan, WC, dapur, mushola, dan ruang terbuka hijau,” katanya.

Ara juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas sektor dalam percepatan program ini.

“Terima kasih kepada teman-teman BUMN yang telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan perumahan rakyat secara cepat dan tepat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Angkasa Pura Muhammad Rizal Pahlevi menyampaikan komitmen perusahaan untuk terus mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian bagi masyarakat.

Pembangunan huntara di kawasan Senen ini diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari penataan kawasan perkotaan yang lebih tertib, aman, dan manusiawi.

Melalui langkah ini, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi hunian yang cepat, tepat, dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang melanjutkan percepatan relokasi korban banjir besar Sumatra dari lokasi pengungsian ke hunian sementara (huntara).

Juru Bicara Pemkab Aceh Tamiang, M. Farij, mengatakan lebih dari 90% pengungsi telah direlokasi ke huntara.

"Kalau di wilayah perkotaan, memang sudah tidak ada lagi masyarakat yang di tenda. Untuk yang di daerah pedesaan, menunggu kesiapan dari huntara," ujar Farij, dikutip Senin (6/4/2026).

Berdasarkan data Pemkab Aceh Tamiang per Kamis (2/4/2026), sebanyak 2.597 unit huntara telah dibangun dari target 4.089 unit. Dari jumlah tersebut, 2.272 unit telah ditempati oleh warga terdampak bencana.

Pemkab juga mencatat masih terdapat sekitar 2.033 pengungsi yang bukan penerima dana tunggu hunian (DTH).

Farij menjelaskan, warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir memiliki dua opsi, yakni menempati huntara atau menunggu pembangunan hunian tetap (huntap).

"Jadi, memang ada masyarakat yang memilih menunggu dibangun hunian tetap. Mereka ini yang menerima DTH," ujarnya.

Menurut Farij, Pemkab terus mengupayakan agar Aceh Tamiang dapat mencapai nol pengungsi dalam waktu dekat.

Sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi melalui surat edaran tertanggal 1 April 2026 menginstruksikan seluruh datok penghulu untuk mendata kembali rumah rusak terdampak bencana yang belum masuk dalam surat keputusan stimulan tahap I dan II.

Langkah itu dilakukan untuk mendukung pemulihan pascabencana serta memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.

"Kami berterima kasih kepada pemerintah dan pihak-pihak yang mendukung pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang. Tapi kami juga berharap agar pembangunan huntara segera diselesaikan dan penyaluran bantuan dipercepat untuk menyokong masyarakat," tandasnya.

KOMPAS.com - Satuan Tugas Percepatan Pemulihan dan Rehabilitasi (PRR) terus memperbarui data kebutuhan Hunian Sementara (Huntara) bagi penyintas bencana di Aceh. Perubahan angka yang terjadi di lapangan disebut sebagai bagian dari proses penyesuaian data, bukan bentuk ketidakkonsistenan.

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, Safrizal ZA, menegaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan haknya.

Ia menyebut, proses ini dijalankan dengan prinsip “No One Left Behind”, sehingga tidak ada penyintas yang terlewat dalam penanganan.

Safrizal menjelaskan, perubahan data dipengaruhi oleh dinamika di lapangan. Salah satunya adalah kembalinya aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah yang sebelumnya tercatat tidak berpenghuni saat pendataan awal.

Seiring waktu, warga yang sempat mengungsi mulai kembali ke daerah asal. Kondisi ini memunculkan kebutuhan baru, termasuk permintaan pembangunan Huntara di lokasi tempat tinggal mereka sebelumnya.

Selain itu, Satgas PRR juga menerapkan sistem pendataan yang lebih terbuka dan adaptif. Data penerima bantuan terus diperbarui melalui skema By Name By Address (BNBA) yang diajukan pemerintah daerah, termasuk para bupati di wilayah terdampak.

Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari hambatan administratif yang berpotensi memperlambat penanganan di lapangan.

Dengan sistem yang fleksibel, proses pemulihan diharapkan bisa berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu seluruh data terkunci sepenuhnya.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan Huntara dilakukan secara bertahap setelah data awal dinyatakan valid. Safrizal menekankan bahwa menunggu penyelesaian data BNBA hingga 100 persen justru dapat menghambat proses pembangunan.

Karena itu, pendataan tetap dibuka selama masih ada warga yang membutuhkan bantuan. Langkah ini diambil agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti hanya karena persoalan teknis administrasi.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan opsi bantuan kepada para penyintas. Mereka dapat memilih antara pembangunan Huntara atau menerima Dana Tunggu Hunian (DTH), sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh. Dengan begitu, masyarakat terdampak bisa segera memiliki tempat tinggal sementara yang layak sambil menunggu proses pembangunan hunian permanen rampung.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

ACEH - Satuan Tugas Percepatan Pemulihan Pasca-Bencana (Satgas PRR) terus melakukan pemutakhiran data terkait kebutuhan Hunian Sementara (Huntara) bagi penyintas bencana di Aceh. Perubahan angka yang terjadi secara dinamis di lapangan ditegaskan bukan sebagai bentuk ketidakkonsistenan administratif, melainkan upaya nyata dalam mengejar akurasi demi memastikan hak seluruh warga terpenuhi tanpa terkecuali.

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, Safrizal ZA, menjelaskan proses sinkronisasi data ini dilakukan secara berkelanjutan dengan memegang teguh komitmen "No One Left Behind". Menurut Safrizal, salah satu pemicu utama perubahan data adalah kembalinya denyut kehidupan di lokasi-lokasi yang pada pendataan awal dianggap tidak berpenghuni.

“Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke desa asal mereka dan berharap pembangunan Huntara dapat dilakukan di tanah kelahiran tersebut,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Selain faktor kembalinya warga, Safrizal menekankan Satgas PRR menerapkan sistem pendataan yang fleksibel dan tidak kaku. Pihaknya terus menerima usulan baru dari para Bupati di wilayah terdampak melalui skema By Name By Address (BNBA) yang terus diperbarui.

“Langkah ini diambil agar pemerintah tidak terjebak dalam birokrasi data yang seringkali menghambat aksi nyata di lapangan. Pembangunan huntara sendiri dilakukan secara bertahap begitu data tahap awal tervalidasi,” katanya.

Lihat video: LEBARAN TANPA SUASANA! Warga Tak Rayakan Lebaran karena Kondisi Sulit Pasca Banjir Aceh



Safrizal menegaskan jika pihaknya harus menunggu pendataan BNBA selesai 100%, maka proses pembangunan justru akan terbengkalai. Oleh karena itu, pintu pendataan tetap dibuka selama masih ada warga yang membutuhkan bantuan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terputus hanya karena persoalan teknis administratif.

Sebagai bentuk transparansi dan keadilan, masyarakat juga diberikan pilihan untuk menentukan jenis bantuan yang paling sesuai dengan kondisi mereka. Para penyintas dapat memilih antara pembangunan fisik Huntara atau menerima bantuan dalam bentuk Dana Tunggu Hunian (DTH).

“Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana di Aceh, sehingga warga segera memiliki tempat tinggal yang layak sembari menunggu proses rekonstruksi permanen selesai sepenuhnya,” katanya

Jawa Tengah (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Kementerian PU akan dilibatkan untuk rencana akan membangun 1.000 unit hunian sementara atau huntara bagi warga yang masih tinggal di sekitar jalur rel di kawasan Senen, Jakarta.

"Kalau itu rencananya akan membuat hunian sementara, untuk sekitar 1.000 hunian. Itu kita sedang godok bersama antara Kementerian PU, Pak Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pak Sekretaris Kabinet (Seskab), dan yang punya lahan dari pihak kereta api (PT KAI)," ujar Dody di Rest Area KM379 A Tol Batang-Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu.

Dia menambahkan bahwa lahan untuk rencana pembangunan huntara tersebut akan dibahas lebih detail bersama pihak KAI kemungkinan pada hari Senin.

"Kita kira-kira untuk 1.000 unit itu apakah (lahan) yang dikasih itu cukup untuk 1.000 unit huntara, apa kita mesti memodifikasi hunian sementara harus ke atas (secara vertikal), misalnya seperti yang kita kerjakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, sehingga untuk 1.000 unit bisa membutuhkan tanah lebih sedikit. Nah itu nanti setelah tanahnya sudah mulai clear dari pihak kereta api," katanya.

Salah satu lokasi yang kemungkinan akan dipertimbangkan untuk rencana pembangunan huntara bagi warga pinggir rel Senen adalah wilayah Tanah Abang.

"Rencananya Tanah Abang cuma nanti detailnya nanti ya, detail nanti Senin setelah saya ketemu Pak Direktur KAI, baru kita bisa menginformasikan lebih detilnya seperti apa," kata Dody.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada sejumlah kementerian/lembaga untuk membangun rumah hunian bagi warga yang masih tinggal di pinggir rel kereta api, setelah sebelumnya sempat meninjau permukiman sekitar jalur rel di kawasan Senen, Jakarta.

Seskab Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi media sosial di Jakarta, menyampaikan Presiden memerintahkan Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Perum Perumnas, dan PT KAI serta pejabat terkait untuk membangun rumah hunian dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) bagi masyarakat yang tinggal di pinggir rel kereta api Senen.

Dia menyebutkan bahwa saat Presiden meninjau wilayah pinggiran rel Senen pada Kamis (26/3), para warga melaporkan bahwa mereka sudah berdiam di wilayah pinggiran rel itu selama puluhan tahun dengan kondisi hunian dan atap yang terbatas.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

ACEH - Ketua Posko Satgas Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh Safrizal melakukan inspeksi ke Desa Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Kunjungan tersebut untuk melihat langsung perkembangan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir bandang di daerah itu.

Menuju Buket Linteung yang berjarak puluhan kilometer dari Kota Lhoksukon, Aceh Utara, tidaklah mudah. Jalan berbatu dengan medan yang tak bersahabat di tengah hamparan perkebunan sawit, harus ditaklukkan demi mencapai desa tersebut. Membutuhkan waktu tempuh sekitar 2 jam dari Lhoksukon menuju Buket Linteung. Desa tersebut sepenuhnya berada di dalam kawasan hamparan kebun sawit.

Inspeksi pertama dilakukan ke pembangunan huntara di Dusun Leubok Meuku. Di sana Dirjen Prasarana Strategis Bisma Staniarto bersama Kasatker Prasarana Strategis Aceh Syarifah Rahimah, Pj Sekda Aceh Utara Jamaluddin, juga telah menunggu di lokasi.

“Pembangunan huntara yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Bukit Linteung terdiri dari dua titik. Pertama di Dusun Meuku, kedua di Dusun Kareung,” kata Bisma, Rabu (18/3/2026).

Masing-masing lokasi dibangun 7 blok dengan kapasitas 84 kamar. Untuk Dusun Kareung hanya tersedia 76 unit kamar, karena 8 unit diperuntukkan untuk musala.

Huntara tersebut diberikan fasilitas dua tempat tidur, satu kipas angin, dan satu lemari untuk tiap kamar. Kamar mandi umum, dapur umur disediakan. Termasuk listrik dan air bersih.

Lihat video: Prabowo Percepat Pembangunan Huntara & Huntap: Korban Bencana Sumatra Harus Punya Hunian Layak



Safrizal juga berkunjung ke huntara yang dibangun BNPB di Dusun Teungoh. Di lokasi tersebut dibangun 23 blok huntara, dengan kapasitas 114 kamar. Tidak ada dapur umum dan toilet umum, karena toilet dibangun langsung per kamar.

Bila tidak ada kendala, pembangunan huntara terakhir di Aceh Utara tersebut akan selesai 19 Maret 2026. Dikerjakan 24 jam nonstop, dengan 70% pekerjanya merupakan warga lokal. Karena Ramadan, pengerjaan dihentikan sementara waktu selama tarawih.

Safrizal berpesan kepada Pj Sekda Aceh Utara, paling lambat tanggal 20 pagi, pengungsi di tenda sudah masuk semuanya ke huntara. Pemda harus segera membuat surat yang isinya berupa instruksi pemindahan pengungsi ke huntara.

“Untuk huntara yang fasilitas MCK dibangun terpisah, lansia dan disabilitas ditempatkan di kamar yang dekat dengan MCK,” katanya.

Sebelum pengungsi tiba, setiap pintu sudah ditempeli nama calon penghuni, supaya menghindari saling rebut–rebutan. Dalam kesempatan tersebut, Safrizal turut mengunjungi pengungsi yang masih berada di tenda pengungsin dan membagikan paket perlengkapan dapur.

Pj. Gubernur Aceh 2024-2025 itupun menyampaikan kepada warga bahwa huntara yang dibangun seluruhnya akan selesai dibangun dan siap pakai sebelum Lebaran, dan diminta kepada seluruh warga untuk pindah ke huntara.

"Nanti tanggal 20 (Maret) pagi akan dibantu Bapak Bupati untuk pindah ke Huntara yang baru selesai dan sudah dilengkapi dengan semua fasilitas, termasuk ini paket peralatan dapur dari satgas baru yang juga bisa digunakan" tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, TAPANULI SELATAN — Pemerintah mempercepat penyediaan hunian bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan fasilitas hunian segera siap ditempati agar masyarakat dapat menempati tempat tinggal yang lebih layak sebelum Lebaran.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau langsung pembangunan rumah hunian yang dikerjakan PT Nindya Karya di Tapanuli Selatan pada Senin (9/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menteri PU juga bersahur bersama warga yang telah menempati sebagian hunian sementara di kawasan tersebut.

“Kami targetkan dalam beberapa hari ke depan sumur tambahan selesai sehingga seluruh warga yang berhak bisa segera menempati hunian sementara ini,” kata Dody berdasarkan siaran pers Nindya Karya.

PT Nindya Karya membangun kawasan hunian di atas lahan seluas 14.369,03 meter persegi dengan total 252 unit rumah yang tersebar di 21 blok. Hunian ini disiapkan untuk menampung warga terdampak bencana sekaligus menjadi solusi tempat tinggal sementara yang lebih layak.

Kawasan tersebut dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung, seperti dapur bersama, area cuci, mushola, gedung serbaguna, lapangan futsal, ruang komunal, taman bermain anak, pos jaga, hingga ruang terbuka hijau. Selain itu tersedia pula sistem instalasi pengolahan air limbah berkapasitas 5 meter kubik.

Sistem penyediaan air bersih memanfaatkan sumur bor dan tandon air dengan pompa, sementara pasokan listrik berasal dari PLN dengan daya 900 watt untuk setiap unit.

Saat ini telah tersedia dua titik sumur bor dangkal dan pemerintah tengah mempercepat penambahan menjadi empat hingga lima titik untuk memastikan kecukupan pasokan air bagi penghuni di seluruh blok hunian.

Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu yang turut hadir dalam kunjungan tersebut menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana.

Melalui proyek ini, PT Nindya Karya menyatakan komitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan pascabencana dengan memastikan pembangunan berjalan sesuai target dan standar konstruksi.