Hunian Infrastruktur dan Ekonomi di Sumatra Mulai Pulih Pascabencana 2025
Pemulihan pascabencana 2025 di Sumatra menunjukkan kemajuan signifikan. Infrastruktur dan ekonomi mulai pulih dengan bantuan pemerintah, termasuk pembangunan hunian, perbaikan jalan, dan dukungan fina
(Bisnis.Com) 13/05/26 15:00 220256
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi besar yang melanda wilayah Sumatra pada 2025 terus menunjukkan perkembangan, baik dari sisi pemulihan fisik maupun ekonomi masyarakat terdampak.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatra itu menjadi salah satu bencana hidrometeorologi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.
“2025 tercatat sebagai salah satu bencana hidrometeorologi terbesar yang pernah melanda wilayah Sumatra, bahkan Indonesia. Pada kondisi awal, berdasarkan data Satgas PRR pada 2 Desember 2025 tercatat 2.178.269 jiwa terdampak di tiga provinsi,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Menurutnya, ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, sementara ratusan ruas jalan dan jembatan mengalami kerusakan hingga memutus konektivitas antarwilayah. Pemerintah kemudian membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
Qodari menjelaskan pemerintah memfokuskan penanganan pada enam isu strategis, yakni percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), penyaluran dana hunian, pemulihan konektivitas, rehabilitasi layanan dasar, pemulihan sektor pertanian dan perikanan, serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Dalam aspek penyediaan hunian, pemerintah mencatat pembangunan huntara hampir rampung. Berdasarkan data Satgas PRR per 12 Mei 2026, sebanyak 19.312 unit huntara telah selesai dibangun dari target 20.338 unit.
Sementara itu, pembangunan huntap di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat memiliki total komitmen sebanyak 39.335 unit yang didukung berbagai pihak, mulai dari BNPB, Kementerian PKP, Polri, Baznas, Kadin hingga Yayasan Buddha Tzu Chi.
“Per 12 Mei 2026 sebanyak 357 unit telah selesai dibangun dan 996 unit sedang dalam progres. Sebanyak 37.983 masih dalam tahap perencanaan dan akan terus berproses,” kata Qodari.
Selain pembangunan hunian, pemerintah juga menggelontorkan bantuan keuangan bagi warga terdampak melalui tiga instrumen sekaligus.
Pertama, dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan per kepala keluarga yang disalurkan sekaligus untuk tiga bulan atau Rp1,8 juta per KK. Penyaluran bantuan tersebut disebut telah mencapai 100% kepada 20.767 KK, yang terdiri atas 13.547 KK di Aceh, 4.288 KK di Sumatra Utara, dan 2.932 KK di Sumatra Barat.
Kedua, bantuan perbaikan rumah rusak yang telah diberikan kepada 31.007 unit rumah. Rinciannya, sebanyak 18.335 rumah rusak ringan menerima bantuan Rp15 juta per unit, sedangkan 12.672 rumah rusak sedang memperoleh bantuan Rp30 juta per unit. Total nilai bantuan mencapai Rp655 miliar.
Ketiga, pemerintah menyalurkan dukungan isi hunian, jaminan hidup (jadup), dan stimulan ekonomi dengan total realisasi lebih dari Rp860 miliar. Rinciannya, Rp192 miliar untuk isi hunian, Rp347 miliar untuk jadup, dan Rp320 miliar untuk stimulan ekonomi.
Dalam sektor layanan dasar, pemerintah mengklaim sebagian besar fasilitas publik telah kembali beroperasi.
Qodari menyebut seluruh desa terdampak di tiga provinsi kini telah kembali menikmati layanan listrik 100%. Selain itu, seluruh 130 rumah sakit dan 1.265 puskesmas terdampak juga sudah beroperasi penuh.
Namun demikian, masih terdapat enam puskesmas pembantu yang belum beroperasi di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.
Di sektor pendidikan, sebanyak 4.922 sekolah terdampak telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pemerintah juga tengah merevitalisasi 3.002 sekolah dengan total anggaran Rp2,86 triliun.
Pemulihan jaringan komunikasi juga diklaim telah mencapai 100% dengan seluruh BTS terdampak kembali aktif, meliputi 3.815 BTS di Aceh, 5.845 BTS di Sumatra Utara, dan 1.483 BTS di Sumatra Barat.
Adapun untuk infrastruktur transportasi, sebanyak 150 ruas jalan dan jembatan nasional telah kembali fungsional sejak akhir Desember 2025.
Sementara itu, pemulihan jalan dan jembatan daerah masih berlangsung. Di Aceh, 1.521 dari 1.638 ruas jalan dan 351 dari 652 jembatan telah kembali fungsional. Di Sumatra Utara, 607 dari 616 ruas jalan dan 343 dari 366 jembatan telah pulih. Sedangkan di Sumatra Barat, 149 dari 167 ruas jalan serta 97 dari 163 jembatan telah kembali digunakan.
Qodari juga menyoroti pemulihan ekonomi masyarakat yang mulai menunjukkan tren positif. Sebanyak 196 dari total 210 pasar rakyat di tiga provinsi telah kembali beroperasi.
Di sisi lain, transaksi e-commerce UMKM di wilayah terdampak pada periode 22 Januari hingga 23 April 2026 tercatat mencapai Rp13,2 triliun.
“Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak menunjukkan tanda-tanda positif yang terukur,” ujarnya.
Pemerintah juga mencatat terdapat 193.703 debitur kredit usaha rakyat (KUR) terdampak dengan outstanding mencapai Rp11,2 triliun yang telah diidentifikasi sebagai dasar restrukturisasi dan pendampingan usaha.
Di sisi lain, sebanyak 1.558 dari 1.593 rumah ibadah terdampak telah kembali beroperasi. Kementerian Agama juga telah menyalurkan bantuan rehabilitasi masjid dan musala sebesar Rp5 miliar untuk 132 unit.
Secara keseluruhan, Qodari menyebut terdapat empat capaian utama yang mulai dirasakan masyarakat terdampak. Mulai dari kepastian ekonomi keluarga melalui bantuan senilai lebih dari Rp1,42 triliun, pulihnya layanan dasar, tersambungnya konektivitas nasional, hingga bergeraknya kembali aktivitas ekonomi masyarakat.
“Ekonomi bergerak kembali dengan transaksi UMKM Rp13,2 triliun dan 196 dari 210 pasar rakyat sudah beroperasi. Jadi nanti perdagangan hewan ternak buat kurban sudah bisa,” tandasnya.
#sumatra-infrastruktur #ekonomi-sumatra #pemulihan-ekonomi #bencana-hidrometeorologi #rehabilitasi-sumatra #rekonstruksi-pascabencana #hunian-sementara #hunian-tetap #bantuan-keuangan #layanan-dasar #p