Percepatan pembangunan bukan sekadar mengejar selesai, tetapi bagaimana menghadirkan solusi lebih cepat bagi masyarakat yang selama ini tinggal di bantaran rel

Jakarta (ANTARA) - PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) mencatat hingga 28 April 2026 progres pembangunan Hunian Senen mencapai 99,04 persen.

Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani menyampaikan bahwa percepatan pembangunan ini dilakukan agar manfaat hunian bisa segera dirasakan masyarakat.

“Percepatan pembangunan bukan sekadar soal mengejar tanggal selesai, tetapi bagaimana menghadirkan solusi yang lebih cepat bagi masyarakat yang selama ini tinggal di bantaran rel. Karena itu, kami menjaga ritme kerja 24 jam dengan tenaga kerja yang andal dan pengendalian mutu yang ketat sehingga hunian yang dihasilkan tetap aman, nyaman dan berkelanjutan,” ujar Hamdani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

BUMN tersebut mencatat progres signifikan pada pembangunan Hunian Senen, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat di kawasan bantaran rel Kelurahan Kramat Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Hingga 28 April 2026, progres pembangunan hunian dan fasilitas pendukung telah mencapai 99,04 persen, mendekati target penyelesaian pada 15 Juni 2026 dan berpotensi rampung lebih cepat dari jadwal awal.

Sejalan dengan arahan Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, perusahaan mengakselerasi penyelesaian 324 unit hunian berikut fasilitas penunjang di atas lahan seluas kurang lebih 1,61 hektare milik InJourney Airports.

Program ini dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah dan BUMN sebagai bagian dari upaya menyediakan hunian yang lebih layak, aman, dan tertata bagi warga berpenghasilan rendah di kawasan pusat kota.

Capaian progres tersebut tidak lepas dari optimalisasi serapan tenaga kerja di lapangan. Pada puncak pelaksanaan, ratusan pekerja dari perusahaan dan BUMN Karya lain dikerahkan untuk memastikan setiap tahapan konstruksi berjalan sesuai rencana.

Hunian Senen dirancang sebagai hunian sementara yang layak (huntara) dengan ukuran unit sekitar 4,5 x 4,5 meter, dilengkapi tempat tidur, lemari dan fasilitas dasar lainnya.

Pemerintah dan BUMN juga menyiapkan fasilitas komunal seperti ruang berkumpul warga, dapur bersama, area cuci, toilet terpisah pria–wanita, ruang terbuka dan area bermain anak, serta sistem penerangan, sistem satu pintu (one gate system) untuk akses keluar masuk dan CCTV untuk menjaga keamanan lingkungan.

Pembangunan hunian ini diharapkan dapat segera dimanfaatkan warga sebagai solusi cepat sambil pemerintah menyiapkan penataan jangka panjang kawasan perkotaan yang lebih tertib, aman dan manusiawi.

“Perusahaan berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyediakan infrastruktur sosial yang berdampak langsung. Kami ingin Hunian Senen menjadi contoh bagaimana akselerasi pembangunan yang terukur dapat menghadirkan perubahan nyata bagi warga dalam waktu singkat,” kata Hamdani.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Nindya Karya (Persero) memastikan fasilitas pedestarian Hunian Sementara (Huntara) Tamiang di Aceh sudah berfungsi kembali setelah mengalami kerusakan akibat penggunaan di luar fungsi.

Project Manager Nindya Karya, Irwan mengatakan, proses perbaikan dilakukan secara menyeluruh dengan fokus pada kualitas dan keberlanjutan fungsi fasilitas.

"Kami memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan dengan baik sehingga fasilitas dapat kembali digunakan secara aman dan nyaman oleh masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Evaluasi awal terhadap kondisi fasilitas dilakukan pada 21 April 2026. Ditemukan kerusakan jalur pedestrian akibat digunakan tidak sesuai peruntukan, seperti kendaraan bermotor melintas di area tersebut.

Padahal struktur jalur tidak dirancang menahan beban kendaraan. Dampaknya terlihat pada penurunan struktur dan kerusakan di beberapa titik.

Temuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan langkah penanganan dan perbaikan secara terukur. Perbaikan meliputi penataan ulang area terdampak, penguatan struktur dasar, hingga penyempurnaan jalur akses selasar agar dapat digunakan secara optimal.

Per 28 April 2026, fasilitas di Huntara Tamiang dilaporkan telah kembali dalam kondisi baik. Dengan begitu, aktivitas sehari-hari warga, termasuk mobilitas di lingkungan hunian, kini dapat berlangsung kembali dengan aman dan nyaman.

Irwan menambahkan, perusahaan akan terus melakukan pemantauan berkala guna memastikan kondisi fasilitas tetap terjaga. Nindya Karya juga mendorong pemanfaatan fasilitas sesuai peruntukannya agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh penghuni.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menyediakan infrastruktur berkualitas sekaligus mendukung kenyamanan dan aktivitas masyarakat di lingkungan hunian sementara.

"Kami terus melakukan pemantauan di lapangan agar kondisi tetap terjaga," kata Irwan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — PT Nindya Karya telah menyelesaikan penataan dan optimalisasi fasilitas Hunian Sementara (Huntara) Tamiang.

Project Manager PT Nindya Karya, Irwan menjelaskan evaluasi awal yang dilakukan pada 21 April 2026 menjadi dasar perbaikan menyeluruh terhadap sejumlah fasilitas. Penanganan difokuskan pada area terdampak, penguatan struktur dasar, serta penyempurnaan jalur akses selasar agar kembali berfungsi optimal.

"Per 28 April 2026, seluruh pekerjaan telah rampung dan fasilitas dinyatakan kembali dalam kondisi layak pakai," kata Irwan dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

Dia menambahkan aktivitas harian masyarakat, termasuk mobilitas di lingkungan hunian, kini dapat berlangsung normal dengan tingkat keamanan dan kenyamanan yang lebih baik.

Irwan menuturkan perbaikan dilakukan secara komprehensif dengan menjaga standar mutu dan keselamatan. Setiap tahapan pekerjaan berjalan dengan baik, sehingga fasilitas dapat kembali digunakan secara aman dan nyaman oleh masyarakat.

"Kami juga terus melakukan pemantauan di lapangan agar kondisi tetap terjaga,” ujarnya.

Dia menambahkan proses perbaikan berlangsung singkat dan memberikan dampak signifikan terhadap kenyamanan aktivitas sehari-hari warga.

Pasca penyelesaian proyek, perusahaan menyatakan akan terus melakukan pemantauan berkala untuk menjaga kualitas fasilitas. Perusahaan juga mendorong penggunaan infrastruktur sesuai peruntukannya guna memastikan keberlanjutan manfaat bagi penghuni.

"Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas infrastruktur hunian sementara sekaligus memastikan fungsi sosialnya tetap berjalan optimal bagi masyarakat terdampak," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Nindya Karya mempercepat perbaikan fasilitas pedestrian di Hunian Sementara (Huntara) Tamiang, Aceh. Kerusakan muncul akibat penggunaan di luar fungsi.

Project Manager Huntara Tamiang Nindya Karya Irwan mengatakan, temuan kerusakan muncul pada 21 April saat evaluasi lapangan.

Jalur pedestrian digunakan tidak sesuai peruntukan. Sejumlah kendaraan bermotor melintas di area tersebut. Struktur jalur tidak dirancang menahan beban kendaraan.

Kondisi ini memicu beban berlebih. Dampaknya terlihat pada penurunan struktur dan kerusakan di beberapa titik. Situasi ini berisiko mengganggu kenyamanan dan keselamatan penghuni.

Perusahaan melakukan penataan ulang jalur. Perbaikan mencakup penguatan struktur dasar. Material pendukung ditambah dan dilakukan pengecoran ulang.

"Di lapangan, kami pastikan perbaikan dapat berjalan cepat dan tepat supaya fasilitas bisa segera digunakan kembali dengan aman," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/4/2026).

Irwan menyebut pekerjaan ditargetkan selesai dalam empat hari kerja. Proses dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kualitas.

Fasilitas diharapkan kembali digunakan oleh masyarakat dalam waktu dekat.

Pengelola mengingatkan penggunaan fasilitas sesuai fungsi. Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan infrastruktur.

"Kami juga terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat Aceh yang terdampak bencana," tambahnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, ACEH — PT Nindya Karya melakukan penataan ulang fasilitas Hunian Sementara di Aceh Tamiang untuk menjaga keamanan dan kenyamanan penghuni. Langkah ini dilakukan setelah ditemukan penggunaan jalur pedestrian tidak sesuai fungsi.

Perusahaan mencatat jalur pedestrian dimanfaatkan kendaraan bermotor sehingga berpotensi merusak struktur. Kondisi ini dinilai dapat menimbulkan beban berlebih yang berdampak pada penurunan kualitas fasilitas.

Nindya Karya kemudian melakukan evaluasi dan penataan ulang pada jalur tersebut. Perbaikan dilakukan untuk memastikan fungsi pedestrian tetap optimal.

Perbaikan mencakup penguatan struktur dasar dan pengecoran ulang pada area terdampak. Langkah ini diambil untuk meningkatkan daya dukung dan menjaga kualitas fasilitas.

Project Manager Huntara Tamiang PT Nindya Karya Irwan mengatakan, perbaikan ditargetkan berjalan cepat agar fasilitas bisa segera digunakan kembali.

“Di lapangan, kami pastikan perbaikan dapat berjalan cepat dan tepat supaya fasilitas bisa segera digunakan kembali dengan aman. Kami juga terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat Aceh yang terdampak bencana,” kata Irwan, Kamis (23/4/2026).

Seluruh proses perbaikan ditargetkan selesai dalam empat hari kerja. Pelaksanaan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kenyamanan penghuni.

Perusahaan juga mengajak masyarakat menjaga fasilitas agar digunakan sesuai fungsi. Kolaborasi dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan manfaat infrastruktur.

Nindya Karya menegaskan akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan di lapangan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pembangunan 324 hunian sementara atau huntara di kawasan Senen, Jakarta agar rakyat mendapatkan hunian yang lebih layak, aman dan tertata.

Dia menegaskan bahwa pembangunan huntara ini merupakan langkah cepat pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dan manusiawi bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan tertata. Huntara ini adalah solusi cepat sambil kita siapkan penataan permanen,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Ia mengungkapkan progres pembangunan huntara berjalan sangat baik dan bahkan melampaui ekspektasi.

“Saya memberikan apresiasi kepada BUMN karya seperti Hutama Karya, Wijaya Karya, dan PP (Persero). Progres pembangunan 324 unit huntara ini sangat luar biasa dan cepat, dengan target penyelesaian pada 15 Juni,” katanya.

Ia memastikan bahwa hunian yang dibangun tidak hanya cepat, tetapi juga memperhatikan kelayakan dan kenyamanan bagi masyarakat.

“Satu unit huntara akan dilengkapi dua tempat tidur, lemari, dan kipas angin. Selain itu, kawasan ini juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti tempat makan, WC, dapur, mushola, dan ruang terbuka hijau,” katanya.

Ara juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas sektor dalam percepatan program ini.

“Terima kasih kepada teman-teman BUMN yang telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan perumahan rakyat secara cepat dan tepat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Angkasa Pura Muhammad Rizal Pahlevi menyampaikan komitmen perusahaan untuk terus mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian bagi masyarakat.

Pembangunan huntara di kawasan Senen ini diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari penataan kawasan perkotaan yang lebih tertib, aman, dan manusiawi.

Melalui langkah ini, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi hunian yang cepat, tepat, dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

BENER MERIAH - Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Safrizal ZA mengunjungi hunian sementara (Huntara) di Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, Aceh. Huntara yang dibangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut didirikan di Desa Wonosobo, Wih Pesam, Aceh.

Didampingi Wakil Bupati (Wabup) Bener Meriah Armia, serta Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bener Meriah Safriadi ini, Safrizal meninjau lokasi yang ditempati 89 Kepala Keluarga (KK).

Rombongan Safrizal disambut langsung Reje atau Kepala Desa Wonosobo, Sugiman di bawah guyuran hujan. Dalam kesempatan itu, Safrizal menanyakan kondisi warga Jamur Ujung yang menghuni huntara di Wonosobo.

Sugiman mengatakan para pengungsi dalam kondisi sehat. Pihak desa ikut memberikan perhatian. Melihat tidak banyak penghuni huntara yang berada di tempat, Safrizal bertanya, kemana para penghuni huntara.

Sugiman mengatakan, umumnya mereka sedang bekerja sebagai pemetik kopi di kebun-kebun warga di sekitar Wonosobo, atau di tempat lain.

“Alhamdulillah. Saya acungi jempol atas etos kerja warga Bener Meriah. Mereka memang terkenal rajin, ramah, dan sabar, “ katanya, Sabtu (18/4/2026).

Safrizal kemudian melangkahkan kaki, menuju bilik-bilik huntara. Dia bercengkrama dengan seorang ibu rumah tangga yang sedang mengatur barang-barang keluarga.

Kemudian Safrizal bertandang ke tempat Fatmawati, perempuan berusia 66 tahun. Ibu tiga orang anak ini telah ditinggal oleh suaminya ke haribaan Ilahi beberapa waktu lalu karena sakit.

“Kenal Pak Sukarno? “ canda Safrizal sembari tersenyum ke arah Fatmawati.

“Saya yang jahit bendera Merah Putih, “ Jawab Fatmawati dengan tawa merekah.

Semua yang ada di situ pun ikut tertawa. Di balik penampilannya yang sangat bersahaja, ternyata Fatmawati paham sejarah kemerdekaan Indonesia.

Fatmawati mengucapkan Terima kasih kepada Safrizal yang telah menjenguk dirinya di huntara.

“Terima kasih, Bapak. Telah menjenguk kami di sini. Kami sangat bersyukur,“ kata Fatmawati sembari menerima bantuan peralatan dapur yang diserahkan Safrizal.

Usai beramah tamah dengan Fatmawati, Safrizal menyampaikan seluruh KK yang menghuni huntara mendapatkan bantuan peralatan dapur. Dia juga mengecek kepastian lahan untuk pembangunan hunian tetap.

Menurut data yang disajikan Kepala Pelaksana BPBD Bener Meriah yang diserahkan kepada Wakil Bupati Bener Meriah, di kabupaten tersebut terdapat empat lokasi pembangunan hunian tetap komunal.

Satu titik di Blang Rakal, Pintu Rime Gayo, akan dibangun di atas tanah yang dihibahkan oleh Dinas Pertanian Aceh. Tiga titik lagi akan dibangun di atas tanah yang dihibahkan oleh Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar.

Hasil verifikasi dan validasi tahap I, di Bener Meriah rumah dengan status rusak ringan berjumlah 118 unit. Rusak sedang 84 unit, rusak berat 807 unit.

Dari kategori rusak berat tersebut, 97 unit akan dibangun insitu, relokasi mandiri 617 unit, dan relokasi terpusat 93 unit. Untuk tahap II yang belum dilakukan verifikasi, sampai dengan saat ini data yang telah masuk berjumlah 522 unit.

"Saat ini status Aceh masih transisi darurat. Setelah memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan huntap dan fasilitas publik lainnya akan dipacu sesuai dengan rencana induk (renduk) yang telah disusun," katanya.

KOMPAS.com - Satuan Tugas Percepatan Pemulihan dan Rehabilitasi (PRR) terus memperbarui data kebutuhan Hunian Sementara (Huntara) bagi penyintas bencana di Aceh. Perubahan angka yang terjadi di lapangan disebut sebagai bagian dari proses penyesuaian data, bukan bentuk ketidakkonsistenan.

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, Safrizal ZA, menegaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan haknya.

Ia menyebut, proses ini dijalankan dengan prinsip “No One Left Behind”, sehingga tidak ada penyintas yang terlewat dalam penanganan.

Safrizal menjelaskan, perubahan data dipengaruhi oleh dinamika di lapangan. Salah satunya adalah kembalinya aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah yang sebelumnya tercatat tidak berpenghuni saat pendataan awal.

Seiring waktu, warga yang sempat mengungsi mulai kembali ke daerah asal. Kondisi ini memunculkan kebutuhan baru, termasuk permintaan pembangunan Huntara di lokasi tempat tinggal mereka sebelumnya.

Selain itu, Satgas PRR juga menerapkan sistem pendataan yang lebih terbuka dan adaptif. Data penerima bantuan terus diperbarui melalui skema By Name By Address (BNBA) yang diajukan pemerintah daerah, termasuk para bupati di wilayah terdampak.

Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari hambatan administratif yang berpotensi memperlambat penanganan di lapangan.

Dengan sistem yang fleksibel, proses pemulihan diharapkan bisa berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu seluruh data terkunci sepenuhnya.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan Huntara dilakukan secara bertahap setelah data awal dinyatakan valid. Safrizal menekankan bahwa menunggu penyelesaian data BNBA hingga 100 persen justru dapat menghambat proses pembangunan.

Karena itu, pendataan tetap dibuka selama masih ada warga yang membutuhkan bantuan. Langkah ini diambil agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti hanya karena persoalan teknis administrasi.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan opsi bantuan kepada para penyintas. Mereka dapat memilih antara pembangunan Huntara atau menerima Dana Tunggu Hunian (DTH), sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh. Dengan begitu, masyarakat terdampak bisa segera memiliki tempat tinggal sementara yang layak sambil menunggu proses pembangunan hunian permanen rampung.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jawa Tengah (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Kementerian PU akan dilibatkan untuk rencana akan membangun 1.000 unit hunian sementara atau huntara bagi warga yang masih tinggal di sekitar jalur rel di kawasan Senen, Jakarta.

"Kalau itu rencananya akan membuat hunian sementara, untuk sekitar 1.000 hunian. Itu kita sedang godok bersama antara Kementerian PU, Pak Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pak Sekretaris Kabinet (Seskab), dan yang punya lahan dari pihak kereta api (PT KAI)," ujar Dody di Rest Area KM379 A Tol Batang-Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu.

Dia menambahkan bahwa lahan untuk rencana pembangunan huntara tersebut akan dibahas lebih detail bersama pihak KAI kemungkinan pada hari Senin.

"Kita kira-kira untuk 1.000 unit itu apakah (lahan) yang dikasih itu cukup untuk 1.000 unit huntara, apa kita mesti memodifikasi hunian sementara harus ke atas (secara vertikal), misalnya seperti yang kita kerjakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, sehingga untuk 1.000 unit bisa membutuhkan tanah lebih sedikit. Nah itu nanti setelah tanahnya sudah mulai clear dari pihak kereta api," katanya.

Salah satu lokasi yang kemungkinan akan dipertimbangkan untuk rencana pembangunan huntara bagi warga pinggir rel Senen adalah wilayah Tanah Abang.

"Rencananya Tanah Abang cuma nanti detailnya nanti ya, detail nanti Senin setelah saya ketemu Pak Direktur KAI, baru kita bisa menginformasikan lebih detilnya seperti apa," kata Dody.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada sejumlah kementerian/lembaga untuk membangun rumah hunian bagi warga yang masih tinggal di pinggir rel kereta api, setelah sebelumnya sempat meninjau permukiman sekitar jalur rel di kawasan Senen, Jakarta.

Seskab Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi media sosial di Jakarta, menyampaikan Presiden memerintahkan Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Perum Perumnas, dan PT KAI serta pejabat terkait untuk membangun rumah hunian dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) bagi masyarakat yang tinggal di pinggir rel kereta api Senen.

Dia menyebutkan bahwa saat Presiden meninjau wilayah pinggiran rel Senen pada Kamis (26/3), para warga melaporkan bahwa mereka sudah berdiam di wilayah pinggiran rel itu selama puluhan tahun dengan kondisi hunian dan atap yang terbatas.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, ACEH TAMIANG — Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan pers usai melaksanakan Salat Idulfitri 1447 Hijriah di Masjid Darussalam Aceh Tamiang yang berada di kawasan Hunian Sementara (Huntara), Sabtu (21/3/2026).

Setelah menunaikan salat, Presiden juga membagikan bantuan sembako kepada warga setempat. Kegiatan tersebut disambut antusias oleh masyarakat yang hadir di lokasi.

Dalam keterangannya, Presiden menyampaikan rasa syukur karena dapat merayakan Idulfitri bersama masyarakat. Dia juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh rakyat Indonesia.

“Alhamdulillah ya, kita sampai ke hari Idul Fitri ini. Saya mohon maaf lahir batin, minal aidzin wal faizin. Mudah-mudahan tahun akan datang, tahun yang baik untuk kita semua. Terima kasih,” ujar Prabowo.

Momentum tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Presiden dalam perayaan Idulfitri tahun ini, sekaligus bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, khususnya warga di kawasan hunian sementara.

Kehadiran Presiden di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan semangat dan harapan baru, terutama bagi warga yang tengah menghadapi berbagai kondisi dan tantangan kehidupan.

Menurut pantauan Bisnis, Prabowo didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyalam warga yang sudah mengantre bertemu Kepala Negara.

Satu per satu, Prabowo menyalam warga baik ibu-ibu, bapak-bapak, hingga anak-anak. Ada pula beberapa warga yang mengajak Presiden RI berfoto bersama.

Setelah menyalami sejumlah warga, Prabowo pun berjalan ke area depan untuk membagikan bantuan sembako kepada warga secara simbolik.

Kemudian, Prabowo kembali berkeliling untuk menyapa warga Aceh yang ada di luar masjid. Para warga tersebut pun sangat saat melihat Presiden Prabowo.

Ada pula warga yang menyuarakan ingin sekolah di Sekolah Garuda.

"Pak, saya ingin sekolah pak di Sekolah Garuda," ucap salah seorang warga lainnya.

Sekadar informasi, Prabowo baru saja menunaikan ibadah shalat Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi di Masjid Darussalam, bersama warga di Aceh Tamiang.

Dalam kunjungannya ke Aceh ini, Prabowo datang didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan sejumlah menteri lainnya seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, hingga Menteri Luar Negeri (Sugiono).

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan 252 hunian sementara (huntara) di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, bisa dihuni masyarakat terdampak bencana sebelum Lebaran 2026.

Hal itu ia sampaikan saat meninjau kesiapan hunian tersebut pada Senin (9/3).

Dody berharap seluruh proses pembangunan bisa selesai sebelum lebaran sehingga para pengungsi bisa menikmati Hari Kemenangan di hunian yang lebih layak. Karenanya, kendala seperti kurangnya sumur bor diminta untuk dipercepat pembangunannya.

"Kami targetkan dalam beberapa hari ke depan sumur tambahan selesai sehingga seluruh warga yang berhak bisa segera menempati hunian sementara ini," ujar Dody dalam kunjungannya.

Adapun sistem penyediaan air bersih di kawasan Rumah Hunian Tapanuli Selatan memanfaatkan sumur bor dan tandon air dengan pompa. Sementara pasokan listrik berasal dari PLN dengan daya 900 watt untuk setiap unit hunian.

Saat ini, dua titik sumur bor dangkal telah tersedia, dan Kementerian PU melalui PT Nindya Karya tengah mempercepat penambahan menjadi empat hingga lima titik sumur bor untuk memastikan kecukupan pasokan air bagi seluruh penghuni di 21 blok hunian tersebut.

Huntara ini dibangun oleh PT Nindya Karya di atas lahan seluas 14.369,03 meter persegi dengan total 252 unit hunian yang tersebar di 21 blok.

Untuk menunjang kebutuhan masyarakat, kawasan ini juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti dapur bersama, area cuci, mushola, gedung serbaguna, lapangan futsal, ruang komunal, taman bermain anak, pos jaga, area hijau, area parkir serta sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berkapasitas 5 meter kubik.

Dalam kesempatan ini, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan para pihak yang terlibat dalam percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana.

TEGAL - Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin Iskandar menyapa sekaligus menyalurkan bantuan kepada warga terdampak bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal. Dalam kunjungannya, Rustini menyempatkan diri berdialog langsung dengan pengasuh Ponpes Al-'Adalah KH. Tasripin Salim, sejumlah santri, dan para pengungsi untuk memastikan kondisi dan kebutuhan mereka selama berada di lokasi pengungsian.

“Saya bersyukur bisa bersilaturahmi dengan para korban tanah bergerak di sini. Mereka memang membutuhkan uluran bantuan dari kita semua,” ujarnya, Selasa (10/3/2026).

Rustini juga mengapresiasi kekompakan berbagai pihak yang turun langsung membantu warga terdampak bencana. Menurutnya, kehadiran pemerintah daerah, anggota DPR, serta anggota DPRD provinsi menunjukkan solidaritas kuat dalam penanganan bencana.

“Saya bersyukur karena Pak Bupati, anggota DPR RI, serta anggota DPRD Provinsi dari PKB semuanya hadir di sini dan bersatu membantu warga,” katanya.

Dia mengatakan, dari hasil dialog dengan para pengungsi, sebagian besar kebutuhan dasar mereka selama berada di pengungsian sudah terpenuhi. “Tadi saya mendengar langsung dari para pengungsi bahwa kebutuhan mereka sudah tercover dengan baik, alhamdulillah. Sekarang yang paling dibutuhkan adalah tempat hunian,” ungkapnya.

Untuk itu, pemerintah bersama berbagai pihak tengah menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak. Hunian tersebut ditargetkan dapat segera ditempati oleh para pengungsi dalam waktu dekat.

“Sementara ini akan dibangun hunian sementara. Mudah-mudahan sebelum Lebaran sudah bisa mereka tempati. Targetnya tanggal 15 Maret ini sudah terbangun sekitar 250 unit huntara,” jelasnya.

Istri Ketum PKB Muhaimin Iskandar ini menambahkan, pembangunan hunian tersebut akan dilakukan secara bertahap. Namun, ia optimistis prosesnya dapat berjalan lancar berkat kerja sama berbagai pihak di daerah.

“Tentu pembangunannya bertahap. Tapi dengan kekompakan pemerintah daerah, DPR, DPRD, serta semua pihak di sini, saya optimistis Padasari bisa segera bangkit,” pungkasnya.

Sejumlah tokoh tampak hadir mendampingi Rustini, antara lain Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, Anggota DPR RI FPKB Eka Widodo, Wakil Walikota Tegal Tazkiyatul Muthmainnah, Sekjen DPP Perempuan Bangsa Nur Nadlifah, anggota DPRD Provinsi Jateng Abdul Aziz, serta sejumlah kader PKB setempat.