JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) melakukan peninjauan terhadap lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam peninjauan itu, Ara terlihat berdebat dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), Rosario de Marshall (Hercules)

Hal itu terlihat dari unggahan akun Instagram resmi Ara @maruararsirait. Mulanya Ara terlihat tengah rapat dengan pihak KAI dan swasta untuk program pembangunan rumah layak huni.

Dalam rapat tersebut Ara terlihat mempertanyakan legalitas dari lahan yang dimiliki oleh PT. KAI di Tanah Abang. Perwakilan KAI yang hadir terlihat meyakinkan Ara bahwa lahan kosong itu merupakan milik KAI yang sekarang justru dikuasai oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) secara ilegal.

Setelah rapat tersebut, Ara bersama jajarannya terlihat berkunjung ke sebuah lahan kosong. Hadir pula dalam kunjungan tersebut Hercules.

"Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya," jelas Maruarar kepada Hercules.

Lihat video: Prabowo Subianto Puji Maruarar Sirait: Target 26.000 Rumah Subsidi Terlampaui!



Hercules terlihat menjelaskan soal Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Menurut Hercules, dirinya akan menyerahkan apabila memang menyerahkan lahan itu apabila HPL bisa ditunjukkan.

"HPL itu untuk mengelola lahan, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan," jawab Hercules.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan segera merealisasikan rencana penataan kawasan permukiman di bantaran rel kereta, khususnya di wilayah Senen, Jakarta Pusat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, tahap awal relokasi akan difokuskan pada penyediaan ratusan unit hunian layak yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

Hal tersebut disampaikan Maruarar usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Untuk tahap pertama, pemerintah menyiapkan sekitar 324 unit hunian yang akan diperuntukkan bagi warga yang saat ini tinggal di bantaran rel di kawasan Senen.

“Untuk tahapan pertama ini tanggal 15 Juni itu yang di Senen kan jadi sekitar 300 lebih ya, 324 kalau saya tidak salah angkanya, 15 Juni 2026,” ujar Maruarar.

Proyek ini menjadi prioritas karena merupakan tindak lanjut langsung dari kunjungan Presiden ke lapangan beberapa waktu lalu.

Selain proyek di Senen, pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga tengah menyiapkan tambahan sekitar 500 unit hunian di lokasi lain di Jakarta.

“Kereta api juga sedang mempersiapkan 500 unit lagi. Jadi totalnya 824 unit,” jelasnya.

Hunian tersebut memang ditujukan bagi warga yang selama ini tinggal di kawasan sekitar rel kereta, yang dinilai rawan dan tidak layak secara keselamatan maupun kesehatan.

Skema Gotong Royong: APBN hingga Swasta

Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak hanya mengandalkan anggaran negara (APBN), tetapi juga melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Pengelola Investasi Danantara dan sektor swasta.

Salah satu kontribusi datang dari Astra International melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berkomitmen membangun 1.000 unit rumah susun.

“Dari Astra itu sudah komit 1.000 rumah, rumah susun. Jadi kita akan siapkan tanahnya, kemudian yang bangun nanti Astra, kemudian diserahkan kepada negara,” kata Maruarar.

Dia menegaskan, kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci percepatan program perumahan rakyat.

“Jadi gotong royong juga terjadi ada APBN, ada Danantara, dan juga ada swasta… biar bekerja dengan cepat,” tambahnya.

Terkait status kepemilikan hunian, pemerintah masih merumuskan skema yang paling tepat, termasuk kemungkinan kombinasi antara sewa dan kepemilikan.

“Kita sedang atur bagaimana kepemilikannya, ada yang kita pastikan ada dengan sewa juga. Sementara ini tentu cukup banyak yang bersifat sewa dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.

Maruarar menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah mempercepat pembangunan fisik, sementara regulasi akan disusun secara paralel.

“Kita bangun dulu aja biar cepat, sambil menyusul nanti aturannya kita persiapkan,” tegasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para jajaran menteri hingga PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mengambil kembali lahan-lahan milik negara yang saat ini dikuasai pihak lain. Lahan tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo berfokus pada optimalisasi lahan negara di kawasan perkotaan, khususnya yang berada di bawah pengelolaan BUMN seperti perkeretaapian.

“Arahan beliau, bagaimana fokus di kota-kota, bagaimana lahan-lahan negara, terutama dari kereta api yang ada di BUMN maupun Danantara itu diprioritaskan untuk rumah susun,” kata Maruarar usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Maruarar menyampaikan dalam dua hari terakhir dirinya bersama Direkur PT Kereta Api Bobby Rasyidin dan Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria meninjau langsung kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah, juga yang menengah supaya ada kombinasi,” kata Maruarar.

Selain di Jakarta, Maruarar juga melaporkan kepada Prabowo mengenai lahan milik negara yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat, serta lokasi lain yang terdapat lahan milik negara yang sangat potensial. Mengenai lahan milik negara yang berlokasi di Bandung, Maruarar mengatakan pihaknya bersama PT KAI mulai mempersiapkan pembangunan untuk perumahan rakyat.

Berdasarkan laporan dari PT KAI dan Danantara, Maruarar mengungkapkan cukup banyak lahan milik negara di Bandung yang dikuasai pihak lain. Ia menyebutkan sejumlah lokasi lahan milik negara yang dikuasai pihak lain.

“Yang memang tanah Kereta Api tetapi sudah diduduki oleh masyarakat. Kemudian juga kemarin di Tanah Abang kita melihat ada beberapa lokasi juga kita akan komunikasikan karena itu adalah tanah negara, tentunya itu digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia,” ujar Maruarar.

Mengenai siapa pihak lain yang menguasai tanah milik negara, menurut Maruarar kemungkinan masyarakat. Tetapi ia tidak merinci siapa. “Ya tentu bisa masyarakat,” pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat terkait untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Ratas tersebut membahas rencana penyediaan hunian layak bagi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api, khususnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat.

Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan langsung Prabowo ke kawasan permukiman padat di bantaran rel pada Maret 2026. Pemerintah berkomitmen menata kawasan tersebut sekaligus menyediakan hunian yang lebih aman dan layak bagi masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan negara harus hadir secara tegas dalam mengelola aset-asetnya, terutama yang selama ini dikuasai pihak lain tanpa pemanfaatan optimal.

“Kita tahu negara ini adalah negara hukum. Jadi tanah negara harus digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Jangan ragu-ragu,” ujar Maruarar.

Dia mengungkapkan pemerintah telah meninjau langsung sejumlah lokasi strategis seperti di Tanah Abang dan Bandung, termasuk bersama jajaran PT Kereta Api Indonesia. Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan banyak lahan negara yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan.

“Banyak sekali tanah negara yang dikuasai pihak lain dan akan kita kuasai kembali untuk kepentingan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah,” tegasnya.

Menurut Maruarar, pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis, termasuk rencana groundbreaking proyek perumahan di Bandung. Proyek ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemanfaatan lahan negara untuk penyediaan hunian.

Dia juga menyoroti bahwa banyak lahan strategis tersebut berada di kawasan bantaran rel kereta api, selain di kota-kota besar lain seperti Medan.

Dia menekankan keberanian dalam menegakkan aturan menjadi kunci dalam pengelolaan aset negara. “Kita mengurus negara ini harus punya nyali, menegakkan kebenaran,” ucapnya.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan pihak perguruan tinggi siap mendukung program tersebut melalui kajian dan pengembangan teknologi. “Kami siap membackup dari sisi kajian dan penelitian, termasuk teknologi agar pembangunan lebih efisien,” katanya.

Pembangunan hunian akan dilakukan di atas lahan seluas sekitar 1,4 hingga 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia. Pemerintah menyiapkan sekitar 800 unit hunian untuk menampung warga terdampak.

Meskipun awalnya dirancang dalam bentuk rumah susun (rusun), tetapi pemerintah juga mempertimbangkan opsi rumah tapak. Pembangunan ditargetkan mulai pada Mei 2026 dan rampung pada Juni 2026.

Selain hunian, pemerintah juga akan menyediakan fasilitas dasar seperti sanitasi (MCK) yang layak guna meningkatkan kualitas hidup warga. Program ini menjadi bagian dari target pembangunan 3 juta rumah yang difokuskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tinggal di kawasan berisiko tinggi, termasuk sepanjang jalur rel kereta api.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat terkait untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) yang digelar pada pukul 14.00 WIB di Istana Merdeka, Senin (6/4/2026).

Rapat tersebut membahas rencana penyediaan hunian layak bagi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api, khususnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan di kompleks Istana Kepresidenan, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin tiba sekitar pukul 13.42 WIB. Selain itu, rapat juga dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Dirut PT Pindad Sigit P Santoso, serta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan langsung Presiden Prabowo ke kawasan permukiman padat di bantaran rel pada Maret 2026. Pemerintah berkomitmen menata kawasan tersebut sekaligus menyediakan hunian yang lebih aman dan layak bagi masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa negara harus hadir secara tegas dalam mengelola aset-asetnya, terutama yang selama ini dikuasai pihak lain tanpa pemanfaatan optimal.

“Kita tahu negara ini adalah negara hukum. Jadi tanah negara harus digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Jangan ragu-ragu,” ujar Maruarar kepada wartawan.

Dia mengungkapkan, pemerintah telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi strategis, seperti di Tanah Abang dan Bandung, termasuk bersama jajaran PT Kereta Api Indonesia. Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan banyak lahan negara yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan.

“Banyak sekali tanah negara yang dikuasai pihak lain dan akan kita kuasai kembali untuk kepentingan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah,” tegasnya.

Menurut Maruarar, pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis, termasuk rencana groundbreaking proyek perumahan di Bandung dalam waktu dekat. Proyek ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemanfaatan lahan negara untuk penyediaan hunian.

Dia juga menyoroti bahwa banyak lahan strategis tersebut berada di kawasan bantaran rel kereta api, selain di kota-kota besar lain seperti Medan.

“Iya, di banyak tempat. Tanah Abang strategis, Bandung strategis, Medan juga strategis. Kita gunakan untuk kepentingan rakyat. Negara harus hadir,” katanya.

Maruarar menekankan bahwa keberanian dalam menegakkan aturan menjadi kunci dalam pengelolaan aset negara.

“Kita mengurus negara ini harus punya nyali, menegakkan kebenaran,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan pihak perguruan tinggi siap mendukung program tersebut melalui kajian dan pengembangan teknologi.

“Kami siap mem-backup dari sisi kajian dan penelitian, termasuk teknologi agar pembangunan lebih efisien,” ujarnya singkat.

Sekadar informasi, dalam rencana yang dibahas, pembangunan hunian akan dilakukan di atas lahan seluas sekitar 1,4 hingga 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia. Pemerintah menyiapkan sekitar 800 unit hunian untuk menampung warga terdampak.

Meskipun awalnya dirancang dalam bentuk rumah susun (rusun), tetapi pemerintah juga mempertimbangkan opsi rumah tapak. Pembangunan ditargetkan mulai pada Mei 2026 dan rampung pada Juni 2026.

Selain hunian, pemerintah juga berencana akan menyediakan fasilitas dasar seperti sanitasi (MCK) yang layak guna meningkatkan kualitas hidup warga. Program ini menjadi bagian dari target pembangunan 3 juta rumah, yang difokuskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tinggal di kawasan berisiko tinggi, termasuk di sepanjang jalur rel kereta api.

IDXChannel — PT Hutama Karya (Persero) menyatakan kesiapannya untuk melakukan akselerasi pembangunan 324 unit hunian di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut langsung atas instruksi Presiden Prabowo Subianto guna menyediakan hunian layak bagi masyarakat di tengah permukiman padat tepian rel Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen.

Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung lahan pengembangan hunian. Peninjauan lapangan ini turut dihadiri oleh Direktur Operasi II Hutama Karya Mardiansyah.

Tujuan dilakukannya peninjauan ini adalah guna memastikan kesiapan teknis dan pemetaan aset lahan yang akan segera dikembangkan.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria menegaskan, optimalisasi aset BUMN adalah kunci dalam mendukung program perumahan nasional. Hal ini agar banyak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Aset-aset BUMN yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dapat kita dorong untuk memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Kami tengah memetakan aset potensial lainnya guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Dony dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan cepat sektor BUMN dan Danantara dalam merealisasikan hunian ini. Sinergi ini diharapkan mampu menjawab tantangan pemukiman di Jakarta Pusat melalui pengembangan hunian yang terintegrasi.

Selanjutnya, Hutama Karya berperan aktif memastikan perencanaan pembangunan unit tersebut memenuhi standar kualitas tinggi serta menciptakan ekosistem hunian yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

Pada kesempatan terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani menyampaikan, keterlibatan Hutama Karya dalam proyek ini adalah wujud nyata implementasi government preneurship dalam menjawab kebutuhan infrastruktur sosial.

“Hutama Karya berkomitmen penuh menjadi mitra strategis pemerintah. Menindaklanjuti instruksi Presiden, kami akan melakukan akselerasi pengerjaan agar pembangunan hunian di Senen ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dalam waktu singkat," kata dia.

Hamdani mengungkapkan, proyek hunian ini ditargetkan tuntas pembangunannya pada 15 Juni 2026.

"Kami menargetkan proyek hunian ini dapat rampung sepenuhnya pada 15 Juni mendatang sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas hidup warga sesuai Instruksi Presiden melalui Danantara,” ujar Hamdani.

Melalui kolaborasi bersama BP BUMN, Kementerian PKP, Danantara Indonesia, BPS, dan Pemda DKI Jakarta. Proyek yang dikerjakan Hutama Karya bersama BUMN Karya lainnya ini menjadi solusi konkret pemerintah dalam menghadirkan hunian yang tertata dan terjangkau di tengah kota, sekaligus menjawab tingginya angka backlog kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah bersama BUMN ditargetkan akan merampungkan seluruh pemetaan aset dan tahapan pelaksanaan dalam waktu dekat agar program ini dapat segera direalisasikan secara terarah dan transparan.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dan jajaran PT KAI melakukan rangkaian peninjauan kawasan lahan KAI di sejumlah titik di wilayah Jakarta pada Minggu (5/4). Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam percepatan penataan kawasan permukiman di sekitar jalur rel serta penyiapan hunian yang lebih layak bagi masyarakat.

Peninjauan dilakukan menggunakan Kereta Inspeksi dengan menyusuri lintas Tanah Abang hingga Kampung Bandan, termasuk area bongkaran Blok E dan F serta kawasan Kampung Bandan Blok A. Dari atas rangkaian, rombongan meninjau langsung kondisi eksisting permukiman di sekitar jalur rel sebagai bagian dari proses inventarisasi awal.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan aset KAI di Jalan Kemukus, Jakarta, yang menjadi salah satu alternatif lokasi pemetaan kawasan yang akan ditata secara bertahap. Kunjungan kemudian berlanjut kembali ke aset di sekitar Stasiun Tanah Abang dan ke Rusun Cinta Kasih Tzu Chi di Cengkareng sebagai referensi hunian terstruktur dalam mendukung penataan kawasan bantaran rel.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor. Dalam kunjungan tersebut, Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta telah menghasilkan langkah konkret berupa kesiapan pembangunan rumah susun di atas lahan negara, yang ditujukan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

“Kami bekerja cepat untuk kepentingan rakyat, dan hari ini sudah ada langkah konkret melalui rencana pembangunan rumah susun di lahan negara. Ini merupakan hasil sinergi pemerintah, BUMN, dan swasta untuk menghadirkan hunian yang lebih layak dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Maruarar Sirait.

Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menyampaikan bahwa penyiapan lahan dan pembangunan hunian merupakan bagian dari komitmen pemerintah dan BUMN dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa kolaborasi antar kementerian dan BUMN menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi program perumahan di berbagai wilayah, khususnya di kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi.

“Program ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. Melalui sinergi antara Kementerian dan BUMN, kami optimistis penyediaan perumahan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia,” jelas Dony.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa peninjauan ini menjadi bagian dari langkah percepatan dalam proses inventarisasi kawasan dan penyusunan penataan yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

“KAI segera melakukan inventarisasi permukiman warga di sekitar jalur rel yang dimulai dari titik prioritas dan akan diperluas ke wilayah lain. Langkah ini berjalan bersamaan dengan pengamanan area perkeretaapian serta koordinasi dengan kementerian terkait untuk penyiapan solusi hunian,” ujar Bobby.

Menurutnya, hasil peninjauan di sejumlah titik tersebut menjadi dasar dalam penyusunan langkah penataan yang lebih terarah.

“Kami memastikan setiap langkah yang dilakukan mempertimbangkan aspek keselamatan perjalanan kereta api serta kebutuhan masyarakat. Penataan kawasan diarahkan untuk menghadirkan lingkungan yang lebih tertib dan mendukung peningkatan kualitas hidup,” tambah Bobby.

KAI mengelola lebih dari 327 juta meter persegi lahan perkeretaapian yang memiliki potensi untuk mendukung pengembangan hunian. Di wilayah Jabodetabek, potensi pengembangan mencapai sekitar 131 ribu unit hunian yang berada di sekitar simpul transportasi, sehingga memungkinkan integrasi antara hunian dan mobilitas masyarakat.

“KAI akan menjalankan tiga langkah utama, yaitu inventarisasi permukiman warga di sekitar jalur rel, pengamanan area perkeretaapian, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk solusi jangka pendek dan jangka panjang guna mendukung hunian yang lebih layak serta peningkatan taraf hidup masyarakat,” tutup Bobby.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng BUMN untuk membangun sebanyak 800 unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) , khususnya yang tinggal di kawasan bantaran rel di Jakarta. Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, proyek ini akan dibangun di dua lokasi, yakni kawasan Pasar Senen sebanyak 300 unit dan Tanah Abang 500 unit, dengan target penyelesaian serentak pada 15 Juni mendatang.

"Di Senen, tepatnya di Kramat, akan dibangun sekitar 300 unit hunian di atas lahan milik Angkasa Pura. Kemudian di Tanah Abang akan dibangun sekitar 500 unit di lahan milik Kereta Api," ujar Maruarar dalam konferensi pers di Kantor BP BUMN, Rabu (1/4).

Ia menjelaskan, proyek ini merupakan bentuk kolaborasi lintas BUMN yang melibatkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Angkasa Pura dalam penyediaan lahan, serta dukungan pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dari sisi dukungan konstruksi.

“Inisiatif ini menekankan kapan selesainya, bukan kapan dimulainya. Ini memberikan kepastian yang sangat penting bagi masyarakat,” katanya.

Momen Prabowo Menyusuri Permukiman di Bantaran Rel Kereta Api Senen Tanpa Pengawalan Ketat



Diungkapkan juga bahwa, pemerintah akan terus mendorong model kolaborasi serupa ke depan. Bahkan dalam waktu dekat, dirinya bersama jajaran BUMN akan kembali meninjau lokasi lain untuk pengembangan hunian berbasis kolaborasi antara BUMN dan swasta.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria menegaskan komitmen BUMN dalam mendukung program penyediaan perumahan bagi masyarakat. Menurutnya, pemanfaatan aset-aset BUMN yang sebelumnya kurang optimal akan difokuskan untuk kepentingan publik, termasuk pembangunan hunian layak.

Seskab Teddy: Pak Presiden Dadakan ke Bantaran Rel Senen, Warga Antusias



“Aset-aset yang belum termanfaatkan akan kita optimalkan agar bisa dinikmati masyarakat. Ini bagian dari komitmen bahwa BUMN adalah milik rakyat,” tambahnya.

Dony menambahkan, pihaknya saat ini juga tengah melakukan pemetaan terhadap berbagai aset BUMN di kota-kota besar yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap perumahan. Program pembangunan hunian di Senen dan Tanah Abang ini diharapkan menjadi model percepatan penyediaan rumah di kawasan perkotaan padat, sekaligus mendukung program pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan nasional.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun sebanyak 800 unit hunian vertikal atau rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya yang tinggal di kawasan bantaran rel wilayah DKI Jakarta.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, proyek ini akan dibangun di dua lokasi, yakni kawasan Pasar Senen dan Tanah Abang dengan masing-masing sebanyak 300 unit dan 500 unit. Penyelesaiannya ditargetkan serentak pada 15 Juni 2026.

"Di Senen, tepatnya di Kramat, akan dibangun sekitar 300 unit hunian di atas lahan milik Angkasa Pura. Kemudian di Tanah Abang akan dibangun sekitar 500 unit di lahan milik Kereta Api Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BP BUMN, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Dia menjelaskan, proyek ini merupakan bentuk kolaborasi lintas BUMN yang melibatkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports dalam penyediaan lahan, serta dukungan pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), dari sisi dukungan konstruksi.

“Inisiatif ini menekankan kapan selesainya, bukan kapan dimulainya. Ini memberikan kepastian yang sangat penting bagi masyarakat,” katanya.

Dia juga mengungkapkan, pemerintah akan terus mendorong model kolaborasi serupa ke depan. Bahkan dalam waktu dekat, dirinya bersama jajaran BUMN akan kembali meninjau lokasi lain untuk pengembangan hunian berbasis kolaborasi antara BUMN dan swasta.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria menegaskan komitmen BUMN dalam mendukung program penyediaan perumahan bagi masyarakat. Menurutnya, pemanfaatan aset-aset BUMN yang sebelumnya kurang optimal akan difokuskan untuk kepentingan publik, termasuk pembangunan hunian layak.

“Aset-aset yang belum termanfaatkan akan kita optimalkan agar bisa dinikmati masyarakat. Ini bagian dari komitmen bahwa BUMN adalah milik rakyat,” kata dia.

Dony menambahkan, pihaknya saat ini juga tengah melakukan pemetaan terhadap berbagai aset BUMN di kota-kota besar yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap perumahan. Program pembangunan hunian di Senen dan Tanah Abang ini diharapkan menjadi model percepatan penyediaan rumah di kawasan perkotaan padat, sekaligus mendukung program pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan nasional.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA - Peninjauan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di kawasan bantaran rel sekitar Stasiun Pasarsenen, Jakarta Pusat, pada Kamis (26/3) menjadi awal percepatan penataan kawasan di sekitar jalur rel.

Presiden memberikan instruksi kepada Direktur Utama KAI untuk melakukan inventarisasi permukiman warga di bantaran rel, dimulai dari kawasan Pasarsenen dan diperluas ke seluruh jalur yang dikelola KAI dengan kondisi serupa sebagai dasar penataan yang terarah.

Selain itu, Presiden menekankan perlunya penyiapan solusi hunian yang terstruktur melalui kolaborasi dengan kementerian terkait, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menindaklanjuti instruksi tersebut melalui pengamanan area sekitar rel serta inventarisasi kawasan dan warga sebagai bagian dari proses penataan.

“KAI mendukung instruksi Presiden melalui inventarisasi permukiman warga di sekitar jalur rel dan pengamanan area. Kami berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk solusi jangka pendek, serta dengan kementerian dan pihak lainnya untuk langkah jangka panjang,” ujar Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin.

Untuk kawasan Pasarsenen, KAI akan melakukan pengecekan dan kajian lanjutan sebagai tahap awal, yang kemudian diperluas ke titik lainnya di sepanjang jalur kereta api.

Penataan kawasan bantaran rel diarahkan untuk menghadirkan hunian yang layak sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di sekitar jalur rel.

Sejalan dengan itu, KAI turut berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penataan kawasan yang lebih terstruktur, terhubung dengan pusat ekonomi, serta penguatan akses terhadap peluang ekonomi di sekitar jalur rel.

“Penataan permukiman di sekitar jalur rel menjadi bagian penting untuk menghadirkan lingkungan yang lebih layak bagi masyarakat sekaligus memperkuat keselamatan perjalanan kereta api,” tambah Bobby.

KAI mengelola lebih dari 327 juta meter persegi lahan perkeretaapian yang memiliki potensi untuk mendukung pengembangan hunian. Di wilayah Jabodetabek, potensi pengembangan mencapai sekitar 131 ribu unit hunian yang berada di sekitar simpul transportasi.

“KAI menindaklanjuti instruksi Presiden melalui tiga langkah utama, yaitu inventarisasi permukiman warga di sekitar jalur rel, pengamanan area perkeretaapian, serta kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk solusi jangka pendek dan dengan pihak lainnya untuk langkah jangka panjang guna mendukung hunian yang layak serta peningkatan taraf hidup masyarakat,” tutup Bobby.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan pembangunan rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di bantaran rel kereta api Senen dimulai pada Mei 2026.

Untuk diketahui, rencana pengembangan proyek rusun di Kawasan Senen, Jakarta Pusat merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak di kawasan padat.

Seiring hak itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku telah meninjau lahan seluas 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia di Jalan Kramat Raya sebagai lokasi relokasi.

Maruarar yang akrab disapa Ara menuturkan arahan yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto tersebut akan dikembangkan melalui sinergi lintas instansi guna memastikan warga di area berisiko mendapatkan tempat tinggal yang manusiawi.

“Kita bersinergi antara pemerintah pusat, Kementerian PKP, Danantara, BP BUMN, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Yang pasti rusun ini akan segera dibangun. Perizinan akan dibantu sepenuhnya oleh pemerintah daerah,” ujar Ara dalam keterangan resmi, Senin (30/3/2026).

Dia melanjutkan, saat ini pemerintah pusat melalui kementerian terkait tengah mematangkan skema pembiayaan yang melibatkan sektor publik dan swasta.

Salah satu alternatif yang dikaji adalah dengan melibatkan Perum Perumnas untuk membangun dua menara dengan total 1.000 unit hunian menggunakan dana APBN. Dalam opsi ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan dukungan penuh melalui penyediaan infrastruktur utilitas dan subsidi bagi penghuni.

Menanggapi rencana pengembangan tersebut, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menjelaskan bahwa mendukung penuh rencana pengembangan hunian rakyat di atas aset BUMN. Dia juga menekankan tengah melakukan pemetaan lanjutan mengenai aset mana saja yang memungkinkan untuk segera dieksekusi.

“Kami sedang memetakan aset BUMN di beberapa kota besar untuk dibangun dengan skema yang sama. Ini bagian dari dukungan terhadap program prioritas Presiden untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” ujar Dony.

Selain Perumnas, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia juga telah menyatakan kesiapannya untuk membangun sembilan menara setinggi empat lantai. Rencana ini diproyeksikan mampu menampung 690 unit hunian yang dilengkapi dengan ruang komunal serta gedung serbaguna bagi warga.

Di samping proyek rusun, Kementerian PKP juga akan menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 3.100 unit rumah di wilayah DKI Jakarta pada 2026. Program ini akan tersebar merata di lima kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu guna memperbaiki kualitas hunian warga secara mandiri.

Ke depan, seluruh tahapan pembangunan rusun Senen akan diawasi ketat oleh BP BUMN dan kementerian teknis untuk memastikan akurasi data penerima manfaat.

Dengan demikian, upaya optimalisasi aset negara ini diharapkan mampu menekan angka backlog perumahan sekaligus menghilangkan permukiman kumuh di pusat kota.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan penataan permukiman di bantaran rel kereta api. Instruksi tersebut disampaikan saat meninjau kawasan sekitar Stasiun Pasar Senen, Kamis (26/3).

Presiden meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan inventarisasi permukiman warga yang berada di sepanjang jalur rel, dimulai dari kawasan Pasar Senen dan diperluas ke wilayah lain dengan kondisi serupa.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan pihaknya menindaklanjuti instruksi tersebut melalui pendataan kawasan dan warga, serta pengamanan area perkeretaapian.

“KAI mendukung instruksi Presiden melalui inventarisasi permukiman warga di sekitar jalur rel dan pengamanan area. Kami berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk solusi jangka pendek, serta dengan kementerian dan pihak lainnya untuk langkah jangka panjang,” ujar Bobby dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).

Menurut dia, untuk tahap awal KAI akan melakukan pengecekan dan kajian di kawasan Pasar Senen sebelum diperluas ke titik lain di sepanjang jalur kereta api.

Penataan kawasan bantaran rel, lanjut Bobby, diarahkan untuk menghadirkan hunian yang layak sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Upaya tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penguatan akses terhadap pusat dan peluang ekonomi.

“Kami melihat penataan ini sebagai bagian penting untuk menghadirkan lingkungan yang lebih layak bagi masyarakat sekaligus memperkuat keselamatan perjalanan kereta api,” katanya.

KAI mencatat, total lahan perkeretaapian yang dikelola mencapai lebih dari 327 juta meter persegi. Khusus di wilayah Jabodetabek, terdapat potensi pengembangan sekitar 131 ribu unit hunian di kawasan sekitar simpul transportasi.

KAI menegaskan akan menjalankan tiga langkah utama dalam menindaklanjuti arahan Presiden, yakni inventarisasi permukiman warga, pengamanan area perkeretaapian, serta kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pihak terkait lainnya untuk penyediaan solusi hunian layak.