Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat terkait untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) yang digelar pada pukul 14.00 WIB di Istana Merdeka, Senin (6/4/2026).

Rapat tersebut membahas rencana penyediaan hunian layak bagi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api, khususnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan di kompleks Istana Kepresidenan, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin tiba sekitar pukul 13.42 WIB. Selain itu, rapat juga dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Dirut PT Pindad Sigit P Santoso, serta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan langsung Presiden Prabowo ke kawasan permukiman padat di bantaran rel pada Maret 2026. Pemerintah berkomitmen menata kawasan tersebut sekaligus menyediakan hunian yang lebih aman dan layak bagi masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa negara harus hadir secara tegas dalam mengelola aset-asetnya, terutama yang selama ini dikuasai pihak lain tanpa pemanfaatan optimal.

“Kita tahu negara ini adalah negara hukum. Jadi tanah negara harus digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Jangan ragu-ragu,” ujar Maruarar kepada wartawan.

Dia mengungkapkan, pemerintah telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi strategis, seperti di Tanah Abang dan Bandung, termasuk bersama jajaran PT Kereta Api Indonesia. Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan banyak lahan negara yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan.

“Banyak sekali tanah negara yang dikuasai pihak lain dan akan kita kuasai kembali untuk kepentingan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah,” tegasnya.

Menurut Maruarar, pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis, termasuk rencana groundbreaking proyek perumahan di Bandung dalam waktu dekat. Proyek ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemanfaatan lahan negara untuk penyediaan hunian.

Dia juga menyoroti bahwa banyak lahan strategis tersebut berada di kawasan bantaran rel kereta api, selain di kota-kota besar lain seperti Medan.

“Iya, di banyak tempat. Tanah Abang strategis, Bandung strategis, Medan juga strategis. Kita gunakan untuk kepentingan rakyat. Negara harus hadir,” katanya.

Maruarar menekankan bahwa keberanian dalam menegakkan aturan menjadi kunci dalam pengelolaan aset negara.

“Kita mengurus negara ini harus punya nyali, menegakkan kebenaran,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan pihak perguruan tinggi siap mendukung program tersebut melalui kajian dan pengembangan teknologi.

“Kami siap mem-backup dari sisi kajian dan penelitian, termasuk teknologi agar pembangunan lebih efisien,” ujarnya singkat.

Sekadar informasi, dalam rencana yang dibahas, pembangunan hunian akan dilakukan di atas lahan seluas sekitar 1,4 hingga 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia. Pemerintah menyiapkan sekitar 800 unit hunian untuk menampung warga terdampak.

Meskipun awalnya dirancang dalam bentuk rumah susun (rusun), tetapi pemerintah juga mempertimbangkan opsi rumah tapak. Pembangunan ditargetkan mulai pada Mei 2026 dan rampung pada Juni 2026.

Selain hunian, pemerintah juga berencana akan menyediakan fasilitas dasar seperti sanitasi (MCK) yang layak guna meningkatkan kualitas hidup warga. Program ini menjadi bagian dari target pembangunan 3 juta rumah, yang difokuskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tinggal di kawasan berisiko tinggi, termasuk di sepanjang jalur rel kereta api.

IDXChannel — PT Hutama Karya (Persero) menyatakan kesiapannya untuk melakukan akselerasi pembangunan 324 unit hunian di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut langsung atas instruksi Presiden Prabowo Subianto guna menyediakan hunian layak bagi masyarakat di tengah permukiman padat tepian rel Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen.

Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung lahan pengembangan hunian. Peninjauan lapangan ini turut dihadiri oleh Direktur Operasi II Hutama Karya Mardiansyah.

Tujuan dilakukannya peninjauan ini adalah guna memastikan kesiapan teknis dan pemetaan aset lahan yang akan segera dikembangkan.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria menegaskan, optimalisasi aset BUMN adalah kunci dalam mendukung program perumahan nasional. Hal ini agar banyak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Aset-aset BUMN yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dapat kita dorong untuk memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Kami tengah memetakan aset potensial lainnya guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Dony dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan cepat sektor BUMN dan Danantara dalam merealisasikan hunian ini. Sinergi ini diharapkan mampu menjawab tantangan pemukiman di Jakarta Pusat melalui pengembangan hunian yang terintegrasi.

Selanjutnya, Hutama Karya berperan aktif memastikan perencanaan pembangunan unit tersebut memenuhi standar kualitas tinggi serta menciptakan ekosistem hunian yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

Pada kesempatan terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani menyampaikan, keterlibatan Hutama Karya dalam proyek ini adalah wujud nyata implementasi government preneurship dalam menjawab kebutuhan infrastruktur sosial.

“Hutama Karya berkomitmen penuh menjadi mitra strategis pemerintah. Menindaklanjuti instruksi Presiden, kami akan melakukan akselerasi pengerjaan agar pembangunan hunian di Senen ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dalam waktu singkat," kata dia.

Hamdani mengungkapkan, proyek hunian ini ditargetkan tuntas pembangunannya pada 15 Juni 2026.

"Kami menargetkan proyek hunian ini dapat rampung sepenuhnya pada 15 Juni mendatang sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas hidup warga sesuai Instruksi Presiden melalui Danantara,” ujar Hamdani.

Melalui kolaborasi bersama BP BUMN, Kementerian PKP, Danantara Indonesia, BPS, dan Pemda DKI Jakarta. Proyek yang dikerjakan Hutama Karya bersama BUMN Karya lainnya ini menjadi solusi konkret pemerintah dalam menghadirkan hunian yang tertata dan terjangkau di tengah kota, sekaligus menjawab tingginya angka backlog kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah bersama BUMN ditargetkan akan merampungkan seluruh pemetaan aset dan tahapan pelaksanaan dalam waktu dekat agar program ini dapat segera direalisasikan secara terarah dan transparan.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun sebanyak 800 unit hunian vertikal atau rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya yang tinggal di kawasan bantaran rel wilayah DKI Jakarta.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, proyek ini akan dibangun di dua lokasi, yakni kawasan Pasar Senen dan Tanah Abang dengan masing-masing sebanyak 300 unit dan 500 unit. Penyelesaiannya ditargetkan serentak pada 15 Juni 2026.

"Di Senen, tepatnya di Kramat, akan dibangun sekitar 300 unit hunian di atas lahan milik Angkasa Pura. Kemudian di Tanah Abang akan dibangun sekitar 500 unit di lahan milik Kereta Api Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BP BUMN, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Dia menjelaskan, proyek ini merupakan bentuk kolaborasi lintas BUMN yang melibatkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports dalam penyediaan lahan, serta dukungan pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), dari sisi dukungan konstruksi.

“Inisiatif ini menekankan kapan selesainya, bukan kapan dimulainya. Ini memberikan kepastian yang sangat penting bagi masyarakat,” katanya.

Dia juga mengungkapkan, pemerintah akan terus mendorong model kolaborasi serupa ke depan. Bahkan dalam waktu dekat, dirinya bersama jajaran BUMN akan kembali meninjau lokasi lain untuk pengembangan hunian berbasis kolaborasi antara BUMN dan swasta.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria menegaskan komitmen BUMN dalam mendukung program penyediaan perumahan bagi masyarakat. Menurutnya, pemanfaatan aset-aset BUMN yang sebelumnya kurang optimal akan difokuskan untuk kepentingan publik, termasuk pembangunan hunian layak.

“Aset-aset yang belum termanfaatkan akan kita optimalkan agar bisa dinikmati masyarakat. Ini bagian dari komitmen bahwa BUMN adalah milik rakyat,” kata dia.

Dony menambahkan, pihaknya saat ini juga tengah melakukan pemetaan terhadap berbagai aset BUMN di kota-kota besar yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap perumahan. Program pembangunan hunian di Senen dan Tanah Abang ini diharapkan menjadi model percepatan penyediaan rumah di kawasan perkotaan padat, sekaligus mendukung program pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan nasional.

(Dhera Arizona)

Selesainya 15 Juni 2026 di lahan yang berlokasi di Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang mana itu tanahnya milik Angkasa Pura

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan rencana pembangunan rumah susun atau rusun sebanyak 300 unit di lahan milik PT Angkasa Pura yang berlokasi di Jalan Kramat Raya Jakarta ditujukan untuk warga kawasan bantaran rel kereta api (KA) Senen.

"Kita tidak bicara mulainya, kita bicara selesainya. Selesainya tanggal 15 Juni 2026 di lahan yang berlokasi di Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang mana itu tanahnya milik Angkasa Pura. Jadi saya bicaranya ada 300 unit. Jadi kita bicara selesainya saja," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Dirinya juga mengatakan bahwa nanti juga dibangun hunian sebanyak 500 unit bagi warga kawasan bantaran rel kereta api (KA) Senen di lahan Tanah Abang milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang diharapkan dapat selesai juga pada 15 Juni 2026.

"Jadi ini adalah model pekerjaan baru yang saya rasa diinisiasi oleh Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Bapak Dony Oskaria yang bukan bicara mulainya kapan, tapi selesainya kapan. Jadi ini suatu kepastian yang luar biasa," katanya.

Ara menyampaikan bahwa wilayah Jakarta sangat membutuhkan perumahan bagi rakyat dengan sangat cepat karena backlog-nya sangat besar.

"Jadi kita juga akan bergerak dengan sangat cepat," katanya.

Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyampaikan apresiasi bahwa BUMN diberikan kepercayaan untuk menunjukkan bahwa BUMN memang milik rakyat Indonesia.

"Untuk aset-aset yang tadinya tidak termanfaatkan dengan baik tentu akan kita berikan semaksimal mungkin bisa dinikmati oleh masyarakat. Karena itu tadi sudah dihasilkan dari rapat tadi bahwa ada tanah dari Angkasa Pura, ada juga dari Kereta Api akan kita bangunkan hunian buat saudara-saudara kita. Dan masih banyak lagi tentu tanah-tanah yang kita lihat, dan ini adalah salah satu program mendukung program daripada Bapak Presiden RI dan juga tadi disampaikan arahan daripada Pak Menteri PKP dan juga dari Pak Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sehingga kita berharap program ini berjalan dengan cukup baik," kata Dony.

Dia juga menyampaikan bahwa BP BUMN sedang melakukan pemetaan (mapping) terhadap seluruh aset-aset BUMN yang ada terutama sekali di kota-kota yang memang dibutuhkan pembangunan perumahan dengan secepat mungkin.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi rencana pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan Jalan Kramat Raya Senen pada Minggu (29/3/2026).

Lahan seluas 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut arahan Prabowo Subianto untuk pembangunan rusun relokasi warga di bantaran rel kereta api wilayah Senen, Jakarta Pusat.

Menteri PKP menyampaikan bahwa pembangunan rusun tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta.

Ia menegaskan bahwa keputusan skema pembangunan akan diputuskan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dijadwalkan pada Rabu mendatang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat juga berkomitmen memberikan dukungan penuh terutama dalam percepatan perizinan agar pembangunan dapat segera dimulai.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026