Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengklaim rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana telah tuntas dilakukan dan ditargetkan produksi padi meningkat pada tahun 2026.

Gubernur Sumbar mengatakan rehabilitasi lahan sawah yang tuntas dikerjakan itu untuk kategori ringan dan sedang, sementara untuk rusak berat, masih dalam tahap pengerjaan.

"Selanjutnya kami akan mulai bergerak ke tahap lanjutan, termasuk penanganan lahan rusak berat dan sawah yang hilang," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (15/5/2026).

Dia menyampaikan percepatan rehabilitasi lahan itu sesuai dengan arahan Menteri Pertanian RI, karena dengan adanya rehabilitasi lahan sawah ini, ditargetkan produksi padi di Sumbar bisa ditingkatkan.

Menurutnya adapun total anggaran yang dikucurkan Kementerian Pertanian untuk rehabilitasi lahan rusak ringan dan sedang di Sumbar ini berjumlah sebesar Rp32,9 miliar.

“Jadi, tahapan berikutnya, untuk kategori rusak berat dan hilang semoga bisa cepat juga, itu sedang kami koordinasikan,” tegasnya.

Kendati demikian, Mahyeldi juga mengingatkan akan ancaman baru yang juga perlu segera diantisipasi seluruh pihak terkait, yakni potensi musim kering dan dampak El Nino yang diperkirakan mulai terasa pada akhir Juni hingga Juli mendatang. Menurutnya, mempercepat proses tanam bisa menjadi solusi.

“Belum lama inj Sekjen menekankan kepada kami agar segera melakukan pemetaan dan langkah antisipasi menghadapi musim kering atau El Nino. Penanaman harus dipercepat supaya panen tidak terganggu dan stok pangan tetap aman,” jelasnya.

Guhernur menilai tantangan terbesar saat ini justru pada penanganan lahan rusak berat dan sawah yang hilang akibat bencana. Dia menyebut terdapat sekitar 7.000 hektare lahan terdampak berat di Sumbar, termasuk lebih dari 4.000 hektare lahan yang hilang karena berubah menjadi aliran sungai atau tersapu longsor.

“Sebahagian dari lahan yang hilang itu, sekarang berubah menjadi sungai, ada juga yang benar-benar tergerus akibat lonsor. Karena itu, penanganannya perlu melibatkan lintas kementerian, tidak bisa hanya Kementerian Pertanian, tapi juga perlu melibatkan Kementerian PU dan kementerian lain. Inilah yang menjadi tatangan kita saat ini,” tegasnya.

Mahyeldi mengungkap, seluruh data tentang kerugian serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah dituangkannya dalam dokumen R3P atau Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Menurutnya dokumen tersebut telah diserahkan ke pemerintah pusat melalui BNPB. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu teknis penanganan dan besaran dukungan anggarannya dari pemerintah pusat.

“Kamu sudah gerakkan semua simpul, mulai dari kabupaten, provinsi sampai kementerian. Tinggal sekarang kepastian anggaran. Mudah-mudahan Mei ini sudah mulai terlihat titik terang,” jelas Mahyeldi.

Dia juga mengingatkan potensi banjir dan longsor masih mengancam sejumlah daerah. Apalagi, saat ini curah hujan di Sumbar masih tergolong tinggi.

“Di Agam kemarin masih terjadi longsor, jalan putus dan area pertanian terganggu. Karena itu kita harus bergerak cepat sekaligus meminimalisir risiko banjir dan longsor berikutnya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian RI, Tedy Dirhamsyah mengapresiasi kecepatan Sumbar dalam memulihkan lahan pertanian terdampak bencana. Bahkan, Sumbar menjadi provinsi dengan progres terbaik dibanding daerah terdampak lainnya Aceh dan Sumatra Utara.

Adapun untuk total lahan rusak ringan dan sedang di Sumbar mencapai 3.902 hektare dan progresnya terbilang tinggi. Secara nasional rata-rata baru sekitar 14%, tapi Sumbar sudah memenuhi target Mentan.

Dia bilang Kementerian Pertanian juga telah menyiapkan sejumlah program antisipasi kekeringan, mulai dari irigasi perpompaan hingga pembangunan sumur dalam untuk menghadapi ancaman El Nino.

"Peruntukan program antisipatif tersebut akan disesuaikan dengan usulan yang masuk dari daerah," ucap dia.

“Kami siap memfasilitasi. Silakan segera diusulkan. Ada program irigasi perpompaan, sumur air dalam dan lainnya yang telah disiapkan kementerian untuk menghadapi musim kemarau,” sambungnya.

Menurut Tedy capaian Sumbar tidak hanya sebatas percepatan tanam, tetapi juga sudah berhasil melakukan panen bahkan ekspor hasil pertanian. “Kemarin di Solok kami lihat sudah panen dan hasilnya diekspor. Jadi Sumbar bukan hanya tanam, tapi juga sudah panen. Ini yang menjadi perhatian Kementerian Pertanian,” sebutnya.

Di sisi lain, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis mengungkapkan bencana banjir dan longsor telah memukul sektor pertanian di wilayahnya secara serius.

Dikatakannya, total lahan sawah terdampak di Padang Pariaman mencapai 1.263,4 hektare, terdiri dari 446 hektare rusak ringan, 238,25 hektare rusak sedang, 450,7 hektare rusak berat, dan 100,5 hektare sawah hilang akibat terbawa arus sungai.

Selain itu, lahan jagung terdampak mencapai 570,35 hektare, dengan rincian 382,6 hektare rusak ringan, 71 hektare rusak sedang, 112,5 hektare rusak berat, dan 4,3 hektare lahan hilang.

“Untuk sawah rusak ringan seluruhnya sudah tertangani 100% sedangkan untuk lahan sawah yang rusak berat dan hilang sampai sekarang belum ada alokasi bantuan dari Kementerian Pertanian. Begitu juga lahan jagung yang terdampak. Kami berharap ini bisa segera,” tutupnya.

Bisnis.com, JAMBI - Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) dengan dukungan penuh dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyelenggarakan workshop bertajuk "Optimalisasi Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Lahan Gambut" di Jambi, 11–12 Mei 2026. Agenda ini difokuskan pada penguatan kompetensi teknis petani swadaya guna memastikan implementasi tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan demi menjaga keberlangsungan industri sawit nasional dari sektor hulu.

Jambi dipilih sebagai lokasi strategis mengingat wilayah ini merupakan salah satu provinsi dengan luas lahan gambut yang sangat signifikan di Indonesia.

Ketua Pelaksana sekaligus Ketua DPW Samade Jambi, Andi Ari, menjelaskan bahwa workshop ini mendatangkan para ahli di bidang pengelolaan lahan, pemupukan, hingga penggunaan herbisida ramah lingkungan. Tujuannya adalah memberikan edukasi praktis bagi petani swadaya yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi budidaya di lahan marjinal.

"Workshop ini bertujuan mendidik petani swadaya agar mampu mengelola lahan gambut seoptimal mungkin. Kami menghadirkan pakar untuk membedah tata kelola lapangan, mulai dari pemupukan hingga penggunaan herbisida yang ramah lingkungan, agar produktivitas kebun rakyat di Jambi terus meningkat melalui penerapan tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan," ujar Andi.

Senada dengan itu, Anggota Bidang Pembentukan dan Pembinaan Kelompok dan Koperasi DPP SAMADE, Sukanto, menegaskan bahwa penguatan sektor hulu adalah syarat mutlak bagi keberhasilan program hilirisasi pemerintah.

Samade berkomitmen melakukan pendampingan penuh bagi petani, termasuk dalam akses program Beasiswa Sawit bagi anak-anak petani.

"Kunci utama hilirisasi adalah sektor hulu harus diperkuat terlebih dahulu. Samade ambil peran untuk mendukung produktivitas melalui workshop ini, karena lahan gambut bisa dioptimalkan secara produktif jika kita disiplin menerapkan prinsip tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan," tutur Sukanto.

Sementara itu, Kepala Divisi Kerjasama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah, menyoroti pentingnya optimalisasi di sektor hulu untuk mendukung kebutuhan domestik yang semakin meningkat. Ia menekankan bahwa penyelesaian hambatan teknis melalui tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan merupakan langkah krusial agar penyerapan dana bantuan pemerintah dapat berjalan maksimal.

"Penguatan di sektor hulu adalah kunci, terutama di wilayah dengan karakteristik lahan gambut yang luas seperti Jambi. Melalui forum ini, kami ingin memastikan masalah teknis dapat diselesaikan bersama agar dana PSR dan sarpras segera terealisasi. Implementasi tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan sangat penting untuk mendukung program strategis pemerintah seperti B50, sehingga kebutuhan sawit nasional terpenuhi secara konsisten," jelas Helmi.

Ia juga menambahkan bahwa BPDP membuka ruang bagi produk UMKM berbasis perkebunan di Jambi untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kapasitas dan akses pemasaran.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Henrizal, yang memberikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi ini. Ia menilai workshop ini sebagai langkah nyata dalam menyelesaikan hambatan administratif dan teknis yang selama ini menghambat serapan program pemerintah di daerah.

"Kami sangat berterima kasih atas inisiatif Samade dan dukungan BPDP. Workshop ini sangat membantu Dinas Perkebunan dalam mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan bibit unggul serta pentingnya tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan. Ini adalah solusi konkret untuk mempercepat program PSR di Provinsi Jambi sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi bagi masyarakat," tegas Henrizal.

Melalui sinergi yang didukung oleh BPDP ini, diharapkan produktivitas kelapa sawit di Jambi dapat meningkat, sekaligus memperkuat daya saing sektor perkebunan melalui komitmen bersama terhadap tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kinerja ekspor Sumatra Selatan (Sumsel) pada kuartal I/2026 mengalami tekanan cukup dalam.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel Moh. Wahyu Yulianto mengatakan nilai ekspor kumulatif Januari hingga Maret 2026 tercatat sebesar US$1,23 miliar. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$1,76 miliar.

“Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, ekspor Sumsel turun 29,85%,” ujarnya, dikutip Selasa (12/5/2026).

Penurunan tersebut terutama dipicu melemahnya ekspor nonmigas yang terkontraksi 33,02% menjadi US$1,11 miliar. Sementara itu, ekspor minyak dan gas (migas) masih tumbuh positif sebesar 22,47% dengan nilai mencapai US$123,52 juta.

Wahyu menjelaskan kontraksi ekspor nonmigas terjadi di sejumlah sektor utama. Ekspor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 5,89%, sedangkan sektor pertambangan mengalami penurunan paling dalam hingga 50,99%. Adapun industri pengolahan juga terkontraksi sebesar 20,28%.

“Komoditas yang mengalami penurunan antara lain batu bara sebesar 50,99%, karet sekitar 22,7%, serta industri bubur kayu sebesar 3,4%,” jelasnya.

Sepanjang kuartal I/2026, tujuan utama ekspor Sumsel masih didominasi ke China dengan nilai mencapai US$456,46 juta. Komoditas yang diekspor meliputi pulp kayu sebesar US$287,88 juta, batu bara dan lignit US$80,96 juta, serta karet dan produk turunannya senilai US$69,81 juta.

“Selain itu, ekspor Sumsel juga mengalir ke India dengan nilai US$120,23 juta atau 9,71% dari total ekspor, serta Malaysia sebesar US$90,88 juta atau 7,34%,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Properti PT Perdana Gapuraprima Tbk. (GPRA) menyoroti implementasi Keputusan Menteri PKP No.23 /2026 yang mengatur batas harga jual rumah susun subsidi di DKI Jakarta sebesar Rp13,5 juta hingga Rp14,5 juta per meter persegi.

Direktur Utama GPRA Arvin F. Iskandar menilai penyesuaian harga tersebut belum tentu otomatis meningkatkan minat pengembang membangun hunian vertikal subsidi di Jakarta. Tingginya harga lahan dan masih terbatasnya penyerapan pasar menjadi tantangan tersendiri bagi proyek apartemen rakyat.

“Kalau pengembang harus membeli tanah dari awal sementara harga jual unit dibatasi, tentu tidak semua lokasi di Jakarta akan feasible secara bisnis,” ujarnya dikutip, Selasa (12/5/2026).

Arvin yang juga Ketua DPD REI Jakarta tersebut mengusulkan model kerja sama pemanfaatan lahan jangka panjang dengan pemerintah daerah agar pembangunan hunian vertikal tetap ekonomis dan terjangkau bagi masyarakat.

Selain skema lahan, REI DKI Jakarta juga meminta relaksasi koefisien lantai bangunan (KLB) pada proyek hunian rakyat yang dibangun di atas lahan pemerintah agar pembangunan vertikal dapat lebih optimal.

“KLB jangan terlalu dibatasi supaya proyek tetap feasible,” lanjutnya.

Dari sisi fiskal, REI DKI Jakarta mendorong relaksasi pajak sektor perumahan, khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dinilai masih cukup tinggi bagi masyarakat.

“Jangan sampai lahan sudah disiapkan pemerintah daerah, tetapi infrastruktur dasarnya belum siap. Itu menjadi salah satu kendala utama bagi pengembang,” ujar Arvin.

Dari sisi fiskal, REI DKI Jakarta mendorong relaksasi pajak sektor perumahan, khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dinilai masih cukup tinggi bagi masyarakat.

“Kalau memungkinkan BPHTB bisa digratiskan. Minimal tarifnya diturunkan setara dengan PPh yang sudah menjadi 2,5 persen,” ujarnya.

Arvin mengakui, pasar hunian non-FLPP untuk masyarakat berpenghasilan menengah masih menghadapi tekanan berat akibat lemahnya daya beli dan terbatasnya pembiayaan.

Menurutnya, tantangan juga datang dari rendahnya tingkat persetujuan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dari sektor perbankan.

“Approval KPA saat ini hanya sekitar 20–30%. Bahkan banyak bank belum membiayai apartemen, padahal unit yang dibangun sudah ready stock dan siap dihuni,” katanya.

Oleh karena itu, REI DKI Jakarta meminta dukungan regulator dan industri perbankan untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat, termasuk penerapan bunga KPA tetap sebesar 6% hingga 30 tahun.

“Kami berharap suku bunga KPA untuk hunian vertikal benar-benar fixed 6 persen selama 30 tahun. Kalau hanya fixed di awal lalu floating, itu akan memberatkan masyarakat,” ujarnya.

REI DKI Jakarta juga berharap ada relaksasi kebijakan bagi calon konsumen dengan status kolektibilitas 2 agar tetap memiliki peluang memperoleh fasilitas KPR maupun KPA. Dengan catatan pengembangnya juga harus siap buy-back jika kreditnya macet.

Adapun GPRA membidik pertumbuhan marketing sales sebesar 10% pada tahun 2026. Manajemen memproyeksikan perolehan sebesar Rp550 miliar di sepanjang tahun.

Arvin mengatakan target ini meningkat dari tahun sebelumnya lebih kurang 10%. Ditopang dari proyek landed residential di Bogor, Bukit Cemanggu City, kemudian di Cilegon, Metro Cilegon, kemudian di Tangerang, Spring Garden, dan lain-lain.

Dia memproyeksikan outlook pasar properti tahun ini juga didukung oleh kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100%. Menurutnya, kebijakan ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya untuk segmen menengah ke bawah.

Bisnis.com, SURABAYA — Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan alasan partainya terus mendukung Prabowo Subianto dalam tiga ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) berturut-turut, meski dua di antaranya berakhir dengan kekalahan.

Menurut Zulhas, dukungan tersebut dilandasi kesamaan cita-cita, arah kebijakan, serta komitmen perjuangan yang sejalan dengan PAN.

"Kami tiga kali bersama Pak Prabowo karena kesamaan cita-cita, kesamaan kebijakan, kesamaan perjuangan. Karena modal Partai Amanat Nasional adalah kepercayaan dan loyalitas. Kita tidak bisa ngomong A pekerjaan B tidak bisa. Enggak punya wajah kami kalau kita melakukan itu," ujar Zulhas saat menghadiri Rakerwil dan Pelantikan DPW-DPD PAN di Jatim Expo, Surabaya, Minggu (10/5/2026) malam.

Ia mengakui konsistensi sikap politik PAN tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk penurunan perolehan kursi legislatif serta kekalahan kandidat yang diusung dalam Pilpres.

"Partai kami dari nomor (posisi) lima turun ke nomor tujuh, tapi kami konsisten," tegasnya.

Zulhas yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan menyatakan PAN memilih berpihak pada kepentingan rakyat dibanding aktivitas yang merugikan masyarakat, seperti pertambangan ilegal dan penguasaan lahan secara berlebihan.

"Kita tanya kepada diri kita apa yang sudah kita lakukan. Apakah kita berpihak kepada merah-putih? Apakah kita berpihak kepada rakyat Indonesia? Atau kita berpihak kepada pelaku-pelaku ilegal mining? Perampok-perampok tanah rakyat atau kontraktor-kontraktor yang menyengsarakan rakyat? Kita tanya di mana kita berada? Kita dukung yang nyolong, yang maling, atau kita memilih berpihak kepada kepentingan rakyat? Kami memilih berpihak kepada kepentingan rakyat, walaupun tiga kali kalah dalam pilpres," ungkapnya.

Zulhas menilai Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah berupaya menjalankan reformasi agraria melalui penataan penguasaan lahan. Ia menyebut dalam waktu kurang dari setahun pemerintahan berjalan, sekitar 6 juta hektare lahan telah diambil kembali untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

"Tanah air harus sebesar-besarnya dipergunakan oleh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada satu orang yang menguasai begitu luas lahan. Saya dulu minta maaf belum berhasil, tapi bahwa sekarang, tanah yang sudah diambil balik untuk rakyat, baru setengah tahun Pak Prabowo memimpin, sudah hampir 6 juta hektar yang akan dipergunakan," katanya.

Ia juga menyoroti kondisi petani yang banyak berubah status menjadi buruh tani akibat keterbatasan penguasaan lahan. Menurutnya, pemerintah berupaya mengembalikan pengelolaan sumber daya alam sesuai nilai Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.

"Cek di Jawa Timur 70% petani berubah menjadi buruh tani karena sistem yang keliru, sistem pasar bebas. Nah, ini kita ingin memperbaiki. Kita ingin kembali kepada Pancasila, kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kembali kepada Pasal 33," ujarnya.

Zulhas juga mencontohkan penertiban tambang ilegal di Bangka Belitung yang menurutnya telah berlangsung puluhan tahun. Upaya tersebut, kata dia, berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga ribuan triliun rupiah.

"Tambang berpuluh-puluh tahun ada tambang enggak ada izinnya. Saya dulu mau menertibkan Bangka Belitung satu minggu landing saja enggak bisa. Pesawat kami landing saja enggak bisa Bangka Belitung. Alhamdulillah dipimpin Pak Prabowo, dikepung. Perahu kecil pun tidak boleh keluar. Alhamdulillah kita menyelamatkan ribuan triliun di Bangka Belitung untuk rakyat Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi meminta seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat menghentikan penerbitan izin pembangunan tempat wisata dan perumahan di kawasan hutan serta perkebunan.

Langkah tersebut dilakukan untuk menekan risiko longsor, banjir, dan bencana alam lainnya akibat alih fungsi lahan.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 60/PEM.04.04.01/ASDA EKBANG tentang Pelaksanaan Teknis Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dalam surat edaran yang diterima pada Minggu (10/5/2026), Gubernur Dedi meminta pemerintah daerah lebih aktif mengawasi alih fungsi lahan serta mengembalikan fungsi kawasan konservasi, khususnya hutan dan perkebunan.

“Memperhatikan perkembangan terakhir kejadian bencana longsor, banjir dan bencana lainnya di Jawa Barat, agar Saudara proaktif dalam pengendalian alih fungsi lahan dan pengembalian fungsi-fungsi konservasi, khususnya kawasan hutan dan perkebunan,” tulis surat edaran tersebut.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten dan kota.

Dalam surat edaran itu, terdapat tiga poin utama yang diminta segera dilaksanakan pemerintah daerah.

Pertama, pemerintah daerah diminta memperketat pengawasan kawasan hutan dan perkebunan bersama berbagai pihak guna mencegah terjadinya alih fungsi lahan.

Kedua, pemerintah daerah diminta menghentikan penerbitan izin pembangunan sektor pariwisata, seperti kafe, rumah makan, hotel, dan perumahan di kawasan hutan maupun perkebunan yang berpotensi mengurangi tutupan lahan konservasi serta meningkatkan risiko bencana.

“Menghentikan penerbitan izin pembangunan kegiatan pariwisata (cafe, rumah makan, hotel dan lain-lain) dan perumahan di kawasan hutan dan perkebunan yang berdampak pada pengurangan tutupan lahan konservasi, serta risiko longsor, banjir dan bencana lainnya,” demikian isi surat edaran tersebut.

Ketiga, pemerintah daerah diminta mengevaluasi seluruh izin pembangunan yang telah diterbitkan di kawasan hutan dan perkebunan.

Evaluasi dilakukan sebagai upaya mengembalikan fungsi lahan konservasi sekaligus meminimalkan risiko longsor, banjir, dan bencana lainnya.

“Melaksanakan evaluasi atas perizinan pembangunan kegiatan pariwisata (cafe, rumah makan, hotel dan lain-lain) dan perumahan di kawasan hutan dan perkebunan yang sudah diterbitkan, untuk kemudian dilakukan pengembalian tutupan lahan konservasi, serta melakukan mitigasi risiko longsor, banjir dan bencana lainnya,” tulis surat tersebut.

Selain itu, pihaknya juga meminta seluruh kepala daerah di Jawa Barat melaporkan perkembangan penanganan alih fungsi lahan di wilayah masing-masing kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

“Agar Saudara melaporkan perkembangan penanganan alih fungsi lahan di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat,” pungkasnya.

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) atau Hutama Karya bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera . Setidaknya ada 3 proyek jalan tol Trans Sumatera yang saat ini masih memiliki progres pembebasan lahan .

Ketiganya antara lain Ruas Palembang–Betung, Ruas Betung–Tempino–Jambi, serta rencana pembangunan Ruas Pematang Panggang–Kayu Agung Seksi Akses Mataram Jaya. Plt Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani mengatakan, kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci utama dalam mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya pada aspek pengadaan lahan.

“Melalui koordinasi yang intensif dan kolaboratif, Hutama Karya berharap proses pembebasan lahan dapat berjalan lebih optimal sehingga pembangunan jalan tol dapat diselesaikan sesuai target," ujarnya dalam pernyataan resmi, Jumat (8/5/2026).

Ia mengatakan, target operasional ruas Palembang-Betung dan Betung-jambi seksi 1 yang ditetapkan pemerintah adalah akhir tahun 2026, untuk memenuhi target dimaksud pengadaan tanah dapat diselesaikan pada Juni 2026, sehingga pada bulan Juli 2026 kegiatan konstruksi pada lokasi-lokasi tersebut sudah dapat dilakukan.

Saat ini, progres konstruksi Jalan Tol Palembang–Betung mencapai 81,99% dengan progres pembebasan lahan sebesar 87,45%. Sementara itu, progres konstruksi ruas Betung–Tempino–Jambi mencapai 46,14% dengan progres pembebasan lahan sebesar 61,62%. Adapun ruas Pematang Panggang–Kayu Agung Seksi Akses Mataram Jaya saat ini masih berada dalam tahap pembebasan lahan.

Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Ekspor Terbesar Asia Tenggara di Tuban Rampung



"Kami berharap dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjalin guna mempercepat penyelesaian proyek jalan tol di Sumatra Selatan sebagai bagian dari pengembangan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah di Pulau Sumatra," lanjut Hamdani.

Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), diharapkan berbagai tantangan pengadaan lahan dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan proyek berjalan optimal dan mampu memberikan manfaat konektivitas bagi masyarakat.

Bisnis.com,PALEMBANG — Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Sumatra Selatan (Sumsel) berada pada level positif di kisaran 5,00–5,80% (year-on-year/yoy) sepanjang tahun 2026.

Optimisme tersebut didorong oleh meningkatnya investasi, penguatan daya beli masyarakat, hingga tren kenaikan harga komoditas unggulan daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Bambang Pramono mengatakan prospek ekonomi wilayah ini ke depan masih cukup kuat meski dibayangi sejumlah risiko global dan domestik.

“Pertumbuhan ekonomi Sumsel diprakirakan tetap terjaga dengan dukungan konsumsi rumah tangga, investasi proyek strategis, serta penguatan sektor industri pengolahan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, salah satu pendorong ekonomi Sumsel yaknikenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel sebesar 7,1% pada 2026. Kondisi ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga.

Selain itu, pembukaan rute internasional Singapura–Palembang oleh maskapai Scoot juga dinilai berpotensi meningkatkan sektor pariwisata, mobilitas masyarakat, dan aktivitas ekonomi daerah.

“Dari sisi investasi, pembangunan proyek strategis seperti Pelabuhan Tanjung Carat turut diperkirakan menjadi pendorong Sumsel mencapai level pertumbuhan ekonomi diatas 5%," katanya.

Bambang menambahkan, tren kenaikan harga komoditas unggulan Sumsel seperti batu bara dancrude palm oil(CPO), juga masih menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi, terutama melalui peningkatan aktivitas industri pengolahan.

Melansir laporan Badan Pusat Statistik, ekonomi Sumsel pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,34% (yoy). Angka itu menjadikan Sumsel sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Pulau Sumatra.

Berdasarkan lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sektor dengan andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni sebesar 1,29%. Kinerja tersebut didorong meningkatnya produksi CPO dan industri pulp and paper.

Kemudian, sektor perdagangan besar dan eceran turut tumbuh positif dengan andil sebesar 1,19% seiring meningkatnya aktivitas masyarakat selama momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek, Ramadan, dan Idulfitri.

Namun demikian, Bambang menekankan bahwa masih ada sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, antara lain potensi El Nino pada semester II, risiko kebakaran lahan, gangguan produksi pangan akibat bencana hidrometeorologi, hingga potensi penurunan produksi batu bara akibat kendala logistik dan pengurangan RKAB 2026.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumsel yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluhkan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Makassar, Sulawesi Selatan, yang hingga kini belum berjalan. Alasannya, karena persoalan lahan hingga pergantian payung hukum proyek

Keluhan itu muncul dalam sidang debottlenecking Satgas P3M-PPE yang digelar di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (7/5). Menurut Bendahara Negara tersebut, persoalan tanah di proyek PSEL Makassar ini kusut.

"Ini kusut banget. Pantes saja enggak jalan-jalan PLTSa-nya," ujarnya.

Purbaya akhirnya menawarkan agar proyek tetap memakai lahan yang sama, tetapi menggunakan Perpres 109/2025.

"Yang penting ini harus jalan. Kenapa? Bapak Presiden pengen PLTSa ini jalan. Dia udah marah-marah kalau rapat di Hambalang," ujar Purbaya.

Sidang pun berjalan alot karena sejumlah kementerian ikut menyampaikan pandangan berbeda terkait proyek tersebut. Ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

[Gambas:Youtube]

Proyek tersebut digarap PT Sarana Utama Synergy (SUS) dengan nama Waste to Energy Plant of Makassar. PT SUS berencana membangun proyek selama dua tahun dan mengoperasikannya selama 28 tahun.

PSEL itu ditargetkan mulai konstruksi pada 2026 dan beroperasi komersial pada 2028 di Desa Bira, Tamalanrea, Makassar.

Masalah muncul ketika PT SUS ingin proyek tetap memakai payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik.

Sementara itu, Pemerintah Kota Makassar meminta proyek dialihkan menggunakan Perpres Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan menjadi energi terbarukan.

Executive Vice President SUS Environment Stephen Yee mengatakan perubahan aturan tersebut tidak pernah tercantum dalam perjanjian awal kerja sama.

"Tuntutan sepihak ini tidak menjadi bagian dari perjanjian awal dan tidak dapat diperkirakan pada saat Perjanjian Kerja Sama ditandatangani," kata Stephen.

Menurut dia, perubahan payung hukum dapat berdampak besar terhadap investasi dan kewajiban yang sudah dijalankan PT SUS.

"Perubahan tersebut, tanpa kompensasi atau renegosiasi yang layak, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah," ujarnya.

Menurut dia, Pemkot Makassar sebenarnya sudah menyiapkan lahan alternatif sekitar 10 hektare di area TPA Makassar. Selain itu, ia menyoroti persoalan legalitas lahan yang sudah dibeli PT SUS.

"Tanah tersebut merupakan tanah cessie yang dibeli dari BNI, sampai hari ini belum selesai persoalan hukumnya masih ada," ujar Munafri.

Perwakilan PT SUS Jamal Rizki menegaskan risiko lahan sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab perusahaan sesuai kontrak kerja sama.

"Sebenarnya kalau isu risiko lahan sendiri, berdasarkan alokasi risiko di kontrak, itu risikonya PT SUS. Jadi enggak ada sama pemerintah. Itu sudah dialokasikan ke PT SUS. Jadi kalau ada klaim di kemudian hari dan lain-lain, itu menjadi tanggung jawab PT SUS untuk menangani klaim itu," ujarnya.

Sementara, perwakilan PT SUS lainnya Nagwa Kamal mengatakan lahan alternatif milik pemerintah kota belum siap secara teknis.

Stephen mengatakan PT SUS akhirnya bersedia melanjutkan proyek di bawah Perpres 109/2025 dengan sejumlah syarat.

Salah satunya proyek tetap memakai lahan yang sudah dibeli perusahaan dan PT SUS tetap menjadi pengembang proyek yang sah.

Di sisi lain, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menjelaskan pemerintah kota ingin menggunakan Perpres 109/2025 karena aturan baru tersebut tidak lagi membebankan tipping fee kepada pemerintah daerah.

Ia mengatakan dalam skema lama pemerintah kota harus membayar tipping fee sekitar Rp380 ribu per ton untuk kapasitas 1.000 ton sampah per hari.

Munafri juga mengungkap adanya penolakan masyarakat terhadap lokasi proyek di tempat yang sekarang akan dibangun PSEL oleh PT SUS.

Menurut dia, area tersebut masih berupa rawa dan membutuhkan pematangan lahan yang memakan waktu.

"Kami sudah melakukan due diligence secara teknis ke sana. Ada air lindi dan kita perlu cut and fill kurang lebih sekitar 6 meter. Kalau teknologi kami biasanya menunggu sampai pengerasan lahan itu memakan waktu. Belum lagi, kami harus mengurus izin dari nol lagi. Itu kondisinya setengah rawa karena di TPA. Walaupun kita pindah agak jauh pun, kita harus memastikan betul tanahnya itu enggak ambles," kata Nagwa.

Ia juga mengungkap PT SUS telah menginvestasikan lebih dari US$15 juta untuk proyek ini di lahan yang sudah ada.

"Kami sudah dapat AMDAL berarti kan hampir 80 persen itu sudah setuju. (Lahan) kami di daerah industri. Seharusnya banyaknya jumlah resident juga kan enggak akan seperti itu. Kita sudah investasi lebih dari 15 juta USD," ujar Nagwa.

Pada akhir rapat, Wali Kota Makassar menyatakan akan melanjutkan pembahasan bersama PT SUS.

Purbaya kemudian meminta proyek tetap dijalankan di lokasi awal dengan detail teknis dan legalitas diselesaikan lebih lanjut.

"Kita ingin PSEL ini jalan dengan cepat," kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) menargetkan pertumbuhan produksi emas minimal 15% pada 2026 setelah membukukan produksi sebesar 122.000 ons sepanjang 2025.

Target tersebut sejalan dengan strategi perseroan meningkatkan kapasitas pengolahan serta memperluas pengembangan tambang bawah tanah dan kegiatan eksplorasi.

Direktur Utama PT Archi Indonesia Tbk. Rudy Suhendra mengatakan perseroan akan mulai memasuki tahap konstruksi peningkatan kapasitas pabrik pengolahan dari 4 juta ton menjadi 6 juta ton per tahun pada 2026.

“Proyek ini ditargetkan meningkatkan produksi emas serta mengoptimalkan nilai aset perseroan ke depannya,” ujarnya dalam paparan publik di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Selain ekspansi fasilitas pengolahan, ARCI juga melanjutkan pengembangan tambang bawah tanah di sejumlah area konsesi dan memperluas aktivitas eksplorasi guna meningkatkan potensi sumber daya dan cadangan emas.

Pada 2025, ARCI mencatatkan produksi emas sebesar 122.000 ons atau meningkat 31% secara tahunan dengan rata-rata kadar emas 1,18 gram per ton. Kinerja tersebut ditopang oleh mulai beroperasinya Pit Marawuwung dan kembali beroperasinya Pit Araren.

Dari sisi keuangan, perseroan membukukan pendapatan sebesar US$496 juta atau melonjak 72% year-on-year (YoY), sedangkan EBITDA meningkat 194% menjadi US$231 juta. Laba bersih ARCI juga melesat menjadi US$103 juta dari sebelumnya US$10 juta pada 2024.

Rudy menyebut capaian tersebut mencerminkan keberhasilan perseroan menjaga disiplin operasional dan finansial di tengah dinamika geopolitik global.

“Perseroan berkomitmen meningkatkan kegiatan operasi secara berkelanjutan,” katanya.

Di sisi lain, anak usaha perseroan, PT Toka Tindung Geothermal (TTG), telah memperoleh izin panas bumi pada Juni 2025. Proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menjadi bagian dari diversifikasi bisnis energi berkelanjutan ARCI.

ARCI memutuskan untuk membagikan dividen total senilai US$60 juta dari perolehan laba bersih 2025.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di Rajawali Palace, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Total dividen tersebut mencerminkan rasio pembayaran atau dividend payout ratio (DPR) sebesar 60% dari total laba bersih tahun berjalan yang dibukukan ARCI sepanjang 2025 yakni US$102,52 juta.

Direktur Utama Archi Indonesia Rudi Suhendra menjelaskan bahwa dari total US$60 juta tersebut, sebesar 30% atau US$30 juta telah dibayarkan perseroan kepada pemegang saham sebagai dividen interim pada Desember 2025.

“Sisanya [30%] akan dibagikan pada Juni mendatang,” ujar Rudi.

Jika dikonversi menggunakan kurs Jisdor per 6 Mei 2026 di level Rp17.405 per dolar AS, maka dividen yang ditebar mencapai Rp1,04 triliun. Adapun sisa dividen yang akan dibayarkan pada Juni mendatang setara Rp522,15 miliar.

Pertamina dan LanzaTech meresmikan kolaborasi lewat nota kesepahaman (MoU) untuk mengembangkan solusi energi rendah karbon berbasis teknologi dalam rangkaian Offshore Technology Conference (OTC) di Houston, Amerika Serikat.

Kerja sama ini fokus pada pengembangan teknologi waste to fuel, khususnya konversi sampah perkotaan menjadi etanol melalui proses fermentasi. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, dan Chief Executive Officer LanzaTech, Jennifer Holmgren.

Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi dua tantangan, yaitu peningkatan volume sampah perkotaan, dan kebutuhan energi bersih yang terus meningkat. Saat ini, volume sampah nasional mencapai sekitar 56,6 ribu ton per hari, sementara kebutuhan etanol diproyeksikan meningkat hingga sekitar 2,4 juta kiloliter pada 2030.

Inisiatif ini antara lain diharapkan dapat menjawab tantangan pengelolaan sampah, serta membuka peluang baru di sektor energi alternatif dan industri kimia berbasis karbon daur ulang.

"Melalui kerja sama ini, kami mendorong solusi konkret untuk mengubah tantangan menjadi peluang, dengan mengonversi sampah menjadi bahan bakar bernilai ekonomi sekaligus mendukung transisi energi," ujar Oki.

Dari sisi bisnis, kolaborasi ini membuka potensi pengembangan rantai nilai berbasis ekonomi sirkuler mulai dari pengolahan sampah, produksi etanol, hingga pemanfaatan produk turunan seperti bahan bakar campuran dan bahan baku industri kimia. Model ini berpotensi menciptakan sumber pendapatan baru sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah dan energi.

Chief Executive Officer LanzaTech, Jennifer Holmgren menambahkan bahwa LanzaTech memiliki teknologi fermentasi berbasis mikroba yang mampu mengonversi berbagai sumber karbon menjadi produk bernilai tinggi, termasuk etanol.

Dengan pengalaman global dan fasilitas komersial yang telah beroperasi di berbagai negara, serta teknologi yang bersifat modular dan dapat dikembangkan dalam skala besar, LanzaTech memiliki fleksibilitas untuk diimplementasikan dan diintegrasikan dengan infrastruktur eksisting, termasuk kilang dan sistem pengelolaan sampah kota.

Ia juga menyampaikan harap bahwa kerja sama ini dapat mendorong pengembangan model ekonomi sirkuler yang terintegrasi, meningkatkan pasokan energi domestik, serta membuka peluang investasi di sektor energi bersih berbasis teknologi.

Inisiatif Pertamina ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi energi yang tidak hanya bertumpu pada sumber daya, tetapi juga inovasi dan teknologi, dengan potensi pengembangan di berbagai kota besar di Indonesia.

Untuk diketahui, LanzaTech merupakan perusahaan teknologi global yang mengubah gas limbah kaya karbon menjadi bahan bakar dan bahan kimia melalui fermentasi mikroba asal AS. Dengan pendekatan ekonomi sirkular, teknologi yang dikembangkan membantu industri mengurangi emisi sekaligus menciptakan nilai ekonomi dan mendukung ketahanan energi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut ekspor Indonesia pada kuartal I 2026 didorong industri pengolahan nikel, timah, hingga aluminium.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, jumlah keseluruhan ekspor Indonesia periode Januari-Maret 2026 mencapai 66,85 miliar dollar AS, naik 0,34 persen dibanding Januari-Maret 2025 (cumulative to cumulative/CtC).

“Sepanjang tiga bulan pertama 2026, pertumbuhan ekspor didorong kinerja sektor industri pengolahan naik 3,96 persen (CtC) atau menjadi 54,98 miliar dollar AS dibandingkan periode Januari—Maret 2025 yang sebesar 52,89 miliar dollar AS,” ujar Busan dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Kemendag mencatat, kenaikan tertinggi terdapat pada nikel dan turunannya (HS75) yang naik tajam hingga 60,60 persen, timah dan turunannya (HS 80) 49,09 persen, serta aluminium dan turunannya 40,97 persen.

Kemudian, bahan kimia organik (HS 29) 21,44 persen dan bahan kimia anorganik (HS 28) 14,46 persen.

Busan menjelaskan, ekspor sejumlah komoditas industri pengolahan itu naik karena permintaan mitra dagang juga melonjak.

Sementara itu, khusus bulan Maret 2026, Kemendag mencatat kinerja ekspor Indonesia mencapai 22,53 miliar dollar AS, tumbuh 1,62 persen dibandingkan Februari 2026.

Pertumbuhan itu didorong kenaikan ekspor migas 18,60 persen dan nonmigas 0,75 persen.

Sejumlah komoditas utama ekspor nonmigas yang naik signifikan adalah bijih logam, terak dan abu (HS 26) yang meroket hingga 8.055,36 persen, aluminium (HS 76) 112,99 persen, serta logam mulia dan perhiasan (HS 71) 98,89 persen.

Pertumbuhan ekspor nonmigas, kata Busan, dipicu permintaan mitra dagang utama seperti Hong Kong yang naik 78,20 persen, Thailand 67,08 persen, dan Taiwan 29,38 persen (MtM).

Meski sejumlah sektor mengalami kenaikan, Kemendag mencatat kinerja ekspor sektor pertanian turun 32,18 persen serta sektor pertambangan dan lainnya turun 11,17 persen sepanjang Januari-Maret (CtC).

Komoditas kopi, teh, dan rempah-rempah (HS) 09 menjadi komoditas sektor mengalami penurunan ekspor paling banyak hingga 40,15 persen.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang