JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala BP BUMN dan COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan peran strategis BUMN dalam mendukung arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi fundamental dan merata.

Ia juga meminta seluruh insan BUMN sebagai bagian dari aparatur negara untuk aktif menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menjelaskan kebijakan ekonomi yang dijalankan.

“Saya ingin mengingatkan satu hal pada kesempatan yang baik ini, bahwa kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah pegawai negara, kita adalah bagian daripada pemerintah,” ujar Dony dalam cuplikan video dalam acara Pertamina, pekan ini, dikutip Kompas.com, Selasa (21/4/2026).

Menurut dia, peran tersebut menjadi penting di tengah munculnya sentimen negatif terhadap pemerintah di ruang publik. Karena itu, karyawan BUMN diharapkan berada di garis depan dalam memberikan penjelasan yang utuh dan komprehensif terkait kebijakan negara.

“Sebagai bagian dari pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh Pemerintah,” katanya.

Dorong Pemahaman Arah Kebijakan

Dony menyampaikan keyakinannya terhadap arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan transformasi ekonomi nasional. Ia menilai kebijakan yang diambil pemerintah memiliki dasar pemikiran yang jelas serta tujuan jangka panjang bagi bangsa.

“Tidak mungkin satu pemerintah, apalagi dipimpin oleh Presiden Prabowo yang mau mengorbankan hidupnya untuk negara, melakukan sesuatu yang tidak baik,” ujar Dony.

Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap dasar kebijakan menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

“Kalau kita paham dasar berfikirnya, why itu dilakukan, kita jadi tahu bahwa ini memang diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita,” ujarnya.

Arah Ekonomi Fundamental dan Merata

Lebih lanjut, Dony menjelaskan bahwa berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah bertujuan mendorong transformasi dari pertumbuhan ekonomi semu menuju pertumbuhan yang lebih fundamental dan merata.

Pemerintah, kata dia, ingin memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan, energi, serta pengembangan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Dalam konteks tersebut, BUMN diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga berperan sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan publik.

Peran ini dinilai penting agar kebijakan ekonomi dapat dipahami secara utuh sebagai upaya memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Integrasi Pajak Digital Dipercepat

Sejalan dengan upaya memperkuat komunikasi kebijakan kepada publik, pemerintah bersama Badan Pengelola (BP) BUMN juga mendorong percepatan integrasi sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri.

Langkah ini dibahas dalam rapat yang dipimpin Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan serta perwakilan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Jalin Pembayaran Nusantara.

“Integrasi sistem pembayaran pajak digital luar negeri merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan penerimaan negara, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi secara aman dan real-time,” ujar Donny dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

Melalui integrasi tersebut, proses pembayaran pajak atas transaksi digital internasional diharapkan tidak lagi terhambat oleh administrasi berlapis. Sistem ini juga ditargetkan menghadirkan layanan yang lebih cepat dan andal.

Penguatan sistem dinilai krusial seiring meningkatnya aktivitas ekonomi digital lintas negara yang belum sepenuhnya optimal dalam pemungutan pajaknya.

Sebagai bagian daripada pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria menyampaikan arah besar transformasi dan peran strategis BUMN, sebagai bagian dari komitmen untuk menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dony mengatakan bahwa seluruh insan BUMN merupakan bagian dari aparatur negara yang bertanggung jawab menjalankan sekaligus mengomunikasikan kebijakan negara.

“Saya ingin mengingatkan satu hal pada kesempatan yang baik ini, bahwa kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah pegawai negara, kita adalah bagian daripada pemerintah,” ujar Dony sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Di tengah segelintir sentimen negatif ke pemerintah, Dony mengatakan BUMN harus berada di garis depan untuk memberikan penjelasan yang utuh dan komprehensif.

Ia menekankan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah memiliki dasar berpikir yang jelas dan tujuan jangka panjang bagi bangsa.

“Sebagai bagian daripada pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh pemerintah,” ujar Dony.

Ia menyampaikan keyakinannya terhadap arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan transformasi ekonomi nasional.

Menurutnya, tidak mungkin pemerintah mengambil kebijakan yang merugikan rakyat, mengingat komitmen dan pengabdian yang telah ditunjukkan.

“Tidak mungkin satu pemerintah, apalagi dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo yang mau mengorbankan hidupnya untuk negara, melakukan sesuatu yang tidak baik,” ujar Dony.

Dony menjelaskan, berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini bertujuan mendorong transformasi dari pertumbuhan ekonomi semu menuju pertumbuhan yang fundamental dan merata.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional.

“Kalau kita paham dasar berfikirnya, why itu dilakukan, kita jadi tahu bahwa ini memang diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita,” ujar Dony.

Dony kembali menegaskan bahwa BUMN harus berperan aktif sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Hal ini agar kebijakan ekonomi yang dijalankan dapat dipahami secara utuh sebagai upaya nyata untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Dony.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Banyak yang menyatakan bahwa swasembada itu bohong. Yang mengatakan bohong itu mungkin halusinasi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menegaskan swasembada pangan bukan wacana, tercermin dari lonjakan produksi beras hingga Bulog kekurangan gudang dan harus menambah kapasitas penyimpanan.

"Banyak yang menyatakan bahwa swasembada itu bohong. Yang mengatakan bohong itu mungkin halusinasi. Bulog Itu kan adanya di tempat saya, dan barangnya (terkait swasembada beras) benar ada," kata Dony dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dony menegaskan ketahanan pangan bukan sekadar wacana melainkan bukti nyata. Ia menyoroti adanya kalangan yang masih mencoba meragukan swasembada pangan.

Padahal implementasinya sudah berjalan nyata dan dijalankan langsung oleh BUMN di sektor pangan.

"Hari ini saya bahkan harus inject Bulog Rp39 triliun lagi karena mesti membeli panennya masyarakat,” tegas Dony.

Menurut Dony, peningkatan masif produksi beras nasional terbukti nyata dengan semakin terbatasnya kapasitas penyimpanan.

"Kita (Bulog) masih membangun gudang hari ini. Bahkan kita kekurangan gudang. Saat ini kita menyewa gudang,” lanjutnya.

Dony menjelaskan pemerintah meyakini kedaulatan sebuah negara sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk berdiri sendiri, terutama di sektor pangan.

"Keyakinan kita sebuah negara yang berdaulat itu adalah negara yang memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri terutama sekali di bidang pangan,” tutur Dony.

Dony menjelaskan swasembada pangan adalah sebuah proses kerja yang dilakukan kementerian dan lembaga di bawah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian maupun BUMN sektor pangan bersinergi menjalankan sejumlah program konkret. Salah satunya adalah pencetakan sawah baru di berbagai wilayah.

Selain itu, kata Dony, pemerintah juga melakukan perbaikan sistem irigasi, menurunkan harga pupuk melalui perubahan model bisnis dan distribusi, serta memastikan keberlanjutan lahan pertanian dengan membatasi alih fungsi lahan.

Dony menyebut langkah-langkah tersebut sebagai bagian dari strategi besar untuk menjaga ketersediaan pangan jangka panjang sekaligus melindungi generasi mendatang.

Lebih jauh, Dony menegaskan seluruh kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih fundamental dan merata.

Ketahanan pangan menjadi salah satu pilar utama untuk memastikan pembangunan tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya petani sebagai pelaku utama di sektor tersebut.

Ia menekankan pemahaman terhadap dasar berpikir kebijakan sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik.

Menurutnya, jika masyarakat memahami tujuan besar dari program ketahanan pangan, maka akan terlihat bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat kedaulatan bangsa sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bio Farma memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan produk serta layanan kesehatan yang aman dan berkualitas

Jakarta (ANTARA) -

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menekankan penguatan dedikasi dan perubahan budaya kerja menjadi fondasi utama PT Bio Farma (Persero) dalam menjaga kualitas produk dan kepercayaan publik.

Menurut dia, Bio Farma memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga menuntut standar integritas dan profesionalisme yang tinggi di setiap lini operasional.

“Bio Farma memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan produk serta layanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Karena itu, penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kualitas, akuntabilitas, dan pelayanan menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” ujar Dony dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Sebagai holding BUMN farmasi, Bio Farma diharapkan terus meningkatkan kapasitas produksi, inovasi, serta distribusi produk kesehatan yang aman, bermutu dan berkelanjutan.

Hal ini menjadi krusial dalam mendukung ketahanan kesehatan nasional, termasuk dalam menghadapi tantangan global di sektor farmasi dan bioteknologi.

BP BUMN bersama Danantara juga menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan kinerja dan integritas di seluruh ekosistem Bio Farma.

Upaya itu dilakukan melalui penguatan tata kelola perusahaan, optimalisasi aset, serta percepatan transformasi bisnis yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Melalui langkah tersebut, Bio Farma diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengungkap konsolidasi bisnis BUMN sektor gula tengah berjalan.

Langkah yang ditempuh adalah pemindahan pabrik gula milik ID Food ke PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co.

"Kita ingin melakukan proses konsolidasi dengan melakukan merger, penggabungan dari (perusahaan pabrik gula yang ada di bawah) ID Food ke SGN," ujar Dony dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).

Setelah konsolidasi, SGN akan difokuskan sebagai perusahaan manufaktur berbasis pertanian untuk komoditas gula. Sementara itu, ID Food akan difokuskan pada bisnis perdagangan pangan.

Dony menyebut konsolidasi ini ditargetkan selesai tahun ini. Dengan langkah tersebut, Indonesia akan memiliki satu holding pabrik gula yang menguasai sekitar 60 persen pangsa pasar nasional.

Setelah konsolidasi, ID Food akan menjadi offtaker 100 persen gula dari SGN. Pembelian dilakukan menggunakan Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen sesuai Surat Edaran Bapanas Nomor 425/TS.02.02/B/06/2024.

Melalui konsolidasi ini, PT Pabrik Gula Rajawali I, PT Pabrik Gula Rajawali II, dan PT Pabrik Gula Candi Baru akan dialihkan ke PT Perkebunan Nusantara (Persero) Group melalui subholding industri gula, yakni SGN atau Sugar Co.

Saat ini, Rajawali I dan Rajawali II masing-masing dimiliki ID Food sebesar 99,9 persen, sedangkan Candi Baru sebesar 98,8 persen.

Dengan skema tersebut, akan dilakukan divestasi saham sehingga Sugar Co nantinya menguasai 99,9 persen saham Rajawali I dan Rajawali II, serta 98,85 persen saham PT PG Candi Baru.

[Gambas:Youtube]

PT Danantara Indonesia melaporkan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co merugi Rp680 miliar pada tahun lalu. Kerugian dipicu oleh impor gula yang tidak terkontrol, sehingga menekan harga.

"Sugar Co membukukan rugi Rp680 miliar akibat daripada harga yang memang tidak cukup baik, akibat daripada impor gula yang tidak terkontrol," ujar Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).

Meski demikian, Dony meminta kerugian tersebut tidak dilihat semata sebagai kinerja negatif. Ia menilai kondisi tersebut menjadi sinyal perlunya transformasi industri gula nasional.

"Kalau tidak dilakukan perbaikan, bahkan sekelas perusahaan SGN aja harus rugi ya kan, apalagi masyarakat," ujar Dony.

Dalam rapat yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan melakukan pengaturan impor gula berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 31 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor barang pertanian dan peternakan.

Ia menyebut impor gula yang diatur meliputi Gula Kristal Mentah (GKM), Gula Kristal Rafinasi (GKR), dan Gula Kristal Putih (GKP) dalam enam nomor pos tarif. Kebijakan itu juga membatasi pelaku impor.

GKM dan GKR hanya dapat diimpor oleh importir produsen (Angka Pengenal Importir-Produsen/API-P), sedangkan GKP hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik (Angka Pengenal Importir-Umum/API-U).

"Jumlah gula yang diimpor ditetapkan berdasarkan neraca komoditas yang digunakan sebagai dasar penerbitan persetujuan impor dengan masa berlaku sesuai masa berlaku neraca komoditas dan dilakukan pengawasan penggunaan bahan baku di kawasan pabean atau border," ujar Budi.

[Gambas:Youtube]

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengaku telah bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas rencana pemindahan salah satu BUMN, yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM), ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam pertemuan tersebut, ungkap Dony, keduanya mendiskusikan mekanisme jika PNM berada di bawah Kemenkeu.

Dony menegaskan pada prinsipnya Danantara tidak keberatan dengan rencana tersebut.

"Prinsipnya kan sama saja. Indonesia sama Indonesia. Bagi kami tidak ada masalah, mana yang terbaik untuk masyarakat," kata Dony di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).

Ia mengatakan pembahasan masih mencakup berbagai aspek, mulai dari mekanisme pemindahan, risiko, hingga skema pengelolaan ke depan. Pendanaan juga menjadi salah satu fokus diskusi.

Selama ini, pendanaan PNM didukung oleh perbankan, terutama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang menjadi induk perusahaan.

"Nanti ke depan kalau dialihkan, Pak Purbaya sudah menghitung juga berapa besar funding yang harus ditempatkan di PNM," ujar Dony.

Ia menyebut PNM saat ini memiliki basis nasabah yang besar, sekitar 16 juta masyarakat, dengan portofolio pembiayaan yang juga signifikan. Oleh karena itu, proses pemindahan harus dihitung secara matang.

Dony menegaskan dirinya dan Purbaya sepakat untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Perhitungan teknis masih terus dilakukan.

"Semuanya secara prinsip kita itu sama antara saya dengan Pak Purbaya. Kita menghitung teknisnya tidak mau buru-buru," ucap Dony.

"Semuanya sesuai arahan Bapak Presiden. Semuanya harus dipikirkan dengan detail dan rapi," imbuhnya.

Purbaya mengaku telah telah mendapatkan restu Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Danantara Indonesia.

Sang Bendahara Negara ingin mengambil alih PNM karena gerah dengan kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Saat ini, PNM berada di bawah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

"Nanti saya akan jadikan PNM itu penyalur KUR. Daripada BRI nyalurin KUR, kadang-kadang banyak protes banyak yang ga kebagian," kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Rencananya, Purbaya ingin PNM menjadi Bank UMKM yang akan berada di bawah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Ia menjelaskan selama ini pemerintah menanggung bunga KUR yang disalurkan melalui perbankan hingga 18 persen atau sekitar Rp40 triliun per tahun.

"Kalau KUR yang lewat bank-bank itu kan, saya bayar bunga sampai 18 persen. Uangnya hilang setiap tahun Rp40 triliun," ujar Purbaya.

Ia menilai dana tersebut lebih baik disetor sebagai modal Bank UMKM untuk disalurkan kembali sebagai pembiayaan berbunga murah bagi pelaku UMKM.

Jika Kementerian Keuangan menginjeksi Rp40 triliun selama empat hingga lima tahun berturut-turut, Bank UMKM ini disebut bisa menjadi bank yang punya modal sebesar Rp200 triliun.

Purbaya mengaku sempat mempertimbangkan opsi lain, yakni hanya meminta PIP memonitor kinerja PNM. Namun, ia menilai langkah itu tidak akan efektif karena PNM masih berada di bawah BRI yang berorientasi pada profit.

"Dia pasti punya alasan tersendiri untuk membuat ini enggak bisa menjalankan public service obligation, kewajiban pemerintah, karena memang desain BRI untuk untung, bukan untuk membantu rakyat. Jadi itu mesti dipikirkan," ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta izin Presiden Prabowo untuk mengambil alih PNM. Menurut Purbaya, Prabowo telah memberikan lampu hijau terhadap rencana tersebut.

PT Sarana Multi Infrastruktur dan PIP telah diminta mempelajari skema KUR apabila nantinya menjadi induk baru PNM setelah berada di bawah Kementerian Keuangan.

Purbaya juga berencana membangun ekosistem Bank UMKM secara terintegrasi, mulai dari pendampingan, pelatihan, pemasaran, hingga penjaminan kredit untuk para pelaku UMKM.

"Kalau boleh, kalau didukung oleh Komisi 11 (DPR RI), saya akan eksekusi itu. Saya sudah lapor ke Pak Presiden. Dia bilang, kalau bagus jalankan saja. Tapi kita masih berunding dengan Danantara. Mohon dukungannya," ujar Purbaya.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, menyatakan pihaknya tidak mempermasalahkan langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil alih PT Permodalan nasional Madani (PT PNM).

Chief Operating Officer (COO) DanantaraDony Oskaria, mengatakan pihaknya sedang berdiskusi dengan Purbaya mengenai mekanisme pengambilalihan, risiko, dan pengelolaan kedepan.

“Bagi kami tidak ada masalah, mana yang terbaik untuk masyarakat,” kata Dony saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

“Kemarin saya sudah ketemu dengan Pak Purbaya,” lanjut Dony.

Saat ini, Danantara dan pemerintah masih memikirkan pendanaan PT PNM kedepan.

Sebab, selama ini anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu ditopang bank.

Menurutnya, Purbaya sudah menghitung berapa modal yang harus ditempatkan pemerintah di PT PNM.

“Ya karena itu kan jumlah customer-nya banyak kan? Jadi kurang lebih sekarang itu kita melayani di PNM Mekar itu sekitar 16-17 juta masyarakat,” ujar Dony.

“Jumlah portofolionya juga besar ya kan? Nah ini sedang dihitung,” tambah Dony.

Bos BUMN itu menyatakan, Danantara tidak mau terburu-buru dan harus menyiapkan pengambilalihan PT PNM itu dengan detail dan rapi.

“Sesuai arahan Bapak Presiden,” kata dia.

Dony menegaskan, saat ini BUMN sedang melakukan transformasi secara massif guna memperkuat perusahaan-perusahaan negara.

Perbaikan ini menyasar berbagai sektor mulai BUMN pangan, logistik, asset management, rumah sakit, dan industri gula.

“Semua satu-satu kita petakan dan kita bereskan,” tutur Dony.

Sebelumnya, Purbaya menyatakan ingin menarik PT PNM menjadi Special Mission Vehicle (SMV) di bawah kendali Kementerian Keuangan.

Ia menyoroti rasio kredit bermasalah Non-Performing Loan (NPL) Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT PNM yang mencapai 10 persen.

Padahal, dampak penyaluran KUR bisa merembet ke anggaran negara karena disubsidi pemerintah.

"Sedang kita diskusikan. Tadi kan ada yang bilang KUR 10 persen NPL-nya. Kok bisa sebesar itu? Manajemennya enggak betul apa enggak? Subsidinya kita yang bayarkan. Nanti kalau ada apa-apa ke kita juga rasanya sih," kata Purbaya usai Konferensi Pers APBN KITA, Senin (23/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Chief Operating Officer BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan skema final penyelesaian proyek kereta cepat Whoosh akan diumumkan bersama Menteri Keuangan dalam waktu dekat.

Pernyataan itu disampaikan Dony usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Dony memastikan bahwa seluruh kajian telah selesai dan tinggal menunggu proses formal, termasuk penandatanganan.

“Penyelesaian Whoosh sudah selesai secara kajian. Tinggal proses formal seperti signing, nanti teman-teman wartawan akan diundang,” jelasnya.

Dia menambahkan, dirinya bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menyampaikan detail skema tersebut dalam satu hingga dua minggu ke depan.

“Insya Allah minggu depan atau dua minggu lagi kita akan ketemu wartawan bersama Pak Menkeu untuk menyampaikan finalnya,” ujarnya.

Dony juga memastikan bahwa operasional kereta cepat tetap akan dijalankan oleh PT Kereta Api Indonesia, meski ada perubahan dalam struktur kepemilikan atau pendanaan.

“Operasional tetap di KAI, karena memang itu bidangnya. Yang penting layanan kepada publik tidak terganggu, justru akan semakin baik,” tegasnya.

Menurutnya, kepastian struktur pendanaan akan memperkuat keberlanjutan layanan kereta cepat sebagai transportasi massal unggulan.

Konsolidasi Besar-Besaran BUMN

Selain Whoosh, pemerintah juga tengah melakukan konsolidasi besar di berbagai sektor BUMN. Dony mengungkapkan bahwa perusahaan pengelola aset akan digabung untuk meningkatkan daya saing.

“Kita punya kurang lebih empat aset manajemen yang skalanya belum kompetitif, itu kita mergerkan menjadi satu,” katanya.

Di sektor logistik, pemerintah juga tengah menggabungkan 15 perusahaan menjadi satu entitas nasional.

“Dalam satu bulan ini akan kita announce 15 perusahaan menjadi satu perusahaan logistik nasional,” ujarnya.

Dony menjelaskan bahwa rapat terbatas membahas progres restrukturisasi BUMN yang ditargetkan rampung tepat waktu sekaligus memperkuat fundamental perusahaan negara.

“Kita harus menyelesaikan seluruh restrukturisasi BUMN dan diharapkan ini bisa selesai tepat waktu. Tidak hanya tepat waktu, tetapi juga secara fundamental selesai,” ujarnya.

Dia menegaskan pemerintah tidak lagi berfokus pada penyebab persoalan masa lalu, melainkan memastikan perbaikan tata kelola ke depan.

“Yang penting adalah ke depan bagaimana kita membangun perusahaan-perusahaan kita menjadi lebih sehat, terutama berkaitan dengan governance,” katanya.

Sebagai bagian dari transformasi transportasi, pemerintah juga menyiapkan investasi elektrifikasi jalur kereta di sejumlah rute strategis, seperti Jakarta–Rangkasbitung, Jakarta–Cikampek, dan Jakarta–Sukabumi.

Program ini diharapkan memperkuat peran kereta api sebagai tulang punggung transportasi publik nasional.

Dony menekankan bahwa pemerintah tidak akan memperdebatkan penyebab masalah lama, termasuk kerugian atau impairment di sejumlah BUMN karya.

Dia memastikan bahwa seluruh langkah restrukturisasi diarahkan untuk menciptakan BUMN yang lebih sehat, efisien, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita tidak mencari lagi siapa dan kenapa persoalan ini muncul. Tugas kita adalah menyelesaikan seluruh persoalan,” tandasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait wacana operator Kereta Cepat Whoosh diambil alih Kementerian Keuangan.

Ia masih enggan bicara tegas apakah wacana itu benar atau tidak. Namun, ia mengakui sudah melakukan pembahasan dengan Danantara untuk penyelesaian masalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Anda kata dari siapa? Rapatnya sudah putus," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4).

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus Chief Operating Officer (COO) Dony Oskaria menyebut Kemenkeu hanya akan mengambil saham di KCIC. Sementara operasional kereta cepat tetap di tangan KCIC dan KAI.

"Operasional tetap di KAI, karena memang kereta api Indonesia kan memang bidangnya itu," kata Dony.

Dony mengaku BP BUMN sudah berbicara dengan Purbaya. Namun, ia masih belum merinci perihal itu.

[Gambas:Youtube]

Dony menyebut ia bersama Purbaya akan menyampaikan mengenai proses penyelesaian utang dan pengambilalihan saham KCIC.

"Buat teman-teman sekalian penyelesaiannya sudah segera akan kita tandatangani dan kita bereskan," katanya.

Ia meyakinkan layanan KCIC takkan terganggu. Dony menyebut pelayanan akan semakin baik dan struktur pendanaan perusahaan juga menjadi lebih jelas.

"Saya tidak membicarakan lagi kenapa dulu misalkan impairment (penurunan nilai aset) yang gede, terjadi di karya, kenapa harus impairment banyak perusahaan itu kan kita tidak membicarakan itu," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) tengah mempercepat konsolidasi 15 BUMN sektor logistik menjadi satu badan usaha, yang ditargetkan rampung dalam satu bulan ke depan.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria mengatakan bahwa proses konsolidasi ini merupakan bagian dari transformasi bisnis BUMN yang diharapkan mampu memperkuat daya saing BUMN.

"Kita akan mengonsolidasikan 15 (BUMN logistik), sudah mulai prosesnya. Insyaallah juga dalam satu bulan ini akan selesai dan akan kita 'announce' 15 perusahaan menjadi satu perusahaan logistik nasional," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Di samping itu, dia berharap transformasi ini dapat membuat manfaat BUMN logistik semakin dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Sebelumnya, BP BUMN menyatakan bahwa PT Pos Indonesia diharapkan menjadi perusahaan jangkar dalam konsolidasi tersebut.

Perusahaan itu nantinya akan membawahi anak usaha BUMN di ekosistem logistik, seperti PT Semen Indonesia Logistik, PT Pupuk Indonesia Logistik, dan PT KAI Logistik.

Dony menambahkan bahwa proses konsolidasi tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi BUMN yang ditargetkan rampung tahun ini.

Konsolidasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuan bisnis BUMN serta menciptakan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien.

"Insya Allah mudah-mudahan semakin cepat proses transformasi BUMN dan semakin terasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia," imbuh dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya rasionalisasi jumlah BUMN melalui restrukturisasi. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat daya saing BUMN di tingkat global.

Presiden menilai efektivitas restrukturisasi ini telah terbukti ketika pemerintah mendirikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada Februari tahun lalu, yang disebut berhasil mencatat return on asset (ROA) sebesar 300 persen pada tahun pertamanya.

"Jadi, premis kita ternyata benar. Konsolidasi satu manajemen dengan rasional, dengan standar-standar terbaik dunia, return on asset saya terima di atas 300 persen," ujar Prabowo dalam sambutannya pada peringatan satu tahun Danantara bulan lalu.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO BPI Danantara Dony Oskaria menyampaikan akan melakukan konsolidasi perusahaan BUMN logistik nasional.

Ia menyampaikan akan ada 15 perusahaan yang dikonsolidasikan.

"Kita akan mengonsolidasikan 15 (perusahaan), sudah mulai prosesnya. Insya Allah juga dalam satu bulan ini akan kita announce (umumkan) 15 perusahaan menjadi satu perusahaan logistik nasional kita," kata Dony di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4).

Dony menyebut ia menargetkan proses transformasi BUMN dapat dilaksanakan secepatnya.

Ia berharap hal itu akan membawa manfaat yang luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kita harus menyelesaikan seluruh restrukturisasi BUMN dan diharapkan ini bisa selesai tepat waktu," katanya.

[Gambas:Youtube]

Dony menyampaikan ia ingin membangun perusahaan BUMN menjadi lebih bersih dan dikelola dengan baik.

"Jadi kalau dilihat aktivitas saya tentu setiap hari kalau dilihat di BP BUMN itu kan setiap hari pasti tidak pernah berhenti memanggil satu-satu perusahaan itu untuk memastikan proses pengelolaannya benar-benar baik," ucap dia.