REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BANDUNG - bank bjb terus memperkuat dukungannya di sektor perumahan melalui parisipasi dalam sosialisasi peluncuran BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) tahun 2026 di Jawa Barat, Kamis (13/4/2026) di SMAN 1 Katapang, Kabupaten Bandung. Kegiatan ini juga menjadi bagian kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan bank bjb.

Forum Bisnis Perumahan ini diikuti berbagai instansi termasuk asosiasi pengembang, serta sebanyak 150 pelaku usaha yang terdiri dari developer, pengembang, toko bangunan dan pelaku UMKM. Forum ini dirancang sebagai wadah dialog, edukasi, dan kolaborasi antara lembaga keuangan, pengembang, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun sektor perumahan yang sehat dan produktif.

Dalam rangkaian kegiatan, peserta mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi langsung di meja dealing, memperoleh informasi produk, serta mengakses layanan keuangan yang disediakan oleh bank bjb.

Kegiatan ini merupakan sinergi perbankan dan pemerintah dalam mendukung program perumahan, khususnya melalui Program BSPS guna meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta memperluas akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Melalui kegiatan ini, bank bjb menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung program nasional di sektor perumahan, termasuk Program BSPS dari Kementerian PKP yang bertujuan membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi layak, aman, dan sehat. Bantuan stimulan ini juga mendorong keswadayaan dan semangat gotong royong masyarakat, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pembelian bahan bangunan dari lingkungan sekitar.

bank bjb membuka booth layanan informasi, pengisian talkshow kegiatan KPP, serta pembentukan pipeline pembiayaan sebanyak 118 nasabah dengan total plafon Rp 52 miliar. Capaian tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan bank bjb serta kepercayaan terhadap layanan yang diberikan.

Melalui forum ini, bank bjb tidak hanya memfasilitasi pembiayaan perumahan dan usaha, tetapi juga ikut serta mendukung program pemerintah dengan peluncuran BSPS tahun 2026 ini. Bank bjb optimistis dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempermudah akses perumahan, memperkuat sektor riil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penyelenggaraan Kredit Program Perumahan (KPP) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan perumahan, tetapi juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat naik kelas.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada bank bjb atas komitmennya dalam mendukung acara peluncuran BSPS tahun 2026 serta pembiayaan perumahan melalui KPP.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) dua menteri untuk memangkas hambatan perizinan lahan guna mempercepat pasokan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid dalam rapat tingkat menteri di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Melalui SKB tersebut, lahan yang sebelumnya terkendala secara administratif akibat kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) kini dapat diproses kembali perizinannya sepanjang memenuhi aspek kelayakan lingkungan dan mendapat rekomendasi kepala daerah.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan, kebijakan ini menjadi solusi konkret atas hambatan utama pada sisi suplai perumahan nasional.

"Persoalan perizinan lahan selama ini menjadi hambatan yang berdampak langsung terhadap ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Heru dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2026).

Heru menilai langkah strategis ini memberikan kepastian hukum bagi pengembang untuk segera melakukan konstruksi di lahan-lahan yang sebelumnya berstatus mandek secara perizinan.

BP Tapera optimistis sinergi lintas kementerian ini akan memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan, terutama dalam menjaga keberlanjutan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri juga berkomitmen melakukan sosialisasi masif ke pemerintah daerah agar implementasi rekomendasi perizinan lahan di lapangan berjalan tanpa hambatan.

Kebijakan ini sekaligus menjadi katalisator untuk mengejar target program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi agenda strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Penyelesaian kendala perizinan diharapkan mampu mengerek volume pasokan rumah subsidi secara signifikan guna merespons tingginya angka backlog hunian di berbagai wilayah Indonesia.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa kesepakatan bersama ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian tata ruang, baik melalui revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) maupun penetapan sementara.

Dia menyampaikan bahwa bagi daerah yang sudah waktunya melakukan revisi RTRW, perlu segera dilakukan dengan mencantumkan alokasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) minimal 87%.

Selain itu, lahan yang telah dimiliki pengembang akan didorong untuk dikecualikan dari alokasi tersebut guna memberikan kepastian berusaha.

“KP2B minimal 87% tetap menjadi acuan, sementara lahan yang sudah dimiliki pengembang dapat dikecualikan agar ada kepastian berusaha. Kami harapkan ada tindak lanjut yang serius dari pemerintah daerah dan pelaku industri,” pungkas Nusron.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yakni Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi solusi atas kendala perizinan lahan perumahan subsidi.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan kebijakan ini langkah strategis menjawab tantangan utama pada sisi suplai perumahan subsidi. Selama ini soal perizinan lahan menjadi salah satu hambatan yang berdampak langsung untuk ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dengan adanya SKB ini, kami optimistis kendala perizinan lahan dapat terurai sehingga pengembang memiliki kepastian dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

BP Tapera menyambut positif hasil rapat tingkat menteri yang membahas penyelesaian kendala perizinan lahan untuk pembangunan perumahan.

Rapat yang digelar di kediaman Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyepakati penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yakni Menteri Dalam Negeri dan Menteri ATR/BPN, yang akan menjadi dasar percepatan proses perizinan lahan.

Kebijakan ini memungkinkan lahan yang sebelumnya terkendala untuk kembali diproses perizinannya, dengan syarat memperoleh rekomendasi dari kepala daerah dan memenuhi aspek kelayakan lingkungan.

Lebih lanjut, BP Tapera menilai bahwa sinergi antar kementerian melalui kebijakan ini akan memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan, khususnya dalam mendukung penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ketersediaan lahan yang legal dan siap bangun dinilai menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan program tersebut.

BP Tapera juga mengapresiasi dukungan pemerintah, khususnya Menteri Dalam Negeri yang akan mendorong sosialisasi kebijakan ini kepada pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar SKB dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan, terutama dalam proses pemberian rekomendasi perizinan lahan.

Selain itu, BP Tapera memandang kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat realisasi program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi bagian dari program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.

Dengan terselesaikannya kendala perizinan, diharapkan sisi pasokan perumahan dapat meningkat secara signifikan dan mampu menjawab kebutuhan hunian masyarakat secara lebih luas.

Ke depan, BP Tapera akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta para pemangku kepentingan di sektor perumahan untuk memastikan kebijakan ini dapat memberikan dampak nyata bagi percepatan penyediaan rumah subsidi di Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita dalam penyediaan rumah subsidi perlu melihat segmentasi. Teman-teman pengembang perumahan subsidi dari berbagai wilayah Indonesia juga memiliki segmentasi profesi masing-masing,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong pengembang proaktif mengakselerasi perumahan nasional bagi masyarakat.

Dirinya menegaskan pentingnya respons cepat dan solusi konkret terhadap setiap hambatan yang muncul. Ia juga mendorong para pelaku usaha untuk lebih proaktif dalam memahami regulasi serta menyampaikan persoalan di lapangan.

“Sangat penting sebagai pengusaha untuk memahami aturan dan menyampaikan kendala yang ada di lapangan, termasuk terkait perizinan dan hal lainnya. Tinggal kita mau pasif atau aktif,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa kolaborasi terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci dalam percepatan pembangunan perumahan nasional.

“Pengusaha berjuang untuk kepentingan usahanya, sementara saya berjuang demi kepentingan rakyat. Namun tidak apa-apa, kita harus terbuka dan memastikan koordinasi berjalan dengan baik,” katanya.

Ara juga menyoroti pentingnya pendekatan segmentasi dalam penyediaan rumah subsidi agar lebih tepat sasaran.

“Kita dalam penyediaan rumah subsidi perlu melihat segmentasi. Teman-teman pengembang perumahan subsidi dari berbagai wilayah Indonesia juga memiliki segmentasi profesi masing-masing,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini semakin inklusif, tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi juga mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan tidak hanya diberikan kepada yang memiliki penghasilan tetap, tetapi juga bagi masyarakat dengan pendapatan tidak tetap. Presiden telah membuat kebijakan yang memudahkan rakyat untuk memiliki rumah,” katanya.

Bahkan, lanjut Ara, dalam waktu relatif singkat pemerintah telah meningkatkan target penyediaan rumah subsidi secara signifikan.

“Baru dalam satu tahun, Presiden Prabowo telah menaikkan target menjadi 350.000 unit rumah,” tambahnya.

Kehadiran sektor perbankan dan lembaga standardisasi menegaskan pentingnya sinergi dalam membangun ekosistem perumahan yang kokoh. Dukungan pembiayaan yang berkelanjutan serta penerapan standar kualitas menjadi faktor kunci dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Melalui koordinasi intensif ini, Kementerian PKP optimistis berbagai hambatan dapat segera diatasi, sehingga percepatan pembangunan perumahan dapat terus ditingkatkan serta memastikan setiap program perumahan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) baru mencapai 50.021 unit hingga periode 13 April 2026.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa total pembiayaan yang telah digelontorkan untuk penyaluran 50.021 unit rumah subsidi tersebut mencapai Rp6,22 triliun.

“Saat ini baru terserap 14,29% dari target 350.000 unit," kata Heru dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).

Haru merinci, rumah subsidi yang telah disalurkan saat ini tersebar di 33 provinsi dan 364 Kabupaten/Kota.

Kemudian, dalam rangka mempercepat penyaluran rumah subsidi, BP Tapera baru saja mengalihkan layanan SiKasep ke Aplikasi Tapera Mobile yang diklaim mempermudah akses bagi masyarakat per tanggal 13 April 2026.

"Kehadiran Tapera Mobile semakin mendekatkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) juga tengah melancarkan sejumlah strategi dalam rangka mendorong laju penyaluran rumah subsidi sepanjang tahun ini.

Terbaru, Kementerian PKP menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur ulang batas kredit macet yang akan tercantum dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Di mana, relaksasi ini diharapkan mampu meningkatkan Masyarakat Berpengahsilan Rendah (MBR) mendapat fasilitas KPR Subsidi.

"Mulai detik ini, yang ada catatan SLIK OJK Rp1 juta ke bawah boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini kabar baik bagi rakyat," ujar Ara.

Ara menegaskan kebijakan ini baru terealisasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah melalui sejumlah pertemuan intensif untuk memperjuangkan nasib calon debitur KPR Subsidi.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengonfirmasi bahwa dalam aturan baru, laporan SLIK hanya akan menampilkan rincian kredit dengan nominal di atas Rp1 juta.

Selain batasan nominal, OJK mewajibkan pembaruan data pelunasan kredit dilakukan maksimal H+3 serta memberikan akses data SLIK secara langsung kepada BP Tapera untuk mempercepat verifikasi.

"Kami memerlukan waktu sekitar 2 bulan untuk penyesuaian sistem. Selambat-lambatnya kebijakan ini berjalan pada akhir Juni 2026," ujar Friderica.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong terobosan pembiayaan rumah susun (rusun) subsidi guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Ia menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan skema baru pembiayaan rusun pada tahun ini. Langkah tersebut dinilai penting mengingat realisasi pembangunan rusun dalam beberapa tahun terakhir masih relatif terbatas dibandingkan kebutuhan.

“Dalam lima tahun terakhir, realisasi rumah susun masih sekitar 140 unit, sementara rumah tapak subsidi tahun lalu mencapai 278 ribu unit. Ke depan, kami mendorong adanya terobosan pembiayaan, baik untuk rusun maupun rumah tapak subsidi agar capaian program semakin meningkat, termasuk target yang lebih tinggi pada tahun depan,” ujar Maruarar dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia mengapresiasi kinerja BP Tapera yang dinilai menunjukkan progres positif dalam mendorong pembiayaan perumahan.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk menghadirkan skema pembiayaan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Tapera sangat baik. Ini hasil kerja keras seluruh tim,” ujarnya.

Selain itu, Maruarar menegaskan capaian pembangunan rumah tapak subsidi menunjukkan tren positif dengan realisasi mencapai ratusan ribu unit pada tahun sebelumnya.

Ke depan, penguatan skema pembiayaan diharapkan dapat mempercepat penyediaan hunian sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti nasional.

Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat skema pembiayaan perumahan serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui program yang tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan.

Maruarar juga menegaskan komitmen pemerintah menghadirkan kebijakan rusun subsidi yang berpihak pada masyarakat melalui proses yang inklusif dan partisipatif.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap terdapat lahan potensial seluas 37.709 hektare (ha) yang dapat digunakan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menjelaskan, penyediaan lahan tersebut krusial dalam rangka mendukung pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan serta pengembangan kota satelit baru.

Dalam penjelasannya, langkah ini diambil untuk mengurai kepadatan di kota-kota besar sekaligus memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare," kata Nusron dalam keterangan resmi, Jumat (17/4/2026).

Selain itu, Nusron menyebut saat ini pihaknya tengah memetakan lahan potensial tersebut tersebar di lintas pulau, mulai dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Khusus untuk pengembangan kota satelit, Kementerian ATR/BPN mematok standar kebutuhan lahan minimal berkisar antara 30-120 hektare per lokasi.

Sementara itu, pengembangan kawasan hunian tertentu yang lebih masif diperkirakan bakal menyerap lahan seluas 100 hektare atau lebih per titik.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut ketersediaan tanah dengan status clear and clean merupakan syarat mutlak agar percepatan pengembangan 3 Juta Rumah dapat tercapai.

"Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah. Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia," ungkap Maruarar.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memang tengah mengakselerasi program 3 Juta Rumah pada tahun ini. Di mana, program ini merupakan bagian dari program strategis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Terbaru, Prabowo sempat melakukan kunjungan ke area padat permukiman di bantaran rel kereta api Kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Kamis (26/3/2026).

"Saya menyusuri permukiman di bantaran rel kereta api di Kawasan Senen, Jakarta Pusat. Terletak sekitar 3 kilometer dari Pusat Kota Jakarta," kata Prabowo dalam akun Instagram resminya.

Prabowo memastikan akan mulai mempercepat pengembangan hunian layak khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dia mengaku bertekad untuk dapat menghadirkan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Insyallah kita akan segera membangun hunian yang layak untuk Masyarakat di daerah tersebut dengan cepat, dan sudah menjadi tekad saya untuk menyediakan hunian layak untuk masyarakat Indonesia," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal membangun 10 kota baru sebagai strategi utama untuk mengejar target ambisius Program 3 Juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pembangunan tersebut menyasar wilayah dengan kebutuhan hunian tinggi guna menekan backlog perumahan nasional.

Adapun, rencana tersebut diperkuat melalui koordinasi intensif bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengamankan ketersediaan lahan.

"Kami sudah mendapatkan data untuk bakal 10 kota baru. Di antaranya ada Tangerang, Bogor, Batang, Deli Serdang, kemudian Kubu Raya, kemudian beberapa titik lainnya," ujar Maruarar di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kamis (16/4/2026).

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan bahwa data lokasi potensial, khususnya di wilayah Jawa Timur, telah dikantongi pemerintah untuk segera ditindaklanjuti secara teknis.

Mempercepat upaya tersebut, pemerintah akan membentuk tim bersama lintas kementerian dan lembaga guna melakukan survei lapangan secara mendalam di lokasi-lokasi calon kota baru tersebut.

"Kemudian kita bersepakat akan membuat tim bersama yang melakukan survei-survei di lokasi itu," tambahnya.

Selain mencanangkan pembangunan kota baru, pemerintah juga tengah mengincar lahan-lahan menganggur milik negara, termasuk aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jakarta untuk hunian vertikal.

Langkah ini diambil guna memastikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapatkan akses hunian layak di tengah keterbatasan lahan perkotaan yang semakin akut.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kepala BP BUMN, Dony Oskaria sempat menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pemetaan aset milik perusahaan pelat merah yang belum teroptimalisasi untuk kemudian diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kami siap mendukung program 3 juta rumah dengan mendorong model hunian seperti ini untuk direplikasi di berbagai daerah. Tahap awal, kami akan fokus pada lima wilayah utama,” kata Dony.

Adapun kelima wilayah yang menjadi fokus pemetaan lahan tersebut mencakup Provinsi Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, hingga Makassar.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) menghimpun pipeline pembiayaan dari 118 calon debitur dengan total plafon Rp52 miliar pada gelaran Forum Bisnis Perumahan, salah satunya melalui Kredit Program Perumahan (KPP).

Corporate Secretary bank bjb Herfinia menyatakan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis, bahwa capaian tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan bank bjb serta kepercayaan terhadap layanan yang diberikan.

KPP diberikan dalam bentuk kredit investasi berdurasi 5 tahun atau kredit modal kerja berdurasi 4 tahun dengan plafon di atas Rp500 juta hingga Rp5 miliar bagi para pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, dan pedagang bahan bangunan berskala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Pembiayaan tersebut bisa digunakan untuk pengadaan tanah, pembelian bahan bangunan, maupun pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, KPP juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM perseorangan dengan plafon di atas Rp10 juta hingga Rp500 juta untuk pembelian rumah, pembangunan rumah, dan renovasi rumah.

Alan, salah satu calon debitur yang juga merupakan pengusaha toko bahan bangunan di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mengapresiasi kemudahan proses pengajuan kredit di bank bjb.

“Alhamdulillah, proses permohonan kredit ke bank bjb cepat serta komunikasi dalam kelengkapan berkas enak dan komunikatif,” ujarnya.

Calon debitur lainnya yang juga memiliki usaha yang sama, Fitriah, mengungkapkan bahwa ia sedang melakukan proses pengajuan KPP dengan plafon Rp1 miliar.

“Sebelumnya, orang tua saya (juga) merupakan nasabah bank bjb dengan usaha kontrakan yang dibiayai kredit dari bank bjb hingga saat ini sudah memiliki 14 kamar. Hatur nuhun (terima kasih) bank bjb,” ucapnya.

Dalam gelaran Forum Bisnis Perumahan yang juga dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut, bank bjb juga meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026.

Corporate Secretary bank bjb Herfinia mengatakan, program tersebut bertujuan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi layak, aman, dan sehat.

Ia menuturkan, bantuan stimulan tersebut memicu keswadayaan dan gotong royong warga, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pembelian bahan bangunan setempat.

Bank BUMD tersebut juga bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengimplementasikan Program Pembiayaan Perumahan serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.

Herfinia menyatakan, pihaknya optimistis dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempermudah akses perumahan, memperkuat sektor riil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut mengenai bjb KUR dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat atau melalui call center bjb Call 14049 atau kunjungi laman resmi bank bjb infobjb.id/KUR.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan multifinance, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan Lainnya (PVML) untuk berkontribusi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman, mengatakan bahwa industri PVML terus didorong untuk berperan dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Kopdes Merah Putih dan MBG.

“Pelaku usaha PVML juga didorong untuk berkontribusi, antara lain melalui dukungan pembiayaan, termasuk pembiayaan kendaraan logistik untuk mendukung operasional program tersebut,” ujar Agusman dalam lembar jawaban tertulis RDKB OJK Maret 2026, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Lebih lanjut, Agusman menjelaskan bahwa selain mendukung program Kopdes Merah Putih dan MBG, industri PVML juga turut berkontribusi pada berbagai program pemerintah lainnya. Dukungan tersebut mencakup sektor-sektor strategis, seperti pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembiayaan hijau, infrastruktur, hingga perumahan.

Dukungan tersebut antara lain dilakukan melalui optimalisasi peran sejumlah lembaga, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IIF) dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penguatan pembiayaan perumahan nasional juga dilakukan melalui PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Sebagai informasi, dalam mendukung program MBG, OJK juga merealisasi pembiayaan mencapai Rp1,21 triliun. Selain itu, dukungan juga diberikan melalui skema securities crowdfunding oleh tiga penerbit dan 266 pemodal, serta pemberian insentif khusus bagi lembaga jasa keuangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Kiki, sapaan akrabnya, meneruskan bahwa pihaknya juga telah menguatkan ekonomi desa melalui pembiayaan Kopdes Merah Putih yang mencapai Rp174 triliun.

“Serta dukungan terhadap program 3 juta rumah dengan realisasi Rp1,44 triliun untuk 11.468 unit, untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkapnya.

Tak sampai di situ, dia turut menyampaikan bahwa dari sisi UMKM, OJK memperkuat infrastruktur melalui pengembangan credit scoring dan credit registry nasional, integrasi data SLIK, dan sistem pendukung lainnya.

“Serta kebijakan akselerasi pembiayaan melalui kewajiban penyaluran kredit UMKM penyesuaian bobot risiko yang rendah dan penguatan peran pasar modal,” pungkasnya. (Putri Astrian Surahman)

KOMPAS.com - Bagi Anda yang berencana membeli, membangun, atau merenovasi rumah untuk mendukung usaha, program KUR Perumahan dari Bank Mandiri bisa jadi solusi pembiayaan yang layak dipertimbangkan.

Melalui Kredit Program Perumahan (KPP) atau yang lebih dikenal sebagai KUR Perumahan, Bank Mandiri menawarkan pinjaman dengan bunga relatif ringan, yakni sekitar 6 persen per tahun, serta tenor hingga 5 tahun.

Menariknya, cicilan yang ditawarkan cukup terjangkau. Untuk pinjaman kecil, angsurannya bahkan mulai dari kisaran Rp 193 ribuan per bulan.

Lantas, bagaimana rincian cicilan lengkapnya?

Tabel KUR Perumahan Mandiri 2026

Berdasarkan informasi resmi Bank Mandiri, plafon pinjaman KUR Perumahan tersedia mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 500 juta.

Berikut tabel KUR Perumahan Bank Mandiri 2026, lengkap dengan simulasi cicilan per bulan:

Pinjaman Rp 10 juta

• 12 bulan: Rp 860.664
• 24 bulan: Rp 443.206
• 36 bulan: Rp 304.219
• 48 bulan: Rp 234.850
• 60 bulan: Rp 193.328

Pinjaman Rp 15 juta

• 12 bulan: Rp 1.290.996
• 24 bulan: Rp 664.809
• 36 bulan: Rp 456.329
• 48 bulan: Rp 352.275
• 60 bulan: Rp 289.992

Pinjaman Rp 25 juta

• 12 bulan: Rp 2.151.661
• 24 bulan: Rp 1.108.015
• 36 bulan: Rp 760.548
• 48 bulan: Rp 587.126
• 60 bulan: Rp 483.320

Pinjaman Rp 30 juta

• 12 bulan: Rp 2.581.993
• 24 bulan: Rp 1.329.618
• 36 bulan: Rp 912.658
• 48 bulan: Rp 704.548
• 60 bulan: Rp 579.984

Dok. Freepik Ilustrasi Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan. Tabel KUR Perumahan Mandiri 2026. KUR Perumahan Bank Mandiri 2026.

Pinjaman Rp 40 juta

• 12 bulan: Rp 3.442.657
• 24 bulan: Rp 1.772.824
• 36 bulan: Rp 1.216.877
• 48 bulan: Rp 939.401
• 60 bulan: Rp 773.312

Pinjaman Rp 50 juta

• 12 bulan: Rp 4.303.321
• 24 bulan: Rp 2.216.031
• 36 bulan: Rp 1.521.097
• 48 bulan: Rp 1.174.251
• 60 bulan: Rp 966.640

Pinjaman Rp 60 juta

• 12 bulan: Rp 5.163.986
• 24 bulan: Rp 2.659.247
• 36 bulan: Rp 1.825.316
• 48 bulan: Rp 1.409.102
• 60 bulan: Rp 1.159.968

Pinjaman Rp 70 juta

• 12 bulan: Rp 6.024.650
• 24 bulan: Rp 3.102.443
• 36 bulan: Rp 2.159.536
• 48 bulan: Rp 1.643.952
• 60 bulan: Rp 1.353.296

Pinjaman Rp 80 juta

• 12 bulan: Rp 6.885.314
• 24 bulan: Rp 3.545.649
• 36 bulan: Rp 2.433.755
• 48 bulan: Rp 1.878.802
• 60 bulan: Rp 1.546.624

Pinjaman Rp 90 juta

• 12 bulan: Rp 7.745.979
• 24 bulan: Rp 3.988.855
• 36 bulan: Rp 2.737.974
• 48 bulan: Rp 2.113.653
• 60 bulan: Rp 1.739.952

Pinjaman Rp 100 juta

• 12 bulan: Rp 8.606.643
• 24 bulan: Rp 4.432.061
• 36 bulan: Rp 3.042.194
• 48 bulan: Rp 2.348.503
• 60 bulan: Rp 1.933.280

Pinjaman Rp 110 juta

• 12 bulan: Rp 9.467.307
• 24 bulan: Rp 4.875.267
• 36 bulan: Rp 3.346.413
• 48 bulan: Rp 2.583.353
• 60 bulan: Rp 2.126.608

Pinjaman Rp 150 juta

• 12 bulan: Rp 12.909.964
• 24 bulan: Rp 6.648.092
• 36 bulan: Rp 4.563.291
• 48 bulan: Rp 3.522.754
• 60 bulan: Rp 2.899.920

Pinjaman Rp 200 juta

• 12 bulan: Rp 17.213.286
• 24 bulan: Rp 8.864.122
• 36 bulan: Rp 6.085.387
• 48 bulan: Rp 4.697.006
• 60 bulan: Rp 3.866.560

Pinjaman Rp 350 juta

• 12 bulan: Rp 30.123.250
• 24 bulan: Rp 15.512.214
• 36 bulan: Rp 10.647.678
• 48 bulan: Rp 8.219.760
• 60 bulan: Rp 6.766.481

Pinjaman Rp 500 juta

• 12 bulan: Rp 43.033.215
• 24 bulan: Rp 22.160.305
• 36 bulan: Rp 15.210.969
• 48 bulan: Rp 11.742.515
• 60 bulan: Rp 9.666.401

Perlu dicatat, simulasi cicilan tabel angsuran KUR Mandiri ini berlaku hingga 31 Desember 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan bank.

SHUTTERSTOCK Ilustrasi KUR Perumahan.

Syarat KUR Perumahan Bank Mandiri

Untuk mengajukan KUR Perumahan, calon debitur perlu menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain:

- Dokumen umum

• Formulir aplikasi
• Surat permohonan pengajuan KPP
• Fotokopi KTP debitur dan pasangan
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
• Fotokopi surat nikah/cerai (jika ada)
• Pas foto terbaru
• Fotokopi NPWP
• Nomor Induk Berusaha (NIB)

- Dokumen tambahan

• Bukti agunan tambahan (jika dipersyaratkan)
• Bukti pelunasan kredit sebelumnya (jika masih tercatat di SLIK OJK)
• Khusus pembelian rumah
• Surat perjanjian jual beli properti
• Fotokopi sertifikat tanah (SHM/SHGB/SHMSRS)
• Fotokopi PBB dan bukti bayar terbaru
• Surat Pemesanan Rumah (SPR) untuk rumah baru
• Khusus pembangunan/renovasi
• Rencana anggaran biaya
• Invoice/faktur/kwitansi atau dokumen pendukung lainnya

Cara mengajukan KUR Perumahan Mandiri

Bagi yang berminat, pengajuan KUR Perumahan dapat dilakukan dengan mendatangi kantor cabang atau unit mikro Bank Mandiri terdekat.

Selain itu, informasi lebih lanjut juga bisa diperoleh melalui Mandiri Call di 14000.

Demikian ulasan mengenai KUR Perumahan Bank Mandiri, lengkap tabel angsuran KPP, cicilan, syarat, dan cara pengajuannya. Semoga bermanfaat!

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini membuat kebijakan anyar tidak lagi mencatatkan kredit di bawah Rp 1 juta dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Tujuannya adalah mempermudah akses kredit rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi program prioritas penyediaan 3 juta rumah. Namun, pengamat menilai kebijakan tersebut tidak cukup ampuh.

“Menurut saya respons kebijakan OJK tidak akan cukup untuk mendorong akses MBR ke KPR subsidi. Benar bahwa mereka dengan catatan kredit di bawah Rp 1 juta secara jelas adalah MBR yang menjadi sasaran utama penerima KPR bersubsidi. Namun, kendala MBR mengakses KPR bersubsidi tidak hanya dari catatan kredit di SLIK saja, namun juga banyak berasal dari hambatan syarat kecukupan penghasilan dimana bank umumnya menetapkan standar cicilan setidaknya 30 persen dari penghasilan bulanan,” kata Direktur Next Policy Yusuf Wibisono kepada Republika, Kamis (16/4/2026).

Menurut Yusuf, hambatan tersebut lebih besar dihadapi oleh MBR yang bekerja di sektor informal, seperti buruh lepas, petani, nelayan, dan usaha mikro. Ia menyebut, MBR di sektor informal lebih sering tidak bisa mengakses KPR subsidi karena ketiadaan data formal tentang penghasilan mereka.

“Dengan demikian, dihilangkannya catatan kredit di bawah Rp 1 juta tidak akan secara otomatis meningkatkan akses MBR ke KPR bersubsidi. Sepanjang persyaratan formal dari bank masih diterapkan secara rigid, MBR masih akan kesulitan mengakses KPR bersubsidi, terutama MBR di sektor informal,” terangnya.

Bahkan, lanjut Yusuf, dihilangkannya catatan kredit di bawah Rp 1 juta dari SLIK berpotensi membuat bank meningkatkan syarat kehati-hatian dalam penilaian kredit. Hal itu karena catatan kredit di bawah Rp 1 juta justru merupakan salah satu indikasi lemahnya kemampuan membayar kredit dari debitur. Kelompok tersebut lah justru yang paling dihindari bank karena memiliki resiko kredit tinggi.

“Menghapus catatan kredit di bawah Rp 1 juta dari SLIK menurut saya berpotensi merusak disiplin pasar, bahwa mereka yang memiliki catatan kredit buruk dapat lepas dari penilaian kredit. Mekanisme pasar juga berpotensi rusak karena catatan kredit di SLIK adalah market signal untuk bank tentang kredibilitas calon debitur,” tuturnya.

Kebijakan Substantif

Lebih lanjut, Yusuf menyampaikan beberapa ide kebijakan substantif yang bisa dilakukan. Diantaranya, adalah menghapus kredit macet bagi MBR kelas terbawah, setelah penilaian bahwa kredit macet bukan karena moral hazard. Itu merupakan bentuk kebijakan afirmasi kepada kelompok miskin.

“Kebijakan yang lebih substantif lagi adalah menurunkan suku bunga KPR. Suku bunga KPR di Indonesia adalah yang paling tinggi di kawasan, di kisaran 10—12 persen. Di negara-negara kawasan, suku bunga KPR hanya di kisaran 3—5 persen. Dengan KPR bersubsidi, benar bahwa MBR hanya dikenakan suku bunga fixed 5 persen, dan ini signifikan menurunkan beban MBR. Namun besarnya subsidi yang ditanggung dan keterbatasan APBN membuat penerima KPR bersubsidi menjadi selalu terbatas,” terangnya.