Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Gabungan Asosiasi Perumahan Rakyat (Gasperra) Junaidi Abdillah menilai dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,50% tidak akan dirasakan secara langsung pada skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Namun, dia menilai kondisi tersebut berisiko meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada skema Subsidi Selisih Bunga (SSB).

Menurut Junaidi, karakteristik kedua program subsidi perumahan tersebut berbeda sehingga respons terhadap perubahan suku bunga acuan juga tidak sama.

"KPR FLPP tidak berpengaruh terhadap kenaikan BI Rate karena perbankan sudah terikat komitmen di awal oleh BP Tapera," kata Junaidi ketika dihubungi, Minggu (14/6/2026).

Sebaliknya, pada skema KPR Subsidi Selisih Bunga, pemerintah harus menanggung selisih bunga yang muncul akibat kenaikan suku bunga pasar. Karena itu, kenaikan BI Rate berpotensi meningkatkan kewajiban subsidi yang harus dibayarkan negara.

"KPR SSB, jenis subsidi ini akan membebani pemerintah jika mengalami kenaikan BI Rate, karena selisih akibat kenaikan suku bunganya menjadi beban APBN," ujarnya.

Meski demikian, Junaidi menilai persoalan utama kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saat ini bukan lagi terkait tingkat bunga kredit maupun uang muka (down payment/DP).

Menurutnya, berbagai insentif yang telah diberikan pemerintah, seperti bunga KPR subsidi 5% dan DP rendah, telah berhasil mengurangi hambatan pembiayaan bagi calon pembeli rumah.

"Isu suku bunga dan DP sudah bukan lagi menjadi hambatan," katanya.

Junaidi menjelaskan tantangan terbesar saat ini justru berasal dari tingginya harga tanah dan bangunan, terutama di wilayah perkotaan. Kenaikan harga lahan membuat pengembang semakin sulit menyediakan rumah murah di lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi.

"Harga tanah makin mahal, dampaknya perolehan tanah makin ke pinggiran. Tentunya ini tidak efektif buat MBR jika tempat tinggal makin jauh dari tempat kerja," ujarnya.

Selain itu, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di kota-kota besar juga tergerus oleh berbagai kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari biaya transportasi, konsumsi, hingga biaya sewa tempat tinggal.

"Daya beli MBR yang tinggal di kota besar terbebani biaya operasional, transportasi, makan, kontrakan dan lain-lain. Sulit untuk menabung dan tidak lagi ada kemampuan untuk mengangsur KPR," katanya.

Masalah lainnya adalah dominasi pekerja sektor informal yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 60% dari total tenaga kerja. Kelompok ini, menurut Junaidi, masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan perbankan dalam pengajuan KPR.

"Pekerja informal sebanyak 60 persen, susah lolos di perbankan," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Junaidi mendorong pemerintah memperbanyak pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat tinggal lebih dekat dengan tempat kerja.

"Solusinya adalah penyediaan rumah vertikal di wilayah perkotaan khusus MBR di perkotaan," katanya.

Lebih lanjut, Junaidi mengapresiasi berbagai insentif yang telah diberikan pemerintah untuk sektor perumahan, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis, DP rendah, bunga KPR 5%, hingga perlindungan asuransi bagi penerima KPR subsidi.

Menurut dia, berbagai kebijakan tersebut merupakan langkah positif yang membantu baik masyarakat maupun pengembang.

"BPHTB gratis, DP 1 persen, bunga 5 persen, asuransi merupakan vitamin bagi MBR dan ini langkah maju pemerintah. PBG gratis dan lain-lain merupakan vitamin buat pengembang," ujarnya.

Namun, Junaidi menilai pemerintah perlu mulai memfokuskan perhatian pada persoalan harga tanah yang terus meningkat dan berbagai biaya transaksi yang menyertai proses pengadaan lahan.

Dia berpandangan keberhasilan program perumahan rakyat ke depan tidak hanya ditentukan oleh kemudahan pembiayaan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengendalikan biaya penyediaan lahan.

"Problem-nya sekarang bagaimana insentif terhadap harga tanahnya, komponen biaya akibat transaksi tanah, kebijakan apa yang harus diambil?" katanya.

Junaidi menegaskan bahwa upaya memperluas akses kepemilikan rumah bagi MBR memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui subsidi pembiayaan, tetapi juga melalui kebijakan yang mampu menekan biaya tanah dan meningkatkan pasokan hunian terjangkau di kawasan perkotaan.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang kini tengah memacu akselerasi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan data terbaru, tercatat sebanyak 90.174 unit rumah di wilayah tersebut masih membutuhkan intervensi perbaikan secara serius.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumedang, Tuti Ruswati, mengatakan besarnya angka kebutuhan tersebut membutuhkan penguatan koordinasi lintas sektor serta perluasan sumber pemberdayaan, baik dari pemerintah pusat maupun kemitraan strategis lainnya.

"Kabupaten Sumedang masih sangat membutuhkan intervensi dari berbagai sumber pendanaan dan program pembangunan. Dengan kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang masih sangat besar, dukungan dari DPR RI serta pemerintah pusat dan provinsi menjadi sangat penting untuk mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat," ujar Tuti.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR RI tersebut dibuka langsung oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Suprayitno, serta disaksikan anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey.

Tuti berharap melalui sinergi ini, Pemkab Sumedang mendapatkan peluang akses bantuan yang lebih luas untuk menuntaskan puluhan ribu Rutilahu tersebut. Saat ini, Sumedang baru mendapatkan kuota sebanyak 521 unit melalui program pembangunan 3 juta rumah yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten.

"Kami mendapat kuota 521 unit. Untuk proses pembangunannya masih berproses," tambahnya.

Menurut Tuti, pemenuhan hunian layak bukan sekadar urusan infrastruktur, melainkan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing daerah.

"Dukungan tersebut akan menjadi investasi sosial yang sangat berharga dalam mewujudkan masyarakat Sumedang yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Setiap warga Sumedang berhak mendapatkan bantuan," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Perumahan dan Kawasan Permukiman Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Vony Febriana Pratiwi, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman antara pemerintah daerah dan masyarakat mengenai skema kebijakan hunian.

Vony menekankan bahwa fokus utama program ini adalah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menjangkau akses hunian yang sehat dan layak huni melalui berbagai skema pendanaan yang tersedia.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan realisasi anggaran bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) per 10 Juni 2026 mencapai 13,51 persen atau Rp1,15 miliar.

"Realisasi terhadap target Juli 2026, 23,84 persen terhadap pagu anggaran BSPS 2026. Sekarang posisi kita baru 13,51 persen," ujar Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Fitrah mengatakan pihaknya tetap optimistis bisa mencapai target Juli 2026.

"Saya masih optimis kita bisa kejar yang ini, karena prosesnya semuanya verifikasi," katanya.

Saat ini, total yang sudah dilakukan instruksi verifikasi calon penerima bantuan (CPB) BSPS oleh Kementerian PKP sekitar 300 ribu dari total 400 ribu rumah.

"Mudah-mudahan bulan Juni ini kita bisa selesaikan instruksi verifikasi 400 ribu rumah," kata Fitrah.

Dia juga menyampaikan pelaksanaan fisik BSPS direncanakan selesai 100 persen paling lambat pada November tahun ini.

Kementerian PKP meluncurkan BSPS sebagai langkah strategis percepatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.

Pada 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400.000 unit dari sebelumnya 45.000 unit pada 2025.

Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan.

Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran, dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas hunian, tetapi juga memberikan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Kementerian PKP ingin memastikan masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.

Program ini juga membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melalui Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyatakan komitmen untuk menjalankan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tentang mempertahankan 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan masifnya alih fungsi lahan menjadi kawasan industri maupun perumahan.

Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, Afniwirman mengatakan aturan yang ada di Kementerian ATR/BPN ini telah dibahas bersama pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar, dimana Pemprov Sumbar telah menyampaikan ke Pemkab/Pemkot agar sama-sama serius untuk menjaga lahan sawah yang produktif.

“Aturan dari pemerintah pusat itu kami sambut baik, terlebih persoalan alih fungsi lahan sawah di Sumbar tidak dapat dipungkiri juga turut terjadi. Makanya, Pemprov Sumbar meminta ke pemerintah daerah agar komitmen dalam hal ini,” katanya, Rabu (10/6/2026).

Dia menjelaskan saat ini total lahan baku sawah di Sumbar diperkirakan 188.521 hektare, artinya dari total lahan baku sawah itu 87% nya atau sekitar 164 ribu hektare lebih itu, wajib dijaga dan tidak boleh di alih fungsikan. Sedangkan sisanya bukan berarti dibiarkan beralih fungsi, tapi lebih kepada ada pertimbangan tertentu boleh atau tidak dialih fungsikan.

“Jadi bukan luas lahan sawah di masing-masing daerah itu 87% nya wajib di pertahankan. Tapi secara keseluruhan di Sumbar nya,” tegas dia.

Afniwirman menjelaskan di Sumbar tidak semua daerah yang memiliki hamparan sawah, seperti halnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang saat ini tidak memiliki lahan sawah. Namun untuk di Mentawai saat ini, tengah diupayakan pembukaan lahan sawah baru di tahun 2026 ini yang luas diperkirakan 150 hektare.

Adapun kabupaten dan kota yang memiliki lahan sawah yang luas di Sumbar tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan, Tanah Datar, Solok, Kota Solok, Agam, Lima Puluh Kota, Padang, Padang Panjang, serta daerah lainnya.

“Nah, kenapa soal kewajiban mempertahankan lahan sawah baku itu tidak dihitung dari kabupaten dan kota, karena tidak semua daerah di Sumbar punya lahan sawah. Jika pun ada, seperti di Padang mempunyai pertimbangan di beberapa titik yang dilakukan alih fungsi lahan jadi kawasan pemukiman sering terus bertambahnya jumlah penduduk,” jelasnya.

Menurutnya Sumbar yang sebagai daerah penghasil beras premium terbaik di Indonesia, tentu berkomitmen untuk menjaga lahan sawah yang produktif. Bahkan, saat ini Kementerian Pertanian telah mengalokasikan untuk Sumbar membuka lahan sawah baru seluas 800 hektare di tahun 2026.

“Pembukaan lahan sawah baru ini, kami bekerjasama dengan Universitas Andalas sebagai pihak yang melakukan kajian kelayakan lahan yang memiliki potensi ditanami padi,” sebutnya.

Dari sejumlah daerah, lanjut Afniwirman, konsen kajian pembukaan lahan sawah baru ini lebih kepada di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengingat masyarakat di sana mempunyai kawasan tanaman sagu yang harus dijaga. Sedangkan di daerah lain, lahan yang ditargetkan itu, bisa dialiri air melalui pembangunan irigasi, serta lahan rawa yang dibiarkan tidur.

“Jadi dengan adanya upaya pembukaan lahan sawah baru, dan mematuhi aturan dari Kementerian ATR/BPN itu, Pemprov Sumbar akan menjalankannya sebaik mungkin, sehingga Sumbar bisa menjadi bagian dari mewujudkan Indonesia swasembada beras,” tutupnya.

Seperti diketahui, Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk mempertahankan minimal 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) untuk dimasukkan ke dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Kementerian ATR/BPN menyampaikan kebijakan tersebut bertujuan menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan masifnya alih fungsi lahan menjadi kawasan industri maupun perumahan.

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi banyak anak muda, impian memiliki rumah kini terasa seperti perlombaan yang sulit dimenangkan. Harga properti terus bergerak naik, sementara kemampuan menabung sering kali tertinggal oleh kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam situasi seperti ini, Skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi pilihan yang nyaris tak terelakkan. Sayangnya, solusi itu juga menimbulkan kekhawatiran baru, mulai dari beban cicilan jangka panjang hingga ketidakpastian kondisi ekonomi yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Pertanyaan itu juga menghantui Iqbal Afrian. Seperti banyak anggota Generasi Z lainnya, ia masih menempatkan rumah sebagai tujuan masa depan yang ingin dicapai. Namun, alih-alih terburu-buru mengejar kredit, ia memilih membangun tabungan dan dana darurat terlebih dahulu.

Bagi Iqbal, tantangan terbesar bukan sekadar harga rumah yang terus naik, melainkan ketidakpastian penghasilan di masa depan. Sebab, ketika pekerjaan berubah atau ekonomi memburuk, cicilan tidak punya kompromi untuk berhenti menunggu.

"Sekarang masih fokus membangun tabungan dan dana darurat dulu. Kondisi ekonomi yang belum terlalu stabil bikin saya lebih hati-hati sebelum mengambil cicilan besar," katanya kepada Bisnis.

Hal serupa juga dirasakan Annisa Nur Jannah. Bagi dirinya, memiliki rumah sendiri masih menjadi salah satu tujuan yang ingin diwujudkan dalam beberapa tahun ke depan. Rumah bukan hanya dipandang sebagai aset, tetapi juga simbol kestabilan hidup dan rasa aman untuk jangka panjang.

"Ada banget. Saat ini saya memang sedang berusaha mencari rumah sambil menabung untuk mempersiapkan uang muka, sekitar 10% dari harga rumah yang saya incar," katanya

Bagi Annisa, KPR menjadi salah satu opsi yang paling realistis untuk memiliki rumah dengan penghasilan setara UMR Jakarta. Namun, keputusan untuk mengambil KPR tidak mudah karena ia masih mempertimbangkan ketidakpastian kondisi pekerjaan yang dapat memengaruhi kemampuan membayar cicilan dalam jangka panjang.

Menurutnya, kekhawatiran tersebut turut menjelaskan mengapa banyak Gen Z lain belum menjadikan rumah sebagai prioritas utama. Dengan penghasilan yang masih terbatas dan biaya hidup yang terus meningkat, sebagian besar anak muda masih fokus memenuhi kebutuhan jangka pendek serta membangun kondisi keuangan yang lebih aman.

Akibatnya, perencanaan untuk memiliki aset jangka panjang seperti rumah sering kali harus ditempatkan di urutan berikutnya, meski keinginan untuk memiliki hunian sendiri tetap ada.

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat menilai keraguan Gen Z untuk membeli rumah merupakan hal yang wajar. Sebagai kelompok pembeli rumah pertama, generasi ini umumnya mencari hunian yang sesuai dengan kemampuan finansial dan kebutuhan mereka, sehingga cenderung mengincar rumah berukuran lebih kecil dengan harga yang lebih terjangkau.

Dia lantas menyoroti data Bank Indonesia (SHPR Triwulan I 2026) yang menunjukkan penjualan rumah tapak kecil turun 46 persen secara tahunan, sementara segmen rumah mewah masih mencatatkan kinerja positif.

"Minat Gen Z terhadap rumah, sepertinya tetap ada, tetapi di tengah pola perilaku atau gaya hidup Gen Z dan harga rumah yang terus meningkat, menjadikan serapan rumah pada segmen Gen Z cukup challenging," katanya.

Jika dikaitkan dengan fenomena lipstick effect, konsumen saat ini cenderung tetap membelanjakan uangnya untuk kebutuhan atau kesenangan yang lebih terjangkau. Hal ini terlihat dari pesatnya pertumbuhan sektor makanan dan minuman (F&B), yang menyumbang hampir separuh tenant baru di pusat perbelanjaan Jakarta.

Meski demikian, Gen Z tetap menjadi pasar yang menjanjikan bagi industri hunian. Karena itu, pengembang perlu memahami preferensi, gaya hidup, serta kemampuan finansial generasi ini agar dapat menghadirkan produk rumah yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Di sisi lain, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tepat agar angka backlog perumahan tidak terus bertambah di kalangan Gen Z.

Sementara itu, pengembang dituntut untuk menyesuaikan produk hunian dengan karakter generasi muda, mulai dari desain rumah, lingkungan perumahan, fasilitas pendukung, hingga skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan kemampuan mereka.

Selain produk, pendekatan pemasaran juga perlu mengikuti platform digital yang sehari-hari digunakan Gen Z. Sejalan dengan perubahan preferensi tersebut, hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik semakin diminati.

Data Knight Frank Indonesia menunjukkan bahwa pada 2025, apartemen yang berada di kawasan berbasis transit-oriented development (TOD) dipasarkan dengan harga sekitar 3–7 persen lebih tinggi dibandingkan apartemen pada umumnya.

Sarana mobilitas menjadi pertimbangan utama saat ini, tidak hanya bagi GenZ, hal ini karena harga tanah di tengah kota memiliki signifikansi pertumbuhan yang tinggi, sehingga konsumen melirik hunian di wilayah hinterland, yang relatif terjangkau, dan accessible.

Akses transportasi kini menjadi faktor penting dalam memilih hunian, tidak hanya bagi Gen Z. Tingginya harga tanah di pusat kota mendorong banyak konsumen untuk mencari rumah di kawasan penyangga (hinterland) yang lebih terjangkau, namun tetap memiliki konektivitas dan kemudahan akses yang baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, mengatakan upaya pemerintah menghadirkan hunian yang layak dan aman bagi masyarakat terus menunjukkan progres positif. Dony menyampaikan sebanyak 324 unit hunian untuk warga bantaran rel di kawasan Senen telah rampung dibangun dengan progres mencapai 100 persen.

"Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menata kawasan bantaran rel, meningkatkan keselamatan masyarakat, serta menyediakan hunian yang lebih layak melalui kolaborasi berbagai pihak," ujar Dony saat bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN Hambra di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Dony menyampaikan kesiapan operasional dan pemanfaatan hunian yang telah selesai dibangun di wilayah Senen menjadi fokus pertemuan. Ia mengatakan pembahasan difokuskan pada penyelesaian tahapan akhir sebelum hunian ditempati, termasuk kesiapan fasilitas pendukung, pengelolaan kawasan, serta penguatan koordinasi antarinstansi guna memastikan proses relokasi dan pemanfaatan hunian dapat berjalan dengan baik.

"Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat penerima manfaat dapat segera menempati hunian baru yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kualitas hidup," lanjut Dony.

Selain menyediakan tempat tinggal yang lebih layak, Dony mengatakan kawasan hunian tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, antara lain masjid, taman bermain anak, toilet, dapur komunal, fasilitas umum, serta tandon air. Dony berharap kehadiran fasilitas tersebut dapat menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, nyaman, dan mendukung aktivitas sosial warga.

Dony menegaskan program penyediaan hunian ini merupakan wujud nyata sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan solusi bagi masyarakat sekaligus mendukung penataan kawasan perkotaan yang lebih baik.

“Yang terpenting adalah masyarakat dapat tinggal dengan lebih aman, nyaman, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik,” kata Dony.

Melalui penyelesaian pembangunan 324 unit hunian ini, lanjut Dony, masyarakat yang sebelumnya tinggal di kawasan bantaran rel dapat memperoleh lingkungan hunian yang lebih layak dan aman. Ia berharap program ini juga mampu mengurangi risiko kecelakaan di sepanjang jalur rel kereta api sekaligus mendukung terciptanya kawasan perkotaan yang lebih tertata, inklusif, dan berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 5,5 persen dinilai belum mengubah prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026. Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya ketidakpastian global, aktivitas ekonomi domestik masih diperkirakan mampu menopang laju pertumbuhan di atas 5 persen.

Chief Economist BTN Myrdal Gunarto mengatakan, keputusan BI menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mengantisipasi risiko inflasi yang berasal dari gejolak eksternal.

“Dari sisi pertumbuhan ekonomi, kami menilai fundamental perekonomian domestik masih relatif kuat,” ujar Myrdal dalam kajian ekonomi BTN, Selasa (9/6/2026).

Menurut dia, sejumlah sektor yang bertumpu pada permintaan domestik masih memiliki ruang tumbuh yang cukup besar. Sektor-sektor tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, perumahan, ketahanan pangan, energi, hilirisasi industri, hingga ekspor berbasis sumber daya alam.

Myrdal menjelaskan, keberlanjutan investasi dan fungsi intermediasi perbankan yang tetap berjalan menjadi faktor penting yang menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, BTN memperkirakan ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh sekitar 5,2 persen pada tahun ini meskipun biaya pendanaan meningkat.

Ia menilai kenaikan suku bunga diperlukan untuk meredam tekanan terhadap rupiah yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami pelemahan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan imported inflation atau inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor.

“Pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir telah meningkatkan risiko imported inflation, khususnya terhadap sektor-sektor yang memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku, barang modal, maupun komponen impor,” katanya.

Menurut Myrdal, langkah BI tidak hanya dilakukan melalui kenaikan suku bunga acuan. Bank sentral juga memperkuat bauran kebijakan moneter dengan meningkatkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), memberikan insentif swap lindung nilai bagi investor asing, membuka kembali fasilitas repo untuk perbankan, serta memperkuat operasi moneter di pasar keuangan.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus mengendalikan ekspektasi inflasi di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat tensi geopolitik dan fluktuasi pasar keuangan internasional.

Meski demikian, Myrdal mengingatkan, kenaikan suku bunga tetap membawa konsekuensi terhadap sejumlah sektor yang sensitif terhadap biaya kredit dan daya beli masyarakat. Sektor properti, konsumsi rumah tangga, serta usaha yang bergantung pada pembiayaan perbankan berpotensi menghadapi tekanan apabila suku bunga bertahan tinggi dalam jangka waktu lama.

Karena itu, menurut dia, keseimbangan antara menjaga stabilitas makroekonomi dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi harus tetap menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan moneter.

“Keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi akan tetap menjadi faktor penting dalam arah kebijakan moneter ke depan,” ujarnya.

Myrdal memperkirakan ruang kenaikan suku bunga lanjutan relatif terbatas apabila tekanan eksternal mulai mereda dan stabilitas rupiah kembali terjaga. Namun, BI dinilai tetap perlu menjaga fleksibilitas kebijakan untuk merespons dinamika pasar global yang bergerak cepat dan sulit diprediksi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengungkapkan telah merealisasikan seluruh dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp6,68 triliun sepanjang 2025 untuk mendukung pembiayaan perumahan subsidi.

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo menjelaskan injeksi modal negara tersebut disalurkan sepenuhnya secara khusus untuk menopang program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun, hal itu dilakukan sebagai bagian dari komitmen perseroan dalam menyukseskan program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah sebagai salah satu fokus utama pembangunan nasional.

“PMN yang kami terima pada 2025 ini adalah Rp6,68 triliun dan sudah kami berikan dan sudah dipakai semua pada tanggal 31 Desember kepada bank-bank penyalur,” jelas Ananta di Kompleks Parlemen RI, Senin (8/6/2026).

Dia merinci, dana tersebut digunakan untuk memenuhi porsi pembiayaan 25% dari total kebutuhan FLPP, sedangkan porsi 75% sisanya dipenuhi oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Meski demikian, Ananta menjelaskan bahwa PMN TA 2025 yang diterima pihaknya senilai Rp6,68 triliun sebenarnya masih kurang untuk memenuhi pembiayaan 25% FLPP yang tembus Rp8,03 triliun.

“Untuk diketahui bahwa PMN yang kami terima oleh SMF [mendukung FLPP] adalah biasanya itu kurang, jadi kami harus nombokin lagi dengan surat hutang,” jelasnya.

Seiring dengan hal tersebut, guna memenuhi total kebutuhan porsi pembiayaan sekunder perbankan yang mencapai Rp8,03 triliun, SMF menerbitkan surat utang di pasar modal sebesar Rp1,35 triliun.

Melalui perpaduan dana PMN 2025 dan modal pelengkap dari penerbitan surat utang tersebut, SMF berhasil mendukung penyaluran kredit perumahan subsidi hingga menyentuh angka 194.612 unit rumah.

Berdasarkan catatan perseroan, komparasi historis dari periode 2018 hingga kini menunjukkan SMF telah menghimpun total PMN senilai Rp17,91 triliun untuk program hunian ramah kantong.

Secara akumulatif, suntikan modal negara yang dipadukan dengan penerbitan surat utang korporasi sebesar Rp16,64 triliun tersebut berhasil menghasilkan portofolio pembiayaan hingga 904.000 unit rumah.

“Kita berfungsi me-leverage apa yang diberikan oleh pemerintah PMN sehingga jumlahnya cukup untuk 25% dan itu dapat dinikmati untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk program FLPP,” pungkasnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Bank Tabungan Negara (BTN) memperkuat sisi penyediaan melalui Kredit Program Perumahan (KPP) yang menyasar ekosistem sektor perumahan mulai dari pengembang, penyedia jasa konstruksi, pedagang bahan bangunan, hingga UMKM yang membutuhkan dukungan pembiayaan hunian produktif.

Kepala Kantor Wilayah BTN Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Bagus Hendri Setiawan menjelaskan hingga Maret 2026, BTN telah menyalurkan KPP di Bali sebesar Rp53,6 miliar. Program tersebut menjadi bagian dari dukungan BTN terhadap percepatan penyediaan rumah sekaligus menggerakkan rantai ekonomi sektor perumahan di daerah.

“Ekosistem perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas. Karena itu BTN tidak hanya hadir ketika masyarakat membeli rumah, tetapi juga mendukung seluruh rantai nilainya. Di Bali, penguatan ekosistem perumahan ini berjalan berdampingan dengan perluasan layanan digital melalui balé by BTN dan kerja sama di sektor pariwisata,” jelas Bagus, Senin (8/6/2026).

Hingga Maret 2026, penyaluran KPR Subsidi BTN di Bali terus menunjukkan tren positif dengan outstanding mencapai Rp1,64 triliun atau tumbuh 3,3% secara tahunan (year-on-year/yoy). Secara akumulatif, BTN telah menyalurkan KPR Subsidi sebanyak 13.244 unit di Bali.

"Penyaluran kredit di Bali menjadi salah satu kontributor utama dalam mendukung akses kepemilikan rumah bagi masyarakat di Pulau Dewata," kata Bagus.

Penerimaan masyarakat terhadap layanan digital BTN terus meningkat. Hingga Maret 2026, jumlah pengguna balé by BTN di Bali mencapai 41 ribu pengguna atau tumbuh 59% secara tahunan (year-on-year/yoy). Jumlah transaksi finansial balé by BTN juga meningkat 76% yoy menjadi 111,2 ribu transaksi.

Kinerja jumlah transaksi tersebut jauh di atas rata-rata industri secara nasional. Bank Indonesia dalam Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan mencatat, volume transaksi menggunakan mobile banking secara nasional tumbuh 26,7% (yoy) per Maret 2026.

Dari sisi merchant, jumlah balé merchant di Bali melonjak 110% yoy menjadi 4,2 ribu merchant. Dengan transaksi balé merchant melesat 205% (yoy) dan nilai transaksi naik 98% (yoy). Catatan positif tersebut menunjukkan semakin banyak pelaku usaha lokal yang memanfaatkan solusi pembayaran digital BTN dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Sebagai skema stimulus temporer, PPN DTP menjadi jawaban untuk menjaga performa transaksi residensial, pada kelas menengah

Jakarta (ANTARA) - Konsultan properti, Knight Frank Indonesia mengungkapkan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) di sektor perumahan berkontribusi dalam penurunan backlog perumahan.

"PPN DTP telah berkontribusi dalam penurunan angka backlog, pada segmen menengah, dengan perluasan segmen insentif, ke depannya diharapkan kebijakan ini memiliki signifikansi yang lebih tinggi dalam mengatasi backlog perumahan," ujar Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut dia, PPN DTP memang telah terbukti membantu meningkatkan permintaan dan transaksi perumahan pada rentang harga tertentu, dengan berbagai syarat yang berlaku.

Sebagai skema stimulus temporer, PPN DTP menjadi jawaban untuk menjaga performa transaksi residensial, pada kelas menengah. Namun, ke depan manfaatnya perlu diperluas rentang cakupan segmen yang diberikan insentif.

Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan permintaan, tetapi juga menjadi jawaban dari keterbatasan konsumen dalam menjangkau harga rumah/hunian saat ini.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang fasilitas PPN DTP sebesar 100 persen untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027.

Menurut Purbaya, fasilitas itu akan dinikmati oleh sekitar 40 ribu unit properti per tahun.

Dia memutuskan untuk memperpanjang insentif ini demi menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa PPN DTP properti berlaku penuh untuk pembelian rumah atau properti baru siap huni dengan harga jual maksimal Rp2 miliar.

Sementara untuk properti seharga Rp2 miliar-Rp5 miliar, pembebasan PPN hanya berlaku pada bagian harga pertama Rp2 miliar, sedangkan sisanya tetap dikenakan tarif normal.

Fasilitas PPN DTP berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi ketentuan kepemilikan properti di Indonesia.

Insentif hanya bisa dimanfaatkan untuk satu unit hunian, tidak berlaku untuk pembelian lebih dari satu unit, pembayaran uang muka sebelum kebijakan berlaku, atau unit yang dijual kembali dalam waktu kurang dari satu tahun.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Jakarta menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan ekonomi ibu kota. Bank Jakarta menargetkan bisa menjadi penghubung berbagai elemen pembangunan melalui sistem keuangan yang inklusif dan terintegrasi.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo mengatakan, tantangan Jakarta saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik dan teknologi, tetapi juga keterhubungan antara masyarakat, pelaku usaha, investor, dan pemerintah.

“Jakarta tidak kekurangan gedung, jalan, maupun teknologi. Yang masih perlu diperkuat adalah keterhubungan antara warga dengan layanan, UMKM dengan pasar, investor dengan peluang, serta pemerintah dengan masyarakat,” kata Agus dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Agus, berbagai BUMD telah menjalankan fungsi strategis dalam mendukung kehidupan perkotaan. MRT Jakarta berperan dalam sistem mobilitas warga, Transjakarta menyediakan layanan transportasi publik, sedangkan PAM Jaya mengelola layanan air bersih.

Dalam ekosistem tersebut, Bank Jakarta ingin mengambil peran sebagai penghubung sektor keuangan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

“Bank Jakarta ingin menjadi financial operating system bagi Jakarta, yang menghubungkan berbagai peluang dan kebutuhan masyarakat dalam satu ekosistem keuangan yang terintegrasi,” ujar Agus.

Untuk mendukung visi tersebut, Bank Jakarta akan memperluas inklusi keuangan agar lebih banyak masyarakat dapat mengakses layanan keuangan formal secara mudah dan aman. Perusahaan juga berfokus memperkuat dukungan terhadap UMKM melalui akses pembiayaan, digitalisasi usaha, dan pengembangan pasar.

Selain itu, Bank Jakarta akan memperluas akses pembiayaan perumahan melalui program housing inclusion guna membantu masyarakat memperoleh akses hunian yang lebih terjangkau.

Di sisi lain, Bank Jakarta juga menempatkan penguatan iklim investasi sebagai salah satu fokus utama. Menurut Agus, pembangunan kota membutuhkan dukungan investasi yang berkelanjutan dan tidak dapat hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah.

“Peran Bank Jakarta bukan sekadar menghimpun dana dan menyalurkan kredit, tetapi menjadi penghubung antara warga, UMKM, pemerintah, dan investor dalam satu ekosistem kota,” katanya.

Agus berharap peran tersebut dapat memperkuat konektivitas ekonomi Jakarta sekaligus mendukung transformasi ibu kota menjadi kota global yang lebih inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk terus memperkuat dukungannya terhadap program perumahan nasional melalui penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP). Hingga 25 Mei 2026, BRI tercatat menjadi bank penyalur KPP terbesar secara nasional dengan realisasi mencapai Rp9,21 triliun atau setara 54,6 persen dari total realisasi nasional.

Capaian tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait dengan Direktur Utama BRI Hery Gunardi di Kantor Pusat BRI Jakarta, Senin (25/05).

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi pembiayaan perumahan rakyat, termasuk dukungan terhadap KUR Perumahan dan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Secara nasional, realisasi KPP hingga 25 Mei 2026 mencapai Rp16,86 triliun. Dari jumlah tersebut, pembiayaan sisi pasokan (supply) tercatat sebesar Rp4,87 triliun kepada 1.875 debitur, sedangkan sisi permintaan (demand) mencapai Rp11,99 triliun kepada 78.001 debitur.

Adapun realisasi KPP BRI tercatat sebesar Rp9,21 triliun yang terdiri atas pembiayaan sisi supply sebesar Rp1,10 triliun kepada 752 debitur dan sisi demand sebesar Rp8,10 triliun kepada 65.576 debitur.

Menteri PKP RI Maruarar Sirait mengatakan bahwa realisasi penyaluran KPP BRI yang menjadi terbesar secara nasional menunjukkan besarnya peran BRI dalam mendukung program pembiayaan perumahan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat melalui sektor perumahan.

[Gambas:Youtube]

"BRI telah menambah kuota yang tadinya Rp8 triliun tahun ini menjadi Rp12 triliun. Kenapa? Karena Rp8 triliun sudah terserap semua. Sekarang sudah Rp9,2 triliun. Bahkan sejak April atau awal Mei 2026, BRI sudah melampaui plafon awal Rp8 triliun. Jadi terima kasih, kinerjanya BRI luar biasa," ujar Maruarar.

Sejalan dengan tingginya kebutuhan pembiayaan masyarakat, BRI juga terus memperluas sosialisasi program KPP di berbagai daerah sepanjang 2026. Sosialisasi tersebut antara lain dilakukan di Sorong, Papua Barat Daya dengan realisasi 610 debitur senilai Rp258,9 miliar, Tangerang, Banten sebanyak 255 debitur senilai Rp202,4 miliar, Majalengka di Jawa Barat sebanyak 499 debitur senilai Rp151,98 miliar, serta Pontianak di Kalimantan Barat sebanyak 130 debitur dengan nilai Rp59,23 miliar.

Selain penyaluran KPP, BRI juga terus memperkuat dukungan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi. Sepanjang 2025, BRI berhasil merealisasikan 32.206 unit atau mencapai 97,5 persen dari target 33 ribu unit.

Sementara pada 2026, target FLPP BRI meningkat menjadi 60 ribu unit atau tumbuh 81,8 persen dibanding target tahun sebelumnya. Hingga 25 Mei 2026, realisasi akad FLPP BRI telah mencapai 12.500 unit.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa sebaran jaringan perseroan di seluruh Indonesia mendukung pemerataan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat hingga berbagai daerah.

"BRI memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 7.500 titik layanan yang terdiri atas kantor cabang dan unit kerja. Dengan jaringan tersebut, program ini dapat dijalankan secara merata sejalan dengan sebaran layanan BRI di berbagai daerah. Masyarakat maupun nasabah pun dapat mengakses program ini melalui seluruh jaringan cabang BRI yang tersebar di seluruh Indonesia," ujar Hery.

BRI juga siap dengan rencana penguatan skema pembiayaan perumahan yang sedang diusung oleh pemerintah, termasuk opsi tenor pembiayaan yang lebih panjang hingga 40 tahun.

Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan cicilan yang lebih ringan dan terjangkau bagi masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip prudential banking dan manajemen risiko yang terukur, sejalan dengan komitmen BRI dalam mendukung perluasan akses hunian layak dan terjangkau sekaligus memperkuat inklusi keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah.