JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) tengah menghitung ulang harga rumah subsidi imbas kenaikan beban konstruksi . Namun hal ini belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat karena perlu pertimbangan lebih jauh baik dari sisi suplai atau pengembang, maupun demand dalam hal ini pembeli rumah.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati mengatakan, saat ini pihaknya tengah membicarakan wacana penyesuaian harga subsidi kepada para ketua asosiasi di sektor perumahan.

"Kita saat ini bersama para Ketum sedang membicarakan, diskusikan. Karena kan tadi kita tahu memang ada kenaikan harga konstruksi," ujarnya saat ditemui di Kawasan Menteng, Minggu (14/6/2026).

Sri memastikan, wacana kenaikan harga rumah subsidi ini akan memperhitungkan daya serap pasar, dalam hal ini masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga target Presiden Prabowo dalam program 3 juta rumah bisa terlaksana dengan baik.

"Tapi kan kalau kami pemerintah tentu harus memperhatikan MBR-nya, gimana nih, sampai berapa nih dia bisa punya kemampuan menyicil kalau ada kenaikan," tambahnya.

Bangun Rumah Subsidi di Meikarta, Danantara Tinjau Lahan Milik Lippo Group



Selain daya serap pasar, ia menegaskan, bahwa kualitas dari pada rumah subsidi juga menjadi pertimbangan lain dari pemerintah, kalaupun mengalami kenaikan harga.

"Terus kalau ada kenaikan kualitasnya gimana. Tentu kualitas juga harus bagus itu, jadi perbankannya gimana gitu. Jadi saat ini masih kita diskusikan (wacana kenaikan rumah subsidi)," lanjutnya.

Sekedar informasi, kenaikan harga bahan baku global, biaya energi, dan biaya distribusi membuat harga material bangunan terus terdorong naik. Seperti besi beton dan baja ringan, semen, pasir dan batu split, keramik dan granit, serta kabel listrik berbahan tembaga.

Selain faktor material, kenaikan beban upah para pekerja konstruksi juga menjadi komponen tambahan pembentuk harga jual rumah, baik subdisi maupun komersil.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) tengah menghitung ulang harga rumah subsidi imbas kenaikan beban konstruksi. Namun, hal ini belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat karena perlu pertimbangan lebih jauh baik dari sisi suplai atau pengembang, maupun demand dalam hal ini pembeli rumah.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengatakan saat ini pihaknya tengah membicarakan wacana penyesuaian harga subsidi kepada para ketua asosiasi di sektor perumahan.

"Kita saat ini bersama para Ketum sedang membicarakan, diskusikan. Karena kan tadi kita tahu memang ada kenaikan harga konstruksi," ujarnya saat ditemui di Kawasan Menteng, Minggu (14/6/2026).

Sri memastikan wacana kenaikan harga rumah subsidi ini tetap akan memperhitungkan daya serap pasar, dalam hal ini masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga, target Presiden Prabowo dalam program 3 juta rumah bisa terlaksana dengan baik.

"Tapi kan kalau kami, pemerintah, tentu harus memperhatikan MBR-nya, sampai berapa nih dia bisa punya kemampuan menyicil kalau ada kenaikan," kata dia.

Selain daya serap pasar, dia menegaskan bahwa kualitas rumah subsidi juga menjadi pertimbangan lain dari pemerintah, apabila jadi mengalami kenaikan harga.

"Terus kalau ada kenaikan kualitasnya bagaimana. Tentu kualitas juga harus bagus itu, jadi perbankannya gimana gitu. Jadi saat ini masih kita diskusikan (wacana kenaikan rumah subsidi)," ujar dia.

Kenaikan harga bahan baku global, biaya energi, dan biaya distribusi membuat harga material bangunan terus terdorong naik, seperti besi beton dan baja ringan, semen, pasir dan batu split, keramik dan granit, serta kabel listrik berbahan tembaga.

Selain faktor material, kenaikan beban upah para pekerja konstruksi juga menjadi komponen tambahan pembentuk harga jual rumah, baik subdisi maupun komersil.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Gabungan Asosiasi Perumahan Rakyat (Gasperra) Junaidi Abdillah menilai dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,50% tidak akan dirasakan secara langsung pada skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Namun, dia menilai kondisi tersebut berisiko meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada skema Subsidi Selisih Bunga (SSB).

Menurut Junaidi, karakteristik kedua program subsidi perumahan tersebut berbeda sehingga respons terhadap perubahan suku bunga acuan juga tidak sama.

"KPR FLPP tidak berpengaruh terhadap kenaikan BI Rate karena perbankan sudah terikat komitmen di awal oleh BP Tapera," kata Junaidi ketika dihubungi, Minggu (14/6/2026).

Sebaliknya, pada skema KPR Subsidi Selisih Bunga, pemerintah harus menanggung selisih bunga yang muncul akibat kenaikan suku bunga pasar. Karena itu, kenaikan BI Rate berpotensi meningkatkan kewajiban subsidi yang harus dibayarkan negara.

"KPR SSB, jenis subsidi ini akan membebani pemerintah jika mengalami kenaikan BI Rate, karena selisih akibat kenaikan suku bunganya menjadi beban APBN," ujarnya.

Meski demikian, Junaidi menilai persoalan utama kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saat ini bukan lagi terkait tingkat bunga kredit maupun uang muka (down payment/DP).

Menurutnya, berbagai insentif yang telah diberikan pemerintah, seperti bunga KPR subsidi 5% dan DP rendah, telah berhasil mengurangi hambatan pembiayaan bagi calon pembeli rumah.

"Isu suku bunga dan DP sudah bukan lagi menjadi hambatan," katanya.

Junaidi menjelaskan tantangan terbesar saat ini justru berasal dari tingginya harga tanah dan bangunan, terutama di wilayah perkotaan. Kenaikan harga lahan membuat pengembang semakin sulit menyediakan rumah murah di lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi.

"Harga tanah makin mahal, dampaknya perolehan tanah makin ke pinggiran. Tentunya ini tidak efektif buat MBR jika tempat tinggal makin jauh dari tempat kerja," ujarnya.

Selain itu, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di kota-kota besar juga tergerus oleh berbagai kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari biaya transportasi, konsumsi, hingga biaya sewa tempat tinggal.

"Daya beli MBR yang tinggal di kota besar terbebani biaya operasional, transportasi, makan, kontrakan dan lain-lain. Sulit untuk menabung dan tidak lagi ada kemampuan untuk mengangsur KPR," katanya.

Masalah lainnya adalah dominasi pekerja sektor informal yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 60% dari total tenaga kerja. Kelompok ini, menurut Junaidi, masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan perbankan dalam pengajuan KPR.

"Pekerja informal sebanyak 60 persen, susah lolos di perbankan," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Junaidi mendorong pemerintah memperbanyak pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat tinggal lebih dekat dengan tempat kerja.

"Solusinya adalah penyediaan rumah vertikal di wilayah perkotaan khusus MBR di perkotaan," katanya.

Lebih lanjut, Junaidi mengapresiasi berbagai insentif yang telah diberikan pemerintah untuk sektor perumahan, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis, DP rendah, bunga KPR 5%, hingga perlindungan asuransi bagi penerima KPR subsidi.

Menurut dia, berbagai kebijakan tersebut merupakan langkah positif yang membantu baik masyarakat maupun pengembang.

"BPHTB gratis, DP 1 persen, bunga 5 persen, asuransi merupakan vitamin bagi MBR dan ini langkah maju pemerintah. PBG gratis dan lain-lain merupakan vitamin buat pengembang," ujarnya.

Namun, Junaidi menilai pemerintah perlu mulai memfokuskan perhatian pada persoalan harga tanah yang terus meningkat dan berbagai biaya transaksi yang menyertai proses pengadaan lahan.

Dia berpandangan keberhasilan program perumahan rakyat ke depan tidak hanya ditentukan oleh kemudahan pembiayaan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengendalikan biaya penyediaan lahan.

"Problem-nya sekarang bagaimana insentif terhadap harga tanahnya, komponen biaya akibat transaksi tanah, kebijakan apa yang harus diambil?" katanya.

Junaidi menegaskan bahwa upaya memperluas akses kepemilikan rumah bagi MBR memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui subsidi pembiayaan, tetapi juga melalui kebijakan yang mampu menekan biaya tanah dan meningkatkan pasokan hunian terjangkau di kawasan perkotaan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi per 11 Juni 2026 telah mencapai 77.532 unit rumah atau 22,15 persen dari target pemerintah tahun ini sebanyak 350.000 unit.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan Penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan atau Rumah Subsidi melalui skema FLPP terus menunjukkan tren positif.

"Selain melakukan monitoring terhadap kinerja bank penyalur dan asosiasi pengembang, kami juga terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dapat mengakses dan memanfaatkan program rumah subsidi. Tentunya hal ini kami lakukan melalui kolaborasi dengan para mitra kerja seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perbankan, hingga Asosiasi Pengembang Perumahan" ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Capaian tersebut merupakan kolaborasi bersama 36 bank penyalur dan 21 asosiasi pengembang. Realisasi KPR Sejahtera FLPP tersebut tersebar di 8.859 perumahan subsidi yang dibangun oleh 9.163 pengembang di 375 kabupaten/kota pada 35 provinsi di Indonesia.

Di sisi perbankan, Bank BTN menjadi penyalur FLPP terbesar dengan realisasi 37.657 unit rumah atau 48,56 persen dari total capaian penyaluran saat ini.

Diikuti dengan Bank Syariah Nasional menyalurkan 19.088 unit (24,61 persen), Bank BRI 6.275 unit (8,09 persen), Bank BNI 5.608 unit (7,23 persen), dan Bank Mandiri 2.755 unit (3,55 persen), dan 7,96 persen sisanya adalah mitra bank penyalur FLPP lainnya.

Sementara dari sisi kalangan asosiasi pengembang, capaian tersebut berasal dari Real Estat Indonesia (REI) dengan realisasi tertinggi sebesar 32.026 unit rumah atau 41,3 persen dari total penyaluran saat ini.

Posisi berikutnya ditempati Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dengan 23.048 unit (29,72 persen), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) sebesar 10.426 unit (13,44 persen), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) sebanyak 3.532 unit (4,55 persen), dan PI sebesar 2.475 unit (3,19 persen), dan 7,8 persen sisanya berasal dari para asosiasi pengembang lainnya.

Berdasarkan data BP Tapera, minat generasi muda terhadap program pembiayaan rumah subsidi menempati posisi tertinggi. Kelompok usia 19–25 tahun menjadi penerima manfaat FLPP terbanyak dengan 28.060 unit rumah atau 36,19 persen dari capaian total nasional tahun ini.

Hal tersebut membuktikan minat masyarakat usia muda untuk memiliki rumah pertama melalui skema pembiayaan bersubsidi ini cukup besar.

Dari sisi jenis pekerjaan, kelompok jenis pekerjaan swasta masih menunjukkan kelompok yang paling besar memanfaatkan layanan FLPP, yaitu sebesar 52.592 atau 67,83 persen.

Diikuti dengan kelompok jenis pekerjaan Wiraswasta sebesar 12.699 atau 16,38 persen, PNS sebesar 6.343 atau 8,18 persen, Lainnya 4.723 atau 6,09 persen, dan TNI/Polri sebesar 1.175 atau 1,52 persen.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho optimis penyaluran FLPP akan terus meningkat setiap bulan. Menurutnya, BP Tapera secara rutin melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap kinerja bank penyalur maupun asosiasi pengembang guna memastikan penyaluran berjalan sesuai target.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) PKP Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik serta Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) untuk memperkuat tata kelola hunian vertikal yang masih menghadapi berbagai persoalan di lapangan.

Regulasi baru tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Musyawarah Daerah (Musda) II Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Jawa Timur yang digelar di Surabaya. Pemerintah menilai kehadiran aturan yang lebih operasional diperlukan seiring dengan meningkatnya jumlah rumah susun dan kompleksitas pengelolaannya.

Kepala Subdirektorat Bina Pelaku Usaha Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Kementerian PKP Manda Machyus mengatakan regulasi tersebut diterbitkan untuk memperkuat tata kelola rumah susun yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan.

Menurutnya, konflik antara penghuni, pengelola, dan pengembang masih kerap terjadi akibat minimnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk tata kelola organisasi penghuni melalui PPPSRS.

“Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025 diharapkan menjadi pedoman yang lebih operasional dalam pengelolaan rumah susun, sekaligus memperkuat peran PPPSRS sebagai representasi pemilik dan penghuni,” ujar Manda mengutip keterangan resmi, Minggu (14/6/2026).

Dia menjelaskan, aturan baru itu melengkapi ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun beserta berbagai aturan turunannya. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian tata kelola bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan rumah susun.

Pertumbuhan hunian vertikal yang terus meningkat di berbagai kota, termasuk di Jawa Timur, menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan regulasi. Keterbatasan lahan di kawasan perkotaan membuat rumah susun semakin menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hunian. Namun, perkembangan tersebut juga diikuti tantangan dalam pengelolaan kawasan yang membutuhkan sistem yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Ketua Umum P3RSI Adjit Lauhatta mengatakan keberhasilan sebuah rumah susun tidak hanya ditentukan oleh kualitas bangunan, tetapi juga oleh tata kelola kehidupan bersama yang baik. Menurutnya, PPPSRS memiliki peran strategis dalam mengelola kepentingan bersama para penghuni sehingga perlu didukung regulasi yang jelas dan implementatif.

“PPPSRS memiliki peran strategis dalam mengelola kepentingan bersama para penghuni. Karena itu, P3RSI hadir sebagai wadah komunikasi, advokasi, edukasi, dan konsolidasi bagi PPPSRS di seluruh Indonesia,” kata Adjit kepada sejumlah media di sela-sela acara Musda P3RSI Jawa Timur.

Ia menjelaskan, P3RSI terus berkembang sejak berdiri. Dari awalnya hanya beranggotakan 36 PPPSRS, kini organisasi tersebut telah memiliki lebih dari 65 anggota aktif serta membentuk kepengurusan daerah di Jawa Timur dan Jawa Barat.

Selain menjadi wadah organisasi penghuni, P3RSI juga aktif memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan berbagai regulasi terkait rumah susun.

Salah satu capaian yang disebut Adjit adalah terbitnya Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-4/PJ/PJ.02/2025 yang menegaskan bahwa Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena bukan merupakan penyerahan jasa.

“P3RSI berupaya memastikan berbagai kebijakan yang diterbitkan pemerintah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik maupun penghuni rumah susun,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD P3RSI Jawa Timur Aryanto Hermawan menilai sosialisasi Permen PKP 4/2025 menjadi penting agar organisasi penghuni dapat beradaptasi dengan perkembangan regulasi sekaligus menjalankan fungsinya sebagai mitra pemerintah, pengembang, dan pengelola dalam menciptakan lingkungan hunian yang harmonis.

Melalui regulasi baru tersebut, pemerintah berharap pengelolaan rumah susun dapat berjalan lebih profesional, transparan, akuntabel, serta mampu meminimalkan potensi sengketa yang selama ini kerap muncul antara penghuni, pengelola, dan pengembang.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait memastikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,50% belum berdampak pada skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Maruarar, pemerintah masih mempertahankan berbagai insentif perumahan yang selama ini diberikan kepada MBR, termasuk bunga KPR subsidi sebesar 5% dan uang muka atau down payment (DP) sebesar 1%.

"Sampai hari ini rumah subsidi tidak ada kenaikan. Sampai per hari ini tentu kita akan terus pelajari, tapi per hari ini bunganya tetap 5% kepada MBR masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian DP-nya tetap 1% dan tadi juga bentuk menggratiskan BPHTB, PBG tetap diteruskan," ujar Maruarar saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/6/2026).

Di tengah potensi kenaikan biaya pembiayaan akibat suku bunga yang lebih tinggi, pemerintah disebut terus mengkaji langkah-langkah tambahan untuk menjaga keterjangkauan rumah bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Maruarar mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah mencari terobosan baru yang semakin berpihak kepada rakyat kecil.

"Justru saya juga diminta untuk berpikir langkah-langkah apa lagi yang bisa... karpet merah buat investor itu penting, tapi juga buat rakyat kecil juga penting," katanya.

Menurutnya, sejumlah kebijakan yang telah diterapkan pemerintah saat ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta penggratisan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Presiden tadi sampaikan menggratiskan BPHTB gratis, PBG gratis. Jadi kita juga selalu Presiden ini berpikir yang sangat pro rakyat utamanya rakyat kecil apa dalam konteks perumahan," ujarnya.

Selain memastikan keberlanjutan program rumah subsidi, pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan aset negara untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat. Maruarar menegaskan lahan-lahan milik negara yang saat ini dikuasai pihak ketiga akan dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan rakyat.

"Dan juga tanah-tanah negara ya, itu tanah-tanah negara yang dikuasai pihak ketiga itu kita akan gunakan untuk apa masyarakat berpenghasilan rendah," tandas Maruarar.

Untuk diketahui, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50% di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini, Selasa (9/6/2026).

Pada rapat itu juga, Dewan Gubernur BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga deposit facility 25 bps ke 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah," ujar BI melalui keterangan tertulis resmi, Selasa (9/6/2026).

Kami berharap program tiga juta rumah bisa terserap karena rate tidak berubah

Denpasar (ANTARA) -

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengucurkan Rp53,6 miliar Kredit Program Perumahan (KPP) hingga Maret 2026 di Bali guna mendukung target pemerintah mempercepat penyediaan tiga juta rumah secara nasional.

“Program itu sudah diserap 179 debitur KPP,” kata Kepala Kantor Wilayah BTN Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Bagus Hendri Setiawan di Denpasar, Bali, Senin.

Program KPP yang diluncurkan pemerintah pada Oktober 2025 itu disalurkan dalam dua skema yaitu penyediaan rumah dengan sasaran pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, dan pedagang bahan bangunan.

Plafon kredit yang disediakan Rp500 juta hingga Rp5 miliar dengan suku bunga 5,99 persen.

Kredit itu dapat digunakan debitur untuk pengadaan tanah, membeli bahan bangunan dan pengadaan barang/jasa.

Skema kedua yaitu pelaku UMKM perorangan dengan usaha yang sudah berjalan minimal enam bulan dengan plafon Rp10 juta hingga Rp500 juta.

Suku bunga yang diberikan mencapai 6 persen selama lima tahun untuk renovasi, pembangunan atau pembelian rumah.

Ia berharap dinamika global tidak berdampak signifikan terhadap KPP karena sebagian besar komponen masih bisa dipenuhi dari dalam negeri.

Meski begitu, ia mengakui beberapa komponen industri konstruksi perumahan seperti besi dan baja terdampak.

“Kami berharap program tiga juta rumah bisa terserap karena rate tidak berubah, angsuran terjangkau dan harga ditentukan pemerintah sehingga pengembang tidak bisa menaikkan harga rumah semaunya juga,” imbuhnya.

Sementara itu, kinerja kredit perumahan rakyat (KPR) subsidi selama triwulan I-2026 juga menunjukkan tren positif di tengah dinamika global yang mencapai Rp1,64 triliun atau tumbuh 3,3 persen secara tahunan.

Secara akumulatif, bank BUMN itu telah menyalurkan KPR subsidi sebanyak 13.244 unit di Bali dan menjadi salah satu kontributor utama dalam mendukung akses kepemilikan rumah masyarakat di Pulau Dewata.

Di sisi lain, untuk menambah geliat sektor pariwisata di Bali, pihaknya juga memperluas layanan digital yang memperkuat sektor perumahan sekaligus memperluas ekosistem pendukung sektor properti dan ekonomi daerah yaitu melalui bale, aplikasi super app perbankan digital BTN.

"Melalui bale, kami dukung kemudahan wisatawan mulai pembayaran, perjalanan, hingga mendukung pelaku usaha lokal agar semakin nyaman dan mudah bertransaksi," imbuh pemimpin muda itu.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ekosistem bisnis rumah subsidi menghadapi tantangan baru seiring dengan melonjaknya harga material konstruksi di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Kenaikan harga besi, baja, dan bahan bakar minyak (BBM) mendorong pengembang menyuarakan usulan agar pemerintah mengerek harga rumah subsidi yang dinilai sudah tidak relevan.

Tenaga Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Harry Endang Kawidjaja mengamini bahwa pihaknya telah menampung sejumlah keluhan pengembang.

Dalam laporannya, pengembang mulai mengusulkan kenaikan harga rumah subsidi minimal sebesar 10%. Pasalnya, volatilitas rupiah saat ini telah memicu lonjakan biaya khusus pada struktur bangunan rata-rata hingga 20%.

Kenaikan paling agresif terjadi pada komoditas material alam yang melonjak hingga 50%, dipicu oleh kebijakan moratorium penambangan di beberapa daerah serta kenaikan harga BBM jenis solar.

"Sudah banyak yang teriak naik, karena peningkatannya itu sekitar 20% di bangunan saja. Yang paling tinggi sih di material alam ya, sampai 50%. Pasir, batu, secara rata-rata sih naik di bangunan tuh 20%," ujar Endang dikutip Selasa, (2/6/2026).

Endang menambahkan terdapat risiko penurunan kualitas bangunan hingga ukuran unit rumah subsidi yang bakal dilakukan pengembang sebagai langkah efisiensi, apabila usulan kenaikan harga ini tidak diakomodasi.

“[Solusi selain naik harga] Nanti arahnya yang satu memperkecil unit, size, ukuran. Bahkan menurunkan kualitas kemungkinan itu juga terjadi.

Sebagai informasi, ketetapan harga rumah subsidi saat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Dalam beleid itu, pemerintah menetapkan batasan harga rumah subsidi untuk wilayah Jawa (kecuali Jabodetabek) dan Sumatra sebesar Rp166 juta untuk periode 2024 hingga saat ini.

Sementara itu, batasan harga di wilayah Kalimantan ditetapkan sebesar Rp182 juta. Untuk zona Sulawesi, Bangka Belitung, Mentawai, hingga Riau, harga dipatok Rp173 juta pada 2024 hingga saat ini.

sedangkan wilayah Jabodetabek, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku berada di level Rp185 juta. Penentuan harga yang lebih tinggi di lokasi-lokasi tersebut dipengaruhi oleh tantangan biaya logistik serta ketersediaan lahan di masing-masing wilayah.

Adapun, batas harga rumah subsidi tertinggi berada di seluruh wilayah Papua yang mencapai Rp240 juta.

Daftar Batasan Harga Rumah Subsidi di Indonesia (PMK No. 60/2023)

Wilayah / Cakupan Daerah	Harga Jual 2023	Harga Jual 2024
Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)	Rp162 Juta	Rp166 Juta
Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai)	Rp162 Juta	Rp166 Juta
Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu)	Rp177 Juta	Rp182 Juta
Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas)	Rp168 Juta	Rp173 Juta
Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara, Jabodetabek, Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, dan Kab. Mahakam Ulu	Rp181 Juta	Rp185 Juta
Papua Raya (Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya)	Rp234 Juta	Rp240 Juta

Pengembang Teriak Margin Cekak

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menyebut biaya konstruksi di tingkat pengembang bahkan membubung minimal 30%.

Idealnya, tambah Bambang, harga rumah subsidi harus dilakukan kenaikan. Kendati demikian upayanya sulit dijalankan mengingat saat ini daya beli masyarakat dan kondisi makro ekonomi domestik masih tergolong lemah.

“Dengan margin yang berkisar 10–15% praktis dengan kenaikan harga konstruksi sebenarnya sulit bertahan ini menjadi sebuah dilema buat semua pihak,” imbuhnya.

Keluhan serupa juga disuarakan oleh Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) terkait imbas depresiasi mata uang rupiah terhadap dolar AS.

Ketua Umum Appernas Jaya, Andriliwan Muhamad, mengungkapkan lonjakan biaya material konstruksi ini dirasakan paling parah di wilayah luar Jawa, seperti di beberapa kabupaten di pulau Sulawesi.

Di daerah-daerah tersebut, komoditas semen mengalami lonjakan harga yang signifikan, bahkan untuk produk cat tertentu harganya meroket hingga 50%.

Merespons situasi ini, asosiasi mengklaim telah melayangkan usulan resmi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar batas harga rumah tapak subsidi segera direvisi.

Andre memperingatkan bahwa penundaan penyesuaian harga berisiko membuat para pengembang menahan atau mengurangi volume pembangunan fisik.

"Ini kalau tidak segera disesuaikan harga, ini akan berdampak terhadap itu terhadap suplai FLPP, karena kenapa? Ini kan kami juga, gimana ya, kami khawatir juga kalau naiknya signifikan, itu otomatis membuat kami sementara mengurangi pembangunan dulu,” tambahnya.

Senada, Ketua Umum DPP Asprumnas, M Syawali Pratama menilai struktur harga rumah subsidi saat ini sudah kehilangan relevansi bisnisnya.

Tak hanya masalah lonjakan material, iklim bisnis rumah subsidi juga kerap terganjal masalah pembiayaan. Di mana, banyak MBR yang terkendala mengakses dukungan pembiayaan perbankan.

“Menurunnya animo masyarakat ini bukan disebabkan oleh lemahnya keinginan untuk membeli rumah. Tetapi, banyak masyarakat yang sebenarnya mau membeli namun tak terealisasi karena berbagai kebijakan dari pihak perbankan,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengembang rumah subsidi mengungkapkan margin penjualan kian menipis akibat melonjaknya biaya konstruksi dan operasional yang dinilai tidak sebanding dengan harga jual patokan pemerintah.

Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Mohammad Aviv menjelaskan bahwa harga jual rumah bersubsidi idealnya sudah harus disesuaikan. Pasalnya, penyesuaian harga jual rumah subsidi terakhir kali dilakukan oleh pemerintah pada 2024.

"Semestinya tiap tahun harus naik [karena] harga material dan upah pekerja bangunan tiap tahun mengalami kenaikan. Apalagi di 2026 tidak hanya naik, tapi sudah ganti harga," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Menurut Aviv, tekanan terhadap margin keuntungan pengembang semakin diperparah oleh efek berantai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Di sisi lain, fluktuasi dan tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut memicu pembengkakan biaya logistik dan bahan baku.

Kondisi tersebut membuat arus kas para pengembang rumah tapak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kini berada dalam posisi yang rentan. Percepatan proses realisasi pembiayaan menjadi satu-satunya sekoci penyelamat bagi keberlanjutan bisnis para pelaku usaha.

"Yang jelas margin rumah subsidi semakin tipis. Apabila tidak cepat akad, bisa gulung tikar pengembangnya," tambah Aviv.

Selain persoalan margin, Himperra juga menyoroti hambatan regulasi di lapangan, salah satunya terkait kebijakan moratorium alih fungsi lahan yang dinilai kurang sinkron antarkementerian. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna tetap menjaga iklim investasi sektor properti.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Harry Endang Kawidjaja mengungkapkan, volatilitas rupiah saat ini telah memicu lonjakan biaya khusus pada struktur bangunan rata-rata hingga 20%.

Kenaikan paling agresif terjadi pada komoditas material alam yang melonjak hingga 50%, dipicu oleh kebijakan moratorium penambangan di beberapa daerah serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

"Sudah banyak yang teriak naik, karena peningkatannya itu sekitar 20% di bangunan saja. Yang paling tinggi sih di material alam ya, sampai 50%. Pasir, batu, secara rata-rata sih naik di bangunan tuh 20%," ujar Endang.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pengembang diketahui mulai mengusulkan kenaikan harga rumah subsidi minimal sebesar 10% seiring dengan pembengkakan biaya konstruksi di tengah gejolak nilai tukar rupiah dan inflasi komponen logistik.

Tenaga Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Harry Endang Kawidjaja mengungkapkan, volatilitas rupiah saat ini telah memicu lonjakan biaya khusus pada struktur bangunan rata-rata hingga 20%.

Kenaikan paling agresif terjadi pada komoditas material alam yang melonjak hingga 50%, dipicu oleh kebijakan moratorium penambangan di beberapa daerah serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

"Sudah banyak yang teriak naik, karena peningkatannya itu sekitar 20% di bangunan saja. Yang paling tinggi sih di material alam ya, sampai 50%. Pasir, batu, secara rata-rata sih naik di bangunan tuh 20%," ujar Endang saat ditemui di sela-sela diskusi Inovasi Pembiayaan Perumahan Bagi Pekerja Informal, dikutip Kamis (28/5/2026).

Endang menjelaskan, komponen bangunan berkontribusi sekitar 50% dari total struktur biaya rumah subsidi, sehingga kenaikan biaya bangunan 20% secara otomatis mengerek total biaya pengembangan sebesar 10%.

Selain material alam seperti batu dan pasir, pembengkakan pengeluaran pengembang juga disebabkan oleh merangkak naik haraga besi baja serta penyesuaian upah pekerja imbas kenaikan harga bensin.

Oleh karena itu, penyesuaian harga jual rumah subsidi sebesar 10% dinilai menjadi angka minimal yang realistis demi menjaga batas margin keuntungan atau profit margin para pengembang di lapangan.

"Minimal 10% lah untuk menjaga profit marginnya. Kalau dibiarkan profitnya terlalu tipis, nanti banyak pengembang yang beralih [ke komersial] dan itu akan mengurangi realisasi target," tegasnya.

Endang menambahkan, apabila usulan kenaikan harga ini tidak diakomodasi, terdapat risiko penurunan kualitas bangunan hingga ukuran unit rumah subsidi yang bakal dilakukan pengembang sebagai langkah efisiensi.

“[Solusi selain naik harga] Nanti arahnya yang satu ngecilin unit, size, ukuran. Bahkan menurunkan kualitas kemungkinan itu juga terjadi. Walau mungkin masih ada beberapa area yang harga bisa bertahan. Tapi kan sebenarnya menaikkan harga itu tidak serta-merta keuntungan pengembang ikut naik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana meneken aturan baru terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi yang dapat dicicil dengan jangka waktu atau tenor hingga 40 tahun.

Gagasan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di acara May Day pada 1 Mei 2026. Aturan ini bergulir sebagai instrumen strategis guna meningkatkan daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mengakses hunian layak.

Dalam perkembangan terbarunya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait masih secara intensif menggodok aturan tersebut.

Dia menjelaskan Kementerian PKP masih membahas kelayakan aturan tersebut bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Ketenagakerjaan, asosiasi pengembang, hingga industri perbankan selaku pengguyur pembiayaan.

"Kami berencana [bahas] minggu depan, tadi saya berbicara dengan Menteri Keuangan, kami akan rapat dengan Menteri Keuangan, dengan Ibu Kiki juga dari OJK, dan juga Pak Yassierli Menteri Ketenagakerjaan, untuk bicara soal terutama untuk membuat regulasi soal tenor menjadi 40 tahun. Karena itulah niat baik dari Presiden Prabowo, sehingga nanti bisa cicilannya jauh lebih rendah," ungkap Maruarar saat ditemui di Kantor BRI Jakarta, dikutip Rabu (27/5/2026).

Saat dimintai konfirmasi mengenai kapan beleid tersebut akan terbit, dia enggan memerinci. Hanya saja, Maruarar memberi sinyal bahwa aturan tersebut akan rampung dalam waktu dekat.

"Kami tengah godok regulasinya, secepatnya [rampung]. Kami kan harus mementingkan kebaikan rakyat ya. Tentu, tetapi tata kelolaannya itu kami minta gambaran dahulu dari komisioner Tapera," jelasnya.

Sebagai gambaran, saat ini besaran rata-rata cicilan bulanan rumah subsidi FLPP untuk rumah seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun berkisar Rp1,05 juta.

Besaran cicilan bulanan tersebut dinilai masih menjadi hambatan utama yang mengganjal daya beli kelompok buruh, petani, hingga pekerja sektor informal yang memiliki keterbatasan upah minimum provinsi (UMP).

Namun, lewat perpanjangan masa angsuran hingga 40 tahun, estimasi kewajiban setor bulanan bagi para debitur MBR diproyeksikan bakal mengalami penurunan signifikan. Angka cicilan tersebut diperkirakan bisa menyusut hingga menyentuh kisaran Rp773.000 per bulan.

“Kalau cicilan bisa turun menjadi sekitar Rp773.000 per bulan, maka peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah akan semakin besar,” jelas Ara.

Lebih lanjut, dia menggarisbawahi bahwa penerapan jangka waktu kredit sepanjang empat dekade ini sama sekali tidak bersifat mengikat melainkan bersifat opsional.

Opsi ini memberikan keleluasaan penuh bagi masyarakat untuk menyesuaikan portofolio angsuran dengan profil pendapatan masing-masing.

Sosok yang akrab disapa Ara itu optimistis implementasi kebijakan tersebut tidak sekadar meningkatkan daya serap pasar hunian, tetapi turut menggerakkan rantai pasok sektor perumahan nasional sebagai pilar pertumbuhan ekonomi.

“Kementerian PKP menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menghadirkan kebijakan perumahan yang berpihak kepada rakyat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.

Tanggapan Perbankan hingga Pengembang

Menanggapi wacana ekspansi jangka waktu kredit tersebut, kalangan perbankan menilai kebijakan ini perlu disikapi dengan manajemen risiko yang adaptif.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Hery Gunardi menjelaskan bahwa opsi tenor panjang ini bertindak sebagai alternatif pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Hery lantas berpandangan bahwa aturan tersebut tidak meningkatkan risiko pembiayaan.

"Enggak [meningkatkan risiko pembiayaan]. Jadi mungkin pemerintah akan memberikan tenor yang lebih panjang, tetapi kan tidak mainly semua pakai 40 tahun ya. Ada yang sesuai kebutuhan lah. Jadi nanti ada 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 25 tahun,” ujarnya.

Hery melanjutkan banyak nasabah KPR dalam praktiknya justru melunasi kewajiban mereka jauh lebih cepat dari batas waktu perjanjian awal.

“Dan kadang-kadang kalau saya melihat ya pengalaman selama ini kalau KPR di bank itu walaupun kami kasih 25 tahun, 20 tahun, rata-rata bahkan ada 10 tahun sudah lunas," tambah Hery.

Sementara itu, pelaku usaha memandang kehadiran gagasan perpanjangan tenor hingga 40 tahun sebagai langkah progresif yang memecah kebuntuan regulasi pembiayaan.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Maria Nelly Suryani menilai opsi tersebut bakal membuka jalan baru bagi penyerapan hunian di kalangan MBR yang sebelumnya sulit mengakses pembiayaan perbankan.

Maria mengatakan perpanjangan batas waktu hingga 40 tahun diproyeksikan mampu mendongkrak keterjangkauan finansial bagi kelompok masyarakat yang berada pada dua desil kesejahteraan terbawah.

"Jadi jika 40 tahun perluasan itu limit KPR itu benar dijalankan, maka limit dari angsuran per bulan itu akan bisa dijangkau oleh masyarakat dengan penghasilan Rp2,3 juta hingga Rp2,5 juta. Begitu masa tenor diperpanjang menjadi 40 maka angsurannya turun kepada Rp773.000 sekian. Sehingga bank selalu mensyaratkan [cicilan maksimal] sepertiga [dari pendapatan] maka ini bisa di jangkau," Maria memerinci.

Kebijakan ini dinilai krusial mengingat saat ini pemerintah juga memperbanyak kuota rumah subsidi yang ditetapkan hingga 350.000 unit. Dengan kebijakan tersebut, kuota suplai diharapkan dapat lebih besar diserap masyarakat.

"Mengingat sekarang kami kelebihan stok kuota FLPP [mencapai 350.000 unit]. Nah ini akan menjadi satu daya serap tambahan setelah pemerintah menetapkan masa tenor 40 tahun ini," tutupnya.

KPR 40 tahun kan itu betul-betul arahan Presiden yang sangat pro-rakyat, begitu kita bikin maka bentuk cicilannya lebih rendah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan skema tenor cicilan KPR subsidi hingga 40 tahun yang bersifat pilihan dapat membantu masyarakat untuk memiliki rumah.

"KPR 40 tahun kan itu betul-betul arahan Presiden yang sangat pro-rakyat, begitu kita bikin maka bentuk cicilannya lebih rendah. Jadi masyarakat diberikan opsi, sekali lagi opsi. Jadi opsinya diberikan 40 tahun. Jadi bisa berapa? Bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kita buka," ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati di Jakarta, Selasa.

Saat ini, kata Sri, skema tenor cicilan cicilan KPR subsidi hingga 40 tahun yang bersifat pilihan tersebut dalam tahap pembahasan bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), perbankan.

"Bapak Menteri PKP selalu memerintahkan kami saat membuat regulasi wajib bertemu dengan seluruh pemangku kepentingan, utamanya dengan masyarakat, perbankan, pengembang, dan itu berkali-kali kita lakukan supaya begitu nanti regulasi dikeluarkan itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak," katanya.

Rencana skema tenor 40 tahun tersebut bersifat pilihan dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Artinya, masyarakat nanti akan memilih tergantung kemampuannya.

"Pada saat saya melihat gaji saya sekian dan sebagainya, ada yang namanya kemampuan untuk mencicil. Nanti bank juga melihat. Jadi sekarang kita buka bahwa bisa sampai dengan 40 tahun. Dan itu dimungkinkan bisa cicilannya sampai sekitar Rp700 ribu," kata Sri.

Dia mengatakan skema ini pastinya akan sangat membantu masyarakat yang dulu tidak punya mimpi untuk bisa memiliki kemampuan punya rumah, sekarang dengan dibuka dengan opsi tenor cicilan KPR subsidi hingga 40 tahun pastinya hal tersebut memungkinkan masyarakat untuk memiliki kemampuan bisa memiliki rumah.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pemerintah tengah mempersiapkan aturan skema KPR rumah subsidi dengan tenor hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan simulasi serta mempersiapkan berbagai aturan pendukung sebelum kebijakan tenor panjang tersebut diumumkan secara resmi kepada publik dalam waktu mendatang.

Dirinya menegaskan skema tenor 40 tahun nantinya bersifat pilihan, sehingga masyarakat tetap dapat mengambil tenor lebih pendek sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing.

Ia menjelaskan masyarakat tetap memiliki opsi memilih tenor 10 tahun, 20 tahun, maupun 30 tahun, sehingga fleksibilitas pembayaran cicilan tetap menjadi perhatian pemerintah dalam kebijakan tersebut.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026