Lebak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mencetak sawah baru seluas 217 hektare pada 2026 untuk mendukung program swasembada pangan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah itu.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar di Lebak, Sabtu, mengatakan percetakan sawah baru tersebut sangat layak, karena sudah dilakukan tim survei investigasi dan desain (SID) dari akademisi Insitut Pertanian Bogor (IPB).

Percetakan sawah baru seluas 217 hektare di sejumlah kecamatan di antaranya Kecamatan Cihara, Gunungkencana, dan Cibeber.

"Kami berharap pembangunan percetakan sawah baru itu, nantinya diharapkan kelompok tani dan menghasilkan produksi pangan juga kesejahteraan ekonomi mereka," kata Rahmat.

Menurut dia, selama ini, Kabupaten Lebak merupakan daerah lumbung pangan di Provinsi Banten dengan areal lahan baku sawah (LBS) 52 ribu hektare dengan indeks pertanaman (IP) tiga kali tanam dalam setahun.

Bila setahun tiga kali tanam dengan LBS seluas 52 ribu hektare dikalkulasi menjadi 156 ratus ribu hektare dan produksi gabah panen sekitar 700 ribu ton lebih.

Dari 700 ribu ton lebih gabah panen itu,jika dikonversikan beras menghasilkan 440 ribu ton, sedangkan konsumsi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lebak berpenduduk 1,5 juta mencapai 180 ribu ton, sehingga surplus 260 ribu ton.

Dengan demikian, Kabupaten Lebak surplus 260 ton dan bisa memenuhi ketersediaan pangan nasional.

"Kita meyakini dengan adanya percetakan sawah baru dipastikan produksi pangan meningkat," katanya menjelaskan.

Sementara itu, sejumlah petani mengaku bahwa mereka menyambut positif pembangunan percetakan sawah baru karena dapat meningkatkan pendapatan petani.

"Kita berharap percetakan sawah baru itu dikelola kelompok tani," katanya.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Martapura (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa langkah percepatan masa tanam yang dilakukan petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan (Sumsel), sebagai strategi menghadapi potensi penurunan produksi dan gagal panen akibat El Nino.

"Langkah ini sangat tepat karena saat ini sudah hampir memasuki musim kemarau panjang," kata Wamentan Sudaryono saat menghadiri gerakan percepatan tanam padi di Desa Sidomakmur, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, Kamis.

Ia mengatakan pemerintah pusat dan daerah memperkuat langkah antisipatif menghadapi potensi dampak El Nino melalui gerakan percepatan tanam yang digelar di Desa Sidomakmur tersebut.

Gerakan menanam padi tersebut dilakukan menggunakan alat mesin pertanian modern, yakni rice transplanter riding dan walking.

Penggunaan teknologi tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya percepatan tanam sekaligus peningkatan efisiensi produksi di tengah ancaman penurunan curah hujan.

Sudaryono menekankan pentingnya percepatan masa tanam sebagai strategi menghadapi potensi penurunan produksi akibat El Nino.

Pemerintah pusat, ia mengatakan akan memberikan dukungan melalui berbagai program dan fasilitas untuk memastikan petani dapat meningkatkan frekuensi tanam dan panen.

“Intinya, petani harus dapat menanam lebih cepat dan lebih banyak, sehingga hasil panen juga meningkat,” katanya.

Melalui gerakan percepatan tanam dan penguatan kelembagaan petani, ia berharap Sumatera Selatan mampu menjaga stabilitas produksi pangan sekaligus meningkatkan kontribusinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memperkuat sektor pertanian.

"Petani merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus hadir secara nyata dalam membela dan memperjuangkan kepentingan petani,” kata Herman Deru.

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap praktik pupuk palsu yang merugikan petani dan negara hingga Rp3,3 triliun.

Modusnya, pelaku menjual tanah yang tidak mengandung unsur hara sebagai pupuk kepada petani.

"Pupuk palsu, tidak ada unsur haranya di dalam. N-nya tidak ada, natriumnya, kaliumnya tidak ada, fosfatnya tidak ada, tiga-tiganya tidak ada. Tanah dijual dan itu merugikan petani Rp3,3 triliun. Kami sekarang sudah (jadikan) tersangka," ujar Amran di Kawasan Pergudangan Genesis, Karawang, Kamis (23/4).

Amran menegaskan pemerintah bersama Satgas Pangan telah menindak tegas pelaku. Ia menyebut jumlah tersangka dalam kasus mafia pangan terus bertambah seiring pengawasan yang diperketat di sektor pangan, termasuk pupuk dan distribusi bahan pokok.

"Pasti (akan ditindak Satgas Pangan). Bukan akan ada, kalau akan itu baru. Sekarang tersangka sudah 76. Kami mengambil risiko itu. Ada pupuk mulai hulu hilir, ada (distributor) pupuk kemarin, (tersangka) 27 orang," katanya.

Data yang dipaparkan menunjukkan sepanjang 2024-2025, Satgas Pangan Polri telah menangani total 92 kasus mafia pangan. Rinciannya meliputi 46 kasus beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak, serta 3 kasus yang melibatkan pegawai.

Dari penindakan tersebut, aparat telah menetapkan 76 tersangka. Selain itu, pemerintah juga mencabut izin 2.230 pengecer dan distributor pupuk sebagai bagian dari upaya menertibkan rantai distribusi.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan pupuk yang diterima petani sesuai standar dan tidak disusupi praktik curang yang merugikan produksi pangan nasional.

Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu juga menyinggung fenomena anomali harga pangan di dalam negeri yang tidak sejalan dengan status Indonesia sebagai produsen besar global.

Ia mencontohkan kasus minyak goreng yang sempat langka dan mahal meski Indonesia merupakan pemasok utama dunia.

"Hukum pasar itu berlaku di negara lain kecuali Indonesia untuk sektor pangan. Contoh, kemarin pernah minyak goreng langka, kemudian minyak goreng naik. Padahal kita produsen terbesar dunia," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah akan terus mengawasi harga dan distribusi termasuk meminta produsen tidak memainkan harga di atas ketentuan.

Selain itu, Amran menyebut kondisi harga beras relatif stabil dalam beberapa periode terakhir, termasuk saat Lebaran. Kendati, ia mengakui masih ada kenaikan di sejumlah wilayah akibat kendala distribusi.

"Di satu tempat, (harga beras) naik sedikit, tapi tidak seperti sebelumnya. Sudah dua kali Lebaran relatif stabil," kata Amran.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, KARAWANG — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga meskipun Indonesia berpotensi menghadapi fenomena El Nino Godzilla.

Seperti diketahui, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan potensi kemunculan fenomena super El Nino atau Godzilla pada 2026 berisiko memperpanjang musim kemarau dan mengganggu ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah sentra produksi padi seperti Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan optimisme tersebut didukung oleh posisi cadangan beras pemerintah (CBP) dan total ketersediaan beras nasional yang sangat kuat.

“Sekarang kita akan menghadapi El Nino Godzilla. Yaitu 6 bulan, stok kita [CBP] 5 juta ton. Terbesar sepanjang sejarah. Kemudian di horeka [hotel, restoran, dan catering] 12,5 juta ton. Standing crop 11 juta. Total kalau tidak salah ini 28 juta [ton], itu setara 11 bulan, sedangkan kekeringan itu 6 bulan. Artinya aman. Jadi aman kan?” kata Amran saat ditemui di sela-sela meninjau Gudang Bulog di JDP Karawang1 Logistic Park, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).

Amran menjelaskan, dengan asumsi masa kering berlangsung selama enam bulan, stok beras nasional yang setara 11 bulan konsumsi sudah cukup untuk menjaga stabilitas pasokan. Bahkan, produksi tetap berjalan selama musim kering berkat dukungan infrastruktur irigasi.

“Karena kering 6 bulan, tapi stok kita ketahanan 11 bulan. Berarti aman. Sekarang pada saat musim kering, kita masih berproduksi 2 juta ton per tahun. Karena ada irigasi. Ada sawah irigasi, pompanisasi jalan, irigasi jalan. Nah, itu berarti 6 juta – 12 juta ton. 12 juta katakan ya 4 bulan, 5 bulan. Berarti bisa sampai April tahun depan kekuatan pangan beras kita. Jadi, aman. Karena 11 tambah 4, ya 15 bulan,” ujarnya.

Adapun, per Kamis (23/4/2026), stok beras yang dikuasai Perum Bulog, baik CBP maupun komersial, telah mencapai 5.000.198 ton, melampaui target penugasan setara beras 4 juta ton.

Selain memperkuat stok, pemerintah juga mengoptimalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga harga beras tetap terkendali di tingkat konsumen.

“[SPHP] ini dibatasi karena ini adalah subsidi pemerintah supaya penyeimbang. Jadi ini pasti menurunkan harga. Ini menurunkan harga kenapa? Ini kita jual Rp13.000 [per kilogram]. Yang jual Rp17.000, pasti turun. Jadi kita isi terus, tapi ambil dua miniman per orang cukup untuk satu rumah tangga. Kalau tidak dibatasi, diborong, dijual kembali,” jelasnya.

Di sisi lain, Kementan juga menyoroti praktik kecurangan dalam distribusi beras yang merugikan masyarakat.

Amran mengungkapkan adanya temuan pengemasan ulang beras subsidi maupun beras kualitas rendah yang dijual sebagai premium. Selain itu, juga adanya praktik penipuan lain melalui penjualan beras menir yang dikemas ulang menjadi beras premium dengan harga jauh lebih tinggi.

Bulog Kuasai 15% Beras Nasional

Dari sisi penguasaan stok, Amran menyebut CBP sebesar 5 juta ton yang saat ini dikuasai Bulog setara dengan sekitar 15% dari total produksi beras nasional yang mencapai 34 juta ton per tahun.

“Kalau produksi kita 34 juta ton, [artinya] 5 juta ton [yang dikuasai Bulog] adalah 15% [dari produksi beras nasional],” katanya.

Dia menyebut capaian stok beras nasional saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga, mulai dari Kementan, Perum Bulog, hingga aparat penegak hukum dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Adapun untuk mendukung penyimpanan, pemerintah juga terus menambah kapasitas gudang melalui kerja sama dengan pihak swasta. Saat ini, kapasitas gudang operasional Bulog mencapai 3.074.769 ton, dengan tambahan sewa/fillial gudang hingga 2.735.096 ton. Kini, sisa kapasitas gudang mencapai 809.667 ton.

“Sekarang kita sudah sewa gudang seluruh Indonesia 2 juta ton. Kapasitas gudang kita hanya 3 juta ton. Sekarang sudah kita sewa 2 juta ton dan sekarang sudah penuh. Tinggal 800.000 [ton] dan kita sudah sewa lagi kurang lebih 1 juta ton kapasitasnya,” pungkasnya.

mari kita kompak menjaga tanaman dari hama dan penyakit untuk menyongsong tahun 2026 sebagai tahun swasembada beras berkelanjutan

Karawang (ANTARA) - Kementerian Pertanian menggulirkan Gerakan Pengendalian Penggerek Batang dalam upaya menekan serangan organisme pengganggu tanaman atau hama padi di areal sawah wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Rachmat di Karawang, Selasa, menekankan bahwa pengendalian hama merupakan kunci keberhasilan panen padi. Atas hal tersebut, setiap serangan organisme pengganggu tanaman harus segera diatasi.

"Kita berikhtiar mulai dari persemaian, agar panen berhasil dengan baik. Jadi mari kita kompak menjaga tanaman dari hama dan penyakit untuk menyongsong tahun 2026 sebagai tahun swasembada beras berkelanjutan," katanya.

Ia menyampaikan Gerakan Pengendalian Penggerek Batang dalam upaya menekan serangan organisme tidak hanya digelar di areal sawah sekitar Desa Sukamakmur, Kecamatan Rawamerta, Karawang.

Hal itu juga dilaksanakan di 10 provinsi utama penghasil padi sawah nasional, 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat serta 30 Kecamatan di Karawang.

"Gerakan yang dimulai hari ini diharapkan menjadi pemantik bagi para petani untuk terus melakukan pengendalian secara mandiri dengan pendampingan berkelanjutan dari PPL (penyuluh pertanian lapangan) dan POPT (pengendali organisme pengganggu tumbuhan)," katanya.

Ia menyebutkan kegiatan tersebut dipastikan akan berlanjut di tingkat lapangan, di mana para petani akan terus didampingi secara teknis. Hal tersebut dilakukan, guna memastikan ancaman hama penggerek batang padi dapat ditekan sejak dini.

Hama penggerek batang padi adalah ulat yang merusak jaringan dalam batang, menyebabkan gejala sundep (pucuk kering pada fase vegetatif) dan beluk (malai hampa/putih pada fase generatif).

Serangan dapat terjadi sejak persemaian hingga panen, dan berpotensi menurunkan produksi secara signifikan atau gagal panen.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Karawang Rohman menyampaikan Gerakan Pengendalian Penggerek Batang ini bukanlah sekadar seremonial.

"Gerakan ini diharapkan menjadi respon cepat dan upaya nyata kita memutus siklus hidup hama. Jadi kami mohon untuk para petani, kalau tanam padi bisa serentak," katanya.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Target program prioritas swasembada pangan dan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru usai sempat terjebak dalam dilema agraria. Keterbatasan ruang menjadi tantangan nyata di tengah target ambisius dua program tersebut.

Di satu sisi, pemerintah tengah memperketat kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) guna menjaga produktivitas lahan pangan agar tidak tergerus tren alih fungsi. Namun, pada saat yang sama proteksi ini juga menghambat ekspansi lahan untuk program 3 Juta Rumah yang juga membutuhkan area masif.

Asal tahu saja, implementasi Lahan Sawah Dilindungi saat ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Beleid tersebut menjadi benteng bagi kawasan pertanian dari praktik alihfungsi menjadi area permukiman maupun kawasan industri

Melalui aturan ini, pemerintah berniat mengunci 87% dari total 7,34 juta hektare lahan baku sawah (LBS) secara nasional. Lahan tersebut kini berstatus Lahan Sawah yang Dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun.

Langkah proteksionisme ini semula hanya menyasar 8 provinsi kunci, termasuk seluruh wilayah di Pulau Jawa dan Bali. Akan tetapi, urgensi pangan mendorong pemerintah memperluas jangkauan kebijakan ini hingga ke 12 provinsi.

Targetnya kian ambisius, di mana Kementerian ATR/BPN membidik penetapan LSD di 17 provinsi pada Juni 2026 mendatang. Hal ini dilakukan demi menjaga lumbung pangan nasional tetap produktif secara berkelanjutan hingga target Swasembada Pangan terwujud.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan harga mati untuk menjaga kedaulatan pangan.

“Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat memperkuat kepastian hukum dalam perlindungan lahan sawah, serta menekan laju alih fungsi lahan secara lebih terkendali sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional," ujar Nusron di Kompleks Parlemen RI, beberapa waktu lalu.

Akan tetapi dalam perkembangannya, kebijakan tersebut menciptakan problematika baru. Di mana, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) melaporkan adanya kendala perizinan yang menghambat pengembangan lahan perumahan seluas 6.200 hektare (ha).

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 16 Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI yang mengeluhkan mandeknya proses perizinan. Di mana, nilai investasi proyek yang tertahan di atas lahan ribuan hektare tersebut diestimasi menembus angka Rp34 triliun.

“Tentu itu membuat program Asta Cita Presiden terhambat. Apalagi Jawa Barat sebagai penyangga Jakarta, di mana Jakarta sendiri tidak ada rumah FLPP [subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan],” ujar Bambang kepada Bisnis.

Sejalan dengan hal itu, REI berharap polemik perizinan di wilayah ini dapat segera tuntas pada awal tahun agar target pasokan rumah tetap berada pada jalurnya.

REI turut menekankan bahwa penyelesaian hambatan administratif ini mendesak dilakukan guna memastikan investasi senilai Rp34 triliun tersebut dapat segera bergulir.

"Tentu awal tahun ini harus segera diselesaikan penghentian perizinan agar target 3 juta rumah tetap bisa tercapai," ujarnya.

Babak Baru Politik Agraria

Menghadapi minimnya ketersediaan lahan akibat kebijakan LSD, pemerintah mulai mencanangkan sejumlah strategi baru. Di mana, pembangunan hunian akan dijalankan secara lebih efisien dan intensif melalui pengembangan hunian vertikal.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah mencanangkan pembangunan 10 kota baru sebagai solusi. Strategi ini dirancang untuk memecah kebuntuan backlog perumahan di wilayah dengan kebutuhan hunian yang sangat tinggi.

Pembangunan kota baru tersebut akan menyasar titik-titik strategis seperti Tangerang, Bogor, dan Batang. Selain itu, wilayah Deli Serdang hingga Kubu Raya juga masuk dalam radar pengembangan pusat pertumbuhan baru.

“Kami sudah mendapatkan data untuk bakal 10 kota baru tersebut,” ujar Maruarar saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN,Kamis (16/4/2026) Sore.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan sejumlah lokasi potensial lainnya juga terdapat di wilayah Jawa Timur. Di mana, lokasi-lokasi tersebut sedang ditelaah secara teknis agar dapat segera dieksekusi tanpa menabrak penguncian pada area zona hijau sawah.

Dia menambahkan, guna mempercepat realisasi, pemerintah akan membentuk tim bersama lintas kementerian dan lembaga. Tim ini bertugas melakukan survei lapangan secara mendalam untuk memastikan kelayakan lokasi calon kota baru tersebut.

Selain pembangunan kota baru, kementerian PKP juga melirik aset-aset negara yang selama ini tidak produktif atau menganggur. Lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jakarta menjadi salah satu target utama untuk hunian vertikal.

Pemanfaatan aset di pusat kota dianggap sangat krusial bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini bertujuan agar rakyat kecil memiliki akses tempat tinggal yang layak di tengah keterbatasan lahan perkotaan yang akut.

Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN menunjukkan kesanggupannya dalam mendukung penyediaan lahan hunian. Sejumlah lahan potensial telah diidentifikasi untuk menopang ambisi besar Program 3 Juta Rumah.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengeklaim pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 37.709 hektare. Lahan ini diproyeksikan menjadi tulang punggung utama bagi pembangunan hunian vertikal dan kota satelit.

Luasan tersebut disaring dari total 129.764 hektare lahan yang sebelumnya teridentifikasi masuk dalam data awal pemerintah. Namun, hanya sekitar 37.709 hektare yang dinilai benar-benar siap dan layak untuk segera dimanfaatkan.

“Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare," ujar Nusron dalam Rakor bersama Kementerian PKP.

Untuk pengembangan kota satelit baru, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan standar kebutuhan lahan yang spesifik. Setiap lokasi setidaknya membutuhkan lahan minimal berkisar antara 30 hingga 120 hektare per titik.

Jika pengembangan kawasan hunian direncanakan secara lebih masif, kebutuhan lahan per titik bisa mencapai 100 hektare atau lebih. Skala luas ini diperlukan untuk memastikan fasilitas penunjang kota dapat terbangun dengan lengkap dan mandiri.

Dengan alokasi lahan yang telah dipetakan, kolaborasi antara sektor pangan dan papan diharapkan segera menemukan titik temu. Transformasi ke arah hunian vertikal menjadi kunci agar swasembada pangan dan perumahan rakyat bisa berjalan beriringan.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, mulai melakukan rehabilitasi lahan persawahan yang terdampak bencana banjir di kawasan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Senin (20/4/2026).

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan bencana alam yang terjadi pada November 2025 lalu telah memberikan dampak yang cukup parah bagi lahan sawah. Oleh karena itu, revitalisasi atau pemulihan diperlukan untuk memastikan lahan dapat kembali dikelola.

“Rehabilitasi lahan persawahan masyarakat ini merupakan bantuan dari kementerian yang sampai ke Kota Padang sekitar satu minggu yang lalu, dan ini sudah langsung dikerjakan," katanya dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Dia menyampaikan pemerintah kota akan mendorong percepatan penyelesaian pekerjaan agar lahan bisa segera kembali produktif dan dimanfaatkan oleh petani.

“Mudah-mudahan ini secepatnya bisa diselesaikan, kemudian lahannya bisa kembali subur. Baik melalui pengolahan tanah, maupun perbaikan irigasi dan hal lainnya agar hasilnya maksimal,” ujar dia.

Fadly Amran juga menyoroti kondisi para petani yang terdampak cukup berat pascabencana, di mana sebagian lahan tertimbun material dan sebagian lainnya mengalami kerusakan yang signifikan.

Oleh karena itu, dia meminta jajaran terkait, mulai dari dinas hingga kecamatan, untuk memberikan perhatian penuh serta membantu meringankan beban para petani yang terdampak.

“Saya minta kepada dinas terkait dan camat agar benar-benar memperhatikan kondisi para petani ini. Selama beberapa bulan pascabencana, mereka tentu mengalami kesulitan dan harus mencari alternatif penghidupan. Maka percepatan rehabilitasi ini sangat penting,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yulian, menyebutkan bahwa program rehabilitasi ini menyasar lima kelompok tani dengan luas lahan mencapai 102 hektare.

“Penerima manfaat rehab ini sebanyak lima kelompok tani dengan luas 102 hektare, dengan total anggaran sebesar Rp1,3 miliar lebih,” jelasnya.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengancam bakal menarik dana bantuan pemulihan lahan terdampak bencana alam di Provinsi Sumatra Barat setelah mendapati lambatnya penanganan sawah terdampak bencana.

Amran menyampaikan anggaran rehabilitasi untuk penanganan atau pemulihan lahan terdampak bencana sejatinya sudah ada sejak awal tahun. Tetapi realisasi di Lubung Alung belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan.

Dia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah bergerak cepat sejak awal bencana terjadi, termasuk menyalurkan berbagai bantuan untuk percepatan pemulihan sektor pertanian. Namun, implementasi di daerah yang masih tersendat akibat persoalan birokrasi dan koordinasi.

“Anggaran sudah ada sejak Januari di provinsi. Kami minta provinsi dan kabupaten segera kolaborasi menyelesaikan dalam waktu singkat. Tetapi yang kami lihat di lapangan masih lambat,” katanya.

Amran mengungkapkan pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran besar untuk pemulihan di wilayah terdampak. Untuk rehabilitasi sawah rusak seluas sekitar 7.000 hektar di Sumbar, seluruh pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Seperti hal di Sumbar, lanjutnya, bantuan dari Kementerian Pertanian mencapai Rp455 miliar. Artinya tidak ada alasan untuk lambat, dalam penanganan lahan sawah yang terdampak bencana alam itu.

Dia menilai lambannya penanganan lebih disebabkan oleh rantai birokrasi yang terlalu panjang serta lemahnya komunikasi antar level pemerintahan. Padahal, menurutnya, pencairan anggaran dari pusat telah dilakukan secara cepat begitu permintaan daerah disampaikan.

“Pusat begitu ada permintaan langsung kami cairkan. Tetapi di bawah ini mungkin masih berproses terlalu lama. Ini yang harus diperbaiki,” sebutnya.

Melihat kondisi tersebut, Amran memberikan peringatan tegas kepada jajaran pemerintah daerah agar segera mempercepat pekerjaan di lapangan, dan dia juga meminta seluruh proses rehabilitasi sawah dapat diselesaikan dalam waktu maksimal satu bulan.

“Tadi sudah berjanji satu bulan selesai. Kalau tidak serius, bantuan berikutnya saya tarik kembali ke pusat dan kami pindahkan ke daerah yang lebih siap,” tegasnya.

Mentan bahkan menekankan bahwa penanggung jawab kegiatan di lapangan harus memastikan pekerjaan berjalan tanpa jeda hingga tuntas. “Penanggung jawab jangan pulang sebelum selesai. Ini peringatan terakhir,” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pihaknya memperkuat program irigasi perpompaan (Irpom) karena menjadi salah satu terobosan nyata dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

Amran mengatakan melalui pemanfaatan manajemen air, teknik itu mampu mengubah pola tanam petani secara signifikan, terutama di lahan kering (upland), dari yang sebelumnya hanya satu kali panen menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun.

"Kebijakan ini menjadi kunci dalam mendorong peningkatan produksi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada perluasan lahan baru," kata Mentan dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Penegasan tersebut disampaikan Mentan saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Banyurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Kamis (16/4).

Di lokasi, Mentan menyaksikan langsung keberhasilan pompanisasi dengan bangunan irigasi perpompaan berkapasitas 5.000 liter yang telah berjalan mengairi sekitar 20 hektar memberikan dampak nyata bagi petani setempat.

“Ini sangat kreatif, di mana pompanisasi di sini sudah jalan. Yang dulu panen satu kali, menjadi tiga kali. Kenapa? Karena pompanya sudah dipasang,” ujar Mentan.

Ia menegaskan, keberhasilan itu akan direplikasi secara nasional agar seluruh lahan kering dapat dioptimalkan melalui pemasangan irigasi pompanisasi.

“Harapan kita seluruh Indonesia, tanah-tanah lahan kering atau daerah upland, yang panen satu kali bisa menjadi dua kali, tiga kali karena kita akan pasang pompa,” katanya.

Untuk mempercepat program tersebut, Kementerian Pertanian telah menyiapkan anggaran besar.

“Kami sudah anggarkan sampai Rp5 triliun untuk pompanisasi. Kalau kita bisa jangkau 1 juta hektare, berarti produksi 6 ton saja, berarti kenaikan 6 juta ton gabah,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan program irigasi perpompaan itu dijalankan bersamaan dengan strategi lain, yakni pencetakan sawah baru dan optimalisasi lahan rawa sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi nasional.

“Nah, ini sambil kita cetak sawah, juga optimalisasi lahan rawa. Jadi, ini tiga langkah kita tempuh,” katanya.

Menurut Amran pula kombinasi kebijakan tersebut telah menunjukkan hasil nyata dengan peningkatan produksi yang signifikan.

“Inilah langkah-langkah kita tempuh sehingga produksi naik tajam, yaitu 13 persen atau 4 juta ton,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Mentan menjelaskan konsep Luas Tambah Tanam (LTT) sebagai strategi utama dalam meningkatkan produksi.

“Ini namanya Luas Tambah Tanam (LTT). Jadi, lahan tetap, tapi luas tanamnya yang bertambah. Bisa potensi tiga kali tanam dalam satu hektare,” katanya.

Ia menambahkan, potensi tambahan produksi akan semakin besar jika LTT diperluas.

“Nah, kalau ada 2 juta hektare tambahan, kali 6 ton, itu 12 juta ton gabah. Artinya, menambah 6 juta ton beras,” katanya.

Sebagai langkah percepatan implementasi di daerah, Mentan akan mengumpulkan seluruh kepala daerah kabupaten/ kota yang memiliki potensi penambahan LTT untuk memastikan kebutuhan pengairan terpenuhi.

“Nanti kita cek semua. Yang butuh pompa, Insya Allah hari Senin (20/4) kami putuskan. Kami undang Pak Bupati ke Jakarta. Dananya sudah siap. Ini perintah Bapak Presiden,” kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG PARIAMAN — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperingatkan akan menarik anggaran pemulihan lahan sawah terdampak bencana banjir di Sumatra Barat jika penanganan di daerah tidak dipercepat.

Peringatan tersebut disampaikan setelah ia meninjau Desa Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, yang menjadi salah satu wilayah terdampak.

Amran menyebut anggaran rehabilitasi lahan sawah telah tersedia sejak awal tahun, tetapi realisasi di lapangan dinilai belum optimal.

“Anggaran sudah ada sejak Januari di provinsi. Kami minta provinsi dan kabupaten segera kolaborasi menyelesaikan dalam waktu singkat. Tetapi yang kami lihat di lapangan masih lambat,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi sekitar 7.000 hektare sawah terdampak di Sumatra Barat, dengan total bantuan dari Kementerian Pertanian mencapai Rp455 miliar.

Amran menilai lambatnya penanganan disebabkan kendala birokrasi dan koordinasi di tingkat daerah, meski pencairan anggaran dari pusat telah dilakukan secara cepat.

“Pusat begitu ada permintaan langsung kami cairkan. Tetapi di bawah ini mungkin masih berproses terlalu lama. Ini yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Dia meminta pemerintah daerah mempercepat proses rehabilitasi dan menargetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.

“Tadi sudah berjanji satu bulan selesai. Kalau tidak serius, bantuan berikutnya saya tarik kembali ke pusat dan kami pindahkan ke daerah yang lebih siap,” tegasnya.

Amran juga meminta penanggung jawab di lapangan memastikan pekerjaan berjalan hingga tuntas tanpa jeda.

“Penanggung jawab jangan pulang sebelum selesai. Ini peringatan terakhir,” sambungnya.

Dalam kunjungan tersebut, Amran juga menyoroti lambatnya aktivitas pemulihan, termasuk petani yang baru mulai menggarap sawah saat kunjungan berlangsung.

“Jangan sampai alat berat turun hanya saat kami datang. Ini tidak boleh terjadi lagi. Kami ini pelayan rakyat dengan tugas memastikan mereka bisa segera kembali tanam dan berproduksi,” ujarnya.

Dia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen memulihkan seluruh lahan pertanian terdampak sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Insya Allah seluruh sawah rusak menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diselesaikan. Tapi daerah juga harus gerak cepat,” katanya.

Untuk mempercepat proses, Kementerian Pertanian mengerahkan bantuan alat dan mesin pertanian serta mendorong koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam perbaikan jaringan irigasi.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai melakukan pemetaan atas potensi dampak musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung lebih panjang imbas fenomena El Nino. Menurut BMKG, kemarau di Jawa Timur diprakirakan akan berlangsung 56,9% wilayah pada mulai Mei mendatang.

Puncak kemarau diprediksi akan jatuh pada bulan Agustus yang mencakup sekitar 70,9% wilayah Jawa Timur. Sementara, periode kritis diprediksi akan meluas hingga mencapai 72,5% wilayah ketika fase puncak.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan dampak dari fenomena kekeringan juga berimplikasi langsung terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Ia menyebut produktivitas lahan, khususnya sawah tadah hujan, sangat rentan terhadap kondisi kemarau panjang. Berdasarkan hasil pemetaan, pada awal kemarau sekitar 56,2% lahan sawah di Jawa Timur akan terdampak, dan semakin meningkat menjadi 76,7% atau sekitar 921 ribu hektare pada puncak musim kemarau.

"Durasi kemarau tahun ini diprediksi cukup panjang, mencapai 220 hingga 240 hari di sejumlah zona musim. Kita akan menghadapi tekanan kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Khofifah dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Kondisi tersebut menjadi tantangan serius mengingat total luas lahan baku sawah di Provinsi Jawa Timur mencapai lebih dari 1,2 juta hektare.

Khofifah tetap menargetkan luas tambah tanam padi sebesar lebih dari 2,42 juta hektare pada tahun 2026, dengan beberapa daerah lumbung pangan seperti Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Banyuwangi, hingga Jember menjadi wilayah dengan target tinggi.

Untuk itu, Khofifah meminta seluruh pihak senantiasa waspada dalam menghadapi fenomena alam tersebut karena menghadapi tekanan kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

"Manajemen air menjadi penting, mitigasi kekeringan menjadi kunci utama dalam menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Jawa Timur, khususnya pada periode kritis," jelasnya.

Di sisi lain, Khofifah menegaskan bahwa kekeringan bukan hanya persoalan ketersediaan air semata. Namun, juga menjadi pemicu utama terjadinya bencana lainnya, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurutnya, saat sumber air menurun dan vegetasi mengering, maka lahan menjadi sangat mudah terbakar dan menciptakan siklus bencana yang saling memperparah.

Untuk penanganan karhutla dan kekeringan tahun ini, Pemprov Jawa Timur telah menyiapkan berbagai strategi terpadu.

Strategi penanganan karhutla tersebut antara lain dengan pencegahan dini melalui pemasangan alat sistem peringatan dini atau early warning system (EWS), respons cepat melalui operasi darat dan udara, pemulihan pascabencana melalui rehabilitasi lahan, dan penegakan hukum yang tegas.

Strategi mitigasi kekeringan lebih difokuskan pada penguatan manajemen sumber daya air melalui waduk dan embung, penyusunan peta desa rawan kekeringan, distribusi air bersih menggunakan truk tangki, pembangunan sumur bor strategi, hingga fasilitas pompanisasi untuk mendukung sektor pertanian.

"Saya harap Jawa Timur ini menjadi contoh, untuk Indeks Resiko Bencana Jawa Timur yang memulai untuk seluruh Indonesia. Mari anggaran pra bencananya diperbesar, mitigasi dan pencegahannya diperbesar," pungkasnya.

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mulai merehabilitasi 1.093 hektare sawah milik masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian untuk pemulihan ekonomi masyarakat, kata pejabat setempat.

“Rehabilitasi sawah yang dilakukan Kementerian Pertanian ini merupakan bagian untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana dan bagian menjaga ketahanan pangan,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara, Erwandi yang dihubungi di Banda Aceh, Rabu.

Ia menyebutkan tahap pertama intervensi yang dilakukan Kementerian Pertanian untuk sawah seluas 1.093 hektare yang dikerjakan secara bertahap di Kecamatan Sawang, Muara Baru, Dewantara dan Langkahan.

Lebih rinci ia menjelaskan banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November di Kabupaten Aceh Utara mengakibatkan 18.316 hektare atau 46 persen dari total luas baku sawah 39.762 hektare terdampak.

Ia merincikan seluas 4.679 hektare sawah rusak parah, 6.447 hektare rusak sedang dan 7.189 hektare rusak ringan.

Menurut dia, seluruh data sektor pertanian yang rusak akibat bencana sudah masuk dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan sumber pendanaan nantinya dari APBN melalui kementerian terkait.

“Pak Bupati juga terus berupaya agar sawah milik masyarakat yang terdampak bencana dapat seluruhnya direhabilitasi sehingga masyarakat dapat kembali bertani dan ekonomi warga cepat pulih,” katanya.

Pihaknya meyakini dengan perbaikan sawah masyarakat itu akan mampu mempercepat pemulihan ekonomi karena masyarakat di daerah itu salah satunya berpenghasilan sebagai petani dan juga bagian menjaga ketahanan pangan.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, DEMAK — Banjir akibat curah hujan tinggi merendam ratusan hektare sawah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selain merusak lahan pertanian, banjir juga memaksa ribuan warga mengungsi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat total 671 hektare sawah di sembilan desa terdampak, dengan ketinggian genangan bervariasi. “Ketinggian genangan banjir di areal persawahan bervariasi,” kata Kepala Pelaksana BPBD Demak Agus Sukiyono, Ahad (4/4/2026).

Selain sawah, banjir merendam 2.116 rumah warga, 29 tempat ibadah, dan 18 sekolah. Data sementara menunjukkan sebanyak 2.839 jiwa harus mengungsi akibat genangan yang meluas.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Demak Agus Herawan mengatakan dampak terparah terjadi di Desa Trimulyo dan Sidoharjo dengan luas genangan mencapai sekitar 660 hektare. Tanaman padi yang terdampak berusia sekitar 30 hari.

Ia menyebut potensi kerugian masih relatif terbatas karena sebagian tanaman belum memasuki fase kritis. Namun, pendataan tetap dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan puso. “Nantinya, ketika ada yang mengalami puso tetap akan kami data untuk diusulkan mendapatkan bantuan dari pusat,” kata Agus.

Pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan benih bagi petani yang lahannya mengalami gagal panen. Langkah ini diharapkan mempercepat pemulihan produksi pertanian pascabanjir.

Banjir dipicu jebolnya tanggul Sungai Tuntang di beberapa titik pada Jumat (3/4) pagi. Di Desa Trimulyo terdapat tiga titik tanggul jebol dengan panjang hingga 30 meter, sementara di Desa Sidoharjo terdapat tiga titik dengan panjang sekitar 15 meter.