Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membangun gedung-gedung tinggi dan infrastruktur megah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga sumber kehidupannya sendiri.

Jakarta (ANTARA) - Di tengah berbagai pencapaian yang patut disyukuri dalam sektor pangan nasional, ada satu isu penting yang layak direnungkan bersama terkait kecukupan ruang untuk menanam pangan bagi generasi yang akan datang di Indonesia.

Pertanyaan itu muncul dalam sebuah diskusi para sesepuh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat di Bandung belum lama ini. Perbincangan yang awalnya berlangsung ringan berubah menjadi refleksi mendalam tentang masa depan sawah Indonesia.

Keresahan yang mengemuka bukan semata-mata soal produksi beras hari ini, melainkan tentang keberlangsungan lahan pertanian yang selama ini menjadi fondasi ketahanan pangan nasional.

Kekhawatiran tersebut terasa semakin relevan ketika pemerintah tengah berupaya mempertahankan capaian swasembada beras yang berhasil diraih pada 2025.

Berbagai program peningkatan produksi terus dilakukan, termasuk rencana pencetakan sawah baru di Merauke, Papua, dan Kalimantan Tengah.

Namun, muncul pertanyaan mendasar tentang apakah membuka sawah baru akan cukup jika pada saat yang sama sawah-sawah produktif yang sudah ada terus berkurang?

Dalam sejarah pembangunan pertanian Indonesia, gagasan tentang perlindungan sawah sebenarnya bukan hal baru.

Saat penyusunan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, muncul perdebatan menarik mengenai nama regulasi tersebut.

Sebagian pihak mengusulkan istilah "Undang-Undang Sawah Abadi" karena dianggap lebih menggambarkan semangat perlindungan lahan pertanian.

Pada akhirnya dipilih nama yang lebih formal, tapi esensinya tetap sama, yaitu menjaga keberlangsungan lahan pertanian agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Semangat lahirnya undang-undang tersebut berangkat dari kenyataan yang sulit dipungkiri. Di berbagai daerah, terutama sentra produksi pangan, alih fungsi lahan pertanian berlangsung semakin cepat.

Sawah yang dahulu menghasilkan padi berubah menjadi kawasan perumahan, pusat bisnis, kawasan industri, hingga berbagai proyek infrastruktur.

Penyediaan Pangan

Pembangunan tentu penting. Jalan tol mempercepat konektivitas. Pelabuhan dan bandara meningkatkan daya saing ekonomi. Kawasan industri membuka lapangan kerja baru.

Namun, pembangunan yang baik seharusnya tidak mengorbankan fondasi kehidupan yang paling mendasar, yaitu kemampuan bangsa menyediakan pangan bagi rakyatnya sendiri.

Yang lebih memprihatinkan, persoalan yang terjadi bukan hanya alih fungsi lahan. Bersamaan dengan itu berlangsung pula alih kepemilikan lahan pertanian dari petani kepada pihak-pihak yang tidak lagi menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

Lahan sawah berubah menjadi instrumen investasi. Banyak petani yang menjual tanahnya karena tekanan ekonomi, kebutuhan keluarga, atau tergiur nilai jual yang tinggi.

Dalam jangka pendek, transaksi tersebut mungkin memberikan keuntungan finansial. Namun dalam jangka panjang, kehilangan lahan berarti kehilangan kemampuan untuk memproduksi pangan. Ketika lahan sudah berubah menjadi bangunan permanen, hampir mustahil mengembalikannya menjadi sawah yang produktif.

Persoalan ini sesungguhnya bukan hanya masalah petani. Ini adalah persoalan seluruh bangsa. Setiap butir nasi yang tersaji di meja makan memiliki hubungan langsung dengan keberadaan sawah yang terus terjaga.

Ketika luas sawah menyusut, maka ruang produksi pangan ikut menyempit. Pada titik tertentu, kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan menghadapi tantangan yang semakin besar.

Karena itu, gagasan tentang "sawah abadi" sebetulnya bukan sekadar slogan atau romantisme agraria. Gagasan ini merupakan bentuk tanggung jawab antargenerasi.

Sebuah kesadaran bahwa lahan pertanian bukan hanya aset ekonomi hari ini, melainkan warisan yang harus dijaga untuk anak cucu di masa depan.

Indonesia patut bersyukur karena dalam beberapa tahun terakhir kondisi pangan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia masih mencatat surplus beras. Bahkan cadangan beras pemerintah telah melampaui lima juta ton, sebuah capaian yang menjadi rekor baru sejak kemerdekaan.
Prestasi tersebut layak diapresiasi.

Namun keberhasilan hari ini tidak boleh membuat bangsa ini lengah terhadap ancaman yang sedang tumbuh secara perlahan. Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah produksi saat ini, melainkan juga oleh kemampuan menjaga sumber produksi untuk puluhan tahun mendatang.

Perlindungan Lahan

Dalam konteks itulah perlindungan lahan sawah menjadi sangat penting. Program pencetakan sawah baru tentu perlu didukung sebagai bagian dari upaya memperkuat produksi pangan nasional.

Namun perlindungan terhadap sawah yang sudah ada harus menjadi prioritas yang sama pentingnya. Menambah lahan baru sambil membiarkan sawah produktif hilang ibarat mengisi air ke dalam ember yang bocor.

Indonesia membutuhkan keberanian untuk menempatkan lahan pertanian sebagai aset strategis nasional. Penegakan tata ruang harus dilakukan secara konsisten.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa kawasan pertanian yang telah ditetapkan benar-benar terlindungi dari tekanan perubahan fungsi yang tidak terkendali.

Regulasi yang sudah ada harus diterapkan secara tegas dan tidak mudah dikompromikan oleh kepentingan jangka pendek.

Lebih dari itu, masyarakat juga perlu membangun kesadaran baru bahwa sawah bukan sekadar hamparan tanah yang menunggu nilai jual tertinggi.

Sawah adalah ruang kehidupan. Di sana terdapat kerja keras petani, tradisi yang diwariskan turun-temurun, serta harapan agar bangsa ini tetap mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Di banyak negara, ketahanan pangan kini menjadi isu strategis yang semakin penting. Perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik, dan gangguan rantai pasok global mengingatkan bahwa pangan tidak bisa selalu bergantung pada pasar internasional.

Ketika negara-negara penghasil pangan membatasi ekspor demi kebutuhan domestik, setiap bangsa harus mampu mengandalkan kekuatan produksinya sendiri.

Indonesia memiliki modal besar untuk itu. Tanah yang subur, iklim yang mendukung, dan jutaan petani yang selama ini menjadi penjaga pangan bangsa. Namun modal tersebut hanya akan berarti jika ruang pertanian tetap tersedia dan terlindungi.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai sawah abadi bukanlah perdebatan tentang masa lalu. Ini adalah percakapan tentang masa depan. Tentang pilihan yang harus dibuat hari ini demi memastikan generasi mendatang tidak mewarisi krisis pangan yang sebenarnya dapat dicegah sejak sekarang.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membangun gedung-gedung tinggi dan infrastruktur megah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga sumber kehidupannya sendiri.

Dan bagi Indonesia, salah satu sumber kehidupan itu bernama sawah. Menjaganya bukan sekadar urusan pertanian, melainkan bentuk tanggung jawab kepada masa depan bangsa.

*) Entang Sastraatmadja adalah Anggota Dewan Pakar DPN HKTI.

Copyright © ANTARA 2026

Proyek pencetakan sawah berskala raksasa di Pulau Papua terus didorong lajunya oleh jajaran Kementerian Pertanian. Pemerintah menargetkan pembukaan puluhan ribu lahan produktif baru tersebut dapat terselesaikan dalam jangka waktu dua tahun.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan secara gamblang membongkar luas area cakupan mega proyek lumbung pangan di wilayah timur tersebut. Dia mengatakan target pemerintah dalam program cetak sawah di Papua seluas 80 ribu hektar.
"Total sekarang 80.000, 2025 dan 2026, 80.000 hektar (di Papua)," jelas Amran dalam jumpa pers di kantor Kementan, Kamis (11/6/2026).

Sebagian lahan cetak sawah tersebut kini telah sukses memberikan hasil panen, sementara sisanya masih dalam tahap pematangan. Amran mengatakan dari target 80 ribu hektar yang akan dibuka lahannya, 30 ribu hektar sudah berproduksi secara aktif di Papua.
"Sekarang sebagian berproduksi, sebagian sementara berjalan. Ini yang tahun lalu kurang lebih 30.000 hektar," katanya.

Pada putaran anggaran tahun ini, kecepatan realisasi proyek diklaim semakin melesat menyentuh puluhan ribu hektare tambahan. Amran menegaskan pertambahan lahan yang sudah aktif berproduksi di tahun ini kini mencapai 50 ribu hektar.
"Iya, kemudian tahun ini itu kurang lebih 50.000 hektar," lugas Amran.

Demi memastikan operasional proyek ini berjalan maksimal, pemerintah segera meluncurkan armada alat mesin pertanian. Pembukaan cetak sawah di Papua, lanjut Amran, dikejar melalui metode mekanisasi sehingga mempercepat produksi aktif pangan di Indonesia Timur.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut luas cetak sawah yang telah dan sedang dibangun di Papua pada 2025 hingga 2026 mencapai sekitar 80 ribu hektare, guna memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan Indonesia timur.

Amran menjelaskan capaian tersebut merupakan akumulasi program cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produksi beras nasional.

"Total sekarang 80 ribu hektare. 2025 dan 2026 (luas cetak sawah di Papua capai) 80.000 hektare," katanya dalam jumpa pers usai Rapat Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Kamis.

Menurutnya, dari total 80 ribu hektare tersebut, sebagian lahan telah memasuki masa produksi, sementara sisanya masih dalam tahap pengerjaan dan pengembangan di lapangan.

"Sekarang sebagian berproduksi, sebagian sementara berjalan," ujarnya.

Ia merinci luas cetak sawah yang direalisasikan pada 2025 mencapai sekitar 30 ribu hektare dan telah mulai memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi pangan daerah.

Pada 2026 pemerintah menargetkan tambahan cetak sawah sekitar 50 ribu hektare sehingga total pengembangan sawah di Papua mencapai 80 ribu hektare.

"Ini yang tahun lalu kurang lebih 30 ribu hektare. Kemudian tahun ini itu kurang lebih 50 ribu hektare. 30 ribu tambah 50 ribu itu 80 ribu hektare," katanya.
​​​​​

Ia mengatakan produktivitas sawah di Papua menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi sebelumnya yang rata-rata hanya menghasilkan sekitar tiga ton gabah per hektare.

Melalui dukungan teknologi dan mekanisasi pertanian, produktivitas lahan tersebut diharapkan dapat meningkat menjadi lima hingga tujuh ton per hektare pada masa mendatang.

Pemerintah juga terus mempercepat modernisasi pertanian dengan menyalurkan berbagai alat dan mesin pertanian untuk mendukung pengelolaan lahan secara lebih efisien.

Menurut Amran, setiap program cetak sawah selalu diikuti penyediaan teknologi pertanian karena pengelolaan lahan dalam skala luas tidak memungkinkan dilakukan secara manual.

Ia menyebutkan pemerintah segera mengirimkan traktor kepada petani di daerah tersebut, salah satunya kepada petani yang masih mengolah lahan pertanian seluas 20 hektare secara manual.

Ia menegaskan ratusan traktor dan alat mesin pertanian telah disiapkan untuk mendukung program cetak sawah sehingga pengembangan pertanian modern di Papua dapat berjalan optimal.

"Traktornya ratusan totalnya. Setiap kita cetak sawah langsung diikuti dengan teknologi, alsintannya. Kenapa? Karena kalau luasan hamparan puluhan ribu, bahkan nanti ratusan ribu dengan kakao, kalau manual tidak mungkin. Pasti nanti sawahnya tidak dikerjakan. Jadi khusus sawah harus menggunakan modern, traktor, alat alat modern," katanya.

Mentan Amran mengalokasikan anggaran lebih dari Rp5 triliun selama 2025-2026 untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian modern di Papua sebagai upaya mendorong kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

Anggaran tersebut merupakan hasil efisiensi dan pengalihan (refocusing) anggaran Kementerian Pertanian yang diarahkan untuk mendukung pembangunan pertanian di berbagai wilayah, termasuk seluruh provinsi di Papua.

Ia menjelaskan alokasi anggaran pembangunan pertanian untuk Papua pada 2025 mencapai lebih dari Rp2 triliun, sementara pada 2026 ditingkatkan menjadi sekitar Rp3,2 triliun.

Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan pertanian Papua dalam dua tahun mencapai sekitar Rp5 triliun dan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Anggaran 2026 yang dialokasi di wilayah Papua untuk pengembangan tanaman pangan sebesar Rp167,94 miliar, hortikultura Rp1,56 miliar, perkebunan Rp263,58 miliar, peternakan Rp11,06 miliar, serta pembangunan lahan dan irigasi pertanian senilai Rp223,47 miliar guna meningkatkan kapasitas produksi pangan dan komoditas unggulan daerah.

Selain itu, anggaran tersebut untuk prasarana dan sarana pertanian sebesar Rp2,28 triliun, didukung perakitan dan modernisasi pertanian Rp9,37 miliar serta penyuluhan dan pelatihan pertanian Rp14,36 miliar.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pemerintah sudah mencetak sawah baru di Papua seluas 80.000 hektare.

Informasi itu Amran sampaikan setelah menggelar rapat terkait sejumlah program pertanian bersama beberapa gubernur dan bupati dari Papua di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (11/6/2026).

“Total sekarang 80.000, 2025 dan 2026, 80.000 hektare,” kata Amran.

Sebanyak 30.000 hektare dicetak pada tahun 2025 dan 50.000 hektare lainnya dicetak pada 2026.

Menurut Amran, beberapa waktu lalu lahan sawah di sana bisa memproduksi padi 3 ton per hektare.

“Bisa naik menjadi 7 ton, 5 ton (per hektare),” ujar Amran.

Produksi padi pada seluruh lahan sawah baru di Papua direncanakan bakal sepenuhnya menggunakan teknologi mesin.

Nantinya, tidak ada lagi petani yang mengolah lahan menggunakan cangkul melainkan traktor.

Amran mengaku mendengar laporan dari salah satu bupati, di wilayahnya terdapat 20 hektare sawah yang diolah menggunakan cangkul.

Mendengar laporan itu, ia langsung memerintahkan anak buahnya menyiapkan traktor untuk wilayah tersebut dan akan tiba dalam waktu dua hingga tiga minggu kedepan.

"Traktornya ratusan, totalnya, ya, ratusan,” tutur Amran.

Mengenai kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk pertanian di Papua, Amran bakal berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero),

Ia meminta petani tidak terbebani kenaikan maupun kelangkaan BBM. Produksi pertanian juga menggunakan BBM subsidi.

“Kita sepakat karena arahan bapak presiden, petani jangan dibebani. BBM kan tidak naik, bener enggak? BBM subsidi,” ucap Amran.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melalui Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyatakan komitmen untuk menjalankan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tentang mempertahankan 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan masifnya alih fungsi lahan menjadi kawasan industri maupun perumahan.

Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, Afniwirman mengatakan aturan yang ada di Kementerian ATR/BPN ini telah dibahas bersama pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar, dimana Pemprov Sumbar telah menyampaikan ke Pemkab/Pemkot agar sama-sama serius untuk menjaga lahan sawah yang produktif.

“Aturan dari pemerintah pusat itu kami sambut baik, terlebih persoalan alih fungsi lahan sawah di Sumbar tidak dapat dipungkiri juga turut terjadi. Makanya, Pemprov Sumbar meminta ke pemerintah daerah agar komitmen dalam hal ini,” katanya, Rabu (10/6/2026).

Dia menjelaskan saat ini total lahan baku sawah di Sumbar diperkirakan 188.521 hektare, artinya dari total lahan baku sawah itu 87% nya atau sekitar 164 ribu hektare lebih itu, wajib dijaga dan tidak boleh di alih fungsikan. Sedangkan sisanya bukan berarti dibiarkan beralih fungsi, tapi lebih kepada ada pertimbangan tertentu boleh atau tidak dialih fungsikan.

“Jadi bukan luas lahan sawah di masing-masing daerah itu 87% nya wajib di pertahankan. Tapi secara keseluruhan di Sumbar nya,” tegas dia.

Afniwirman menjelaskan di Sumbar tidak semua daerah yang memiliki hamparan sawah, seperti halnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang saat ini tidak memiliki lahan sawah. Namun untuk di Mentawai saat ini, tengah diupayakan pembukaan lahan sawah baru di tahun 2026 ini yang luas diperkirakan 150 hektare.

Adapun kabupaten dan kota yang memiliki lahan sawah yang luas di Sumbar tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan, Tanah Datar, Solok, Kota Solok, Agam, Lima Puluh Kota, Padang, Padang Panjang, serta daerah lainnya.

“Nah, kenapa soal kewajiban mempertahankan lahan sawah baku itu tidak dihitung dari kabupaten dan kota, karena tidak semua daerah di Sumbar punya lahan sawah. Jika pun ada, seperti di Padang mempunyai pertimbangan di beberapa titik yang dilakukan alih fungsi lahan jadi kawasan pemukiman sering terus bertambahnya jumlah penduduk,” jelasnya.

Menurutnya Sumbar yang sebagai daerah penghasil beras premium terbaik di Indonesia, tentu berkomitmen untuk menjaga lahan sawah yang produktif. Bahkan, saat ini Kementerian Pertanian telah mengalokasikan untuk Sumbar membuka lahan sawah baru seluas 800 hektare di tahun 2026.

“Pembukaan lahan sawah baru ini, kami bekerjasama dengan Universitas Andalas sebagai pihak yang melakukan kajian kelayakan lahan yang memiliki potensi ditanami padi,” sebutnya.

Dari sejumlah daerah, lanjut Afniwirman, konsen kajian pembukaan lahan sawah baru ini lebih kepada di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengingat masyarakat di sana mempunyai kawasan tanaman sagu yang harus dijaga. Sedangkan di daerah lain, lahan yang ditargetkan itu, bisa dialiri air melalui pembangunan irigasi, serta lahan rawa yang dibiarkan tidur.

“Jadi dengan adanya upaya pembukaan lahan sawah baru, dan mematuhi aturan dari Kementerian ATR/BPN itu, Pemprov Sumbar akan menjalankannya sebaik mungkin, sehingga Sumbar bisa menjadi bagian dari mewujudkan Indonesia swasembada beras,” tutupnya.

Seperti diketahui, Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk mempertahankan minimal 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) untuk dimasukkan ke dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Kementerian ATR/BPN menyampaikan kebijakan tersebut bertujuan menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan masifnya alih fungsi lahan menjadi kawasan industri maupun perumahan.

bagian penting dalam upaya memenuhi kebutuhan benih unggul bagi petani di Maluku

Ambon (ANTARA) -

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Maluku melakukan monitoring dan evaluasi produksi benih sumber padi sawah di Kabupaten Seram Bagian Barat guna memastikan program pengembangan benih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kami memastikan proses produksi benih sumber padi sawah di Seram Bagian Barat berjalan sesuai target. Hasil panen yang telah diperoleh menjadi bagian penting dalam upaya memenuhi kebutuhan benih unggul bagi petani di Maluku,” kata Kepala BBRMP Maluku Gunawan, di Ambon, Senin.

Kegiatan monitoring dilakukan Tim Monitoring dan Evaluasi BBRMP Maluku yang diwakili Kepala Kelompok Substansi (Kapoksi) Program dan Penugasan, Novendra Cahyo Nugroho, di lahan produksi benih yang berlokasi di Waimital, Seram Bagian Barat.

Dalam pemantauan tersebut, tim memastikan kegiatan produksi benih sumber padi sawah berjalan sesuai rencana. Dari total lahan produksi seluas empat hektare, sekitar dua hektare telah dipanen dengan varietas Pajajaran dan menghasilkan sekitar 6,3 ton gabah kering panen (GKP) yang selanjutnya akan diproses menjadi benih bersertifikat.

“Sementara itu, varietas Inpari 42 ditargetkan memasuki masa panen pada pekan kedua Juni 2026 untuk mendukung pencapaian target produksi benih,” ujarnya.

BBRMP Maluku, di 2026 menargetkan produksi 10 ton benih pokok padi sawah. Berdasarkan proyeksi kebutuhan benih pokok untuk Maluku dengan Indeks Pertanaman (IP) 1,5, kebutuhan benih diperkirakan mencapai 13,47 ton.

Dengan asumsi kebutuhan benih sebesar 40 kilogram per hektare dari total luas baku sawah (LBS) Maluku seluas 17.960 hektare, kebutuhan tersebut mencakup LBS Seram Bagian Barat yang mencapai 1.059 hektare.

Menurut BBRMP Maluku, produksi benih sumber varietas unggul baru menjadi faktor strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan daerah.

Data 2025 menunjukkan luas panen padi di Maluku meningkat 1,57 persen, produksi naik 13,93 persen, dan produktivitas meningkat dari 4,6 ton per hektare menjadi 5,19 ton per hektare GKP. Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 6,35 ton per hektare.

“Selain memiliki nilai strategis bagi pengembangan pertanian, lokasi kegiatan di Waimital juga menyimpan nilai historis. Wilayah tersebut dikenal dengan Gerakan Masyarakat Baru (Gemba), yang menjadi simbol semangat gotong royong masyarakat dalam membangun desa dan memperkuat ketahanan pangan,” ucapnya.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Program Cetak Sawah berbasis komunitas diarahkan untuk menciptakan lahan produktif baru secara berkelanjutan

Banjarbaru (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan Program Cetak Sawah berbasis komunitas yang telah digulirkan menjadi instrumen pengembangan lahan pertanian baru yang tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto menjelaskan peningkatan ekonomi petani didorong melalui pembukaan lahan pertanian baru yang memberikan peluang produksi dan pendapatan tambahan bagi masyarakat, serta penguatan kelembagaan ekonomi petani agar nilai tambah hasil pertanian tetap berputar di tingkat lokal.

“Program tersebut dirancang untuk membuka lahan pertanian baru pada lahan tidur maupun kawasan rawa yang berpotensi dikembangkan menjadi areal produksi pangan dengan melibatkan masyarakat, kelompok tani, dan komunitas lokal sebagai pelaku utama dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Cetak Sawah se-Kalimantan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu.

Menurut dia, pendekatan berbasis komunitas diterapkan agar pengembangan sawah baru tidak semata berorientasi pada penambahan luas lahan pertanian, tetapi juga memperhatikan kepastian status lahan yang bersih dan jelas (clean and clear), manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta keberlanjutan pengelolaan lahan.

Dalam pelaksanaannya, program mengedepankan keterlibatan masyarakat adat melalui musyawarah dan persetujuan atas pemanfaatan lahan yang berada di wilayah hak ulayat. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan pengembangan lahan berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terlibat.

Kementan mendorong penguatan ekonomi lokal melalui pengelolaan hasil produksi pertanian oleh masyarakat setempat. Hasil panen dari lahan yang dikembangkan diarahkan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi petani sehingga manfaat ekonomi dari aktivitas pertanian dapat dinikmati lebih luas oleh komunitas di sekitar lokasi pengembangan.

Selain membuka peluang usaha tani baru, kata Hermanto, program tersebut diperkuat melalui pembentukan Brigade Pangan yang melibatkan generasi muda dan petani milenial dalam kegiatan produksi pertanian.

Keterlibatan kelompok tersebut diharapkan mendukung penerapan teknologi dan inovasi guna meningkatkan produktivitas serta efisiensi usaha tani.

Untuk menunjang keberlanjutan program, Kementan memberikan pendampingan kepada petani dan kelembagaan tani melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan teknis budidaya, pengelolaan usaha tani, serta penguatan akses informasi pertanian.

Hermanto menyampaikan bahwa dukungan pemerintah terhadap komunitas petani juga diwujudkan melalui penyediaan sarana pertanian berupa alat dan mesin pertanian (alsintan), benih unggul, pupuk dolomit, dan pupuk bersubsidi.

Selain itu, pemerintah membangun infrastruktur pendukung seperti jalan akses sawah, jaringan irigasi, dan drainase untuk menunjang kelancaran produksi pertanian. Pemerintah juga memperkuat kemitraan pascapanen melalui penyerapan hasil panen gabah komunitas guna menjaga stabilitas harga serta memberikan kepastian pasar bagi petani.

“Program Cetak Sawah berbasis komunitas diarahkan untuk menciptakan lahan produktif baru secara berkelanjutan, memperkuat kemandirian pangan masyarakat, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan petani melalui pengelolaan lahan yang melibatkan komunitas lokal,” ujar Hermanto.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pengawasan terhadap kesiapan alat menjadi faktor penting karena keberadaan alat berat yang memadai akan menentukan kemampuan pelaksana dalam memenuhi target pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan

Banjarbaru (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengawasan pelaksanaan Program Cetak Sawah di wilayah Kalimantan melalui pemantauan berbasis kurva S, pemeriksaan kesiapan alat berat serta evaluasi berkala terhadap capaian pekerjaan guna mendukung percepatan tanam padi.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto mengatakan pengawasan dilakukan sejak awal pelaksanaan pekerjaan agar seluruh tahapan konstruksi berjalan sesuai jadwal yang telah disusun oleh masing-masing pelaksana kegiatan.

“Seluruh pengawas lapangan harus melakukan pemantauan secara objektif terhadap progres pekerjaan, termasuk memastikan kesesuaian antara sumber daya yang disiapkan di lapangan dengan dokumen yang telah disampaikan saat proses pengadaan,” ujar dia dalam Rapat Koordinasi Cetak Sawah se-Kalimantan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu.

Dia menekankan penyedia jasa harus memenuhi seluruh komitmen yang telah dicantumkan dalam dokumen e-Katalog, terutama terkait jumlah alat berat dan kapasitas kerja yang menjadi dasar perhitungan penyelesaian pekerjaan konstruksi.

“Pengawasan terhadap kesiapan alat menjadi faktor penting karena keberadaan alat berat yang memadai akan menentukan kemampuan pelaksana dalam memenuhi target pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tuturnya.

Untuk menjaga ketepatan waktu pelaksanaan, Kementan akan memantau secara ketat perkembangan pekerjaan menggunakan kurva S yang membandingkan target harian dengan capaian aktual di lapangan sehingga potensi keterlambatan dapat segera terdeteksi.

Menurut Hermanto, mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah melakukan langkah korektif lebih cepat ketika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana kerja dan realisasi pekerjaan yang berlangsung di lapangan.

Ia menegaskan pemerintah akan memberikan peringatan apabila terjadi deviasi lebih dari lima persen antara target dan capaian pekerjaan karena kondisi tersebut berpotensi mengganggu jadwal pelaksanaan konstruksi secara keseluruhan.

Selain pengawasan progres pekerjaan, pemerintah juga mendorong percepatan mobilisasi alat dan personel agar seluruh tahapan konstruksi dapat segera berjalan optimal memanfaatkan kondisi cuaca yang masih mendukung aktivitas di lapangan.

Dia menekankan pengendalian yang disiplin diperlukan untuk memastikan pekerjaan konstruksi berlangsung sesuai jadwal, memenuhi spesifikasi yang ditetapkan, serta menghasilkan lahan yang siap ditanami segera setelah tahapan pekerjaan selesai dilaksanakan.

“Kita harus disiplin terhadap target dan capaian pekerjaan sehingga pelaksanaan konstruksi dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan,” ujar Hermanto.

Pemerintah menargetkan cetak sawah baru seluas 400.000 hingga 480.000 hektare yang didukung oleh anggaran sebesar Rp10 triliun. Program strategis nasional ini dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian melalui program Cetak Sawah Rakyat (CSR) dan dikawal langsung melalui sinergi bersama TNI AD.

Target perluasan lahan masif ini ditujukan untuk mengakselerasi swasembada pangan nasional, mengkompensasi hilangnya lahan produktif akibat alih fungsi, serta membuka sentra pertanian baru di luar Pulau Jawa.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Insya Allah dalam waktu dekat ketentuan minimal 87 persen nanti dapat dipenuhi

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan minimal sebanyak 970.000 hektare (ha) lahan sawah dilindungi (LSD) sedangkan saat ini masih mencapai 825.000 ha.

"Hari ini kita mengundang dari Kementerian ATR/BPN untuk menentukan luas baku lahan, di mana Provinsi Jawa Tengah sudah 85,11 persen LSD yang kita ajukan," kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Semarang, Kamis.

Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Jawa Tengah.

"Insya Allah dalam waktu dekat ketentuan minimal 87 persen nanti dapat dipenuhi," kata mantan Kapolda Jateng itu.

Karena itu, Ia mengumpulkan seluruh bupati dan dan wali kota untuk mempercepat penentuan LSD tersebut.

Menurut dia, penentuan luas baku sawah sangat penting untuk revitalisasi lahan sawah tetap menjadi lahan pertanian dan memudahkan dalam menetapkan peta lokasi investasi yang akan masuk.

"Semua harus berjalan bersama-sama antara Kementerian, Provinsi, maupun kabupaten/kota," katanya.

Kondisi saat ini di Jateng, sudah ada 24 kabupaten/kota yang sudah memenuhi batas minimal 87 persen luas baku sawah (LBS).

Lima besar LSB tertinggi adalah Kabupaten Magelang dengan luas 24.818 ha (97,18 persen), Purworejo 27.872,82 ha (96,54 persen); Wonogiri 36.025,37 ha (96,23 persen), Batang 15.009,34 ha (93,75 persen); dan Demak 52.671,39 ha (93,22 persen).

Selain itu, masih ada 11 kabupaten/kota yang belum memenuhi atau masih di bawah 87 persen, yakni Kabupaten Kudus, Kabupaten Temanggung, Kota Pekalongan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen.

Kemudian, Kabupaten Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kota Semarang, dan Kota Surakarta.

"Yang belum itu rata-rata di kota seperti Kota Solo dan Kota Semarang. Hari ini kita tata, agar jangan sampai lahan hijau beralih fungsi," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan mengapresiasi pengumpulan kepala daerah untuk akselerasi penentuan luas baku sawah.

"Jateng bisa mengambil posisi sebagai role model nasional. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh nasional dalam menyelesaikan permasalahan alih fungsi lahan sawah ini," katanya.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Jateng yang sudah masuk dalam RTRW mencapai 825.000 ha, sedangkan LSD sekitar 970.000 ha, yakni sudah 85,11 persen.

"Jawa Tengah termasuk kelompok yang progresif. Tinggal sedikit lagi yang harus dikejar agar bisa mencapai target nasional," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON — Kabupaten Cirebon menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini.

Fokus utama diarahkan pada pengamanan ketersediaan air, percepatan tanam, serta penggunaan varietas padi tahan kering guna menjaga produksi di tengah ancaman penurunan luas lahan sawah.

Kepala Subsektor Produksi Tanaman Pangan, Iwan Mulyawan, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan koordinasi lintas instansi sejak dini.

"Langkah pertama yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan dinas terkait seperti PUTR, BBWS, dan PSDAP untuk memastikan distribusi dan ketersediaan air tetap terjaga," ujar Iwan, Minggu (31/5/2026).

Selain itu, pemerintah juga menyiagakan alat dan mesin pertanian, khususnya pompa air, baik bantuan pemerintah maupun milik swadaya petani.

"Pompa-pompa kita siapkan standby. Jadi ketika dibutuhkan saat kondisi kritis, sudah siap digunakan," katanya.

Upaya lain yang ditempuh adalah percepatan masa tanam. Iwan menjelaskan strategi ini bertujuan agar tanaman padi sudah memasuki fase kuat sebelum puncak musim kemarau tiba.

"Kami mendorong petani untuk mempercepat tanam, sehingga saat kemarau datang, tanaman sudah cukup besar dan peluang selamatnya lebih tinggi," ujarnya.

Di sisi hulu, petani juga diimbau menggunakan varietas padi tahan kekeringan, seperti padi gogo atau varietas Inpago.

Berdasarkan data lima tahun terakhir, wilayah rawan kekeringan di Kabupaten Cirebon tersebar di sejumlah kecamatan dengan keterbatasan sumber air dan jaringan irigasi.

Di wilayah selatan, daerah rawan meliputi Sedong, Susukan Lebak, hingga Karangwareng. Sementara itu, di wilayah utara mencakup Gunung Jati dan Suranenggala.

Dari sisi luas lahan, Kabupaten Cirebon saat ini memiliki luas baku sawah sekitar 49.690 hektare berdasarkan pendataan Dinas Pertanian, lebih rendah dibandingkan data ATR/BPN sebesar 50.466 hektare pada 2024. Bahkan, pada pendataan terbaru 2025, luas tersebut kembali menyusut menjadi sekitar 49.000 hektare.

Dari total luas tersebut, lahan yang aktif digunakan untuk budidaya padi berkisar 44.000–45.000 hektare, sementara sisanya dimanfaatkan untuk tanaman palawija dan hortikultura.

Produksi beras Kabupaten Cirebon diperkirakan mencapai 350.000–360.000 ton per tahun. Angka tersebut masih menempatkan daerah ini dalam kondisi surplus sekitar 90.000 ton per tahun.

Namun demikian, Iwan mengakui tren surplus tersebut mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir. Pada 2014–2015, surplus beras masih berada di kisaran 110.000 ton, sedangkan saat ini turun menjadi sekitar 90.000 ton.

"Ada penurunan sekitar 20.000 ton. Ini dipengaruhi oleh berkurangnya luas lahan dan meningkatnya jumlah penduduk," katanya.

Menurut Iwan, alih fungsi lahan menjadi tantangan terbesar sektor pertanian ke depan. Jika tren penyusutan lahan terus terjadi, bukan tidak mungkin Kabupaten Cirebon kehilangan status surplus beras dalam beberapa dekade mendatang.

Terkait potensi bantuan bagi petani terdampak kekeringan, Iwan mengakui kemampuan anggaran daerah masih terbatas.

Namun, pemerintah daerah tetap mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat, seperti bantuan benih melalui cadangan benih nasional serta program perbaikan jaringan irigasi.

"Kami tetap berupaya mengusulkan bantuan ke pusat, baik untuk benih maupun perbaikan irigasi. Ini penting untuk menjaga produktivitas di tengah ancaman kekeringan," kata Iwan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan sejumlah masalah pendataan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) antara data yang dimiliki pemerintah dengan kondisi di lapangan.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Cheka Virgowansyah, mengatakan pihaknya menemukan alih fungsi lahan sawah semakin meningkat sehingga dapat mengancam ketahanan pangan.

“Dari data existing yang ditemukan, alih fungsi lahan sawah dirasakan semakin meningkat, telah mengancam ketahanan pangan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional, sehingga perlu pengendalian alih fungsi lahan sawah," katanya saat rapat bersama Komisi II DPR, Senin (25/5/2026).

Dia menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Tahun 2024, target lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) nasional mencapai 7,38 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 87% ditargetkan masuk dalam kawasan perlindungan lahan pertanian. Adapun jika daerah dapat melindungi 87% lahan pertanian maka akan mendapatkan insentif fiskal maupun non-fiskal.

Dia menyebut, di Bandung ditemukan selisih antara target LP2B dengan kondisi di lapangan. Dari target LP2B sekitar 24.223 hektare, masih terdapat kekurangan sekitar 355 hektare setelah dilakukan pencocokan data dan kondisi lahan di lapangan.

Kemudian di Karanganyar, Kemendagri menemukan LSD berada di lahan yang tidak diperuntukkan untuk kawasan tanaman pangan. Dia menyebut, LSD berada di kawasan cagar alam geologi, cagar alam budaya, kawasan hortikultura, hingga hutan produksi.

Tak hanya itu, Kemendagri juga menemukan pengurangan lahan sawah dilindungi karena beberapa faktor di antaranya keberadaan hak guna bangunan (HGB), perizinan berusaha maupun nonberusaha, hingga program strategis daerah dan nasional.

"Artinya beberapa terjadi tumpang tindih ketidaksesuaian antara LSD dengan rencana tata ruang di Kabupaten Karanganyar," ucapnya.

Temuan lainnya berada di Denpasar di mana data LSD tidak sesuai dengan RT/RW sebesar 570,3 hektare. Dia menjelaskan adanya ketidaksesuaian LSD terhadap penggunaan lahan existing sebesar 1,22 hektare dari 1,03 hektare.

Dia mengatakan, ada sejumlah daerah yang telah mengetahui perbedaan existing dengan lapangan namun belum melaporkan atau melakukan verifikasi lapangan.

Cheka menuturkan pihaknya mendorong pemerintah daerah melakukan sinkronisasi data bersama Kementerian ATR/BPN serta memperkuat verifikasi lapangan untuk mengurangi potensi ketidaksesuaian data perlindungan lahan pertanian.

"Pemerintah Daerah perlu melakukan sinkronisasi kebijakan LSD dengan rencana pembangunan daerah maupun pengembangan kawasan strategis di wilayahnya agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan perlindungan lahan pangan dengan prioritas pembangunan daerah," terangnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Program ketahanan pangan nasional melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) cetak sawah di Wanam, Papua Selatan, dinilai sebagai langkah penting menuju kedaulatan pangan Indonesia.

Di tengah munculnya sejumlah narasi publik yang dinilai meragukan arah kebijakan tersebut, pemerintah disebut perlu tetap fokus menjaga keberlanjutan proyek jangka panjang itu.

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menilai pembangunan PSN Wanam merupakan bagian dari strategi besar negara untuk memperkuat kemandirian pangan, bukan sekadar proyek infrastruktur biasa.

Dok. Kementerian PU Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Wanam, Papua Selatan, untuk mengejar target panen minimal 10.000 hektar lahan pada tahun ini.

Ia juga menyebut wacana yang muncul dari berbagai pihak, tidak seharusnya mengalihkan fokus dari agenda utama ketahanan pangan nasional.

“Langkah di Papua, termasuk cetak sawah di Wanam, adalah bagian dari strategi kedaulatan pangan yang harus terus dilanjutkan,” kata Herry, Kamis (21/5/2026).

Ia menekankan, program cetak sawah seluas 1 juta hektare yang masuk dalam PSN tidak boleh terhenti di tengah jalan.

Menurutnya, penghentian atau perlambatan proyek justru berisiko membuat Indonesia kembali bergantung pada impor pangan di tengah situasi global yang tidak stabil.

Di lapangan, pembangunan PSN Wanam terus menunjukkan progres signifikan. Sejumlah fasilitas penunjang seperti jetty multipurpose dan instalasi solar cell telah rampung 100 persen.

Sementara itu, tangki HSD berkapasitas 5.000 metrik ton telah mencapai 97 persen dan gudang multipurpose 88 persen.

Proyek yang digarap Jhonlin Group tersebut tidak hanya fokus pada pembukaan lahan pertanian, tetapi juga membangun ekosistem pendukung seperti jaringan logistik, energi, dan infrastruktur dasar untuk mendukung kawasan sebagai pusat produksi pangan.

Warga setempat juga menyambut pembangunan ini secara positif.

Mereka menilai kehadiran proyek membawa dampak langsung terhadap peningkatan akses infrastruktur dan membuka peluang kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat lokal hingga generasi berikutnya.

Dengan berbagai progres tersebut, Wanam diproyeksikan menjadi Pusat Cadangan Pangan Nasional.

Pemerintah menargetkan kawasan ini menjadi simpul produksi pangan baru yang memperkuat kemandirian Indonesia di sektor pangan sekaligus mengurangi ketergantungan impor. (Editor: Noverius Laoli)

Artikel ini telah tayang di Kontan dengan judul: Upaya Mendorong PSN Wanam Jadi Pusat Cadangan Pangan Nasional