Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membangun gedung-gedung tinggi dan infrastruktur megah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga sumber kehidupannya sendiri.

Jakarta (ANTARA) - Di tengah berbagai pencapaian yang patut disyukuri dalam sektor pangan nasional, ada satu isu penting yang layak direnungkan bersama terkait kecukupan ruang untuk menanam pangan bagi generasi yang akan datang di Indonesia.

Pertanyaan itu muncul dalam sebuah diskusi para sesepuh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat di Bandung belum lama ini. Perbincangan yang awalnya berlangsung ringan berubah menjadi refleksi mendalam tentang masa depan sawah Indonesia.

Keresahan yang mengemuka bukan semata-mata soal produksi beras hari ini, melainkan tentang keberlangsungan lahan pertanian yang selama ini menjadi fondasi ketahanan pangan nasional.

Kekhawatiran tersebut terasa semakin relevan ketika pemerintah tengah berupaya mempertahankan capaian swasembada beras yang berhasil diraih pada 2025.

Berbagai program peningkatan produksi terus dilakukan, termasuk rencana pencetakan sawah baru di Merauke, Papua, dan Kalimantan Tengah.

Namun, muncul pertanyaan mendasar tentang apakah membuka sawah baru akan cukup jika pada saat yang sama sawah-sawah produktif yang sudah ada terus berkurang?

Dalam sejarah pembangunan pertanian Indonesia, gagasan tentang perlindungan sawah sebenarnya bukan hal baru.

Saat penyusunan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, muncul perdebatan menarik mengenai nama regulasi tersebut.

Sebagian pihak mengusulkan istilah "Undang-Undang Sawah Abadi" karena dianggap lebih menggambarkan semangat perlindungan lahan pertanian.

Pada akhirnya dipilih nama yang lebih formal, tapi esensinya tetap sama, yaitu menjaga keberlangsungan lahan pertanian agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Semangat lahirnya undang-undang tersebut berangkat dari kenyataan yang sulit dipungkiri. Di berbagai daerah, terutama sentra produksi pangan, alih fungsi lahan pertanian berlangsung semakin cepat.

Sawah yang dahulu menghasilkan padi berubah menjadi kawasan perumahan, pusat bisnis, kawasan industri, hingga berbagai proyek infrastruktur.

Penyediaan Pangan

Pembangunan tentu penting. Jalan tol mempercepat konektivitas. Pelabuhan dan bandara meningkatkan daya saing ekonomi. Kawasan industri membuka lapangan kerja baru.

Namun, pembangunan yang baik seharusnya tidak mengorbankan fondasi kehidupan yang paling mendasar, yaitu kemampuan bangsa menyediakan pangan bagi rakyatnya sendiri.

Yang lebih memprihatinkan, persoalan yang terjadi bukan hanya alih fungsi lahan. Bersamaan dengan itu berlangsung pula alih kepemilikan lahan pertanian dari petani kepada pihak-pihak yang tidak lagi menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

Lahan sawah berubah menjadi instrumen investasi. Banyak petani yang menjual tanahnya karena tekanan ekonomi, kebutuhan keluarga, atau tergiur nilai jual yang tinggi.

Dalam jangka pendek, transaksi tersebut mungkin memberikan keuntungan finansial. Namun dalam jangka panjang, kehilangan lahan berarti kehilangan kemampuan untuk memproduksi pangan. Ketika lahan sudah berubah menjadi bangunan permanen, hampir mustahil mengembalikannya menjadi sawah yang produktif.

Persoalan ini sesungguhnya bukan hanya masalah petani. Ini adalah persoalan seluruh bangsa. Setiap butir nasi yang tersaji di meja makan memiliki hubungan langsung dengan keberadaan sawah yang terus terjaga.

Ketika luas sawah menyusut, maka ruang produksi pangan ikut menyempit. Pada titik tertentu, kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan menghadapi tantangan yang semakin besar.

Karena itu, gagasan tentang "sawah abadi" sebetulnya bukan sekadar slogan atau romantisme agraria. Gagasan ini merupakan bentuk tanggung jawab antargenerasi.

Sebuah kesadaran bahwa lahan pertanian bukan hanya aset ekonomi hari ini, melainkan warisan yang harus dijaga untuk anak cucu di masa depan.

Indonesia patut bersyukur karena dalam beberapa tahun terakhir kondisi pangan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia masih mencatat surplus beras. Bahkan cadangan beras pemerintah telah melampaui lima juta ton, sebuah capaian yang menjadi rekor baru sejak kemerdekaan.
Prestasi tersebut layak diapresiasi.

Namun keberhasilan hari ini tidak boleh membuat bangsa ini lengah terhadap ancaman yang sedang tumbuh secara perlahan. Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah produksi saat ini, melainkan juga oleh kemampuan menjaga sumber produksi untuk puluhan tahun mendatang.

Perlindungan Lahan

Dalam konteks itulah perlindungan lahan sawah menjadi sangat penting. Program pencetakan sawah baru tentu perlu didukung sebagai bagian dari upaya memperkuat produksi pangan nasional.

Namun perlindungan terhadap sawah yang sudah ada harus menjadi prioritas yang sama pentingnya. Menambah lahan baru sambil membiarkan sawah produktif hilang ibarat mengisi air ke dalam ember yang bocor.

Indonesia membutuhkan keberanian untuk menempatkan lahan pertanian sebagai aset strategis nasional. Penegakan tata ruang harus dilakukan secara konsisten.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa kawasan pertanian yang telah ditetapkan benar-benar terlindungi dari tekanan perubahan fungsi yang tidak terkendali.

Regulasi yang sudah ada harus diterapkan secara tegas dan tidak mudah dikompromikan oleh kepentingan jangka pendek.

Lebih dari itu, masyarakat juga perlu membangun kesadaran baru bahwa sawah bukan sekadar hamparan tanah yang menunggu nilai jual tertinggi.

Sawah adalah ruang kehidupan. Di sana terdapat kerja keras petani, tradisi yang diwariskan turun-temurun, serta harapan agar bangsa ini tetap mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Di banyak negara, ketahanan pangan kini menjadi isu strategis yang semakin penting. Perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik, dan gangguan rantai pasok global mengingatkan bahwa pangan tidak bisa selalu bergantung pada pasar internasional.

Ketika negara-negara penghasil pangan membatasi ekspor demi kebutuhan domestik, setiap bangsa harus mampu mengandalkan kekuatan produksinya sendiri.

Indonesia memiliki modal besar untuk itu. Tanah yang subur, iklim yang mendukung, dan jutaan petani yang selama ini menjadi penjaga pangan bangsa. Namun modal tersebut hanya akan berarti jika ruang pertanian tetap tersedia dan terlindungi.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai sawah abadi bukanlah perdebatan tentang masa lalu. Ini adalah percakapan tentang masa depan. Tentang pilihan yang harus dibuat hari ini demi memastikan generasi mendatang tidak mewarisi krisis pangan yang sebenarnya dapat dicegah sejak sekarang.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membangun gedung-gedung tinggi dan infrastruktur megah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga sumber kehidupannya sendiri.

Dan bagi Indonesia, salah satu sumber kehidupan itu bernama sawah. Menjaganya bukan sekadar urusan pertanian, melainkan bentuk tanggung jawab kepada masa depan bangsa.

*) Entang Sastraatmadja adalah Anggota Dewan Pakar DPN HKTI.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengunci 87% dari total 7,34 juta hektare lahan baku sawah (LBS) sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) atau sawah abadi yang tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apapun.

Kebijakan ini seiring dengan langkah pemerintah yang memperketat pengendalian alihfungsi lahan sawah melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Perpres ini merupakan revisi dari Perpres Nomor 59 Tahun 2019.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan lahan tersebut diposisikan sebagai sawah permanen atau sawah forever yang keberadaannya harus dijaga secara berkelanjutan.

“Lahan sawah yang dilindungi dalam arti tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apapun yang masuk dalam peta LP2B tidak boleh dialihfungsikan atau kalau dalam bahasanya itu sawah forever,” kata Nusron dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Untuk itu, Nusron menegaskan bahwa kebijakan ini harus selesai tahun ini. “Harus tahun ini. Makanya saya freeze di dalam tata ruangnya, kami kunci. Kalau dia tidak menentukan 87% yang mana lokasinya, semua LBS-nya kami nyatakan sebagai LP2B, sehingga tidak boleh ada alihfungsi di daerah tersebut untuk kepentingan apapun,” lanjutnya.

Nusron menuturkan bahwa saat ini terdapat 8 provinsi yang pengendalian alihfungsi sawahnya telah ditarik ke pemerintah pusat sejak 2021, yakni Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatra Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.

Selain itu, pemerintah juga akan menetapkan LP2B di 12 provinsi lain yang terdiri dari Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Data lahan ditargetkan rampung pada awal Maret 2026 sehingga dapat diputuskan sebelum akhir bulan.

“Dan akan ditetapkan menjadi LP2B yang merupakan itu sawah forever juga yang tidak bisa bisa diotak-atik. Jumlahnya harus 87% dari total LBS,” ujarnya.

Selanjutnya, pemerintah menargetkan penetapan LBS dan LP2B sebanyak 17 provinsi pada kuartal II/2026, sehingga totalnya mencapai 37 provinsi yang lahannya tidak boleh dialihfungsikan.

Selain penguncian sawah abadi, pemerintah juga mencatat tingginya alih fungsi lahan sawah dalam periode 2019–2025 yang mencapai 554.615 hektare. Dari total tersebut, seluas 144.255,1 hektare diketahui berada di dalam kawasan LP2B.

Nusron menjelaskan bahwa alihfungsi itu sebagian besar digunakan untuk kegiatan nonpertanian, terutama perumahan dan kawasan industri. Namun demikian, hanya sekitar 7.700 hektare lahan yang tercatat memperoleh izin dari pemerintah pusat.

“Yang dapat izin dari pemerintah pusat hanya 7.700-an sekian. Lainnya berarti izin pemerintah. Mungkin juga ada yang tidak izin. Ini yang mau kita tertibkan,” terangnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 44, Nusron menyebut alihfungsi LP2B hanya diperbolehkan untuk kepentingan umum dan wajib mengganti lahan.

“Menurut Undang-Undang, sanksinya dia mengganti lahan. Mengganti lahan sebanyak 3 kali lipat kalau lahan yang dipakai itu adalah lahan beririgasi teknis. Kalau lahannya dulu lahan reklamasi rawa 2 kali lipat. Kalau lahannya itu non-irigasi 1 kali lipat,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan pemerintah menetapkan luasan Lahan Sawah Dilindungi di delapan provinsi.

Lahan tersebut masuk dalam peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B. Statusnya ditetapkan sebagai sawah abadi.

Keputusan ini disepakati dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (10/2/2026).

“Kalau dalam bahasanya itu sawah forever atau kalau bahasanya Pak Zulhas yang alumni PGA itu sawah khalidina fiha abada (kekal abadi selamanya), total ada di delapan provinsi,” kata Nusron.

Delapan provinsi tersebut meliputi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Nusron menjelaskan, pengendalian alih fungsi lahan di wilayah tersebut sudah berjalan sejak 2021. Pemerintah pusat mengambil alih kendali kebijakan.

LP2B wajib terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi serta kabupaten dan kota.

Penetapan sawah abadi akan dilanjutkan ke provinsi lain. Pemerintah menargetkan penetapan bertahap di 12 provinsi berikutnya.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kiri), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah), Menteri Agraria dan tata Ruang (ATR) Nusron Wahid (dua dari kiri), dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman (kanan) dalam rapat di Kemenko Pangan, Selasa (10/2/2026).

Tim pelaksana diminta menyajikan data LP2B paling lambat pertengahan Maret 2026.

Dua belas provinsi tersebut meliputi Sumatera Utara, Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

“Akan ditetapkan menjadi LP2B yang merupakan itu sawah forever juga yang tidak bisa diutak atik,” ujar Nusron.

Target berikutnya ditetapkan akhir Juni 2026. Pemerintah menyiapkan penetapan sawah abadi dan LP2B di 17 provinsi lain.

Langkah ini membuat peta sawah abadi dan LP2B rampung di seluruh provinsi pada akhir 2026. Satu wilayah tidak termasuk dalam kebijakan ini.

“Karena ada 1 provinsi yang di otak atik kayak apapun gak punya sawah. Namanya Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,” kata Nusron.

Pemerintah saat ini mencatat luas Lahan Baku Sawah mencapai 7,38 juta hektar.

Dari jumlah tersebut, sekitar 6,42 juta hektar atau 87 persen masuk kategori LP2B.

Penetapan ini menjadikan LP2B sebagai zona lindung permanen. Lahan tersebut tidak boleh beralih fungsi ke kegiatan non-pertanian dan dipertahankan untuk menopang ketahanan pangan.