#30 tag 24jam
BRI (BBRI) Catat Pertumbuhan Kredit Double Digit, NPL Turun di Tengah Penyaluran KUR
BRI (BBRI) mencatat pertumbuhan kredit double digit hingga Q1 2026 dengan penurunan NPL, didukung penyaluran KUR Rp47,09 triliun ke 947 ribu debitur. [253] url asal
#bbri #pertumbuhan-kredit #kredit-double-digit #npl-turun #penyaluran-kur #kualitas-aset #kredit-program-pemerintah #risiko-bri #selective-growth #early-warning-system #recovery-bri #ekonomi-indonesia
(Bisnis.Com - Finansial) 06/05/26 08:23
v/212597/
Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) mencatat pertumbuhan kredit secara double digit hingga akhir kuartal I/2026, seiring dengan perbaikan kualitas aset di tengah penyaluran kredit program pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan ekspansi yang tetap sehat dan prudent.
“Hingga akhir triwulan I 2026, penyaluran kredit BRI tercatat tumbuh double digit diiringi dengan perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan. Hal ini mencerminkan ekspansi yang sehat dan prudent,” ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (5/5/2026
Dia menambahkan, perbaikan kualitas aset tercermin dari rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) yang menurun secara kuartalan, dari 3,07% pada akhir Desember 2025 menjadi 3,01% pada Maret 2026.
“Penurunan rasio NPL menunjukkan bahwa strategi pengelolaan risiko yang dijalankan BRI selama tahun 2025 mulai berjalan efektif,” kata dia.
Menurutnya, strategi tersebut meliputi selective growth, penguatan early warning system di segmen ritel, serta optimalisasi fungsi collection dan recovery.
Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, BRI juga melanjutkan perannya sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran kredit program.
“Untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia secara berkelanjutan, BRI telah menjadi mitra pemerintah dalam penyediaan program kredit bagi rakyat melalui penyaluran KUR yang dari Januari hingga Maret 2026 mencapai Rp47,09 triliun kepada 947 ribu debitur,” ujarnya.
Selain itu, penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi tercatat mencapai Rp17,13 triliun kepada lebih dari 125 ribu debitur pada periode yang sama.
Sebelumnya, Prabowo Subianto pada 1 Mei 2026 mengumumkan rencana penyaluran KUR dengan bunga maksimal 5% per tahun melalui bank-bank Himbara untuk memperluas akses pembiayaan UMKM.
OJK: Kredit program pemerintah dalam revisi aturan RBB tidak wajib
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa ketentuan penyaluran kredit kepada program strategis pemerintah yang tertuang dalam revisi Peraturan OJK (POJK) ... [381] url asal
#ojk #perbankan #kredit #kredit-program-pemerintah #program-pemerintah #kinerja-kredit
OJK meminta kepada bank untuk tetap memperhatikan manajemen risiko dan tata kelola yang baik
Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa ketentuan penyaluran kredit kepada program strategis pemerintah yang tertuang dalam revisi Peraturan OJK (POJK) tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) tidak bersifat mandatori.
Dalam hal ini, bank tetap memiliki keleluasaan dalam menerapkan strategi penyaluran kredit sesuai risk appetite dan risk tolerance masing-masing.
“OJK meminta kepada bank untuk tetap memperhatikan manajemen risiko dan tata kelola yang baik,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers RDKB di Jakarta, Selasa.
Dian menjelaskan, Rancangan POJK tentang RBB merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya.
Penyesuaian tersebut antara lain penambahan pengaturan terkait cakupan rencana bisnis, termasuk untuk mengakomodasi perkembangan digitalisasi perbankan serta penyempurnaan cakupan laporan realisasi dan laporan pengawasan RBB.
Revisi aturan RBB yang terkait dengan penyaluran kredit, termasuk kredit kepada program strategis pemerintah dan UMKM, ditujukan agar bank memiliki perencanaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui penyusunan RBB.
Untuk diketahui, OJK tengah membuka permintaan tanggapan dari publik atas rancangan regulasi, sebagaimana yang disampaikan melalui situs resmi OJK. Salah satu yang menjadi sorotan yakni perincian rencana penanaman dana dalam RBB.
Dalam Pasal 12 POJK 5/2016, rencana tersebut paling sedikit meliputi rencana penyediaan dana kepada pihak terkait; rencana pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur inti; rencana kredit berdasarkan kegiatan usaha tertentu; rencana kredit berdasarkan lapangan usaha, jenis penggunaan, provinsi, dan jenis akad; rencana kredit kepada UMKM; rencana penanaman dana dalam bentuk surat berharga; serta rencana penanaman dana lainnya.
Dalam draf RPOJK RBB, selain mempertahankan rincian rencana kredit sebagaimana diatur dalam POJK 5/2016, terdapat penambahan cakupan pada rincian penanaman dana, antara lain rencana pembiayaan ekspor impor; rencana penyaluran KUR; serta rencana pemberian kredit lainnya termasuk kredit dalam rangka program pemerintah.
Draf ketentuan tersebut mencontohkan kredit program pemerintah seperti kredit program perumahan, kredit ketahanan pangan dan energi, serta kredit usaha pembibitan sapi.
Per Maret 2026, penyaluran kredit perbankan tumbuh sebesar 9,49 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp8.659 triliun. Capaian ini meningkat dibandingkan posisi Februari 2026 yang tumbuh sebesar 9,37 persen (yoy).
OJK mencatat bahwa kredit UMKM telah menunjukkan perbaikan dengan tumbuh positif sebesar 0,12 persen (yoy), dibandingkan bulan Februari yang lalu terkontraksi sebesar 0,56 persen (yoy).
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dirut BTN sebut penyesuaian POJK RBB merinci program pemerintah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menilai penyesuaian Peraturan OJK (POJK) tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) hanya ... [559] url asal
#btn #bbtn #rbb #rencana-bisnis-bank #rencana-kredit #kredit-program-pemerintah
Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menilai penyesuaian Peraturan OJK (POJK) tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) hanya merinci dukungan bank terhadap berbagai program pemerintah yang selama ini sudah dilakukan.
“Saya membacanya, di (aturan) RBB yang baru nanti akan ada lembar lampiran terkait program pemerintah yang dikerjakan bank. Jadi lebih detail saja, diungkapkan di situ. Jadi ada lampiran khusus,” kata Nixon menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan bahwa selama ini perseroan juga telah mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari penyaluran KPR FLPP, kredit usaha rakyat (KUR), hingga kredit program perumahan (KPP).
Sehingga, menurut dia, pencantuman rencana pemberian kredit dalam RBB mendatang hanya memperjelas apa yang selama ini sudah berjalan.
Sebagai bank BUMN, Nixon memastikan bahwa dukungan terhadap kepentingan negara merupakan hal yang pasti dan menjadi program utama perseroan, sehingga porsi pembiayaan tersebut memang terbilang besar.
“Buat kami ini bukan sesuatu yang baru, hanya mendetailkan di lampiran RBB terkait dengan pengerjaan atau rencana kerja yang terkait dengan program pemerintah di 2026, 2027, dan seterusnya,” kata Nixon.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan penyesuaian POJK tentang RBB yang mendorong perbankan untuk lebih berpartisipasi dalam penyaluran kredit kepada program-program prioritas pemerintah.
“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Di dalamnya bagaimana kita mendukung bank lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah seperti MBG, 3 Juta Rumah, Kopdes, dan lain-lain, itu juga kita siapkan dalam ketentuan di RPOJK RBB tersebut,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia di Jakarta, Selasa (7/4).
Ketika ditanya wartawan mengenai Rancangan POJK (RPOJK) tersebut, Friderica atau akrab disapa Kiki menjelaskan bahwa pembiayaan untuk program prioritas tidak wajib, akan tetapi regulator mendorong hal tersebut.
“Tidak wajib, tapi kita dorong untuk itu. Kan semuanya harus sesuai dengan manajemen risiko dan risk appetite dari mereka (perbankan),” katanya.
Lebih lanjut, Kiki menyampaikan bahwa OJK saat ini tidak hanya berfokus untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melainkan juga mendorong sektor jasa keuangan agar lebih berperan terhadap pembangunan nasional.
“Kepada UMKM, misalnya, memang harus kita dorong, harus ada keberpihakan untuk UMKM. Kalau tidak, angkanya segitu-segitu saja kan,” katanya.
Terkait penyesuaian POJK tersebut, OJK tengah membuka permintaan tanggapan dari publik atas rancangan regulasi, sebagaimana yang disampaikan melalui situs resmi OJK. Salah satu yang menjadi sorotan yakni perincian rencana penanaman dana dalam RBB.
Dalam Pasal 12 POJK 5/2016, rencana tersebut paling sedikit meliputi rencana penyediaan dana kepada pihak terkait; rencana pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur inti; rencana kredit berdasarkan kegiatan usaha tertentu; rencana kredit berdasarkan lapangan usaha, jenis penggunaan, provinsi, dan jenis akad; rencana kredit kepada UMKM; rencana penanaman dana dalam bentuk surat berharga; serta rencana penanaman dana lainnya.
Dalam draf RPOJK RBB, selain mempertahankan rincian rencana kredit sebagaimana diatur dalam POJK 5 Tahun 2016, terdapat penambahan cakupan pada rincian penanaman dana, antara lain rencana pembiayaan ekspor impor; rencana penyaluran KUR; serta rencana pemberian kredit lainnya termasuk kredit dalam rangka program pemerintah.
Draf ketentuan tersebut mencontohkan kredit program pemerintah seperti kredit program perumahan, kredit ketahanan pangan dan energi, serta kredit usaha pembibitan sapi.
Di samping penambahan rincian penanaman dana, RPOJK terbaru memuat ketentuan di mana bank harus menguraikan rencana pembagian dividen pada lembar kebijakan dan strategi manajemen.
Draf RPOK menyebutkan, uraian tersebut paling sedikit meliputi informasi mengenai kebijakan umum yang mengatur pembagian dividen.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)