JAKARTA, KOMPAS.com - PT United Tractors Tbk (UNTR) memastikan tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, akan kembali beroperasi. Sebelumnya perusahaan menghentikan operasional tambang sejak Desember 2025.

Presiden Direktur UNTR, Iwan Hadiantoro, menyebut penghentian operasional tambang emas Martabe, yang dikelola oleh PT Agincourt Resources, dilakukan sejak Desember 2025. Langkah tersebut diambil untuk fokus pada penanganan bencana banjir dan tanah longsor di sekitar wilayah tambang.

Jika seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, tambang emas Martabe ditargetkan kembali beroperasi pada pertengahan Mei 2026. Untuk tahun ini, perseroan membidik produksi emas sekitar 60.000 ounce.

"Targetnya (produksi emas) sekitar 60.000 ounce untuk tahun ini," ujar Iwan usai gelaran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Kamis (16/4/2026).

UNTR saat ini tengah menyiapkan berbagai aspek operasional, termasuk pemanggilan kembali karyawan yang sebelumnya dirumahkan. Soal izin operasional, perusahaan telah memperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup.

“Kami juga memanggil kembali karyawan yang sempat dirumahkan setelah penghentian sementara operasional,” paparnya.

Pengoperasian kembali tambang tersebut juga akan diiringi dengan peningkatan standar keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan. Ia memastikan akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, serta para pemangku kepentingan untuk memastikan aktivitas tambang berjalan sesuai ketentuan.

Sebelumnya, PT Agincourt Resources termasuk dalam 28 perusahaan yang sempat dicabut sementara izin operasionalnya oleh pemerintah akibat dampak bencana di Sumatera pada akhir November 2025. Izin tersebut kemudian dipulihkan menjelang akhir Maret 2026.

Dampak penghentian operasional ini tercermin pada kinerja awal tahun. Volume penjualan emas UNTR anjlok signifikan menjadi hanya 2.000 ounce pada periode Januari–Februari 2026, jauh di bawah capaian 38.000 ounce pada periode yang sama tahun sebelumnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anak usaha grup PT Astra International Tbk (ASII), yaitu PT United Tractors Tbk (UNTR) menyatakan bersiap untuk mengoperasikan kembali Tambang Emas Martabe yang ditargetkan pada Mei 2026. Diproyeksikan, tambang itu dapat memproduksi emas hingga 60.000 ounce di sisa tahun ini.

"Pertengahan bulan Mei sudah bisa beroperasi, dan apabila itu kita sudah bisa beroperasi targetnya sekitar 60.000 ounce," ujar Presiden Direktur UNTR, Iwan Hadiantoro, dalam konferensi pers seusai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Menara Astra, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Sebelumnya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tambang Emas Martabe sempat dihentikan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) akibat bencana banjir di wilayah Sumatera pada akhir 2025. Tambang Emas Martabe merupakan aset milik anak usaha UNTR, yakni PT Agincourt Resources (PTAR).

Iwan menjelaskan perseroan saat ini juga tengah mempersiapkan kembali aktivitas pertambangan beserta dengan para kontraktor di Tambang Emas Martabe. Selain itu, perseroan juga mulai memanggil kembali karyawan yang sebelumnya dirumahkan akibat penghentian sementara operasional tambang.

"Karyawan-karyawan yang sudah sempat dirumahkan, kita panggil kembali. Dan yang paling penting itu kita berusaha untuk meningkatkan kualitas dan aspek keselamatan serta lingkungan hidupnya. Tentunya, kita terus bekerja sama secara intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)," ujar Iwan.

Sebagai informasi, penghentian operasional Tambang Emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR) diumumkan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, pada 6 Desember 2025.

Kebijakan tersebut diambil setelah dilakukan inspeksi udara dan darat di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga guna memverifikasi penyebab bencana, sekaligus mengevaluasi kontribusi aktivitas usaha terhadap peningkatan risiko banjir dan longsor.

Selain itu, langkah tersebut dilakukan guna memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan.

"Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta," ujar Hanif.

Jakarta (ANTARA) - Anak usaha grup PT Astra International Tbk (ASII) yaitu PT United Tractors Tbk (UNTR) menyatakan bersiap untuk mengoperasikan kembali Tambang Emas Martabe yang ditargetkan pada Mei 2026, dengan proyeksi dapat memproduksi emas hingga 60.000 ounce di sisa tahun ini.

"Pertengahan bulan Mei sudah bisa beroperasi, dan apabila itu kita sudah bisa beroperasi targetnya sekitar 60.000 ounce," ujar Presiden Direktur UNTR Iwan Hadiantoro dalam konferensi pers seusai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Menara Astra, Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tambang Emas Martabe sempat dihentikan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) akibat bencana banjir di wilayah Sumatera pada akhir tahun 2025.

Tambang Emas Martabe merupakan aset milik anak usaha UNTR, yakni PT Agincourt Resources (PTAR)

Iwan menjelaskan, perseroan saat ini juga tengah mempersiapkan kembali aktivitas pertambangan beserta dengan para kontraktor di Tambang Emas Martabe.

Selain itu, perseroan juga mulai memanggil kembali karyawan, yang sebelumnya dirumahkan akibat penghentian sementara operasional tambang.

"Karyawan-karyawan yang sudah sempat dirumahkan, kita panggil kembali. Dan yang paling penting itu kita berusaha untuk meningkatkan kualitas dan aspek keselamatan serta lingkungan hidupnya. Tentunya kita terus bekerja sama secara intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)," ujar Iwan.

Sebagai informasi, penghentian operasional Tambang Emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR) diumumkan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada 6 Desember 2025.

Kebijakan tersebut diambil setelah dilakukan inspeksi udara dan darat di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga guna memverifikasi penyebab bencana, sekaligus mengevaluasi kontribusi aktivitas usaha terhadap peningkatan risiko banjir dan longsor.

Selain itu, guna memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan.

"Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta," ujar Hanif.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) berharap agar pemerintah segera memperjelas kelanjutan operasi PT Agincourt Resources (PT AR) di daerah aliran sungai (DAS) Garoga, Batang Toru, Sumatera Utara.

"Sudah ada beberapa orang yang dihentikan, terutama dari pihak kontraktor, dan banyak di antara mereka itu sebetulnya anggota-anggota Perhapi juga. Jadi, Perhapi di sini memiliki concern agar segera ada keputusan dari pemerintah terhadap kelangsungan operasional ini," ujar Ketua Umum PERHAPI Sudirman Widhy Hartono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan evaluasi menyeluruh harus segera diselesaikan agar status operasional PT AR menjadi terang benderang, termasuk jika ada perbaikan yang harus dipenuhi.

Sudirman menyoroti terhentinya operasi PT AR selama tiga bulan menimbulkan kekhawatiran ekonomi, yakni nasib para pekerja dan mitra kerja PT AR, yang juga anggota profesi.

Ia mengatakan perusahaan yang beroperasi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, itu mempekerjakan sekitar tiga ribu orang yang mayoritas pekerja lokal.

Per Desember 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan sementara operasional PT AR yang mengoperasikan Tambang Emas Martabe, salah satu tambang emas besar di Indonesia, menyusul banjir dan longsor di Batang Toru.

PT AR merupakan satu-satunya perusahaan pertambangan dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah karena dinilai melanggar aturan dan menyebabkan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir November 2025.

Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) STJ Budi Santoso menilai penerapan kaidah pertambangan yang baik (Good Mining Practice) menjadi kunci utama dalam membedah polemik dampak operasi PT Agincourt Resources di daerah aliran sungai (DAS) Garoga, Batang Toru, Sumatera Utara.

Ia mengatakan penilaian para ahli terhadap prinsip teknis dan lingkungan telah terpenuhi, pemerintah diharapkan segera memberikan kepastian terkait keberlanjutan operasional perusahaan.

“Untuk kasus di wilayah Agincourt atau secara umum di DAS Garoga, saya pikir materi tersebut sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi dan faktor-faktor yang memengaruhinya,” ujar Budi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

PT Agincourt Resources tengah bernegosiasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait pembayaran gugatan perdata atas dugaan kerusakan lingkungan Sumatra. Agincourt adalah pengelola tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan dan merupakan anak usaha United Tractors (UNTR), bagian dari Grup Astra.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan proses negosiasi masih berlangsung. “Agincourt terakhir sedang negosiasi untuk melakukan pembayaran denda,” ujar Hanif usai Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah 2026 di Jakarta, Rabu (25/2).

Selain Agincourt, KLH juga bernegosiasi dengan PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE), pengelola PLTA Batang Toru. “Ini sudah proses untuk pembayaran gugatan perdatanya,” kata dia.

Setelah proses negosiasi rampung, hasilnya akan dilaporkan kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Sebelumnya, pada Januari lalu, Presiden Prabowo mengumumkan pencabutan izin 28 perusahaan di Sumatra menyusul bencana besar banjir dan longsor di tengah kerusakan hutan dan lahan. Dari jumlah tersebut, empat perusahaan digugat secara perdata oleh KLH, yakni PT Agincourt Resources sebesar Rp200,9 miliar, PT North Sumatera Hydro Power Rp22,5 miliar, PT Toba Pulp Lestari Rp3,89 triliun, dan PT Tri Bahtera Srikandi Rp158 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) tengah menjadi sorotan seiring dengan rencana pemerintah mengalihkan tambang emas di Martabe, Sumatera Utara milik PT Agincourt Resources.

Terakhir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, kepastian mengenai status izin tambang emas Martabe akan diumumkan pekan ini.

"Insya Allah minggu depan (diumumkan)," ujar Bahlil saat ditemui di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026). Bahlil bilang, pemerintah saat ini tengah meneliti ada tidaknya pelanggaran dalam operasional tambang emas tersebut.

Pemerintah juga tengah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap aspek perizinan, termasuk izin usaha pertambangan (IUP) atau kontrak karya.

Kemudian juga terkait perizinan lingkungan seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

"Kasih kami waktu 1-2 hari ini, kalau sudah clear, kami akan umumkan," tukas Bahlil.

Apa Itu Perminas?

Sampai saat ini belum ada informasi resmi mengenai Perminas.

Bahkan website resmi perusahaan pun belum ada sehingga belum dapat diketahui informasi yang lebih perinci mengenai profil Perminas.

Mengutip keterangan dari Danantara, Perminas adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki mandat untuk mendukung tujuan strategi nasional terkait pengembangan, pengelolaan, dan industrialisasi strategi mineral hilir, termasuk unsur tanah jarang dan mineral kritis lainnya.

Nama PT Perusahaan Mineral Nasional terdata di website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Alamat Perminas berlokasi di Wisma Danantara Indonesia Jalan Gatot Subroto No. KAV. 36-38 Jakarta Selatan.

Berbeda Dengan MIND ID

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Perminas berbeda dengan MIND ID.

Perminas berdiri langsung di bawah Danantara, terpisah dari Holding BUMN pertambangan tersebut (MIND ID). Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Perminas dibentuk untuk mengelola mineral strategis nasional atau mineral kritis.

"(Untuk mengelola) mineral kritis. Kan mineral banyak ya, sudah ada yang dikelola, sudah ada perusahaan, yang ini khusus yang mineral kritis," jelas Prasetyo saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026). CEO Danantara Rosan Roeslani menjelaskan, fokus yang dikelola oleh Perminas dan anak usaha MIND ID berbeda.

Anak usaha MIND ID bergerak di berbagai sektor pertambangan seperti PT Bukit Asam (Persero) Tbk pada batu bara, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pada nikel dan emas, PT Freeport Indonesia pada eksplorasi serta tambang tembaga dan emas, PT Timah (Persero) Tbk pada produksi timah, PT Indonesia Asahan Aluminium pada peleburan aluminium, dan PT Vale Indonesia Tbk pada nikel.

Sementara Perminas diarahkan mengelola mineral tanah jarang atau rare earth.

Tidak ada anak usaha MIND ID yang fokus mengelola komoditas tersebut.

Oleh karenanya, pemerintah membentuk Perminas agar ada BUMN yang fokus menggarap komoditas tersebut.

Mengingat permintaan global terhadap tanah jarang terus meningkat seiring kebutuhan industri dunia.

"Kalau Perminas ini memang lebih diarahkan untuk rare earth atau tanah jarang. Jadi memang setiap company mempunyai spesialisasi yang berbeda-beda," tambah Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup memastikan gugatan perdata yang diajukan terhadap enam perusahaan di Sumatra Utara (Sumut) tetap berjalan, meski terdapat peninjauan ulang pencabutan izin atas salah satu perusahaan.

"Jalan, ini sudah mau dibayar kok. Sidangnya sedang berlangsung di pengadilan," kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjawab pertanyaan ANTARA setelah aksi bersih sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) di Bekasi, Jawa Barat, akhir pekan lalu, dikutip dari Antara.

KLH telah menggugat perdata PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS, yang melakukan kegiatan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan DAS Batang Toru.

Total gugatan terhadap enam perusahaan tersebut adalah Rp4,84 triliun. Dari jumlah tersebut, gugatan atas kerugian lingkungan hidup mencapai Rp4,65 triliun dan pemulihan lingkungan hidup Rp178,48 miliar.

Sejalan dengan gugatan yang diajukan KLH, pemerintah hingga kini masih meninjau kembali pencabutan izin tambang PT Agincourt Resources. Nasib tambang emas Martabe yang dikelola anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR) itu akan diputuskan pekan depan.

Agincourt adalah salah satu dari 28 perusahaan di Sumatra yang dicabut izinnya oleh Presiden Prabowo Subianto lantaran diduga melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan sehingga berdampak pada bencana hidrometeorologi di Sumatra pada November 2025.

Sejak diumumkan pada 20 Januari 2026, izin tambang Agincourt Resources secara administratif belum dicabut. Administrasi pencabutan izin tambang Agincourt masih dievaluasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Meski demikian, melalui keterbukaan informasi pada 6 Februari 2026, UNTR menyampaikan bahwa Agincourt telah menghentikan sementara kegiatan operasionalnya sebagai bagian dari komitmen dan upaya dalam pemulihan dampak bencana alam di Provinsi Sumatra Utara sejak 6 Desember 2025.

Dalam perkembangan terbaru, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan kajian untuk memastikan operasional tambang Agincourt sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku.

"Kasih kami waktu 1-2 hari ini, kalau sudah clear, kami akan umumkan. Kalau memang ada masalah, harus ada sanksi. Minggu depan, insyaallah minggu depan," kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).

Bahlil menegaskan jika memang tidak ada pelanggaran yang ditemukan dari hasil kajian tersebut, pemerintah tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Agincourt dan mengembalikan pengelolaan tambang emas Martabe kepada pemilik Agincourt.

Namun, hingga saat ini belum ada kepastian dari proses administrasi dan tindak lanjut pengumuman karena masih dalam tahap pendalaman.

"Karena ada dua izin itu. Izin IUP-nya atau perjanjian kontrak karya pertambangannya, dengan izin lingkungan amdalnya dan IPPKH [izin pinjam pakai kawasan hutan]," tutur Bahlil.

Terkait hal itu, dia menyebut, pihaknya melakukan koordinasi teknis dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol. Dia menegaskan jika terdapat bukti pelanggaran, maka akan ada sanksi yang diberikan pemerintah.

"Tapi kalau tidak ada masalah, jangan juga kita memberikan sanksi kepada yang tidak berhak mendapat sanksi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah hingga kini masih meninjau kembali pencabutan izin tambang PT Agincourt Resources. Nasib tambang emas Martabe yang dikelola anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR) itu akan diputuskan pekan depan.

Agincourt adalah salah satu dari 28 perusahaan di Sumatra yang dicabut izinnya oleh Presiden Prabowo Subianto lantaran diduga melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan dan dan berdampak pada bencana hidrometeorologi.

Sejak diumumkan pada 20 Januari 2026, izin tambang Agincourt Resources secara administratif belum dicabut. Administrasi pencabutan izin tambang Agincourt masih dievaluasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Meski demikian, melalui keterbukaan informasi pada 6 Februari 2026, UNTR menyampaikan bahwa Agincourt telah menghentikan sementara kegiatan operasionalnya sebagai bagian dari komitmen dan upaya dalam pemulihan dampak bencana alam di Provinsi Sumatra Utara sejak 6 Desember 2025.

Dalam perkembangan terbaru, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan kajian untuk memastikan operasional tambang Agincourt sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku.

"Kasih kami waktu 1-2 hari ini, kalau sudah clear, kami akan umumkan. Kalau memang ada masalah, harus ada sanksi. Minggu depan, insyaallah minggu depan," kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).

Bahlil menegaskan jika memang tidak ada pelanggaran yang ditemukan dari hasil kajian tersebut, pemerintah tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Agincourt dan mengembalikan pengelolaan tambang emas Martabe kepada pemilik Agincourt.

Namun, hingga saat ini belum ada kepastian dari proses administrasi dan tindak lanjut pengumuman karena masih dalam tahap pendalaman.

"Karena ada dua izin itu. Izin IUP-nya atau perjanjian kontrak karya pertambangannya, dengan izin lingkungan amdalnya dan IPPKH [izin pinjam pakai kawasan hutan]," tutur Bahlil.

Terkait hal itu, dia menyebut, pihaknya melakukan koordinasi teknis dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol. Dia menegaskan jika terdapat bukti pelanggaran, maka akan ada sanksi yang diberikan pemerintah.

"Tapi kalau tidak ada masalah, jangan juga kita memberikan sanksi kepada yang tidak berhak mendapat sanksi," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, sebelumnya Bahlil mengatakan, kajian ulang terhadap pencabutan izin tambang Agincourt dilakukan sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

Menurutnya, peninjauan ulang dilakukan dalam rangka untuk memberikan kepastian investasi dan hukum kepada para investor, serta menjaga pertumbuhan ekonomi di Sumatra.

"Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Kajian dilakukan terhadap berbagai aspek, seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan proses pertumbuhan ekonomi di kawasan pertambangan.

Menurut Bahlil, kajian tersebut akan segera rampung. Dia juga memastikan bahwa dalam menentukan nasib izin tambang emas Martabe, pihaknya tidak menerima lobi-lobi dari pihak manapun.

"Kita harus fair. Dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa pengusaha enggak boleh mengatur negara, tapi negara juga enggak boleh zalim sama pengusaha. Kita, negara membutuhkan pengusaha. Pengusaha membutuhkan negara. Ini saling membutuhkan," ujarnya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengonfirmasi bahwa seluruh hasil evaluasi lintas instansi mengenai nasib operasional tambang emas Martabe itu telah dilaporkan langsung kepada Presiden. Laporan tersebut, lanjut Rosan, mencakup aspek hukum, teknis produksi, hingga strategi bisnis pengelola Tambang Emas Martabe tersebut.

“Perkembangan hasil kajian dan koordinasi lintas instansi tersebut telah dilaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian informasi dalam kerangka pengambilan kebijakan pemerintah secara menyeluruh,” ujarnya, Senin (9/2/2026).

Rosan menjelaskan pihaknya juga telah menerima dan menelaah surat klarifikasi dari manajemen Agincourt. Surat itu memuat penjelasan mengenai aspek hidrologi, lingkungan operasional, serta kepatuhan terhadap peruntukan kawasan. Kementerian juga melakukan koordinasi dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan serta kementerian/lembaga terkait.

Langkah ini guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun keputusan akan ditempuh secara hati-hati, transparan, dan berlandaskan hukum. Hal ini dilakukan demi menjaga kepastian serta kepercayaan iklim investasi nasional.

Risiko untuk Iklim Investasi

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono mengingatkan pemerintah lebih hati-hati dalam mengambil keputusan terkait Agincourt Resources.

Sudirman menilai wacana pemerintah untuk mengambil alih tambang Martabe dari Agincourt Resources masih terlalu prematur. Menurutnya, status Agincourt Resources adalah pemegang kontrak karya (KK), bukan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) seperti yang diduga banyak pihak.

"Dengan demikian untuk menghentikan status kontrak karya pertambangan bukanlah dengan mekanisme pencabutan izin melainkan melalui mekanisme pemutusan kontrak itu sendiri," tutur Sudirman.

Dia menuturkan, hingga saat ini Kementerian ESDM sebagai pihak yang berwenang masih belum secara resmi melakukan pemutusan kontrak terhadap KK Agincourt. Artinya, sepanjang KK Agincourt masih berlaku, maka pengambilalihan tambang Martabe masih tidak bisa dilakukan.

"Adapun mengenai rencana pemerintah untuk melakukan pemutusan kontrak karya pertambangan Agincourt secara sepihak, Perhapi berpendapat agar sebaiknya pemerintah berhati-hati mengingat hal ini bakal menjadi preseden buruk untuk iklim investasi pertambangan secara umum," imbuh Sudirman.

Dia lantas menjelaskan bahwa pencabutan izin KK seharusnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip due process of law dalam hukum administrasi. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan dikodifikasi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Secara konseptual, kata dia, pencabutan izin yang tidak didasarkan pada evaluasi proporsional dengan tingkat pelanggaran, atau dilakukan tanpa memberikan kesempatan pembelaan yang memadai, berpotensi dikualifikasikan sebagai tindakan administratif yang cacat. Ini baik secara prosedural maupun substantif.

Menurut Sudirman, dalam upaya untuk mencabut izin sebuah tambang atau memutus hubungan kontrak karya seharusnya melalui prosedur hukum yang benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta peraturan turunannya.

"Selama pelaku usaha pemegang kontrak karya atau pemegang IUP sudah melakukan kegiatan usaha pertambangan yang baik dan benar, dokumennya lengkap, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mencabut izin atau memutus kontrak karya tersebut," jelasnya.

Dia mengatakan bahwa jika pun ada pelanggaran-pelanggaran, baik terkait lingkungan atau lainnya, pembuktiannya harus ditempuh melalui kajian yang mendalam dan pembuktian kausalitas yang ketat.

Sudirman menyebut, berdasarkan temuan Satgas PKH diindikasikan Agincourt melakukan pelanggaran lingkungan, hal tersebut dapat menjadi indikasi awal. Namun, pembuktian harus diperkuat melalui kajian ilmiah dan teknis yang memenuhi standar environmental liability.

"Perusahaan yang dikenai sanksi pun berhak memperoleh kesempatan untuk didengar, termasuk untuk menyampaikan klarifikasi dan menempuh upaya administratif," ucap Sudirman. (M Ryan Hidayatullah)

KOMPAS.com-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan nasib pengelolaan tambang emas Martabe di Sumatera Utara akan diumumkan pekan depan.

“Minggu depan, insya Allah minggu depan,” ujar Bahlil saat ditemui di acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Ia mengatakan pengelolaan tambang tersebut masih dalam tahap penelitian untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.

Tambang emas Martabe kerap dikaitkan dengan banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera pada November 2025.

“Kalau memang dalam penelitiannya itu tidak menemukan sebuah pelanggaran yang berarti, maka pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya,” ucap Bahlil.

Saat ini tambang Martabe dikelola PT Agincourt Resources.

Bahlil juga menyebut belum ada proses administrasi lanjutan terkait pengumuman pencabutan izin.

“Karena ada izin IUP (Izin Usaha Pertambangan)-nya atau perjanjian kontrak karya pertambangannya, dengan izin lingkungan Amdal (analisis dampak lingkungan)-nya dan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan). Dan saya sudah melakukan koordinasi teknis dengan Menteri Lingkungan, Pak Hanif, ya,” kata Bahlil.

Ia memperkirakan pembahasan lanjutan membutuhkan waktu satu hingga dua hari. Hasilnya akan diumumkan setelah ada kepastian.

“Kalau memang ada masalah, harus ada sanksi. Tapi kalau tidak ada masalah, jangan juga kita memberikan sanksi kepada yang tidak berhak mendapat sanksi,” kata Bahlil.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan pada 20 Januari 2026 mengumumkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan. Nama Agincourt termasuk dalam daftar tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pencabutan merujuk hasil audit lingkungan di tiga wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Beberapa hari kemudian, pada 28 Januari, Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria menyampaikan rencana pengambilalihan operasional tambang Martabe oleh Perminas, BUMN baru di sektor mineral.

Presiden Prabowo Subianto pada 11 Februari meminta jajaran pemerintah bersikap proporsional terhadap pengusaha yang izinnya masih ditinjau, termasuk izin tambang Martabe.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan nasib pengelolaan tambang emas Martabe yang berlokasi di Sumatera Utara akan diumumkan pekan depan.

“Minggu depan, insya Allah minggu depan,” ujar Bahlil ketika ditemui saat acara Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

Bahlil menyampaikan saat ini pengelolaan tambang emas Martabe masih dalam penelitian untuk membuktikan pelanggaran-pelanggarannya.

Tambang emas Martabe merupakan tambang yang acapkali dikaitkan dengan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera pada November 2025.

“Kalau memang dalam penelitiannya itu tidak menemukan sebuah pelanggaran yang berarti, maka pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya,” ucap Bahlil.

Adapun yang saat ini mengelola tambang emas Martabe adalah PT Agincourt Resources (PTAR).

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan belum ada proses administrasi dari tindak lanjut pengumuman pencabutan izin tambang emas Martabe.

“Karena ada izin IUP (Izin Usaha Pertambangan)-nya atau perjanjian kontrak karya pertambangannya, dengan izin lingkungan Amdal (analisis dampak lingkungan)-nya dan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan). Dan saya sudah melakukan koordinasi teknis dengan Menteri Lingkungan, Pak Hanif, ya,” kata Bahlil.

Ia mengatakan perlu waktu 1–2 hari untuk membahas kelanjutan nasib tambang Martabe. Apabila sudah jelas, lanjut Bahlil, maka akan diumumkan.

“Kalau memang ada masalah, harus ada sanksi. Tapi kalau tidak ada masalah, jangan juga kita memberikan sanksi kepada yang tidak berhak mendapat sanksi,” kata Bahlil.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam jumpa pers di Jakarta pada 20 Januari 2026 mengumumkan ada 28 perusahaan yang izinnya dicabut karena diyakini melanggar ketentuan.

Dari daftar tersebut, ada nama Agincourt yang mengelola tambang emas Martabe.

Dalam jumpa pers yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pencabutan itu merujuk kepada hasil audit lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tiga wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selepas itu, beberapa hari setelahnya (28/1), Kepala Badan Pengaturan BUMN yang juga Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengungkap rencana operasional tambang emas Martabe akan diambil alih oleh Perminas, BUMN baru yang dibentuk untuk mengelola industri mineral dalam negeri.

Kemudian, pada Rabu (11/2), Presiden Prbaowo Subianto meminta jajarannya untuk berlaku proporsional terhadap para pengusaha yang saat ini izin usahanya masih ditinjau dan dikaji kembali, termasuk izin tambang emas di Martabe, Sumatera Utara, yang masih dikelola oleh PT Agincourt Resources (PTAR).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Saya bicara sama Pak Menteri Bahlil kemarin. Beliau sudah diperintahkan Presiden mengevaluasi cepat dan sedang dilakukan, kira-kira kesimpulannya sudah ada

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto terhadap izin tambang emas di Martabe, Sumatera Utara, yang dikelola oleh PT Agincourt Resources (PTAR), nantinya bebas dari intervensi pihak mana pun.

Saat dikonfirmasi wartawan di Kantor DEN Jakarta, Jumat, Luhut menegaskan Presiden Prabowo tidak akan membiarkan ada tekanan luar yang mempengaruhi keputusannya.

“Tidak ada (tekanan luar). Mana ada Presiden itu mau ditekan-tekan,” kata Luhut.

Dia pun mengaku telah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membicarakan persoalan Martabe.

Bahlil, kata dia, telah bergerak cepat untuk mengevaluasi izin usaha pertambangan (IUP) untuk tambang emas Martabe yang saat ini dikantongi oleh Agincourt, sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

“Saya bicara sama Pak Menteri Bahlil kemarin. Beliau sudah diperintahkan Presiden untuk mengevaluasi cepat dan sedang dilakukan, kira-kira kesimpulannya sudah ada,” tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk berlaku proporsional terhadap para pengusaha yang saat ini izin usahanya masih ditinjau kembali, termasuk tambang emas di Martabe.

Bahlil, saat rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan RI Jakarta, Rabu (11/2), menyebut pemerintah belum secara resmi mencabut IUP untuk tambang emas Martabe yang saat ini dikantongi oleh Agincourt. Walaupun demikian, izin tersebut tengah ditinjau kembali.

Jika nantinya tidak ditemukan ada pelanggaran, Bahlil menyatakan pemerintah akan berlaku adil terhadap perusahaan yang saat ini mengantongi IUP tambang emas Martabe.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam jumpa pers di Jakarta pada 20 Januari 2026 mengumumkan ada 28 perusahaan yang izinnya dicabut karena diyakini melanggar ketentuan. Dari daftar tersebut, ada nama Agincourt yang mengelola tambang emas Martabe.

Dalam jumpa pers yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pencabutan itu merujuk kepada hasil audit lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tiga wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Selepas itu, beberapa hari setelahnya (28/1), Kepala Badan Pengaturan BUMN yang juga COO Danantara Dony Oskaria mengungkap rencana operasional tambang emas Martabe akan diambil alih oleh Perminas, BUMN baru yang dibentuk untuk mengelola industri mineral dalam negeri.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah adanya lobi dari pihak pengusaha terkait proses evaluasi pencabutan izin tambang emas Martabe di Sumatera Utara milik PT Agincourt Resources.

Nama PT Agincourt Resources masuk dalam daftar 28 perusahaan yang dicabut izinnya buntut bencana besar banjir Sumatra, sehingga izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan dicabut.

Bahlil menegaskan seluruh keputusan pemerintah dilakukan secara objektif dan berdasarkan hasil kajian.

"Tidak ada (lobi), saya tidak pernah dilobi oleh pihak manapun. Saya hanya objektif saja. Saya kan mantan menteri investasi, mantan pengusaha juga. Artinya kita harus fair," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2).

Ia menambahkan pemerintah tetap berpegang pada prinsip keadilan dalam menyikapi status izin tambang tersebut. Jika tidak ditemukan pelanggaran, maka hak-hak investor akan dipulihkan. Namun, jika ada pelanggaran, sanksi akan diberikan secara proporsional.

"Kita harus fair dong, kita harus fair, kita harus bisa memberikan sebuah kepastian. Kalau dia tidak bersalah maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari. Artinya kalau dia tidak salah ya bisa kita pulihkan semuanya, apa yang menjadi hak-haknya," katanya.

Menurut Bahlil, arahan tersebut telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas. Pemerintah diminta melakukan pengecekan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran sebelum mengambil keputusan final.

"Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek (izin tambang emas Martabe) kalau memang tidak ada pelanggaran harus kita pulihkan hak-hak investor dan kalau memang itu ada pelanggaran ya diberikan sanksi secara proporsional," ujarnya.

Saat ini, Kementerian ESDM masih melakukan penilaian administratif dan teknis, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (LH). Bahlil menyebut proses kajian tidak akan berlangsung lama.

"Sekarang kita lagi melakukan penilaian ya, penataannya. Kita lagi cross-check dari sisi pertambangannya. Kemarin juga saya berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup Pak Hanif (Faisol), dan Pak Hanif juga lagi melakukan kajian, insya Allah dalam waktu dekat sudah selesai dan feeling saya sih insya Allah semuanya akan baik-baik saja," katanya.

Tambang emas Martabe dikelola oleh PT Agincourt Resources yang beroperasi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Nama perusahaan tersebut masuk dalam daftar 28 perusahaan yang diumumkan izinnya dicabut oleh pemerintah karena diduga terkait pelanggaran kerusakan hutan dan memicu bencana banjir di Pulau Sumatra.

Dari total 28 perusahaan, sebanyak 22 perusahaan bergerak di sektor pemanfaatan hutan (PBPH) seluas 1.010.592 hektare, sementara enam perusahaan lainnya bergerak di bidang tambang, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu. PT Agincourt Resources termasuk dalam kelompok terakhir.

Pihak Agincourt sebelumnya menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan baru mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan media.

Perusahaan menyatakan akan menghormati setiap keputusan pemerintah dan tetap berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga membentuk perusahaan baru, PT Perminas, untuk mengambil alih pengelolaan tambang emas di Martabe. Namun, proses evaluasi izin oleh Kementerian ESDM masih berlangsung dan belum ada keputusan final yang diumumkan secara administratif.