Walhi mengkritik pemerintah soal penanganan kerusakan lingkungan Sumatra. Organisasi pegiat lingkungan itu mempertanyakan sikap pemerintah yang kelihatan fokus mengurus pengalihan konsesi pasca-pencabutan izin puluhan perusahaan.

Pada Januari lalu, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut izin 28 perusahaan karena dinilai melanggar aturan. Tak lama setelah itu, pemerintah memutuskan untuk mengkaji ulang pencabutan izin beberapa perusahaan. Pemerintah juga bicara soal pengalihan konsesi lahan milik sejumlah perusahaan yang dicabut izinnya ke Danantara, untuk kemudian dikelola oleh BUMN.

Menurut Walhi, keputusan ini justru menimbulkan pertanyaan serius: apakah pencabutan izin tersebut hanya konsolidasi aset dalam skema investasi negara? “Pergeseran (pemegang konsesi) ini berisiko hanya mengganti aktor pengelola tanpa mengubah paradigma ekstraktif yang selama ini memicu krisis ekologis dan konflik sosial, “ kata Koordinator Pengkampanye Walhi Uli Arta Siagian, melalui keterangan tertulis, Jumat (13/2).

Menurut dia, pencabutan izin tersebut seharusnya menjadi momentum audit menyeluruh atas kerusakan lingkungan serta memastikan pertanggungjawaban hukum korporasi pelanggar. Pencabutan izin tidak boleh menghentikan proses pidana, perdata, atau kewajiban ganti rugi dan pemulihan lingkungan.

Kesempatan ini juga perlu dimanfaatkan untuk memulihkan wilayah terdampak, termasuk masyarakat dan ekosistemnya.

Gelapnya Informasi Pencabutan Izin

Walhi menagih informasi detail terkait dasar pencabutan izin ke-28 perusahaan. “Tanpa transparansi, publik tidak dapat menguji apakah keputusan ini benar-benar berbasis bukti dan hukum, atau sekadar keputusan administratif yang minim akuntabilitas,” ucap Uli.

Walhi mendesak keterbukaan penuh seluruh dokumen pencabutan izin kepada publik, termasuk hasil audit lingkungan, peta lokasi, dasar hukum keputusan, serta data luasan dan status lahan.

Untuk itu, Walhi telah bersurat untuk meminta keterbukaan informasi publik kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Uli menambahkan, negara juga wajib membuka proses dan tahapan penegakan hukum terhadap para perusahaan. Sebab, publik berhak mengetahui apakah ada sanksi lanjutan, denda, gugatan, atau kewajiban restorasi yang tetap berjalan.

Walhi juga meminta pemerintah melibatkan masyarakat terdampak dalam penyusunan rencana pemulihan ekologis dan sosial di Sumatra, dan menyampaikan rencana tersebut secara terbuka ke publik.

Sebagai informasi, perusahaan dalam daftar pencabutan izin termasuk pemegang konsesi hutan tanaman industri terbesar di Sumatra Utara Toba Pulp Lestari eks-Indorayon; pengelola tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan yaitu Agincourt yang merupakan anak usaha United Tractors (UNTR) dan bagian dari Grup Astra; dan pengembang PLTA Batang Toru North Sumatra Hydro Energy.

Ketiganya juga termasuk dalam daftar perusahaan yang digugat perdata oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dalam perkara kerusakan lingkungan di Sumatra.

Kerusakan Hutan, Ancaman Bagi Pesisir

Walhi memperingatkan, pengelolaan lahan dan hutan di hulu yang tidak berorientasi pada pemulihan ekologis akan terus memperparah kerusakan ekosistem pesisir. “Laut dan darat adalah satu kesatuan ekologi. Jika di hulu hanya terjadi pergantian aktor industri tanpa agenda pemulihan, maka pesisir dan laut tetap akan menjadi korban,” kata Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut Walhi Mida.

Dia pun meminta pemerintah melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan dalam penyusunan rencana pemulihan. “Karena mereka-lah yang paling terdampak dan sekaligus menjadi penjaga pertama kawasan pesisir,” ujar Mida.

Walhi menekankan, ini kesempatan negara untuk membuktikan bahwa pencabutan izin adalah langkah koreksi menuju tata kelola sumber daya alam yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Bukan sekadar perpindahan penguasaan dari korporasi swasta ke korporasi negara tanpa perubahan paradigma.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berharap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru tetap dapat lanjut beroperasi.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani menjelaskan, hingga saat ini, pemerintah masih mengkaji ulang pencabutan izin usaha PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE).
Adapun, NSHE merupakan salah satu dari 28 perusahaan yang izin usahanya dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto buntut dari bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra dan Aceh. Perusahaan disinyalir menyalahi aturan lingkungan.
Eniya belum bisa memastikan apakah izin NSHE dan pengelolaan PLTA Batang Toru bakal dipulihkan atau tidak. Namun, dia berharap proyek PLTA Batang Toru bisa dilanjutkan.
"Ya saya kan berharap saja kan, kalau saya pro untuk menambah EBT [energi baru terbarukan] toh?" ucap Eniya ditemui di Kantor Ditjen EBTKE, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Dia juga berharap PLTA tersebut bisa tetap melakukan commercial operation date (COD) atau beroperasi komersial pada akhir 2026 mendatang.
"Doakan ya. Biar nambah itu bauran [EBT] nya," ucapnya.
Asal tahu saja, NSHE merupakan perusahaan patungan atau joint venture (JV) yang tengah membangun PLTA Batang Toru berkapasitas 510 megawatt (MW).
Adapun, saham NSHE dimiliki oleh gabungan perusahaan investasi internasional, termasuk pihak China/Singapura dan sub-holding energi milik PT PLN (Persero).
Perinciannya, mayoritas saham NSHE dimiliki oleh PT Dharma Hydro Nusantara yakni sebesar 52,82%. Kemudian, 25% saham dipegang oleh PLN melalui PLN Nusantara Renewables dan 22,18% saham NSHE dipegang oleh Fareast Green Energy Pte. Ltd.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bakal mengkaji kemungkinan pembatalan pencabutan izin usaha NSHE. Dia menuturkan, PLTA Batang Toru seharusnya sudah melakukan commercial operation date (COD) pada 2025 lalu. Namun, proses itu mundur sehingga ditargetkan kembali pada akhir 2026 ini.
Menurutnya, dengan kapasitas EBT mencapai 510 MW, keberadaan PLTA Batang Toru cukup menjadi perhatian. Oleh karena itu, Bahlil bakal melakukan kajian tindak lanjut pencabutan izin.
Dia mengatakan bahwa jika hasil kajian menunjukkan perusahaan tidak melanggar aturan, maka ada kemungkinan untuk beroperasi kembali.
"Sudah barang tentu akan dilakukan kajian-kajian lebih mendalam, termasuk FS [feasibility study]-nya. Nanti kami lihat perkembangan setelah dilakukan kajian," ucap Bahlil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Adapun, PLTA yang berlokasi di Sungai Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara itu dirancang sebagai pembangkit tipe run-of-river (peaker).
Dengan nilai investasi mencapai US$1,67 miliar atau setara Rp28,33 triliun (asumsi kurs Rp16.967 per US$), PLTA Batang Toru akan mendukung sekitar 15% beban puncak sistem listrik Sumatra dan menjadi salah satu PLTA terbesar di pulau tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup menggugat perdata PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) untuk membayar ganti rugi sebesar Rp200,6 miliar dalam perkara kerusakan lingkungan. NSHE adalah pengembang sekaligus operator Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru, di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Ini terungkap dari materi gugatan KLH terhadap PT NSHE yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 20 Januari 2026. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 60/Pdt.Sus-LH/2026/PN JKT.SEL.

Dalam gugatannya, KLH meminta majelis hakim menyatakan NSHE bertanggung jawab secara mutlak (strict liability) atas kerugian yang ditimbulkan. “Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian yang dibayar secara tunai dan disetor ke Kas Negara, sebesar Rp200.688.429.135,” demikian tertulis.

Tuntutan ganti rugi tersebut terdiri dari kerugian ekologis Rp87,97 miliar; kerugian ekonomi lingkungan berupa Kerugian Hilang Umur Pakai Lahan Rp51,67 miliar; serta biaya pemulihan untuk mengembalikan fungsi ekologis Rp22,54 miliar. Perusahaan juga dituntut membayar biaya verifikasi sengketa lingkungan hidup Rp166,09 juta.

Kemudian, terdapat juga kerugian lingkungan hidup dari pembukaan lahan yang mengakibatkan peningkatan aliran permukaan (runoff), sebesar Rp 32,58 miliar. Dan, kerugian lingkungan akibat peningkatan sedimentasi sebesar Rp5,73 miliar.

KLH juga menuntut NSHE untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup dan mengajukan dokumen rencana pemulihan.

KLH meminta majelis hakim agar NSHE menghentikan seluruh usaha atau kegiatan PLTA selama proses hukum berlangsung hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Peluang Lanjutkan Operasi: NSHE Diminta Koreksi Total Proyek

NSHE ini masuk dalam daftar 28 perusahaan di Sumatra yang diminta Presiden Prabowo untuk dicabut izinnya. Namun, perusahaan telah meminta audit lingkungan ulang guna mempertahankan operasinya. KLH pun menunjuk auditor merespons permintaan tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memberikan sinyal persetujuan keberlanjutan operasi, asalkan ada koreksi total proyek. “Saya sudah sampaikan, saya setuju untuk dikoreksi total,” kata Hanif, saat ditemui usai acara ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa (3/2).

Menurut dia, bila mau dilanjutkan, maka keseluruhan proyek tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah keamanan dan kelestarian lingkungan, seperti ketahanan bendungan dan lainnya. Hal ini dinilai penting karena lokasi proyek PLTA milik NSHE berada di hulu Kampung Batang Toru. Bahkan, jarak lokasi proyek dan lokasi pemukiman tak lebih dari 10 kilometer.

“Benar-benar ada di sisi sungai dari Kampung Batang Toru. Tentu Kampung Batang Toru harus kita jaga,” ucap dia.

Saat ini, NSHE tengah menjalani audit lingkungan ulang. Kementerian Lingkungan Hidup telah menunjuk auditor untuk audit tersebut. Audit ulang ini merupakan permintaan dari perusahaan pasca-izinnya dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto pada Januari lalu.

Siapa NSHE?

Berdiri pada 2008, NSHE merupakan perusahaan patungan antara PLN dengan mitra asing antara lain BUMN Tiongkok SDIC Power Holdings yang memegang saham melalui jalur tidak langsung. Perusahaan merupakan pengembang PLTA Batang Toru -- PLTA terbesar di Sumatra, dengan kapasitas 510 megawatt.

Secara rinci, pemegang saham NSHE yaitu Dharma Hydro Nusantara (52,82%), PLN Nusantara Renewables (25%) dan Fareast Green Energy (22,18%). Anak usaha SDIC Power Holdings, Jaderock Investment Singapore, adalah pemegang saham mayoritas Fareast. Dan Fareast, melalui Asia Ecoenergy Development, dilaporkan memiliki saham Dharma Hydro Nusantara.

Nilai investasi proyek PLTA Batang Toru mencapai US$1,67 miliar atau sekitar Rp28 triliun dan dijadwalkan beroperasi pada tahun ini.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akan mendampingi PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE) dalam proses audit lingkungan proyek PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Langkah ini diambil setelah pemerintah mencabut izin perusahaan tersebut lantaran diduga terlibat dalam kerusakan lingkungan yang memicu banjir besar di Sumatra pada November 2025.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa NSHE kini tengah menghadapi konsekuensi hukum, termasuk denda administratif.

"Ini kemarin seperti ada denda lingkungan dan segala macam, itu kan proses perdata sudah berlangsung, ya tinggal dipenuhi saja," ujar Eniya saat ditemui di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Pasca pencabutan izin, NSHE telah mengajukan permohonan audit ulang terhadap pengelolaan lingkungan mereka. Eniya menegaskan posisi Kementerian ESDM adalah memberikan pendampingan teknis agar proyek strategis nasional berkapasitas 510 MW ini tetap dapat mencapai target operasionalnya.

"Nanti real-nya, audit lingkungannya, bagaimana prosesnya ya kita tunggu saja, tapi kita dampingi terus. Jadi kita ikuti proses itu, kita mendampingi ya agar tetap bisa Commercial Operation Date (COD)," tuturnya.

Meski berada di bawah pengawasan ketat dan proses audit dari Kementerian Lingkungan Hidup, Eniya menjamin bahwa pengerjaan fisik proyek tidak akan terhenti. PLTA Batang Toru yang dirancang menggunakan empat turbin (4x127,5 MW) ini tetap ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2026.

"Oh tidak sih (terganggu). Kita menunggu keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup," pungkas Eniya menanggapi nasib kelanjutan proyek di tengah proses audit.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq buka suara soal kemungkinan pembatalan pencabutan izin usaha PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE).
NSHE adalah salah satu dari 28 perusahaan yang izin usahanya dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto buntut dari bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra dan Aceh. Perusahaan disinyalir menyalahi aturan lingkungan.
Adapun, NSHE merupakan perusahaan patungan atau joint venture (JV) yang tengah membangun PLTA Batang Toru berkapasitas 510 megawatt (MW).
Hanif menuturkan, pihaknya tak mau berandai-andai apakah NSHE bakal beroperasi kembali atau tidak. Dia pun menilai konstruksi proyek PLTA Batang Toru merusak lingkungan.
"Kacamata saya memang itu konstruksinya tidak ramah lingkungan. Saya sudah sampaikan, saya sih setuju untuk dikoreksi total,” ucap Hanif di Jakarta, Selasa (2/2/2026).
Oleh karena itu, dia menyebut bahwa jika kelak pembangunan PLTA Batang Toru tetap dilanjutkan, maka harus ada evaluasi total. Hanif menekankan, pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) itu harus mengedepankan aspek lingkungan.
"Tentu kalau ini mau dilanjutkan harus memenuhi kaidah-kaidah lingkungan, ketahanan bendungan dan lain-lain karena kita tahu persis NSHE ini berada di hulu dari suatu kampung di bawahnya yang kita kenal dengan kampung Batang Toru,” kata Hanif.
Asal tahu saja, saham NSHE dimiliki oleh gabungan perusahaan investasi internasional, termasuk pihak China/Singapura dan sub-holding energi milik PT PLN (Persero).
Perinciannya, mayoritas saham NSHE dimiliki oleh PT Dharma Hydro Nusantara yakni sebesar 52,82%. Kemudian, 25% saham dipegang oleh PLN melalui PLN Nusantara Renewables dan 22,18% saham NSHE dipegang oleh Fareast Green Energy Pte. Ltd.
Adapun, PLTA yang berlokasi di Sungai Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara itu dirancang sebagai pembangkit tipe run-of-river(peaker).
Dengan nilai investasi mencapai US$1,67 miliar atau setara Rp28,33 triliun (asumsi kurs Rp16.967 per US$), PLTA Batang Toru akan mendukung sekitar 15% beban puncak sistem listrik Sumatra dan menjadi salah satu PLTA terbesar di pulau tersebut.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku bakal mengkaji kemungkinan pembatalan pencabutan izin usaha NSHE, khususnya untuk proyek PLTA Batang Toru.
Bahlil menuturkan, PLTA Batang Toru seharusnya sudah melakukan commercial operation date (COD) pada 2025 lalu. Namun, proses itu mundur sehingga ditargetkan kembali pada akhir 2026 ini.
Menurutnya, dengan kapasitas EBT mencapai 510 MW, keberadaan PLTA Batang Toru cukup menjadi perhatian. Oleh karena itu, Bahlil bakal melakukan kajian tindak lanjut pencabutan izin.
Dia mengatakan bahwa jika hasil kajian menunjukkan perusahaan tidak melanggar aturan, maka ada kemungkinan untuk beroperasi kembali.
"Sudah barang tentu akan dilakukan kajian-kajian lebih mendalam, termasuk FS [feasibility study]-nya. Nanti kami lihat perkembangan setelah dilakukan kajian," ucap Bahlil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq setuju proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru milik PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) dikoreksi total. Pasalnya, konstruksinya dinilai tidak ramah lingkungan.

“Saya sudah sampaikan, saya setuju untuk dikoreksi total,” kata Hanif, saat ditemui usai acara ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa (3/2).

Hanif kembali menyinggung adanya perubahan lanskap akibat aktivitas NSHE. Jika mau dilanjutkan, maka keseluruhan proyek tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah keamanan dan kelestarian lingkungan, seperti ketahanan bendungan dan lainnya.

Hal ini dinilai penting karena lokasi proyek PLTA milik NSHE berada di hulu Kampung Batang Toru. Bahkan, jarak lokasi proyek dan lokasi pemukiman tak lebih dari 10 kilometer.

“Benar-benar ada di sisi sungai dari Kampung Batang Toru. Tentu Kampung Batang Toru harus kita jaga,” ucap dia.

Saat ini, NSHE tengah menjalani audit lingkungan ulang. Kementerian Lingkungan Hidup telah menunjuk auditor untuk audit tersebut. Audit ulang ini merupakan permintaan dari perusahaan pasca-izinnya dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto pada Januari lalu.

Siapa NSHE?

Pada Januari lalu, pemerintah resmi mencabut izin 28 perusahaan yang melanggar aturan pemanfaatan hutan yang beroperasi di tiga Provinsi terdampak bencana di Sumatera. PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE) termasuk yang terkena pencabutan izin.

NSHE adalah produsen listrik swasta, pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Toru (PLTA Batang Toru) yang berlokasi di Sungai Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Berdiri pada 2008, NSHE merupakan perusahaan patungan antara PLN dengan mitra asing antara lain BUMN Tiongkok SDIC Power Holdings yang memegang saham melalui jalur tidak langsung.

Secara rinci, pemegang saham NSHE yaitu Dharma Hydro Nusantara (52,82%), PLN Nusantara Renewables (25%) dan Fareast Green Energy (22,18%). Anak usaha SDIC Power Holdings, Jaderock Investment Singapore, adalah pemegang saham mayoritas Fareast. Dan Fareast, melalui Asia Ecoenergy Development, dilaporkan memiliki saham Dharma Hydro Nusantara.

Nilai investasi proyek PLTA Batang Toru mencapai US$1,67 miliar atau sekitar Rp28 triliun dan dijadwalkan beroperasi pada 2026. Ini digadang-gadang akan menjadi pembangkit listrik tenaga air terbesar di Sumatra, dengan kapasitas 510 megawatt.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menunjuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengelola sementara Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Sumatra.

Prasetyo mengatakan penugasan ini sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyusul dicabutnya izin PT North Sumatra Hydro Energy akibat indikasi pelanggaran tata kelola wilayah dan lingkungan.

Saat ditanya apakah PLTA Batang Toru akan diserahkan sepenuhnya ke PLN, Prasetyo menjawab hal tersebut untuk sementara.

"Ya. Untuk sementara seperti itu," jawab Prasetyo saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (30/1).

Meski begitu, Prasetyo menjelaskan potensi skema kerja sama dengan pihak lain, termasuk swasta tetap terbuka. Namun, ia menegaskan hal tersebut untuk tidak langsung disimpulkan terjadi dalam waktu dekat.

"Bahwa tidak menutup kemungkinan ke depan ada beberapa yang dikerjasamakan. Tapi jangan kemudian diartikan yang PLTA Batang Toru sudah pasti dikerjasamakan enggak ya," katanya.

Ia menerangkan pemerintah ingin memastikan kegiatan ekonomi strategis tetap berjalan sambil membuka peluang kerja sama dan penataan yang dibutuhkan.

"Jadi ini secara konsep atau cara berpikirnya ya, ke depan kalau pun kemudian kami misalnya melakukan penertiban-penertiban, ketika itu kegiatan ekonominya harus berjalan tidak menutup kemungkinan juga kami akan melakukan kerja sama-kerja sama dengan berbagai pihak," terang Prasetyo.

Prasetyo menilai kerja sama dapat dilaksanakan dengan berbagai pihak tanpa pengecualian asalkan mendukung kepentingan nasional.

"Termasuk pihak swasta sekalipun tidak ada, tidak ada masalah gitu," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Sumatra untuk sementara akan diserahkan kepada PT PLN (Persero) sebagai badan usaha milik negara (BUMN), menyusul dicabutnya izin PT North Sumatra Hydro Energy karena indikasi pelanggaran tata kelola wilayah dan lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers setelah rapat di Lobby Utara, Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026), menanggapi pertanyaan mengenai skema pengelolaan aset energi tersebut.

“Ya. Untuk sementara seperti itu,” ujar Prasetyo saat ditanya apakah PLTA Batang Toru akan sepenuhnya diserahkan ke PLN.

Kendati demikian, Prasetyo mengemukakan bahwa potensi skema kerja sama dengan pihak lain tetap terbuka, termasuk dengan swasta. Namun, ia meminta agar hal tersebut tidak langsung disimpulkan akan terjadi dalam waktu dekat.

“Bahwa tidak menutup kemungkinan ke depan ada beberapa yang dikerjasamakan. Tapi jangan kemudian diartikan yang PLTA Batang Toru sudah pasti dikerjasamakan enggak ya,” katanya.

Dia menjelaskan, secara konsep pemerintah ingin memastikan kegiatan ekonomi strategis tetap berjalan, sembari membuka ruang penataan dan kerja sama yang dibutuhkan.

“Jadi ini secara konsep atau cara berpikirnya ya, ke depan kalaupun kemudian kami misalnya melakukan penertiban-penertiban, ketika itu kegiatan ekonominya harus berjalan tidak menutup kemungkinan juga kami akan melakukan kerja sama-kerja sama dengan berbagai pihak,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan berbagai pihak tanpa terkecuali, selama mendukung kepentingan nasional.

“Termasuk pihak swasta sekalipun tidak ada, tidak ada masalah gitu,” pungkasnya.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup resmi melayangkan gugatan perdata terhadap PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut terkait dengan dugaan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 60/Pdt.Sus-LH/2026/PN JKT.SEL yang didaftarkan pada Selasa, 20 Januari 2026.

Dalam detail perkara tersebut, nilai sengketa atau tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pemerintah mencapai Rp22.514.002.500,00 (dua puluh dua miliar lima ratus empat belas juta dua ribu lima ratus rupiah).

"Klasifikasi perkara adalah hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan," demikian kutipan informasi dari laman resmi SIPP PN Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2026).

Pihak penggugat dalam perkara ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, sementara PT North Sumatera Hydro Energy berstatus sebagai tergugat. PT North Sumatera Hydro Energy sendiri diketahui merupakan pengembang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Sumatera Utara.

Hingga saat ini, status perkara tercatat masih dalam tahap Sidang Pertama yang dijadwalkan pada Selasa, 3 Februari 2026 dengan agenda Pemanggilan Para Pihak.

Belum ada rincian lebih lanjut mengenai poin-poin tuntutan (petitum) secara lengkap karena dalam sistem informasi disebutkan belum dapat ditampilkan.

Sebelumnya terkait perkara ini Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq telah mengutarakan niat pemerintah ini dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (26/1/2026).

Saat itu, Hanif menyebut NSHE bersama 5 perusahaan terindikasi pengrusakan lingkungan dan mengakibatkan banjir di Sumatera digugat ke Pengadilan.

"Kami telah mendaftarkan gugatan perdata pada 6 entitas di Sumatera Utara dengan nilai sejumlah Rp 4,8 triliun. Hari ini sedang berproses di pengadilan," tandasnya.

PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Sumatera Utara, meminta audit ulang atas proyeknya setelah izin operasional dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menilai langkah tersebut sebagai hak perusahaan.

“Diperkenankan untuk melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat ditemui di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Senin (26/1).

Wakil Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Edy Kurniawan menilai, permintaan audit lingkungan ulang merupakan hak komplain badan usaha. Bila audit ulang tidak menemukan pelanggaran, ada peluang izin operasional dapat dipulihkan.

Namun, permintaan audit ulang ini mengindikasikan adanya dugaan kekeliruan dalam audit sebelumnya. Untuk mencegah hal ini terulang, dia mendorong agar proses penertiban perusahaan, baik evaluasi maupun pencabutan izin, dilakukan secara transparan.

“Supaya publik bisa melihat, kalau ada audit lingkungan, audit itu harus dilakukan secara terbuka,” ujarnya kepada Katadata.

NSHE adalah satu dari 28 perusahaan di Sumatra yang terkena pencabutan izin oleh Presiden Prabowo pekan lalu. Perusahaan tengah dalam proses penyelesaian konstruksi PLTA Batang Toru.

Pembangkit berkapasitas 510 megawatt (MW) ini semula dijadwalkan menjalani uji coba pada Desember 2025 atau Januari 2026. Namun, jadwal tersebut mundur menyusul banjir dan longsor yang melanda kawasan proyek.

PLTA Batang Toru dibangun di atas lahan seluas 122 hektare dan diklaim mampu menghemat penggunaan bahan bakar minyak senilai US$383 juta atau sekitar Rp6 triliun per tahun.

Pemerintah menilai proyek ini memiliki andil terhadap kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana di Sumatra, sehingga izin operasionalnya dicabut. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga menggugat NSHE secara perdata.

Sudah barang tentu akan dilakukan kajian-kajian lebih mendalam. Nanti kami lihat perkembangan setelah dilakukan pengkajian

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengkaji pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru imbas banjir bandang di Sumatra.

“Sudah barang tentu akan dilakukan kajian-kajian lebih mendalam. Nanti kami lihat perkembangan setelah dilakukan pengkajian,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ketika ditemui setelah Rapat Kerja (Raker) Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis.

Bahlil memaparkan PLTA Batang Toru merupakan pembangkit dengan kapasitas 510 megawatt (MW). Seharusnya, lanjut dia, PLTA Batang Toru mulai beroperasi pada 2025, namun mengalami keterlambatan.

Pencabutan izin yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berlangsung sebelum PLTA Batang Toru beroperasi.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait PLTA Batang Toru.

“Nanti saya diskusikan lagi dengan LH, setelah seperti ini (izinnya dicabut), lalu bagaimana,” ucap Eniya.

Ia akan mengundang pengembang PLTA Batang Toru untuk memberikan penjelasan.

Eniya menyampaikan PLTA Batang Toru sudah mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan perlu menjalankan kewajibannya untuk menanam kembali pohon yang dipotong dan menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

PLTA Batang Toru, lanjut dia, bertugas untuk menanam kembali pohon dengan jumlah 120 persen lebih banyak dari yang ditebang dan menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Kami (ESDM) sih selalu memantau, mengawasi bahwa pengembalian pohon-pohon atau apa pun yang digunakan itu 120 persen lebih banyak. LH yang menetapkan lahannya yang mau ditanami (pohon) di mana, lalu pengembang melakukan penanaman pohon,” ucap Eniya.

Eniya juga menyampaikan, sebelum pencabutan izin PLTA Batang Toru, ESDM sudah berkomunikasi dengan Kementerian LH.

Komunikasi tersebut meliputi pemberian dokumen yang diminta oleh LH dan pemanggilan-pemanggilan untuk melakukan klarifikasi.

Ia pun menyampaikan bahwa saat ini, proses audit semestinya masih berlangsung.

Eniya mengungkapkan bahwa pekan depan, pengembang PLTA Batang Toru dan Eniya dijadwalkan untuk memberi keterangan.

“Tetapi, setelah (izinnya) dicabut, saya belum tahu selanjutnya bagaimana,” kata Eniya.

Satgas PKH pada Selasa (20/1) merilis daftar 28 perusahaan yang terbukti melanggar peraturan pemanfaatan kawasan hutan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut 28 perusahaan tersebut terdiri atas 22 pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman, serta enam perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu.

Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa 28 perusahaan tersebut akan dicabut izinnya karena terbukti melanggar peraturan, salah satunya PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batang Toru.

Langkah tersebut diputuskan oleh Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara daring dari London, Inggris, Senin (19/1).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal mengkaji kemungkinan pembatalan pencabutan izin usaha PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE).
NSHE adalah salah satu dari 28 perusahaan yang izin usahanya dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto buntut dari bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra dan Aceh. Perusahaan disinyalir menyalahi aturan lingkungan.
Adapun, NSHE merupakan perusahaan patungan atau joint venture (JV) yang tengah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru berkapasitas 510 megawatt (MW).
Bahlil menuturkan, PLTA Batang Toru seharusnya sudah melakukan commercial operation date (COD) atau beroperasi pada 2025 lalu. Namun, proses itu mundur sehingga ditargetkan kembali pada akhir 2026 ini.
Menurutnya, dengan kapasitas energi baru terbarukan (EBT) mencapai 510 MW, keberadaan PLTA Batang Toru cukup menjadi perhatian. Oleh karena itu, Bahlil bakal melakukan kajian tindak lanjut pencabutan izin.
Dia mengatakan bahwa jika hasil kajian menunjukan perusahaan tidak melanggar aturan, maka ada kemungkinan untuk beroperasi kembali.
"Sudah barang tentu akan dilakukan kajian-kajian lebih mendalam, termasuk FS [feasibility study]-nya. Nanti kami lihat perkembangan setelah dilakukan kajian," ucap Bahlil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Asal tahu saja, saham NSHE dimiliki oleh gabungan perusahaan investasi internasional, termasuk pihak China/Singapura dan sub-holding energi milik PT PLN (Persero).
Perinciannya, mayoritas saham NSHE dimiliki oleh PT Dharma Hydro Nusantara yakni sebesar 52,82%. Kemudian, 25% saham dipegang oleh PLN melalui PLN Nusantara Renewables dan 22,18% saham NSHE dipegang oleh Fareast Green Energy Pte. Ltd.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi menuturkan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk audit ulang NSHE.
"Pengajuan permohonan audit ulang sudah diproses, tinggal pelaksanaan audit kembali," ucap Eniya kepada Bisnis, Rabu (21/1/2026).
Dia menjelaskan, sesuai dengan ketentuan, pengembang memang wajib melakukan perbaikan lingkungan dengan capaian 120%. Selain itu, mengembalikan jumlah pohon misalnya dengan jumlah tambah 20% dari semula.
Eniya pun mengimbau NSHE segera menaati ketentuan KLH tersebut. Dengan begitu, izin NSHE bisa dikembalikan.
"Dipenuhi syarat dari KLH, setelah diproses sesuai ketentuan, akan kami diskusikan kembali," ucap Eniya.
Adapun, PLTA yang berlokasi di Sungai Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara itu dirancang sebagai pembangkit tipe run-of-river (peaker).
Dengan nilai investasi mencapai US$1,67 miliar atau setara Rp28,33 triliun (asumsi kurs Rp16.967 per US$), PLTA Batang Toru akan mendukung sekitar 15% beban puncak sistem listrik Sumatra dan menjadi salah satu PLTA terbesar di pulau tersebut.