JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengambil langkah agresif untuk membentengi perekonomian domestik dari rambatan ketidakpastian global akibat memanasnya perang di Timur Tengah. Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia periode 19-20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan ( BI-Rate ) sebesar 50 basis points (bps) hingga menyentuh level 5,25%.

Sejalan dengan kenaikan tersebut, bank sentral juga mengerek suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 6,00%.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menegaskan, bahwa selain menggunakan instrumen suku bunga, BI juga memperketat aturan transaksi valuta asing (valas) di dalam negeri. Salah satu gebrakan terbarunya adalah memangkas batasan (threeshold) pembelian valas tunai tanpa dokumen pendukung (underlying) yang akan diberlakukan mulai bulan depan.

“Memperkuat kebijakan transaksi pasar valas melalui implementasi penurunan threshold tunai beli valas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi USD25.000 per pelaku per bulan yang mulai berlaku Juni 2026, guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan pendalaman pasar keuangan domestik,” jelas Perry dalam konferensi pers hasil RDG di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Perry memaparkan, bahwa keputusan menaikkan suku bunga acuan ini merupakan langkah antisipatif (pre-emptive) jangka panjang. Fokus moneter BI saat ini diarahkan sepenuhnya pada aspek stabilitas (pro-stability) demi mengawal inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap aman berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen.

Untuk memastikan transmisi kebijakan tersebut berjalan efektif di tengah merosotnya nilai tukar, BI berkomitmen mengoptimalkan tiga strategi operasional utama.

Pertama, meningkatkan intensitas intervensi valuta asing untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

Kemudian meningkatkan struktur suku bunga instrumen moneter pro-market sejalan dengan kenaikan BI-Rate untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik.

Terakhir, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan memastikan pertumbuhan Uang Primer lebih dari 10% (double digit) sesuai dengan ekspansi moneter, termasuk melalui transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.

Meskipun BI menarik jangkar moneter menjadi lebih ketat di sektor stabilitas nilai tukar, Perry memastikan bahwa roda pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan dibiarkan mandek. Bank Indonesia membagi perannya secara seimbang melalui penguatan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang tetap dikonsepkan untuk mendukung pertumbuhan (pro-growth).

Pihaknya tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial yang longgar demi merangsang perbankan dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan ke sektor-sektor riil produktif, dengan tetap memitigasi risiko stabilitas sistem keuangan.

Di sisi lain, digitalisasi ekonomi terus dipacu lewat perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri, serta peningkatan keandalan infrastruktur sistem pembayaran guna mendukung ekosistem keuangan yang inklusif di seluruh lapisan masyarakat.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengambil langkah agresif untuk membentengi perekonomian domestik dari rambatan ketidakpastian global akibat memanasnya perang di Timur Tengah. Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia periode 19-20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan ( BI-Rate ) sebesar 50 basis points (bps) hingga menyentuh level 5,25%.

Sejalan dengan kenaikan tersebut, bank sentral juga mengerek suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 6,00%.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menegaskan, bahwa selain menggunakan instrumen suku bunga, BI juga memperketat aturan transaksi valuta asing (valas) di dalam negeri. Salah satu gebrakan terbarunya adalah memangkas batasan (threeshold) pembelian valas tunai tanpa dokumen pendukung (underlying) yang akan diberlakukan mulai bulan depan.

“Memperkuat kebijakan transaksi pasar valas melalui implementasi penurunan threshold tunai beli valas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi USD25.000 per pelaku per bulan yang mulai berlaku Juni 2026, guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan pendalaman pasar keuangan domestik,” jelas Perry dalam konferensi pers hasil RDG di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Perry memaparkan, bahwa keputusan menaikkan suku bunga acuan ini merupakan langkah antisipatif (pre-emptive) jangka panjang. Fokus moneter BI saat ini diarahkan sepenuhnya pada aspek stabilitas (pro-stability) demi mengawal inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap aman berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen.

Untuk memastikan transmisi kebijakan tersebut berjalan efektif di tengah merosotnya nilai tukar, BI berkomitmen mengoptimalkan tiga strategi operasional utama.

Pertama, meningkatkan intensitas intervensi valuta asing untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

Kemudian meningkatkan struktur suku bunga instrumen moneter pro-market sejalan dengan kenaikan BI-Rate untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik.

Terakhir, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan memastikan pertumbuhan Uang Primer lebih dari 10% (double digit) sesuai dengan ekspansi moneter, termasuk melalui transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.

Meskipun BI menarik jangkar moneter menjadi lebih ketat di sektor stabilitas nilai tukar, Perry memastikan bahwa roda pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan dibiarkan mandek. Bank Indonesia membagi perannya secara seimbang melalui penguatan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang tetap dikonsepkan untuk mendukung pertumbuhan (pro-growth).

Pihaknya tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial yang longgar demi merangsang perbankan dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan ke sektor-sektor riil produktif, dengan tetap memitigasi risiko stabilitas sistem keuangan.

Di sisi lain, digitalisasi ekonomi terus dipacu lewat perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri, serta peningkatan keandalan infrastruktur sistem pembayaran guna mendukung ekosistem keuangan yang inklusif di seluruh lapisan masyarakat.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menegaskan posisi cadangan devisa Indonesia tetap kuat dan memadai untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Hingga akhir April 2026, cadangan devisa tercatat tinggi dan berada di atas standar kecukupan internasional.

"Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2026 tercatat sebesar USD146,2 miliar. Level tersebut tetap kuat dan memadai dalam mendukung ketahanan eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan resmi, Selasa (19/5/2026).

Ramdan menjelaskan, jika mengacu pada indikator global, posisi cadangan devisa Indonesia telah melampaui batas aman yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional. Level tersebut setara dengan sekitar 114 persen dari standar kecukupan internasional.

Menurut dia, capaian ini mencerminkan kuatnya ketahanan eksternal Indonesia dalam menghadapi tekanan global, termasuk gejolak pasar keuangan dan dinamika ekonomi dunia. Dengan posisi cadangan devisa yang solid, BI berkomitmen terus menjalankan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah secara terukur guna menjaga kepercayaan pasar dan investor.

"Bank Indonesia senantiasa mengelola cadangan devisa secara terukur guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kepercayaan pasar, serta memperkuat ketahanan eksternal perekonomian Indonesia di tengah tingginya ketidakpastian global," kata Ramdan.

Sebelumnya, isu ketahanan cadangan devisa dan stabilitas rupiah menjadi sorotan dalam rapat kerja antara Bank Indonesia dan Komisi XI DPR RI pada Senin (18/5). Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota dewan menyoroti pergerakan nilai tukar rupiah yang sempat melemah hingga mendekati Rp17.600 per dolar AS, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tercatat mencapai 5,61 persen.

JAKARTA - Rapat Kerja antara Komisi XI DPR RI dan Bank Indonesia (BI) diwarnai hujan kritik tajam dari kalangan parlemen menyusul merosotnya nilai tukar rupiah yang kini menembus level psikologis baru Rp17.600 per dolar AS.

Pihak legislatif menilai kejatuhan mata uang Garuda tersebut telah berada di titik terendah dalam sejarah keuangan domestik dan berpotensi menggerus kepercayaan pasar terhadap bank sentral.

Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menilai Bank Indonesia telah kehilangan kredibilitas dan gagal memitigasi risiko pelemahan nilai tukar yang terjadi secara beruntun.

"Pak Perry (Gubernur BI) yang saya hormati, kadang kalau kita mengambil tindakan gentleman itu bukan penghinaan, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri," ujarnya dalam rapat, Senin (18/5/2026).

Primus menyoroti adanya anomali besar dalam struktur makroekonomi domestik saat ini, di mana indikator pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I-2026 sebenarnya mampu tumbuh meyakinkan di angka 5,61 persen. Namun, capaian positif sektor riil itu dinilai berbanding terbalik dengan performa nilai tukar rupiah yang justru terdepresiasi parah di hadapan mata uang global.

Daya beli rupiah juga dinilai keok saat disandingkan dengan deretan mata uang utama dunia lainnya, termasuk di lingkup regional Asia Tenggara. Mata uang global yang turut menekan pergerakan rupiah di antaranya adalah dolar Singapura, dolar Australia, ringgit, euro, hingga dolar Hong Kong.

Sebagai komparasi historis, parlemen menjabarkan bahwa pada awal tahun 2006, nilai tukar rupiah terhadap euro masih mampu bertahan di kisaran Rp7.000. Namun, saat ini posisinya sudah melemah tajam mendekati rentang Rp19.000 hingga Rp20.000 per euro, yang mencerminkan adanya persoalan serius pada tingkat kepercayaan eksternal.

Primus menambahkan, usulan pengunduran diri yang dilayangkannya sama sekali tidak bermaksud untuk mendegradasi personalitas Gubernur BI Perry Warjiyo. Langkah melepas jabatan di tengah situasi krisis dipandang sebagai sebuah bentuk tanggung jawab moral yang luhur dan lazim dipraktikkan oleh para pemimpin di negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan demi menjaga kehormatan institusi.

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten bersama Danantara di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, menandatangani kesepakatan bersama untuk pembangunan infrastruktur Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Serang Raya.

Gubernur Banten, Andra Soni, melalui keterangannya di Serang, Senin, mengatakan penandatanganan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya percepatan penanganan sampah perkotaan yang terintegrasi dalam program Indonesia ASRI (Aman Sehat Resik dan Indah) gagasan Presiden Prabowo Subianto.

"Alhamdulillah, hari ini menandatangani kesepakatan bersama dengan Danantara untuk pembangunan PSEL di masing-masing wilayah," katanya.

Andra menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh menjalankan perannya untuk memastikan pembangunan PSEL Serang Raya berjalan dengan baik. Ia berharap proyek tersebut dapat selesai tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.

"Kami akan mengikuti arahan tahapan untuk terlaksananya pembangunan PSEL ini," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Fokus utama aturan tersebut adalah mempercepat penanganan sampah dalam kondisi darurat, yakni daerah dengan volume sampah harian yang melebihi angka 1.000 ton seperti di Bantargebang dan wilayah lainnya.

"Itu yang harus dipercepat menjadi energi yang bersih, listrik. Tanpa bau dan tanpa racun," tegasnya.

Zulkifli mengungkapkan, percepatan pembangunan infrastruktur PSEL secara nasional ditargetkan menyasar 25 lokasi di 62 kabupaten/kota. Ia turut mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah dan Danantara dalam mewujudkan Indonesia ASRI.

Sebagai informasi, kesepakatan yang ditandatangani pada hari ini secara spesifik mencakup pembangunan PSEL di tujuh lokasi, yakni PSEL Serang Raya, Semarang Raya, Kabupaten Bekasi, Bogor Raya, Bogor Raya 2, Medan Raya, serta Lampung Raya.

Khusus untuk PSEL Serang Raya, fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan ini rencananya akan dipusatkan di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Cilowong, Kota Serang.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Gubernur Banten Andra Soni atas anugerah yang diperoleh pada ajang Penganugerahan Paritrana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Award 2025.

"Semoga capaian ini semakin memotivasi untuk terus memperluas perlindungan bagi pekerja, demi terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja di Provinsi Banten," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Septo Kalnadi di Serang, Senin.

Dengan mengusung tema “Bergerak Bersama Wujudkan Pekerja Indonesia Sejahtera”, ia mengatakan penghargaan itu menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja.

Penganugerahan itu dilaksanakan di Jakarta, Jumat (8/5), sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berperan aktif dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Tentu berharap ke depan terus ditingkatkan perhatian dan perlindungan bagi pekerja di Banten," katanya.

Provinsi Banten meraih Paritrana Award 2025 pada kategori Pemerintah Provinsi (Pemprov) Terbaik untuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Penghargaan tersebut juga diberikan untuk Kabupaten Tangerang dan Desa Panongan Kabupaten Tangerang.

Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Banten Andra Soni bersama Bupati Tangerang dan Kepala Desa (Kades) Panongan, Kabupaten Tangerang, diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar pada kegiatan Penganugerahan Paritrana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Award Tahun 2025 di Plaza BP Jamsostek Jl Rasuna Said, Kuningan Jakarta, Jumat (8/5).

“Penghargaan ini terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Banten,” kata Andra.

Andra Soni mengatakan, saat ini jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten sudah mencakup 2,4 juta pekerja. Termasuk juga jaminan untuk pekerja rentan.

Menurut dia, Pemprov Banten menargetkan untuk berkontribusi dalam pencapaian target nasional, yaitu jaminan sosial ketenagakerjaan untuk 10 juta pekerja rentan.

“Alhamdulillah, Perda kita telah lahir untuk perlindungan kepada pekerja rentan. Insya Allah akan ada intervensi dari Pemprov Banten untuk pekerja-pekerja rentan,” katanya menegaskan.

Provinsi Banten memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Perda itu disahkan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal, seperti nelayan, petani, dan buruh harian.

Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar mengatakan, potensi risiko perekonomian terus terjadi yang bakal menekan pekerja. Sehingga risiko terhadap pekerja juga ada.

“Melindungi pekerja kita hari ini artinya melindungi keberlanjutan perusahaan di masa mendatang,” kata Muhaimin Iskandar.

Menurut dia, jaminan sosial akan meningkatkan performa dunia usaha. Semakin baik perusahaan melindungi pekerjanya, akan semakin baik dipandang oleh investor.

Dalam kesempatan itu, juga diluncurkan Gerakan Perlindungan 10 juta Pekerja Rentan untuk pekerja informal. Gerakan ini menargetkan pada asisten rumah tangga, tukang ojek, pedagang kecil, buruh tani, serta nelayan. Adv

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Sebanyak 240 perusahaan panitia pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan 78 perusahaan peduli HIV/AIDS mendapat penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan Penanganan Pencegahan HIV/AIDS di lingkungan kerja dari Gubernur Banten.

Penghargaan dengan kategori silver, emas dan platinum ini diserahkan Gubernur Banten Andra Soni kepada perwakilan perusahaan dalam kegiatan rangkaian bulan K3 yang dimulai sejak 12 Januari sampai dengan 12 Februari 2026.

“Ini bagian dari kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Karena kita tahu dengan K3 terjamin produktivitas mereka, kita harapkan meningkat,” kata Kepala Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten Septo Kalnadi di Serang, Jumat.

Septo mengatakan, penghargaan tersebut diberikan oleh Gubernur Banten terhadap perusahaan atas komitmennya dalam melakukan pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.

"Kategorinya tergantung hasil nilai yang diberikan dalam penilaian pembinaan K3," kata Septo.

Selain keselamatan, Septo juga menekankan pentingnya kesehatan kerja. Dengan kondisi lingkungan kerja yang sehat, maka para pekerja bisa dipastikan akan terhindari dari HIV/AIDS.

“Maka dari itu penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat,” kata Septo.

Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni meminta para pelaku usaha yang beroperasi untuk memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan keselamatan dan kesehatan yang terjamin, produktivitas kerja akan semakin meningkat.

Hal itu dikatakan Andra Soni saat memberikan penghargaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan Penanganan Pencegahan HIV/AIDS di lingkungan kerja yang dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (22/4).

Selain menyerahkan sejumlah penghargaan, pada kesempatan itu Gubernur Andra Soni juga menyerahkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan atas kecelakaan kerja yang terjadi di beberapa perusahaan.

Santunan diserahkan kepada para ahli waris seperti Ibu Rohilah dari Kota Cilegon, Maemunah dari Kabupaten Tangerang dan Samsidi dari Kota Tangerang dengan nominal yang berbeda.

Menurut Andra Soni, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan investasi jangka panjang setiap perusahaan. Maka dari itu, gubernur sekali lagi menekankan kedua hal itu harus benar-benar menjadi prioritas utama dan menjadi komitmen serta kesadaran kolektif bersama.

“Dengan diberikannya penghargaan P2K3 ini kepada ratusan perusahaan penerima, itu menunjukkan komitmen yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh perusahaan yang sudah peduli atas P2K3,” jelasnya.

Andra Soni juga menegaskan, Banten merupakan daerah tujuan investor untuk berinvestasi dalam berbagai bidang. Hal itu tentu harus diimbangi dengan produktivitas. Di sisi lain, perusahaan juga berkewajiban untuk memenuhi seluruh hak para pekerjanya.

“Mari bersama-sama kita wujudkan sehat, lingkungan kerja yang aman, produktif, dan berdaya saing, sebagai fondasi utama bagi keberlanjutan industri sekaligus pendorong kemajuan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Andra Soni. (Adv).

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Bank Indonesia akan mengambil lagkah penguatan intervensi di pasar valuta asing guna menekan pelemahan rupiah. Menurut data terbaru BI, nilai tukar rupiah pada perdagangan, Rabu (22/4/2026) kembali ditutup melemah ke Rp17.179/USD dari sesi sebelumnya Rp17.142 per dolar AS.

Langkah intervensi dilakukan baik di pasar non-deliverable forward (NDF) luar negeri (offshore) maupun melalui transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF) di pasar dalam negeri.

"Upaya ini menjadi bagian dari strategi terpadu BI dalam meredam tekanan eksternal terhadap Rupiah," ujarnya dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Rabu (22/4/2026).

Rupiah Keok di Rp17.181 per Dolar AS, Pengamat Soroti Utang Jatuh Tempo Pemerintah Rp833,96 Triliun



Rinciannya BI memperkuat implementasi langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing sesuai dengan Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2030 untuk mendukung stabilitas dan pembiayaan perekonomian nasional melalui:

pengecualian atas larangan transaksi NDF jual valuta asing terhadap Rupiah di pasar luar negeri bagi Dealer Utama Pasar Uang.

Dan Pasar Valuta Asing (PUVA) tertentu yang memenuhi persyaratan dari Bank Indonesia guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah dan pendalaman pasar keuangan domestik. Lalu perluasan instrumen operasi moneter valuta asing dengan instrumen spot dan swap dalam valuta Offshore Chinese Renminbi (CNH) terhadap Rupiah untuk mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah dan perluasan transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal (Local Currency Transactions, LCT).

Selain itu, BI juga memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter untuk meningkatkan daya tarik investasi portofolio asing. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong aliran modal masuk sekaligus menopang stabilitas pasar keuangan domestik.

BI Rate April 2026 Ditahan 4,75%, Begini Penjelasan Perry Warjiyo



Di sisi lain, kebijakan transaksi pasar valas turut diperkuat melalui sejumlah penyesuaian. BI meningkatkan threshold tunai pembelian valas terhadap Rupiah, menaikkan batas transaksi jual DNDF/forward, serta memperbesar threshold transaksi swap baik beli maupun jual. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada April 2026.

Dengan berbagai langkah tersebut, nilai tukar Rupiah relatif terjaga stabil. Ke depan, BI meyakini nilai tukar Rupiah akan tetap stabil dan berpotensi menguat. Optimisme ini ditopang oleh konsistensi kebijakan bank sentral, imbal hasil aset keuangan domestik yang kompetitif, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap solid di tengah dinamika global.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 4,75%. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) yang berlangsung pada 21-22 April 2026.

BI juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50 persen. Gara-gara Perang, Ruang Penurunan BI Rate Semakin Tipis

"Berdasarkan berbagai asesmen prospek tersebut, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 April 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75 persen," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Keputusan ini, lanjut Perry, masih konsisten dengan upaya meningkatkan efektifitas strategi penyesuaian struktur suku bunga, instrumen operasi moneter dalam memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global akibat perang di Timur Tengah.

BI Kembali Pertahankan Suku Bunga Acuan Maret 2026 di Level 4,75 Persen



"Ke depan Bank Indonesia siap menempuh penguatan lebih lanjut kebijakan moneter yang diberikan untuk tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen," jelas Perry.

Perlu diketahui, BI Rate telah turun sebesar 150 bps, yaitu 25 bps pada September 2024 dan 125 bps selama tahun 2025 menjadi 4,75% hingga November 2025, yang merupakan level terendah sejak tahun 2022.

Sementara ini kita belum ada pengadaan terkait mobil listrik. Ini ada sekitar dua ribuan kendaraan dinas, yang di situ pasti memakan biaya perawatan dan sebagainya...,

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten tengah mengevaluasi dan memetakan biaya perawatan sekitar dua ribu unit kendaraan dinas konvensional yang saat ini beroperasi, sebelum memutuskan beralih melakukan pengadaan kendaraan dinas berbasis listrik atau electric vehicle (EV).

Gubernur Banten, Andra Soni di Serang, Kamis mengatakan, langkah penundaan pembelian mobil dinas listrik bagi pejabat tersebut diambil seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran dan optimalisasi efisiensi energi di lingkungan pemerintahan.

"Sementara ini kita belum ada pengadaan terkait mobil listrik. Ini ada sekitar dua ribuan kendaraan dinas, yang di situ pasti memakan biaya perawatan dan sebagainya. Nah, ini harus kita petakan terlebih dahulu," kata Andra.

Ia menjelaskan, anggaran pemerintah saat ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, sembari Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran mengimplementasikan langkah-langkah penghematan.

Meski menunda pengadaan, Andra menegaskan bahwa transformasi menuju kendaraan ramah lingkungan non-fosil merupakan sebuah keniscayaan. Namun, kajian peralihan ke kendaraan listrik justru akan lebih diutamakan untuk mengganti armada operasional kepentingan publik yang kondisinya sudah tua.

"Terus kendaraan-kendaraan untuk kepentingan publik, kayak bus contohnya atau truk-truk sampah yang usianya sudah puluhan tahun, nah itu mungkin yang kita kaji (untuk diganti ke listrik)," tuturnya.

Secara pribadi, Gubernur mengaku telah menggunakan mobil listrik dan merasakan efisiensinya secara ekonomi. Namun, ia memberikan catatan terkait perlunya perluasan ekosistem infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) guna menunjang durasi pengisian daya baterai yang lebih cepat.

Sembari merampungkan pemetaan kendaraan dinas, Pemprov Banten saat ini juga memberlakukan kebijakan penghematan bahan bakar minyak secara langsung melalui gerakan berangkat kerja bersama (carpooling).

"Contoh di hari Jumat itu mereka ngantor bareng, khusus untuk Eselon II semacam bikin gerakan saling jemput. Kita nanti akan evaluasi dalam satu bulan ini seberapa besar penghematan energi nya," jelas Andra.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Sungailiat (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama TNI AL sepakat membuka layanan mudik gratis bagi masyarakat di provinsi itu menggunakan KRI Semarang 594.

"Kami mengapresiasi TNI AL yang peduli melayani masyarakat membuka layanan mudik gratis menggunakan KRI Semarang 594 yang bersandar di dermaga Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu, Bangka," kata Gubernur Provinsi Bangka Belitung Hidayat Arsani di Belinyu Bangka, Senin petang.

Ia mengatakan layanan mudik gratis diberikan bagi masyarakat Bangka yang berada di luar Bangka hendak pulang kampung untuk menikmati Lebaran menggunakan KRI Semarang 594 di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

"Layanan yang sama juga diberikan bagi masyarakat Pulau Bangka yang hendak ke Pulau Belitung, yang dijadwalkan sampai ke pelabuhan Belitung pada Rabu (17/3)," kata dia.

Komandan Pangkalan TNI AL Bangka Belitung (Danlanal) Koloner Marinir Yulindo mengatakan layanan mudik gratis untuk membantu mempermudah masyarakat di Bangka Belitung pulang ke kampung halaman menikmati suasana Idul Fitri 1447 Hijriah.

"Kami mencatat sekitar 1.300 pemudik dari Bangka dan Belitung yang menggunakan layanan mudik gratis, terdiri dari 900 pemudik turun di Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu dari Pelabuhan Tanjung Priok dan 400 pemudik naik kapal hendak ke Pulau Belitung," katanya.

Sesuai jadwal, kata dia, setelah bersandar dan menurunkan penumpang di Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu, selanjutnya KRI Semarang 594 melanjutkan berlayar mengantar pemudik ke Pulau Belitung.

KRI Semarang 594 salah kapal perang terbaik yang dimiliki Indonesia. Kapal tersebut dilengkapi peralatan kesehatan dan peralatan yang lain.

Pewarta: Kasmono
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Regulasi HPM untuk timah ini untuk menjaga harga bijih timah rakyat, agar para pengusahanya bagus tetapi masyarakat penambang juga bagus. Jangan pengusahanya dibuat baik tetapi rakyat tidak baik dan ini tidak boleh,

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia akan menerbitkan Harga Pokok Minimum (HPM) komoditas timah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Dalam waktu dekat ini, saya akan mengeluarkan HPM Timah agar harga timah masyarakat selalu terjaga dengan baik," kata Bahlil Lahadalia usai melantik Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Babel Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Minggu.

Ia mengatakan, Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang memiliki kekayaan yang luar biasa khususnya sumber daya alam yaitu bijih timah, sehingga diperlukan regulasi, penataan ulang penambangan yang baik demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

"Regulasi HPM untuk timah ini untuk menjaga harga bijih timah rakyat, agar para pengusahanya bagus tetapi masyarakat penambang juga bagus. Jangan pengusahanya dibuat baik tetapi rakyat tidak baik dan ini tidak boleh," katanya.

Ia menyatakan, dalam mempercepat penerbitan regulasi HPM komoditas timah ini, Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Komisi XII DPR Republik Indonesia.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya untuk segera mengeluarkan regulasi HPM timah ini, agar harga timah timah rakyat selalu terjaga dengan baik dan juga mendorong investasi sektor pengolahan timah di daerah ini," katanya.

Menurut dia, investasi timah harus berdampak terhadap perekonomian masyarakat di Provinsi Kepulauan Babel ini.

"Investasi ini harus tumbuh bersama-sama rakyat. Investasi tumbuh maka ekonomi masyarakat juga harus tumbuh," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026