Makassar (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Farid Azhar Nasution mengajak generasi muda bijak dalam mengelola keuangan, khususnya di tengah perkembangan digital.

Farid dalam keterangannya di Makassar, Sabtu, mengatakan rendahnya literasi berpengaruh langsung terhadap perilaku keuangan masyarakat, khususnya generasi muda.

Berbagai fenomena sosial, seperti fear of missing out (FOMO), you only live once (YOLO), dan fear of other people's opinion (FOPO), kerap memengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan finansial yang kurang rasional.

“Dorongan mengikuti tren, menjaga gengsi, maupun gaya hidup tertentu sering membuat seseorang mengabaikan kemampuan finansialnya. Akibatnya, berbagai instrumen pembiayaan konsumtif jadi pilihan instan untuk memenuhi keinginan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang,” ujarnya.

Menurut Farid, kondisi tersebut tercermin dari tingginya penggunaan layanan pinjaman online oleh kelompok usia muda, yang mencapai hingga 60 persen.

Fakta ini mengindikasikan perlunya literasi dan kesadaran finansial diperkuat sejak dini, agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam berbagai risiko keuangan.

Menurut dia, tantangan terbesar sering kali bukan pada jumlah uang yang dimiliki, melainkan bagaimana seseorang mampu mengelola keinginannya.

"Diskon, fasilitas paylater, dan berbagai bentuk cicilan yang tersedia saat ini menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan mengendalikan diri dan menentukan prioritas,” jelasnya pada kuliah umum bertema “Kesadaran Finansial: Fondasi Integritas dan Kesadaran Kemandirian Generasi Muda" di Universitas Hasanuddin (Unhas).

Sebagai langkah awal membangun kesadaran finansial, Farid mendorong generasi muda untuk membiasakan diri menabung secara rutin di bank. Kebiasaan tersebut dinilai tidak hanya membantu pengelolaan keuangan yang lebih baik, tetapi juga membangun disiplin dan kemampuan merencanakan masa depan secara lebih terarah.

Farid juga mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip “menyisihkan, bukan menyisakan” dalam mengelola pendapatan.

Menurutnya, sebagian pendapatan perlu dialokasikan terlebih dahulu untuk tabungan atau kebutuhan jangka panjang sebelum digunakan untuk berbagai pengeluaran lainnya.

Selain itu, kemampuan membedakan antara kebutuhan dan keinginan menjadi pondasi penting dalam membangun ketahanan finansial.

Pada kesempatan yang sama, Farid menjelaskan sektor keuangan nasional masih didominasi oleh industri perbankan. Namun demikian, tingkat pemahaman masyarakat mengenai sistem perbankan dan mekanisme perlindungan simpanan masih relatif rendah.

Karena itu, kata dia, LPS terus berupaya meningkatkan edukasi publik mengenai pentingnya sistem perbankan yang sehat serta peran lembaga tersebut dalam menjamin simpanan nasabah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan nasional.

Dirinya berharap, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dapat menjadi agen perubahan yang turut mendorong peningkatan literasi keuangan di masyarakat.

Dengan pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan, generasi muda diharapkan mampu mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan terhindar dari berbagai jebakan finansial yang dapat menghambat masa depan mereka.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) angkat bicara mengenai peluang penyesuaian tingkat bunga penjaminan (TBP) usai BI Rate kembali naik menjadi 5,50%.

Plt. Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Pengaturan Bank LPS Ridwan Nasution menyampaikan, LPS memiliki mekanisme internal untuk melakukan evaluasi atas TBP secara berkala dan berkelanjutan.

“Evaluasi tersebut mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain perkembangan suku bunga pasar simpanan, kondisi likuiditas perbankan, kinerja penghimpunan simpanan, serta tingkat cakupan penjaminan sesuai mandat Undang-Undang,” jelas Ridwan, dikutip pada Kamis (11/6/2026).

Selain faktor yang terkait langsung dengan perbankan, Ridwan menekankan bahwa kondisi perekonomian dan pasar keuangan juga menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam evaluasi TBP.

Karena itu, lanjut dia, setiap keputusan terkait TBP didasarkan pada asesmen yang komprehensif terhadap perkembangan berbagai faktor tersebut.

“Hal ini termasuk dinamika dan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia,” ujarnya.

Sesuai dengan peruntukannya, Ridwan menuturkan bahwa LPS menetapkan TBP sebagai batas maksimum tingkat bunga simpanan yang memenuhi kriteria program penjaminan.

Sementara tujuan dari penetapan TBP adalah sendiri adalah untuk menjaga efektivitas program penjaminan simpanan, melindungi nasabah penyimpan, serta mendukung stabilitas perbankan dan sistem keuangan.

“Dalam evaluasi TBP, perkembangan suku bunga perbankan merupakan salah satu parameter yang dipertimbangkan dalam menetapkan TBP,” ungkapnya.

Untuk diketahui, LPS pada akhir Mei 2026 memutuskan mempertahankan TBP simpanan rupiah di bank umum pada level 3,50%, pasca Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25%.

Belum genap sebulan, bank sentral kembali menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50%, sebagai upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah.

Selain menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam sasaran pemerintah sebesar 2,5±1%, kenaikan suku bunga tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik sehingga dapat mendorong masuknya kembali aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia.

JAKARTA - Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya belum mengajukan perlindungan sebagai justice collaborator (JC) kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sony merupakan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Iya, ke LPSK belum (belum ada pengajuan dari Sony Sonjaya),” kata Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

LPSK saat ini masih menunggu kedatangan dari pihak Sony Sanjaya yang mengajukan permohonan sebagai JC. “Kami masih menunggu kuasa hukumnya Pak SS (Sony Sonjaya) untuk ke LPSK,” ujar dia.

Sebelumnya, Eks Wakil Kepala (Waka) Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui kuasa hukumnya, Sony menyerahkan surat pengajuan sebagai JC ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (8/6/2026).

“Kita baru saja dari rutan untuk mendapatkan pernyataan daripada klien kami, di mana klien kami akan menyatakan bahwa dia melakukan JC,” kata kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti kepada wartawan.

Dia menjelaskan, pengajuan justice collaborator itu bukan merupakan upaya kliennya untuk menghindar dari jerat hukum. Upaya tersebut, kata dia, dilakukan Sony sebagai sikap kooperatif dirinya dalam membongkar keterlibatan aktor-aktor lain yang memiliki peran lebih besar dalam korupsi program MBG.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan terus memantau kondisi sektor jasa keuangan setelah Bank Indonesia (BI) secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya menghormati langkah BI yang bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak global.

Menurut perempuan yang akrab disapa Kiki itu OJK bersama BI, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus berkoordinasi dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memantau perkembangan terkini.

"Kita melakukan assessment terus, terutama terhadap bagaimana ketahanan sektor jasa keuangan kita," ujar Kiki di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/6).

Ia mengatakan pengawasan dilakukan khususnya terhadap perbankan yang memiliki eksposur besar terhadap pergerakan nilai tukar. Selain itu, OJK juga mencermati keterkaitan risiko antar sektor, termasuk hubungan antara sektor perbankan dan pasar modal.

"Dan sampai saat ini kita melihat bahwa kondisi sektor jasa keuangan kita masih terjaga. Tapi tentu saja kita tidak lengah dan terus mencermati berbagai perkembangan yang ada," katanya.

Meski demikian, Kiki mengakui ketidakpastian global masih tinggi, termasuk akibat konflik yang memanas di Timur Tengah.

Dalam kesempatan yang sama, Kiki juga menanggapi maraknya seruan "sell Indonesia" yang sempat beredar di kalangan investor asing dan media sosial. Ia meminta masyarakat tidak langsung mempercayai ajakan tersebut tanpa melakukan analisis yang rasional.

"Gini loh teman-teman, kan kita sendiri tinggal di Indonesia. Kita lihat juga bagaimana Indonesia ini secara fundamental sebetulnya kita lihat baik ya. Jadi kalau menurut saya kalau ada ajakan-ajakan seperti itu jangan telan mentah-mentah," ujarnya.

Kiki menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat sehingga masyarakat perlu lebih jernih dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di pasar.

"Jadi kita harus lebih rasional lah untuk segala ajakan-ajakan seperti itu. Kita sayang lah sama Indonesia, kita cintai negara kita, dengan melihat segala sesuatu dengan lebih jernih," katanya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak ikut menyebarkan rumor yang dapat memperburuk sentimen pasar.

"Jadi salah satu bentuk kita mencintai negara kita, sama-sama kita menjaga lah situasi saat ini, jangan menambah dengan rumor-rumor yang tidak bertanggung jawab," tandasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali melakukan pembayaran simpanan nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank (BPR Prima Master Bank). Pembayaran ketiga klaim penjaminan mulai dilakukan pada hari ini, Senin (8/6/2026).

Dalam pengumuman LPS yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, Senin (8/6/2026), pembayaran ketiga klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Prima Master Bank oleh bank pembayar, dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

“Pembayaran ketiga klaim oleh bank pembayar dilakukan mulai Senin, 8 Juni 2026,” tulis LPS dalam pengumumannya, Senin (8/6/2026).

Hingga saat ini, LPS terus melakukan rekonsiliasi dan verifikasi guna menentukan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.24/2004 tentang LPS, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

LPS menyebut bahwa rekonsiliasi dan verifikasi akan dilakukan secara bertahap dan diselesaikan paling lama 90 hari kerja, terhitung sejak izin usaha BPR Prima Master Bank dicabut.

“Penentuan simpanan yang layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 hari kerja, terhitung sejak izin usaha Bank dicabut atau sampai dengan 22 Juni 2026,” jelas LPS.

LPS menambahkan, pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara bertahap sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi. Simpanan nasabah yang belum diumumkan pada saat ini akan diumumkan pada penetapan selanjutnya.

Lembaga tersebut memberikan jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan paling lama lima tahun sejak izin usaha bank dicabut, yakni sampai dengan 26 Januari 2031.

Di sisi lain, LPS telah menetapkan status penjaminan simpanan nasabah BPR Prima Master Bank yang diumumkan di kantor bank dan website LPS.

“Syarat dokumen dan tata cara pembayaran dapat dilihat pada website LPS di https://www.lps.go.id,” ungkap LPS.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan layak bayar pada bank yang dilikuidasi hingga bulan ketiga 2026. Pada periode ini, sebanyak 6 BPR/BPRS telah dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hingga kuartal I/2026, LPS telah menetapkan status simpanan sebesar Rp1.462,68 miliar untuk 34.498 rekening. Rincian penetapan status simpanan layak bayar (SLB) yakni 34.493 rekening atau setara 99,99% dari total rekening pada 6 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2026.

Kemudian, nominal simpanan layak bayar mencapai Rp1.462,67 miliar. Jumlah itu setara 99,99% dari total rekening pada 6 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2026.

“Atas penetapan status SLB tersebut, sampai dengan kuartal I/2026, LPS membayarkan klaim penjaminan simpanan senilai Rp299,09 miliar atas 33.707 rekening kepada nasabah pada 6 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2026,” tulis LPS dalam Laporan Kelembagaan LPS Kuartal I/2026 yang terbit di Harian Bisnis Indonesia, Senin (8/6/2026).

Lembaga itu menuturkan, pembayaran dilakukan dengan memperhitungkan batas maksimum penjaminan sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank.

Selain itu, LPS juga melakukan set-off terhadap kewajiban nasabah kepada bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.24/2004 tentang LPS, sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Hingga Maret 2026, LPS menangani sejumlah BPR/BPRS berstatus Bank Dalam Resolusi (BDR). Terdapat 6 BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya oleh OJK pada periode tersebut.

Adapun LPS masih melaksanakan likuidasi atas 18 BPR/BPRS yang Cabut Izin Usaha (CIU) pada 2023 sampai dengan 2026. Selanjutnya sampai dengan akhir Maret 2026, terdapat 4 BPR/BPRS selesai dilikuidasi dengan rata-rata penyelesaian selama 20 bulan.

Simpanan Bank Umum Tumbuh

Sepanjang kuartal I/2026, LPS mencatat jumlah bank mencapai 1.577 bank. Rinciannya, 105 bank umum dan 1.472 BPR/BPRS. Merujuk data simpanan per Maret 2026, total simpanan di bank umum mencapai Rp10.250,32 triliun atau tumbuh 12,92% secara tahunan (year on year/YoY).

Pada periode yang sama, jumlah rekening simpanan di bank umum mencapai 661.582.240 rekening dengan pertumbuhan termoderasi 7,01% YoY.

Sementara itu, total simpanan di BPR/BPRS tercatat sebesar Rp180,46 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 15.599.310 rekening hingga posisi Maret 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak terdapat indikasi penarikan dana besar-besaran dari perbankan atau money rush di tengah anjloknya nilai tukar rupiah ke level Rp18 ribu per dolar AS.

Amblasnya rupiah juga disebut memicu ramainya aktivitas penukaran valuta asing (valas) di sejumlah money changer.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan kondisi sistem perbankan nasional masih stabil dan tidak menunjukkan tanda-tanda rush yang biasanya dipicu oleh hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

"Kami memandang saat ini tidak terdapat potensi bank rush (money rush) karena situasi politik, keamanan, dan ekonomi Indonesia masih kondusif," kata Dian dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Menurut Dian, bank rush pada umumnya terjadi akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Karena itu, menjaga kepercayaan publik menjadi hal yang penting dilakukan oleh industri perbankan.

"Bank rush pada umumnya diakibatkan oleh isu kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan," tutur dia.

"Sehingga upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat itu harus senantiasa dilakukan oleh management bank antara lain dengan menjaga kinerja bank tetap baik, implementasi prudential banking atau prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank serta melaksanakan manajemen risiko secara aktif dalam setiap lini bisnisnya," lanjut Dian.

Pernyataan OJK muncul di tengah ramainya perhatian publik terhadap pelemahan rupiah. Aktivitas penukaran valuta asing di beberapa gerai money changer di Jakarta terlihat meningkat setelah nilai tukar rupiah menyentuh level Rp18 ribuan per dolar AS pada beberapa hari terakhir.

Sejumlah warga terlihat mengantre untuk melakukan transaksi valas. Pelemahan tersebut membuat rupiah menjadi salah satu mata uang dengan penurunan terdalam di Asia sejak awal tahun.

Dian mengakui pelemahan rupiah secara teori dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian, terutama melalui kenaikan harga barang impor dan biaya produksi yang bergantung pada bahan baku dari luar negeri.

"Kami juga menyadari bahwa secara teoritis pelemahan nilai rupiah berdampak pada naiknya harga-harga barang impor atau import inflations, menurunkan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang dan membebani fiskal antara lain karena subsidi pemerintah masih cukup besar," katanya.

Menurut dia, sektor yang berpotensi terdampak antara lain bahan bakar minyak (BBM), listrik, pupuk, bahan baku impor, hingga barang modal yang memiliki kandungan impor tinggi.

Namun demikian, Dian menilai pelemahan rupiah juga memiliki sisi positif karena dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global.

"Di sisi lain juga pelemahan rupiah bisa membuat produk ekspor di Indonesia lebih murah dan lebih bersaing di pasar global serta membuat Indonesia menjadi semakin menarik sebagai salah satu tujuan bagi wisatawan mancanegara," ujarnya.

OJK menyebut eksposur perbankan terhadap risiko nilai tukar masih berada pada level yang aman. Hal itu tercermin dari rasio posisi devisa neti (PDN) yang jauh di bawah ambang batas maksimum.

"Pada April 2026, PDN tercatat sebesar 1,63 persen dengan posisi long. Ini menunjukkan bahwa eksposur langsung perbankan terhadap risiko nilai tukar itu relatif terjaga dan terkendali," kata Dian.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat dampak langsung pelemahan rupiah terhadap stabilitas sektor perbankan masih relatif terbatas.

Meski demikian, OJK tetap mewaspadai risiko lanjutan apabila pelemahan rupiah berlangsung dalam waktu yang panjang. Kondisi itu berpotensi menekan kemampuan bayar debitur yang memiliki kewajiban dalam valuta asing dan pada akhirnya meningkatkan risiko kredit perbankan.

Karena itu, OJK meminta bank memastikan kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dan menjaga ketahanan modal agar tetap kuat menghadapi berbagai potensi risiko.

Dian mengatakan OJK terus melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pergerakan nilai tukar serta dampaknya terhadap industri perbankan.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, OJK juga meningkatkan fokus pengawasan individual terhadap bank-bank yang dinilai memiliki kerentanan tertentu.

Selain itu, OJK secara rutin melakukan stress test untuk mengukur ketahanan sektor perbankan menghadapi berbagai skenario tekanan makroekonomi, termasuk pelemahan rupiah.

"Berdasarkan hasil stress test tersebut sektor perbankan dinilai masih mampu untuk menghadapi potensi tegangan yang timbul dari pelemahan rupiah," ujarnya.

OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika global dan domestik.

Bank Indonesia (BI) merespons soal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang telah disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang (UU).

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso BI mendukung seluruh proses pembahasan yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah terkait RUU tentang Perubahan atas UU PPSK, sesuai kewenangan BI sebagaimana diamanatkan dalam UU.

"Dalam proses perumusan Revisi UU PPSK, BI terus berkoordinasi dan memberikan masukan kepada pemerintah," ujar Ramdan dalam keterangan resmi tertulis, Jumat (5/6).

Ramdan mengungkapkan BI selanjutnya akan menyiapkan ketentuan pelaksanaan yang diperlukan sesuai mandat pengaturan kepada BI setelah Revisi UU PPSK secara resmi diundangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

"BI terus memperkuat bauran kebijakan BI dan senantiasa bersinergi dengan Pemerintah, DPR RI, dan berbagai pemangku kepentingan dalam bauran kebijakan nasional untuk memperkuat stabilitas perekonomian nasional dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," katanya.

DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna, Kamis (4/6).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

"Kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," tanya Dasco.

"Setuju," ujar seluruh anggota dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna.

Sebelumnya, Komisi XI telah menyepakati revisi UU ini untuk dibawa ke rapat Paripurna untuk disahkan secara resmi untuk kembali disampaikan ke pemerintah.

Ada 805 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Batang tubuh dan 407 DIM Penjelasan termasuk terhadap beberapa topik baru yang berkembang dalam pembahasan Panja.

1. Kelembagaan LPS

2. Kelembagaan OJK

3. Kelembagaan BI

4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR

5. Cakupan perluasan usaha Perbankan dan Perbankan Syariah

6. Demutualisasi Bursa Efek di Pasar Modal

7. Transfer Margin dalam Transaksi di Pasar Keuangan

8. Surat Utang Danantara

9. Perusahaan Asuransi dan Asuransi Syariah Dalam Resolusi

10. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas

11. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

12. Aset kripto

13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan peminjaman daring dan perjudian daring

14. Pusat Finansial Internasional Indonesia

15. Penanganan piutang macet kepada UMKM

16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif

17. Bank dalam penyehatan.

[Gambas:Youtube]

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).

Pembahasan RUU P2SK ada sebanyak 1.212 daftar inventaris masalah (DIM) yang terdiri dari 805 DIM Batang tubuh dan 407 DIM Penjelasan. Di mana, ada 17 topik utama yang dimasukkan dan sudah dibahas sejak tahun lalu.

Misalnya, peran BI nantinya bukan cuma menjaga stabilitas rupiah. Bank sentral itu akan diminta aktif mendorong penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

Selain itu, Pemerintah dan DPR juga menyepakati penguatan perlindungan hukum bagi anggota Dewan Gubernur, pejabat, dan Pegawai Bank Indonesia yang melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan berdasarkan itikad baik.

"Disepakati juga pengaturan yang perjelas kewenangan Dewan Gubernur untuk mewakili Bank Indonesia di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat didelegasikan kepada anggota Dewan Gubernur dan atau Pejabat Bank Indonesia," kata Purbaya dalam Rapat Kerja Komisi XI, Rabu (3/6).

Untuk OJK, akan ditambah tugas baru yakni melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, serta bursa mineral dan komoditas strategis.

OJK juga diberikan tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dana publik lainnya, termasuk dana keuangan haji dan tabungan perumahan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam aturan terbaru ini, DPR juga dapat mengevaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia.

"DPR dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap LPS, OJK, dan BI yang hasil dan rekomendasinya disampaikan kepada otoritas yang bersangkutan dan pemerintah untuk ditindak lanjuti dan bersifat mengikat," jelasnya.

1. Kelembagaan LPS2. Kelembagaan OJK3. Kelembagaan BI4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR5. Cakupan perluasan usaha Perbankan dan Perbankan Syariah6. Demutualisasi Bursa Efek di Pasar Modal7. Transfer Margin dalam Transaksi di Pasar Keuangan8. Surat Utang Danantara9. Perusahaan Asuransi dan Asuransi Syariah Dalam Resolusi10. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas11. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis12. Aset kripto13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan peminjaman daring dan perjudian daring14. Pusat Finansial Internasional Indonesia15. Penanganan piutang macet kepada UMKM16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif17. Bank dalam penyehatan.

[Gambas:Youtube]

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).

Pembahasan RUU P2SK ada sebanyak 1.212 daftar inventaris masalah (DIM) yang terdiri dari 805 DIM Batang tubuh dan 407 DIM Penjelasan. Di mana, ada 17 topik utama yang dimasukkan dan sudah dibahas sejak tahun lalu.

Misalnya, peran BI nantinya bukan cuma menjaga stabilitas rupiah. Bank sentral itu akan diminta aktif mendorong penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

Selain itu, Pemerintah dan DPR juga menyepakati penguatan perlindungan hukum bagi anggota Dewan Gubernur, pejabat, dan Pegawai Bank Indonesia yang melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan berdasarkan itikad baik.

"Disepakati juga pengaturan yang perjelas kewenangan Dewan Gubernur untuk mewakili Bank Indonesia di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat didelegasikan kepada anggota Dewan Gubernur dan atau Pejabat Bank Indonesia," kata Purbaya dalam Rapat Kerja Komisi XI, Rabu (3/6).

Untuk OJK, akan ditambah tugas baru yakni melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, serta bursa mineral dan komoditas strategis.

OJK juga diberikan tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dana publik lainnya, termasuk dana keuangan haji dan tabungan perumahan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam aturan terbaru ini, DPR juga dapat mengevaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia.

"DPR dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap LPS, OJK, dan BI yang hasil dan rekomendasinya disampaikan kepada otoritas yang bersangkutan dan pemerintah untuk ditindak lanjuti dan bersifat mengikat," jelasnya.

1. Kelembagaan LPS2. Kelembagaan OJK3. Kelembagaan BI4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR5. Cakupan perluasan usaha Perbankan dan Perbankan Syariah6. Demutualisasi Bursa Efek di Pasar Modal7. Transfer Margin dalam Transaksi di Pasar Keuangan8. Surat Utang Danantara9. Perusahaan Asuransi dan Asuransi Syariah Dalam Resolusi10. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas11. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis12. Aset kripto13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan peminjaman daring dan perjudian daring14. Pusat Finansial Internasional Indonesia15. Penanganan piutang macet kepada UMKM16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif17. Bank dalam penyehatan.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah dan Komisi XI DPR RI menyepakati rancangan revisi Undang-Undang tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Salah satu substansi di RUU tersebut adalah DPR punya wewenang untuk mengevaluasi kinerja Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat Komisi XI DPR RI dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).

Perwakilan pemerintah yang hadir di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Hukum Suratman Andi Agtas, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, dan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin.

Ketua Komisi XI Misbakhun mengatakan pembahasan RUU PPSK adalah salah satu yang sangat teknikal dan memakan proses panjang, tetapi tetap mampu mengakomodasi banyak kepentingan.

Semua fraksi partai di Komisi XI pun menyetujui RUU ini. Ada dari PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.

Dengan setujunya seluruh fraksi, Misbakhun mengatakan rancangan ini akan dibawa ke rapat paripurna mendatang untuk disahkan menjadi UU.

"Dapat disimpulkan kedelapan fraksi di Komisi XI DPR RI menyetujui RUU tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi Undang-undang," kata Misbakhun diikuti ketukan palu sebanyak satu kali.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU P2SK yang juga Wakil Ketua Komisi XI, Mohamad Hekal, mengatakan pembahasan dilakukan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan oleh pemerintah sebanyak 1.212 DIM.

Hekal mengungkap ada 17 pokok materi muatan dan pengaturan dalam RUU Perubahan UU P2SK yang telah disepakati dalam pembahasan Panja. Berikut daftarnya:

1. Kelembagaan LPS2. Kelembagaan OJK3. Kelembagaan BI4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR

5. Cakupan perluasan usaha Perbankan dan Perbankan Syariah6. Demutualisasi Bursa Efek di Pasar Modal7. Transfer Margin dalam Transaksi di Pasar Keuangan8. Surat Utang Danantara9. Perusahaan Asuransi dan Asuransi Syariah Dalam Resolusi10. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas11. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis12. Aset kripto13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan peminjaman daring dan perjudian daring14. Pusat Finansial Internasional Indonesia15. Penanganan piutang macet kepada UMKM16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif17. Bank dalam penyehatan

"Kami yakin dengan diundangkannya RUU Perubahan UU P2SK ini akan mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh melalui optimalisasi, pengembangan, dan penguatan sektor keuangan sebagai ikhtiar dalam menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945," kata Hekal.

Bisnis.com, JAKARTA — Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah menyelesaikan proses pembahasan revisi Omnibus Law Sektor Keuangan yakni UU No.4/2023.

Ketua Panja RUU Perubahan P2SK Mohamad Hekal menjelaskan bahwa secara resmi Komisi XI DPR telah memulai pembahasan revisi omnibus law ini mulai 4 Februari 2026 dalam rapat kerja bersama perwakilan pemerintah, yang di antaranya diwakili oleh Menteri Keuangan.

Kemudian, pembahasan di tingkat panja dimulai sejak 31 Maret 2026, dan dilanjutkan pada 1-2 April 2026, 6-7 April 2026, serta 2-3 Juni 2026, di mana Tim Penyusun dan Tim Sinkronisasi bekerja secara simultan .

Selama proses itu juga, Panja sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pemangku kepentingan lain seperti BI, OJK, LPS, Perbanas, Himbara, asosiasi serta pakar.

Dalam pembahasan, Panja membahas total 1.212 daftar inventarisasi masalah (DIM), dengan perincian 805 DIM Batang Tubuh dan 407 DIM Penjelasan.

"Berdasarkan hasil kerja tim penyusun dan tim sinkronisasi, telah tersusun draf RUU Perubahan UU P2SK yang terdiri 2 pasal romawi dan 105 angka perubahan, dengan total 145 pasal secara keseluruhan," jelas Hekal dalam rapat kerja Komisi XI DPR itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Pria yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR ini turut memerinci 17 pokok materi muatan yang yelah disepakati pada pembahasan panja, yaitu:

1. Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
2. Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);⁠
3. Kelembagaan Bank Indonesia (BI);⁠
4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan BI oleh DPR;⁠
5. Cakupan perluasan usaha perbankan dan perbankan syariah;⁠
6. Demutualisasi Bursa Efek dalam pasar modal;⁠
7. Transfer margin transaksi pada pasar keuangan;
8. Surat utang Danantara;
9. Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi;
10. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas;
11. Bursa mineral dan komoditas strategis;⁠
12. Aset kripto;⁠
13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring dan perjudian daring;
14. Pusat finansial internasional Indonesia;
15. Penanganan piutang macet pada UMKM;
16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan dan mekanisme keadilan restoratif; dan
17. Bank dalam penyehatan.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun lalu mengatakan bahwa pembahasan revisi UU P2SK ini merupakan salah satu regulasi yang sangat teknis.

"Ini salah satu undang-undang yang pembahasannya sangat teknis, panjang, tetapi mengakomodasi banyak kepentingan," terang Misbakhun.

Adapun agenda selanjutnya adalah mendengar pendapat mini fraksi DPR. Apabila disetujui, maka nantinya RUU ini akan dibawa ke Sidang Paripurna DPR esok hari, Kamis (4/6/2026).